LAPORAN KINERJA DEKONSENTRASI SEKRETARIAT … · LAPORAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS 6 LAINNYA KEMENKES RI BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN

LAPORAN KINERJA DEKONSENTRASI SEKRETARIAT JENDERAL (01)

SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA (070028)

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

LAINNYA KEMENKES RI 1

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kesekretariatan Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019. LKIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan

manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan

laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai.

Kesekretariatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, telah menyelesaikan Laporan

Kinerja tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun

2019. Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas dan fungsi organisasi; rencana

kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan

tahun 2015-2019, disertai dengan faktor pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak

lanjut yang dilakukan.

Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan saran

membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan di

tahun yang akan datang. Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-

pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 Januari 2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja_

Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan

fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.Hal ini sejalan dengan

upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu

mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik

(Good Governance). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal diperlukan

untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi Kementerian Kesehatan.

Sekretariat Jenderal berperan juga dalam meningkatkan kemampuan manajemen dan

informasi kesehatan, sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta koordinasi

dan integrasi lintas sektor dan berperan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan kesehatan.Sebagai salah satu prioritas perubahan terhadap program reformasi

birokrasi, Sekretariat Jenderal berupaya mendukung pembangunan’ kesehatan secara__ sistematis,

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme sehingga tercipta Good Governance sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 sebagai tindak lanjut Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal

tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyusun laporan kinerja

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan memberikan gambaran pencapaian

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil

capaian indikator kinerja dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang ada di lingkungan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019.

B. TUJUAN

Penyusunan laporan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai

pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

Program dalam mencapai sasaran Program yang wajib dipenuhi.

Tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

untuk meningkatkan kinerjanya.



Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi

Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Bidang Kesehatan

Masyarakat

Bidang Pelayanan

Kesehatan

Sekretariat

Bidang Sumber Daya

Kesehatan

Subbag Keuangan Subbag Umum dan

Kepegawaian

Subbag Program,

Akuntabilitas, dan

Informasi Publik

Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular

Seksi Surveilans dan

Imunisasi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Pelayanan Kesehatan

Primer dan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Seksi Akreditasi Fasilitas

Pelayanan Kesehatan dan

Jaminan Kesehatan

Seksi Kefarmasian

Seksi Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)

Kelompok

Jabatan Fungsional

Seksi Kesehatan Lingkungan

dan Kesehatan Kerja

Seksi Sumber Daya Manusia

Kesehatan

UPT Dinas pada Dinas Kesehatan

Provsu

C. SASARAN

Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan

Manajemen Kementerian Kesehatan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi,

Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan

dan tugas pembantuan. Adapun struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut

Gambar 1.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2016



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

A. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya

mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan

sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja guna pengelolaan kinerja. Upaya

penguatan sistem akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara menyeluruh pada beberapa

komponen, antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi

Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dengan kata lain, SAKIP tidak hanya

meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerukan upaya menyeluruh dari instansi

pemerintah yang terkait. Keterkaitan komponen tersebut tidak terlepas dari 3(tiga) sistem yang

saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan 3(tiga) sistem ini dapat terlihat dari gambar berikut

ini:

Gambar 2.

Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Sistem Penganggaran dan Sistem AKIP



B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan telah

ditetapkan target-target sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang didalam Penetapan

Kinerja (PK) tahun 2019. Penetapan kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yang

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima

amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikannya.

Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang diwujudkan oleh seorang pejabat

penerima amanah kepada atasan langsungnya. Arah Pembangunan Kesehatan 2005 – 2025 untuk

mewujudkan “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” sebagai pengejawantahan dari

RPJPN 2005 – 2025 yang selanjutnya diturunkan melalui 5 tahap RPJMN termasuk pula bidang

kesehatan. Tahun 2019 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tentunya tidak lepas dari

penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra). Renstra 2015 – 2019 bidang

kesehatan merupakan rencana kerja selama 5 tahun Kementerian Kesehatan yang disesuaikan

dengan program yang dicanangkan oleh pimpinan/Presiden terpilih. Hal ini berefek pula pada

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kesehatan dimana Sekretariat Jenderal terdapat

didalamnya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan untuk mendapatkan

gambaran keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan di awal program. Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian masing-masing indikator yang diukur, maka ditindaklanjuti sebagai bagian pembinaan

dan perencanaan program/kegiatan kedepan sehingga setiap program/kegiatan dapat lebih berhasil

guna dan berdaya guna.Manfaat lain dari pengukuran kinerja adalah memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam dokumen Renstra atau pun

Penetapan Kinerja.

Kategori capaian kinerja (penentuan posisi) beserta simbol warna capaian, sebagai berikut:

No Kategori Rentang

Capaian Kinerja Simbol Warna

1 Sangat Baik 91% ≤ 100%

2 Baik 76% ≤ 90%

3 Cukup 66% ≤ 75%

4 Kurang 51% ≤ 65%

Kegiatan pembandingan_tingkat kinerja yang dicapai dengan target dalam penetapan

kinerja, dan pembandingan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya menjadi

salah satu bagian yang menjadi fokus pengukuran. Didasarkan atas Penetapan Kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, maka pelaporan ini mengacu dan melaporkan

capaian kinerja sesuai penetapan kinerja yang telah di tandatangani pada Perjanjian Kinerja. Pada

tahun anggaran 2018 telah dilakukan penetapan kinerja secara serentak di lingkungan Sekretariat

Jenderal.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Sasaran program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terdiri 2 (dua) sasaran

dan 6 indikator. Adapun capaian dari masing-masing sasaran program ini sebagai berikut :

1. Sasaran Program Ke satu

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan.

Indikator, target, dan realisasi capaian dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel

dibawah berikut ini:



Tabel 1.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Ke Satu

No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Pencapaian

Simbol

Warna

1. Presentase Satker yang menyampaikan

Laporan Keuangan Tepat Waktu dan

berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan

WTP (Persentase)

100 100 100%

2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang

berkualitas dan tepat waktu

(Dokumen)

1

Layanan

1

Layanan

100%

3. Tersusunnya dokumen rekomendasi

monitoring dan evaluasi yang berkualitas

dan tepat waktu

(Dokumen)

1

Layanan

1

Layanan

100%

4. Jumlah Kabupaten/kota yang melaporkan

data kesehatan prioritas

(Kabupaten/ Kota)

1

Layanan

1

Layanan

100%

5. Jumlah jemaah haji yang mendapatkan

pelayanan bidang kesehatan

(Jemaah)

8.356

Jemaah

8.356

Jemaah

100%

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, kegiatan yang telah dilakukan adalah:

a. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (2035)

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) output kegiatan yaitu :

Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan (2035.955) terdiri dari 4 (empat)

komponen kegiatan :

1) Honorarium Tim Pengelola SAK dan SIMAK-BMN;

2) Anggaran untuk Operasional SAI;

3) Konsultasi Laporan Keuangan, BMN Dan Perbendaharaan; dan

4) Monev BMN dan Keuangan ke Kabupaten/Kota.

b. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan (2036)

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan memiliki 2

(dua) output kegiatan yaitu :



Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan (2036.952)

1) Rakontek Perencanaan terdiri dari Pra Rakontek dan Rakontek;

2) Pemantapan Implementasi E-Renggar

3) Penelitian/Reviu RKA-K/L Tahun 2020

4) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran TA. 2019

5) Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2019 di DKI Jakarta

6) Workshop PIS-PK Terpadu

7) Penyusunan RKA DAK Tahun 2020

8) Honorarium Pengelola DIPA

9) Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran ke Pusat

10) Bimbingan Teknis DAK Bidang Kesehatan di Daerah TA. 2018 - 2019

Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan (2036.953)

1) Rapat Koordinasi Montoring Evaluasi Dekonsentrasi/ Anggaran Kesehatan di

Daerah Termasuk DAK

c. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (2038)

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan memiliki 1 (satu) output kegiatan dan

beberapa komponen kegiatan yaitu :

Layanan Data dan Informasi (2038.963)

1) Orientasi SIP/SIKDA Generik

2) Pengelolaan Data Kesehatan (Data Profil, Data Prioritas, Data Stunting, Data SPM,

Data KS, Data SIKDA)

3) Bimtek SIK (Profil Kesehatan, Data Kesehatan Prioritas, Data Stunting, Data SPM,

Data Keluarga Sehat, Aplikasi Keluarga Sehat, dan Aplikasi SIKDA)

d. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji (2041)

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji mempunyai satu output kegiatan dan

beberapa komponen kegiatan yaitu :

Pelayanan Kesehatan Haji (2041.001)

1) Rekruitmen PKHI Kloter;

2) Orientasi Petugas serta Pilot Pemeriksaan dan Pembinaan Jemaah Haji Masa

Keberangkatan; dan

3) Surveilans Kesehatan Haji.

2. Sasaran Program ke Dua

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang indikatornya adalah

Jumlah Hasil Kajian/Monev Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS.



Tabel 2.

Capaian Indikator

Program Penguatan Pelaksanaan JKN/KIS

No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Pencapaian

Simbol

Warna

1. Jumlah Hasil Kajian/Monev

Pengembangan Pembiayaan

Kesehatan dan JKN/KIS

(Dokumen)

1

Dokumen

1

Dokumen

100%

Adapun output kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program ini adalah :

Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (5610.601)

a. Operasional Tim Monev di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim

Pertimbangan Klinis JKN Tingkat Provinsi;

b. Administrasi Pengelola DIPA;

c. Rapat/Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program;

d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS;

e. Advokasi dan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Masyarakat;

dan

f. Penguatan Tenaga Coder RS dalam INA CBGs.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan dari masing-masing program yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Realisasi Anggaran Satker 01 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2019

Nama Program Nama Kegiatan Nama Output

Anggaran

Pagu

(Rp)

Total Realisasi

(Rp)

Persentase

Realisasi

(%)

024.01.01

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

2035

Pembinaan Pengelolaan

Administrasi Keuangan

dan Barang Milik

2035.955

Layanan

Manajemen

Keuangan

67.295.000 61.076.880 90,76



Teknis Lainnya

Kementerian

Kesehatan

Negara Bidang

Kesehatan

024.01.01

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Kementerian

Kesehatan

2036

Perencanaan dan

Pengangaran Program

Pembangunan

Kesehatan

2036.952

Layanan

Perencanaan

Bidang

Kesehatan

2036.953

Layanan

Pemantauan dan

Evaluasi Bidang

Kesehatan

1.616.469.000

234.456.000

1.579.722.000

221.025.100

97,73

94,27

024.01.01

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Kementerian

Kesehatan

2038

Pengelolaan Data dan

Informasi Kesehatan

2038.963

Layanan Data

dan Informasi

800.836.000 774.296.600 96,69

024.01.01

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Kementerian

Kesehatan

2041

Peningkatan Kesehatan

Jemaah Haji

2041.001

Pelayanan

Kesehatan Haji

487.333.000 417.544.600 85,68

024.01.11

Program Penguatan

Pelaksanaan

Jaminan Kesehatan

Nasional

5610

Pengembangan

Pembiayaan Kesehatan

dan JKN/KIS

5610.601

Bahan

Kebijakan

Teknis

Pengembangan

Pembiayaan

1.873.334.000 1.617.661.800 86,35



Kesehatan dan

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

/ Kartu

Indonesia Sehat

(KIS)

J u m l a h . . . 5.079.723.000 4.671.326.980 91,96

Sumber : Monev DJA Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat di lihat realisasi keuangan untuk Tahun Anggaran 2019 mencapai 91,96%

dari Pagu Rp 5.079.723.000 dengan total realisasi Rp 4.671.326.980. Adapun perbandingan

realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat di lihat pada grafik berikut ini

Grafik. 1

Realisasi Keuangan Tahun 2016-2018

Sumber : Aplikasi Smart DJA

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2019 terjadi peningkatan realiasi anggaran

dibandingkan 3 tahun sebelumnya, Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 penyerapan

anggaran di tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,74%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Satker 01 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal sekaligus sebagai informasi

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

A. KESIMPULAN

1. Sasaran program Sekretariat Jenderal sesuai Penetapan Kinerja tahun anggaran 2019 telah

dapat dicapai. Dari 2 (dua) sasaran program dengan 6 (enam) indikator, semua indikator

telah memperoleh kategori biru dalam persentase realisasi sebesar 100%.

2. Dari sisi anggaran, dimana pagu alokasi anggaran Satker 01 Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara Rp 5.079.723.000 (Lima Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus

Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan total realisasi Rp telah dapat direalisasikan sebesar

Rp 4.671.326.980,- (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh

Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau dalam prosentase realisasi sebesar

91,96%.

B. SARAN

1. Penetapan indikator kinerja sebaiknya tetap menggunakan indikator yang dapat diukur,

sesuai tugas pokok dan fungsinya, data di unit dapat dijangkau, serta memenuhi kaidah

SMART.

2. Sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan (monev) sehingga terjadi

keterpaduan dalam menjangkau akuntabilitas kinerja, perlu dipertahankan dan terus

ditingkatkan.

Documents

LAPORAN KINERJA DEKONSENTRASI SEKRETARIAT … · LAPORAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS 6 LAINNYA KEMENKES RI BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN