1

Laporan Kerja

Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI-Parlemen Tiongkok

Ke Tiongkok

Beijing, 18-24 Mei 2016

I. Pendahuluan

A. Dasar Pengiriman Delegasi

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen adalah Alat Kelengkapan DPR RI (AKD)

yang memiliki tugas dalam lingkup diplomasi parlemen. Hal ini tertuang dalam

Pasal 116 ayat (1) UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang

menerangkan bahwa tugas BKSAP antara lain: ”membina, mengembangkan dan

meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen

negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi

internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara

lain.”

Dalam pelaksanaan tugasnya, BKSAP membagi wilayah kerjanya menjadi

tiga: pelaksanaan tugas secara multilateral melalui organisasi internasional dan

organisasi regional, serta dalam hal pelaksanaan tugas secara bilateral melalui

peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama antarparlemen. Dalam

konteks pelaksanaan tugas secara bilateral, BKSAP dapat membentuk Grup Kerja

Sama Bilateral (GKSB) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 (e) Peraturan

DPR No 1/2014 tentang Tata Tertib. Per 2015, DPR RI telah memiliki 49 GKSB

2

dengan Parlemen negara sahabat salah satunya adalah GKSB DPR RI dengan

Parlemen Republik Rakyat Tiongkok.

Untuk mendukung peningkatan hubungan bilateral, GKSB melakukan

berbagai kegiatan dalam kerangka bilateral termasuk dengan mengunjungi

negara terkait. Pada 2016 ini, BKSAP melakukan kunjungan GKSB ke Tiongkok.

Selama di Tiongkok, delegasi GKSB DPR RI mengadakan pertemuan

bilateral dengan sejumlah pemangku kepentingan di Tiongkok, di antaranya:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik

Rakyat Tiongkok, Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Wakil

Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Rakyat Nasional, dan China Railway

Corporation. Selain itu, delegasi GKSB DPR RI juga melakukan kunjungan ke

perusahaan swasta semisal China Three Gorges Corporation dan Lanfang Guan

Industry Park.

Adapun Pengiriman delegasi GKSB DPR RI ke Republik Rakyat Tiongkok

didasarkan atas Surat Keputusan Ketua DPR Nomor: 149/PIMP/IV/2015-2016

tanggal 11 mei 2016.

B. Susunan Delegasi

Susunan delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen

Tiongkok adalah sebagai berikut:

1. Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH, Ketua GKSB DPR RI dari Fraksi Partai

Gerindra, Komisi II yang membidangi dalam negeri, sekretariat negara, dan

pemilu.

2. Siti Hediati Soeharto, SE, Wakil Ketua GKSB dari Fraksi Partai Golkar,

pimpinan Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan

kehutanan

3. Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido, MM, MBA, Fraksi PDIP, Komisi V yang

membidangi infrastruktur dan perhubungan.

3

4. Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM, Fraksi PDIP, Komisi XI yang membidangi

keuangan dan perbankan

5. Ir. H. Azhar Romli, M.Si., Fraksi Partai Golkar, Komisi IV yang membidangi

pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan

6. Irma Suryani, Fraksi Partai Nasdem, Komisi IX yang membidangi kesehatan

dan ketenagakerjaan

7. Ir. Nurdin Tampubolon, Fraksi Partai Hanura, Komisi XI yang membidangi

keuangan dan perbankan

C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan kunjungan delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok adalah

untuk:

a. Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antara DPR RI dan Parlemen

Tiongkok (National People’s Congress). Sejalan dengan visi DPR yang ingin

membangun parlemen modern dengan penguatan fungsi lembaganya, GKSB

dapat mengolah beragam informasi yang ada di Parlemen Tiongkok untuk

penguatan kelembagaan.

b. Untuk memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan

peningkatan kerja sama Indonesia-Tiongkok di berbagai bidang. Kunjungan

GKSB ini juga mempererat hubungan diplomatik kedua negara melalui jalur

diplomasi parliament-to-parliament.

c. Untuk menjajaki lebih lanjut secara konkret peluang penguatan dan

peningkatan kerja sama di berbagai bidang dengan Tiongkok, termasuk dalam

bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga kerja sama

pendidikan dan kebudayaan.

d. Untuk bertukar pandangan (sharing best practices) dengan Parlemen

Tiongkok terkait tugas-tugas keparlemenan, yakni: legislasi, anggaran, dan

pengawasan.

4

e. Untuk mempererat tali persahabatan serta saling mendorong upaya

peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua

negara (antar-parlemen, antar-pemerintah, antar-bisnis, dan antar-

masyarakat).

D. Misi Delegasi

Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Beijing menjadi

vocal point dalam peningkatan hubungan kedua Parlemen secara lebih khusus

dan kunjungan GKSB ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua

Negara secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan,

investasi, sosial budaya dan untuk menjembatani hal-hal yang masih menjadi

pending matters bagi kedua Negara. Melalui kegiatan kunjungan GKSB ini, DPR

RI dapat menyampaikan kepentingannya kepada Negara sahabat yang

dikunjunginya.

E. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Sebelum melaksanakan tugasnya melakukan kunjungan GKSB ke Negara

Sahabat, Delegasi melakukan pertemuan dengan pihak Kedutaan RRT dengan

tujuan untuk mendapatkan informasi/masukan mengenai isu-isu

penting/pending matters terkait hubungan bilateral Indonesia – Republik

Rakyat Tiongkok.

5

II. Isi Laporan

A. Letak Geografis Tiongkok

Republik Rakyat Tiongkok1 adalah negara berdaulat yang terletak di Asia Timur.

Secara geografis, RRT menghadap ke Samudera Pasifik. Batas-batas dengan negara lain

sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Mongolia. Sebelah

Timur adalah Laut Cina timur, dan Laut Kuning. Sebelah Selatan dalah Nepal, Bhutan,

India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Sebelah Barat adalah Pakistan dan Afganistan.

Secara garis besar, Bentang alam Tiongkok dapat dibagi menjadi dua yaitu: Tiongkok

utara yang wilayahnya relatif datar dan tanahnya berdebu, dan Tiongkok selatan yang

reliefnya relatif kasar dan banyak pegunungannya. Iklim RRT adalah sub-tropis, yang

bagian pedalamannya dingin dan kering, sementara tenggaranya lebih basah karena

masih dipengaruhi oleh iklim laut.

Jika menilik luas wilayahnya yang mencapai 9.564.500 km2 atau 3.692.000 mil2,

RRT merupakan negara terluas ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada. Jumlah

penduduk RRT saat ini adalah 1.393.784.000 miliar.2 Melihat data tersebut, RRT adalah

negara berpenduduk terbesar di dunia saat ini.

B. Sejarah Tiongkok

Tiongkok mempunyai sejarah panjang yang terbentang mulai dari zaman

kekaisaran yang diperintah oleh beragam dinasti yang berbeda-beda hingga berdiri

sebagai sebuah negara modern.

Tiongkok yang berdiri kini adalah hasil pertikaian dua ideologi: nasionalisme

dan komunisme. Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Tiongkok antara Partai

1 Penyebutan nama negara ini dalam bahasa Indonesia menimbulkan problematika peristilahan

dan sejarah. Istilah Cina sering dipertukarkan dengan China, Tionghoa, dan Tiongkok. TOR GKSB ini menggunakan istilah Tiongkok yang merujuk pada negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12/ 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat Cina diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

2 http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=China#Top

6

Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak

komunis menguasai Tiongkok Daratan dan Kuomintang mengundurkan diri ke pulau

Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao

Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok dan mendirikan sebuah negara

komunis.

Bentuk negara RRT adalah kesatuan. Secara administratif, RRT dibagi menjadi

23 provinsi, lima daerah otonomi yang berpenduduk etnis minoritas (Xinjiang, Tibet

atau Xizang, Mongolia Dalam, Guangxi Zhuang dan Ningxia), empat kotamadya

setingkat provinsi yaitu Beijing, Shanghai, Tianjin dan Chongqing, serta dua daerah

administrasi khusus yakni Hong Kong dan Macao.3 Bentuk pemerintahan adalah

republik dengan sistem demokrasi sosialis.

RRT menganut sistem parlemen bersistem unikameral. Lembaga negara

tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress) yang bertindak

sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok). Dengan

2987 anggota pada tahun 2016,4 Kongres Rakyat Nasional adalah parlemen terbesar di

dunia. Di bawah Konstitusi Tiongkok sekarang, Kongres Rakyat Nasional berstruktur

sebagai lembaga legislatif unikameral, dengan kekuasaan untuk membuat peraturan

perundang undangan, mengawasi pekerjaan pemerintah, dan memilih sebagian besar

pejabat negara.

Kepala Negara RRT dijabat oleh seorang presiden, Presiden Tiongkok saat ini

adalah Xi Jinping, yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok dan

Ketua Komisi Militer Pusat. Ini membuat dirinya menjadi pemimpin tertinggi Tiongkok.

Menurut Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok saat ini, Presiden haruslah seorang

warga negara Tiongkok dengan hak memilih penuh yang telah mencapai umur 45

tahun. Masa jabatan Presiden sama dengan masa jabatan Kongres Rakyat Nasional

(saat ini 5 tahun), dan baik Presiden maupun Wakil Presiden dapat menjabat selama

dua kali masa jabatan.

3 http://www.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/Tiongkok.aspx. 4 Lihat http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Organization/node_2846.htm.

7

Sementara itu, Dewan Negara (the State Council) adalah otoritas administratif

utama Republik Rakyat Tiongkok, dipimpin oleh Perdana Menteri dan mencakup

pemimpin dari setiap departemen dan lembaga pemerintahan. Saat ini, Dewan Negara

memiliki 35 anggota, yang terdiri dari: Perdana Menteri, satu Wakil Perdana Menteri

Utama, tiga Wakil Perdana Menteri, lima Anggota Dewan Negara (dua diantaranya

juga sebagai menteri), dan 25 menteri tambahan dan beberapa kepala lembaga tinggi

pemerintahan. Dalam politik Republik Rakyat Tiongkok, Dewan Negara membentuk

salah satu dari tiga kekuatan pemerintahan yang saling mengunci, selain Partai

Komunis Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat. Dewan Negara secara langsung

mengawasi berbagai Pemerintahan Rakyat di setiap provinsi di bawahnya, dan dalam

prakteknya mengurus keanggotaan dengan level tertinggi Partai Komunis Tiongkok.

Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) dipegang oleh Pengadilan Agung

Rakyat (The Supreme People's Court). Salah satu tugas Pengadilan Agung Rakyat

adalah mensupervisi pengadilan di tingkat bawah: Pengadilan Lokal Rakyat dan

Pengadilan Khusus Rakyat. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh

Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Pengadilan Agung Rakyat Republik Rakyat

Tiongkok.

Sistem kenegaraan RRT menganut model kediktatoran negara organis tenaga

kerja (organic labour state). Negara semacam ini diorganisasi secara ketat oleh partai.

Dalam konteks ini, hubungan antara partai dan negara adalah hubungan yang sifatnya

subordinatif: negara tunduk pada partai. Situasi ini membuat partai menjadi bagian

integral dari negara. Artinya, partai tidak terpisahkan dari pemerintah. Pengalaman

menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok berperan besar dalam pengisian jabatan

tinggi di pemerintahan Tiongkok.5

5 I. Wibowo, Negara dan Masyarakat; Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 111-112.

8

C. Program Kegiatan

1. Pertemuan GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok dengan KBRI di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia, 18 Mei 2016

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia

untuk Republik Rakyat Tiongkok Soegeng Rahardjo dan jajaran menyambut

kedatangan delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok di KBRI Beijing.

Dalam sambutannya, Duta Besar Soegeng Rahardjo atas nama seluruh

staf KBRI, menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan delegasi

GKSB DPR RI ke Beijing. Duta Besar Soegeng Rahardjo menginformasikan

bahwa KBRI di Beijing mempunyai cakupan wilayah kerja Republik Rakyat

Tiongkok merangkap Mongolia. KBRI di Beijing sampai saat ini mempunyai 40

diplomat yang bertugas.

Duta Besar Soegeng Rahardjo menjelaskan ke-40 diplomat tersebut

kini sedang berbagi tugas di enam acara berbeda di Beijing yang dihadiri

delegasi Indonesia. Selain GKSB DPR RI, terdapat enam delegasi Indonesia di

RRT dan Mongolia, di antaranya:

1. Delegasi Kementerian Pariwisata yang menghadiri UN WTO di Beijing

2. Delegasi TNI yang menghadiri latihan tempur bersama di Mongolia

3. Delegasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sedang

melakukan promosi investasi dan perdagangan di Lan Fang

4. Delegasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

5. Delegasi Indonesia di forum negara-negara G-20

6. Delegasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Dalam sambutannya, Duta Besar Soegeng Rahardjo mengemukakan

setidaknya terdapat tiga mekanisme yang dicanangkan KBRI dalam

mempererat dan mengembangkan kerjasama bilateral RI-RRT: (1) high-level

economic dialog; (2) high-level billateral dialog in politics and security; (3) high

level on people to people exchanges. Ketiga mekanisme ini adalah sinergi yang

saling memperkuat satu sama lain. Lebih lanjut, Duta Besar Soegeng Rahardjo

9

memberi penekanan bahwa parlemen merupakan salah satu pilar yang

berkontribusi dalam hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok. Oleh

karenanya, Duta Besar Soegeng Rahardjo memberi apresiasi kepada delegasi

GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok yang bertujuan mempererat hubungan

bilateral RI-RRT.

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH

dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Duta

Besar Soegeng Rahardjo dan jajaran KBRI yang telah memfasilitasi dan

membantu terselenggaranya pertemuan delegasi GKSB DPR RI dengan

beberapa pihak di Tiongkok. Selanjutnya, Ketua GKSB DPR RI-Parlemen

Tiongkok memperkenalkan delegasi satu persatu.

Dalam sambutannya, Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok Dr. H.

Sareh Wiyono M., SH, MH menginformasikan bahwa pada 2015 DPR RI telah

membentuk dan meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan 49

parlemen negara sahabat termasuk dengan Parlemen RRT. GKSB ini

diharapkan jadi focal point khususnya dalam peningkatan hubungan bilateral

antara DPR RI dengan parlemen negara sahabat, dan secara umum

diharapkan berkontribusi dalam mempromosikan hubungan bilateral baik itu

Government to Government, Business to Business, ataupun Parliament to

Parliament, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang-

bidang strategis lainnya.

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok memaparkan maksud dan tujuan

kunjungan delegasi GKSB DPR RI ke Tiongkok. Maksud dan tujuan yang

pertama adalah untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antara DPR RI

dan Parlemen Tiongkok (National People’s Congress). Sejalan dengan visi DPR

yang ingin membangun parlemen modern dengan penguatan fungsi

lembaganya, GKSB dapat mengolah beragam informasi yang ada di Parlemen

Tiongkok untuk penguatan kelembagaan.

10

Ia melanjutkan kunjungan GKSB DPR RI ke Tiongkok adalah juga untuk

memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan peningkatan

kerja sama di berbagai bidang. Kunjungan GKSB ini juga mempererat

hubungan diplomatik kedua negara melalui jalur diplomasi parliament-to-

parliament.

Menurut Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok, kunjungan GKSB DPR

RI-Parlemen Tiongkok untuk menjajaki lebih lanjut secara konkret peluang

penguatan dan peningkatan kerja sama di berbagai bidang dengan Tiongkok,

termasuk dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga

kerja sama pendidikan dan kebudayaan.

Selain hal-hal di atas, kunjungan GKSB adalah untuk bertukar pandangan

(sharing best practices) dengan Parlemen Tiongkok terkait tugas-tugas

keparlemenan, yakni: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam penutup kata sambutannya, Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH

mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Duta Besar Soegeng

Rahardjo dan seluruh jajaran KBRI yang banyak membantu GKSB DPR RI

selama di Tiongkok.

Gbr.1. Ketua Delegasi memberikan sambutan di KBRI Beijing

2.

11

Gbr.2. Ramah Tamah Delegasi GKSB DPR RI dengan seluruh jajaran KBRI Tiongkok

2. Pertemuan GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok Dengan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) Tiongkok, Beijing, 19 Mei 2016

Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok disambut hangat oleh Wakil

Ketua Komite Tetap National People’s Congress Qiangba Puncog di Balai

Agung Rakyat (People’s Great Hall). Sebagai informasi, Balai agung Rakyat

adalah pusat kegiatan politik dan diplomatik pemerintah RRT, termasuk

diselenggarakannya sidang-sidang Kongres Rakyat Nasional, penerimaan

tamu-tamu kenegaraan serta kegiatan-kegiatan nasional lainnya.

Wakil Ketua Qiangba Puncog melihat kecenderungan kerjasama tingkat

tinggi antara Indonesia dan Tiongkok meningkat. Di bidang politik, kunjungan

pejabat tinggi kedua negara ke Jakarta dan Beijing juga meningkat. Pada

Maret 2015, pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Tiongkok saya

sempat bertemu dan melakukan dialog. Pada bulan Oktober 2015 diadakan

acara jamuan oleh Persatuan Persahabatan Indonesia dan Tiongkok

12

bekerjasama dengan KBRI Beijing. Jamuan tersebut dihadiri oleh 400 orang

peserta. Qiangba Puncog menilai bahwa terselenggaranya acara di atas

berjalan sukses dan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini juga

telah disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk RRT.

Indonesia dan Tiongkok sekarang sudah memiliki mekanisme setingkat

wakil perdana menteri di bidang politik, keamanan, sosial, dan kebudayaan.

Beberapa proyek yang sedang dijalankan sebagai hasil kemitraan antara

Indonesia dan Tiongkok menunjukkan persahabatan antara Indonesia dan

Tiongkok.

Indonesia dan Tiongkok juga sudah menjalin kerjasama di bidang

antariksa, kemaritiman, sains dan teknologi, serta sosial dan budaya.

Kerjasama di atas diharapkan bermanfaat dan menguntungkan generasi

sekarang dan generasi masa depan dari kedua bangsa.

Indonesia dan Tiongkok juga saling mendukung di forum regional dan

internasional untuk menciptakan nilai-nilai kedamaian di kawasan dan global.

Hal ini mengingat Indonesia dan Tiongkok adalah negara dengan jumlah

populasi terbesar di dunia di mana Tiongkok menempati posisi nomor satu

populasi dunia sedangkan Indonesia menempati posisi keempat populasi

dunia. Selain itu, Indonesia dan Tiongkok adalah negara anggota G-20 yang

turut menggerakkan ekonomi dunia.

Kerjasama Indonesia dan Tiongkok menunjukkan kepentingan istimewa

yang saling bermanfaat satu sama lain. Kebijakan luar negeri Tiongkok,

menurut Qiangba Puncog, menempatkan Indonesia di tempat prioritas. Oleh

karena itu, kerjasama Indonesia dan Tiongkok terus meningkat di berbagai

dimensi dan cakupan yang luas.

Hubungan bilateral antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Tiongkok

juga menunjukkan signifikansi yang berarti. Hubungan ini di samping

membawa manfaat persahabatan bilateral kedua negara juga memperkokoh

landasan sosial politik, kebudayaan serta persahabatan rakyat kedua negara.

13

Menurutnya, hubungan antara DPR RI dan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok

berjalan sangat baik sekarang. Terdapat banyak kunjungan di antara kedua

parlemen ke negara masing-masing. Qiangba Puncog juga mengetahui bahwa

delegasi yang dipimpin Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH sering menerima

kunjungan delegasi Kongres Rakyat Nasional yang berkunjung ke Jakarta.

Tiongkok telah lama menerapkan sistem pemerintahan yang

berdasarkan hukum. Hal ini berimplikasi terhadap banyaknya pekerjaan

rumah yang harus dilakukan Kongres Rakyat Nasional dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan. Tiongkok melihat DPR RI sangat

berpengalaman dalam pembuatan aturan legislatif di Indonesia. Dalam

kesempatan ini, Qiangba Puncog ingin belajar dan berbagi pengalaman

dengan DPR RI terkait dengan fungsi legislasi parlemen kedua negara.

Dalam pikiran Qiangba Puncog, hubungan bilateral kedua parlemen

tidak saja melalui kunjungan ke negara masing-masing namun dapat

ditingkatkan menjadi pertukaran anggota komisi dan alat kelengkapan terkait.

Ia juga berpandangan agar kerjasama kedua parlemen dapat lebih

ditingkatkan, pertukaran antaranggota parlemen daerah di kedua negara

dapat segera diwujudkan ke depan.

Di akhir sambutannya, Qiangba Puncog juga mengharapkan GKSB DPR

RI-Parlemen Tiongkok dapat memainkan peranan penting sebagai jembatan

persahabatan kedua negara di berbagai bidang. Ia melihat GKSB DPR RI-

Parlemen Tiongkok sebagai pilar yang berkontribusi terhadap penguatan

kerjasama bilateral kedua negara.

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok, dalam sambutannya,

mengucapkan terima kasih kepada Qiangba Puncog atas perkenannya

menerima delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI. Dr. H. Sareh

Wiyono M., SH, MH mengapresiasi Wakil Ketua Komite Tetap NPC tersebut

dapat bertemu dan mengadakan pembicaraan serta bertukar pandangan

dengan Kongres Rakyat Nasional RRT. Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH

14

memperkenalkan satu-persatu delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok yang

datang dari lintas komisi dan fraksi yang ada di DPR RI.

Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH menginformasikan kepada Wakil Ketua

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional bahwa DPR RI telah membentuk dan

meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral Parlemen Indonesia dengan 49

parlemen negara sahabat termasuk dengan Parlemen RRT. GKSB ini

diharapkan jadi focal point khususnya dalam peningkatan hubungan bilateral

antara kedua parlemen, dan secara umum diharapkan berkontribusi dalam

mempromosikan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok baik itu Government

to Government, Business to Business, ataupun Parliament to Parliament, baik

dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang-bidang strategis

lainnya.

Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH mengharapkan kedatangan delegasi

GKSB DPR RI ke Tiongkok dapat meningkatan kerja sama dengan RRT yang

akan difokuskan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kedua negara

dan dilandaskan kepada kerja sama bilateral yang saling menguntungkan.

Menurut Ketua GKSB DPR RI Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH, dalam

perspektif keparlemenan, Indonesia dan Tiongkok perlu berbagi pengalaman

dan pengetahuan dalam tugas, peran dan fungsi parlemen kedua negara. Di

samping fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI kini telah

mempunyai fungsi baru yakni mendukung Pemerintah RI dalam menjalankan

politik luar negeri. Kerjasama keparlemenan menjadi penting dikemukakan

dalam forum ini mengingat Kongres Rakyat Nasional adalah parlemen

terbesar di dunia dengan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-

undangan, mengawasi pekerjaan pemerintah, dan memilih sebagian besar

pejabat negara.

Di akhir sambutan, Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH mengharapkan

kunjungan balasan pimpinan dan anggota Kongres Rakyat Nasional RRT ke

15

DPR RI di Jakarta. Ia juga berharap, hubungan dan kerjasama bilateral DPR RI-

Kongres Rakyat Nasional RRT dapat diimplementasikan secara konkret.

Menyambut sambutan Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH, Qiangba

Puncog menuturkan bahwa Indonesia dan Tiongkok telah mencapai banyak

konsensus di berbagai bidang. Ia juga menyimak bahwa delegasi GKSB DPR RI-

Parlemen Tiongkok terdiri dari lintas komisi dan fraksi yang ada di DPR RI.

Komisi tersebut membawahi berbagai bidang yang sangat luas mulai dari:

politik, ekonomi, industri, pertanian, dan perhubungan. Ia mengapresiasi

Ketua GKSB DPR RI yang telah membawa anggota lintas komisi dan fraksi ke

dalam kelompok persahabatan Parlemen Tiongkok. Baginya, kondisi ini

menguntungkan karena dapat menjajaki kerjasama yang lebih luas dengan

pihak-pihak di Tiongkok.

Menurut Qiangba Puncog, pada prinsipnya, Tiongkok menyutujui

kerjasama ekonomi dan bidang-bidang lainnya yang saling menguntungkan

kedua belah pihak serta tidak merugikan kedua belah pihak. Indonesia dan

Tiongkok perlu mensinergikan konsep masing-masing negara untuk akselerasi

percepatan pertumbuhan. Tiongkok mempunyai konsep jalur sutra dunia,

sementara Indonesia mencanangkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Kedua

konsepsi ini harus berjalan seiring sehingga kita dapat menyiapkan platform di

bidang-bidang tersebut.

Qiangba Puncog menyetujui ide GKSB DPR RI bahwa anggota parlemen

Indonesia dan parlemen Tiongkok tidak hanya menjalankan fungsi tradisional

parlemen yakni legislasi dan pengawasan namun seyogyanya dapat berperan

lebih besar dalam bidang ekonomi dengan menciptakan landasan hukum yang

kukuh dan kebijakan publik yang aman bagi investasi di negara masing-

masing.

Pengalaman 30 tahun Tiongkok membuktikan bahwa pembangunan

menjadi prioritas nomor satu bahkan menjadi harga mati yang tidak bisa

ditawar-tawar. Qiangba Puncog berbagi pengalaman Tiongkok tentang

16

prasyarat pembangunan. Menurutnya, pembangunan nasional suatu bangsa

mensyaratkan sejumlah hal seperti: lingkungan yang harmonis dan kondisi

yang stabil. Tidak mungkin ada pembangunan nasional dengan kondisi yang

rawan bencana alam maupun bencana konflik. Indonesia dan Tiongkok, dalam

penilaian Qiangba Puncog, berada dalam kondisi stabil untuk melaksanakan

pembangunan. Qiangba Puncog juga meyakini bahwa konstitusi Indonesia

dan Tiongkok memberikan tanggung jawab kepada DPR RI dan Kongres Rakyat

Nasional untuk menjaga lingkungan masing-masing demi suksesnya

pembangunan nasional.

Dengan kerjasama kedua belah pihak, rasa persahabatan kedua bangsa

akan terus ditingkatkan dan mempunyai landasan yang lebih kokoh di masa

yang akan datang. Qiangba Puncog mengharapkan kehadiran GKSB DPR RI

lebih sering ke Tiongkok mengingat provinsi di Tiongkok sangat banyak

dengan kondisi yang berbeda-beda. Qiangba Puncog mengucapkan terima

kasih atas undangan DPR RI untuk berkunjung ke Jakarta. Dia akan

mempertimbangkan dengan situasi dan kondisi serta jadwal Kongres Rakyat

Nasional. Dia minta saran dan masukan konstruktif untuk Tiongkok.

Wakil Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok asal Fraksi Partai Golongan

Karya Siti Hediati Soeharto, SE memberikan perspektif kesejarahan dalam

melihat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, hubungan

Tiongkok dan Nusantara telah berlangsung selama ribuan tahun. Hubungan

Tiongkok-Nusantara mencapai puncaknya saat Laksamana Cheng Ho

melakukan pelayaran ke beberapa tempat di Nusantara. Hubungan erat

Indonesia dan Tiongkok dalam konteks modern, menurutnya, tidak terjadi

pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini saja. Presiden

Soeharto berperan besar dalam melakukan normalisasi hubungan bilateral

kedua negara dan membawa hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok ke

arah baru. Dia masih mengingat betul kemesraan yang ditunjukkan oleh

Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng kala itu. Dia mengharapkan

17

hubungan kedua negara di bawah Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi

Jinping bertambah semakin erat.

Terkait dengan Komisi IV DPR RI (membidangi pertanian, pangan,

maritim, dan kehutanan) yang dipimpinnya, Siti Hediati Soeharto, SE

menyatakan kekagumannya atas prestasi Tiongkok di bidang pertanian.

Menurutnya, Tiongkok sukses dalam mengatasi konsumsi pangan 1,4 miliar

penduduknya. Sebagai negara dengan penduduk 250 juta penduduk,

Indonesia patut bertanya kepada Tiongkok bagaimanakah program

swasembada pangan dijalankan di Tiongkok?

Siti Hediati Soeharto, SE menyambung pembicaraan terkait dengan

Sustainable Development Goals (SDGs). Menurutnya, dalam ikut

mensukseskan Sustainable Development Goals (SDGs), DPR RI telah

membentuk Panitia Kerja (Working Group) SDGs. Panja SDGs DPR RI telah

berperan aktif dalam mensosialisasikan SDGs ke anggota parlemen dan

pemerintah pusat dan daerah. DPR RI mendorong kebijakan baik legislasi

maupun anggaran untuk mendukung pencapaian pembangunan

berkelanjutan. Berkaitan hal tersebut, ia menanyakan bagaimana Parlemen

Tiongkok berperan aktif dalam mensukseskan Sustainable Development Goals

(SDGs).

Dalam kesempatan tersebut, Siti Hediati Soeharto, SE menyampaikan

undangan DPR RI kepada Kongres Rakyat Nasional Tiongkok untuk menghadiri

World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals yang akan

dilaksanakan pada bulan September 2016 di Bali. Ia mengatakan bahwa DPR

RI menginisiasi World Parliamentary Forum on Sustainable Development

Goals sebagai forum yang bertujuan untuk memudahkan berbagi analisis

kebijakan, pengalaman dan praktik cerdas dari lintas negara maupun lintas

sektor, serta membahas kesiapan dan juga memperdalam pemahaman

parlemen di setiap negara untuk mensukseskan Sustainable Development

Goals (SDGs). Dalam kesempatan pertemuan nanti di Bali, Siti Hediati

18

Soeharto, SE mengharapkan masukan-masukan dan peran aktif dari Parlemen

Tiongkok.

Qiangba Puncog mengapresiasi hubungan baik Presiden Soeharto dan

Perdana Menteri Li Peng. Ia terlihat bahagia demi mendengar Siti Hediati

Soeharto, SE ikut dalam pertemuan bersejarah antara Presiden Soeharto dan

Perdana Menteri Li Peng serta ikut berpose bersama di Forbidden City. Terkait

pertanian, Qiangba Puncog mengakui bahwa populasi Tiongkok adalah yang

terbesar di dunia, oleh karenanya Tiongkok harus mewujudkan swasembada

pangan untuk memberi makan 1,4 miliar penduduknya. Jika Tiongkok

mengandalkan pangan impor tentu keadaan ini akan menyulitkan Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok juga mewujudkan suatu rencana pembangunan

berkesejahteraan komprehensif dalam jangka lima tahun atau dalam bahasa

mandarin disebut sebagai Shiaw Kang. Dalam rencana pembangunan lima

tahun tersebut, Qiangba Puncog mengakui bahwa pertanian beserta

industrinya adalah masalah pelik yang harus diatasi. Meski pangan di Tiongkok

masih dalam kondisi aman saat ini, Tiongkok harus tetap menjaga keamanan

pangan di masa mendatang. Melihat pengalaman dalam kurun 30 tahun

pembangunan, Tiongkok sempat mengalami masalah pertanian.

Menyinggung masalah pembangunan berkelanjutan, Tiongkok di bawah

Presiden Xi Jinping memperkenalkan pembangunan berkelanjutan dengan

lima prinsip: (1) inovasi/ kreatif; (2) berkelanjutan; (3) terbaik; (4) terbuka/

terkoordinasi; (5) nikmati bersama. Qianba Puncog merinci filosofi dari kelima

prinsip. Prinsip (1) memperlihatkan penyelesaian masalah yang senantiasa

dinamis, sementara prinsip (2), (3), dan (4) memperlihatkan koordinasi

antarpemangku kepentingan. Prinsip (5) memperlihatkan tujuan bersama

suatu bangsa. Ini menunjukkan pembangunan berkelanjutan amat

diperhatikan oleh Tiongkok.

Menurut Konstitusi Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, atas dukungan

Partai Komunis Tiongkok, mempunyai empat fungsi, yakni: (1) legislasi; (2)

19

pengawasan; (3) pengambilan keputusan tingkat tinggi Tiongkok; (4) pengisian

jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Kongres Rakyat Nasional telah

memainkan peran besar dalam empat fungsi di atas.

Qiangba Puncog menyambut baik undangan DPR RI yang akan

mengadakan Parliamentary Forum on Sustainable Development di Bali. Ia

meyakini bahwa forum tersebut akan saling menguntungkan kedua negara

serta akan meningkatkan peluang kerjasama Tiongkok dengan negara-negara

lain. Ia meminta DPR RI mengirimkan surat undangan resmi agar Kongres

Rakyat Nasional Tiongkok dapat mengatur persiapan-persiapan teknis menuju

Bali.

Anggota GKSB DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido, MM, MBA mengatakan bahwa kedatangan

GKSB ke Tiongkok mewakili secara resmi parlemen Indonesia, oleh karena itu

dia mengharapkan GKSB dapat dijadikan forum kerjasama bilateral kedua

negara. Ia menyampaikan harapan DPR RI dapat mendukung investasi

Tiongkok di Indonesia, begitu pula sebaliknya Kongres Rakyat Nasional dapat

mendukung investasi Indonesia di Tiongkok.

Qiangba Puncog menyetujui pandangan Ir. Rendy M. Affandy

Lamadjido, MM, MBA menyangkut investasi dan perdagangan kedua negara.

Menurutnya, Tiongkok adalah mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia.

Tiongkok bahkan menjadi negara dengan investasi 10 besar di Indonesia.

Kedua parlemen diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum agar iklim

investasi meningkat di masing-masing negara.

Irma Suryani, anggota GKSB DPR RI dari Fraksi Partai Nasional

Demokrat, berpandangan Tiongkok adalah negara dengan pertumbuhan

ekonomi yang relatif kuat dengan industri kreatifnya yang maju. Dia ingin

berdiskusi tentang strategi Tiongkok dalam memajukan industri kreatifnya

sehingga dapat bersaing di level global. Ia ingin berbagi informasi tentang

peran Parlemen Tiongkok untuk pembangunan industri kreatif. Terkait dengan

20

pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat mengesankan, Irma Suryani

menanyakan bagaimana peran parlemen Tiongkok dalam mendukung

kebijakan ekonomi pemerintah Tiongkok? Ia ingin mendengar lebih jauh

pandangan dari pihak parlemen Tiongkok mengenai pertumbuhan ekonomi

Tiongkok dalam upaya menurunkan kesenjangan ekonomi?

Qiangba Puncog menjawab pertanyaan di atas dengan mengafirmasi

pandangan bahwa Kongres Rakyat Nasional amat berperan dalam

perencanaan dan pengawasan perekonomian Tiongkok. Dalam peran dan

fungsinya, Kongres Rakyat Nasional baru saja mengesahkan Rencana

Pembangunan Strategis lima tahunan yang memasuki edisi ke-13. Di dalam

Rencana Pembangunan itu dibahas rancangan strategis beserta rincian ke

dalam aturan-aturan yang lebih detil. Karena ikut merencanakan

pembangunan nasional Tiongkok, maka dapat dikatakan Kongres Rakyat

Nasional ikut berperan dalam perekonomian negara.

Qiangba Puncog berbagi pengalamannya 65 tahun bekerja di Kawasan

Ekonomi Khusus Tibet. Setelah masuk NPC, ia bekerja dalam komisi yang

secara khusus mengurusi suku-suku minoritas di Tiongkok yang jumlahnya

mencapai 55 suku bangsa. Ia menyadari bahwa karena kondisi geografis dan

bentang alam yang sedemikian luas, suku-suku minoritas menjadi ketinggalan

dibandingkan suku-suku mayoritas semisal Han. Tugas komisi yang saya

masuki sungguh berat, karenanya kami banyak melakukan penelitian di

bidang anggaran dan legislasi bekerja sama dengan komisi terkait untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal agar mampu

melesat maju ke depan.

Tentang ekonomi kreatif, Qiangba Puncog menjelaskan awal mula

pemikiran yang melatarbelakangi pentingnya ekonomi kreatif. Dulu Tiongkok

amat bergantung dengan investasi asing. Lambat laun Tiongkok memikirkan

ketergantungan ekonomi terhadap investasi asing akan membuat tidak sehat

perekonomian sebuah negara. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut,

21

Tiongkok mencoba menerapkan ekonomi kreatif guna memecahkan masalah

daya dukung pembangunan perekonomian negara. Ekonomi kreatif, masih

menurut Qiangba, akan melahirkan inovasi yang sangat bermanfaat dalam

membuka lapangan pekerjaan yang besar. Menurutnya, Tiongkok

memfokuskan dua hal dalam pembangunan: (1) kestabilan moneter; (2)

membuka lapangan pekerjaan. Kedua hal ini terus ditingkatkan di Tiongkok

untuk memajukan kesejahteraan penduduk Tiongkok.

Anggota GKSB DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ir. H. Azhar Romli, M.Si.

menginformasikan kepada Qiangba Puncog bahwa Wakil Perdana Menteri

(PM) Tiongkok Zhang Gaoli pada 9 Mei 2016 lalu berkunjung ke Jakarta

menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas kerjasama ekonomi yang

lebih luas. Bersamaan dengan kedatangan Zhang Gaoli, Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) mendirikan “China Desk” khusus bagi investor

Tiongkok untuk mempermudah komunikasi di antara dua negara. Ia

menyambut baik ide Badan Koordinasi Penananam Modal Indonesia. Sebagai

perwakilan rakyat, ia berpandangan bahwa usaha kedua pemerintah kita

harapkan dapat meningkatkan investasi dan perdagangan kedua negara. Ir. H.

Azhar Romli, M.Si menanyakan Bagaimana pendapat NPC dengan

didirikannya “China desk” bagi para investor China tersebut? Ia menanyakan

juga sikap NPC tentang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Apakah Tiongkok memandang MEA sebagai mitra atau rival?

Qiangba Puncog merespons pertanyaan tersebut dengan keyakinan

bahwa mekanisme kerjasama ekonomi di tingkat wakil perdana menteri akan

mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Kerjasama

Tiongkok dengan ASEAN sudah diwadahi melalui mekanisme ASEAN+1

ataupun ASEAN+3 (meliputi RRT, Korsel, dan Jepang). Qiangba meyakini

bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi lokomotif ekonomi

negara-negara di Asia Tenggara. Ia menambahkan bahwa Indonesia akan

22

menjadi pemain utama di ASEAN demi terjalinnya kerjasama bilateral antara

Indonesia-Tiongkok dan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Qiangba Puncog menutup pertemuan dengan harapan GKSB DPR RI

sukses mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Tiongkok. Ia

mengapresiasi undangan GKSB DPR RI kepada dirinya untuk berkunjung ke

Jakarta. Ia berharap dapat melakukan kunjungan ke Indonesia mengingat

Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan pemandangan yang indah dan

mempesona.

Gmbr 3. Diskusi Ketua dan Wakil Ketua GKSB dengan Wakil Ketua NPC Tiongkok

23

Gmbr 5. Diskusi Delegasi GKSB dengan NPC Tiongkok

Gmbr 6. Foto bersama Delegasi GKSB dengan NPC Tiongkok

24

3. Pertemuan GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok dengan Komisi Hubungan

Luar Negeri Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, 19 Mei 2016

Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Rakyat Nasional

Baige Zhao menyambut kedatangan delegasi GKSB DPR RI di Kantor Komisi

Hubungan Luar Negeri NPC. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa

pejabat Research and Development Internasional (RDI). RDI adalah lembaga

konsultan yang didirikan oleh Chinese Academy of Social Sciences. Lembaga

ini berpartisipasi dalam bentuk pelayanan kebijakan publik dan konsultasi bagi

partai, pemerintah, parlemen, BUMN, lembaga keuangan, perusahaan swasta,

organisasi internasional, dan media.

Pihak Komisi Hubungan Luar Negeri NPC dipimpin oleh Baige Zhao, dan

dihadiri oleh:

1. Naizhen Zhu (Kepala Divisi Pertukaran Internasional Komisi Hubungan Luar

Negeri NPC)

2. Zhihua Ke (Direktur Jenderal China Internasional Cooperation Center)

3. Songqiang Zhu (Kepala Teknik Zhejiang Provincial Energi Group)

4. Xuebin Wang (General Manajer Divisi Internasional, China Railway 17

Bureau Group, co, Ltd)

5. Kaicai Jiang (General Manager Divisi Internasional, China Railway Airport

Construction Group, co., Ltd)

6. Weilei Shang (Wakil General Manager Departemen Pertanian, Ping An

Property & Casualty Insurance Company of China, Ltd)

7. Tan Lu (Manajer Perdagangan Internasional, TBEA Xinjiang Sunoasis Co.,

Ltd.)

8. Jing Geng (Direktur China Culture Heritage Foundation)

9. Qianjun Chen (Direktur Eksekutif RDI)

10. Keren Zhu (Direktur Hubungan Internasional RDI)

25

Baige Zhao mengucapkan selamat datang kepada delegasi GKSB DPR RI

ke kompleks Parlemen Tiongkok. Ia merasa sangat senang dapat mengadakan

pertemuan dan bertukar pikiran dengan delegasi DPR RI. Baige Zhao merasa

mempunyai kedekatan dengan Indonesia. Ia seringkali mengunjungi Indonesia

untuk bertemu dengan pelbagai pemangku kepentingan. Ia menjelaskan

bahwa dirinya sangat akrab dengan anggota DPR RI Tantowi Yahya. Oleh

karena itu, Indonesia bukan lagi negara asing baginya.

Dalam pembukaan sambutannya ia mengapresiasi beragam kerjasama

yang kini tengah dilaksanakan oleh Indonesia dan Tiongkok seraya berharap

bahwa kerjasama kedua negara dapat lebih ditingkatkan lagi ke depan. Baige

Zhao menekankan pentingnya parlemen dalam proses legislasi di suatu

negara. Namun, parlemen saja tidak cukup. Ia menambahkan parlemen harus

bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi

mereka, salah satunya adalah perusahaan. Ia meyakini perusahaan banyak

meluncurkan inisiatif-inisiatif demi mencapai kemajuan dan kesuksesan. Oleh

karena itu, dalam kesempatan pertemuan tersebut Baige Zhao mengajak

sejumlah pengusaha untuk ikut serta dalam pertemuan bilateral antara GKSB

DPR RI dan Komisi Hubungan Luar Negeri NPC.

Baige Zhao mengharapkan pertemuan bilateral antara GKSB DPR RI dan

NPC nantinya akan diserap serta ditindaklanjuti oleh kedua belah untuk

dicarikan solusi dan membuka peluang kerjasama baru antara kedua belah

pihak. Tindak lanjut dari pertemuan bilateral GKSB DPR RI-Komisi Hubungan

Luar Negeri NPC menjadi momentum kedua negara untuk memperluas area

kerjasama.

Di pihak GKSB DPR RI, Wakil Ketua GKSB DPR RI Siti Hediati Soeharto,

SE, memimpin pertemuan antara GKSB DPR RI dan Komisi Hubungan Luar

Negeri Kongres Rakyat Nasional. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Luar Negeri Kongres Rakyat

Nasional RRT atas perkenannya menerima delegasi Grup Kerjasama Bilateral

26

(GKSB) DPR RI-Kongres Rakyat Nasional RRT. Ia merasa senang dapat bertemu

dan mengadakan pembicaraan serta bertukar pandangan dengan Komisi Luar

Negeri Kongres Rakyat Nasional RRT. Selanjutnya ia memperkenalkan ketua

dan anggota delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok yang datang dari lintas

komisi dan fraksi yang ada di DPR RI.

Siti Hediati Soeharto, SE memulai sambutan dengan memberikan

informasi bahwa pada tahun lalu DPR RI telah membentuk dan meresmikan

Grup Kerja Sama Bilateral Parlemen Indonesia dengan 49 parlemen negara

sahabat termasuk dengan Parlemen RRT. GKSB ini diharapkan jadi focal point

khususnya dalam peningkatan hubungan bilateral antara kedua parlemen,

dan secara umum diharapkan berkontribusi dalam mempromosikan

hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok baik itu Government to Government,

Business to Business, ataupun Parliament to Parliament, baik dalam bidang

politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang-bidang strategis lainnya.

Siti Hediati Soeharto, SE juga menjelaskan tautan historis antara

Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, hubungan antara Indonesia dengan

Tiongkok secara resmi telah berlangsung sejak 1950. Namun, jauh sebelum itu

Tiongkok dan Nusantara telah menjalin hubungan diplomasi, budaya, dan

perdagangan. Hubungan Tiongkok dengan Nusantara mencapai puncaknya

dengan dilakukannya pelayaran Laksamana Cheng Ho ke Nusantara. Ia

berharap kedatangan delegasi GKSB DPR RI dapat meningkatan kerja sama

dengan RRT yang akan difokuskan untuk mengembangkan potensi yang

dimiliki kedua negara dan dilandaskan kepada kerja sama bilateral yang saling

menguntungkan.

Siti Hediati Soeharto, SE juga meyakini GKSB ini dapat berperan

mengurai tantangan-tantangan yang ada terkait kerja sama bilateral

Indonesia-Tiongkok serta untuk memperkuat koordinasi antarkedua negara,

terutama dalam konteks bertukar pandangan dalam fungsi-fungsi

keparlemenan. GKSB juga dapat berperan lebih jauh dalam menggalang kerja

27

sama bilateral bagi penyelesaian berbagai isu regional dan global. Peningkatan

kerja sama akan difokuskan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki

kedua negara dan dilandaskan kepada kerja sama bilateral yang saling

menguntungkan. Dalam penutup sambutannya, ia mengatakan Indonesia dan

Tiongkok mempunyai persamaan misi untuk meningkatkan hubungan dengan

mitra regional.

Dalam ikut mensukseskan Sustainable Development Goals (SDGs), DPR

RI telah membentuk Panitia Kerja (Working Group) SDGs. Panja SDGs DPR RI

telah berperan aktif dalam mensosialisasikan SDGs ke anggota parlemen dan

pemerintah pusat dan daerah. DPR RI mendorong kebijakan baik legislasi

maupun anggaran untuk mendukung pencapaian pembangunan

berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Siti Hediati Soeharto, SE menyampaikan

undangan DPR RI kepada Kongres Rakyat Nasional Tiongkok untuk menghadiri

World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals yang akan

dilaksanakan pada bulan September 2016 di Bali. DPR RI menginisiasi World

Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals sebagai forum yang

bertujuan untuk memudahkan berbagi analisis kebijakan, pengalaman dan

praktik cerdas dari lintas negara maupun lintas sektor, serta membahas

kesiapan dan juga memperdalam pemahaman parlemen di setiap negara

untuk mensukseskan Sustainable Development Goals (SDGs). Siti Hediati

Soeharto, SE mengharapkan masukan-masukan dan peran aktif dari Parlemen

China dalam forum tersebut.

Baige Zhao membuka diskusi dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan

itu dilandasi dua pemikiran utama: (1) kepentingan nasional Indonesia dengan

konsep Poros Maritim Dunia, (2) slogan Tiongkok One Road One Belt yang

merepresentasikan kepentingan politik Tiongkok. Pertanyaan pertama adalah

bagaimana sebetulnya Orang Indonesia memandang Tiongkok? Pertanyaan ini

penting baginya karena Indonesia berbagi sejarah dan budaya yang sangat

28

panjang dengan Tiongkok. Dalam konteks modern, kedua negara memiliki

kepentingan nasional masing-masing. Pada pokoknya, bagaimana kedua

negara dapat mensinergikan dua kepentingan nasional yang berbeda.

Siti Hediati Soeharto, SE mengungkapkan bahwa Tiongkok adalah mitra

penting dan strategis Indonesia. Dari sisi geografis, Tiongkok adalah tetangga

dekat Indonesia. Tiongkok telah bertransformasi menjadi negara besar

dengan kekuatan penting ekonomi dunia. Indonesia membutuhkan banyak

investasi untuk membangun infrastruktur dan sarana transportasi.

Pembangunan infrastruktur kini tengah menjadi prioritas pemerintah

Indonesia. Siti Hediati Soeharto, SE menginformasikan bahwa Pemerintah

Indonesia berencana membangun jalan sepanjang 2.000 kilometer dan jalan

tol sepanjang 1.000 kilometer. Selain itu, hingga 2019, 15 bandar udara dan

24 pelabuhan juga akan dibangun di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga

tengah mengusung toll-road maritime di pentas dunia. Tak hanya itu,

pemerintah Indonesia juga mencanangkan proyek listrik 35 ribu megawatt

untuk meningkatkan rasio penggunaan listrik.

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur, Indonesia membutuhkan

Tiongkok lebih dari tetangga dekat. Siti Hediati Soeharto, SE menekankan

pentingnya bagi kedua negara untuk mensinergkan Poros Maritim dan One

Road One Belt.

Merespons ide Baige Zhao, anggota GKSB DPR RI dari Fraksi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM ingin

memberikan opini yang jujur tentang hubungan Indonesia-Tiongkok. Dalam

pandangannya, hubungan erat antara Indonesia dan Tiongkok terjadi pada

tingkat tinggi pemerintah dan pada tingkat formal. People to people contact

antar kedua negara masih belum menunjukkan peningkatan berarti. Menurut

dia, relasi people to people to contact rakyat kedua negara harus lebih

ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan kepedulian publik Indonesia pada

Tiongkok adalah pemberian beasiswa Pemerintah Tiongkok kepada siswa dan

29

mahasiswa Indonesia untuk berstudi di Tiongkok. Sekitar 55 % populasi

penduduk Indonesia adalah anak muda berusia 15-40 tahun.

Dengan latar belakang Komisi XI yang membidangi keuangan dan

perbankan, Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM menyoroti aspek hubungan

ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Ia mengakui di

pihak Indonesia terjadi defisit perdagangan dengan Tiongkok. Ia menyatakan

masalah defisit ini harus segera ditanggulangi dalam rangka meningkatkan

kualitas hubungan bilateral kedua negara.

Ia juga mengakui bahwa investasi di bidang infrastruktur di Indonesia

masih menjadi masalah besar. Seperti diketahui bahwa Indonesia

mendapatkan pinjaman dari China Development Bank untuk membiayai

proyek-proyek infrastruktur. Untuk mengatasi masalah pembiayaan proyek-

proyek infrastruktur, kita perlu memikirkan pembiayaan berkelanjutan.

Terkait One Road One Belt, Tiongkok membangun jalan darat panjang yang

menghubungkan Kamboja, Vietnam, dan Tiongkok. Berhubung Tiongkok dan

Indonesia dipisahkan laut, maka ia mengusulkan agar ada kerjasama

penguatan kualitas layanan port to port di Indonesia dan Tiongkok. Ia

menyetujui ide untuk sinergi konsep One Road One Belt dan Poros Maritim

Dunia.

Baige Zhao mengapresiasi atas dialog yang terjadi antara delegasi GKSB

DPR RI dan Komisi Hubungan Luar Negeri NPC. Menurutnya, dialog penuh

persahabatan dan keterbukaan. Generasi muda kita saat ini sangat memuja

Amerika, hal ini tentu menjadi persoalan bersama yang harus kita pecahkan

secara resiprokal untuk peningkatan kegiatan saling mendekatkan kedua

generasi muda. Di Tiongkok terdapat 250 pelajar Indonesia yang menerima

beasiswa belajar. Baige Zhao menerangkan bahwa barang-barang produksi

Tiongkok seperti tekstil, elektronik, dan alat-alat berat mempunyai harga

murah namun dengan kualitas fantastis. Untuk mengatasi masalah

pembiayaan infrastruktur, ia mengemukakan gagasan untuk mengintegrasikan

30

semua pemangku kepentingan baik itu pemerintah, parlemen, dan

perusahaan untuk investasi pembiayaan infrastruktur. Ia memastikan bahwa

dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Tiongkok harus tetap dipertahankan

sementara dialog people to people harus ditingkatkan.

Anggota GKSB DPR RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Ir. Nurdin

Tampubolon berpandangan hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia dan

Tiongkok berjalan dengan sangat baik. Yang perlu dipikirkan kedua negara

dalam menjalin kerjasama ke depan adalah menciptakan pola kerjasama

jangka panjang. Dalam mengembangkan perekonomian negara investasi

adalah hal perlu ditingkatkan. Saat ini, dalam catatan Ir. Nurdin Tampubolon,

investasi Tiongkok di Indonesia membiayai 20 proyek. Ia mengharapkan

investasi dalam 20 proyek tersebut akan memberikan keuntungan dan

manfaat bagi kedua negara. Terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan

Tiongkok di Indonesia tersebut, ia juga memberi masukan dan saran kepada

pihak Tiongkok untuk mengirimkan tenaga kerja terlatih saja ke Indonesia.

Tiongkok tidak perlu mengirimkan tenaga kerja kasar ke Indonesia karena

dikhawatirkan akan berbenturan dengan tenaga kerja lokal mengingat jumlah

penduduk Indonesia yang mencari kerja sangat tinggi.

Terkait perdagangan, Ir. Nurdin Tampubolon mengakui ekspor

Indonesia ke Tiongkok lebih kecil ketimbang impor Indonesia dari Tiongkok.

Ini menunjukkan posisi defisit di pihak Indonesia. Kondisi perdagangan ini

berbeda dengan kondisi tiga tahun lalu yang menunjukkan neraca

perdagangan kedua negara mencapai keseimbangan. Untuk mengatasi defisit

perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok, ia mempunyai ide agar peralatan,

produk dan manufaktur untuk keperluan proyek-proyek yang sedang

dikerjakan Tiongkok agar dapat diproduksi di Indonesia. Persoalan lain dalam

kerjasama bilateral kedua negara adalah alih teknologi Tiongkok dalam

proyek-proyek yang dikerjakan di Indonesia. Proses alih teknologi ini patut

kita pikirkan bersama untuk kepentingan kerjasama jangka panjang.

31

Ir. Nurdin Tampubolon juga menyinggung masalah kualitas investasi

energi Tiongkok. Dia mempunyai catatan bahwa tiga tahun yang lalu terdapat

perusahaan RRT yang berinvestasi di Indonesia pada bidang pembangkit

tenaga listrik 10 ribu Megawatt. Namun, pembangkit listrik yang dibangun

sering mati dan tidak menghasilkan daya listrik. Ia meminta Komisi Hubungan

Luar Negeri NPC untuk mendiskusikan masalah ini bersama-sama.

Xuebin Wang, General Manager Divisi Internasional, China Railway 17

Bureau Group, co, Ltd, mengatakan bahwa perusahaannya pernah

membangun pembangkit tenaga listrik di Bali. Proyek tersebut melibatkan 780

orang pekerja lokal dan 200 orang pekerja terlatih dari Tiongkok. Ini

memperlihatkan bahwa perusahaan Tiongkok mempertimbangkan komposisi

pekerja lokal dan asing. Kami mempunyai prinsip kemitraan untuk

memberdayakan penduduk setempat dalam mengerjakan proyek. Kemitraan

dan pemberdayaan adalah prinsip utama yang dipegang oleh perusahaan-

perusahaan Tiongkok. Jika tidak demikian maka kami tidak akan bertahan

lama dalam persaingan global. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang

menginvestasikan dana di luar negeri, semisal di Pakistan dan Iran, juga

memberdayakan penduduk lokal dalam pengerjaan proyek.

Xuebin Wang juga mengemukakan permasalahan yang dihadapi

perusahaan Tiongkok di Indonesia. Masalah izin kerja dan izin tinggal yang

rumit dan panjang. Izin kerja atau visa kerja bervariasi antara 6, 9, hingga 12

bulan. Dia juga mengeluhkan biaya izin yang terlalu tinggi. Setahu dia biaya

izin kerja di Indonesia bervariasi antara 20-34 juta rupiah. Jumlah itu

menurutnya terlalu tinggi. Ia meminta bantuan kepada GKSB DPR RI untuk

menginformasikan kepada pemerintah Indonesia mengenai pembiayaan

investasi atau proyek yang terlalu tinggi.

Merespons hal tersebut, Siti Hediati Soeharto, SE mengatakan bahwa

tenaga kerja asal Tiongkok kini tengah menjadi isu besar di Indonesia. Semua

orang membicarakannya bahkan banyak juga yang mencurigai kedatangan

32

tenaga kerja asal Tiongkok ke Indonesia. Menurutnya, kedua pemerintah

perlu membicarakan masalah ini. Tiongkok perlu menjelaskan kenapa

mengirim tenaga kerja sedemikian banyak ke Indonesia, demikian pula

masalah visa kerja, Tiongkok dapat meminta penjelasan dari pemerintah

Indonesia mengenai harga visa kerja yang terlalu tinggi.

Mengurai masalah tersebut, pejabat KBRI di Beijing Soegeng Wahono

menyampaikan bahwa persoalan-persoalan ekonomi-politik dari kerjasama

Indonesia-Tiongkok selalu mendapat pemberitaan yang luas dari media-media

di Indonesia. Tahun lalu, Indonesia kedatangan 25 ribu tenaga kerja asal

Tiongkok. Hal ini mendapat sorotan yang luas dari media-media Indonesia.

Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka

kesempatan bagi pekerja kasar asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia.

Selain masalah itu, kompetisi bisnis di antara perusahaan lokal dan asing juga

kadang meletupkan propaganda di media. Dalam kasus politik, insiden Laut

China Selatan juga tidak lepas dari sorotan media Indonesia.

Mengenai masalah tenaga kerja, kedua belah pihak menyepakati saling

pengertian bahwa Indonesia menerapkan visa kerja yang ketat bagi pekerja

asing. Masalah ketenagakerjaan perlu diselesaikan aturan dalam kontrak

investasi, sehingga hanya tenaga kerja skilled dan profesional asal Tiongkok

yang dapat dikaryakan pada proyek-proyek di Indonesia. Selebihnya dapat

dan perlu menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Menanggapi masalah pembangkit tenaga listrik, Manajer Perdagangan

Internasional, TBEA Xinjiang Sunoasis Co., Ltd Tan Lu mengaku mengetahui

persis masalah pembangkit tenaga listrik di Indonesia yang dikerjakan

perusahaan Tiongkok. Menurutnya, secara umum kualitas pembangkit tenaga

listrik Tiongkok bagus. Tingkat kestabilan operasinya mencapai 92 %. Tan Lu

juga menginformasikan bahwa dalam setahun hanya 0,5 pembangkit tenaga

listrik buatan Tiongkok yang mati atau tidak beroperasi, suatu jumlah yang

rendah. Ia juga menginformasikan bahwa perusahaannya juga menerapkan

33

perlindungan terhadap lingkungan sehingga emisi listrik dapat ditekan hingga

level terendah sama dengan emisi gas bumi. Ia berharap dapat berinvestasi di

bidang perlindungan lingkungan di Indonesia serta pembangkit listrik tenaga

air (PLTA). Perusahaannya kini tengah mengembangkan inovasi teknologi

serta alih teknologi di bidang energi air laut.

Ir. Nurdin Tampubolon mengharapkan proyek kerjasama Indonesia-

Tiongkok dapat mempertimbangkan komposisi antara pekerja Tiongkok dan

pekerja lokal. Komposisi ini akan menjadi perimbangan yang adil antara lokal

dan asing. Menurutnya, ketidakadilan komposisi akan menciptakan bom

waktu.

Menyambung pernyataan di atas, Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM

mengatakan bahwa masalah tenaga kerja menjadi persoalan kritis. Kasus

Indonesia mungkin hanyalah fenomena gunung es. Dirinya berpengalaman

bekerja di perusahaan Tiongkok dan perusahaan asing lainnya. Perusahaan

asing mempunyai standard operating procedure (SOP) yang mudah dipahami,

sementara perusahaan-perusahaan Tiongkok mempunyai SOP yang minim.

Sehingga pegawai sedikit yang memahami aturan baku perusahaan. Dia

menyarakan kendala bahasa harus diatasi mengingat ini adalah masalah

utama dalam komunikasi kedua belah pihak. Selanjutnya ia menekankan

sebelum pengerjaan proyek dimulai, pihak Indonesia dan Tiongkok harus

duduk bersama membincang secara detil dan teknis poin-poin kesepakatan

agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Baige Zhao menyarankan agar grup GKSB DPR RI dapat menjadi leading

group yang menangani informasi dan komunikasi antara Indonesia dan

Tiongkok sehingga masalah-masalah yang muncul dapat ditanggulangi dan

diselesaikan dengan baik. Selain itu, ia meyakinkan pihak GKSB DPR RI bahwa

Tiongkok tidak pernah bermain-main dengan kualitas. Oleh karena itu,

pertemuan ini dapat dijadikan bahan pertanggungjawaban untuk diteruskan

kepada pihak-pihak terkait.

34

Siti Hediati Soeharto, SE mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah

mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari, angin, dan air. Kita ingin

mengembangkan kerjasama terkait bidang energi tersebut dengan Tiongkok.

Belajar dari swasembada pangan yang sukses diterapkan Tiongkok, Indonesia

mempelajari suatu hal bahwa teknologi pertanian perlu dikembangkan untuk

menyongsong ketahanan pangan suatu negara. Indonesia juga perlu

mengembangkan teknologi alat-alat pertanian dari Tiongkok. Indonesia

mengharapkan dalam kerjasama nanti terjadi transfer teknologi Tiongkok ke

Indonesia sehingga Indonesia dapat secara mandiri mengembangkan

teknologinya. Siti Hediati Soeharto, SE juga menyampaikan mengenai

penghapusan visa bagi turis Tiongkok yang mengunjungi Indonesia. Ia juga

mengharapkan kebijakan resiprokal dari Tiongkok untuk menghapuskan visa

bagi turis Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok. Kebijakan ini diharapkan

dapat meningkatkan pariwisata kedua negara.

Jing Geng, Direktur China Culture Heritage Foundation, menyampaikan

kepada delegasi GKSB DPR RI bahwa yayasan yang dipimpinnya berkomitmen

kepada kebudayaan. Ia juga mengusulkan program pertukaran pemuda

Indonesia dan Tiongkok dapat terus dijalankan agar pemuda kedua bangsa

dapat saling mengenal kebudayaan tetangganya. Ia juga menyampaikan

bahwa yayasannya dapat membawa seni pertunjukan kesenian ke Indonesia,

begitu pula sebaliknya kesenian Indonesia dapat dipertunjukkan ke Indonesia

melalui yayasannya. Menanggapi hal tersebut, Siti Hediati Soeharto, SE yang

juga Ketua Yayasan Senirupa Indonesia bergembira jika Indonesia dapat

memperoleh banyak beasiswa buat pemuda Indonesia belajar di Tiongkok.

Terkait kerjasama internasional Tiongkok dengan negara lain, Direktur

Jenderal China Internasional Cooperation Center Zhihua Ke menyampaikan

bahwa lembaga yang dipimpinnya bekerja di bidang budaya internasional. Ia

berpendapat betapa pentingnya kerjasama budaya kedua negara.

Menurutnya, budaya terkait dengan banyak aspek seperti tenaga kerja yang

35

dibicarakan di atas. Lembaganya telah membuat tiga buku tentang kerjasama

Indonesia-Tiongkok. Telah tiga tahun ini lembaganya mempelajari Indonesia.

Untuk mempelajari budaya Indonesia, dirinya acapkali berkunjung ke

Indonesia setidaknya lima kali dalam setahun.

Ia memberi informasi kegiatan seni-budaya Indonesia-Tiongkok tiga

tahun terakhir. Pada kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia tahun 2013,

lembaganya mengadakan pameran seni kaligrafi tradisional Tiongkok di

Museum Nasional Indonesia. Pada 2014 lembaganya menginisiasi kolaborasi

seniman Indonesia dan seniman Tiongkok menampilkan budaya Asia pada

perhelatan seni di Prancis. Kolaborasi tersebut mendapat penghargaan tinggi

dari Prancis. Presiden Joko Widodo juga menulis surat menyampaikan

apresiasi atas terselenggaranya kolaborasi seniman kedua negara. Pada tahun

2015, untuk memperingati 65 tahun hubungan Indonesia-Tiongkok,

lembaganya bekerjasama dengan KBRI di Beijing menghelat pameran lukisan

di Museum Central Tiongkok. Zhihua Ke menginginkan adanya inovasi bentuk

dan formula dalam pertukaran kebudayaan kedua bangsa. Lembaganya juga

membantu pihak Indonesia untuk mencatatkan rekor pertunjukan angklung

dengan pemain terbanyak di Beijing ke dalam Guiness Book of Record. Zhihua

Ke juga merencanakan kerjasama yang luas antara Indonesia dan Tiongkok di

bidang pendidikan, penerjemahan, pembuatan film, bahasa, dan penerbitan.

Siti Hediati Soeharto, SE menutup pertemuan dengan ucapan terima

kasih disertai harapan bahwa kerjasama Indonesia-Tiongkok dapat meningkat

di tahun-tahun mendatang. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa hasil-

hasil pembicaraan kedua belah pihak akan diimplementasikan secara konkret

36

Gmbr.7. Diskusi Delegasi GKSB DPR RI dengan Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Rakyat Nasional Tiongkok

Gmbr.8. Delegasi GKSB DPR RI dengan Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri

Kongres Rakyat Nasional Tiongkok

37

4. Pertemuan GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok Dan China Three Gorges Corporation, Beijing, Kamis 19 Mei 2016

Delegasi GKSB DPR RI melakukan kunjungan ke China Three Gorges

Corporation, salah satu BUMN Tiongkok. Delegasi mendapat penjelasan dan presentasi

dari deputi kerjasama internasional China Three Gorges Corporation (CTG) Chang Yung.

China Three Gorges Corporation adalah BUMN Tiongkok yang didirikan pada

tahun 1993. BUMN ini mempunyai profit USD 24 miliar. Total aset China Three Gorges

Corporation mencapai USD 70 miliar dengan jumlah pegawai mencapai 24.000 orang.

Kini CTG menggarap 80 jenis investasi dan proyek di 40 negara.

China Three Gorges Corporation berkantor di tiga kota: (1) Beijing sebagai

kantor pusat; (2) Sanghai sebagai pusat pembangkit tenaga listrik; dan (3) Yichang

sebagai pusat listrik dan perlengkapan. China Three Gorges Corporation mengklaim

bahwa perusahaannya merupakan pusat pembangkit listrik tenaga air terbesar di

dunia. Fokus bisnis China Three Gorges Corporation mencakup tiga hal, yakni:

pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan investasi luar

negeri.

Proyek ambisius yang dilakukan oleh China Three Gorges Corporation adalah

membangun Bendungan Tiga Jurang atau Bendungan Tiga Ngarai (three gorges dam)

yang terletak di Sungai Yangtze (sungai ketiga terpanjang di dunia) di Sandouping,

Yichang, provinsi Hubei, Tiongkok. Konstruksi yang membentang sepanjang 2,3 km

dimulai pada 1994. Bendungan ini menjadi bendungan hidroelektrik (bendungan

sekaligus pembangkit listrik tenaga air) terbesar di dunia ketika diselesaikan pada

tahun 2009. Penampungan ini memulai pengisian pada 1 Juni 2003, dan menempati

wilayah Tiga Jurang yang indah, antara kota Yichang, Hubei, dan Fuling, Chongqing.

Pengendalian banjir merupakan alasan utama dibangunnya Three Gorges Dam

ini. Terhitung selama abad ke-20 saja telah terjadi lima kali banjir besar yang

menewaskan total 327.394 jiwa, menghancurkan lebih dari 3 juta hektar lahan

pertanian, rumah-rumah penduduk dan jutaan penduduk terkena dampak banjir

38

tersebut. Bendungan ini terbukti dapat mengendalikan banjir, tidak ada lagi kerugian

materi dan biaya jutaan dollar yang harus dikeluarkan untuk perbaikan pasca banjir.

Disamping Bendungan terbesar didunia, The Three Gorges Hydropower Plant

(TGHP) merupakan yang terbesar di dunia, menghasilkan listrik dengan kapasitas

22,500 MW, mengalahkan pembangkit listrik Itaipu di perbatasan Brazil-Paraguay

(12,500 MW) yang selama ini menyandang predikat yang terbesar di dunia. Berikutnya

yang termasuk jajaran lima besar pembangkit listrik terbesar di dunia adalah Guri di

Venezuela (10,300 MW), Grand Coulee di U.S. (6,809 MW) dan Sayano-Shushensk di

Russia (6,400 MW). Dengan kapasitas sebesar itu, TGHP akan memasok kurang lebih

10% dari total ketersediaan energi di Tiongkok.

Dibandingkan dengan pembangkit listrik batubara dengan kapasitas daya listrik

yang sama, TGHP akan mengurangi emisi 100 juta ton CO2, 2 juta ton SO2, 0.37 juta

ton NOx dan beberapa partikulat lainnya. Hal ini akan mencegah hujan asam dan

mengurangi efek rumah kaca di Asia Timur dan Central Cina. Listrik tenaga air yang

dihasilkan dari TGHP setiap tahunnya akan menggantikan 50 juta ton batubara mentah

yang digunakan dalam pembangkit listrik batubara.

Kerugian jutaan dollar akibat banjir dapat dihindari dengan adanya bendungan

tiga jurang ini. Tidak hanya itu, dengan adanya pasokan listrik dari pembangkit listrik

ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota-kota yang tersuplai listrik dari

Three Gorges Dam Hydropower Plant. Saat ini, listrik TGHP dikirim tanpa henti ke

Central Cina, Cina Timur, Guangdong, dan Chongqing dengan jangkauan transmisi

maksimum 1000 km.

Selain hal tersebut di atas, pembangunan The Three Gorges Dam juga

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayaran di sungai Yangtze, memperluas

jangkauan pengiriman barang dan rute pelayaran ke daratan Cina. TGD juga akan

menciptakan akses langsung dari Samudra Pasifik ke daratan Tiongkok, sehingga kapal-

kapal besar akan dapat langsung menuju daratan Tiongkok dengan populasi yang besar

sehingga pada akhirnya akan menyebabkan munculnya pasar baru, penciptaan

lapangan kerja, dan vitalitas ekonomi.

39

China Three Gorges Corporation mempunyai 24 grup di seluruh dunia dengan

proyek tenaga listrik di beberapa kawasan: Asia, Afrika, Amerika, Eropa dengan nilai

kontrak USD 15 miliar. Kapasitas yang sudah terpasang di kawasan tersebut mencapai

1.100 MW dengan jumlah modal mencapai USD 10 miliar. Di Indonesia, China Three

Gorges Corporation membangun tiga proyek pembangkit listrik tenaga air: (1) proyek

PLTA di Sulawesi Selatan dengan kapasitas 480 MW, (2) proyek PLTU di Bali dengan

kapasitas 2831 GW, dan (3) proyek PLTA di Jatigede dengan kapasitas 110 MW

Sejauh ini proyek utama yang dikerjakan China Three Gorges Corporation

adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Terdapat lima PLTA yang dikelola

kelompok usaha China Three Gorges Corporation dan meraih prestasi sebagai

pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. (1) PLTA Yichang sebagai pembangkit

listrik tenaga air terbesar di dunia; (2) PLTA Yenzia sebagai PLTA terbesar kedua di

dunia; (3) PLTA Shiloto sebagai PLTA terbesar keempat di dunia; (4) PLTA Sihiteng

sebagai PLTA terbesar kelima di dunia; (5) PLTA Qudungtse sebagai PLTA terbesar ke-8

di dunia. China Three Gorges Corporation saat ini sedang gencar mengembangkan

pembangkit listrik energi terbarukan di Tiongkok. Sampai saat ini China Three Gorges

Corporation telah membangun 37 pembangkit listrik tenaga angin, dan 30 pembangkit

listrik tenaga surya. Pembangkit tenaga listrik energi terbarukan di atas mempunyai

126 peralatan di atas 7.000 MW.

Beberapa masalah terkait energi listrik di Indonesia menjadi agenda

pembahasan utama antara GKSB DPR RI dan China Three Gorges Corporation.

Indonesia saat ini tengah mengembangkan pembangkit tenaga listrik berkapasitas

35.000 MW. Indonesia memerlukan transfer teknologi dari Tiongkok untuk

mengembangkan teknologi dengan kapasitas sebesar itu. Dengan masih kurangnya

pencapaian kapasitas 35.000 MW, Indonesia harus mengundang investasi di bidang

energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya. Kecepatan angin di Indonesia

bervariasi antara 28-40 knot. Harus diakui tenaga angin belum populer di Indonesia

sedangkan pengembangan tenaga surya membutuhkan lahan yang besar.

40

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kemungkinan Indonesia

mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir mengingat Indonesia kaya akan

uranium dan berbiaya murah. Namun, selain itu risiko bencana juga berdampak besar

terhadap penduduk. Tiongkok sendiri belum membangun pembangkit listrik tenaga

nuklir.

Gmbr. 9 Foto bersama Delegasi GKSB DPR RI ke China Three Gorges Corporation

41

5. Pertemuan GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok Dan China Railway Corporation Kamis, 19 Mei 2016

Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok mengadakan pertemuan dengan

China Railway Corporation. Mantan Minister of Railways of China, Sheng Guangzu

menyambut kedatangan delegasi GKSB DPR RI. Dalam kesempatan itu, delegasi GKSB

DPR RI mendapatkan paparan terkait perkembangan teknologi perkeretaapian di

Tiongkok.

Dalam paparan China Railway Corporation, delegasi GKSB DPR RI mendapatkan

informasi sejarah perkembangan perkeretaapian di Tiongkok. Pada awal 1948, rel

membentang sejauh 22.000 km, dibandingkan pada tahun 2015 rel membentang

sejauh 74.000 km dengan pengguna mencapai 2,5 miliar orang yang memanfaatkan

moda transportasi kereta api untuk bepergian.

Dalam paparan tersebut juga diungkap akselerasi pertumbuhan kereta cepat

untuk beberapa rute perjalanan. Rute Beijing-Shanghai dapat dilalui kereta cepat

dengan kecepatan mencapai 486,1 km/jam. Sementara jalur Beijing-Ghuangzhou dan

Guangzhou-Urugi dapat dilalui kereta cepat dengan kecepatan 350 km/ jam.

Sheng Guangzu memulai pertemuan dengan sambutan selamat datang kepada

delegasi GKSB DPR RI ke kantor pusat China Railway Corporation. Ia memulai paparan

dengan mengatakan bahwa Indonesia dan Tiongkok adalah dua negara besar di Asia. Ia

mendengar Indonesia mencanangkan Poros Maritim Dunia sebagai kebijakan negara.

Ia pun menyambut baik ide tersebut diimplementaskan secara konkret. Salah satu

strategi mewujudkan poros maritime dunia adalah membangun infrastruktur kereta

api di seluruh Indonesia.

Tiongkok dan Indonesia kini sedang merancang kerjasama pembangunan

kereta api cepat Jakarta-Bandung. Tanpa ada dukungan pemerintah kedua negara

tidak mungkin kerjasama RI-RRT dapat terwujud. Kereta api menjadi salah satu hal

yang cepat direformasi oleh Tiongkok. Reformasi kereta api di Tiongkok diarahkan

pada peningkatan kecepatan kereta dan daya angkut kereta. Tiongkok dalam kurun 10

42

tahun ini telah membangun rel kereta api cepat sepanjang 19.000 km. Pihaknya

memastikan bahwa teknologi kereta api cepat Tiongkok adalah nomor satu di dunia.

Kini Tiongkok mengoperasikan kereta api cepat penumpang sebanyak 7000 unit per

hari dan 20.000 unit per hari kereta api cepat barang. Jika dikalkulasi, kereta api cepat

Tiongkok dapat mengangkut 2,5 miliar orang per hari dan 2,7 ton barang per hari.

Tiongkok kini telah mempunyai hak cipta teknologi kereta api cepat, dan hal ini

telah diakui dunia. Pertukaran teknologi kereta api cepat di Tiongkok merupakan yang

paling maju di antara Eropa dan Amerika. Kami juga mengembangkan teknologi dari

vendor ternama semisal Siemens, General Electric dan lain-lain.

Kereta api cepat buatan Tiongkok mempertimbangkan adaptasi terhadap

cuaca, topografi tanah, temperatur, dan suhu. Kereta api cepat Tiongkok dapat

beroperasi di dataran tinggi maupun rendah dengan temperatur mulai dari -40 derajat

celcius hingga 40 derajat celcius.

Tiongkok akan menerapkan standar teknologi tinggi dalam pembangunan

kereta api cepat jalur Jakarta-Bandung dengan memperhatikan cuaca dan kondisi

tanah Indonesia. Dia juga memastikan bahwa peralatan, bahan baku dan suku cadang

kereta akan dibuat di Indonesia. Ini dilakukan agar terjadi alih-teknologi. Tiongkok juga

siap dengan pekerjaan merehabilitasi jalur lama maupun membangun jalur baru.

Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH mengucapkan terima kasih atas sambutan

hangat dari pihak Sheng Guangzu sehingga pertemuan delegasi GKSB DPR RI dan China

Railway Corporation dapat terlaksana. Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH kemudian

memperkenalkan satu persatu anggota delegasi GKSB DPR RI. Ia mengakui bahwa

kereta api Indonesia ketinggalan dibanding dengan kereta api Tiongkok.

Perkembangan teknologi perkeretaapian Tiongkok yang dapat membelah gunung dan

jurang menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ia berharap bahwa semua wilayah

Indonesia dapat dilalui kereta api sehingga konektivitas antarwilayah Indonesia dapat

diwujudkan. Ia berharap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dapat direalisasikan

segera. Di akhir sambutan Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH mengungkapkan

43

pikirannya akan kerjasama Indonesia-Tiongkok yang dilandaskan atas kepercayaan

dapat ditingkatkan di masa depan.

Siti Hediati Soeharto, SE berkesan dengan perkembangan kereta api Tiongkok.

Indonesia membutuhkan sarana transportasi untuk mempermudah pergerakan orang,

barang, dan jasa. Menurutnya, tanah di Indonesia dimiliki oleh masyarakat dan swasta

sehingga Indonesia menghadapi kendala pembebasan lahan untuk pengerjaan proyek.

Ia juga meminta kepada Tiongkok untuk menjelaskan kepada publik mengenai

pemilihan kereta api cepat jalur Jakarta-Bandung.

Sheng Guangzu mengucapkan terima kasih atas perhatian delegasi GKSB DPR

RI atas perkembangan kereta api Tiongkok. Ia mengatakan permasalahan lahan di

Tiongkok untuk sarana dan prasarana publik adalah koordinasi antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Secara umum tanah di Tiongkok dimiliki oleh

pemerintah. Ia mengilustrasikan ketika jalur sudah diputuskan oleh undang-undang,

maka aparatur harus segera membebaskan lahan dan berkoordinasi dengan

pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Pengalaman Tiongkok membuktikan bahwa

pembangunan kereta api memerlukan dukungan politik yang besar. Dalam

pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, Presiden Joko Widodo amat

menaruh minat pada jalur ini. Dalam upacara peresmian peletakan batu pertama

proyek tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada gubernur DKI Jakarta

dan Jawa Barat untuk membantu kelancaran jalannya proyek ini.

Tiongkok membutuhkan dukungan politik yang besar dari DPR RI untuk

pengerjaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sheng Guangzu juga

menegaskan bahwa Tiongkok berkomitmen terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia. Pemilihan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung

berdasarkan kecepatan operasi. Apabila proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini

berhasil, tidak tertutup kemungkinan akan berlanjut ke jalur Jakarta-Surabaya. Ia

mengharapkan kereta api cepat dapat diselesaikan pada 2019.

Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM berujar bahwa Indonesia tidak meragukan

teknologi Tiongkok. Menurutnya, permasalahan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung

44

bukan terletak pada tataran teknis, melainkan terletak pada komunikasi publik tentang

kelayakan ekonominya. Yang tidak kalah penting dari kontroversi proyek tersebut

adalah konsep business to business dan peran BUMN Indonesia di dalamnya. DPR RI

sebagai wakil rakyat perlu mengetahui konsep kelayakan ekonomi proyek Jakarta-

Bandung agar dapat dikomunikasikan ke publik. Oleh karena itu, DPR RI perlu data dan

informasi agar kecurigaan publik dapat dijawab. Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM

menyarankan agar GKSB DPR RI dimanfaatkan sebagai jembatan komunikasi antara

Indonesia dan Tiongkok. Ia, mengutip Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas), menyebutkan untuk menurunkan biaya logistik kita harus

mengintegrasikan transportasi udara-laut-darat. Pembangunan kereta api merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari slogan One Road-One Belt.

Ir. H. Azhar Romli, M.Si menyampaikan pendapat bahwa Indonesia

membutuhkan angkutan massal yang dapat memindahkan arus manusia, barang dan

jasa secara cepat. Transportasi massal seperti kereta api amat dibutuhkan Indonesia.

Jika perlu Jawa-Sumatra perlu dibangun jalur kereta api cepat. Indonesia

mengharapkan kepada Tiongkok untuk memberikan kualitas terbaik dengan harga

terjangkau kepada Indonesia. Lebih lanjut ia ingin mengetahui perbandingan harga

antara rehabilitasi jalur lama dan pembuatan jalur baru.

Sementara Irma Suryani mengatakan bahwa kerjasama pembangunan kereta

api cepat antara Indonesia dan Tiongkok harus dilandaskan pada rasa saling percaya

kedua belah pihak. Dalam forum itu, ia menanyakan nilai keuntungan dari semua

aspek pengadaan kereta api cepat Indonesia-Bandung. Ia mengharapkan adanya alih

teknologi dalam proyek pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Alih teknologi

tersebut amat penting agar Indonesia dapat mandiri membangun industri

perkeretaapian.

Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido, MM, MBA menyampaikan bahwa

pembangunan kereta api cepat sudah dicanangkan sejak zaman mantan Presiden

Soeharto hingga sekarang zaman Presiden Joko Widodo. Pembangunan kereta api

cepat memang sudah sangat mendesak untuk Indonesia. Dia mengapresiasi Presiden

45

Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk berinvestasi kereta api cepat Indonesia.

Dulu banyak yang mempertanyakan masalah harga yang lebih mahal dari investasi

Tiongkok di Iran, tapi sekarang penjelasan Presiden Joko Widodo dapat diterima

publik. Ia menyetujui dukungan politik yang besar bagi pembangunan kereta api cepat

ini salah satu alasan yang dapat dikemukakan adalah kereta cepat akan mendukung

kinerja anggota parlemen.

Ir. Nurdin Tampubolon menyebut bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-

Bandung membutuhkan investasi yang besar. Berhubung besarnya investasi ini, publik

bertanya-tanya tentang untung-rugi bagi perekonomian negara. Secara prinsip ia

menyetujui pembangunan kereta cepat ini namun ia juga mempertanyakan apakah

skala prioritas pengerjaan proyek ini sudah tepat sasaran. Sebagai representasi rakyat,

Ir. Nurdin Tampubolon juga mempertanyakan revenue pembayaran investasi serta

defisitnya. Menurutnya Indonesia sangat membutuhkan penguatan ketahan pangan

dan energi.

Sheng Guangzu senang dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan

delegasi GKSB DPR RI. Ia mengapresiasi GKSB DPR RI karena peduli dengan proyek

kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jika mendengar pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan delegasi GKSB DPR RI, ia menilai anggota DPR RI sangat profesional dalam

menguasai permasalahan yang ada. Ia berpendapat Indonesia adalah negara besar

yang tergabung dalam G-20, selain itu Indonesia juga negara maritim besar sehingga

sudah selayaknya Indonesia mengembangkan proyek kereta cepat. Ia mengingatkan

bahwa infrastruktur akan mendorong perekonomian negara. Kereta api cepat adalah

harapan rakyat Indonesia. Sheng Guangzu juga meyakinkan delegasi GKSB DPR RI

bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung mempunyai skema Business to

Business hasil investasi konsorsium usaha Indonesia dan Tiongkok. Ia menjamin

hasilnya tidak akan merugikan negara.

Sheng Guangzu menjelaskan bahwa teknologi kereta api cepat paling maju

secara teknologi dan paling murah secara finansial. Ia menceritakan bahwa Inggris

sudah berkoordinasi dengan Tiongkok untuk mengembangkan kereta api cepat di

46

Inggris. Menurut suatu survei, kereta api cepat Tiongkok adalah kereta api yang paling

aman dengan tingkat kecelakaan paling rendah di dunia. Organisasi kereta api dunia

yang berpusat di Prancis menyebut bahwa harga kereta api cepat buatan Tiongkok

lebih rendah 20 % dari harga dunia.

Ia menyebut masalah lima tenaga kerja Tiongkok yang masuk pangkalan militer

Halim Perdanakusumah sebagai ketidaktahuan dan kesalahpahaman semata. Kini

kelima orang tersebut sedang dalam pemeriksaan imigrasi Indonesia. Pihaknya

meminta bantuan kepada GKSB DPR RI untuk memastikan hal tersebut. Ia menjamin

bahwa seluruh staf dan tenaga kerja Tiongkok yang terlibat proyek kereta api cepat

Jakarta-Bandung akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sheng Guangzu menyampaikan kepada GKSB DPR RI bahwa proyek kereta api

cepat Jakarta-Bandung merupakan bentuk kerjasama yang tulus Tiongkok agar

Indonesia secara mandiri dapat mengembangkan teknologi kereta api cepat. Ia

mengatakan bahwa teknologi kereta api Tiongkok adalah buatan sendiri yang terjamin

kualitas dan keamanannya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung membutuhkan

rehabilitasi jalur lama dan pembangunan jalur baru beserta elektrifikasi jalur. Ia

menyebut kecepatan kereta api cepat Jakarta-Bandung di batas 360 km/ jam. Salah

satu alasan adalah untuk menekan biaya pemeliharaan kereta api cepat. Ia menjamin

kereta api cepat Jakarta-Bandung akan berjalan stabil dalam skala kecepatan 360 km/

jam.

Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH menutup pertemuan dengan ucapan terima

kasih disertai harapan hasil-hasil pembicaraan kedua pihak dapat diimplementasikan

ke dalam tataran yang lebih konkret.

47

Gmbr. 10. Delegasi GKSB DPR RI mendengarkan pemaparan dari pihak China Railway Corporation

48

6. Pertemuan GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok Dan China Fortune Land Development (CFLD Co., Ltd) Guan, Jum’at 20 Mei 2016

Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok mengadakan kunjungan ke Kompleks

Industri Gu’an di Provinsi Hebei yang berlokasi sekitar 50 km dari Beijing. Delegasi

disambut oleh Presiden China Fortune Land Development Co., Ltd. (CFLD) Max Yang.

CFLD adalah operator kawasan industri Gu’an.

Gu’an, pada awalnya, adalah daerah miskin yang tidak cocok dengan pertanian.

Banyak petani di Gu’an tidak dapat mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian

utama. Pada Juni 2002, kawasan industri Gu’an didirikan dan dibuka untuk publik.

Adalah CFLD yang memulai industri suku cadang mobil, namun dalam jangka 10 tahun

CFLD telah berinvestasi teknologi tinggi.

Didirikan pada tahun 1998, China Fortune Land Development Co, Ltd (CFLD)

adalah operator kota industri baru terkemuka China. Pada akhir 2015, aset CFLD telah

mendekati RMB 170 miliar.

Dengan kota-kota industri baru "pembangunan ekonomi, harmoni sosial dan

kebahagiaan rakyat" sebagai produk inti, CFLD menjunjung tinggi konsep "empat

bertahan" dalam pengembangan sistematis kota industri baru, yaitu "bertahan dalam

mengambil ekologi hijau sebagai dasar, bertahan dalam mengambil kota kebahagiaan

sebagai pembawa, bertahan dalam mengambil inovasi sebagai dorongan, dan

bertahan dalam mengambil kluster industri sebagai titik awal." CFLD mengeksplorasi

dan menyadari perkembangan ekonomi perkotaan ini dan secara efektif meningkatkan

nilai komprehensif pembangunan daerah.

CFLD memiliki tim profesional dan sistem organisasi yang efisien. Pada akhir

Desember 2015, CFLD telah memiliki sekitar 4.500 personil bisnis utama dengan rata-

rata usia 33 tahun, termasuk hampir 1.200 orang dengan gelar Master atau di atas.

Beberapa anggota tim eksekutif datang dari 500 perusahaan Top di dunia.

Pada bulan Juli 2015, pengalaman dan praktek yang baik dan sukses oleh Gu'an

Provinsi Hebei dan CFLD yang aktif menjelajahi PPP (kerja sama antara modal

49

pemerintah dan modal swasta) dipuji oleh Dewan Negara dan digunakan sebagai

referensi di semua provinsi (daerah otonom dan kota) dan departemen Dewan Negara.

Pembangunan Gu’an sebagai kawasan industri telah disetujui pemerintah pusat

Tiongkok atas persetujuan PBB. CFLD membangun Gu’an dengan konsep

keseimbangan industri-perumahan. CFLD bekerjasama dengan Universitas Chung Hwa

banyak mengembangkan teknologi tinggi di kompleks industri Gu’an. Maka, di

kawasan industri Gu’an tumbuh pesat perusahaan ritel internet terbesar di Tiongkok

seperti TC Com, perusahaan pembuat layar ELD. Dengan kata lain, kompleks Gu’an

adalah penyedia logistik terbesar.

CFLD mengundang investasi untuk membangun sarana dan prasarana yang

lengkap di Gu’an. Keterpaduan dan integrasi kawasan ini disadari oleh CFLD mengingat

jarak Gu’an-Beijing mencapai 50 km. CFLD membangun sekolah, rumah sakit,

universitas, apartemen, perumahan, dan shopping center. Pihak CLFD juga telah

berhasil bekerjasama dengan sekolah nomor 8 di Beijing untuk membangun cabangnya

di Gu’an. Sekolah ini dibuka untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA. Ini dilakukan agar

para pimpinan serta staf dan pegawai yang bekerja di lingkungan Gu’an dapat tinggal

nyaman di Gu’an dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

CFLD turut mengembangkan pembangunan masyarakat lokal melalui

pembiayaan CSR. CFLD juga turut melibatkan penduduk lokal dalam industri dan

pengembangan Gu’an. Untuk turut memperkaya wawasan penduduk Gu’an, CFLD

telah membangun perpustakaan daerah yang besar yang dapat diakses semua

penduduk Gu’an.

Melalui teknologi, kawasan Gu’an yang tadinya gersang dan sulit untuk

ditumbuhi tanaman pangan kini berubah menjadi kawasan pemasok pangan di

Tiongkok. Di area Gu’an juga dikembangkan kebun pertanian dengan teknologi tinggi.

Di Gu’an juga terdapat pusat pembibitan tumbuh-tumbuhan baru. Di kawasan Gu’an

juga dikembangkan kawasan untuk pembibitan sayuran organik.

50

Gmbr.11. Foto bersama Delegasi GKSB DPR RI di China Fortune Land Development (CFLD Co., Ltd.)

Gmbr 12. Miniatur/maket rencana pengembangan Kota terpadu Quan city

51

Gmbr.13. Delegasi GKSB DPR RI melakukan kunjungan lokasi pembibitan tanaman organic di China Fortune Land Development (CFLD Co., Ltd.)

Gmbr.14. Pertukaran Cinderamata Delegasi GKSB DPR RI Pejabat China Fortune Land

Development (CFLD Co., Ltd.)

52

Gmbr.15. Pertukaran Cinderamat Delegasi GKSB DPR RI Pejabat China Fortune Land Development (CFLD Co., Ltd.

53

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan: Serapan Praktik Cerdas

Dari pertemuan dengan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat

Nasional, Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Rakyat Nasional, dan

China Railway Corporation serta kunjungan ke perusahaan swasta semisal China

Three Gorges Corporation dan Lanfang Guan Industry Park, delegasi GKSB DPR RI

menyerap praktik cerdas (best-practices), di antaranya:

1) Secara umum Tiongkok menganut paham kapitalisme negara (state

capitalism). Negara menguasai sumber daya yang menyangkut hajat hidup

orang banyak. Negara berperan sebagai ujung tombak pencarian proyek dan

investasi. Negara yang kemudian mendistribusikan kepada BUMN dan

perusahaan swasta untuk menggarap proyek-proyek tersebut. Dalam

hubungan pemerintah-swasta tercipta kerjasama strategis mencapai tujuan

nasional.

2) Tiongkok merumuskan rencana strategis pembangunan lima tahunan.

Kongres Rakyat Nasional turut berpartisipasi dalam perumusan rencana

pembangunan tersebut. Praktik cerdas yang dapat diambil dari kebijakan

demikian adalah antara pemerintah dan parlemen terjalin kemitraan

strategis dalam penyusunan proyek pembangunan nasional.

3) Terkait agenda pembangunan global pasca-2015, Tiongkok menerapkan

racikan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dengan

memadukan perspektif global dan kebutuhan nasional Tiongkok. Merespons

tujuan pembangunan berkelanjutan, Presiden Xi Jinping memperkenalkan

pembangunan berkelanjutan dengan lima prinsip: (1) inovasi/ kreatif; (2)

berkelanjutan; (3) terbaik; (4) terbuka/ terkoordinasi; (5) nikmati bersama.

Dengan kata lain, Tiongkok menerapkan pemilahan bagi kepentingan

nasional Tiongkok dengan tidak menelan bulat sesuatu yang datang dari

luar.

54

4) Sebagai negara populasi terbesar di dunia, Tiongkok sukses menerapkan

swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Pertanian ditunjang oleh teknologi tinggi guna menghasilkan produk

berkualitas. Dalam pengembangan produk pertanian, Tiongkok juga giat

memproduksi bibit baru tanaman demi menopang ketahanan pangan

Tiongkok.

5) Dari hasil kunjungan dan pantauan delegasi GKSB DPR RI ke sejumlah

industri di Tiongkok dapat dikatakan industri Tiongkok berkembang sangat

cepat. Perkembangan industri Tiongkok yang pesat adalah hasil

maksimalisasi penggunaan dana public private partnership (kerjasama

swasta pemerintah/ KSP). Modus PPP yang dijalankan di Tiongkok mengacu

pada kemitraan antara pemerintah dan organisasi swasta, yang keduanya

membangun hubungan komunitas "berbagi keuntungan dan risiko dalam

kerjasama penuh", sehingga semua mitra akhirnya dapat mencapai hasil

yang lebih menguntungkan dari suatu proyek atau pekerjaan. Dari kisah

kesuksesan pengembangan kawasan industri Gu’an, CFLD sebagai operator

kawasan industri Gu’an dan pemerintah daerah Gu’an membangun model

kerjasama swasta pemerintah (PPP) ke dalam pengembangan kolaboratif

dan pembangunan dan pengoperasian kota industri baru dengan prinsip

“win-win solution." CFLD dan pemerintah daerah melakukan kerjasama

komprehensif, pengambilan keputusan bersama dan promosi bersama

dalam hal konsolidasi tanah dan investasi, pembangunan infrastruktur,

pembangunan fasilitas umum, layanan investasi industri, jasa operasi kota,

dan aspek lainnya.

6) Tiongkok mengembangkan teknologi kereta api cepat secara genuine dan

orisinal. Teknologi yang mereka pelajari dari negara lain dikembangkan

secara mandiri sesuai dengan situasi dan kondisi Tiongkok.

55

B. Saran

Dari pertemuan dengan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat

Nasional, Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Rakyat Nasional,

dan China Railway Corporation serta kunjungan ke perusahaan swasta semisal

China Three Gorges Corporation dan Lanfang Gu’an Industry Park, delegasi GKSB

DPR RI mempunyai saran-saran, di antaranya:

1) Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok melalui Grup Kerjasama Bilateral

(GKSB) DPR RI perlu diteruskan secara berkelanjutan (sustainable

relationship). Ke depan, model relasi ini dibuat untuk menjadikan GKSB DPR

RI sebagai jembatan komunikasi antarpemangku kepentingan Indonesia dan

Tiongkok. Lebih jauh, GKSB DPR RI dapat dijadikan pilar kerjasama bilateral

Indonesia-Tiongkok.

2) Agar pola hubungan Indonesia dan Tiongkok terjalin secara berkelanjutan,

delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok dapat mengunjungi Tiongkok

secara berkala untuk menyerap praktik cerdas (best practice) yang

dijalankan Tiongkok dan juga untuk memastikan kesepakatan antar kedua

belah pihak dijalankan.

3) GKSB DPR RI perlu terus memantau perkembangan proyek kereta api cepat

Jakarta-Bandung kerjasama Indonesia-Tiongkok. Hal ini sangat mendesak

mengingat investasi Indonesia dalam proyek ini demikian besar. Berdasarkan

Penandatangan konsesi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), nilai investasi proyek ini mencapai

USD 5,135 miliar. GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok perlu memastikan hasil

perjanjian konsesi yang berlaku selama 50 tahun terhitung 31 Mei 2019.

Setelah masa konsesi habis, semua prasarana perkeretaapian KA cepat

termasuk tanah yang dimiliki pemerintah harus ada dalam kondisi layak dan

bebas dari jaminan pihak ketiga.

56

4) GKSB DPR RI perlu memastikan adanya alih teknologi Tiongkok ke Indonesia

dalam proyek kerjasama kereta api cepat Jakarta-Bandung. Alih teknologi

kereta api cepat ini untuk memastikan kemandirian bangsa Indonesia dalam

pengelolaan teknologi kereta api cepat. Proyek ini juga mesti menjadi sarana

pembelajaran bangsa Indonesia untuk mengembangkan teknologi tinggi.

Selain itu, GKSB DPR RI perlu memastikan agar bahan dan peralatan yang

digunakan dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung diproduksi di

dalam negeri.

5) Indonesia perlu memaksimalkan pola investasi dengan menggunakan skema

public private partnership (PPP) dalam pembiayaan infrastruktur dan energi.

Banyak hal yang menjadi tujuan dilaksanakannya konsep PPP di antaranya

adalah meningkatkan penerimaan publik terkait pelaksanaan PPP,

mendorong kesanggupan lembaga keuangan untuk menyediakan

pembiayaan tanpa sovereign guarantees, mengurangi risiko kegagalan

proyek, dan dapat membantu tertariknya penawar yang sangat

berpengalaman dan berkualitas. Selain beberapa hal di atas, dengan

melibatkan pihak swasta atau investor dalam eksekusi proyek PPP dapat

mengurangi potensi korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, jaminan

harga pasar yang rendah sehingga memungkinkan diterimanya proyek

tersebut oleh masyarakat umum, menurunkan biaya pendanaan,

mengurangi resiko kegagalan proyek karena tanggung jawab dimiliki kedua

pihak. Melihat besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari pelaksanaan PPP,

PPP bisa menjadi alternatif pembangunan di Indonesia terutama bidang

infrastruktur dan energi.

6) Kondisi ketahanan pangan Indonesia mencapai kondisi yang buruk. Sebagai

negara dengan populasi penduduk nomor empat dunia, Indonesia harus

mengembangkan pertanian dengan teknologi tinggi. Belajar dari Tiongkok,

ketahanan pangan akan menstabilkan kondisi negara. Selain itu, pertanian di

Tiongkok dibangun dengan kemandirian mengejar swasembada pangan.

57

Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak

memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya. Oleh

karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk

dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan

kebijakan pertanian yang dijalankannya.

7) Belajar dari perumusan pembangunan nasional Tiongkok yang

mensinergikan antara parlemen dan Tiongkok, Indonesia perlu memikirkan

kembali pembangunan nasional dibahas dalam format seperti GBHN.

58

IV. PENUTUP

A. Ucapan Terima kasih

Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Republik Rakyat Tiongkok ke Tiongkok

tanggal 18 – 24 Mei 2016 mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan

dari semua pihak selama Delegasi melaksanakan tugas sehingga kunjungan kerja

tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta delegasi dapat tiba di tanah air

dengan selamat, ucapan terimakasih tersebut kami tujukan kepada :

1. Kedutaan Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok di Beijing;

2. Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) Tiongkok;

3. Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri NPC;

4. Deputi Kerjasama Internasional China Three Gorges Corporation;

5. China Railway Corporation;

6. President China Fortune Land Development (CFLD Co.,Ltd)

B. Lampiran

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

149/PIMP/IV/2015-2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penugasan Delegasi Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral

(GKSB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Parlemen Republik Rakyat

Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok.

59

C. Kata Penutup

Kunjungan Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen RRT ke Tiongkok telah berjalan

dengan baik dan lancar. Seluruh program kegiatan yang telah di jadwalkan dapat

berjalan dengan baik dan dalam kondisi yang aman sehingga delegasi dapat kembali

ke Indonesia dengan selamat.

Jakarta, Mei 2016

KETUA DELEGASI

Dr. H. Sareh Wiyono M., SH, MH. A-371