Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
Alamat: Jl. Letda Tantular Civic Center
Yangbatu Denpasar Telp./Fax: 0361224072
Email: [email protected]
Youtube: Kanwil Kemenag Bali
Facebook: Kanwil Kemenag Provinsi Bali
Instagram: kemenag_bali
Twitter: @kemenag_bali
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur Angayubagya saya haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkertha waranugraha Beliau,
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik
pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Tahun 2020 telah selesai disusun.
Laporan ini disusun sebagai media informasi mengenai capaian pelaksanaan
survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh
jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali di tahun 2020. Pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat ini merupakan salah satu upaya jajaran Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Bali untuk mengetahui sejauh mana penilaian dan kepuasan
masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh jajaran Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Bali dalam upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kepuasan
layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah yang
merupakan salah satu target utama dalam reformasi birokrasi disamping anti
korupsi.
Saya sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi terhadap pelaksanan survei kepuasan masyarakat ini, semoga laporan ini
dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan feedback dalam upaya untuk
meningkatkan layanan dan kepuasan publik atas pelayanan Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Bali, sehingga teruwujud Kementerian Agama terbuka dan memiliki
pelayanan publik yang berkualitas dan berkelas dunia.
Salam Perubahan! Denpasar, 1 Maret 2021
Kepala Kantor,
Komang Sri Marheni, S.Ag., M.Si
3
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 5
1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 5
1.2. Dasar Hukum ............................................................................................. 6
1.3. Maksud Dan Tujuan ................................................................................... 7
1.4. Ruang Lingkup ........................................................................................... 8
BAB II. PROFIL INSTANSI ....................................................................................... 9
2.1. Sejarah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali .................................... 11
2.2. isi dan Misi ................................................................................................ 12
2.3. 5 Nilai Dasar Pegawai Kementerian Agama sesuai permenag Nomor 12
Tahun 2019 ....................................................................................................... 13
2.4. Moto Layanan .......................................................................................... 13
2.5. Struktur Organisasi................................................................................... 13
2.6. Tugas dan Fungsi .................................................................................... 14
2.7. Jenis Pelayanan ....................................................................................... 16
2.8. Maklumat Pelayanan ................................................................................. 18
BAB III. METODOLOGI .......................................................................................... 19
3.1. Persiapan ................................................................................................. 19
3.2. Pengumpulan data ................................................................................... 20
3.3. Analisis Data Hasil ................................................................................... 20
3.4. Penyusunan Laporan ............................................................................... 20
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ..................................................................... 21
4.1. Hasil survei mandiri .................................................................................. 21
4.2. Media sosial ............................................................................................. 22
4.3. Hasil survei Indeks IKP dan IPAK oleh Puslitbang ................................... 23
4
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... 25
5.1. Kesimpulan .............................................................................................. 25
5.2. Saran ....................................................................................................... 25
5
1.1. Latar Belakang
BAB I. PENDAHULUAN
Upaya mewujudkan pelayanan prima di instansi pemerintah telah
dimulai sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha, yang
kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang
Pedoman Tatalaksana Pelayanan Publik. Pada tahun 1995,
Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur
Pemerintah kepada Masyarakat yang kemudian dikonkritkan dengan
Surat Edaran Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan
Penertiban Apatur Negara Nomor 56/Wasbangpan/6/1998 tentang
Langkah-langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat.
Pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik menggantikan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman
Publik Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah, di dalamnya diatur tentang kegiatan-kegiatan
yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam
memberikan pelayanan yang bermutu. Dimana salah satu kegiatan
yang harus ada adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.
Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga
pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.
6
Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh
tingkat kepuasan penerima pelayanan.
Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan
memperoleh pelayanan sesuai dengan dibutuhkan dan diharapkan.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan di lingkungan
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali dalam memberikan
pelayanan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan visi dan
misinya, maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
melaksanakan pengukuran “Kepuasan Masyarakat”. Survey Kepuasan
Masyarakat bertujuan untuk mendapatkan feedback/ umpan balik atas
kinerja/ kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna
perbaikan/ peningkatan kinerja/ kualitas pelayanan secara
berkesinambungan. Program ini diselenggarakan untuk melaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelanggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan
ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan
kepemimpinan yang baik (good governance).
1.2. Dasar Hukum
Dasar dari penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
adalah:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Publik Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014,
7
Tetang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
4. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Permenpan dan RB RI No 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum
Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah
1.3. Maksud Dan Tujuan
Maksud dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah
untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan Publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali yang
dilaksanakan pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Selain itu kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat ini juga bertujuan
untuk:
1. Memperoleh data Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan
Publik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali yang
diselenggarakan di PTSP
2. Memperoleh feedback/ umpan balik berupa masukan/keluhan
terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat untuk melakukan
perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara
berkesinambungan.
3. Melakukan GAP analysis terhadap tingkat kepuasan dan harapan
(kebutuhan) masyarakat untuk menajamkan target perbaikan
terhadap pelayanan.
4. Menentukan rangking unsur-unsur tingkat kepuasan dan tingkat
kepentingan unsur-unsur dalam matriks Importance dan
Performance agar bisa dipakai sebagai acuan prioritas dalam
melakukan perbaikan.
8
1.4. Ruang Lingkup
Survei ini dilaksanakan atas seluruh pelayanan yang telah
diterima masyarakat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
dengan ruang lingkup kegiatan survei mencakup entitas yang tertera
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tetang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, yang meliputi:
1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9
BAB II. PROFIL INSTANSI
Kementerian Agama sebagai salah satu komponen penyelenggara
tugas kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas
umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bali bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama
dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019, Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas Dari Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah,
maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali yang telah berhasil meraih
predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2019 akan melanjutkan
perjuangannya untuk mewujudkan predikat WBBM. Sementara itu Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali sendiri pun, Ibu Dr.
Komang Sri Marheni, S.Ag., M.Si yang telah berhasil menghantarkan Kantor
Kementerian Agama Kota Denpasar meraih predikat WBBM, saat ini tengah
mencanangkan 3 Kankemenag Kabupaten meraih predikat WBK dan Kanwil
Provinsi Bali untuk maju meraih predikat WBBM. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali pun telah diberikan penghargaan sebagai
Pelopor Perubahan di tahun 2018 oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan sebuah pondasi bagi seluruh
jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Bali untuk mulai berbenah, berubah,
berinovasi dalam upaya menciptakan sebuah tatanan birokrasi yang bersih,
10
akuntabel, terpercaya dan siap melayani.
Saat ini jajaran Kanwil Kankemenag Provinsi Bali kembali melanjutkan
perjuangannya dalam upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) yang dimulai dengan penegakan komitmen segala bentuk
gerak dan langkah upayanya melalui sebuah pencanangan. Pencanangan
ZI-WBK menuju WBBM ini diharapkan dapat menginternalisasi spirit
pelayanan RELIGI (Ramah, Empati, Loyalitas, Iklas, Gigih, Integritas) pada
seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Bali untuk mulai bekerja dan
berkarya menuangkan seluruh kinerjanya dalam upaya mewujudkan Kanwil
Kemenag Provinsi Bali sebagai WBBM.
Nama Instasi : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
Alamat :Jl. Letda Tantular Civic Centre Yangbatu
Denpasar
Waktu Pelayanan : Senin-Jumat, pukul 07.30-16.00 Wita dan Jumat
pukul 07.30-16.30 Wita
11
2.1. Sejarah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II
ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari
1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik
Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite
Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.
Kemudian sejak tanggal 28 Januari 2018 keluar Peraturan Menteri
Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang
Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian
Agama. Maka sejak itu Departemen Agama berubah menjadi
Kementerian Agama.
12
2.2. Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
Visi:
Misi:
“Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka
Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalanajaran
agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat
beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang
merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan
potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum
berciri agama, pendidikan agama pada satuan
pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.
13
2.3. 5 Nilai Dasar Pegawai Kementerian Agama sesuai Permenag Nomor 12 Tahun
2019
1. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Integritas;
3. Profesionalitas;
4. Tanggung jawab; dan
5. Keteladanan.
2.4. Moto Layanan
Melayani dengan RELIGI, yaitu Ramah, Etika, Loyalitas, Ikhlas,
Gigih, dan Integritas.
Gambar 1. Logo Religi
2.5. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019.
14
Gambar 2. Struktur Organisasi
2.6. Tugas dan Fungsi
a. Tugas
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mempunyai tugas
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah
kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Fungsi
Sebagaimana yang tertuang dalam PMA Nomor 19 Tahun 2019,
dalam melaksanakan tugas, Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Bali menyelenggarakan fungsi:
15
1. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di
bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama
kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta
zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah,
pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan
pengawasan;
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi
terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan
tugas Kementerian Agama di provinsi.
16
2.7. Jenis Pelayanan
Nomor Jenis Layanan
1 Legalisir Dokumen
2 Permohonan Konsultasi
3 Permohonan Penceramah Agama
4 Layanan Ruislagh (Tukar Guling) Tanah Wakaf
5 Legalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)
6 Permohonan Surat Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah (Masjid Mushola)
7 Permohonan Sertifikat Arah Kiblat
8 Permohonan Rekomendasi Cetak Jadwal Imsakiyah/ Sholat
9 Permohonan Jadwal Imsakiyah/Sholat
10 Permohonan Kitab Suci Al-Qur'an
11 Ijin Pengajuan Magang/PKL
12 Legalisir Dokumen
13 Permohonan Audiensi
14 Permohonan Data dan Informasi
15 Permohonan Konsultasi
16 Permohonan Penceramah Agama
17 Permohonan Surat Rekomendasi DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan)
18 Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian Kegiatan Mimbar Keagamaan
19 Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) bagi WNA
20
Permohonan Surat Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA (Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) bagi WNA
21 Permohonan Rohaniawan dan Pembaca Doa
22 Legalisir Dokumen
23 Permohonan Konsultasi
24 Ijin Penelitian Pada Madrasah
25 Permohonan Ijin Pendirian/Operasional RA dan Madrasah
26 Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Madrasah Karena Kesalahan Penulisan
27 Surat Rekomendasi Mutasi Siswa Madrasah
28 Legalisir Dokumen
29 Permohonan Konsultasi
30 Permohonan Ijin Pendirian Kantor Cabang PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan PPIU (Penyelenggara Ibadah Haji Umrah)
31 Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji
17
32 Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Kantor Cabang PIHK dan PPIU
33 Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji
34 Permohonan Surat Rekomendasi Pendirian PPIU
35 Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Pendirian PPIU
36 Legalisir Dokumen
37 Permohonan Konsultasi
38 Permohonan Penceramah Agama
39 Permintaan Buku Agama Hindu
40 Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah
41 Permohonan Rekomendasi Bantuan Lembaga Keagamaan Hindu
42 Permohonan Rekomendasi Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah
43 Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah
44 Legalisir Dokumen
45 Permohonan Konsultasi
46 Rekomendasi Bantuan Pasraman
47 Rekomendasi Tanda Daftar Pasraman Formal
48 Rekomendasi Tanda Daftar Pasraman Non Formal
49 Legalisir Dokumen
50 Permohonan Konsultasi
51 Permohonan Penceramah Agama
52 Permohonan Tanda Daftar Lembaga Keagamaan
53 Permohonan Bantuan Lembaga Keagamaan
54 Permohonan Informasi Agama dan Keagamaan
55 Legalisir Dokumen
56 Permohonan Konsultasi
57 Permohonan Penceramah Agama
58 Pendaftaran Gereja
59 Pendaftaran Yayasan
60 Perpanjangan Pendaftaran Gereja
61 Perpanjangan Pendaftaran Yayasan
62 Legalisir Dokumen
63 Permohonan Konsultasi
64 Permohonan Penceramah Agama
65 Permohonan Tanda Daftar Lembaga Keagamaan
66 Permohonan Bantuan Lembaga Keagamaan
67 Permohonan Informasi Agama dan Keagamaan
18
2.8. Maklumat Pelayanan
Maklumat pelayanan pada Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
“Dengan ini, kami segenap karyawan/karyawati Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Bali menyatakan sanggup menyelenggarakan
pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila
tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”
19
Persiapan Pengumpulan
data Analisis data
hasil Penyusunan
Laporan
BAB III. METODOLOGI
Metode pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan
Survey Kepuasan Masyarakat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
adalah sebagai berikut:
Gambar 3. Metodologi 3.1. Persiapan
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dibagi menjadi 2 (dua) jenis
survei, yakni survei yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bali dan survei yang dilakukan oleh pihak eksternal.
1. Survei internal
Dalam hal survei yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Bali, maka persiapannya meliputi:
Penyediaan sarana survei (elektronik)
Penyusunan pertanyaan meliputi harapan dan tingkat kepuasan
yang dirasakan oleh masyarakat
Penentuan responden, yakni seluruh penerima layanan di PTSP
2. Survei eksternal
Untuk survei yang dilakukan oleh pihak eksternal, maka
persiapannya meliputi: koordinasi pelaksanaan survei, penentuan
jadwal pelaksanaan survei (terjadwal atau mendadak sesuai
20
keperluan pihak pelaksana survei), dan penentuan responden
(sesuai permintaan pelaksana survei).
3.2. Pengumpulan data
Survey dilakukan pada ruang PTSP Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bali kepada masyarakat yang telah memperoleh pelayanan
dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali melalui penilaian
kepuasan melalui aplikasi dan penyebaran kuisioner selama kurun
waktu tahun 2020.
3.3. Analisis Data Hasil
Data-data yang didapatkan dari hasil survei tersebut kemudian
dientry pada kertas kerja untuk kemudian dilakukan rekapitulasi/
klasifikasi, analisa serta evaluasi sehingga didapatkan:
a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Yaitu nilai yang menunjukkan
tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan
b. Deskripsi Kepuasan maupun Ketidakpuasan
3.4. Penyusunan Laporan
Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini meliputi:
a. Pendahuluan Laporan ini memberikan informasi mengenai latar
belakang, tujuan survey, ruang lingkup, dan metodologi yang
digunakan
b. Draft Laporan merupakan rancangan laporan yang direview terlebih
dahulu oleh Kepala Kantor.
c. Laporan Akhir merupakan laporan final dari keseluruhan kegiatan/
pekerjaan. Laporan ini akan diterbitkan segera setelah draft Laporan
Akhir disetujui oleh Kepala Kantor.
21
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Bali dilakukan mandiri sepanjang tahun 2020 dengan
mempergunakan mesin survei kepuasan. Sementara untuk survei eksternal,
selama tahun 2020 dilakukan oleh Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan
Dan Manajemen Organisasi Kementerian Agama RI.
4.1. Hasil survei mandiri Kepuasan Masyarakat dengan mesin survei
Survei melalui mesin ini dilakukan langsung dilakukan oleh pengguna
layanan usai menerima layanan dari petugas PTSP (Pelayanan Terpadu
Satu Pintu) dengan memilih penilaian pada layar yang sudah tersedia.
Berdasarkan hasil rekap data di tahun 2020, survei pelayanan
publik atas pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan melalui
PTSP, diperoleh hasil sebagai berikut:
1. 76% responden menyatakan pelayanan yang diberikan sangat baik
2. 24% responden menyatakan pelayanan yang diberikan baik
3. Tidak ada responden yang menyatakan pelayanan yang diberikan
cukup baik atau tidak baik.
Secara keseluruhan, pelayanan publik pada Kanwil
Kemenag Provinsi Bali dinilai sangat memuaskan.
Gambar 4. Hasil penilaian kepuasan masyarakat melalui mesin survei
22
Gambar 5. Hasil penilaian kepuasan masyarakat melalui mesin survei
Gambar 6. Pengisian Survei Kepuasan
4.2. Media sosial
Dalam beberapa media sosial sebagai perantara informasi dan
komunikasi yang dikelola oleh tim digital Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bali, beberapa akun yang dikelola telah memiliki pengikut
dalam jumlah yang besar dan aktif dalam komunikasi informasi.
0
5
10
15
20
25
Oktober Nopember Desember
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
23
1. Friend Facebook Kanwil Kemenag Provinsi Bali sejumlah 554 akun
2. Subscriber YouTube Kanwil Kemenag Bali sejumlah 4,999 akun
3. Follower Twitter @kemenag_bali sejumlah 489 akun
4. Follower Instagram @kemenag_bali sejumlah 1,546 akun
4.3. Hasil survei Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) dan Indeks Persepsi
Anti Korupsi oleh Puslitbang
Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Puslitbang
Lektur, Khazanah Keagamaan Dan Manajemen Organisasi
Kementerian Agama RI, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
berhasil memperoleh hasil IKP sebesar 3,98 (passing grade 3,40) dan
hasil IPAK sebesar 4,00 (passing grade 3,70).
Gambar 7. Hasil IKP
24
Gambar 8. Hasil IPAK
25
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan
publik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, maka kesimpulan
yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Nilai realisasi kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali adalah 76% sangat baik
dan 24% baik.
2. Nilai survey Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan Dan Manajemen
Organisasi Kementerian Agama RI mengenai pelayanan publik dan
persepsi anti korupsi kepada pengguna layanan sudah melebihi
passing grade yang ditentukan, yakni 3,98 untuk IKP dan 4,0 untuk
IPAK.
Secara keseluruhan, baik melalui survei mandiri maupun survei
eksternal, nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Bali terbilang sudah sangat baik,
demikian pula hasil survei dari pihak eksternal atas penyelenggaraan
pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat yang telah
menerima pelayanan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
dianggap telah sangat baik.
5.2. Saran
Meskipun hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali dinilai telah sangat
baik, namun Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali masih harus
berbenah dan melengkapi sarana dan fasilitas pelayanan sehingga
layak menuju WBBM dan memberikan pelayanan berkelas dunia.