LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA - dpr.go.id · Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok ... penciptaan lapangan kerja, ... Dukungan ketersediaan sumberdaya alam lokal

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

TIM KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI BANTEN

PADA MASA RESES PERSIDANGAN II

TAHUN SIDANG 2007 – 2008

Tanggal 16 Desember – 19 Desember 2007

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

1. Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: tanggal tentang

Penugasan Anggota Komisi I s/d XI DPR RI untuk melakukan

Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Masa Reses Masa

Persidangan II Tahun 2007 – 2008.

2. Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal mengenai

Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada Masa

Persidangan II Tahun Sidang 2007 – 2008.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok

permasalahan sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang

menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi

Banten dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan

sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR RI dengan tujuan sebagai

bahan masukan bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai

ketentuan yang berlaku.

C. SASARAN DAN OBYEK KUNJUNGAN KERJA

Sasaran Kunjungan Kerja dititik beratkan pada aspek:

1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan,

khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI

DPR RI.

2. Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang

berada di dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR RI.

3. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang berkaitan

dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI.

4. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang

berkembang berkaitan dengan pengembangan industri, koperasi

dan UKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat lokal.

Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

1. Pemerintah Provinsi Banten

2. DPRD Propinsi Banten

3. KADIS PERINDAGKOP Banten

4. BKPMD Banten

5. KADINDA dan Pejabat Terkait Banten

6. PT. Indah Kiat dan PT. Tjiwi Kimia

7. PT. Nikomas Gemilang

8. PT. Krakatau Steel (PERSERO)

9. PT. Chandra Asri

10. PT. Jawa Manis Rafinasi, PT. Angel

11. PT. Indonesia Power (PLTU Suralaya)

12. PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Banten

13. PT. Angkasa Pura II (PERSERO)

D. WAKTU DAN ACARA KUNJUNGAN KERJA

(Terlampir)

E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

(Terlampir) II. DESKRIPSI UMUM DAERAH KUNJUNGAN KERJA

Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 2 Kota

yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten

Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon dengan luas 8.800,83 Km2 dan

panjang pantai 509 Km,. Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi

105º111 - 106º712 BT dan 5º750 - 7º11 LS, dengan jumlah penduduk

hingga tahun 2006 sebesar 9.308.944 Jiwa. Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu

gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya

menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera

– Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional

serta sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial.

Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat

dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera

Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial..

Sejak tahun 2005, perekonomian Banten sudah bangkit menuju

arah perbaikan dengan ditandai pertumbuhan ekonomi hampir

mencapai 6 %, Sektor pertambangan dan penggalian mampu menyerap

tenaga kerja secara lebih baik dibandingkan sektor-sektor lainnya,

sebagaimana ditunjukkan oleh rasio rata-rata kontribusi ekonomi

terhadap rata-rata kontribusi tenaga kerja yang sebesar 4,70 %.

Kecenderungan sektor padat karya lainnya ditunjukkan oleh sektor

pertanian (2,92 %), sektor jasa-jasa (2,50 %), sektor bangunan

(1,53 %) serta sektor perdagangan hotel dan restoran (1,20 %). Sedangkan sektor-sektor dengan kecenderungan padat modal

ditunjukkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih (0,08 %), sektor

industri pengolahan (0,46 %), sektor keuangan, persewaan dan jasa.

perusahaan (0,94 %), serta sektor pengangkutan dan komunikasi

(0,96 %). Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi antara lain ditopang

oleh investasi (PMTB) yang bertumbuh dari tahun ke tahun dengan laju

rata-rata 13,97 % per tahun. Struktur investasi di Provinsi Banten

ditunjukkan dengan komposisi investasi swasta dan masyarakat yang

sebesar 68,30% serta investasi pemerintah 31,70%. Investasi swasta

dan masyarakat terdiri dari PMA dan PMDN yang masing-masing

berkontribusi 21,30% dan 14,31%, sedangkan peranan investasi

UMKMK sebesar 32,69%. Sedangkan investasi pemerintah terdistribusi

dalam dana APBN (10,39%), dana APBD Provinsi Banten (6,77%) serta

dana APBD kabupaten/kota (14,54%). Posisi strategis provinsi Banten yang merupakan gerbang barat

pulau jawa (sebagai simpul rantai distribusi dari pulau sumatera menuju

pulau jawa dan sebaliknya), berada dekat dengan perlintasan pelayaran

internasional (selat sunda merupakan jalur alki yang menghubungkan

antara asia barat dan sekitarnya dengan asia pasifik), serta berbatasan

langsung dengan pusat pemasaran nasional yaitu dki jakarta. Pelabuhan Merak merupakan salah satu dari 6 (enam) pelabuhan

di pulau jawa dengan volume dan nilai ekspor tertinggi, selanjutnya

pelabuhan-pelabuhan besar di provinsi Banten merupakan salah satu

dari 10 (sepuluh) pelabuhan di tingkat nasional dengan volume

angkutan tertinggi. Volume ekspor pada tahun 2006 adalah sebesar 1,7 juta ton

dengan nilai ekspor usd 528, 5 juta dollar, selama kurun waktu tahun

2002 s/d 2006 neraca perdagangan eksport – import migas dan non

migas provinsi Banten berfluktuasi dari usd 1,5 milyar dollar pada tahun

2002, menjadi usd 1,7 milyar dollar pada tahun 2003, mengalami

peningkatan pada tahun 2004 menjadi usd 3,1 milyar dollar untuk

kemudian menurun pada tahun 2005 menjadi usd 2,7 milyar dollar, dan

meningkat menjadi usd 3,5 milyar dollar pada tahun 2006. Sedangkan

untuk periode tahun 2007 adalah sebesar usd 1,3 milyar dollar.

Ekonomi wilayah merupakan gambaran akan potensi dan hasil

kegiatan perekonomian daerah, dengan indikator : PDRB perkapita,

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan akses keuangan. PDRB per

Kapita merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2002 indeks PDRB per kapita

masyarakat di Provinsi Banten mencapai Rp 7,22 juta per orang per tahun,

selanjutnya meningkat pada tahun 2003 menjadi Rp 7,61 juta per orang

per tahun dan meningkat kembali pada tahun 2006 menjadi Rp 9,09 juta

per orang per tahun. Peningkatan indeks PDRB per kapita tersebut

mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi

Banten. Walaupun nilainya belum optimal, namun dilihat dari trend

kecenderungan pertumbuhannya yang terus meningkat maka hal tersebut

menyiratkan pada beberapa tahun ke depan tingkat kesejahteraan

masyarakat akan terus membaik. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yaitu Rasio Nilai Tambah

Modal, yang menunjukkan tingkat efisiensi pembangunan, semakin kecil

nilainya mengandung arti semakin efisiennya pembangunan, sebaliknya

semakin besar nilainya maka tingkat pemborosan semakin tinggi. Indeks

ICOR di Provinsi Banten setiap tahunnya menunjukkan angka yang

semakin membaik, dimana pada tahun 2005 nilainya sebesar 4,34. Angka

tersebut menginsyaratkan bahwa setiap 1 satuan output produksi

dihasilkan dari 4,34 satuan input, Kondisi Ideal dicapai jika 1 nilai output

dihasilkan dengan 2,5 nilai input (kondisi ideal di Indonesia). Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah

provinsi Banten tahun 2007 -2012, bahwa investasi adalah salah satu

sektor yang yang mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Daerah,

dimana untuk memenuhi laju pertumbuhan sebesar 6,38% pada tahun

2007 dan pada tahun 2008 mencapai sebesar 6,63% maka dibutuhkan

investasi sebesar 23,45 trilyun pada tahun 2007 dan pada tahun 2008

menjadi 31,32 trilyun. Sesuai dengan harapan terwujudnya “rakyat Banten sejahtera

berlandaskan iman dan taqwa”, maka ditetapkan “misi

pembangunan provinsi Banten 2007-2012” sebagai upaya dalam

mewujudkan visi, yaitu :

1. Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan

dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih,

transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan,

solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan.

3. Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha

agribisnis dan memperluas kesempatan kerja.

4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Banten.

5. Menjadikan masyarakat Banten yang bersandar pada moralitas agama dalam

kerangka negara kesatuan republik indonesia.

6. Mengembangkan dan menataulang hubungan antar industri dengan orientasi

pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku

lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha.

7. Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur

yang memadai melalui pengembangan ”tiga pintu keluar masuk wilayah

Banten” Berdasarkan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi Banten

2002-2017, maka dalam jangka 15 tahun mendatang, pembagian

wilayah provinsi Banten dibagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja

pembangunan, meliputi :

1. Wilayah kerja pembangunan (wkp) I meliputi : kota

tangerang dan kabupaten tangerang dengan kegiatan utama

industri, perdagangan, jasa dan pemukiman.

2. wilayah kerja pembangunan (wkp) II, meliputi : kota cilegon

dan kabupaten serang dengan kegiatan utama pariwisata,

pertanian, pertambangan, industri, kehutanan dan pendidikan.

3. Wilayah kerja pembangunan (wkp) III, meliputi : kabupaten

pandeglang dan kabupaten lebak dengan kegiatan utama

pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan dan pendidikan.

III. DESKRIPSI PER BIDANG

A. BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Kontribusi sektor Industri dan Perdagangan terhadap

perekonomian Banten dihasilkan dengan telah ditetapkannya arah

kebijakan, sasaran, dan program pembangunan bidang industri dan

perdagangan di Banten. Melalui pengembangan ekonomi lokal, kegiatan - kegiatan

usaha yang akan diberdayakan dan dikembangkan setidaknya

memenuhi ketentuan, yaitu:

1. Dukungan ketersediaan sumberdaya alam lokal dan produk

unggulan daerah yang dapat dimanfaatkan atau diolah

2. Penyerapan tenaga kerja lokal (khususnya masyarakat perdesaan

dan masyarakat kurang mampu/miskin)

3. Dukungan prasarana dan sarana dalam rangka pengelolaan dan

pengembangan usaha. Untuk dapat menjalankan strategi pokok ”perkuatan struktur

ekonomi berbasis agribisnis”, prioritas pembangunan difokuskan

Banten pada :

1. Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian (tanaman

pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan,

kelautan, kebudayaan dan pariwisata)

2. Penataan ulang struktur industri yang berdaya saing dengan

prioritas penggunaan bahan baku lokal unggulan. Terjadi penurunan jumlah industri dalam kurun waktu 2001-

2003, dari 1.664 perusahaan (2001) menjadi 1.576 perusahaan

(2003) dengan laju penurunan rata-rata per tahun 2,67% atau

sekitar 44 perusahaan yang menutup usahanya per tahun.

Penurunan jumlah industri hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota,

kecuali di Kabupaten Tangerang yang mengalami peningkatan

0,97%. Tingkat penurunan jumlah industri di Kabupaten Pandeglang

dan Kabupaten Serang cukup tinggi, dimana masing-masing

mencapai 45,00% dan 14,15%. Penurunan jumlah industri tersebut

berimbas pada menurunnya jumlah tenaga kerja yang terserap,

dengan laju penurunan rata-rata per tahun 1,42%, dimana tingkat

penurunan tertinggi terjadi di Kota Cilegon (38,11%) dan Kabupaten

Pandeglang (9,65%).

Berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga kerja dengan

jumlah perusahaan pada 22 golongan industri yang ada di Provinsi

Banten menunjukkan sekitar 98,16% perusahaan yang ada

tergolong dalam industri besar (menyerap tenaga kerja lebih dari

100 orang), sisanya 1,59% perusahaan tergolong dalam industri

menengah (menyerap tenaga kerja 20 sampai 99 orang). Dalam hal

nilai tambah yang dihasilkan industri hingga tahun 2003, meskipun

menunjukkan peningkatan dari Rp. 29.320,56 Milyar (2001) menjadi

Rp. 34.845,41 Milyar (2003), namun proporsi nilai tambah antara

industri besar dengan industri menengah menunjukkan kesenjangan

yang cukup tinggi, yaitu masing-masing 99,77% dan 0,23%. Nilai impor bahan baku, bahan antara (intermediate), dan

komponen untuk seluruh industri meningkat dari 28 persen pada

tahun 1993 menjadi 30 persen pada tahun 2002. Khusus untuk

industri tekstil, kimia, dan logam dasar nilai tersebut mencapai 30-40

persen, sedangkan untuk industri mesin, elektronik dan barang-

barang logam mencapai lebih dari 60 persen. Tingginya kandungan

impor ini mengakibatkan rentannya biaya produksi terhadap

fluktuasi nilai tukar rupiah dan kecilnya nilai tambah yang mengalir

pada perekonomian domestik (Perpres No. 7 Tahun 2004 Tentang

RPJM Nasional 2004-2009). Sesuai dengan jenis industri yang

mendominasi di Provinsi Banten, maka kondisi ini diperkirakan turut

mewarnai permasalahan lemahnya struktur industri di tingkat

daerah.

Hingga tahun 2004 terdapat 29 jenis komoditi ekspor melalui

pelabuhan-pelabuhan utama di Provinsi Banten. Berdasarkan volume

dan nilai ekspor atas seluruh komoditi tersebut, menunjukkan

kesenjangan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh dominasi

bahan kimia organik, besi dan baja, serta kertas, barang dari

pulp/kertas dengan persentase volume ekspor masing-masing

38,71%, 31,40% dan 15,97%, serta dengan nilai ekspor masing-

masing 47,15%, 23,30% dan 17,51%. Bahan kimia anorganik dan

aneka produk kimia meskipun dengan volume dan nilai yang cukup

jauh dari komoditi diatas, namun masih memiliki persentase volume

dan nilai ekspor yang berkisar antara 2 sampai 5%. Sedangkan 24

komoditi lainnya hanya memiliki persentase volume dan nilai ekspor

rata-rata di bawah 1,06%. Hingga tahun 2004 terdapat 369 pasar, yang terdiri dari 197

pasar dengan bangunan, 150 pasar tanpa bangunan, dan 22 pasar

hewan. Di Kota dan Kabupaten Tangerang, jumlah pasar per

kecamatan sudah telah mencapai 4-5 pasar/kecamatan atau setiap

pasar melayani 2-3 desa/kelurahan, sedangkan di Kota Cilegon,

Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak

baru mencapai 2-3 pasar/kecamatan atau setiap pasar melayani 4-6

desa/kelurahan. Hasil produksi lokal belum diserap secara optimal,

dimana kondisi tersebut setidaknya dapat ditunjukkan dengan cukup

tingginya laju inflasi di Kota Serang/Cilegon pada tahun 2003

(5,21%) dan 2004 (6,40%) yang lebih besar dari laju inflasi nasional

(tahun 2003 sebesar 5,06% dan tahun 2004 sebesar 6,36%).

Maka arah kebijakan pembangunan industri berdasarkan pada :

1. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui

pengembangan industri dalam rangka pengembangan rantai

nilai untuk membentuk industri-industri yang kuat,

meningkatkan nilai tambah dari setiap produk yang dibuat baik

pada industri ataupun pada rantai nilainya, memperpanjang

rantai nilai baik dengan meningkatkan inovasi maupun

penguasaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai nilai untuk

meningkatkan keseluruhan produktivitas. 2. Pengembangan klaster industri dengan memperkuat industri-

industri yang terdapat dalam rantai nilai, yang mencakup

industri inti, industri terkait, dan industri pendukung, dengan

keunggulan lokasi, yang dapat mendorong keunggulan

komparatif menjadi keunggulan kompetitif; Memperkuat

keterkaitan antar klaster dalam satu sektor maupun dengan

klaster pada sektor lainnya, sekaligus mendorong kemitraan

antara IKM dengan perusahaan besar dan kaitan interaktif yang

relevan lainnya, sehingga membentuk jaringan industri serta

struktur yang mendukung peningkatan nilai tambah melalui

peningkatan produktivitas; Mendorong tumbuhnya industri

terkait yang memerlukan suplai bahan baku dan penolong yang

sama, sehingga memperkuat kemitraan antara industri inti,

terkait, dan pendukung; Memfasilitasi upaya-upaya pemasaran

dalam maupun luar negeri. 3. Pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman/kondusif

dengan mengambangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan

di bidang teknik dan manajerial; memperluas infrastruktur fisik;

memperluas infrastruktur bisnis jasa, termasuk jasa profesi dan

jasa publik; mengembangkan riset dan teknologi untuk

meningkatkan inovasi yang berorientasi pasar;

menyempurnakan dan mengimplementasikan perangkat hukum

yang terkait dengan pengembangan dunia usaha;

menyempurnakan kebijakan perdagangan dan kebijakan

investasi dalam rangka mendukung pengembangan industri. 4. Pembangunan industri yang berkelanjutan dengan

memperhatikan aspek lingkungan dalam pengembangan

industri sehingga menghasilkan produksi bersih; melakukan

sosialisasi produksi bersih terutama terhadap industri-industri

yang berpotensi menghasilkan limbah; menginternalisasikan

biaya pengelolaan lingkungan ke dalam biaya produksi;

mengembangkan zero waste industries; dan mengembangkan

industri berbahan lokal yang terbaharukan. 5. Mengembangkan IKM agar perannya setara dengan industri

besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh

dan mewujudkan industri kecil dan menengah (IKM) yang

mandiri dan atau mendukung industri besar dalam satu

kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. 6. Mendorong revitalisasi industri untuk meningkatkan daya saing

industri. 7. Mendorong investasi industri baru, selama ini pertumbuhan

investasi domestik dan luar negeri mengalami kinerja yang

sangat rendah dan cenderung stagnan maka beberapa jenis

industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan khususnya

industri kecil dan menengah. Adapun sasaran pembangunan bidang industri adalah: 1. Pada skala industri besar dan menengah. 2. Melanjutkan program revitalisasi, konsolidasi, dan

restrukturisasi industri serta memperkuat struktur industri untuk

membangun pilar-pilar industri masa depan.

3. Meningkatkan komponen lokal dan sumberdaya lokal dengan

mengoptimalkan potensi pasar di dalam negeri. 4. Meningkatkan daya saing industri terpilih dan meningkatkan

ekspor serta mengembalikan kinerja industri yang terpuruk

akibat krisis. 5. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri

yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk

tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN,

sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan

fiskal yang menunjang sehingga mampu menumbuhkan industri

potensial. 6. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar

domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai

cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-

produk impor serta mempercepat pertumbuhan IKM, khususnya

industri menengah. 7. Menciptakan usaha industri yang tangguh dengan keluaran

diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran dan

kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru serta

percepatan perkembangan ekonomi dan pemerataannya. 8. Meningkatnya proses alih teknologi dari Foreign Direct

Investment (FDI) yang dicerminkan dari meningkatnya

pemasokan bahan antara dari produk lokal dan meningkatkan

kandungan bahan baku/penolong lokal. 9. Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri

manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk serta

meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Sedangkan arah kebijakan pembangunan bidang perdagangan

adalah: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas di Banten

berbasis sumber daya alam, teknologi dan produk unggulan

daerah. 2. Melakukan debirokratisasi dalam pelayanan perijinan

pengelolaan aktivitas ekspor impor (pelayanan satu atap). 3. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor

dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang

ramah lingkungan. 4. Peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari

dominasi bahan mentah ke dominasi barang setengah jadi dan

barang jadi disertai upaya pengurangan ketergantungan bahan

baku impor. 5. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor serta

perkuatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pelatihan

investasi, tata cara ekspor dan pembinaan secara sinergis,

simultan, dan berkelanjutan. 6. Peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan

prosedur ekspor impor, menerapkan konsep single document,

menyederhanakan sistem tata niaga untuk komoditi strategis

dan yang tidak memerlukan pengawasan serta perkuatan

kapasitas lembaga uji mutu produk ekspor impor. 7. Optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional

seperti kelembagaan free financing untuk ekspor, fasilitasi

modal kerja dengan bunga non komersial bagi UKM/IKM

agroindustri yang berorientasi ekspor dan bertumpu pada

sumber daya lokal, dan pemberdayaan lembaga-lembaga

pelatihan dan promosi ekspor daerah seperti P3ED. 8. Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan kualitas

SDM, kualitas produk sesuai dengan ISO, dan kemitraan untuk

menjamin kontinuitas produk.

9. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhaan

prosedur dan perijinan yang selama ini belum efisien (waktu,

biaya) serta telah menjadi penghambat kelancaran arus barang

dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan. 10. Perkuatan lembaga perdagangan melalui sosialisasi keberadaan

lembaga perlindungan konsumen, kemetrologian, kelembagaan

persaingan usaha serta kelembagaan perdagangan lainnya. 11. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional

dan sub sistem pada daerah tertentu seperti kawasan

perbatasan dan daerah terpencil serta peningkatan dan

pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui

pengembangan jaringan informasi produksi, pasar, dan

peningkatan pasar lelang ditingkat lokal dan regional. 12. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen,

terwujudnya tertib niaga dan perkuatan sistem pengawasan

barang beredar dan jasa.

Sementara sasaran pembangunan perdagangan adalah: 1. Terkendalinya impor non migas Banten dalam rangka menjaga

keseimbangan neraca perdagangan dan pemberdayaan produk

dalam negeri. 2. Terwujudnya keseimbangan permintaan dan penawaran untuk

menjaga stabilitas harga. 3. Meningkatnya pelayanan publik dan perlindungan konsumen

melalui peningkatan penyediaan standar layanan minimum pada

lembaga sertifikasi mutu barang dan standarisasi. 4. Berkembangnya pasar spesifik produk UKM/IKM dan hasil

pertanian di Banten sehingga terbentuk harga yang wajar dan

transparan. 5. Menurunnya tingkat pengangguran dan kerawanan sosial serta

meningkatnya daya beli masyarakat. 6. Menjadikan ekspor sebagai andalan pertumbuhan ekonomi

daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai

tambah serta peningkatan devisa termasuk didalamnya transfer

teknologi dalam rangka mendukung daya saing global produk

unggulan Banten terutama yang berbasis keunggulan SDA dan

SDM dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif

dan hambatan yang ada. B. BIDANG BUMN dan INVESTASI

Dalam upaya meningkatkan kinerja investasi di Banten, Pemerintah

Daerah Banten telah melakukan pemetaan. Hasil pemetaan yang telah

dilakukan berupa produk unggulan Banten yaitu di sektor primer adalah

pertanian, Perikanan kelautan/budidaya, Perkebunan (Karet, Gambir dan

Kelapa Sawit), UMKM meliputi sektor sekunder (seperti; industri kerajinan

sulaman, bordir dan konveksi, anyaman, tenun dan lain-lain) / sektor

tertier (pengolahan air bersih, kelistrikan, perdagangan ekspor, jasa dan

pariwisata, dimana sector pariwisata kini menjadi perhatian khusus bagi

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daearah).

Dalam pengembangan produk unggulan tersebut Pemerintah Daerah

provinsi Banten telah membuat studi kelayakan guna ditawarkan kepada

investor/calon investor melalui promosi dalam negeri maupun luar negeri

yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah

pusat. Dengan iklim investasi Banten yang makin kondusif serta

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik terus

dilakukan, maka prospek investasi yang akan datang cukup menjanjikan

baik di bidang industri manufaktur, infrastruktur, agroindustri, agro

bisnis, pariwisata, perikanan dan kelautan, jasa dan perdagangan.

Sementara itu Pemerintah Daerah provinsi Banten juga telah

mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka melindungi investasi

yang ada, seperti:

1. Membentuk pelayanan perijinan terpadu satu atap ( one stop service )

pada setiap kabupaten / kota , dengan tujuan mempermudah

pelayanan, mempercepat proses pemberian perijinan dan memberikan

transparansi dalam pengurusan perijinan.

2. Melakukan peninjauan terhadap beberapa peraturan daerah yang

masih dirasakan belum pro-investasi.

3. Melakukan rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur strategis

secara bertahap dan berkelanjutan dengan membagi dalam 3 wilayah

kerja.

4. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di Bojonegara kabupaten

serang

5. Pengembangan cluster industri untuk beberapa jenis komoditas

seperti petrokimia, industri manufacturing, dan lain – lain.

6. Pemberian keringanan perolehan hak atas tanah melalui penetapan

batas maksimal nilai obyek pajak yang tidak dikenakan pajak.

Adapun dalam jangka pendek pemerintah provinsi Banten

melakukan berbagai upaya meliputi :

1. Program perbaikan iklim investasi, dengan penyiapan perda tentang

penanaman modal daerah yang merujuk undang - undang

penanaman modal no. 25 tahun 2007 dan PERDA/PERGUB tentang

pemberian insentif investasi terutama bagi investasi yang berbasis

sumber daya lokal.

2. Program peningkatan promosi investasi, melalui pameran dan temu

usaha di dalam negeri dan temu usaha di luar negeri serta serta temu

gubernur Banten dengan investor & calon investor (one on one

business meeting) di Banten dan jakarta.

3. Program peningkatan sarana dan prasarana daerah, melalui

pengembangan kawasan ekonomi khusus di bojonegara dan

penyiapan pusat layanan informasi investasi dengan menggunakan

teknologi it yang mampu diakses secara langsung oleh para

pengusaha di dalam negeri maupun di luar negeri.

Investasi di provinsi Banten dalam 5 tahun terakhir 2003 – 2007

yang meliputi persetujuan dan realisasi investasi, adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan investasi yang masuk ke provinsi Banten :

Nilai rencana investasi PMDN 10,4 trilyun rupiah terdiri dari 77

proyek

Nilai rencana investasi PMA usd 2,9 milyar dollar dan 2 milyar

rupiah terdiri dari 430 proyek

2. Realisasi investasi yang masuk ke provinsi Banten :

Nilai realisasi investasi PMDN adalah 8,5 trilyun rupiah terdiri dari

65 proyek

Nilai realisasi investasi PMA adalah usd 3,6 milyar dollar dan 4,9

trilyun rupiah terdiri dari 246 proyek

Sehingga proyek dalam rangka penanaman modal asing yang telah

disetujui pemerintah dalam periode januari s/d november 2007 sebanyak

100 proyek dengan rencana investasi sebesar usd 243,6 juta dollar.

Sedangkan proyek dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang

telah disetujui pemerintah dalam periode januari s/d november 2007

sebanyak 20 proyek dengan rencana investasi sebesar 1,7 trilyun rupiah. Wilayah Provinsi Banten adalah wilayah yang termasuk banyak

dijadikan domisili beberapa BUMN, yakni PT. Krakatau Steel (PERSERO)

dengan beberapa anak perusahaannya. Pada kunjungan kerja tim Komisi

VI DPR RI kali ini difokuskan kepada persoalan spesifik seperti soal

perkembangan industri perbajaan (PT. Krakatau Steel), pelabuhan

Banten, pertanian dan perkebunan, yang selama ini menjadi concern

Komisi VI DPR RI.

C. BIDANG KOPERASI DAN UKM

Pembangunan Koperasi dan UKM di Banten walaupun mulai nampak

perkembangan yang positif, namun secara umum tidak terlepas dari

masih banyaknya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi

dan UKM yang perlu tetap mendapat perhatian pembenahan dan

dukungan secara berkelanjutan, antara lain:

1. Rendahnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (KUKM) terutama dalam bidang manajemen, kelembagaan,

pemasaran, dan penguasaan teknologi informasi sehingga

menimbulkan disparitas usaha yang sangat lebar antar pelaku usaha.

2. Terbatasnya akses Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

terhadap sumberdaya produktif yang terutama meliputi tiga aspek

penting, yaitu modal usaha yang bukan saja mencakup penyediaan

kredit modal kerja tetapi juga kredit investasi; informasi; dan pasar.

Pemerintah Daerah provinsi Banten juga telah menetapkan arah

kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rencana pembangunan jangka

menengah ke depan dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah adalah:

1. Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan

lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing.

Sedangkan pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk

memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Memperkuat kelembagaan melalui penerapan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan berwawasan

gender.

3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuh

kembangkan wirausaha baru berkeunggulan prima untuk mendorong

pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

4. Mengembangkan KUMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia

barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing

dengan produk impor.

5. Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi,

meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan

(stakeholders) dan meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Berangkat dari potensi dan permasalahan KUKM dengan mengacu

pada arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam RPJM pemberdayaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Rencana Strategis

Kementerian KUKM 2005 – 2009 maka upaya yang akan dilaksanakan

adalah:

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai

dengan jati diri koperasi. Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan

dan organisasi sesuai dengan jati dirinya dinas koperasi, pengusaha

kecil dan menengah provinsi Banten dalam periode 2006 – 2009

menargetkan sebanyak 2.450 unit koperasi berkualitas dari 5.500 unit

koperasi yang ada (dengan anggota 825.000 anggtoa). Pemberdayaa

koperasi ini diharapkan dapat melakukan pembinaan pada 818.273

orang usahawan UMKM dengan 1.250.470 orang tenaga kerja. 2. Meningkatnya produktivitas usaha dan daya saing ekspor KUMKM di

pasar bebas. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah:

a. Memberikan kesempatan kepada KUKM mengikuti kegiatan

pameran baik di tingkat regional, nasional dan internasional, yang

dibiayai baik dari dana APBD maupun APBN.

b. Pengembangan pasar tradisional melalui pelaksanaan pasar rakyat

yang pembiayaannya didukung dana APBD dan APBN.

Sedangkan dilihat dari aspek perkembangan Koperasi Aktif dan Koperasi

Tidak Aktif di Banten pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami

pasang surut peningkatan dan atau penurunan. Beberapa faktor-faktor

yang mempengaruhi peningkatan Koperasi Aktif antara lain disebabkan

adanya peningkatan pengelolaan kelembagaan dan usaha yang dikelola

koperasi, disamping adanya koperasi-koperasi baru yang tumbuh

berkembang dengan baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi

penurunan koperasi aktif, diantaranya; disamping adanya pembubaran

sejumlah koperasi yang sudah tidak aktif, dipengaruhi pula oleh adanya

perubahan kriteria koperasi aktif dan tidak aktif.

Kriteria koperasi aktif adalah:

Memiliki anggota 20 orang dan selalu bertambah

Memiliki kantor dan ada papan nama koperasi

Kegiatan usaha masih jalan dan layak

Memiliki pengurus minimal 3 orang dan pengawas minimal 1 orang

Kelembagaan masih jalan

Melaksanakan RAT berturut-turut

Kriteria koperasi tidak aktif adalah:

Jumlah anggota 20 orang/keanggotaan tidak aktif/tidak ada anggota

Tidak melaksanakan RAT selama 2 tahun berturut-turut

Alamat kantor tidak jelas (kantor tidak ada)

Kegiatan usaha tidak layak lagi/tidak ada

Pengurus maupun pengawas tidak ada/tidak aktif IV. PERMASALAH SPESIFIK DAN REKOMENDASI A. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Permasalahan :

1. Kondisi Geografis Banten yang cukup strategis karena merupakan tiga

pintu wilayah keluar masuk, dan daerah yang menggandalkan sektor

industri, perdagangan dan pertanian tapi belum mendapatkan

perhatian yang optimal dari Pemerintah pusat seperti khususnya pada

Penguatan struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha

agribisnis dalam rangka memperluas kesempatan kerja.

2. Keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(terutama masalah Otonomi Daerah) sering terkendalanya progarm revitalisasi

dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga

kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan

profesional yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan meningkatkan

peran aktif serta menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan

kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan, khususnya pada

koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Banten.

3. Tidak bersinergisnya pengembangan dan penataan ulang hubungan antar

industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi

serta penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha.

4. Promosi produk-produk UMKM Banten yang terbatas terutama bagi

daerah-daerah lain.

5. Lemahnya bantuan Modal bagi IKM dan UKM dari Pemerintah Pusat.

Rekomendasi :

1. Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut dengan Kementerian

terkait khususnya untuk peningkatan sektor industri, perdagangan

dan pertanian terutama dalam penguatan struktur ekonomi masyarakat

melalui pengembangan usaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja.

2. Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut dengan Komisi lain di

DPR RI bersama Pemerintah tentang aplikasi dan supporting

peraturan pendukung lainnya yang berkaitan dengan Keberadaan UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (terutama masalah

Otonomi Daerah) terhadap permasalahan terkendalanya progarm revitalisasi

dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga

kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan

profesional yang berorientasi pada pelayanan publik, khususnya pada

koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi.

3. Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut dengan

Departemen/Kementerian/Lembaga terkait perihal Tidak bersinergisnya

pengembangan dan penataan ulang hubungan antar industri dengan orientasi

pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi serta penggunaan bahan

baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait khususnya untuk

Membantu dalam pengembangan promosi produk-produk UMKM

Banten yang terbatas agar terlaksananya perluasan market oriented

produk-produk UMKM Banten.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait khususnya dalam

penguatan bantuan Modal bagi IKM dan UKM. B. PT. Indah Kiat dan PT. Tjiwi Kimia

Permasalahan :

Secara umum kinerja dan peranan PT. Indah Kiat dan PT. Tjiwi Kimia

dapat dinilai cukup baik dalam menggerakkan pertumbuhan

perekonomian Banten dan supplai kebutuhan perkertasan nasional. Hal

tersebut dapat dilihat pada rencana dan beberapa program PT. Indah

Kiat dan PT. Tjiwi Kimia serta peranan Corporate Social Responsibility

(CSR) dan kemitraan yang cukup.

Rekomendasi :

1. Komisi VI DPR RI senantiasa mendukung keberadaan PT. Indah Kiat

dan PT. Tjiwi Kimia serta peranan Corporate Social Responsibility

(CSR) dan kemitraan yang telah dilaksanakan oleh PT. Indah Kiat dan

PT. Tjiwi Kimia.

2. Komisi VI DPR RI akan memberikan dukungan atas program PT.

Indah Kiat dan PT. Tjiwi Kimia dalam pengembangan perkebunan

pohon jarak dan pemanfaatan Kawasan hutan binaan dengan

senantiasa mengikutsertakan kemitraan UMKM. C. PT. NIKOMAS GEMILANG

Permasalahan :

Apabila dilihat dari performance, peranan PT. Nikomas Gemilang telah

mencapai pada tingkat yang cukup sehat dan eksis dimasa krisis sebagai

perusahan yang berasal dari PMA. PT. Nikomas Gemilang bahkan ikut

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menggerakkan

perekonomian ekonomi daerah dan bagi pendapatan daerah.

Rekomendasi :

Komisi VI DPR RI akan mendesak pemerintah khususnya Menteri

Perindustrian untuk memberikan dukungan dalam pengembangan usaha-

usaha dalam perluasan dan perencanaan pemgembangan PT. Nikomas

Gemilang sesuai dengan masterplan perusahaan yang direncanakan. D. PT. Krakatau Steel (Persero)

Permasalahan :

1. Maraknya penjualan produk baja non-SNI.

2. Ketidakseimbangan tarif fan penetapan bea masuk dari hulu kehilir.

3. Ketidakjelasan pemenuhan suplai gas dan listrik terutama dalam

rangka sinergi BUMN.

4. Deregulasi atas sumberdaya alam (SDA) mineral dan batubara, guna

peningkatan nilai tambah produk.

5. Adanya ketidakjelasan penggunaan produk dalam negeri bagi proyek

Pemerintah dan BUMN

6. Ketidaksinkronan terhadap hasil-hasil penelitian Lembaga Riset

Negara terhadap kebutuhan industri nasional.

7. Kurang meratanya pembangunan infrastruktur.

8. Lemahnya supporting perbankan dalam mendukung proyek-proyek

investasi dan pengembangan perusahaan BUMN.

9. Kurang sinkronnya kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah,

serta tidak adanya insentif terhadap penanaman modal industri baja.

Rekomendasi :

1. Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut dengan Badan

Standarisasi nasional dan departemen terkait perihal penegasan

penjualan produk baja non-SNI.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang keseimbangan

tarif fan penetapan bea masuk dari hulu kehilir (harmonisasi tarif).

3. Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut dengan Kementerian

terkait tentang kejelasan pemenuhan suplai gas dan listrik terutama

dalam rangka sinergi BUMN.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang Deregulasi atas

sumberdaya alam (SDA) mineral dan batubara, guna peningkatan nilai

tambah produk.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang kejelasan

penggunaan produk dalam negeri bagi proyek Pemerintah dan BUMN


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang sinkronisasi hasil-

hasil penelitian Lembaga Riset Negara terhadap kebutuhan industri

nasional.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang pemerataan

pembangunan infrastruktur.


Kementerian/institusi terkait tentang supporting perbankan dalam

mendukung proyek-proyek investasi dan pengembangan perusahaan

BUMN.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait perihal sinkronisasi

kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah, serta tidak adanya

insentif terhadap penanaman modal industri baja. E. PT. Chandra Asri

Permasalahan:

Komisi VI DPR RI dalam memonitor langsung terhadap kinerja PT.

Chandra Asri yang berada di dalam lokasi wilayah kunjungan kerja yakni

di Banten. Dari pertemuan dengan jajaran Direksi PT. Chandra Asri

diperoleh informasi bahwa PT. Chandra Asri merupakan perusahaan yang

sehat dan saat ini berada pada posisi kinerja yang cukup. PT. Chandra

Asri telah mampu meningkatkan pendapatannya dari tahun ketahun dan

juga dapat memenuhi kebutuhan petrokimia nasioal, walaupun kondisi

bahan baku PT. Chandra Asri dominan ekspor, akantetapi peranan PT.

Chandra Asri sudah optimal dalam berkontribusi bagi perkembangan

dunia industri di BANTEN.

Rekomendasi :

Dalam pertemuan dengan jajaran Direksi diperoleh kesimpulan bahwa

pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan bahan-bahan baku

untuk kepentingan industri dalam negeri daripada kepentingan ekspor

seperti gas, phospat, sulfur (PERTAMINA), dan peningkatan kinerja

perusahaan. F. PT. Jawamanis Rafinasi, PT. Aa

Permasalahan :

1. Adanya kewajiban rafinasi untuk mempunyai lahan untuk

memproduksi tebu sendiri.

2. Penggunaan data statistik (atas kapasitas produksi dan kebutuhan

dalam negeri).

3. Kurang tegasnya dalam pengontrolan kapasitas kebutuhan nasional

gula nasional.

4. Ketidakmerataan kebutuhan pasar lokal, regional dan global terhadap

kebutuhan gula nasional.

5. Kurangjelasnya kebijakan industri gula nasional.

6. Adanya Impor rafinasi yang tidak mempertimbangkan kebutuhan gula

rafinasi dalam negeri.

Rekomendasi :

1. Komisi VI DPR RI akan membahas/mengkaji lebih lanjut dengan

Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang peraturan tentang

kewajiban rafinasi untuk mempunyai lahan untuk memproduksi tebu

sendiri.

2. Komisi VI DPR RI akan meminta Departemen/Kementerian/Lembaga

terkait tentang ketegasan Pemerintah dalam mengadopsi dan

pengawasan perdagangan bebas.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang penggunaan data

statistik yang benar (atas kapasitas produksi dan kebutuhan dalam

negeri) yaitu dengan memasukkan Rafinasi sebagai bagian sisi suplai

dan industri makanan & minuman dalam sisi konsumen.


terkait tentang agar melakukan pengontrolan kapasitas dan swa

sembada gula nasional.


terkait tentang untuk mempelajari dinamika pasar lokal, regional dan

global


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang kejelasan

kebijakan dukungan dan perlindungan industri gula yang sedang

berkembang ini dengan kebijakan yang jelas


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait Impor Rafinasi dengan

mempertimbangkan kebutuhan gula rafinasi dalam negeri

G. PLTU (Indonesian Power) Suralaya

Permasalahan:

Perjalanan berikutnya, tim Komisi VI DPR RI kemudian melakukan

pertemuan dan kunjungan ke PLTU Suralaya (Indonesian Power) Cabang

Banten, tim Komisi VI DPR RI secara khusus membahas tentang

permasalahan distribusi listrik terutama yang terkait dengan peluang dan

SDA Banten. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan

distribusi dan pemenuhan kebutuhan listrik Jawa-Bali 40 % berasal dari

PLTU Suralaya, Secara umum pemenuhan kebutuhan listrik dari PLTU

Suralaya tidak ada masalah dan masih dapat dipenuhi sesuai dengan

permintaan.

Rekomendasi :

1. Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya rencana distribusi listrik

yang dilakukan oleh PLTU Suralaya.

2. Komisi VI DPR RI akan mendesak pemerintah khususnya Menteri

Negara BUMN dan Departemen ESDM untuk mendukung

pengembangan PLTU Suralaya sehingga dapat menambah

pemenuhan kebutuhan listrik nasional khususnya Jawa-Bali.

3. Komisi VI mendukung bagi PLTU Suralaya untuk mengembangan

sumber energi listrik alternatif bagi pemenuhan kebutuhan listrik di

Jawa-Bali.

4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Negara BUMN untuk

mendukung dan menjaga pemenuhan pasokan batubara pada PLTU

Suralaya yang berasal dari BUMN tambang lainnya.

H. PELABUHAN Banten (PT. PELINDO II)

Permasalahan:

Setelah mengadakan pertemuan dengan jajaran pimpinan direksi dan

pimpinan Pelabuhan Banten dan PIMPRO pembangunan pelabuhan

Bojonegara, dimana kedua pelabuhan ini merupakan pelabuhan dibawah

area operasional PT. PELINDO II dan melihat peranan pelabuhan Banten

dan Bojonegara bagi perkembangan industri dan perdagangan di Banten,

pelabuhan Banten dan pembangunan pelabuhan Bojonegara ini

merupakan pelabuhan yang sangat penting khususnya di wilayah Pulau

Jawa selain pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Banten dan

pembangunan pelabuhan Bojonegara ini juga merupakan penopang

transportasi perdagangan bagi propinsi Banten, Jawa Barat dan sebagian

Jakarta selain 19 pelabuhan industri/independen lainnya. pelabuhan

Banten dan pembangunan pelabuhan Bojonegara merupakan pelabuhan

yang dapat didermagai oleh kapal dengan kapasitas 50.000 ton dengan

kedalaman 12-15 M. Berkaitan dengan pentingnya peranan pelabuhan

Banten ini sudah seharusnya pelabuhan ini perlu dikembangkan dan

diperluas, karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak antrian dan

pemumpukan kapal yang akan bersandar.

Rekomendasi:

Komisi VI DPR RI mendukung pengembangan dan perluasan pelabuhan

Banten dan juga pembangunan pelabuhan Bojonegara dan akan

membahas secara khusus kepada Menteri terkait beserta jajaran Direksi

PT. PELINDO II berkaitan dengan rencana pengembangan dan perluasan

Pelabuhan Banten dan pembangunan pelabuhan Bojonegara.

H. Angkasa Pura II (PERSERO)

Permasalahan:

Perjalanan berikutnya, tim Komisi VI DPR RI kemudian melakukan

pertemuan dengan PT. Angkasa Pura II (Persero), tim Komisi VI DPR RI

secara khusus membahas tentang permasalahan perbandaraan terutama

yang terkait dengan peluang dan prospek dunia transportasi udara

nasional. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa keberadaan dan

peranan PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam dunia perbandaraan

nasional (dibawah naungannya) tidak ada masalah dan masih dalam

batas kewajaran sesuai dengan harapan.

Rekomendasi :

1. Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya rencana dan kinerja PT.

Angkasa Pura II (Persero) selama ini.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang pembangunan

bandara Kualanamu (Medan) menggantikan bandara Polonia (Medan).

Dan pembangunan terminal III bandara Sukarno-hatta.


Departemen/Kementerian/Lembaga terkait tentang percepatan

pembangunan transportasi kereta monorel sebagai transportasi

pendukung menuju bandara.

Documents

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA - dpr.go.id · Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok ... penciptaan lapangan kerja, ... Dukungan ketersediaan sumberdaya alam lokal