Upload
trinhnhi
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi
perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Penetapan
Kinerja (PK), juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi
tindakan dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian
sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan
seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat
standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban
pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah
sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai
piranti perencanaan yang telah dibuat.
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui
selisih atau celah Kinerja (peformanca gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut
dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa
yang akan datang (performance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala
pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013
NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan
metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi
setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 15
3.2.1. Tujuan meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
Tujuan meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 2 indikator. Capaian sasaran strategis dan
indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
Sasaran meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan diukur melalui 2
indikator, yaitu (1) jumlah populasi ternak dan (2) jumlah produksi hasil peternakan. Indikator
kinerja, target, dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :
TUJUAN 1 SASARAN 1
meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan.
Tabel 3.2 Capaian kinerja sasaran meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan.
NO INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI*) (%) PERTUMBUHAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Jumlah populasi ternak (ekor) :
99,04 9,08
sapi potong 5.058.853 3.831.537 75,74 -22,49
sapi perah 323.814 227.991 70,41 -26,32
Kerbau 32.677 28.169 86,20 -15,54
Kuda 11.439 10.996 96,13 -5,17
Kambing 2.951.463 2.935.021 99,44 2,55
Domba 971.415 1.136.869 117,03 7,82
Babi 34.466 42.370 122,93 20,33
Ayam buras 30.196.154 33.006.612 109,31 6,69
Ayam ras petelur 38.923.409 41.623.938 106,94 6,73
Ayam ras pedaging 61.455.607 52.100.003 84,78 3,29
Itik 4.001.671 4.173.819 104,30 7,83
Entok 854.896 985.574 115,29 23,36
2 Jumlah produksi hasil ternak (ton)
94,78 -7,71
Daging 364.914 352.004 96,46 0,66
Telur 305.042 347.611 113,96 17,62
susu 574.639 424.857 73,93 -25,99
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran 98,19
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 16
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja produksi ternak tergolong Baik (rata-rata 98,19%). Perkembangan capaian
populasi ternak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 seperti yang terlihat pada tabel 3.3
menunjukkan peningkatan, kecuali komoditas sapi potong, sapi perah dan kerbau. Jumlah
populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2012 adalah hasil registrasi tahunan oleh
Dinas Peternakan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, sedangkan jumlah sapi potong, sapi perah
dan kerbau tahun 2013 adalah Hasil Sensus Ternak Nasional Tahun 2013 yang dilaksanakan
BPS setiap 10 tahun sekali. Penurunan jumlah populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau
hasil Sensus Ternak Nasional tahun 2013 terjadi tidak hanya di provinsi Jawa Timur tetapi
terjadi pada hampir seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini masih menjadi kajian Dinas
Peternakan dan Kementrian Pertanian tentang penyebab penurunan populasi sapi potong, sapi
perah dan kerbau. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya
melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan peternakan yang telah dilakukan dan
melakukan langkah-langkah konkrit pengembangan peternakan ke depan dalam menyikapi
hasil ST Nasional Tahun 2013 agar dapat meningkatkan populasi ternak.
Pencapaian sasaran meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan
dilaksanakan dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan, Program Pengembangan Agribisnis, dan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan
populasi dan produksi baik dari segi fungsi perbibitan, budidaya, pakan maupun kesehatan
hewan, antara lain : (1) Kegiatan Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan; (2)
Peningkatan populasi ternak (integrasi ternak dan komoditas pertanian lainya); (3)
Pengembangan budidaya ternak; (4) Peningkatan populasi sapi Madura; (5) Pengumpulan dan
pengolahan data peternakan; (6) Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan; (7)
Pemberdayaan Laboratorium dan pengembangan alsin peternakan; (8) Pengembangan
kawasan sentra perbibitan ternak di perdesaan; (9) Fasilitasi pengembangan kawasan
agropolitan; serta peran serta UPTD Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak yang menyebar
di beberapa wilayah Jawa Timur.
Tabel 3.3 Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil peternakan tahun 2009-2013
N0 Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013*)
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
1 Jumlah populasi ternak (ekor) :
sapi potong 3.558.948 3.745.453 4.727.298 4.943.176 3.831.537
sapi perah 221.743 231.408 296.350 309.448 227.991
Kerbau 49.698 49.638 32.675 33.353 28.169
Kuda 9.293 9.250 11.439 11.595 10.996
Kambing 2.779.542 2.822.912 2.830.915 2.862.083 2.935.021
Domba 740.269 750.961 942.915 1.054.380 1.136.869
Babi 15.584 15.367 34.465 35.211 42.370
Ayam buras 23.596.465 24.006.814 29.310.251 30.936.698 33.006.612
Ayam ras petelur
21.369.783 21.959.505 37.047.861 38.998.304 41.623.938
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 17
Ayam ras pedaging
55.634.580 56.993.631 50.268.093 50.439.219 52.100.003
Itik 3.632.813 3.688.275 3.884.269 3.870.842 4.173.819
Entok 772.951 783.524 829.815 798.956 985.574
2 Jumlah produksi hasil ternak (ton) :
Daging 316.713 339.055 345.371 349.694 352.004
Telur 251.412 257.529 285.567 295.537 347.611
Susu 516.443 528.099 566.062 574.086 424.857
Perkembangan capaian populasi ternak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013
menunjukkan peningkatan, kecuali komoditas sapi potong, sapi perah, dan kerbau yang
mengalami penurunan populasi berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013. Hal ini berpengaruh
pula terhadap capaian produksi hasil ternak tahun 2013. Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Timur akan terus berupaya meningkatkan produksi peternakan agar dapat memenuhi
kebutuhan konsumsi protein hewani baik di tingkat regional maupun nasional.
3.2.2. Tujuan meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet
dan kesrawan.
Tujuan meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan
kesrawan dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 1 indikator. Capaian Sasaran
Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut.
Sasaran meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene
sanitasi, diukur melalui 1 indikator, yaitu penambahan jumlah unit usaha produk hewan yang
memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. Indikator kinerja, target dan realisasi dari
sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :
Tabel 3.4 Capaian kinerja sasaran meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penambahan jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner
30 26 86,67
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2.1 pada Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja kesehatan masyarakat veteriner tergolong Baik (rata-rata 86,67%).
Pencapaian sasaran meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene
sanitasi dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,
melalui kegiatan : (1) Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan (2) Pengawasan
TUJUAN 2 SASARAN 1
meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan
Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 18
dan pengendalian kesejahteraan hewan; dan (3) Pengawasan peredaran produk hewan
nonpangan.
Tabel 3.5 Perkembangan penambahan jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner tahun 2009-2013
N0 Indikator Kinerja
2009 2010 2011 2012 2013
Capaian
Capaian Capaian Capaian Capaian
1
Penambahan jumlah
unit usaha produk
hewan yang
memperoleh sertifikasi
Nomor Kontrol
Veteriner (unit)
36 15 91 43 26
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa unit usaha produk
hewan harus bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) guna menjamin terpenuhinya
standar produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Perkembangan capaian jumlah unit
usaha yang memperoleh NKV dari tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan peningkatan.
Agar jumlah unit usaha yang ber-NKV semakin meningkat Dinas Peternakan Provinsi JAwa
Timur sebagai penerbit/ auditor NKV memberikan pembinaan terhadap unit-unit usaha produk
hewan dan pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.
3.2.3.Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan.
Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan dijabarkan
kedalam 5 sasaran strategis dengan 5 indikator. Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya
tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
Sasaran mempertahankan status bebas penyakit Rabies diukur melalui satu indikator,
yaitu jumlah kasus kejadian penyakit Rabies. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran
ini disajikan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut :
Tabel 3.6 Capaian kinerja sasaran mempertahankan status bebas penyakit Rabies.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Jumlah kasus penyakit Rabies. 0
0 100
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.1 pada Tabel 3.6, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja kesehatan hewan dalam hal pencegahan penyebaran penyakit Rabies
TUJUAN 3 SASARAN 1
Tujuan meningkatkan status kesehatan hewan
Mempertahankan status bebas penyakit Rabies.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 19
dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran
menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur tetap berhasil mempertahankan status bebas
penyakit hewan menular Rabies. Pencapaian sasaran mempertahankan status bebas penyakit
Rabies dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,
melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan
Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan
terus berupaya mempertahankan status bebas penyakit hewan menular Rabies.
Tabel 3.7 Perkembangan mempertahankan status bebas penyakit Rabies tahun 2009-2013
N0 Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
1
Jumlah kasus
penyakit Rabies.
0 0 0 0 0
Perkembangan capaian kasus kejadian penyakit Rabies dari tahun 2009 sampai
dengan tahun 2012 tetap menunjukkan angka nol. Artinya, selama tahun 2009 hingga tahun
2012 Jawa Timur bebas dari penyakit Rabies.
Sasaran mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diukur melalui
satu indikator, yaitu jumlah kasus kejadian PMK.Indikator kinerja, target dan realisasi dari
sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.8 sebagai berikut
Tabel 3.8 Capaian kinerja sasaran mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Jumlah kasus PMK. 0
0 100
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.2 pada Tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja kesehatan hewan dalam hal pencegahan penyebaran penyakit mulut dan
kuku (PMK) dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja
Sasaran menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur tetap berhasil mempertahankan status
bebas PMK. Pencapaian sasaran mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,
melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan
Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan
terus berupaya mempertahankan status bebas PMK.
TUJUAN 3 SASARAN 2
Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan
Mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 20
Tabel 3.9 Perkembangan mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun 2009-2013
N0 Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
1
Jumlah kasus
PMK
0 0 0 0 0
Perkembangan capaian kasus penyakit mulut dan kuku dari tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013 tetap menunjukkan angka nol. Artinya, selama tahun 2009 hingga tahun
2013 Jawa Timur bebas dari penyakit mulut dan kuku.
Sasaran mempertahankan status bebas penyakit Anthrax diukur melalui satu indikator,
yaitu jumlah kasus kejadian penyakit Anthrax. Indikator kinerja, target dan realisasi dari
sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.10 sebagai berikut :
Tabel 3.10 Capaian kinerja sasaran mempertahankan status bebas penyakit Anthrax.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Jumlah kasus kejadian penyakit Anthrax.
0
0 100
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.3 pada Tabel 3.10, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja kesehatan hewan dalam hal pencegahan penyebaran penyakit Anthrax
dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran
menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur tetap berhasil mempertahankan status bebas
Anthrax. Pencapaian sasaran mempertahankan status bebas penyakit Anthrax dilaksanakan
dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1)
Pengamatan penyakit hewan menular; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
menular; serta Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang
dan Tuban. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya mempertahankan
status bebas Anthrax.
Tabel 3.11 Perkembangan mempertahankan status bebas penyakit Anthrax tahun 2009-2013
N0 Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
1
Jumlah kasus
kejadian penyakit
Anthrax.
0 0 0 0 0
TUJUAN 3 SASARAN 3
Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan
Mempertahankan status bebas penyakit Anthrax.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 21
Perkembangan capaian kasus penyakit Anthrax dari tahun 2009 sampai dengan tahun
2013 tetap menunjukkan angka nol. Artinya, selama tahun 2009 hingga tahun 2013 Jawa Timur
bebas dari penyakit Anthrax.
Sasaran menurunnya kejadian penyakit Brucellosis pada sapi perahdiukur melalui satu
indikator, yaitu persentase kejadian penyakit Brucellosis pada sapi perah.Indikator kinerja,
target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.12 sebagai berikut :
Tabel 3.12 Capaian kinerja sasaran menurunnya kejadian penyakit Brucellosis pada Sapi Perah.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Persentase kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah (%)
<0,1 0,029 344,83
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.4 pada Tabel 3.12, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja sasaran kesehatan hewan dalam hal pengendalian penyakit Brucellosis
pada sapi perah di tahun 2013 tergolong Sangat Baik (344,83%). Hasil pengukuran Indikator
Kinerja Sasaran menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai dengan sangat baik,
yaitu dari target persentase kasus dibawah 0,1% realisasinya mencapai 0,029%, sehingga
tercapai 344,83 persen dari yang ditargetkan. Pencapaian sasaran menurunnya kejadian
penyakit Brucellosis pada Sapi Perah dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular;
(2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan
Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban. Meski capaian Kinerja
menunjukkan hasil yang baik, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terus berupaya
mengendalikan penyakit Brucellosis pada sapi perah agar dapat mendukung pencapaian target
produksi susu.
Tabel 3.13 Perkembangan kasus penyakit Brucellosis pada Sapi Perah tahun 2009-2013
N0 Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
1
Persentase kasus
penyakit Brucellosis
pada sapi perah
(%)
0,062 0,054 0,037 0,030 0,029
Perkembangan capaian Persentase kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah dari
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan penurunan yang diharapkan. Artinya,
pengendalian penyakit brucellosis berjalan secara efektif.
TUJUAN 3 SASARAN 4
Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan
Menurunnya kejadian penyakit Brucellosis pada Sapi Perah.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 22
Sasaran menurunnya kejadian penyakit Aviant Influenza pada unggas diukur melalui
satu indikator, yaitu persentase kejadian penyakit Avian Influenza pada unggas. Indikator
kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.14 sebagai berikut :
Tabel 3.14 Capaian kinerja sasaran menurunnya kejadian penyakit Aviant Influenza pada unggas.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Persentase kasus penyakit Avian Influenza pada unggas (%)
<0,01 0,008 125
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3.5 pada Tabel 3.14, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja sasaran kesehatan hewan dalam hal pengendalian penyakit Aviant
Influenza pada unggas di tahun 2013 tergolong Sangat Baik (125%). Hasil pengukuran
Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai dengan
baik, yaitu dari target persentase kasus dibawah 0,01% realisasinya mencapai 0,008%,
sehingga tercapai 125% dari yang ditargetkan. Pencapaian sasaran menurunnya kejadian
penyakit Avian Influenza pada unggas dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak, melalui kegiatan : (1) Pengamatan penyakit hewan menular;
(2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; serta Pemberdayaan
Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan Tuban. Meski capaian Kinerja
menunjukkan hasil yang baik, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terus berupaya
mengendalikan penyakit penyakit Avian Influenza pada unggas agar dapat mendukung
pencapaian target populasi ternak unggas dan produksi daging.
Tabel 3.15 Perkembangan kejadian penyakit Avian Influenza pada unggas tahun 2009-2013
N0 Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
1
Persentase
kejadian penyakit
Aviant Influenza
pada unggas (%)
0,10 0,070 0,048 0,009 0,008
Perkembangan capaian persentase kasus penyakit Avian Influenza pada unggas dari
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan penurunan yang diharapkan. Artinya,
pengendalian penyakit Avian influenza berjalan secara efektif.
TUJUAN 3 SASARAN 5
Tujuan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan
Menurunnya kejadian penyakit Aviant Influenza pada unggas.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 23
3.2.4. Tujuan meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca
panen.
Tujuan meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen
dijabarkan kedalam 1 sasaran strategis dengan 1 indikator. Capaian Sasaran Strategis dan
Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut.
Sasaran meningkatnya pengolahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak.
diukur melalui 1 indikator, yaitu volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok
peternak. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.16
sebagai berikut :
Tabel 3.16 Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengolahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak
daging ayam
22 21 95,45
daging itik
16 13 81,25
daging sapi
83 83 100
telur ayam buras
67 68 101,49
telur itik
58 54 93,10
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran
94,26
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 4.1 pada Tabel 3.16, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja penanganan pasca panen tergolong Baik (rata-rata 94,26%). Pencapaian
sasaran meningkatnya pengolahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak dilaksanakan
dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) Pengembangan
kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan; (2)
Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, sumber daya manusia dan gemarampai. Kegiatan-
kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan usaha peternakan di tingkat kelompok
peternak agar berdaya saing dan mempunyai nilai tambah yang dapat meningkatkan
pendapatan peternak.
TUJUAN 4 SASARAN 1
meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen
meningkatnya pengolahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 24
Tabel 3.17 Perkembangan volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak tahun 2009-2013
N0 Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
1
volume produk
olahan hasil
peternakan di tingkat
kelompok peternak
daging ayam 18 17,5 19 20,5 21
daging itik 12 13 16 15 13
daging sapi 71 80 79 81 83
telur ayam buras 27 34,2 42,8 51,4 68
telur itik 54 69 67 61 54
Perkembangan capaian volume produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok
peternak dari tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan peningkatan, kecuali olahan daging
itik. Usaha yang dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan volume
produk olahan hasil peternakan di tingkat kelompok peternak antara lain dengan melakukan
pelatihan teknis teknologi pengolahan hasil peternakan; penyuluhan peningkatan produksi
peternakan dan pemasaran atau informasi pasar; pembinaan sumber daya manusia dan
kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk peternakan; promosi dan
eksploitasi hasil produksi kelompok bidang peternakan; dan gelar lomba olahan produk
peternakan.
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
3.3.1. Pengelolaan Keuangan di Dinas Peternakan
Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 156
ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana
yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 25
Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel,
maka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan untuk mensinkronkan dengan
ketentuan yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan
keuangan daerah harus dituangkan dalam Pereturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 1 Seri E), pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan
daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD,
penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas,
penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta sistem informasi keuangan daerah.
Wewenang pengelolaan keuangan di SKPD Dinas Peternakan dilaksanakan oleh
Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya Pengguna Anggaran melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris,
Kepala Bidang dan Kepala UPTD.
3.3.2. Pelaksanaan APBD
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Timur Nomor 914/284.P/213.2/2013 tanggal 2 Oktober 2013, pelaksanaan APBD dapat
dirinci sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah
Target PAD tahun 2013 sebesar Rp. 4.485.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar
Rp.10.278.352.940,96, sehingga capaian kinerja yang diperoleh di tahun 2013 mencapai
229,17%.Target, realisasi dan capaian PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2013
dapat dilihat pada Tabel 3.18 .
Tabel 3.18 Perolehan PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
NO URAIAN TARGET PAD 2013 REALISASI BERTAMBAH / BERKURANG
%
1 2 3 4 5 6
I RETRIBUSI DAERAH
4.485.000.000,00
6.420.793.213,00 1.935.793.213,00
1
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.740.000.000,00 5.536.453.443,00 1.796.453.443,00
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 26
Perolehan PAD Dinas Peternakan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terus
menunjukkan peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan. Perkembangan capaian PAD
Dinas peternakan tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.19
Tabel 3.19 Perkembangan PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013
2
Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa
5.400.000,00 10.867.500,00 5.467.500,00
3 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
739.600.000,00 873.472.270,00 133.872.270,00
II LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
0,00 3.857.559.727,96 3.857.559.727,96
1 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan
0,00 341.188.586,00 341.188.586,00
2 Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
0,00 3.513.869.921,32 3.513.869.921,32
3 Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan
0,00 320.000,00 320.000,00
4 Lain-lain Penerimaan Daerah
0,00 0,33 0,33
5 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
0,00 2.181.220,31 2.181.220,31
JUMLAH 4.485.000.000,00 10.278.352.940,96 5.793.352.940,96 229,17
Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun
2009-2013
NO. TAHUN PAD (Rp) REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 4 5
1 2009 1.300.000.000,00 1.470.944.901,33 113,15
2 2010 2.270.000.000,00 5.738.723.216.31 252.81
3 2011 3.795.000.000,00 6.763.953.406,16 178,23
4 2012 4.200.000.000,00 7.418.433.081,00 176,63
5 2013 4.485.000.000,00 10.278.352.940,96 229,17
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 27
b. Belanja Daerah
Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 215.122.302.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp. 201.409.249.068,33 dengan capaian kinerja sebesar 93,63%, dapat dijabarkan
sebagai berikut :
1) Belanja Tidak Langsung (BTL) : dianggarkan sebesar Rp. 17.394.802.000,00 dan
direalisasikan sebesar Rp. 16.672.802.117,00 atau mencapai 95,85% dari yang
dianggarkan.
2) Belanja Langsung (BL) : dianggarkan sebesar Rp. 197.727.500.000,00 dan
direalisasikan sebesar Rp. 184.736.446.951,33 atau mencapai 93,43% dari yang
dianggarkan.
Rekapitulasi serapan belanja APBD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2013 berdasarkan Program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.20 sebagai berikut :
Tabel 3.20 Realisasi Belanja APBD Dinas Petenakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Kode Program/ kegiatan
Uraian Anggaran setelah PAPBD (Rp)
Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
2.01.0300.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.134.000.000,00 3.898.276.186,00 94,30
2.01.0300.01.099 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4.134.000.000,00 3.898.276.186,00 94,30
2.01.0300.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.050.000.000,00 4.724.410.822,00 93,55
2.01.0300.02.099 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.050.000.000,00 4.724.410.822,00 93,55
2.01.0300.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
360.000.000,00 349.320.500,00 97,03
2.01.0300.03.099 Peningkatan Disiplin Aparatur
360.000.000,00 349.320.500,00 97,03
2.01.0300.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
250.000.000,00 179.771.300,00 71,91
2.01.0300.05.099 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
250.000.000,00 179.771.300,00 71,91
2.01.0300.06 Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
306.000.000,00 293.814.100,00 96,02
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 28
2.01.0300.06.099 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
306.000.000,00 293.814.100,00 96,02
2.01.0300.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
300.000.000,00 295.048.700,00 98,35
2.01.0300.07.098 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur.
300.000.000,00 295.048.700,00 98,35
2.01.0300.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
127.177.500.000,00 121.520.853.013,33 95,55
2.01.0300.15.017 Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, Sumber daya Manusia dan Gemarampai.
2.550.000.000,00 2.292.754.293,00 89,91
2.01.0300.15.018 Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan.
3.350.000.000,00 3.192.142.476,00 95,29
2.01.0300.15.019 Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan
26.650.000.000,00 25.588.494.116,00 96,02
2.01.0300.15.020 Peningkatan populasi ternak (Integrasi ternak dan komoditas pertanian lainnya).
3.400.000.000,00 3.311.430.506,00 97,40
2.01.0300.15.028 Pengembangan budidaya ternak
3.500.000.000,00 3.171.289.963,33 90,61
2.01.0300.15.058 Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
9.727.500.000,00 9.036.886.950,00 92,90
2.01.0300.15.079 Peningkatan Populasi Sapi di Madura
3.000.000.000,00 2.508.861.050,00 83,63
2.01.0300.15.086 Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin
75.000.000.000,00 72.418.993.659,00 96,56
2.01.0300.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
23.221.500.000,00 21.485.844.640,00 92,53
2.01.0300.21.006 Pengumpulan, pengolahan data peternakan.
1.200.000.000,00 969.510.465,00 80,79
2.01.0300.21.009 Pengawasan obat hewan dan residu.
850.000.000,00 800.587.483,00 94,19
2.01.0300.21.010 Pemberdayaan Lab Keswan Type B Malang.
1.170.000.000,00 1.151.812.410,00 98,45
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 29
2.01.0300.21.011 Pemberdaya an Lab Keswan Type B Tuban
1.270.000.000,00 1.179.603.065,00 92,88
2.01.0300.21.012 Pengamatan Penyakit Hewan Menular
1.300.000.000,00 1.165.153.036,00 89,63
2.01.0300.21.013 Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular
9.450.000.000,00 8.777.995.748,00 92,89
2.01.0300.21.018 Pemberdayaan Rumah Sakit Hewan
500.000.000,00 486.970.340,00 97,39
2.01.0300.21.019 Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan
2.025.000.000,00 1.811.623.946,00 89,46
2.01.0300.21.020 Pengawasan peredaran produk hewan nonpangan
1.000.000.000,00 921.988.654,00 92,20
2.01.0300.21.021 Pengawasan dan pengendalian kesejahteraan hewan
4.456.500.000,00 4.220.599.493,00 94,71
2.01.0300.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
25.053.500.000,00 21.930.241.767,00 87,53
2.01.0300.22.010 Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)
2.750.000.000,00 2.526.380.225,00 91,87
2.01.0300.22.011 Pemberdayaan laboratorium dan pengembangan alsin peternakan
3.500.000.000,00 3.388.613.500,00 96,82
2.01.0300.22.012 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu
2.054.000.000,00 2.015.216.257,00 98,11
2.01.0300.22.013 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri
2.350.000.000,00 2.341.267.005,00 99,63
2.01.0300.22.014 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember
1.900.000.000,00 1.781.444.664,00 93,76
2.01.0300.22.015 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban
2.671.900.000,00 2.616.140.282,00 97,91
2.01.0300.22.016 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan
2.360.000.000,00 2.330.868.250,00 98,77
2.01.0300.22.017 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang
1.300.000.000,00 1.290.650.204,00 99,28
2.01.0300.22.027 Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan Madura
1.767.600.000,00 1.637.153.080,00 92,62
2.01.0300.22.028 Sarana dan Peralatan Optimalisasi UPT-D dan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B (DAK)
4.000.000.000,00 1.669.526.000,00 41,74
2.01.0300.22.029 Pendampingan Kegiatan (DAK)
400.000.000,00 332.982.300,00 83,25
2.01.0300.23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
6.900.000.000,00 6.351.016.857,00 92,04
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 30
2.01.0300.23.014 Sinkronisasi program perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan
2.200.000.000,00 1.883.071.551,00 85,59
2.01.0300.23.015 Promosi pemasaran hasil gerdu taskin dan koordinasi asosiasi peternakan
4.700.000.000,00 4.467.945.306,00 95,06
2.01.0300.25 Program Pengembangan Agribisnis
4.975.000.000,00 3.707.849.066,00 74,53
2.01.0300.25.018 Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan Ternak di perdesaan
2.500.000.000,00 1.596.523.286,00 63,86
2.01.0300.25.019 Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan
2.475.000.000,00 2.111.325.780,00 85,31
3.3.3 PelaksanaanAPBN
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2013 yang dikelola Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 122.662.273.000,00 dan realisasi keuangan
sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2013 sebesar Rp. 105.877.408.614,00 atau sama
dengan 86,32%. Penjabaran pngelolaan belanja APBN sebagaimana Tabel 3.21 berikut.
Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Belanja APBN Tahun 2013
TUGAS PEMBANTUAN
Instansi Pemberi
Dasar Hukum Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)
DIPA Nomor : 018.06.059111/2013 Tanggal 5 Desember 2012.
79.553.460.000,00 71.497.595.680,00 89,87
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP)
DIPA Nomor : 018.07.059023/2013 Tanggal 5 Desember 2012
4.657.265.000,00 3.980.442.500,00 85,47
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
DIPA Nomor : 018.08.059024/2012 tanggal 5 Desember 2012
4.835.000.000,00 4.761.659.800,00 98,48
DANA DEKONSENTRASI
Instansi Pemberi
Dasar Hukum Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)
DIPA Nomor : 018.06.059111/2013 Tanggal 5 Desember 2012.
31.520.973.000,00 23.999.782.784,00 76,14
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR Page III- 31
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPH)
DIPA Nomor : 018.07.059023/2013 Tanggal 5 Desember 2012
1.495.575.000,00 1.129.732.750,00 75,54
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
DIPA Nomor : 018.08.059024/2013 Tanggal 5Desember 2012
600.000.000,00 508.195.100,00 84,70