LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (109003) DANA … · 2021. 2. 11. · Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA SATKER (109003) DANA DEKONSENTRASI - 07

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

TAHUN 2020

Jalan RM. Nur Atmadibrata No.08 Telanaipura Telp. (0741) 62701, 63244, 62251, 62319 Fax. (0741) 61175, 62319

JAMBI

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Satker 109003

(07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan rencana

strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Kementerian

Kesehatan. Pada dasarnya laporan ini menyajikan gambaran atau

memberikan informasi mengenai berbagai capaian kinerja sesuai dengan

sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) Program Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan RI

Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Program

Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2016-

2021. Laporan kinerja ini juga merupakan hasil konkrit dalam

pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Farmasi dan Perbekalan

Kesehatan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Secara terinci Uraian Tugas dan Fungsi

Program Kefarmasian dan Alkes tertuang didalam Tugas dan Fungsi :

A. Seksi Kefarmasian pada paragraf 5 Pasal 40 yang berbunyi seksi

kefarmasian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka

menyiapkan, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

iii

bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan

kefarmasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

40, seksi kefarmasian menyelenggarakan fungsi;

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional kefarmasian

meliputi; penggunaan obat rasional, manajemen klinikal

farmasi,analisa farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan,

obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika,

psikotropika, prekusor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku

sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya

kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,

pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan,

perizinan usaha kecil obat tradisional (UKOT), rekomendasi pedagang

besar farmasi(PBF).

2. Pelaksanaan kebijakan operasional kefarmasian melipiti; penggunaan

obat rasional, manajemen klinikal farmasi,analisa farmako ekonomi,

seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional

dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor farmasi,kemandirian

obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan

dalam rangka upaya kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan

pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan

kesehatan,perizinan usaha kecil obat tradisional (UKOT),rekomendasi

pedagang besar farmasi (PBF).

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan suvervisi kefarmasian meliputi;

penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisa

farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan,

obat tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor

farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan

pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan, pengendalian

harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin

iv

dan perbekalan kesehatan, perizinan usaha kecil obat tradisional

(UKOT), rekomendasi pedagang besar farmasi (PBF).

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kefarmasian

meliputi; penggunaan obat rasional, manajemen klinikal

farmasi,analisa farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan,

obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika,

psikotropika, prekusor farmasi,kemandirian obat dan bahan baku

sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya

kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,



besar farmasi(PBF).

5. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang

kefarmasian meliputi; penggunaan obat rasional, manajemen klinikal

farmasi,analisa farmako ekonomi, seleksi obat dan alat

kesehatan,obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika,

narkotika, psikotropika, prekusor farmasi, kemandirian obat dan

bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka

upaya kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,



besar farmasi (PBF).

6. Pelaksanaan bimbingan,pembinaan dan penilaian terhadap staf

dilingkungannya; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

B. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, koordiansi lintas program dan sektor

v

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat Kesehatan

dan PKRT.

Secara terinci Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi

Jambi paragraf Kelima pasal 43, Seksi Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional alat kesehatan

dan PKRT meliputi Penilaian Alkes dan PKRT, Produk perbekalan

kesehatan rumah tangga dan produk mandiri, Pembakuan dan

sertifikasi produksi dan didtibusi alkes dan PKRT, Pengawasan

Produk Alkes dan PKRT,

2. Pelaksanaan kebijakan operasional alat kesehatan dan PKRT

meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT, Produk PKRT dan produk

mandiri, Pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes

dan PKRT, Pengawasan produk alkes dan PKRT,

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi alat kesehatan dan

PKRT meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT, Produk PKRT dan produk

mandiri, Pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes

dan PKRT, Pengawasan produk alkes dan PKRT,

4. Pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan pelaporan alat kesehatan

dan PKRT meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT, Produk PKRT dan

produk mandiri, Pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi

alkes dan PKRT, Pengawasan produk alkes dan PKRT,

5. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang

alat kesehatan dan PKRT meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT,

Produk PKRT dan produk mandiri, Pembakuan dan sertifikasi

produksi dan distribusi alkes dan PKRT, Pengawasan produk alkes

dan PKRT,

6. Pelaksanaan bimbingan , pembinaan dan penilaian terhadap staf

dilingkungannya,dan

vi

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024,

yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) dengan arah

kebijakan yaitu meningkatkan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan menuju cakupan kesehatan semestadengan penekanan pada

penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan

peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan

pemanfaatan sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah

meningkatnya akses kemandirian, dan sediaan farmasi dan alat

kesehatan, dengan tujuan prioritas RPJMN dan Strategi Penguatan

system Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan adalah :

1. Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan

kualitas produk

2. Penguatan sistem logistic farmasi (real time) berbasis elektronik.

3. Peningkatan promosi dan peningkatan promosi dan pengawasan

penggunaan obat rasional.

4. Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin

bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan

pengembangan life sciences.

5. Pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk

mendorong kemandirian produksi dalam negeri.

Tujuan diatas menjadi tolak ukur dalam penetapan indikator program

kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai berikut :

1. Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial untuk

tahun 2020 target sebesar 85%

2. Persentase Alat Kesehatan yang memenuhi syarat dengan target

tahun 2020 sebesar 91%

3. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar

Lengkap dengan target tahun 2020 sebesar 95%

vii

4. Menurunnya Impor bahan baku obat dengan target sebesar 5%

sampai dengan tahun 2024

5. Menurunnya impor alat kesehatan dengan target sebesar 15 %

sampai dengan tahun 2024

Dari indikator pencapaian kinerja tahun 2020 tersebut diatas, diperoleh

capaian yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial

sebesar 95 %.

2. Persentase Alat Kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 100%.

3. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin Imunisasi dasar

lengkap sebesar 100%

Tercapainya indikator yang telah ditetapkan karena adanya dukungan

dan kerjasama dari seluruh pemangku kebijakan dan penanggung jawab

program sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam

pelaksanaannya dapat di minimalkan terutama pada masa pandemic

Covid-19 saat ini, untuk itu perlu adanya evaluasi dan kerja keras

bersama dari seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang

optimal dan diperlukan penguatan terutama dalam perencanaan

penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan

alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui dana Dekonsentrasi

didukung oleh anggaran DIPA tahun 2020 yang semula sebelum efisiensi

sebesar Rp. 1.449.744.000,- (Satu miliar empat ratus empat puluh

sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun

setelah terjadi efisiensi pandemic Covid-19 menjadi Rp. 423.494.000,-

(Empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat

rupiah) dengan Realisasi tahun anggaran 2020 sebesar

Rp. 421.539.921,- (Empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh

sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dengan persentase

sebesar 99.54%.

viii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…….…………………………………………………….. i

IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………..…….. ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………. viii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………… ix

DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………….. x

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….. xi

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………

A. LATAR BELAKANG…………………………………………………….

B. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………………….

C. ASPEK STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN……………………………..

D. STRUKTUR ORGANISASI……………………………………………….

E. SISTEMATIKA……………………………………………………………..

BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………………………..

A. RENCANA STRATEGIS………………………………………………….

B. PERJANJIAN KINERJA….……………………………………………….

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………..

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI…………………………………….

1. PENGUKURAN KINERJA………………………………………….…

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA……………………………..

B. REALISASI ANGGARAN.……………………………………………….

BAB IV PENUTUP………………….……………………………………………..

1

1

1

2

4

5

7

7

17

20

20

20

20

34

36

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Tahun 2020-2024 .............................................................

9

Tabel 2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan ....................................................................................

9

Tabel 3. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan ...........................................................................................

10

Tabel 4. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase

Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2020 ................

11

Tabel 5.

Tabel 6.

Tabel 7.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk

Alat Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun

2020………………………………………………...

Data hasil pemeriksaan sample alat kesehatan yang di uji

tahun 2020..................................................................................

Capaian indikator kinerja program kefarmasian dan alat

kesehatan Tahun 2020 …………………………………………….

15

16

20

Tabel 8. Target, Realisasi Indikator Persentase Penggunaan Obat

sesuai FORNAS di Puskesmas Tahun 2020 ......................................

22

Tabel 9.

Tabel 10.

Capaian kegiatan sosialisasi, evaluasi pelaksanaan Gema

Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung

Germas di Kabupaten/Kota/Provinsi ...................................................

Rincian Kegiatan, keluaran, jumlah dana dan realisasi Tahun

Anggaran 2020……………………………………………………

26

34

x

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Persentase Kabupaten/kota dengan etersediaan Obat esensial

di Puskesmas Tahun 2020 ...............................................................

23

Grafik 2. Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Evaluasi

Penggunaan Obat sesuai Fornas tahun 2020 ....................................

34

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan

Provinsi Jambi Tahun 2020 .................................................................

4

Gambar 2.

Struktur Organisasi Seksi Alkes dan Perbekalan Rumah

Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2020 ..........

5

Gambar 3.

Gambar 4.

Gambar 5.

Gambar 6.

Dokumentasi pelaksanaan sampling Alat Kesehatan…….....

Perjanjian Kenerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun

Anggaran 2020 ....................................................................................

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan meningkatkan

kemampuan SDM dalam Implementasi FORNAS & Analisis

Farmakoekonomi di RS Tahun

2020……………………………………………………..

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, evaluasi

pelaksanaan Gema Cermat dan Optimalisasi AoC dalam

mendukung Germas di Kab/Kota/Provinsi…….........................

14

19

25

27

Gambar 7.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Workshop E-Monev

Katalog dan SIPNAP untuk unit layanan …………………………

29

Gambar 8.

Gambar 9.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan

SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana prodis

kefarmasian ………………………………………………………….

Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional di Pekanbaru

Tahun 2020...................................................................................

30

33

xii

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Kefarmasian dan Alkes di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dibagi menjadi seksi Kefarmasian dan

Seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang

secara terinci Uraian Tugas dan Fungsi tertuang sebagai berikut :

Seksi Kefarmasian pada paragraf 5 Pasal 40 yang berbunyi seksi





kefarmasian. Sedangkan Seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, koordiansi lintas program dan sektor

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat Kesehatan dan

PKRT.

Rincian dari uraian tugas dan fungsi kedua Seksi tersebut telah

disebutkan pada ikhtisar eksekutif, sehinga meskipun dengan seksi yang

berbeda namun diharapkan cakupan kedua seksi tersebut dalam

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat mewakili laporan Kinerja

Akuntabilitas Satker 109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan

Provinsi Jambi Satker 109003 (07) merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Program

Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atas penggunaan

2

anggaran. Pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur

atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja.

C. ASPEK STRATEGIS SEKSI KEFARMASIAN DAN SEKSI ALAT

KESEHATAN & PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

(PKRT)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Disebutkan bahwa tugas dan

fungsi Seksi Kefarmasian pada paragraf 5 Pasal 40 yang berbunyi seksi





kefarmasian. Sedangkan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) mempunyai tugas membantu bidang dalam

rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordiansi lintas program

dan sektor serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat

Kesehatan dan PKRT.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program di Seksi

Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan & PKRT yang telah

terangkum dalam program kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan

Provinsi Jambi tahun 2020 ditentukan oleh bagaimana

mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam lingkungan yang

kondusif dan meminimalkan hambatan dan kendala yang ada.

Hambatan yang ada menjadi bahan perbaikan dan koreksi bagi Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

tahun 2020 untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang. Berikut adalah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan

kegiatan dan program tahun 2020 sebagai berikut :

3

1. Masih kurangnya kualifikasi dan kurangnya tenaga untuk

melaksanakan kegiatan teknis dan administratif. Di tingkat provinsi

(Dinkes Provinsi Jambi), jumlah dan kualifikasi tenaga teknis

kefarmasian masih kurang. Pada tahun 2020 pada seksi Kefarmasian

terdapat 1 (satu) orang magister kesehatan, 1 (satu) orang magister

Kefarmasian, 4 (empat) orang tenaga Apoteker, sarjana farmasi 2

orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat 6 (enam) orang, Diploma Tiga

Kefarmasian 3 (tiga) Orang, dan pada seksi Alat Kesehatan &

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) terdapat 1 (satu) orang

magister kesehatan 1 (satu) orang sarjana hukum dan 3 (tiga) orang

diploma III farmasi untuk menjalankan kegiatan baik sumber dana

APBD maupun APBN. Sementara di tingkat kab/kota sumber daya

kefarmasian juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program

kefarmasian dan Alat Kesehatan, akibatnya kegiatan kefarmasian

dilaksanakan oleh tenaga non kefarmasian.

2. Pencapaian persentase indikator kinerja program sebagaian besar

masih mengacu pelaporan kegiatan program, sehingga

validitasnya belum dapat terukur pasti. Masih rendahnya komitmen

dan kerjasama dalam membangun sinergis lintas program dan lintas

sektor, untuk mendukung tercapainya program kefarmasian.

3. Terjadinya perubahan pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai

dengan perencanaan diakibatkan terjadinya efisiensi akibat

Pandemic Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat

dilaksanakan.

4. Adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan

sehingga menyebabkan silpa (Pengembalian dana ke Negara

karena penyesuaian anggaran dengan kebutuhan kegiatan) yang

mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi keuangan pada

sebagian pelaksanaan kegiatan

5. Belum terselenggaranya manajemen data dan informasi hasil

pelaksanaaan kegiatan pencapaian indikator kinerja yang

terintegrasi sehingga hasilnya belum dimanfaatkan maksimal.

4

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan Untuk menjalankan Tugas

Pokok dan Fungsi Organisasi yang telah terpisah antara Seksi Kefarmasian

dan Seksi Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi di

bantu oleh Penanggungjawab kegiatan. Selengkapnya Struktur Organisasi

Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian

Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian Dinkes Prov Jambi Tahun 2020

PROGRAM TATA KELOLA OBAT

1. Dian Prima K, S,Farm.Apt 2. Drs. Rusdil A, Apt 3. Sri Martini,AM.Far 4. Nuraini Hrp,SKM 5. A.Fatah,AM.Far 6. Mutiara Vani,S.Farm. Apt 7. Beti Yunita,AM.Far

PROGRAM PRODIS KEFARMASIAN

1. Hj. Putri Rumbia B,

SKM 2. Sugiarti,SKM 3. Yeyen Andriani,DEP,

SKM

KEPALA SEKSI KEFARMASIAN Abdul Somad, SPd.MKes

SEKRETARIAT

1. Riris Erlides, SKM

2. Rahmi Hidayati,S.Farm

PROGRAM PELAYANAN

KEFARMASIAN

1. Eni Rahmini,S.Si,Apt 2. Restu Restalita,

S.Farm 3. Marwan Tony, SKM

5

2. Struktur Organisasi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Gambar 2. Struktur Organisasi Seksi Alkes dan PKRT Dinkes Prov. Jambi tahun 2020

E. SISTEMATIKA

Sistematika laporan kinerja Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Tahun 2020 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

Kasie Alat Kesehatan dan PKRT

Syahrial,SKM.M.Kes

Penngawasan Alkes dan PKRT 1. RTS, Siti Habsah,Amf 2. Helmi, Am.Far 3. Ahmad Kasim, SKM

Penilaian Alkes dan PKRT 1. Shandra Eka Putri,SH 2. Alona Siska Putri,AMF

6

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Jambi didasarkan kepada 2 Kebijakan yaitu Kebijakan

Kementerian Kesehatan (perpanjangan tangan pemerintah pusat) seperti

yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

dan melaksanakaan kebijakan Gubernur Provinsi Jambi (sebagai daerah

otonom) melalui Dinas Kesehatan provinsi yang tertuang dalam Kebijakan

RPJMD 2016-2020 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Jambi 2016-2021. Antara kedua kebijakan dan program tersebut saling

berhubungan dan mendukung satu sama lain. Penyusunan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Jambi salah satunya bersumber dari kebijakan yang

tertuang dalam Renstra Kemenkes, sehingga program dan kegiatan yang

ada mendukung pencapaian program kementerian kesehatan termasuk di

dalamnya Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Program kefarmasian

dan Alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sesuai dengan

Tupoksi dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang berada di bawah

Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

indikator sasaran yang ingin dicapai adalah persentase ketersediaan obat

esensial sebesar 95% di tahun 2020. Untuk mencapai sasaran tersebut,

maka dilakukan kegiatan yang meliputi peningkatan ketersediaan obat

esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu

dan keamanan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT), peningkatan penggunaan obat rasional melalui pelayanan

kefarmasian yang berkualitas, peningkatan produksi mutu sarana

produksi dan distribusi kefarmasian, Dalam upaya peningkatan program

tersebut diperlukan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas

teknis pada program kefarmasian dan alat kesehatan.

8

Untuk menghadapi tantangan tersebut, telah dicanangkan Strategi

Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,

dimana ada 4 tujuan yang ingin dicapai, namun untuk Seksi Kefarmasian

dan Seksi Alkes PKRT baru bisa mencapai dua tujuan meliputi :

1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:

a. Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku

obat dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi

obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi

percepatan kemandirian nasional.

b. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi

di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

c. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan

strategis.

d. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat

rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta

sistem monev.

2. Terjaminnya produk alat kesehatan & PKRT yang memenuhi syarat di

peredaran.

Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:

a. Menyusun regulasi penguatan kelembagaan dan sistem

pengawasan pre dan post market alat kesehatan serta PKRT

b. Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan

industri alat kesehatan dalam negeri

c. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi

di bidang kefarmasian dan alat kesehatan

9

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja

beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dapat

dilaksanakan oleh Satker 109003 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi ,

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Target

2020 2021 2022 2023 2024

Persentase Kabupaten/Kota dengan kersediaan obat esensial di Puskesmas

85% 90% 92% 94% 96%

Persentase Alat Kesehatan yang memenuhi syarat

91% 92% 93% 94% 95%

Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Indikator Kinerja Cara Perhitungan


Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) puskesmas x 100%

Jumlah (n) Puskesmas yang Melapor x jumlah total item obat indikator

Persentase Alat Kesehatan yang memenuhi syarat

Jumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji dan memenuhi syarat x 100%

Jumlah sampel alkes dan PKRT yang di uji

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

10

Tabel 1 Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan Sasaran

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah

Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

(1) Meningkatnya bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang siap dimanfaatkan oleh industri;

(2) Layanan penerbitan sertifikat produksi dan distribusi kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu

Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

(1) Meningkatnya penilaian pre market Alat Kesehatan dan PKRT tepat waktu sesuai good review practice;

(2) Meningkatnya alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)

Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Meningkatnya produk alat kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan

1. Persentase Kabupaten/Kota dengan kersediaan obat esensial di

Puskesmas

Kondisi yang dicapai:

Realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan kersediaan obat

esensial di Puskesmas tahun 2020 sebesar 95%, lebih dari target yang

telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian sebesar >100%. ini

11

merupakan salah satu masalah atau hambatan yang seharusnya dapat

dicegah oleh penanggung jawab program melalui monitoring serta

sosialisasi yang terus menerus kepada petugas Kabupaten/Kota untuk

mengetahui sejauh mana pencapaian dari indikator ketersediaan obat dan

vaksin di wilayahnya. Untuk itu Seksi Kefarmasian sebagai perpanjangan

tangan dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

berharap buku yang telah disosialisasikan yaitu “Petunjuk Teknis

Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019” dapat diimplementasikan

oleh Kab/Kota sebagai pedoman dalam melaksanakan pengumpulan,

perhitungan dan pelaporan data indikator kinerja.

Tabel 4 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota

dengan kersediaan obat esensial di Puskesmas Tahun 2020

Indikator Kinerja Target 2020

Realisasi 2020

Capaian 2020


90% 94.09% >100%

12

Grafik 1

Persentase Kabupaten/Kota dengan kersediaan obat esensial di

Puskesmas Tahun 2020

Dari hasil grafik di atas diketahui bahwa persentase ketersediaan obat dan

vaksin tertinggi pada tahun 2020 hampir disemua Kab/Kota melebihi target

bahkan mencapai 100%.

Permasalahan:

Tapi tetap saja pelaksanaan kegiatan pengumpulan data indikator persentase

ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2020 menghadapi beberapa

permasalahan sebagai berikut:

a. Laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya tidak

lengkap dan tidak tepat waktu seperti yang telah dituangkan di dalam buku

Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat

Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 yang

sudah disosialisasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.

13

b. Belum terintegrasinya pengadaan obat di Kab/Kota, perencanaan tidak

melibatkan instalasi farmasi.

c. Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi.

d. Kurangnya koordinasi antara Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Usul Pemecahan Masalah:

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas

antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi

Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat secara

berkesinambungan.

c. Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk perencanaan, pengadaan antara

bagian perencanaan dan Instalasi Farmasi.

d. Pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin dari unit pelayanan ke instansi

penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dan Provinsi) sesuai format dan tepat waktu.

2. Persentase Alat Kesehatan yang memenuhi syarat


Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah salah satu langkah yang

ditempuh dalam rangka pembinaan, pengendalian,dan pengawasan

terhadap keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan dan PKRT

yang telah memiliki izin edar. Pengambilan sampel alat kesehatan dan

PKRT dilaksanakan di Kab/Kota. Seluruh sampel diuji di laboratorium

yang terakreditasi atau yang ditunjuk. Total sampel yang diuji dan

telah diperoleh hasil uji pada tahun 2020 adalah 12 sampel alkes

yaitu yang memenuhi syarat keseluruhannya (100%).

Pengambilan sampel alat kesehatan dilakukan berdasarkan Pedoman

Teknis Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Alat Kesehatan. Kriteria

sampel alat kesehatan dan PKRT yang diuji sebagai berikut:

Kriteria umum:

a. Ketersediaan laboratorium uji dan metode pengujiannya.

14

b. Kajian resiko dari sampel yang akan diambil.

c. Ketersediaan standar yang digunakan dalam metode analisis.

d. Produk yang banyak dipakai oleh masyarakat luas.

e. Produk yang banyak beredar dan memiliki dampak yang cukup luas

pada masyarakat.

f. Produk yang berdasarkan data tahun sebelumnya yang tidak

memenuhi syarat (TMS).

Kriteria khusus:

a. Produk alat kesehatan kelas satu.

b. Produk alat kesehatan steril.

c. Produk PKRT.

d. Produk yang diduga tercemar dan dapat menimbulkan dampak

yang tidak diinginkan.

Gambar 3.

Dokumentasi KegiatanSampling Alat Kesehatan Tahun 2020

15

Tabel 5.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Alat Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020


Realisasi 2020

Capaian 2020

Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat

91% 100% >100%

Sampling Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah kegiatan proaktif, kegiatan ini

merupakan salah satu upaya strategi peningkatan pengawasan post-market

dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keamanan,

mutu, manfaat dan kinerja alat kesehatan dan PKRT yang beredar di wilayah

NKRI dan telah memiliki izin edar. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk menjamin

alat kesehatan dan PKRT yang beredar di wilayah NKRI memenuhi persyaratan

mutu dan manfaat dan mendukung pencapaian indikator ketiga Direktorat Bina

Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yaitu persentase produk alat kesehatan

dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamaanan, mutu dan

manfaat. Output dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya data dan informasi

alat kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Permasalahan:

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian

indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT di

peredaran yang memenuhi syarat, yaitu:

a. Terbatasnya petugas untuk pelaksanaan kegiatan sampling ini.

b. Beberapa dari Alkes atau PKRT yang beredar tidak ada atau tidak jelas

nomor batchnya

c. Sulitnya mencari sampel dengan nomor batch yang sama sesuai jumlah

sampel yang disyaratkan oleh laboratorium

d. Lamanya waktu pengujian sampel di laboratorium.

e. Terbatasnya sarana penyalur alat kesehatan yang ada di wilayah Provinsi

Jambi.

16

f. Masih kurangnya lab uji produk Alkes dan PKRT yang sudah

terakreditasi.


Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam

pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan

PKRT yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sarana pemegang izin edar

terhadap pengawasan internal produk yang diedarkannya dengan cara

mewajibkan melakukan sampling secara berkala dan melaporkan hasil uji

produknya ke Kementerian Kesehatan RI.

b. Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor terus menerus agar meningkatkan

kemampuan laboratorium untuk pengujian sampel alkes dan/atau PKRT.

c. Melakukan monitoring terhadap implementasi e-watch alkes, sehingga

laporan atas KTD (Kejadian tidak Diinginkan) dari alat kesehatan dapat

ditindaklanjuti.

d. Perlu diberlakukan persyaratan SNI sebagai salah satu syarat dalam

pendaftaran alkes dan PKRT tertentu sehingga laboratorium dapat

meningkatkan kapasitas pengujian.

Tabel6.DatahasilpemeriksaansampleAlatKesehatanyangdiujiTahun2020

SAMPLE JUMLAHSAMPLE

HASILUJI %

MS TMS MS TMS

ALKES 12 12 0 100 0

Pelaksanaan sampling untuk tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan

anggaran APBD, karena untuk anggaran APBN terjadi efisiensi yang

disebabkan oleh pandemic Covid-19.

17

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Namun pada tahun 2020 ini terjadi

Pandemi Covid-19 yang berdampak beberapa kegiatan yang telah

dicantumkan pada perjanjian kinerja tidak dapat dilaksanakan,

namun tetap saja kami sampaikan Perjanjian Kinerja Pengelola

Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 dapat dilihat

pada gambar dibawah ini.

18

19

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi

Tahun Anggaran 2020

20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes

dan PKRT Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

penetapan Kinerja dengan realisasinya, tingkat capaian kinerja kedua

seksi pada Tahun 2020 sebagian besar tidak terealisasi dikarenakan

terjadinya efisiensi anggaran akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak

beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana, sehingga target pada indikator

sesuai perjanjian kerja awal tidak sesuai. Tingkat capaian target kinerja

pada tahun 2020 program kefarmasian dan alat kesehatan di Provinsi

Jambi setelah penyesuaian terhadap efisiensi prdapat diilustrasikan

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2020

No. SasaranKegiatan IndikatorKinerja TargetKinerja RealisasiKinerja

1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

42 Fasyankes 42 Fasyankes

2 Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang melaksanakan program tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan dengan baik.

1 Provinsi 1 Provinsi

21

3 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi

11 Kab/Kota 11 Kab/Kota

4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tuga steknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan.

Jumlah layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

1 Provinsi 1 Provinsi

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian.

Indikator Kinerja Program adalah Fasyankes yang mempu dalam

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.

Kegiatan dalam Program terdiri dari :

a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas

dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit.


Evaluasi Penggunaan Obat (Drug Utilization Review/DUR)

direkomendasikan oleh WHO sebagai salah satu persyaratan

pendukung dalam pelaksanaan Universal Health coverage dalam

rangka menjamin akses obat dalam Pelayanan kesehatan.Pelaksanaan

Review Penggunaan Obat merupakan bagian dari kendali mutu

kendali biaya obat Pelayanan kesehatan sehingga diketahui pola dan

trend penggunaan obat hingga pengeluaran obat dan alat kesehatan

dalam rangka meningkatkan akses obat dalam Pelayanan kesehatan.

Indikator Penggunaan Obat Rasional berada dibawah tanggung jawab

Direktorat Pelayanan Kefarmasian dan di Provinsi dibawah tanggung

22

jawab program pelayanan kefarmasian, salah satu kegiatannya adalah

evaluasi penggunaan obat sesuai Fornas yang pada tahun 2020 target

evaluasi penggunaan obat sesuai Fornas di RS sebesar 80% dengan

realisasi sebesar

Tabel 8 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Evaluasi

Penggunaan Obat sesuai Fornas Tahun 2020


Realisasi 2020

Capaian 2020

Persentase Evaluasi penggunaan obat sesuai Fornas

80% 75.18% 93.96%

Hasil dari Pemantauan dan Evaluasi v Berfungsi sebagai salah satu alat pengawasan dan

pengendalian dalam manajemen pengelolaan obat dan

pelayanan farmasi .

v Digunakan sebagai dasar pembinaan dan bimbingan pelaksana

pengobatan agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan

keterampilan mereka dalam rangka penggunaan obat yang

rasional.

v Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi saat

pelayanan Pemantauan dan Evaluasi terhadap penggunaan

antibiotik di Rumah Sakit

v Untuk mengukur tingkat keberhasilan Penggunaan Obat sesuai

dengan FORNAS di Faskes

v Untuk Provinsi Jambi ternyata DU 90 % di Instalasi Farmasi

Rumah Sakit Kab/kota rata – rata lebih kurang dari 12%.

v Dari evaluasi ini diharapkan Instalasi Farmasi Rumah Sakit bisa

mengevaluasi lagi penggunaan Obat, sehingga dapat

dicapainya penggunaan obat yang cost efective.

23

Data keseluruhan Rumah Sakit dapat dilihat pada grafik dibawah

ini.

Grafik 2. Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Evaluasi Penerapan

Obat Fornas Tahun 2020

Permasalahan:

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian

indikator kinerja kegiatan evaluasi penggunaan obat sesuai fornas

yaitu:

a. Masih belum terpenuhinya beberapa item obat yang dibutuhkan

dalam FORNAS, sehingga beberapa Rumah Sakit menyediakan

obat diluar FORNAS

b. Tidak terpenuhinya beberapa vitamin yang dibutuhkan di dalam

FORNAS, terutama Vitamin C inj, Vitamin D dan Vitamin E yang

dibutuhkan terutama untuk pasien Covid 19.

24

c. Beberapa obat E-Catalog Sulit didapat serta nama obat lain yang

sama tidak disebutkan dalam FORNAS, sehingga beberapa RS

melaporkan obat yang tidak sesuai dari FORNAS.

d. Kurangnya koordinasi KFT RS dalam perencanaan obat, serta

terjadinya kasus Covid-19 yang menyebabkan beberapa RS

mengadakan obat tidak sesuai dengan FORNAS


Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam

pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penerapan obat

sesuai FORNAS sebagai berikut:

a. Formularium Nasional (Fornas) yang digunakan sebagai acuan

wajib bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan obat yang

tepat, paling efficacious, dan aman, dengan harga yang

terjangkau serta mendorong penggunaan obat secara rasional

untuk mewujudkan patient safety dalam pelaksanaan Program

JKN

b. Dengan Penerapan Fornas sebagai kendali mutu dan kendali

biaya maka pelayanann kesehatan menjadi lebih bermutu

dengan belanja obat yang terkendali (cost effective); pelayanan

kesehatan kepada masyarakat makin efektif dan efisien; dan

memudahkan perencanaan dan penyediaan obat di seluruh

fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

c. Fornas bersifat dinamis sehingga perlu direview secara berkala

untuk mengakomodir dinamika yang terjadi dalam

perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pasien

d. Penggunaan Obat di era JKN akan lebih terkendali dengan

adanya Fornas sebagai salah satu sistem Kendali Mutu dan

Kendali Biaya.

25

Gambar 5. Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan Meningkatkan

kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis

Farmakoekonomi di Rumah Sakit Tahun 2020

b. Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan

Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di

Kabupaten Kota Provinsi.

Hasil Kegiatan :

Pada Kegiatan ini hanya terlaksana Evaluasi Pelaksanaan Gema

Cermat dan Optimalisasi AoC, Karena sebagian kegiatan tidak

dapat dilaksanakan karena terkendala Covid-19 sehingga terjadi

efisiensi kegiatan.

26

Tabel 9. Capaian Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Gema Cermat

Provinsi Jambi Tahun 2020

Data Capaian Indikator Keberhasilan pada Gema Cermat

• Indikator cakupan wilayah yang telah melaksanakan kegiatan

GeMa CerMat di Provinsi Jambi sudah mencapai 10 Kab/Kota

dari target 11 Kab/Kota

• Indikator cakupan tenaga kesehatan (Apoteker) yang telah

mengikuti pembekalan AoC GeMa CerMat sebesar 339 orang

• Indikator cakupan masyarakat yang telah mengikuti edukasi

melalui gema cermat sebesar 4.709 orang

27

Gambar 6. Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi AoC

dalam rangka mendukung Germas Tahun 2020

2. Program Peningkatan Tata Kelola Obat Publik

Indikator Kinerja Program adalah Dinas Kesehatan Provinsi

dan Kab/Kab yang melaksanakan Program Tata Kelola Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Pada Tahun 2020 Program Peningkatan tata kelola obat public juga

mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu terjadi

efisiensi akibat dari Covid-19 sehingga hanya dapat dilaksanakan satu

kegiatan yaitu :

Workshop E-Monev katalog dalam mendukung perencanaan

Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan dengan hasil

kegiatan yaitu :

a. Kepatuhan menyerahkan RKO dan akurasinya dengan solusi

Meningkatkan kepatuhan menyerahkan rencana kebutuhan obat (RKO)

dan keakuratannya. Tahun 2019 ada pengaturan kewajiban

menyerahkan RKO yg dikaitkan dg sanksi.

28

b. Belum adanya akses e-purchasing bagi faskes swasta dengan solusi

Akses e-purchasing diberikan kepada faskes swasta sejak Maret 2018

c. Penyedia tidak merespons atau tidak memenuhi pemesanan dengan

solusi Pengadaan dilakukan dengan cara lain sesuai Perpres Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

d. Obat yang akan diadakan tidak tayang di e-katalog dengan solusi

Pengadaan dilakukan dengan cara lain sesuai Perpres Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

e. Kewajiban satker/faskes dalam hal pembayaran belum diselesaikan

dengan solusi Kewajiban satker/faskes dalam hal pembayaran kepada

distributor segera diselesaikan, sehingga otomatis pemesanan

berikutnya tetap dapat dilayani.

f. Permasalahan dalam proses realisasi DAK di Dinkes Kab/Kota dengan

solusi pengadaan dilakukan di awal tahun

g. Persyaratan minimal order dari penyedia dengan solusi pemesanan

dilayani oleh penyedia dengan kelipatan pembelian yg sudah tercantum

di e-Katalog

h. Implementasi e-Monev belum optimal solusi yang dilakukan sosialisasi

(Pusat, Dinkes: APBD, Dekon, BPJS)

29

Gambar 7. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Workshop E-Monev

katalog dalam mendukung perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan

SIPNAP untuk unit layanan.

3. Program Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Indikator kinerja Program adalah Sarana Produksi dan

Distribusi sediaan farmasi dan pengamanan pangan yang

dibina.

Kegiatan dalam Program terdiri dari :

Pembinaan sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. PBF Pusat dan PBF Cabang yang ada di Provinsi Jambi agar

dapat menerapkan perizinan sesuai dengan PP Nomor 24 tahun

2019, Permenkes No 26 Tahun 2019 dan PERKA BPOM No.22

Tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Ketua GP Farmasi dan Organisasi Profesi kefarmasian agar

dapat menyampaikan kepada pelaku usaha (Pedagang Besar

Farmasi) dan Apoteker Penanggung Jawab untuk mendapatkan

Sertifikat CDOB dan wajib menerapkan CDOB di PBF.

30

3. PBF Pusat dan PBF Cabang yang ada di Provinsi Jambi agar dapat mengirmkan laporannya melalui sistem pelaporan e report PBF sesuai dengan format terbaru.

4. PBF yang belum melakukan pemutakhiran data di harapkan segera melakukan pemutakhiran data melalui Aplikasi e licencing.

5. PBF yang masih masih mempunyai izin cabang PBF diharapkan segera melakukan penyesuaian izin sesuai dengan Permenkes No. 26 Tahun 2019 berupa Sertifikat Distribusi Pusat dan Cabang.

Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan sarana produksi dan distribusi

kefarmasian Tahun 2020

4. Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Kinerja adalah Layanan perencanaan, konsolidasi

dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya.

Kegiatan yang dapat terlaksana antara lain :

Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Hasil yang ingin dicapai :

31

Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun

2020 RAKONAS mengangkat tema Penguatan Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Guna Mendukung Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan

untuk Mewujudkan SDM Unggul, yang memperoleh hasil rangkuman

sebagai berikut :

a. Prioritas kesehatan yang harus diselesaikan yaitu penurunan stunting,

Angka Kematian Ibu dan Bayi, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional,

Penguatan Pelayanan Kesehatan, serta Pemenuhan Ketersediaan Obat

dan Pemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri. Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan berperan dalam penyelesaian prioritas kesehatan

tersebut melalui jaminan akses terhadap sediaan farmasi dan alat

kesehatan serta mendorong kemandirian dan pemanfaatan alat

kesehatan di dalam negeri.

b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan meningkatkan upaya

promotif preventif yang didukung dengan inovasi dan pemanfaatan

teknologi merupakan upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

c. Unsur pusat dan daerah perlu memberikan dukungan penuh untuk

meningkatkan efektivitas pencapaian indikator kefarmasian dan alkes,

dimana Ditjen Farmalkes selaku unsur pusat akan memperkuat

pengaturan, pembinaan dan pengawasan.

d. Kolaborasi antar profesi kesehatan merupakan salah satu strategi dalam

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien dan

perlunya penguatan peran Apoteker dalam pelayanan kesehatan

khususnya dalam pelayanan farmasi klinik untuk meningkatkan

keselamatan pasien

e. Setiap daerah harus menggunakan OSS dalam pelayanan perizinan dan

sistem OSS akan terus dikembangkan untuk kemudahan berusaha serta

penyederhanaan perizinan.

f. Pemanfaatan Permendagri 90/2019 perlu dioptimalkan bagi penguatan

program kefarmasian dan alat kesehatan di daerah.

32

g. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 harus dipahami secara menyeluruh

dengan tatanan regulasi yang ada, dan tidak ada perubahan fungsi

pelayanan kefarmasian sebagaimana yang diatur dalam Pemenkes

Nomor 72 tahun 2016.

h. Kegiatan pengawasan pelaksanan DAK diarahkan untuk menjadi Quality

Assurance pelaksanaan DAK sehingga perlu dilakukan penguatan pada

tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan

pelaporan.

i. Dalam menghadapi wabah COVID-19, seluruh pihak harus meningkatkan

kesiapsiagaan. Pengelola program kefarmasian dan alat kesehatan di

pusat dan daerah harus menjaga ketahanan nasional melalui

pengelolaan ketersediaan serta pemenuhan kebutuhan obat, BMHP dan

reagen yang dibutuhkan. Selain itu perlu dilakukan inovasi untuk

memenuhi kebutuhan tersebut, penguatan komitmen, dan kolaborasi

Pusat dan Daerah dalam upaya jaminan akses obat, BMHP dan reagen

bagi kewaspadaan terhadap wabah COVID-19.

Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinkes Provinsi dan Dinkes

Kabupaten/Kota akan mewujudkan jaminan akses terhadap sediaan farmasi

dan alat kesehatan dalam pembangunan kesehatan nasional, dan

mendukung pemanfaatan alat kesehatan di dalam negeri, bagi upaya

preventif dan promotif kesehatan melalui:

a. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pendanaan di pusat dan daerah

untuk pembiayaan kesehatan, khususnya obat dan BMHP di Puskesmas,

dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia,

termasuk DAK.

b. Mendukung penguatan sistem manajemen tata kelola obat dengan

mewujudkan sistem tata kelola obat berbasis digital serta manajemen

mutu Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota.

c. Penguatan pembinaan dan pengawasan bidang kefarmasian dan alat

kesehatan, salah satunya melalui penguatan SDM pengawasan.

33

d. Meningkatkan pengawasan implementasi regulasi kewajiban

penggunaan alat kesehatan dalam negeri serta melakukan

promosi/pameran produk alkes dalam negeri.

e. Meningkatkan kemudahan berusaha dengan mendorong pelayanan

publik yang efisien dan ramah investasi, termasuk dengan melakukan

simplifikasi regulasi di pusat dan daerah.

f. Mengambil peran aktif dalam upaya promotif preventif kesehatan,

melalui pemberdayaan masyarakat, deteksi dini faktor resiko, serta

upaya-upaya lain sejalan dengan pencapaian SPM bidang kesehatan

dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

g. Memanfaatkan dan mengimplementasikan regulasi perencanaan

penganggaran, serta regulasi teknis untuk mendukung

terselenggaranya jaminan akses sediaan farmasi dan alkes di pusat dan

daerah, termasuk meneliti dan menyampaikan masukan bagi

perbaikannya.

Gambar 9. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi

Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2020 di

Provinsi Pekanbaru

34

B. REALISASI ANGGARAN

Rincian Kegiatan, keluaran, jumlah dana, dan realisasi anggaran Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Dana Dekonsentrasi TA 2020

Tabel 9

Rincian Kegiatan, Keluaran, Jumlah Dana dan Realisasi Tahun Anggaran 2020

NO PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN DANA (Rp) REALISASI KEUANGAN

KEUANGAN (Rp) %

PROGRAM

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1 Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit

Dihasilkannya Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

73.032.000 73.029.500 99.99%

2

Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) di Kab/Kota

Evaluasi Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) di Kab/Kota

Dihasilkannya Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

56.574.000 56.574.000 100%

3

Melaksanakan pendampingan Implementasi E-Monev Katalog dalam mendukung perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan

Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan program tata kelola obat publik dan perbekkes

120.962.000 120.957.850 99.99%

35

Persentase capaian anggaran dengan dana Dekonsentrasi pada tahun

2020 diketahui sebesar 99.54% dengan jumlah alokasi sebesar Rp.

423.494.000 (Empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan

puluh empat ribu rupiah). Realisasi tahun anggaran 2020 sebesar

Rp.421.539.921 (Empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh

Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah alokasi

anggaran tahun 2020 berkurang sebesar sekitar 70% dari alokasi awal

sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah disepakati. Hal

ini dikarenakan terjadinya efisiensi akibat pandemic Covid-19, Namun

Indikator Kinerja utama program kefarmasian dan alkes sudah terlaksana

dengan baik dan tepat waktu.

4

Pembinaan sarana produksi dan distribusi kefarmasian

Sarana produksi dan distribusi yang dibina

41.257.000 41.252.500 99.99%

5

Melaksanakan rapat koordinasi nasional program kefarmasian dan alat kesehatan

Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

54.985.000 54.574.871 99.25%

6

Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi program kefarmasian dan alat kesehatan

Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

76.684.000 75.151.200 98%

TOTAL Rp. 423.494.000 Rp. 421.539.921 99.54%

36

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Jambi Satker

109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Tahun 2020 disusun sebagai

wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis

yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Satker

109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang pelaksanaannya oleh Seksi

Kefarmasian dan Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam

dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Meskipun dalam hal

ini pelaksanaan kegiatan banyak yang tidak dapat dilakukan sesuai

perencanaan sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19, namun beberapa

kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun ini telah berjalan sebagaimana

mestinya. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Jambi telah cukup berhasil melaksanakan keseluruhan Program serta telah

merealisasikan beberapa target yang telah ditetapkan di dalam dokumen

perubahan.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan

kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga

pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih

efektif dan efisien serta dengan harapan segera berakhirnya Pandemic Covid-

19 yang terjadi hampir diseluruh dunia. Laporan Kinerja Program Kefarmasian

37

dan Alat Kesehatan Jambi Satker 109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja bagi yang

membutuhkan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan

berbagai kebijakan yang diperlukan.

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (109003) DANA … · 2021. 2. 11. · Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta