Upload
trancong
View
239
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Biro Perencanaan dan KLN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015
Disampaikan pada: Penyusunan RKA Ditjen Pendidikan Menengah 2015
26 Agustus 2014
Outline
1
2
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015
2
3 REVIEW KE PAGU INDIKATIF KE PAGU ANGGARAN 2015
4 PENELITIAN DAN REVIEU RKA-KL PAGU ANGGARAN 2015
PENGANTAR
3
4
Komponen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
1 LHP atas Laporan Keuangan (memuat Opini)
2
LHP atas Sistem Pengendalian Intern (memberikan keyakinan yang memadai tentang keamanan aset, ditaatinya peraturan perundangan, dan dicapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif, serta keandalan Laporan Keuangan)
3.
LHP atas Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan (pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, kecurangan, serta ketidak patuhan yg berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK)
BPK juga mengeluarkan LHP untuk masing-masing KL termasuk untuk Kemendikbud dengan komponen yang sama
5
Profil Keuangan Kemendikbud dalam Keuangan Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2013
Parameter Pemerintah Pusat (Triliun Rupiah)
Kemendikbud (Triliun Rupiah)
%
Nilai Aset 3.567,58 116,58 3,27%
Anggaran Belanja 1.726,19 82,34 4,77%
Bantuan Sosial 95,05 32,59* 34,29%
Jumlah Satker 40.430 satker 447 satker 1,11%
Bansos Kemendikbud meliputi: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); Ruang Kelas Baru (RKB); Rehab ruang kelas rusak; Beasiswa, Bantuan siswa/mahasiswa miskin; berbagai tunjangan guru
6
Opini BPK-RI atas LKPP dan LK K/L
OPINI Jumlah K/L
2009 2010 2011 2012 2013
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 42 50 61 62 65
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 24 25 17 22 19
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 7 2 2 3 2
Tidak Wajar (TW) - - - - -
2009
WDP
2010
WDP
2011
WDP
2012
WDP
2013
WDP
2009
WDP
2010
TMP
2011
TMP
2012
WDP
2013
WTP
Opini BPK atas LKPP
Opini BPK atas LK Kemendikbud
7
No No. Temuan Uraian Nilai Temuan
LKPP (Milyar Rp)
Kemendikbud
Nilai (Milyar Rp)
% Tindak Lanjut
2 Pendapatan dan Hibah
1 2.8 huruf a.1)
Proses untuk mendapat pengesahan Kemkeu oleh Satket Kemendikbud tentang Penerimaan hibah langsung belum selesai
2.689,4 7,7 0.29 Dalam Proses
3 Belanja
2 3.2 huruf b Dana bansos mengendap direkening penampungan Kl
682,8 109,8 16.08 Selesai
3 3.2 huruf d.2) Pertanggungjawaban penggunaan dana oleh sekolah-sekolah belum selesai.
2.193,9 1.916,9 87.42 Dalam Proses
4 Aset
4 4.4 huruf f Aset tetap belum didukung dokumen kepemilikan
6.382,2 249,7 3.91 0
Jumlah 11,947,5 2,284,1 19.12
Temuan Pengendalian Intern LKPP 2013
8
No No. Temuan Uraian Nilai Temuan
LKPP (milyar Rp)
Kemendikbud Nilai
(milyar Rp) % Tindak Lanjut
1 Pendapatan Negara dan Hibah
1 1.4 huruf a PNBP yang terlambat atau belum setor 206,51 97,65 47.29 Selesai
2 1.4 huruf d PNBP yang digunakan langsung 166,47 59,90 35.99 Dalam Proses
2 Belanja
3 2.1 huruf d 1) Kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai spesifikasi atas belanja modal.
109,34 2,13 1.95 Dalam Proses
4 2.1 huruf d 5)
Terdapat pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka pada belanja modal
15,35 5,45 35.55 Dalam Proses
5 2.1 huruf d 6) Terdapat kelebihan bayar belanja modal 56,71 1,13 2.01 Dalam Proses
6 2.1 huruf e Denda keterlambatan belanja modal 35,73 10,53 29.48 Dalam Proses
7 2.1 huruf h
Penyimpangan biaya perjalanan dinas berupa nama dan nomor tiket tidak sesuai manivest
2,67 2,35 88.29 Dalam Proses
Jumlah 592,80 179,18 30.23
Temuan tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Pagu dan Realisasi Anggaran 2009-2013
9
No Tahun Pagu Realisasi %
1 2009 63,461,639,146,000 59,627,019,117,172 93.96%
2 2010 64,085,982,585,000 59,459,590,006,586 92.78%
3 2011 69,218,286,573,000 61,227,298,236,750 88.46%
4 2012 78,828,566,744,000 67,854,802,031,958 86.08%
5 2013 82,349,705,415,000 71,825,755,199,734 87.22%
59,62 59,46 61,23 67,85 71,83
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2009 2010 2011 2012 2013
Pagu
Realisasi
rupiah
Jumlah Satker per Eselon I Kemendikbud
KP KD DK TP JML KP KD DK TP JML
01 2301 SEKRETARIAT JENDERAL 29 13 - - 42 29 13 - - 42
02 2302 INSPEKTORAT JENDERAL 1 - - - 1 1 - - - 1
03 2303 DITJEN PENDIDIKAN DASAR 5 - 33 - 38 5 - 33 - 38
04 2304 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI 5 110 - - 115 5 116 - - 121
05 2305 DITJEN PAUDNI 5 8 33 - 46 5 8 33 - 46
06 2311 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 - - - 1 1 - - - 1
07 2312 DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH 5 - 33 - 38 5 - 33 - 38
08 2313 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 1 30 - - 31 1 30 - - 31
09 2314BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 5 44 - - 49 5 44 - - 49
10 2315 DITJEN KEBUDAYAAN 6 31 - 19 56 6 31 - 19 56
63 236 99 19 417 63 242 99 19 423 J U M L A H
TAHUN 2014NO
URUT
KODE
UNITUNIT UTAMA
TAHUN 2013
Penambahan satker pada Ditjen Pendidikan Tinggi adalah Penegerian PTS:
1. Universitas Teuku Umar Aceh
2. Universitas 19 November Kolaka
3. Politeknik Tana Laut
4. Politeknik Ketapang
5. Universitas Tidar, Magelang
6. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
Capaian Sasaran RPJMN 2010-2014
11
No Indikator Status Awal
(2009)
Capaian 2013*
Target 2014
Target RPJMN 2014
Status 2010 2011 2012
1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
7,70 7,92 7,94 8,01 8,15 8,25 8,25
2 Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas
5,30 4,70 4,30 4,26 4,03 3,83 4,20
3 APM SD/SDLB/MI/Paket A 95,23 95,41 95,55 95,75 95,80 96,00 96,00
4 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 74,52 75,64 77,77 78,80 80,00 81,90 76,00
5 APK SMA/SMK/MA/Paket C 69,60 70,53 76,50 78,70 82,00 85,00 85,00
6 APK PT Usia 19-23 tahun 21,60 26,30 27,10 27,90 29,87 30,00 30,00
Semua indikator utama Pendidikan dalam RPJMN on-track/tercapai/melebihi target
= on track
CAPAIAN RPJMN 2010-2014: PENDIDIKAN
= tercapai /melebihi target Target RKP 2014
*) capaian sementara
12
No Indikator Capaian (per tahun)
2013* Target 2014
Status 2010 2011 2012
1 Jumlah museum yang direvitalisasi. 6 30 7 10 31 1
2 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 3.752 3.758 6.635 8.470 7.700
3 Jumlah penelitian bidang arkeologi 144 155 148 140 148
4 Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan .
13 21 13 22 13
5 Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya.
25 252 377 500 600
6 Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai
20 259 65 141 150
7 Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah 2 2 2 2 2
8 Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya 25 25 25 845 975
9
Jumlah film/video/ iklan lulus sensor 40.000 42.000 44.000 45.000 55.000
10 Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya --- --- 951 2.400 3.200
11 Jumlah fasilitasi film yang berkarakter --- --- 20 35 45
CAPAIAN RPJMN 2010-2014: KEBUDAYAAN
Target RKP 2014 = on track = melebihi target
*) capaian sementara
13
Capaian Instruksi Presiden (Inpres)
14
CAPAIAN INPRES PERCEPATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2013
Inpres Jumlah Rencana Aksi
Capaian
Inpres 1/2010: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
7
Inpres 3/2010: Program Pembangunan yang Berkeadilan
4
Inpres 14/2011: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011
21
Inpres XX/2011 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012
22
Inpres XX/2013 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2013
34
JUMLAH 88
13 3
80 -100 % < 80%
18 2
4
7
28
15
1
>100 %
5
70 6 12
1
6
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD
16 16
1
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” (UUD 1945 pasal 31 ayat 4)
KETEPATAN PERENCANAAN
KETEPATAN ALOKASI
KETEPATAN PENGGUNAAN
Permasalahan anggaran pendidikan bukan pada jumlah yang harus disediakan, namun pada ketepatan pengelolaan (termasuk pengalokasian anggaran)
KETEPATAN MONEV
Penganggaran di Kemendikbud dan K/L penyelenggara fungsi pendidikan menggunakan paradigma performance based budgeting dengan orientasi output dan outcome
17
Ketepatan Pengelolaan
Tingkat Kementerian
Paradigma Perencanaan: Sinergi Top-Down dan Buttom Up
Usulan Kebijakan
nasional
Tingkat Unit Utama
Usulan
Kebijakan
nasional
Tingkat Prov/Kab/Kota
•Sasaran RPJMN •Sasaran Renstra • Inpres •Kontrak Kinerja Menteri
Penjabaran kebijakan nasional ke dalam sasaran program dan penetapan lokasi
• Usulan Keg. Prioritas sebagai penjabaran kebijakan nasional
• Kegiatan Pendukung untuk menyukseskan pencapaian sasaran
• Penyelarasan keg.prioritas nasional dengan usulan daerah
• Usulan pendanaan • Usulan spesifik daerah • Usulan sasaran dan lokasi
Peningkatan efisiensi dan efektivitas di setiap tingkatan harus menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Kemendikbud setiap tahun
Musrenbangda & Musrenbang-Prov
Rembuknas & MusrenbangNas
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome
Apa yang ingin dirubah DAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Apa yang ingin dicapai OUTCOME
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani
(jasa)
OUTPUT
Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang
diinginkan Apa yang dikerjakan AKTIFITAS
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan
output
Apa yang digunakan dalam bekerja
INPUT
Met
od
e P
enyu
sun
an
Kerangka Manajemen Kerja
19
Met
od
e P
ela
ksa
na
an
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
OUTPUT
SUB-OUTPUT
KOMPONEN INPUT
SUB-KOMPONEN INPUT
AKUN
KEMENTERIAN
ESELON 1
ESELON 2
SATKER
Keterkaitan Struktur Organisasi dan Struktur RKA-KL
Struktur Organisasi Struktur RKAKL
barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
ukuran ketercapaian program (kinerja Eselon I)
ukuran ketercapaian kegiatan (kinerja eselon II)
tahapan/proses pencapaian output
rincian kebutuhan belanja
ukuran kinerja kementerian
Perhitungan Indek Efektifitas (Keterkaitan x Efisiensi)
…memastikan anggaran dialokasikan secara terukur, efisien, efektif dan akuntabel …
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM (IKU)
KEGIATAN (IKK)
OUTPUT/SUBOUTPUT
KOMPONEN INPUT
AKUN
Komponen Utama
Komponen Pendukung
21 IKP : Indikator Kinerja Program (eselon 1) IKK : Indikator Kinerja Kegiatan (eselon 2)
56
145
620
4.000
25.000
76.000
lines
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Pagu Indikatif(Februari)
Musrenbang(april)
Pagu Anggaran(Mei)
Pidato Presiden/Nota Keuangan
(Agustus)
Alokasi Anggaran(Oktober)
UU APBN(November)
Januari-April Mei-Agustus September-Desember
Evaluasi Renja T-1
Rembuknas
RKT
Bahan Masukan RKP
Renja
Trilateral
Meeting RKA
Raker dg DPR I
Penelaahan DJA I
Penyusunan RABPP
Raker dengan DPR II
Penelaahan DJA II
Penyusunan DNA
Pengesahan DIPA
Bahan Pidato Presiden & RBNK
Penelaahan Renja Penelaahan RKA I Penelaahan RKA Final
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
PAGU INDIKATIF(MARET)
PAGU SEMENTARA(Juni/Juli)
PAGU DEFINITIF(Sep/Oktober)
Sesuai PP 90 tahun 2011 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran K/L
PAGU ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (2/4) IV
Pagu Indikatif(Februari)
Musrenbang(april)
Pagu Anggaran(Mei)
Pidato Presiden/Nota Keuangan
(Agustus)
Alokasi Anggaran(Oktober)
UU APBN(November)
Januari-April Mei-Agustus September-Desember
Evaluasi Renja T-1
Rembuknas
RKT
Bahan Masukan RKP
Renja
Trilateral
Meeting RKA
Raker dg DPR I
Penelaahan DJA I
Penyusunan RABPP
Raker dengan DPR II
Penelaahan DJA II
Penyusunan DNA
Pengesahan DIPA
Bahan Pidato Presiden & RBNK
Penelaahan Renja Penelaahan RKA I Penelaahan RKA Final
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Penyusunan Pagu Indikatif
NOMOR 94/PMK.02/2013
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (3/4) IV
Penyusunan Pagu Anggaran Pagu Indikatif(Februari)
Musrenbang(april)
Pagu Anggaran(Mei)
Pidato Presiden/Nota Keuangan
(Agustus)
Alokasi Anggaran(Oktober)
UU APBN(November)
Januari-April Mei-Agustus September-Desember
Evaluasi Renja T-1
Rembuknas
RKT
Bahan Masukan RKP
Renja
Trilateral
Meeting RKA
Raker dg DPR I
Penelaahan DJA I
Penyusunan RABPP
Raker dengan DPR II
Penelaahan DJA II
Penyusunan DNA
Pengesahan DIPA
Bahan Pidato Presiden & RBNK
Penelaahan Renja Penelaahan RKA I Penelaahan RKA Final
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pagu Indikatif(Februari)
Musrenbang(april)
Pagu Anggaran(Mei)
Pidato Presiden/Nota Keuangan
(Agustus)
Alokasi Anggaran(Oktober)
UU APBN(November)
Januari-April Mei-Agustus September-Desember
Evaluasi Renja T-1
Rembuknas
RKT
Bahan Masukan RKP
Renja
Trilateral
Meeting RKA
Raker dg DPR I
Penelaahan DJA I
Penyusunan RABPP
Raker dengan DPR II
Penelaahan DJA II
Penyusunan DNA
Pengesahan DIPA
Bahan Pidato Presiden & RBNK
Penelaahan Renja Penelaahan RKA I Penelaahan RKA Final
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
NOMOR 94/PMK.02/2013
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (4/4) IV
Pagu Indikatif(Februari)
Musrenbang(april)
Pagu Anggaran(Mei)
Pidato Presiden/Nota Keuangan
(Agustus)
Alokasi Anggaran(Oktober)
UU APBN(November)
Januari-April Mei-Agustus September-Desember
Evaluasi Renja T-1
Rembuknas
RKT
Bahan Masukan RKP
Renja
Trilateral
Meeting RKA
Raker dg DPR I
Penelaahan DJA I
Penyusunan RABPP
Raker dengan DPR II
Penelaahan DJA II
Penyusunan DNA
Pengesahan DIPA
Bahan Pidato Presiden & RBNK
Penelaahan Renja Penelaahan RKA I Penelaahan RKA Final
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
NOMOR 94/PMK.02/20123
Pengendalian Perencanaan dan Penganggaran V
No Tujuan Parameter Acuan
1 Kualitas Pembelanjaan 1.Struktur Anggaran 2.Porsi anggaran kegiatan prioritas 3.Pemenuhan belanja mengikat,
PHLN, dan PNBP
1.Renstra 2.Pagu K/L
2 Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi
1.Kesesuaian BAS 2.Kesesuaian dengan standar biaya
1.PMK ttg BAS 2.PMK ttg SBU & SBK 3.PMK RKAKL
3 Kepatuhan terhadap Administrasi Perencanaan &Penganggaran
1.Kesesuaian dengan pengesahan DPR
2.Kelengkapan dokumen pendukung
1.Lembar Pengesahan Anggaran oleh DPR
2.PMK RKAKL
Parameter yang digunakan dalam mencapai tujuan di atas dijabarkan pada tabel berikut:
Proses pengendalian perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan tujuan menjamin: a) meningkatnya kualitas pembelanjaan (quality spending) anggaran kementerian; b) kepatutan (compliance) terhadap standar akuntansi keuangan negara ; dan c) kepatutan terhadap aturan administrasi perencanaan dan penganggaran.
No Tahapan Waktu Fokus Acuan
1 Penyusunan Renja
April 1.Struktur Anggaran 2.Porsi anggaran kegiatan prioritas 3.Pemenuhan belanja mengikat,
PHLN, dan PNBP
1.Renstra 2.Pagu Indikatif
2 Penyusunan RKAKL
Juli - Agustus
1.Porsi anggaran kegiatan prioritas 2.Kesepakatan DPR 3.Kesesuaian BAS dan standar biaya
1.Pagu Anggaran 2.Nota Keuangan 3.Lembar Kesepakatan
DPR 4.PMK
3 Finalisasi RKAKL
Oktober 1.Porsi anggaran kegiatan prioritas 2.Kesesuaian dengan pengesahan
DPR 3.Kesesuaian BAS dan standar biaya 4.Kelengkapan dokumen
1.ALokasi Anggaran 2.Lembar Kesepakatan
DPR 3.PMK
Tahapan pengendalian Perencanaan & Penganggaran
RKA ESELON I
RKA SATUAN KERJA
RKA KEMDIKBUD
TELAAH UNIT UTAMA
TELAAH KEMDIKBUD
T
Y
T
Alur pengendalian Perencanaan & Penganggaran
Prosedur pengendalian perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang dilaksanakan berjenjang.
Pada tingkat unit utama (unit eselon I) seluruh masukan dari satuan kerja di bawahnya dievaluasi ditingkat eselon I.
Sekretariat unit utama berperan sebagai koordinator dalam proses evaluasi di Unit Eselon I.
Rancangan rencana kerja yang diajukan oleh unit utama merupakan dokumen usulan satuan kerja yang telah di evaluasi pada tingkat unit utama.
Y
2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015
29
Pentahapan RPJPN 2005-2025 (UU 17/2007)
RPJMN-I
(2005-2009) Menata kembali NKRI, menbangun Indonesia yang aman dan damai,
yang adil dan demokratis, dengan
tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN-II
(2009-2014) Memantapkan
penataan kembali NKRI, meningkatkan
kualitas SDM, membangun
kemampuan IPTEK, memperkuat daya
saing perekonomian
RPJMN-III
(2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis
pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta
kemampuan IPTEK.
RPJMN-IV
(2020-2024) Mewujudkan manusia
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif
...Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan…
TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024
Peningkatan Kapasitas & Modernisasi
Penguatan Pelayanan
Peningkatan Daya Saing Regional
Peningkatan Daya Saing
Internasional
30
31
Renstra KL
Renja KL
RKA-KL Rincian RAPBN
RPJM Nasional
RKP RAPBN APBN
RPJM Daerah
RKP Daerah
RAPBD APBD
Resntra SKPD
Renja SKPD
RKA- SKPD
Rincian APBD
RPJP Nasional
RPJP Daerah
UU No. 25/2004 Ttg SPPN UU No. 17/2003 Ttg KN
P U
S A
T
P E
M D
A
KOMPLEKSITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
2005 • Awal BOS •UU Guru dan
Dosen
2006 Sertifikasi Guru
2007 Tunjangan Profesi Guru
2008 WAJAR DIKDAS
9 Tahun tercapai
2009 20% APBN untuk pendidikan
2010 Reformasi Birokrasi
PP 66/2010 Beasiswa Bidikmisi
DPPN
2011 • Pendidikan Karakter • Integrasi Kebudayaan • Rehab SD-SMP • Sarjana Mengajar di 3T • Tari Saman diakui UNESCO
2012 Perbaikan Penyaluran BOS
Rintisan PMU UU-Dikti BOP-PTN
Subak diakui UNESCO Afirmasi
Pendidikan Papua Noken diakui UNESCO
2013 • Inisiasi PMU • Integrasi UN • Inisiasi Kurikulum 2013 • Akademi Komunitas •World Cultural Forum •UU Pendidikan Kedokteran 2004
2014
94,1 % APM SD/MI 95,5 95,7 95,8 96,0 96,5
112,5 % APK SD/MI 117,6 118,2 118,6 119,1 120,0
58,0 % APM SMP/MTs 77,7 78,8 79,4 80,0 82,5
81,2 % APK SMP/MTs 99,7 103,9 107,3 110,0 114,0
49,0 % APK SMA/SMK/MA 76,4 78,7 82,0 85,0 87.5
17,4 % APK PT 27,1 27,9 29,9 30,0 35,0
Target RPJMN/ Kontrak Kinerja Capaian baseline
Milestone 10 Tahun Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dan Sasaran 2015
• • • • •
• •
• • • •
2013*
2014 • PMU • Implementasi
Kurikulum 2013 secara Nasional •UU Keinsinyuran • Persiapan FBF
*) capaian sementara
Sasaran 2015
Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP 2015
1. Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata
2. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU)
3. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
4. Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal
6. Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan kurikulum 2013
7. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola manajemen pelayanan pendidikan
8. Meningkatkan pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi.
Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2015
2014 2015 Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode 2010-2014 ke periode 2015-2019.
1. Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal;
2. Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.
3. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB dan USB).
4. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, termasuk penyediaan BOPTN, ekspansi daya tampung (termasuk pendirian PTN baru dan pembangunan akademi komunitas).
5. Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan PTK.
6. Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru).
7. Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya.
8. Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan yang berbasis pada performance based budgeting dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
REVIEW (PENYESUAIAN) BASELINE TAHUNAN (RKP)
Penyiapan Data
Rekapitulasi Hasil Review
Baseline
Review Data RKA KL 2014
Penghitungan Tahun 2015
BASELINE RPJMN 2015-
2019
• Program, Kegiatan, Output
dan Komponen: Berlanjut Tidak Berlanjut
• Penyempurnaan Output • Identifikasi Komponen dan
Kelompok Biaya Komponen
• Alokasi Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang berlanjut dan baru;
• Volume target pada tingkat output; • Program, Kegiatan, Output dan
Komponen yang tidak berlanjut
Cara penghitungan • Biaya Operasional dan Non-Operasional; Dasar penghitungan: • Kebijakan dan Hasil Evaluasi; • Parameter dan Non Parameter yang digunakan; • Satuan Biaya. Penghitungan: • Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi
kegiatan • Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi
Output • Alokasi Output merupakan penjumlahan dari alokasi
komponen; • Alokasi Komponen merupakan hasil penghitungan
Volume Komponen x Harga Satuan x Inflasi
Penghitungan Tahun 2016-2019
Dasar penghitungan: • Rentang waktu Program dan Kegiatan; • Parameter dan non-parameter yang
digunakan; Penghitungan: • Alokasi Program merupakan
penjumlahan dari alokasi kegiatan • Alokasi Kegiatan merupakan
penjumlahan dari alokasi Output • Alokasi Output merupakan hasil
proyeksi berdasarkan volume target.
1. Data RKA-K/L 2014 2. Data TA 2013 3. Data Dukung Lainnya
1 2 3
4 5 35
Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama
36
No UNIT UTAMA APBN 2014 USULAN UNIT 2015 EXERCISE
BASELINE 2015*) PAGU INDIKATIF
2015 **)
1 SETJEN 1.441.562,3 4.630.153,1 4.119.463,5 3.657.027,0
2 ITJEN 205.000,0 228.236,9 205.278,3 200.034,0
3 DIKDAS 16.238.814,8 16.785.591,0 10.124.595,9 10.683.248,9
4 DIKTI 39.896.628,1 43.469.184,9 31.954.276,9 31.460.311,0
5 PAUDNI 2.338.034,5 5.825.651,9 2.300.614,6 2.304.611,0
6 BALITBANG 1.186.700,0 1.352.184,6 1.186.700,0 1.169.276,0
7 DIKMEN 14.881.960,0 23.269.825,9 13.290.032,6 13.199.082,0
8 BAHASA 359.531,8 429.049,1 319.018,9 314.308,0
9 BPSDMPK 2.930.045,1 6.457.004,0 2.758.955,4 3.256.285,0
10 KEBUDAYAAN 1.182.750,0 2.109.367,3 1.098.520,3 945.094,0
KEMDIKBUD 80.661.026,7 104.556.248,7 67.357.456,4 67.189.276,9
(juta rupiah)
*) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014 **) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014
3
REVIU PAGU ANGGARAN 2015
37
Postur Anggaran Pendidikan 2014 UU 23 Tahun 2013 ttg APBN 2014
Komponen Anggaran Pendidikan
2013 2014
APBN APBN-P RUU APBN Kesepakatan
Banggar (2 Okt 2013)
Koreksi Jumlah K/L
Setelah Penyesuaian
I. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat 117,776.7 126,238.9 132,660.3 129,879.6 129,879.6 130,279.6 a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 73,087.5 79,707.7 82,743.6 82,743.6 82,743.6 80,661.0 b. Kementerian Agama 37,325.5 38,767.5 42,882.3 42,882.3 42,882.3 42,566.9 c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 7,763.7 7,763.7 7,034.4 7,034.4 7,051.6 7,051.6
II. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah 214,072.3 214,096.1 238,503.6 238,619.5 238,619.5 238,619.5
i. DBH Migas Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan 847.3 898.2 856.7 982.5 982.5 982.5 ii. DAK Pendidikan 11,090.8 11,090.8 10,041.3 10,041.3 10,041.3 10,041.3
iii. Alokasi Anggaran Pendidikan di Dalam DAU 128,069.0 128,069.0 135,651.9 135,651.9 135,651.9 135,651.9
a. Non Gaji 15,915.4 15,915.4 13,656.4 13,648.8 13,648.8 13,648.8
b. Gaji 112,153.6 112,153.6 121,995.5 121,995.5 121,995.5 121,995.5
iv. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2,412.0 2,412.0 1,853.6 1,853.6 1,853.6 1,853.6 v. Tambahan DAU untuk Tunjangan Profesi Guru 43,057.8 43,057.8 60,540.7 60,540.7 60,540.7 60,540.7 vi. Dana Otsus Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan 3,733.7 3,733.7 4,096.9 4,094.6 4,094.6 4,094.6 vii. Dana Insentif Daerah 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8
viii. Bantuan Operasional Sekolah 23,446.9 23,446.9 24,074.7 24,074.7 24,074.7 24,074.7
III. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)
5,000.0 5,000.0 - - - -
IV. Total Anggaran Pendidikan 336,849.0 345,335.1 371,163.9 368,499.0 368,499.0 368,499.0 V. Total Belanja Negara 1,683,011.1 1,726,191.3 1,816,734.7 1,842,495.2 1,842,495.2 1,842,895.2
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN
Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Total Belanja Negara (%) 20.01 20.01 20.43 20.00 20.00 20.00
38
NO PROGRAM/ UNIT UTAMA PAGU
DEFINITIF 2014
PAGU INDIKATIF
2015
PAGU ANGGARAN
2015*
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal 2.338.034,5 2.304.611,0 2.304.611,0
2 Program Pendidikan Dasar 16.238.814,8 10.683.248,9 10.683.248,9
3 Program Pendidikan Menengah 14.881.960,0 13.199.082,0 13.227.215,0
4 Program Pendidikan Tinggi 39.896.628,1 31.460.311,0 31.460.311,0
5 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1.186.700,0 1.169.276,0 1.169.276,0
6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 359.531,8 314.308,0 314.308,0
7 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
2.930.045,1 3.256.285,0 3.256.285,0
8 Program Pelestarian Budaya 1.182.750,0 945.094,0 945.094,0
9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
205.000,0 200.034,0 200.034,0
10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1.441.562,3 3.657.027,0 3.657.027,0
TOTAL 80.661.026,7 67.189.276,9 67.217.409,8
(dalam juta Rp.)
PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD (KMK 278/KMK.02/2014)
39 *) sementara memenuhi baseline (kebutuhan mengikat dan dasar)
Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud Tahun 2015 tidak mengalami perubahan material dari status Pagu Indikatif 2015. Kenaikan 28 M adalah kenaikan PHLN di Dikmen.
Profil Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud 2015
A. Kegiatan ”Anggaran Mengikat” Rp Juta
Bantuan Siswa Miskin/Bidik Misi 7.580.127
Gaji & Operasional 15.748.234
PNBP 8.918.074
Tunjangan Guru 6.885.863
Tunjangan Dosen Non PNS 637.753
UN & AKREDITASI 804.662
Beasiswa Prestasi 303.843
BOP (PAUD, Kesetaraan) 1.059.262
BOPTN 3.000.000
BOS SM 8.720.024
Beasiswa Guru & Dosen 1.676.204
Sertifikasi Guru dan Dosen 250.000
PHLN 3.539.854
RMP PHLN 606.490
KLN 141.631
TOTAL 59.872.021
B. KEGIATAN Rp. Juta Wajar 9 Thn 1.063.008 Kurikulum 1.331.508 PMU 264.485 Penelitian 312.775 Budaya dan bahasa 922.458 Peningkatan Mutu PTK 1.054.457 Paudisasi dan PKH 444.053 Kompetisi dan Lomba 440.645
TOTAL 5.833.389
Pagu Anggaran 2015 Rp. 67,21 T
Rp 59,87 T
Rp 5,83 T
Rp 1,51 T
(Koordinasi, Monev, dan Pengawasan)
Mengikat 89,1%
Prioritas Nasional
8,6%
Manajemen (Non Gaji)
2,3%
40
Catatan: Belum semua kebutuhan anggaran mengikat terpenuhi dalam pagu indikatif 2015, antara lain sertifikasi dosen, tunjangan guru non PNS, BOS SM, beasiswa on going dosen, tunjangan dosen, dan beasiswa PPA/BBM.
• Hanya cukup untuk memenuhi sebagian baseline kebutuhan pembangunan pendidikan dan kebudayaan: – Gaji dan operasional – Beasiswa (BSM, Beasiswa guru dan dosen) – Tunjangan (Guru, Dosen) – Sertifikasi guru – Bantuan Operasional (BOP, BOS SM, BOPTN) – PNBP, PHLN
• Diperlukan tambahan pendanaan untuk melanjutkan program prioritas nasional/ inisiatif baru (Rp. 17,55 T) : – Peningkatan akses dan kualitas PAUD – Penuntasan Wajar 9 tahun – Pendidikan Menengah Universal – Penuntasan impementasi kurikulum 2013 di tahun 2015 – Perluasan daya tampung dan daya saing PT – Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta
peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya – Keberagaman Bahasa
CATATAN TERHADAP PAGU INDIKATIF 2015 KEMENDIKBUD
• Diperlukan kebijakan terobosan: : – Exit strategy BSM pengurangan jumlah penerima BSM secara gradual pada
setiap awal tahun ajaran baru mengikuti penurunan angka kemiskinan – Peningkatan unit cost BOS untuk menyesuaikan dengan inflasi dan untuk
penambahan pengadaan buku Kurikulum 2013 – Peningkatan efisiensi dan disiplin anggaran secara terus menerus – Penyederhanaan struktur output/outcome
CATATAN TERHADAP PAGU INDIKATIF 2015 KEMENDIKBUD
4
PENELITIAN dan REVIU RKA-KL PAGU ANGGARAN 2015
43
Pagu Anggaran 2015 Kemendikbud
Penelitian dan Reviu RKA-K/L 2015 Kemendikbud
• Penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Biro Perencanaan K/L
dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam
penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.
• Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh Itjen K/L dilakukan untuk
memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan
memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah
perencanaan penganggaran.
Fokus Rambu-Rambu Penelitian RKA-K/L oleh BPKLN
Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran difokuskan untuk meneliti: a. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja sesuai dengan sasaran
kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
c. Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
d. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran; &
e. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.
Fokus Rambu-Rambu Reviu RKA-K/L oleh Itjen
Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh Itjen K/L difokuskan pada: a. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran; b. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran
a.l: Penerapan SBM dan SBK; Penggunaan akun; Hal-hal yang dibatasi; Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN,
dan SBSN; Penganggaran BLU Kontrak tahun jamak; dan Pengalokasian anggaran (untuk pengadaan aset) yang akan diserahkan
menjadi penyertaan modal negara pada BUMN
c. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya;
d. Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.
FOKUS PENELITIAN BIRO PKLN
Fokus Penelitian Hal yang dilakukan Dokumen yang diperlukan
Konsistensi pencantuman sasaran kinerja sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
Petugas peneliti membandingkan sasaran kinerja Renja K/L dengan RKAKL Pagu pada level output
1. Renja Kemdikbud 2015 2. RKP 2015 (bisa di unduh di
laman Bappenas)
Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
Petugas meneliti apakah pagu yang ada dalam RKAKL Pagu anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam SE Pagu Anggaran 2015
1. RKA/Daftar Rincian Alokasi Anggaran per Program /Per Kegiatan/Per Satker yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Utama
2. RKAKL Pagu Anggaran 3. SE Pagu Anggaran 2015
Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
Petugas meneliti kesesuaian sumber dana dalam RKAKL Pagu Anggaran 2015 dengan sumber dana pada SE Pagu Anggaran 2015
Fokus Penelitian Biro PKLN
Fokus Penelitian Hal yang dilakukan Dokumen yang diperlukan
Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran;
Memastikan apakah ada pencantuman tematik APBN pada level keluaran
1. PMK Juksunlah RKAKL
Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.
1. Memastikan Dokumen administratif penyampaian RKAKL Pagu Anggaran 2015 lengkap
2. Memastikan TOR dan RAB yang diserahkan sesuai isinya dengan RKAKL
3. Memastikan kelengkapan TOR untuk setiap Output
4. Memastikan adanya RAB pada setiap ouput/sub ouput maupun komponen
5. Surat rekomendasi dari instansi lain yang diperlukan (PU, BPN dll)
1. RKAKL Pagu Anggaran 2. TOR 3. RAB
Kelengkapan Dokumen Reviu dan Penelitian
I. Bahan Dari Sekretariat Unit Utama
1. Renja K/L dan RKP tahun anggaran yang direncanakan; 2. Hasil kesepakatan trilateral meeting; 3. Hasil reviu angka dasar (Baseline); 4. Surat pengantar oleh Pimpinan Unit Utama /Penanggung jawab
RKA-K/L Unit Utama; 5. SPTJM penanggung jawab RKA-K/L pejabat Eselon I bermaterai
Rp.6.000,-; 6. RKA/Daftar Rincian Alokasi Anggaran per Satker/Eselon I per
output yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Utama. 7. ADK RKA/KL hasil kompilasi Satker di lingkungan Unit Utama
yang sudah direstore dan validasi dengan format “d.xxxxx”; 8. Kompilasi Target dan Pagu PNBP Unit Utama(jika ada); 9. Gender Budget Statement/GBS (jika ada);
II. Bahan dari Satker
1. Surat tugas dari Pejabat Eselon II; 2. SPTJM penanggung jawab RKA-K/L Satker/ KPA bermaterai
Rp.6.000,-; 3. RKA/Daftar Rincian Alokasi Anggaran Satker per output yang
ditandatangani oleh KPA; 4. ADK RKA/KL yang sudah direstore dan validasi dengan format
“d.xxxxx”; 5. Print out Kertas Kerja Satker (Bagian A-D) + POK rangkap 3; 6. TOR, RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 7. Dokumen teknis lainnya yang disusun oleh Satker, seperti: RBA BLU,
perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung Negara atau yang sejenis, dan data dukung teknis lainnya;
Kelengkapan Dokumen Reviu dan Penelitian
Kelengkapan Dokumen Reviu dan Penelitian
Kelengkapan Dokumen Reviu dan Penelitian
Kelengkapan Dokumen Reviu dan Penelitian
Kelengkapan Dokumen Reviu dan Penelitian
HASIL PENELITIAN RKA-KL DIKMEN 2015
56
KESESUAIAN PAGU
NO PROGRAM/KEGIATAN/SATKER KMK/RENJA (Rp.ribuan)
RKAKL (Rp.ribuan)
Selisih Keterangan
PENDIDIKAN MENENGAH
1 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA (2006)
5.211.967 5.243.691 (31.724)
2 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK (2007)
5.292.310 5.388.105 (95.795)
3 Peningkatan Akses dan mutu PK dan PLK SMLB (2008)
189.459 189.459 -
4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program (2009)
192.063 192.063 -
5 Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik (4000)
2.213.897 2.213.897 -
SUMBER PENDANAAN
NO PROGRAM/KEGIATAN/
SATKER
KMK (Rp.ribuan)
RKAKL (Rp.ribuan)
RM HLN PHLN PNBP/
BLU TOTAL RM HLN PLN
PNBP/
BLU TOTAL
1 Direktorat Pembinaan SMA 5.243.691 - - -
5.243.691
5.243.691 - - - 5.243.691
2 Direktorat Pembinaan SMK 5.388.105
23.210
84.868 - 5.496.183 5.388.105 23.210 84.868 - 5.496.183
3 Dit. PKPLK Dikmen 189.459 - - - 189.459 189.459 - - - 189.459
4 Sekretariat Ditjen Dikmen - - - - - 192.063 - - - 192.063
5 Dit. PTK Dikmen 2.213.897 - - - 2.213.897 2.213.897 - - - 2.213.897
KELENGKAPAN DOKUMEN
NO PROGRAM/KEGIATAN/
SATKER/OUTPUT
DOKUMEN
PAUDNI RINCIAN
PAGU/SATKER TOR RAB
Data Dukung Lainnya
1 Direktorat Pembinaan SMA
5.243.691 √ √ √
2 Direktorat Pembinaan SMK
5.496.183 √ √ √
3 Dit. PKPLK Dikmen 189.459 √ √ √
4 Sekretariat Ditjen Dikmen 192.063 √ √ √
5 Dit. PTK Dikmen 2.213.897 √ √ √
Catatan Lainnya
• RAB untuk seluruh bagian Setditjen Dikmen belum seluruhnya dibuat (khususnya ATK dan Pengadaan Bahan)
• Dokumen Pendukung belum seluruhnya lengkap
• TOR dan RAB belum seluruhnya sesuai dengan output
• Format TOR dan RAB belum sesuai dengan PMK tentang petunjuk penyesuaian dan penelaahan RKA K/L (Khususnya Dit PTK Dikmen)
• Terdapat perbedaan output antara RKP dan RKA K/L
Rekapitulasi Laporan Penelitian
SATKER KONSISTENSI SASARAN
RENJA/RKP
KESESUAIAN PAGU
SUMBER PENDANAAN
TEMATIK TOR RAB
Direktorat Pembinaan SMA TIDAK SESUAI TIDAK SESUAI SESUAI
Direktorat Pembinaan SMK TIDAK SESUAI TIDAK SESUAI SESUAI
Dit. PKPLK Dikmen TIDAK SESUAI SESUAI SESUAI
Sekretariat Ditjen Dikmen SESUAI SESUAI SESUAI
Dit. PTK Dikmen TIDAK SESUAI SESUAI SESUAI
= 100% = 51%-99% = 0%-50%
Ringkasan Penelitian
• Agar melakukan perbaikan TOR dan RAB sesuai PMK, serta melengkapi data pendukung dan menyerahkan perbaikan TOR dan RAB ke Biro PKLN
TNDAK LANJUT RKA-K/L 2015
63
Catatan Umum Usulan Tambahan Anggaran
1. Usulan tambahan mengacu pada hasil workhsop penajaman output inisiatif baru dokumen trilateral meeting yang dilaksanakan pada bulan 14 Mei 2014 di Bogor
2. Usulan tambahan anggaran difokuskan untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang bersifat mengikat, kontrak kinerja menteri, utang piutang aneka tunjangan guru, penugasan khusus dan kegiatan yang harus berlanjut (kurikulum, bidikmisi, dll)
3. Pemenuhan buku kurikulum jenjang Dikdas dan Dikmen melalui mekanisme BOS
4. Rekapitulasi pemanfaatan anggaran tambahan dihitung menggunakan asumsi kenaikan BOS SM dengan alternatif 1 sebesar Rp 1,4 juta per siswa dan alternatif 2 sebesar Rp. 1,2 juta per siswa
Pemanfaatan Tambahan Anggaran Berdasarkan Prioritas
(dalam juta rupiah)
USULAN TOTAL USULAN TOTAL
59.872.021 8.346.108 68.218.129 6.839.390 66.711.411 A.1 Bantuan Siswa Miskin/Bidik Misi 7.580.127 1.175.205 8.755.332 1.175.205 8.755.332
A.2 Gaji & Operasional 15.748.234 35.018 15.783.252 35.018 15.783.252
A.3 PNBP 8.918.074 - 8.918.074 - 8.918.074
A.4 Tunjangan Guru 6.885.863 1.095.738 7.981.601 1.095.738 7.981.601
A.5 Tunjangan Dosen Non PNS 637.753 410.970 1.048.723 410.970 1.048.723
A.6 UN & AKREDITASI 804.662 102.107 906.769 102.107 906.769
A.7 Beasiswa Prestasi 303.843 - 303.843 - 303.843
A.8 BOP 1.059.262 - 1.059.262 214.821 1.274.083
A.9 BOPTN 3.000.000 1.000.000 4.000.000 1.000.000 4.000.000
A.10 BOS SM 8.720.024 4.002.354 12.722.378 2.264.909 10.984.932
A.11 Beasiswa Guru & Dosen 1.676.204 512.966 2.189.170 512.966 2.189.170
A.12 Sertifikasi Guru dan Dosen 250.000 11.750 261.750 11.750 261.750
A.13 PHLN 3.539.854 - 3.539.854 - 3.539.854
A.14 RMP PHLN 606.490 - 606.490 - 606.490
A.15 SILN 141.631 - 141.631 15.906 157.537
5.833.389 8.958.625 14.792.014 10.469.340 16.302.729 B.1 Wajar 9 Thn 1.063.008 2.848.382 3.911.390 3.063.946 4.126.953
B.2 Kurikulum (pelatihan, pendampingan, monev) 1.331.508 1.337.210 2.668.718 1.337.210 2.668.718
B.3 PMU 264.485 1.303.767 1.568.253 2.164.963 2.429.448
B.4 Penelitian 312.775 - 312.775 - 312.775
B.5 Budaya dan bahasa 922.458 513.765 1.436.224 513.765 1.436.224
B.6 Peningkatan Mutu PTK 1.054.457 - 1.054.457 262.339 1.316.796
B.7 Paudisasi dan Kecakapan Hidup 444.053 - 444.053 171.617 615.669
B.8 Peningkatan Mutu dan Sarpras Pendidikan Tinggi - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
B.9 SM3T - 217.500 217.500 217.500 217.500
B.10 Kompetisi dan Lomba 440.645 - 440.645 - 440.645
B.11 Revitalisasi LPTK 738.000 738.000 738.000 738.000
C C. MANAJEMEN DAN TATA KELOLA 1.512.000 239.688 1.751.688 235.691 1.747.691
67.217.410 17.544.421 84.761.831 17.544.421 84.761.831
Exercise II PAGU ANGGARAN
2015 KOMPONEN
A. MENGIKAT
B. PRIORITAS NASIONAL
TOTAL
Exercise I
Pemanfaatan Tambahan Anggaran Berdasarkan Prioritas
USULAN TOTAL USULAN TOTAL
1 SEKRETARIAT JENDERAL 1.441.562.300 3.657.027 213.797 3.870.824 213.797 3.870.824
2 INSPEKTORAT JENDERAL 205.000.000 200.034 11.968 212.002 11.968 212.002
3 DITJEN PENDIDIKAN DASAR 16.238.814.870 10.683.249 3.961.561 14.644.810 4.192.281 14.875.530
4 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI 39.896.628.161 31.460.311 5.872.465 37.332.776 5.872.465 37.332.776
5DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON
FORMAL DAN INFORMAL 2.338.034.530 2.304.611 637.880 2.942.491 1.002.997 3.307.608
6 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.186.700.000 1.169.276 102.107 1.271.383 102.107 1.271.383
7 DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH 14.881.960.000 13.227.215 5.843.028 19.070.243 4.988.099 18.215.314
8BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
BAHASA 359.531.800 314.308 186.955 501.263 186.955 501.263
9BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 2.930.045.100 3.256.285 353.660 3.609.945 612.753 3.869.038
10 DITJEN KEBUDAYAAN 1.182.750.000 945.094 361.000 1.306.094 361.000 1.306.094
80.661.026.761 67.217.410 17.544.421 84.761.831 17.544.421 84.761.831
PAGU 2014
TOTAL
ESELON INOPAGU ANGGARAN KMK
278/KMK.02/2014
ALTERNATIF I ALTERNATIF II
(dalam juta rupiah)
Jadwal Pembahasan RUU APBN TA 2015
Jadwal Pembahasan RUU APBN TA 2015
2014 2013
Proses Penyelesaian*) Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014
Review II RKA-K/L TA 2014
21-30 Agustus 2013
Pembahasan dengan Komisi X
1-30 Sep. 2013
Menyampaikan hasil pembahasan ke Kemkeu
dan Bappenas
S.d. 7 Oktober 2013
Persetujuan Komisi X DPR RI
25 Oktober 2013
Persiapan dan proses Lelang/Tender**
Oktober 2013
**) Tanda tangan kontrak setelah DIPA terbit
2 Januari 2014 Pelaksanaan Anggaran
Review I RKA K/L TA 2014 22-24 Juli 2013
Pagu Anggaran 15 Juli 2013
Penyampaian ke DJA
28 Juli 2013
AGUSTUS JULI SEPT
OKT -NOV
DES JAN
11 Desember Penyerahan DIPA oleh Presiden
Menyampaikan hasil penelitian ke 2 ke DJA
30 Agustus 2013
*) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013
Menyampaikan hasil penyesuaian RKA-K/L
oleh Komisi X ke Banggar
30 Agustus 2013
Pembahasan Tambahan Anggaran dengan
Komisi X 1 Oktober – 25 Nopember 2013
UU 23 2013 ttg APBN 2014 disahkan
14 Nov 2013
Pagu Indikatif 5 April 2013
Trilateral Meeting RKP
2014
11 April 2013
VISI – MISI CALON PRESIDEN – WAKIL PRESIDEN
70
Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan
71
Jokowi-JK Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
-Menginisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya, untuk mencapai target tingkat partisipasi 100% untuk SD, dan 95% untuk tingkat SLTP
-Komitmen untuk mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, salah satunya adalah penyediaan dan pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai.
Isu Strategis: 1. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan
Dasar yang Berkualitas Arah Kebijakan: -Peningkatan akses pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terluar (3T), penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus Strategi: -Penyediaan bantuan terutama bagi siswa miskin untuk tidak putus sekolah dan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi Arah Kebijakan: -Perubahan paradigma (paradigm shift) dari sebatas akses menjadi akses yang berkualitas Strategi: -Pemenuhan SPM secara bertahap dan sistematis yang dilakukan oleh kab/kota dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
72
Jokowi-JK Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
-Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dengan Wajib Belajar 12 Tahun bebas pungutan
-Penerbitan UU Wajib Belajar 12 Tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta.
-Memperluas kesempatan mem-peroleh pendidikan
-Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini
Isu Strategis: Perluasan Pendidikan Menengah Universal yang Berkualitas
Arah Kebijakan: -Meningkatkan akses Pendidikan Menengah Universal yang berkualitas Strategi: -Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA Satu Atap
Arah Kebijakan: -Meningkatkan progam school-to-work transisition untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja Strategi: -Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif (ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa)
-Penguatan kecakapan akademik siswa SMK (seperti: matematika, pemecahan masalah dan bahasa) untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar
-Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari DU/DI
Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan
73
Jokowi-JK Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
-Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini
-Meningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi
Isu Strategis: Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Arah Kebijakan: Peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi Strategi: -Peningkatan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi
-Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PTN Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas pendidikan tinggi Strategi: -Pengembangan sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset Arah Kebijakan: Meningkatkan relevansi dan saya saing pendidikan tinggi Strategi: -Penguatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri untuk litbang
Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan
74
Jokowi-JK Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
-Memperjuangkan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka-an yang Tunggal Ika -Memberikan pelayanan yang tinggi terhadap pendidikan yang berbasis peningkatan ilmu pengetahuan & teknologi
-Menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender & penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan
-Tidak memberlakukan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional – termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional
-Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses transfer pengetahuan dan pendidikan ajar terjadi
-Menyediakan fasilitas ekstra-kurikuler yang memadai
Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Arah Kebijakan: Mengembangkan kurikulum Strategi: -Evaluasi kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan -Peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin
Arah Kebijakan: Membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif Strategi: -Peningkatan keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional dan review metode perhitungan nilai sekolah dalam penentuan nilai akhir UN -Revisi kriteria batas kelulusan sekolah dan pelaksanaan UN yang dapat dipertanggung-jawabkan
-Pemantauan capaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan
-Peningkatan kemampuan guru dalam memberikan penilaian formatif
Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan
75
Jokowi-JK Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
-Memperluas kesempatan mem-peroleh keterampilan
Isu Strategis: Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja Strategi: -Penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI)
-Peningkatan kualitas pendidikan non-formal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda Arah Kebijakan: Meningktakan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah Strategi: -Penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sesuai kebutuhan MP3EI
Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan
76
Jokowi-JK Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
-Komitmen melakukan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas akan dilakukan secara merata -Memberikan jaminan hidup yang memadai pada guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional, asuransi, dan fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir
Isu Strategis: Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi LPTK Arah Kebijakan: Meningkatkan pengelolaan dan penempatan tenaga pengajar Strategi: -Penguatan kerjasama antara LPTK dengan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata
-Pada RPJMN diarahkan pada peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar(*) (*)Dijelaskan lebih rinci di halaman terakhir Arah Kebijakan: Mengembangkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru Strategi: -Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan
Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan
77
Jokowi-JK Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
Isu Strategis: Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewargaan/Pendidikan Karakter Arah Kebijakan: Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbukan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen). Strategi: -Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia)
Arah Kebijakan:
Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik
Strategi:
-Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran
Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan
Terima Kasih
78
79
Total Angka Dasar Belanja K/L TA 2015
Penyesuaian Angka Dasar
BNO 2015
Tambahan Alokasi BO
Penyesuaian Angka Dasar BO
2015
Total Angka Dasar Belanja
K/L 2015
1) Komponen 001 : Tambahan dari BA 999.08 unt
pembayaran gaji; Tambahan dari BA 999.08 unt
pembayaran remunerasi;
2) Komponen 002 : Tambahan dari BA 999.08 unt
operasional Satker;
Reviu BNO Prakiraan Maju
2015
Penyesuaian untuk Output SBK;
Penyesuaian untuk Output Non SBK;
Koreksi volume Output; Penyesuaian cost table
multiyears;
thd
thd
Reviu BO Prakiraan Maju 2015
Tambahan pegawai baru tahun 2014;
Penyesuaian SBM 2015; Indeks inflasi 2015; Tambahan aset 2013; Tambahan Satker Baru; Tambahan biaya operasio-
nal untuk pegawai baru;
thd