Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ...jombangkab.go.id/upload/1503728653_LAKIP2016.pdf · penyempurnaan dalam segala bidang dan sektor dan untuk mewujudkan visi dan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat

rachmat dan karunian Nya , sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Sosial,Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Tahun 2016

dapat terselesaikan. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

mengutamakan pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan Akuntablitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Sosial,Tenaga kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Jombang terus berupaya melakukan pembenahan, perubahan dan

penyempurnaan dalam segala bidang dan sektor dan untuk mewujudkan visi dan

misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan menggunakan alat

ukur yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja

(Tapkin) Tahun 2016. Penyusunan LKjIP ini merupakan gambaran capaian kinerja

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi selama tahun 2016, sekaligus

merupakan cerminan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi Dinas dalam

rangka mencapai visi Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Jombang yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Jombang Yang

Sejahtera, Produktif dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kegiatan

Dibidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Capaian kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan Dinas Sosial Tenaga

kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang selama tahun 2016 secara

keseluruhan berhasil, namun prestasi tersebut masih memungkinkan untuk dapat

ditingkatkan pada tahun yang akan datang, sehingga tercapai kinerja yang lebih

memuaskan.

Jombang, Pebruari 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG

Ir. HERU WIDJAJANTO,M.Si Pembina Utama Muda

Nip.19621211 199003 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR ................................................................................................. 1

DAFTAR ISI .............................................................................................................. 2

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... 3

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ 5

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Organisasi ............................................................. 6

B. Peran Strategis Organisasi .................................................................. 7

C. Struktur Organisasi .............................................................................. 7

D. Sumber Daya Aparatur ...................................................................... 22

E. Sistematika Laporan .......................................................................... 23

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi .............................................................................. 24

B. Rencana Kerja .................................................................................. 32

C. Penetapan / Perjanjian Kinerja ......................................................... 34

D. Rencana Anggaran ........................................................................... 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja ............................................................. 44

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis .................................................... 46

C. Capaian Kinerja Utama ...................................................................... 49

D. Analisis Capaian Kinerja Indikator ..................................................... 54

E. Realisasi anggaran ............................................................................ 77

BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 84

LAMPIRAN :

1) Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2018 2) Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2016 3)

Daftar Isi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

Tabel 2.1 : Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016

Tabel 2.2 : Rencana Anggaran Tahun 2016

Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja sasaran 2016

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016

Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Utama

Tabel 3.4 : Target dan realisasi anggaran Belanja tidak langsung

Tabel 3.5 : Target dan realisasi anggaran belanja langsung

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan

Transmigrasi Tahun 2016, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan

tugas dan fungsinya yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu laporan kinerja instansi pemerintah

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi merupakan wujud dari

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam

tujuan / sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015.

Implementasi manajemen kinerja balanced scorecard di Dinas Sosial,

Tenaga kerja dan Transmigrasi telah berjalan baik walaupun masih butuh banyak

penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan

kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian Indikator Kinerja yang masih dibawah

target terus dilakukan evaluasi dan action plan yang relevan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Tenaga kerja dan

Transmigrasi merupakan sarana pemantauan kinerja berdasarkan dari hasil

realisasi indikator-indikator kinerja. Pada tahun 2016, secara keseluruhan

terdapat 12 Program dan 38 Kegiatan dengan 26 Indikator Kinerja

Utama dari 11 Sasaran Strategis yang terukur. Dari keseluruhan Indikator Kinerja

Utama tersebut, sebanyak 5 Indikator Kinerja Utama dapat mencapai target

sangat berhasil, 1 Indikator Kinerja Utama dikategorikan berhasil, 3 Indikator

Kinerja Utama dikategorikan Cukup berhasil, 2 Indikator Kinerja Utama

dikategorikan Tidak berhasil, ada 1 Indikator yang tidak dapat diukur karena pada

tahun 2016 tidak ada pelaksanaan pemberangkatan Transmigrasi.

Dari 10 indikator yang tidak berhasil dikarenakan kurangnya Dana

Anggaran untuk tahun berikutnya diharapkan anggaran bisa ditambah, sehingga

untuk tahun berikutnya dapat mengurangi capaian Indikator yang tidak berhasil.

Dari keseluruhan 11 (sebelas) Sasaran Strategis telah memenuhi capaian

target sasaran, hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk

mewujudkan Visi dan Misinya, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum

maksimal dalam pelaksanaan sesuai dengan target kinerja yang telah

direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2016 hasil capaian kinerja

sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.

BAB 1

Pendahuluan

A. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga

daerah di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang meliputi

perencanaan dan pelaksanaan ketenagakerjaan serta pengendaliannya

sesuai dengan kebijaksanaan Bupati. Untuk dapat mewujudkan

penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk

mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan

Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Peraturan

Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang telah

menentukan Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu

perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi Sosial, ketenagakerjaan dan

Transmigrasi dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis,

dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas sosial Tenaga kerja dan

transmigrasi Kabupaten Jombang mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan yang

mendukung pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan

Transmigrasi;

b. Pelaksanaan kegiatan dengan skala prioritas dan strategi dalam rangka

pencapaian sasaran di bidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi;

c. Penyelenggaraan dan fasilitasi dibidang pengembangan pendayagunaan

potensi sosial dan usaha kesejahteraan sosial,rehabilitasi dan bantuan

sosial, hubungan industrial persyaratan dan pengawasan ketenagakerjaan

serta pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;

d. Pengelolaan, Pengumpulan data dan informasi, evaluasi kegiatan di bidang

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang sosial, tenaga kerja

dan transmigrasi;

f. Pengelolaan kesekretariatan

g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Bupati melalui

Sekretaris Daerah

B. Peran Strategis Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang mempunyai peran strategis dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan masalah sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagai upaya melaksanakan visi dan misi jangka menengah 2014 – 2018 Pemerintah Kabupaten Jombang. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar dapat: 1. Mengurangi angka kemiskinan 2. Mengurangi Jumlah PMKS dan Optimalisasi PSKS pada akar rumput 3. Menumbuh kembangkan kewirausahaan baru bagi pencari kerja 4. Menciptakan lowongan Pekerjaan sector formal dan non formal 5. Menciptakan tingkat ketrampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja 6. Menciptakan pengawasan, hubungan industrial yang harmonis di

perusahaan 7. Mewujudkan Zero accident di perusahaan 8. Meningkatkan kerjasama penempatan Transmigrasi. 9. Meningkatkan insentisitas expo bursa kerja

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga kerja

dan Transmigrasi terdiri dari Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya

dibantu oleh Sekretaris dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang yang

masing-masing membawahi Kepala Seksi. Sebagaimana terlihat dalam bagan

organisasi pada Gambar 1.1

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBAG

UMUM SUBAG

KEUANGAN

SUBAG SUNGRAM dan PELAPORAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Dalam melaksanakan peran strategisnya, tugas pokok dan fungsi

aparatur Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

sebagai berikut :

Sekretariat Tugas Pokok Sekretariat, yaitu : Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang ketatausahaan

administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan

pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Fungsi Sekretariat, meliputi: a. Pelaksana koordinasiPengumpulan data dan informasi dalam rangka

Penyusunan Kebijakan teknis dan operasionalDinas

b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas tugas organisasi Dinas;

c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program

Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan

kesejahteraan pegawai

e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan

Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban

KABID PENGEMBANGAN

PENDAYAGUNAAN

POTENSI SOS&UKS

KABID HUB INDUSTRIAL,SYARAT

KERJA DAN PENGAWASAN

KETENAGAKERJAAN

KABID PELATRIHAN ,PENEMPATAN

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKSI PELAYANAN & REHABILITASI

SOS MASYARAKAT

SEKSI BANTUAN DAN JAMINAN

SOSIAL

SEKSI PEMBINAAN PARTISIPASI SOS

MASY&NILAI KEPAHLAWANAN

SEKSI

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

USAHA KESEJ SOS

SEKSI HUB INDUSTRIAL &SYARAT KERJA

SEKSI PENGAWASAN

KETENAGAKERJAAN

SEKSI PELATIHAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKSI PERLUASAN DAN PENEMPATAN

TENAGA KERJA

keuangan;

f. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan

perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;

g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja

h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan

masyarakat dan inventarisasi asset;

i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah

dan pihak ketiga

j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;

k. Penyusunan dan pelaksanaan system informasi lingkup Dinas

l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor

m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

a. Sub Bidang Umum, mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun formasi karir dan diklat Sumber Daya Manusia ( SDM )

apartur pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi;

2. Melaksanakan kebijakan, pedoman, norma, standar prosedur dan criteria

monitoring evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) apartur

pelaksana urusan Pemerintahan bidang Sosial, Tenaga kerja dan

Transmigrasi;

3. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, penyelenggaraan, pengendalian

serta evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparatur

pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi

4. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pejabat fungsional, serta

pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

5. Melaksanakan kebijakan pembinaan organisasi dan tata laksana

6. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan,

keamanan dan perawatan kantor

7. Mengatur dan mengelola barang inventaris kantor

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan

anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan,

pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan

anggaran

2. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan

pegawai dang anti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak hak

keuangan lainya;

3. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran

Dinas;

4. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok: 1. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka

penyusunan rencana program dan anggaran

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen

pembangunan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan

anggaran bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan

penilaian pelaksanaan program dan anggaran;

5. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, [pengendalian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

6. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (

SPM ) bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. Bidang Pengembangan Pendayagunaan Potensi Sosial Dan Usaha

Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok Bidang Pengembangan Pendayagunaan Potensi Sosial Dan

Usaha Kesejahteraan Sosial, yaitu :

melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, di bidang pengembangan program dan kelembagaan

yaitu, penyuluhan, publikasi, pengendalian dan pembinaan lanjut yang

terkait dengan usaha kesejahteraan sosial, partisipasi sosial

masyarakat, lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial,

pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpencil dan

penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, serta

kesetiakawanan sosial.

Fungsi Bidang Pengembangan Pendayagunaan Potensi Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 1. Penyusunan pedoman di bidang penyelenggaraan yang terkait dengan

penggalian, pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan

lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan

fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, penanaman nilai

nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan

sosial serta pengembangan program dan kelembagaan penyuluhan,

publikasi, pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan

sosial;

2. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan bimbingan teknis di bidang

penyelenggaraan, pengendalian, pengembangan yang terkait dengan

partisipasi sosial pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan,

komunitas terpencil, penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan,

kejuangan dan kesetiakawanan sosial serta program dan

kelembagaan, penyuluhan, publikasi, pengendalian dan pembinaan

lanjut usaha kesejahteraan sosial

3. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penyelenggaraan

penggalian, pengembangan yang terkait dengan partisipasi sosial

masyarakat, lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial,

pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan komunitas terpencil,

penanaman nilai - nilai kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan

kesetiakawanan sosial serta pengembangan program dan

kelembagaan, penyuluhan, publikasi, pengendalian dan pembinaan

lanjut usaha kesejahteraan sosial.

a. SeksiPembinaan partisipasi sosial masyarakat dan nilai nilai

kepahlawanan; mempunyai tugas pokok :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan

pendayagunaan yang terkait dengan karang taruna, organisasi sosial,

wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pekerja sosial

masyarakat, wanita pemimpin kegiatan sosial , kepahlawanan,

keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan sosial, penghargaan

terhadap keluarga pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan

dan makam pahlawan nasional serta pemberdayaan sosial ekonomi

fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil

2. Pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis di bidang pembinaan dan



masyarakat, wanita pemimpin kegiatan sosial, kepahlawanan,



dan makam pahlawan nasional serta penyelenggaraan kegiatan

pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, keluarga rentan dan

komunitas terpencil

3. Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembinaan dan



masyarakat, wanita pemimpin kegiatan sosial, kepahlawanan,



dan makam pahlawan nasional serta penyelenggaraan kegiatan

pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, keluarga rentan dan

komunitas terpencil.

b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Kesejahteraan Sosial,

mempunyai tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan

kelembagaan yang terkait dengan kegiatan monitoring evaluasi,

pengendalian dan pembinaan lanjut di bidang usaha kesejahteraan

sosial serta perumusan pedoman penyuluhan sosial dan publikasi

kegiatan usaha kesejahteraan sosial;

2. Melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis pengembangan

kelembagaan yang terkait dengan monitoring evaluasi , pengendalian,

pembinaan lanjut di bidang usaha kesejahteraan sosial serta

penyuluhan sosial dan publikasi kegiatan usaha kesejahteraan sosial;

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan pengembangan kelembagaan yang terkait dengan kegiatan,

monitoring evaluasi, pengendalian dan pembinaan lanjut di bidang

usaha kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial dan publikasi

kegiatanusaha kesejahteraan sosial;

4. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penegmbangan, Pendayagunaan Potensi Sosial dan Usaha

Kesejahteraan Sosial.

B. Bidang Rehabilitasi Dan Bantuan Sosial

Tugas pokok Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial adalah

melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi di bidang pelayanan bagi balita, anak, lanjut usia terlantar,

rahabilitasi sosial anak nakal, korban napza, penyandang cacat, tuna

sosial serta penyelanggaraan bantuan, jaminan dan perlindungan sosial

bagi korban bencana, korban tindak kekerasanterhadap anak, wanita,

lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar serta pengelolaan

sumber dana sosial.

Fungsi bidang Rehabilitasi dan Bantuan sosial Yaitu:

1. Penyusunan pedoman di bidang penyelenggaraan pelayanan dan

rehabilitasi sosial yang terkait dengan balita, anak, lanjut usia terlantar,

anak nakal, korban napza, penyandang cacat, tuna sosial serta

penyelenggaraan bantuan, jaminan dan perlindungan kesejahteraan

sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak,

wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar serta

rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh

masyarakat;

2. Pelakasanaan kebijakan, koordinasi dan bimbingan teknis di bidang

penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terkait dengan

balita, anak, lanjut usia terlantar, anak nakal, korban napza,

penyandang cacat, tuna sosial serta penyelenggaraan bantuan, jaminan

dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban

tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan

pekerja migrant terlantar serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan

sumber dana sosial oleh masyarakat;

3. Pelaksanaan Pemantauan dan eavaluasi kegiatan di bidang

penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terkait dengan

balita, anak, lanjut usia terlantar, anak nakal, korban napza,

penyandang cacat, tuna sosial serta penyelenggaraan bantuan, jaminan

dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban

tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan

pekerja migrant terlantar serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan

sumber dana sosial oleh masyarakat;

a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat, mempunyai

tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan perlindungan

sosial serta rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjut yang terkait dengan

balita, anak dan lanjut usia terlantar, anak nakal dan korban napza,

bekas tuna susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas

penderita psikotik dan warga bekas binaan lembaga pemasyarakatan,

penyandang cacat dan cacat bekas penderita penyakit kronis;

2. Melaksanakan kegiatan dan bimbingan tekhnis pelayanan dan

perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjut yang

terkait dengan balita, anak dan lanjut usia terlantar, anak nakal dan

korban napza, bekas tuna susila, gelandangan, pengemis,

gelandangan bekas penderita psikotik dan warga bekas binaan

lembaga pemasyarakatan, penyandang cacat dan cacat bekas

penderita penyakit kronis;

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan dan

perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjut yang

terkait dengan balita, anak dan lanjut usia terlantar, anak nakal dan

korban napza, bekas tuna susila, gelandangan, pengemis,

gelandangan bekas penderita psikotik dan warga bekas binaan

lembaga pemasyarakatan, penyandang cacat dan cacat bekas

penderita penyakit kronis;

b. Seksi Bantuan dan jaminan Sosial, mempunyai tugas;

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan, mitigasi,

tanggap darurat, bantuan sosial yang terkait dengan korban bencana

alam dan bencana sosial, pembinaan, perijinan, pemantauan,

penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan /

pengelolaan sumber dana sosial, pembinaan dan pengembangan

jaminan kesejahteraan sosial, identifikasi, analisa, bantuan sosial,

resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga

korban tindak kekerasan, pekerja migrant terlantar dan pemulangan

orang terlantar;

2. Melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis kesiapsiagaan, mitigasi,

tanggap darurat, bantuan sosial yang terkait dengan korban bencana

alam dan bencana sosial, pembinaan, perijinan, pemantauan,






orang terlantar;

3. Melaksanakan Pemantauan dan eavluasi kegiatan kesiapsiagaan,

mitigasi, tanggap darurat, bantuan sosial yang terkait dengan korban

bencana alam dan bencana sosial, pembinaan, perijinan, pemantauan,






orang terlantar;

C. Bidang Hubungan Industrial syarat kerja dan Pengawasan

Ketenagakerjaan

Tugas pokok Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah melaksanakan sebagian tugas

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang hubungan

industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang Hubungan Industrial Syarat

Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi;

1. Pengelolaan data dan informasi perusahaan dan bekerja;

2. Pelaksanaan pencegahan, penyelesaian perselisihan hubungan

industrial di luar Pengadilan, mogok kerja, penutupan perusahaan;

3. Pengesahan Peraturan Perusahaan, pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersama, pencatatan dan verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

4. Penyusunan, pengusulan formasi dan melakukan pembinaan Mediator,

Konsiliator, Arbiter Kabupaten serta Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan ( Wasnaker ) /Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS )

5. Pelaksanaan pembinaan dan pembentukan Syarat Kerja, Lembaga

Hubungan Industrial ( Bipartite, Tripartite ) serta Kelembagaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ), Sistim Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

6. Penanganan kasus / Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Per

Undang - undangan Ketenagakerjaan

7. Pelaksanaan bimbingan aplikasi Pengupahan di perusahaan, survey

Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) dan Penyiapan bahan koordinasi dan

rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) kepada

Gubernur

8. Penerbitan penetapan, rekomendasi, pengesahan dan perijinan norma

ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )

a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga

Penyelesaian Perselisihan di luar Pengadilan, serta Penyusunan dan

Pengusulan formasi mediator, konsiliator, arbiter;

2. Melakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan

penutupan perusahaan;

3. Memfasilitasi penyusunan serta pengesahan Peraturan Perusahaan,

pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ), pencatatan dan

verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta pemberian

ijin/rekomendasi operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

4. Melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ), penyusunan

dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ),

bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;

5. Melaksanakan pembinaan dan pembentukan syarat kerja,

Kelembagaan Hubungan industrial.

b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan pengawasan norma kerja,

wajib lapor ketenagakerjaan, perlindungan waktu kerja, waktu

istirahat, perhitungan upah lembur,upah hubungan kerja,penempatan

dan pelatihan tenaga kerja dalam Negeri, luar negeri, penempatan

Tenaga Kerja Asing ( TKA ), Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ),

Jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, perlindungan tenaga kerja

anak, perempuan dan cacat, pelayanan kesehatan kerja,

penyelenggaraan sanitasi dan hygien perusahaan;

2. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan pengawasan perlindungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ), pesawat angkat angkut,

pesawat tenaga dan produksi, persyaratan sarana penanggulangan

kebakaran, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, lift, pesawat uap,

bejana tekan, alat pelindung Diri ( APD ), Lingkungan kerja, Penggalian

bahan kimia berbahaya, asbes, pestisida, konstruksi bangunan,

pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja, pembentukan dan

pembinaan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja ( K 3 );

3. Melaksanakan penanganan kasus/penyidikan terhadap perusahaan

yang melanggar peraturan perundang – undangan norma kerja dan

keselamatan dan kesehatan kerja ( K 3 );

4. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pertama, berkala dan

khusus pesawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat dan angkut,

pesawat tenaga produksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir;

5. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan penanggulangan kebakaran,

operator ketel uap, operator pesawat angkat dan angkut;

6. Melaksanakan penerbitan rekomendasi, pengesahan, penetapan, dan

perijinan terhadap obyek pengawasan Norma ketenagakerjaan dan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )

D. Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas pokok Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelatihan produktivitas tenaga

kerja dan transmigrasi, penempatan dan perluasan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelatihan Penempatan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:

1. Pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja, penyusunan, pengolahan data

pencari kerja, dan Penyebarluasan informasi pasar kerja;

2. Pembinaan pelatihan, pengukuran, peningkatan produktivitas kerja bagi

masyarakat, perusahaan dan tenaga kerja;

3. Penerbitan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran

bursa kerja/job fair;

4. Penyuluhan, seleksi, Rekruitmen, penempatan tenaga kerja melalui Antar

Kerja Antar Negara ( AKAN ), Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ), Antar

Kerja Lokal ( AKL ), dan fasilitasi antar Negara

5. Pelaksanaan pembinaan pengendalian, pendayagunaan Tenaga Kerja

Sukarela( TKS ), Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja

Mandiri ( TKM ), penyebarluasanpenerapan Teknologi Tepat Guna ( TTG

) dan Usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSI ) serta program padat karya

6. Monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA ) di

Kabupaten;

7. Pelaksanaan kebijakan Pusat maupun provinsi dan merumuskan strategi

kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang transmigrasi

serta pengusulan rencana pengerahan, pelaksanaan pelayanan

perpindahan transmigrasi dari daerah asal ke daerah penerima melalui

pelaksanaan kerjasama dengan daerah penerima

a. Seksi Pelatihan Prodiktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelatihan dan pengukuran peningkatan produktivitas kerja

bagi masyarakat, perusahaan dan tenaga kerja;

2. Menerbitkan pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri, serta

koordinasi pelaksanaan sertifikasi kopetensi dan akreditasi lembaga

pelatihan kerja;

3. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, serta

melaksanakan penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria

pemerintah

4. Melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi ( KIE ) ketransmigrasia

5. Menyusun rencana pengerahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi,

penjajakan dan melakkukan kerjasama dengan daerah lain berkaitan

dengan penempatan lokasi transmigrasi serta melaksanakan pelayanan,

penampungan, logistik, kesehatan, perbekalan, pelayanan pengangkutan

dalam proses perpindahan transmigrasi.

b. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga kerja, mempunyai tugas:

1. Menyusun, mengolah dan menganalisis data pencari kerja ( pencaker ),

data lowongan kerja, dan melaksanakan penyebarluasan informasi pasar

kerja serta pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja;

2. Memberikan rekomendasi penerbitan izin pendirian Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS ), tempat penampungan

calon tenaga kerja, lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan,

penyelenggara pameran bursa kerja/ job fair, operasional, Tenaga Kerja

Sukarela ( TKS ) Indonesia atau luar negeri, lembaga sukarela Indonesia,

paspor Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) serta rekomendasi Tenaga Kerja

Asing ( TKA );

3. Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui pendayagunaan

Tenaga Kerja Sukarela ( TKS ), lembaga sukarela, Tenaga Kerja Mandiri (

TKM ), bimbingan Usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSI ) dan Tehnologi

Tepat Guna ( TTG ), serta program padat karya;

4. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi penggunaan Tenaga Kerja

Asing ( TKA ) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten;

5. Melaksanakan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan, penempatan tenaga

kerja melalui sisitem Antar Kerja Antar Negara ( AKAN ), memfasilitasi

penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan,

serta Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

D. Sumber Daya Aparatur

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pegawai/ aparatur memiliki peran strategis dan dominan pada

pencapaian tujuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Demi

mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran

dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsinya, saat ini Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang didukung oleh 51

personil yang terdiri dari 42 orang berstatus pegawai negeri sipil 3 CPNS

lainnya adalah tenaga honorer 6

E. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB 2

Perencanaan

dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014-2018

Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran

pembangunan daerah yang telah di tetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Jombang serta memberikan arahan sekaligus acuan bagi seluruh aparatur/

pegawai Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah di wilayah kerja dalam hal memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga kerja dan

Transmigrasi Tahun 2014-2018, terdiri dari beberapa hal, yakni:

1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di dalam perencanaan, pelaksanaan dan eavluasi pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Jombang

2) Mewujudkan rencana strategis yang informative, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

3) Mewujudkan strategi dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran pembangunan Daerah

1. Visi

Visi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Jombang diturunkan dari Visi Kabupaten Jombang. Adapun Visi

Kabupaten Jombang adalah “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”.

Dengan demikian, maka Visi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

dengan memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, tersusunlah Visi Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang 2014 – 2018

yaitu :

“ TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF DAN PERCEPATAN PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL MENDUKUNG TERWUJUDNYA MASYARAKAT JOMBANG YANG SEJAHTERA ”

Dari uraian visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Produktif adalah suatu agenda besar untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para tenaga kerja agar mampu menuju kemandirian dan dapat mengurangi angka pengangguran, yang dilakukan melalui berbagai program pendukung, seperti pelatihan, pemberian bantuan modal, dan lain sebagainya;

2) Percepatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial ini mengacu kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat untuk mengurangi angka penyandang masalah sosial, melalui pembinaan, pelatihan, perlindungan dan pengentasan PMKS;

2. Misi

Dalam mengupayakan visi tersebut, Dinas Sosial Tenaga kerja dan

Transmigrasi memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi dan sumber

kesejahteraan sosial

2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan

penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan

pelayanan penempatan transmigrasi

3. Meningkatkan kompetensi ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja

dan masyarakat

4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan

tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan

5. Meningkatkan kinerja aparatur

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan di dicapai oleh Dinas Sosial

Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan dan penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi dan sumber


2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan

penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan

pelayanan penempatan Transmigrasi

3. Meningkatkan kompetensi ketrampilan dan produktifitas Tenaga kerja

dan masyarakat

4. Meningkatkan pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan

tenaga kerja serta pengawasan Ketenagakerjaan

5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan fungsi sarana

/prasarana pendukung Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di

formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun kedepan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yaitu

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1. Meningkatkan pembinaan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

1). Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

(1). Persentase PMKS Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Rentan, Wanita Rawan Sosial ekonomi dan Masyarakat di daerah terpencil tertinggal penerima manfaat program

(2) Persentase PMKS Balita Terlantar, Anak terlantar, dan bermasalah penerima manfaat program pelayanan sosial melalui Bidang dan UPT yang terlindungi dan terpenuhi

(3) Persentase PMKS Anak Nakal dan Korban Napza serta remaja terlantar penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui Bidang dan UPT yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan meningkat keberfungsian sosialnya

(4) Persentase PMKS Anak Nakal dan Korban Napza serta remaja terlantar penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui Bidang dan UPT yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan meningkat keberfungsian sosialnya

(5) Persentase PMKS Lanjut Usia terlantar penerima manfaat program pelayanan sosial melalui Bidang kemampuan fungsi sosialnya

(6) Persentase PMKS Tuna Sosial penerima manfaat program pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya

(7) Persentase PMKS penyandang disabilitas dan eks psikotik penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui bidang dan UPT yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya ,dan meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya

(8) Persentase PMKS Pekerja Migran, Korban Tindak kekerasan, Korban Bencana dan Orang Terlantar penerima manfaat Program Bantuan dan Perlindungan Sosial yang

(9) Persentase kecamatan yang memiliki sarana prasarana tanggap darurat minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan penanganan korban bencana

(2) Optimalisasi Pendayagunaan Potensi dan sumber kesejahteraan Sosial

(1) Persentase pembinaan bagi Karang Taruna, , Karang Werdha,WKSBM, bidang Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

(2) Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

(3) Persentase Taruna Siaga Bencana yang dibina dan aktif dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat

(4) Persentase penumbuhan dan peningkatan Kapasitas Relawan Pekerja Sosial Masytarakat tingkat desa yang dapat mendukung penyelengggaraan kesejahteraan sosial

(5) Persentase Pembinaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Panti Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi , Gelandangan, Pengemis, Cacat, Organisasi Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

(6) Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberikan pembinaan dan aktif dalam memberikan pelayanan pada PMKS

(3) Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana sosial serta kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

(1) Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial peserta program yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

(4) Berkembangnya modal sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial

(1) Persentase pencapaian target peningkatan pemahaman masyarakat peserta kegiatan terhadap pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta penyuluhan sosial

2.) Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan pelayanan penempatan Transmigrasi

(1). Menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka

(1) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun

(2) Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sector informal

(2) Persentase pencari kerja yang ditempatkan

(3) Persentase Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang ditempatkan pada jabatan formal

(1) Terwujudnya Penempatan Transmigran yang berkualitas di daerah penempatan

(1) Persentase penempatan Transmigran yang telah mendapat pelatihan

3) Meningkatkan kompetensi ketrampilan dan produktifitas Tenaga kerja dan masyarakat

(1) Terwujudnya peningkatan ketrampilan /kompetensi Tenaga kerja dan Produktivitas Tenaga kerja

(1) Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan/kompetensi

4) Meningkatkan pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan tenaga kerja serta pengawasan Ketenagakerjaan

(1) Terwujudnya peran lembaga ketenagakerjaan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

(1) Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan

(2) Persentase upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak ( KHL )

(1) Meningkatnya pengawasan Ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja buruh

(1) Persentase Hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani

(2) Persentase penurunan kasus kecelakaan kerja

(3) Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan K3

5) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan fungsi sarana /prasarana pendukung Dinas

(1) Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana /prasarana Dinas Sosial Tenaga

(1) Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

kerja dan Transmigrasi

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Sosial tenaga Kerja dan transmigrasi menciptakan nilai tambah ( value added) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT(Strenghts/kekuatan,Weaknesses/kelemahan, Opportunities/ peluang, dan Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( Strengths ) dan peluang ( Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan(Weaknesses) dan ancaman ( Threats ).

Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu strategis yang akan diangkat yaitu: 1. Optimalkan Kerjasama dengan SKPD lain yang terkait dan partisipasi

sosial masyarakat dan pihak pihak lain yang terkait . 2. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja. 3. Optimalisasi program PMKS. 4. Meningkatkan kemandirian peserta PMKS. 5. Meningkatkan Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial 6. Melibatkan partisipasi masyarakat 7. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program

yang telah dijalankan. 8. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja. 9. Optimalisasi kerjasama dengan daerah penerima peserta

Transmigrasi 10. Tingkatkan informasi Lowongan Kerja 11. Tingkatkan Ketrampilan Tenaga Kerja 12. Tingkatkan Pemahaman peserta Transmigrasi

B. Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk tahun anggaran 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program strategis sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

20 Penyediaan Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran

24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

46 Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor

48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor

49 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Kendaraan Operasional

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

5 Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu

IV. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD, dengan kegiatan :

2 Penyusunan Rencana kerja SKPD

3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

V. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan kegiatan:

6 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

12 Peningkatan Kualitas kelembagaan pelatihan kerja

13 Pelatihan Kewirausahaan

VI. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan :

15 Fasilitasi bursa kerja

17 Peningkatan pelayananan tenaga kerja warga negara asing

18 Peningkatan pelayanan CTKI dan Pembinaan Purna TKI Kabupaten Jombang

19 Perluasan kesempatan kerja mandiri

VII. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan, dengan kegiatan :

1 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesain

3 Fasilitasi Penyelesaian penyelesaian Prosedur pemberian perlindungan Hukum dan jaminan Sosial Ketenagakerjaan

5 Peningkatan pengawasan , perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

VIII. Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran, dengan kegiatan:

1 Kerjasama Penempatan Transmigran Antar Daerah

IX. Program Partisipasi Sosial Masyarakat, dengan kegiatan:

2 Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan, Perjuangan

X. Program Penanganan PMKS, dengan kegiatan :

1 Pemberdayaan PMKS

2 Fasilitasi PKH

3 Fasilitasi Pasar Murah bagi Rumah Tangga Miskin

4 Bimbingan Sosial Bagi PMKS

5 Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Bagi PMKS

6 Fasilitasi kegiatan Pelayanan Sosial

7 Perlindungan dan Jaminan Sosial Layanan Kesejahteraan bagi Masyarakat Miskin

8 Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Sosial tanggap Darurat

XI. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial

1 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Sosial

2 Revitalisasi Bina Loka karya

3 Pembangunan / Peningkatan Rumah Pelayanan Sosial

XII. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

3 Pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna

4 Pemberdayaan Karang werdha

5 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat

6 Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

Dari keseluruhan 12 program dan 38 kegiatan Tahun 2016 telah

memenuhi capaian target sasaran. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya

komitmen untuk mewujudkan visi dan misinya, meskipun ada beberapa

kegiatan yang belum maksimal dalam pelaksanaan sesuai dengan target

kinerja yang telah direncanakan.

C. Penetapan/ Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Jombang pada tahun 2016 dengan indikator dan

target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Penetapan Kinerja

Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016

NO SASARAN

STRATEGIS Indikator Kinerja

Target Thn

Program

1

Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

-

Persentase PMKS Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Rentan, Wanita Rawan Sosial ekonomi dan Masyarakat di daerah terpencil tertinggal penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya yang diindikasikan dengan meningkatnya kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat

80%

-

Persentase PMKS Balita Terlantar, Anak terlantar, dan bermasalah penerima manfaat program pelayanan sosial melalui Bidang dan UPT yang terlindungi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat ke-

80%

Penanganan PMKS

mampuan fungsi sosialnya

-

Persentase PMKS Anak Nakal dan Korban Napza serta remaja terlantar penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui Bidang dan UPT yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan meningkat keberfungsian sosialnya

80%

-

Persentase PMKS Lanjut Usia terlantar penerima manfaat program pelayanan sosial melalui Bidang kemampuan fungsi sosialnya

80%

-

Persentase PMKS Tuna Sosial penerima manfaat program pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya

80%

-

Persentase PMKS penyandang disabilitas dan eks psikotik penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui bidang dan UPT yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya ,dan meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya

80%

-

Persentase PMKS Pekerja Migran, Korban Tindak kekerasan, Korban Bencana dan Orang Terlantar penerima manfaat Program Bantuan dan Perlindungan Sosial yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan dasarnya, meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya

80%

2

Optimalisasi Pendayagunaan

Potensi dan sumber kesejahteraan Sosial

-

Persentase pembinaan bagi Karang Taruna, , Karang Werdda,WKSBM, bidang Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

80%

-

Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan

80%


-

Persentase Taruna Siaga Bencana yang dibina dan aktif dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat

80%

Kelembagaan kesejahteraan

Sosial

-

Persentase penumbuhan dan peningkatan Kapasitas Relawan Pekerja Sosial Masytarakat tingkat desa yang dapat mendukung penyelengggaraan kesejahteraan sosial

80%

-

Persentase Pembinaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Panti Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi , Gelandangan, Pengemis, Cacat, Organisasi Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

80%

-

Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberikan pembinaan dan aktif dalam memberikan pelayanan pada PMKS

80%

3

Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana sosial serta kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

-

Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial peserta program yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

80%

Penyediaan sarana & prasarana sosial

4 Berkembangnya modal sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial

-

Persentase pencapaian target peningkatan pemahaman masyarakat peserta kegiatan terhadap pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta penyuluhan sosial

80%

Partisipasi sosial masyarakat

5 Menurunya angka Tingkat Pengangguran Terbuka

-

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun 6%

Peningkatan kesempatan kerja

6

Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sector informal

- Persentase pencari kerja yang ditempatkan 20%

- Persentase Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang ditempatkan pada jabatan formal

30%

7

Terwujudnya peningkatan ketrampilan /kompetensi Tenaga kerja dan Produktivitas Tenaga kerja

- Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan/kompetensi

100%

Peningkatan kualitas produktivitas T K

8

Terwujudnya peran lembaga ketenagakerjaan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

- Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan

100%

- Persentase upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak ( KHL )

11,5%

Perlindungan dan pengembangan

lembaga ketenaga kerjaan

D. Rencana Anggaran Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

Tahun 2016 mengelola anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten

Jombang sejumlah Rp.3.235.000.000 (Tiga milyar dus ratus tiga puluh

lima juta rupiah) yang akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan antara lain

:

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

(Rp) KET

1 2 3 4

Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana prasarana Dinas

Tercapainya Pelaksanaan dan pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

533.866.200,-

9 Meningkatnya pengawasan Ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja buruh

- Persentase Hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani

10%

- Persentase penurunan kasus kecelakaan kerja 75%

- Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan K3

50%

10 Terwujudnya Penempatan Transmigran yang berkualitas di daerah penempatan

- Persentase penempatan Transmigran yang telah mendapat pelatihan

100%

Pengemb kerjasama dgn wil pengiriman

trans

Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana /prasarana Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

12 bln

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningk sarana & prasarana aparatur

Peningk disiplin aparatur

Perencanaan strategis & pelaporan Capaian

kinerja serta keuangan SKPD

Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

45.600.000,- APBD


488.266.200,- APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

2 Pemeliharaan Rutin /Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

APBD

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12.000.000,-

1 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainya

12.000.000,- APBD

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

11.000.000,-

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 7.100.000,- APBD

2

Penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD

3.900.000,- APBD


Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan/kompetensi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

202.522.000,-

1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari kerja

193.430.000,- APBD

2 Peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan kerja

9.092.000,- APBD

3 Pelatihan kewirausahaan

Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sector informal

Persentase pencari kerja yang ditempatkan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

451.134.900,-

1 Fasilitasi Bursa kerja 144.919.900,- APBD

2 Peningkatan pelayanan tenaga kerja warga negara Asing

67.296.500,- APBD

3 Peningkatan pelayanan CTKI dan Pembinaan Purna TKI Kabupaten Jombang

124.333.000,- APBD

4 Perluasan kesempatan kerja mandiri 114.585.500,- APBD


Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan, Persentase penurunan kasus kecelakaan kerja, Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan K3

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

454.058.500,-

1 Pengendalian dan Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

21.082.500,- APBD

2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial

215.050.000,- APBD

3 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja

161.576.000,- APBD

4 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja

56.350.000,- APBD

Terwujudnya Penempatan Transmigran yang berkualitas di daerah penempatan

Persentase penempatan Transmigran yang telah mendapat pelatihan

Program Pengembangan Kerjasama dengan wilayah pengiriman transmigran

47.222.600,-

1 Kerjasama Penempatan

Transmigran Antar Daerah

47.222.600,- APBD

Berkembangnya modal sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Persentase pencapaian target peningkatan pemahaman masyarakat peserta kegiatan terhadap pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta penyuluhan sosial

Program Partisipasi Sosial Masyarakat

29.775.000,-

1 Sosialisasi Kepahlawanan keperintisan, Perjuangan

29.775.000,- APBD


Persentase PMKS Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Rentan, Wanita Rawan Sosial ekonomi dan Masyarakat di daerah terpencil tertinggal penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya yang diindikasikan dengan meningkatnya kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat

Program Penanganan PMKS 711.768.004,-

1 Pemberdayaan PMKS 114.250.000,-

2 Fasilitasi PKH 90.923.004,-

3 Fasilitasi Pasar Murah bagi Rumah Tangga Miskin

111.690.000,-

4 Bimbingan Sosial bagi PMKS 38.075.000,-

5 Rehabilitasi dan Bantuan Sosial bagi PMKS

119.175.000,-

6 Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Sosial 97.205.000,-

7 Perlindungan dn Jaminan Sosial Layanan Kesejahteraan bagi Masyarakat Miskin

92.850.000,-

8 Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Sosial Tanggap Darurat

47.600.000,-



Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial

377.052.400,-

1 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sosial

31.500.000,- APBD

2 Revitalisasi Bina Lokakarya 25.000.000,- APBD

3 Pembangunan / Peningkatan Rumah Pelayanan Sosial

320.552.000,- APBD

Optimalisasi Pendayagunaan Potensi dan sumber kesejahteraan Sosial

Persentase pembinaan bagi Karang Taruna, , Karang Werdda,WKSBM, bidang Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Persentase Taruna Siaga Bencana yang dibina dan aktif dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, Persentase penumbuhan dan peningkatan Kapasitas Relawan Pekerja Sosial Masytarakat tingkat desa yang dapat mendukung penyelengggaraan kesejahteraan sosial, Persentase Pembinaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Panti Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi , Gelandangan, Pengemis, Cacat, Organisasi Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberikan pembinaan dan aktif dalam memberikan pelayanan pada PMKS

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

347.445.400,-

1 Penigkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

62.699.900,-

2 Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna

93.625.000,-

3 Pemberdayaan Karang Werdha 27.150.000,-

4 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat

73.220.500,-

5 Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS, potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

80.750.000,-

6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

10.000.000,-

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Jombang tahun 2016 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi/pencapaian terhadap indikator

sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi tahun 2016.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran dari 12 program dan 38

kegiatan tahun 2016 telah menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan

visi dan misi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Jombang yang telah memenuhi capaian target sasaran meskipun ada

beberapa kegiatan yang belum maksimal dalam pelaksanaan sesuai dengan

target kinerja yang telah direncanakan.

Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang kemudian menjadi dasar setiap SKPD untuk

mengembangkan IKU-IKU sesuai karakteristiknya. Indikator Kinerja Utama (

IKU ) Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Persentase PMKS Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Rentan, Wanita

Rawan Sosial ekonomi dan Masyarakat di daerah terpencil tertinggal

penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat

kesejahteraannya yang diindikasikan dengan meningkatnya

kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan

mampu berfungsi sosial di masyarakat

2. Persentase PMKS Balita Terlantar, Anak terlantar, dan bermasalah

penerima manfaat program pelayanan sosial melalui Bidang dan UPT

yang terlindungi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat

ke-mampuan fungsi sosialnya

3. Persentase PMKS Anak Nakal dan Korban Napza serta remaja

terlantar penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui

Bidang dan UPT yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan dasarnya,

dan meningkat keberfungsian sosialnya

4. Persentase PMKS Lanjut Usia terlantar penerima manfaat program

pelayanan sosial melalui Bidang kemampuan fungsi sosialnya

5. Persentase PMKS Tuna Sosial penerima manfaat program pelayanan

dan Rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan

meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya

6. Persentase PMKS penyandang disabilitas dan eks psikotik penerima

manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui bidang dan UPT yang

terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya ,dan meningkat kemampuan

keberfungsian sosialnya

7. Persentase PMKS Pekerja Migran, Korban Tindak kekerasan, Korban

Bencana dan Orang Terlantar penerima manfaat Program Bantuan dan

Perlindungan Sosial yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan dasarnya,


8. Persentase pembinaan bagi Karang Taruna, Karang Werdda,WKSBM,

bidang Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

9. Persentase Taruna Siaga Bencana yang dibina dan aktif dalam

penanggulangan bencana berbasis masyarakat

10. Persentase penumbuhan dan peningkatan Kapasitas Relawan Pekerja

Sosial Masytarakat tingkat desa yang dapat mendukung

penyelengggaraan kesejahteraan sosial

11. Persentase Pembinaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Panti

Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi , Gelandangan, Pengemis, Cacat,

Organisasi Sosial dalam

12. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberikan pembinaan

dan aktif dalam memberikan pelayanan pada PMKS



14. Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial peserta program yang

meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

15. Persentase pencapaian target peningkatan pemahaman masyarakat

peserta kegiatan terhadap pelestarian nilai kepahlawanan dan

kesetiakawanan sosial serta penyuluhan sosial

16. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun

17. Persentase pencari kerja yang ditempatkan

18. Persentase Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang ditempatkan pada

jabatan formal

19. Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan/kompetensi

20. Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dapat

diselesaikan

21. Persentase upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak ( KHL )

22. Persentase Hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani

23. Persentase penurunan kasus kecelakaan kerja

24. Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan K3

25. Persentase penempatan Transmigran yang telah mendapat pelatihan

26. Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

Predikat penilaian capaian kinerjanya di kelompokkan dalam skala

pengukuran ordional sebagai berikut

85 s/d 100 : Sangat berhasil

70 s/d 84 : Berhasil

55 s/d 69 : Cukup berhasil

< 55 : Tidak berhasil

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari 11 Sasaran strategis yamg memuat 26 Indikator Kinerja Utama

tersebut dapat dilaporkan tingkat capaian berdasarkan predikat sebagai

berikut:

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran

NO PREDIKAT

JUMLAH SASARAN IKU

1

Sangat berhasil ( 85-100)

5 11

2 Berhasil ( 70-84 )

1 3

3 2 5

Cukup berhasil ( 55-69 )

4 Tidak berhasil (<55 )

3 7

Jumlah

11 26

Seharusnya terdapat 11 Sasaran dan 26 indikator Kinerja Utama tapi

pada tahun 2016 ada 1 Sasaran yaitu Terwujudnya Penempatan Transmigran

yang berkualitas di daerah penempatan yang tidak dapat diukur capaian

kinerjanya dengan indicator Persentase penempatan Transmigran yang telah

mendapat pelatihan karena pada tahun 2016 tidak ada pemberangkatan

Transmigrasi sehingga hanya 10 sasaran dan 25 indikator yang dapat dihitung

Tabel 3.2

Capaian Kinerja sasaran Tahun 2016

No Sasaran Strategis Realiasasi Keterangan

1 Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

40,87 Tidak berhasil

2 Optimalisasi Pendayagunaan Potensi dan sumber kesejahteraan Sosial

78,48 Berhasil

3 Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana sosial serta kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

62,20 Cukup berhasil

4 Berkembangnya modal sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial

100 Sangat berhasil

5 Menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka

6,11 Tidak berhasil

6 Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sector informal

66,25 Cukup Berhasil

7 Terwujudnya peningkatan ketrampilan /kompetensi Tenaga kerja dan Produktivitas Tenaga kerja

100 Sangat Berhasil

8 Terwujudnya peran lembaga ketenagakerjaan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

100 Sangat berhasil

9 Meningkatnya pengawasan Ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja buruh

95,57 Sangat berhasil

10 Terwujudnya Penempatan Transmigran yang berkualitas di daerah penempatan

Tidak Terealisasi Krn tidak ada pemberangkatan

11 Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana /prasarana Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

100 Sangat berhasil

Rata-rata 74,94 Berhasil

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan capaian kinerja

sasaran strategis tahun 2015 sebesar 73,227 dengan predikat Berhasil. Tentunya

capaian ini perlu untuk semakin ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

C. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang

perlu dilakukan oleh Pimpinan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jombang, serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif

mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan

yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas

kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik,

sehingga di harapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai

pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Tenaga kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Jombang merupakan Rencana kerja yang disusun

secara periodic setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari sasaran

strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui

merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam

rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Adapun secara terinci atas capaian IKU, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Tahun 2016

Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Keterangan


1 Persentase PMKS Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Rentan, Wanita Rawan Sosial ekonomi dan Masyarakat di daerah terpencil tertinggal penerima manfaat program

80% 83,33% Berhasil

2 Persentase PMKS Balita Terlantar, Anak terlantar, dan bermasalah penerima manfaat program pelayanan sosial melalui Bidang dan UPT yang terlindungi dan terpenuhi

80% 65,27% cukup

berhasil

3.

Persentase PMKS Anak Nakal dan Korban Napza serta remaja terlantar penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui Bidang dan UPT yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan meningkat keberfungsian sosialnya

80% 35,30% Tidak

berhasil

4 Persentase PMKS Lanjut Usia terlantar penerima manfaat program pelayanan sosial melalui Bidang

80% 2,30% Tidak

berhasil

kemampuan fungsi sosialnya

5 Persentase PMKS Tuna Sosial penerima manfaat program pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya

80% 15,52% Tidak

Berhasil

6 Persentase PMKS penyandang disabilitas dan eks psikotik penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui bidang dan UPT yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya ,dan meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya

80% 12,62 Tidak

berhasil

7 Persentase PMKS Pekerja Migran, Korban Tindak kekerasan, Korban Bencana dan Orang Terlantar penerima manfaat Program Bantuan dan Perlindungan Sosial yang

80% 71,76% Berhasil

Optimalisasi Pendayagunaan Potensi dan sumber kesejahteraan Sosial

1 Persentase pembinaan bagi Karang Taruna, , Karang Werdda,WKSBM, bidang Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

80% 57,76% Tidak

Berhasil

2 Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

100% 100% Sangat

berhasil

3 Persentase Taruna Siaga Bencana yang dibina dan

100% 100% Sangat

aktif dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat

berhasil

4 Persentase penumbuhan

dan peningkatan Kapasitas

Relawan Pekerja Sosial

Masytarakat tingkat desa

yang dapat mendukung

penyelengggaraan


80% 68,77% cukup

berhasil

5 Persentase Pembinaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Panti Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi , Gelandangan, Pengemis, Cacat, Organisasi Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

100% 68,88% Cukup

berhasil

6 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberikan pembinaan dan aktif dalam memberikan pelayanan pada PMKS

100% 75,47% Berhasil


1


80% 62,20% cukup

berhasil

Berkembangnya modal sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial

1 Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial peserta program yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

80% 100% Sangat

Berhasil

Menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka

1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun

6% 6,11% Tidak

Berhasil

Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sector

1 Persentase pencari kerja yang ditempatkan

80% 35,52% Tidak

Berhasil

informal

2 Persentase Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang ditempatkan pada jabatan formal

100% 100% Sangat

berhasil


1 Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan/kompetensi

100% 100% Sangat

Berhasil


1 Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan

100% 100% Sangat

berhasil

2

Persentase upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak ( KHL )

100% 100% Sangat

berhasil

Meningkatnya pengawasan Ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja buruh

1 Persentase Hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani

100% 100% Sangat

berhasil

2 Persentase penurunan kasus kecelakaan kerja

100% 86,71% Sangat

berhasil

3 Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan K3

100% 100% Sangat

berhasil

Terwujudnya Penempatan Transmigran yang berkualitas di daerah penempatan

1 Persentase penempatan Transmigran yang telah mendapat pelatihan

100% Tidak dilakukan penilaian

Tidak ada

pemberangk

atan

Transmigran

Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana /prasarana Dinas Sosial Tenaga kerja dan

1 Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

12Bln 12 Bln Sangat Berhasil

Transmigrasi

D. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Persentase PMKS Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Rentan, Wanita

Rawan Sosial ekonomi dan Masyarakat di daerah terpencil tertinggal

penerima manfaat program

a. PMKS merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial,penanganan program kegiatan yang tercantum dalam daftar

usulan rencana kegiatan Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi

yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten,

yang telah dikoordinasikan dengan Bappeda dan dilaksanakan oleh

Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi.

b. Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Dinas Sosial Tenaga

kerja dan Transmigrasi, indicator Persentase PMKS Keluarga Fakir

Miskin, Keluarga Rentan, Wanita Rawan Sosial ekonomi dan

Masyarakat di daerah terpencil tertinggal penerima manfaat program

pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya yang

diindikasikan dengan meningkatnya kemampuannya dalam memenuhi

kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di

masyarakat dihitung dengan rumus:

∑Jumlah PMKS Keluarga Fakir Miskin penerima manfaat program

pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu

memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial

di masyarakat

X 100

∑Jumlah Keluarga Miskin

c. Dari data Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial diketahui PMKS

penerima program pemberdayaan sosial 1.318.312 orang sedang

jumlah keluarga miskin 1.581.974 orang. Dengan demikian nilai

capaian indicator adalah sebesar 83,33%.

d. Dalam kaitannya dengan target dan realisasi kinerja tahun 2016,

tahun ini realisasi kinerja mencapai 83,33 % sedangkan dari target

yang diharapkan sebesar 80%.

e. Sehingga dapat dikatakan indicator capaian program kegiatan ini

berhasil karena melebihi dari target.

2. Persentase PMKS , Anak terlantar, dan bermasalah penerima

manfaat program pelayanan sosial melalui Bidang dan UPT yang

terlindungi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat ke-

mampuan fungsi sosialnya

a. Penyelenggaraan koordinasi Penanggulangan PMKS Anak terlantar

ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diselaraskan dengan

rencana program kegiatan. Prioritas yang tercantum dalam daftar

usulan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah

kabupaten.


kerja dan Transmigrasi, Persentase PMKS Balita Terlantar, Anak

terlantar, dan bermasalah penerima manfaat program pelayanan

sosial melalui Bidang dan UPT yang terlindungi dan terpenuhi

kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya

dihitung dengan rumus

Jumlah PMKS Balita Terlantar, Anak terlantar, dan bermasalah

penerima manfaat program pelayanan sosial yang terlindungi dan

terpenuhi kebuth dasarnya dan meningkat kemampuan fungsi

sosialnya

X 100 Populasi anak terlantar

c. Dari informasi Bidang Rehabilitasi bantuan sosial dapat diketahui

Jumlah anak terlantar 233 orang sedangkan jumlah populasi anak

terlantar 357 dengan demikian capaian indicator 65,27%





berhasil karena sudah mendakati dari target yang diharapkan.

3. Persentase PMKS Anak Nakal dan Korban Napza serta remaja

terlantar penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui

Bidang dan UPT yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan dasarnya,

dan meningkat keberfungsian sosialnya

a. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Nakal dan

Korban Napza serta remaja terlantar ,penanganan program kegiatan

yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan Dinas Sosial

tenaga kerja dan Transmigrasi yang diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Daerah Kabupaten, yang telah dikoordinasikan dengan

Bappeda dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial tenaga kerja dan

Transmigrasi.


kerja dan Transmigrasi Persentase PMKS Anak Nakal dan Korban

Napza serta remaja terlantar penerima manfaat program pelayanan

dan Rehsos melalui Bidang dan UPT yang terlindungi, terpenuhi

kebutuhan dasarnya, dan meningkat keberfungsian sosialnya dapat

dihitung dengan menggunakan rumus:

Jumlah PMKS Anak Nakal, Korban Napza dan remaja terlantar yang

terlindungi, terpenuhi kebuth dasarnya, meningkat kemampuan

mental dan keber fungsian sosialnya

X 100 Jumlah Anak Nakal, Korban Napza dan remaja Terlantar


Jumlah Anak Nakal, Korban Napza dan remaja Terlantar yang

terlindungi, terpenuhi kebutuhan, meningkat kemampuan mentalnya 46

orang sedangkan jumlah Anak Nakal, Korban Napza dan remaja

Terlantar 130 dengan demikian capaian indicator 35,38%





tidak berhasil karena masih jauh dari target yang diharapkan.

4. Persentase PMKS Lanjut Usia terlantar penerima manfaat

program pelayanan sosial melalui Bidang kemampuan fungsi

sosialnya

a. Persentase PMKS Lanjut Usia terlantar penerima manfaat program

pelayanan sosial melalui Bidang kemampuan fungsi sosialnya

penanganan program kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan

rencana kegiatan Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi yang

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten, yang

telah dikoordinasikan dengan Bappeda dan dilaksanakan oleh Dinas

Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase PMKS Lanjut Usia terlantar

penerima manfaat program pelayanan sosial melalui Bidang

kemampuan fungsi sosialnya dapat di hitung dengan menggunakan

rumus

Jumlah PMKS Anak bermasalah dan terlantar serta lanjut usia

terlantar penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos yang

yang terpenuhi kebuth dasarnya dan meningkat kemampuan fungsi

sosialnya

X 100 Populasi Lanjut Usia Terlantar


Jumlah Anak bermasalah dan terlantar serta lanjut usia terlantar 90

orang sedangkan jumlah populasi lanjut usia terlantar 3907 dengan

demikian capaian indicator 2,30%






5. Persentase PMKS Tuna Sosial penerima manfaat program

pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya, dan meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya

a. Persentase PMKS Tuna Sosial penerima manfaat program pelayanan

dan Rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan

meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya penanganan program

kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan Dinas

Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi yang diintegrasikan dengan

prioritas pembangunan Daerah Kabupaten, yang telah dikoordinasikan

dengan Bappeda dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial tenaga kerja dan

Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase PMKS Tuna Sosial penerima

manfaat program pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya, dan meningkat kemampuan keberfungsian

sosialnya dapat di hitung dengan menggunakan rumus

∑Jumlah Tuna Sosial penerima manfaat program pelayanan dan

Rehsos yang yang terpenuhi kebuth dasarnya dan meningkat

kemampuan fungsi sosialnya

X 100 ∑Jumlah PMKS Tuna Sosial


Jumlah Tuna Sosial penerima manfaat 75 orang sedangkan jumlah

populasi lanjut usia terlantar 483 dengan demikian capaian indicator

15,52%






6. Persentase PMKS penyandang disabilitas dan eks psikotik

penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui bidang

dan UPT yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya ,dan


a. Persentase PMKS penyandang disabilitas dan eks psikotik penerima

manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui bidang dan UPT yang

terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya ,dan meningkat kemampuan

keberfungsian sosialnya, penanganan program kegiatan yang

tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan Dinas Sosial tenaga

kerja dan Transmigrasi yang diintegrasikan dengan prioritas



Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase PMKS penyandang disabilitas dan

eks psikotik penerima manfaat program pelayanan dan Rehsos melalui

bidang dan UPT yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya ,dan

meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya dan dapat dihitung

dengan menggunakan rumus

∑PMKS penyandang disabilitas dan eks psikotik penerima manfaat

program pelayanan dan Rehsos yang yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya

X 100 ∑Jumlah Penyandang Disabilitas


Jumlah penyandang disabilitas dan eks psikotik penerima manfaat

6754 org sedangkan jumlah penyandang disabilitas 53.508 org dengan

demikian capaian indicator 12,62%






7. Persentase PMKS Pekerja Migran, Korban Tindak kekerasan, Korban




a. Persentase PMKS Pekerja Migran, Korban Tindak kekerasan, Korban



meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya penanganan program





Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi penanganan program kegiatan yang tercantum

dalam daftar usulan rencana kegiatan Dinas Sosial tenaga kerja dan

Transmigrasi yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan

Daerah Kabupaten, yang telah dikoordinasikan dengan Bappeda dan

dilaksanakan oleh Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi dapat

dihitung dengan menggunakan rumus:

∑Jumlah PMKS Pekerja Migran, Korban Tindak kekerasan, Korban

Bencana dan Orang Terlantar yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan

dasarnya dan meningkat kesejahteraannya dan keberfungsian

sosialnya

X 100 ∑Jumlah Pekerja Migran, Korban Tindak kekerasan, Korban Bencana

dan Orang Terlantar


Jumlah pekerja migran,korban tindak kekerasan,bencana ,orang

terlantar yang terlindungi 432 org sedangkan jumlah pekerja migrant,

tindak kekerasan,bencana ,org terlantar 602 org dengan demikian

capaian indicator 71,76%





berhasil karena sudah mendekati target yang diharapkan.

8. Persentase pembinaan bagi Karang Taruna, Karang Werdda,

WKSBM, bidang Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

a. Penyelenggaraan Pembinaan bagi Karang Taruna, Karang Werdda,

WKSBM, bidang Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

yang diselaraskan dengan rencana program kegiatan. Prioritas yang

tercantum dalam daftar usulan yang diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan daerah kabupaten.


kerja dan Transmigrasi, Pembinaan bagi Karang Taruna, Karang

Werdda,WKSBM, bidang Sosial dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dapat dihitung dengan menggunakan rumus

∑Jumlah Karang Taruna, WKSBM, yang memperoleh pembinaan

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

X 100 ∑Jumlah karang taruna dan WKSBM

c. Dari informasi Bidang P3S dan UKS dapat diketahui Jumlah karang

taruna,WKSBM yang memperoleh pembinaan 707 sedangkan jumlah

Karang taruna dan WKSBM 1224 sehingga capaian indicator sebesar

57,76%





cukup berhasil karena masih jauh dari target yang diharapkan.

9. Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang

dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

a. Terselenggaranya Pembinaan bagi TKSK yang dibina aktif dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselaraskan dengan

rencana program kegiatan. Prioritas yang tercantum dalam daftar

usulan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah

kabupaten.


kerja dan Transmigrasi, Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dapat di hitunh dengan menggunakan rumus

∑Jumlah TKSK yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan


X 100 ∑Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK)

c. Dari informasi Bidang P3S dan UKS dapat diketahui Jumlah TKSK

yang dibina 21 sedangkan jumlah TKSK Kecamatan 21 sehingga

capaian indicator sebesar 100%


tahun ini realisasi kinerja mencapai 100 % sedangkan dari target



sangat berhasil karena sudah mencapai darai target yang

diharapkan.

10. Persentase Taruna Siaga Bencana yang dibina dan aktif dalam

penanggulangan bencana berbasis masyarakat

a. Terselenggaranya Pembinaan bagi Taruna Siaga yang dibina aktif

dalam penaggulangan bencana yang diselaraskan dengan rencana

program kegiatan. Prioritas yang tercantum dalam daftar usulan yang

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten.


kerja dan Transmigrasi, Persentase Taruna Siaga Bencana yang dibina

dan aktif dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat dapat

di hitung dengan menggunakan rumus

∑Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina dan aktif dalam

penanggulangan bencana

X 100 ∑Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

c. Dari informasi Bidang P3S dan UKS dapat diketahui Jumlah Tagana

yang dibina 68 sedangkan jumlah Tagana Kecamatan 68 sehingga

capaian indicator sebesar 100%


tahun ini realisasi kinerja mencapai 100 % sedangkan dari target



sangat berhasil karena sudah mencapai dari target yang

diharapkan.

11. Persentase penumbuhan dan peningkatan Kapasitas Relawan Pekerja


penyelengggaraan kesejahteraan sosial

a. Persentase penumbuhan dan peningkatan Kapasitas Relawan Pekerja


penyelengggaraan kesejahteraan sosial penanganan program kegiatan

yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan Dinas Sosial

tenaga kerja dan Transmigrasi yang diintegrasikan dengan prioritas



Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase penumbuhan dan peningkatan

Kapasitas Relawan Pekerja Sosial Masytarakat tingkat desa yang dapat

mendukung penyelengggaraan kesejahteraan sosial dapat dihitung

dengan menggunakan rumus:

∑Jumlah Relawan PSM peserta program yang meningkat

kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

X 100 ∑Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat

c. Dari informasi Bidang P3S dan UKS dapat diketahui Jumlah Relawan

PSM yang meningkat kemampuanya 1350 relawan sedangkan jumlah

Pekerja Sosial masyarakat 1963 sehingga capaian indicator sebesar

68,77%





cukup berhasil karena belum mencapai dari target yang

diharapkan.

12. Persentase Pembinaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi

Panti Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi , Gelandangan, Pengemis,

Cacat, Organisasi Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial

a. Persentase Pembinaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Panti


Organisasi Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

penanganan program kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan






kerja dan Transmigrasi Persentase Pembinaan bagi Lembaga

Kesejahteraan Sosial bagi Panti Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi ,

Gelandangan, Pengemis, Cacat, Organisasi Sosial dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat di hitung dengan

menggunakan rumus:

∑ Panti Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi , Gelandangan,

Pengemis, Cacat, Organisasi Sosial yg memperoleh Pembinaan

dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

--------------------------------------------- X 100

∑ Panti Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi , Gelandangan, Pengemis,

Cacat, Organisasi Sosial

c. Dari informasi Bidang P3S dan UKS dapat diketahui Jumlah Panti


Organisasi Sosial yg memperoleh Pembinaan 38 sedangkan jumlah

Panti Asuhan, Panti Werdha, rehabilitasi , Gelandangan, Pengemis,

Cacat, Organisasi Sosial 53 sehingga capaian indicator sebesar 60,88

%





cukup berhasil karena masih jauh dari target yang diharapkan.



a. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberikan pembinaan

dan aktif dalam memberikan pelayanan pada PMKS penanganan

program kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan rencana

kegiatan Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi yang





kerja dan Transmigrasi Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial

yang diberikan pembinaan dan aktif dalam memberikan pelayanan

pada PMKS dapat di hitung dengan menggunakan rumus:

∑Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina dan aktif dalam

memberikan pelayanan pada PMKS

X 100 ∑Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

c. Dari informasi Bidang P3S dan UKS dapat diketahui Jumlah Lembaga

Kesejahteraan Sosial yang dibina dan aktif 40 sedangkan jumlah LKS

53 sehingga capaian indicator sebesar 75.47 %





berhasil karena sudah mendekati dari target yang diharapkan.

14. Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial peserta program yang


sosial

a. Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial peserta program yang


sosial penanganan program kegiatan yang tercantum dalam daftar

usulan rencana kegiatan Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi

yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah

Kabupaten, yang telah dikoordinasikan dengan Bappeda dan

dilaksanakan oleh Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial

peserta program yang meningkat kemampuannya dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dihitung dengan

menggunakan rumus:

∑ Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial peserta program yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

X 100 ∑ Target Tenaga Kesejahteraan Sosial yang diharapkan mengikuti

pengembangan pada tahun 2016

c. Dari informasi Bidang P3S dan UKS dapat diketahui Jumlah TKS

peserta program 1007 sedangkan jumlah TKS 1619 sehingga capaian

indicator sebesar 62,20 %


tahun ini realisasi kinerja mencapai 62,20 % sedangkan targetnya

80%

e. Sehingga dapat dikatakan indicator capaian program kegiatan ini cukup

berhasil karena masih jauh dari target yang diharapkan

15. Persentase pencapaian target peningkatan pemahaman masyarakat



a. Persentase pencapaian target peningkatan pemahaman masyarakat


kesetiakawanan sosial serta penyuluhan sosial penanganan program





Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase pencapaian target peningkatan

pemahaman masyarakat peserta kegiatan terhadap pelestarian nilai

kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta penyuluhan sosial

dapat di hitung dengan menggunakan rumus:

Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan

pemahaman tentang pelestarian nilai kepahlawanan dan


X 100 Jumlah Peserta kegiatan yang diharapkan mengikuti peningkatan

pemahaman tentang pelestarian nilai kepahlawanan dan

kesetiakawanan sosial dan program kesejahteraan sosial tahun 2015

c. Dari informasi Bidang P3S dan UKS dapat diketahui Jumlah

masyarakat yang mengikuti pemahaman nilai kepahlawanan 80

sedangkan jumlah peserta kegiatan yg diharapkan mengikuti

pemahaman nilai kepahlawanan 80 sehingga capaian indicator sebesar

100 %


tahun ini realisasi kinerja mencapai 100 % dari target yang

diharapkan sebesar 100%.


sangat berhasil karena mampu realisasi sesuai dengan dari target

yang diharapkan.

16. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun

a. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun penanganan



diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten,


Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurun dapat di hitung dengan menggunakan rumus:

∑ Tingkat Pengangguran Terbuka di Jombang --------------------------------------------- X 100 ∑ Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Produktif

c. Capaian indicator TPT sebesar 6,11 %


tahun ini realisasi kinerja mencapai 6,11 % dari target yang

ditetapkan sebesar 6%.


tidak berhasil karena tidak dapat menurunkan Tingkat

Pengangguran Terbukanya.

17. Persentase pencari kerja yang ditempatkan

a. Persentase pencari kerja yang ditempatkan program kegiatan yang



pembangunan Daerah Kabupaten, yang telah dikoordinasikan

dengan Bappeda dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial tenaga kerja

dan Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase pencari kerja yang ditempatkan

dapat di hitung dengan menggunakan rumus:

∑Pencari kerja yang ditempatkan --------------------------------------------- X 100 ∑ pencari kerja yang terdaftar

c. Dari informasi Bidang PPTK dapat diketahui Jumlah pencari kerja yang

ditempatkan 1631 sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar 5015

sehingga capaian indicator sebesar 32,52 %


tahun ini realisasi kinerja mencapai 32,52% dari target yang

diharapkan sebesar 80%.


kurang berhasil karena masih jauh dari target yang diharapkan.

18. Persentase Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang ditempatkan pada

jabatan formal

a. Persentase Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang ditempatkan pada

jabatan formal program kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan






kerja dan Transmigrasi Persentase Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang

ditempatkan pada jabatan formal dapat di hitung dengan menggunakan

rumus:

∑ TKI yg ditempatkan pada jabatan formal --------------------------------------------- X 100 ∑ TKI yang ditempatkan

c. Dari informasi Bidang PPTK dapat diketahui Jumlah TKI yang

ditempatkan pada jabatan formal 224 org sedangkan jumlah TKI yang

ditempatakan 224 orang sehingga capaian indicator sebesar 100%


tahun ini realisasi kinerja mencapai 100% dari target yang

diharapkan sebesar


sangat berhasil karena sudah mencapai dari target yang

diharapkan

19. Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan/kompetensi

a. Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan/kompetensi







kerja dan Transmigrasi Persentase lulusan pelatihan yang memiliki

ketrampilan/kompetensi dapat di hitung dengan menggunakan rumus:

∑ Lulusan Pelatihan yg lulus sertifikasi --------------------------------------------- X 100

∑ lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi

c. Dari informasi Bidang PPTK dapat diketahui Jumlah Lulusan Pelatihan

yg lulus sertifikasi 60 org sedangkan jumlah lulusan pelatihan yang

mengikuti sertifikasi kompetensi 60 orang sehingga capaian indicator

sebesar 100%

d. Dalam kaitannya dengan target dan realisasi kinerja tahun 2016, tahun

ini realisasi kinerja mencapai 100% dari target yang diharapkan sebesar

100 %


sangat berhasil karena sudah mencapai dari target yang diharapkan.

20. Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dapat

diselesaikan

a. Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang dapat

diselesaikan program kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan






kerja dan Transmigrasi Persentase kasus perselisihan Hubungan

Industrial yang dapat diselesaikan dapat di hitung dengan

menggunakan rumus:

∑ Kasus perselisihan Hub. Industrial yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama

--------------------------------------------- X 100 ∑ Kasus yang dicatatkan

c. Dari informasi Bidang Hubinsyaker dan wasnaker dapat diketahui

Jumlah Kasus perselisihan Hub. Industrial yang diselesaikan melalui

perjanjian Bersama 7 sedangkan jumlah kasus yang dicatatkan 7

orang sehingga capaian indicator sebesar 100%


ini realisasi kinerja mencapai 100% dari target yang diharapkan

sebesar 100 %



21. Persentase upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak ( KHL )

a. Persentase upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak ( KHL )







kerja dan Transmigrasi Persentase upah minimum terhadap kebutuhan

hidup layak ( KHL ) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

∑ Rata rata Upah Minimum Kab/Kota ( UMK ) --------------------------------------------- X 100 ∑ Rata rata KHL


Jumlah Rata rata Upah Minimum Kab/Kota ( UMK ) Rp 1.924.000

sedangkan jumlah rata rata KHL Rp 1.924.000 sehingga capaian

indicator sebesar 100%


ini realisasi kinerja mencapai 100% dari target yang diharapkan

sebesar 100 %



22. Persentase Hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani

a. Persentase Hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani

program kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan

Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi yang diintegrasikan dengan



Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase Hukum di bidang norma

ketenagakerjaan yang ditangani dapat dihitung dengan menggunakan

rumus:

∑ Kasus Norma Ketenagakerjaan yang ditangani --------------------------------------------- X 100 ∑ Pengaduan yang masuk


Jumlah Kasus Norma Ketenagakerjaan yang ditangani 30 sedangkan

jumlah pengaduan yang masuk 30 sehingga capaian indicator sebesar

100%



100 %

e. Sehingga dapat dikatakan indicator capaian program kegiatan ini sangat

berhasil karena sudah mencapai dari target yang diharapkan.

23. Persentase penurunan kasus kecelakaan kerja

a. Persentase penurunan kasus kecelakaan kerja program kegiatan yang





Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase penurunan kasus kecelakaan kerja

dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

∑Selisih Kasus kecelakaan kerja tahun ini – Tahun sebelumnya --------------------------------------------- X 100 ∑ Kasus Kecelakaan Kerja Tahun sebelumnya


Jumlah Kasus kecelakaan kerja 60 sedangkan jumlah kecelakaan kerja

tahun sebelumnya 70 sehingga capaian indicator sebesar 85,71%


ini realisasi kinerja mencapai 86,71% dari target yang diharapkan

sebesar 100 %


berhasil karena sudah hampir mencapai dari target yang diharapkan.

24. Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan K3

a. Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan K3 program





Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase Perusahaan yang memenuhi

persyaratan K3 dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

∑ Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan /pengujian K3 --------------------------------------------- X 100 ∑ perusahaan yang meminta pemeriksaan /pengujian K3


Jumlah perusahaan yg dilakukan pemeriksaan 25 sedangkan jumlah

perusahaan yg meminta pemeriksaan 25 sehingga capaian indicator

sebesar 100%



100 %


berhasil karena sudah mencapai dari target yang diharapkan.

25. Persentase penempatan Transmigran yang telah mendapat pelatihan

a. Persentase penempatan Transmigran yang telah mendapat pelatihan

program kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan

Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi yang diintegrasikan dengan



Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Persentase penempatan Transmigran yang

telah mendapat pelatihan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

∑ Jumlah Alokasi Penempatan --------------------------------------------- X 100 ∑ Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan

c. Dari informasi Bidang PPTK dapat diketahui Jumlah Transmigran yang

berangkat pada tahun 2015 tidak ada Pemberangkatan Transmigran


ini Transmigran tidak dapat terealisasi karena tidak ada

pemberangkatan

26. Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran program





Transmigrasi


kerja dan Transmigrasi Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

∑ Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran --------------------------------------------- X 100 ∑ Jumlah bulan dalam 1 tahun

c. Dari informasi Sekretariat dapat diketahui Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dapat Terealisasi semua.


ini Pelayanan Administrasi Perkantoran Sangat Berhasil karena dapat

terealisasi semua.

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pada satuan unit kerja diperlukan

dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatannya baik berupa belanja tidak

langsung maupun belanja langsung. Untuk tahun 2015, Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang mendapat dana dari APBD tahun

2015 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja tidak langsung

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2016

NO URAIAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp) %

1 Gaji Pokok PNS 2.095.780.564,00 2.041.178.580.00 97,39%

2 Tunjangan Keluarga 200.511.666.00 195.322.323.00 97,41%

3 Tunjangan Jabatan 158.166.000.00 153.340.000.00 96,94%

4 Tunjangan Fungsional Umum

73.912.000,00 72.000.000.00 97,41%

5 Tunjangan Beras 113.091.072.00 109.571.460.00 96,88%

6 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

34.695.690,00 34.127.648,00 98.36%

7 Pembulatan Gaji 27.532,00 26.659.00 96,82%

JUMLAH 2.676.184.524,00 2.605.566.670,00 97,36%

Berdasarkan tabel tersebut, secara global untuk tahun 2016 terjadi

capaian sebesar Rp 2.605.566.670,00 atau sebesar 97,36% dari target

anggaran tahun 2016.

b. Belanja langsung

Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jombang pada

tahun 2016 mendapat alokasi dana dari anggaran APBD dengan anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 3.235.000.000,00 dengan rincian sebagai

berikut :

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN SEBELUM

PAK (Rp)

ANGGRAN SESUDAH

PAK (Rp)

REALISASI %

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD

Terselenggaranya administrasi sesuai aturan dan standar kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

540.351.200 533.866.200

520.504.308 97,50

1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

41.400.000 45.600.000 45.600.000 100


498.951.200 488.266.200 474.904.308 97,26

Tersedianya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

58.805.000 57.154.996 53.578.996

93,74

1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

21.000.000 20.534.996 20.534.996 100

2 Pemeliharaan rutin /berkala /sedang/berat sarana & prasarana gedung kantor

16.275.000 7.790.000 7.790.000 100

3 Pemeliharaan rutin /berkala /sedang/berat kendaraan dinas /kendaraan operasional

21.530.000 28.830.000 25.254.000 87,60

Tersedianya pakaian olah raga

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

13.750.000 12.000.000 11.880.000 99

1 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

13.750.000 12.000.000 11.880.000 99

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN SEBELUM

PAK (Rp)

ANGGRAN SESUDAH

PAK (Rp)

REALISASI %

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

17.500.000 11.000.000 10.942.000 99,47

1 Penyusunan rencana kerja SKPD

9.100.000 7.100.000 7.090.000 99,86

2 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

11.885.000 10.200.000 3.852.000 98,77

Persentase PMKS mendapatkan Pemberdayaan

Persentase PMKS mendapatkan Pemberdayaan

Program Penanganan PMKS 711.768.004 710.772.986 99,86

1 Pemberdayaan PMKS 186.250.000 114.250.000 114.070.000 99,84

2 Fasilitasi PKH 91.012.500 90.923.004 90.728.000 99,79

3 Fasilitasi Pasar Murah bagi Rumah tangga Miskin

117.800.000 111.690.000 111.690.000 100

4 Bimbingan Sosial Bagi PMKS

42.075.000 38.075.000 37.943.226 99,65

5 Rehabilitasi dan Bantuan sosial bagi PMKS

120.675.000 119.175.000 119.175.000 100

6 Fasilitasi kegiatan rumah pelayanan sosial

148.700.000 97.205.000 96.855.760 99,64

7 Perlindungan dan Jaminan Sosial Layanan Kesejahteraan bagi Masyarakat Miskin

92.850.000 92.850.000 92.761.000 99,90

8 Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Sosial Tanggap darurat

47.600.000 47.600.000 47.550.000 99,89

Jumlah Tokoh Perintis Kepahlawanan yang Teridentifikasi

Program Partisipasi sosial Masyarakat

29.775.000 29.775.000 28.184.400 94,66

1 Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan

29.775.000 29.775.000 28.184.400 94,66

Meningkatnya Kapasitas pelayanan kesejahteraan Sosial

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial

430.276.400 377.052.400 348.007.000 92,30

1 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sosial

31.500.000 31.500.000 27.996.000 88,88

2 Revitalisasi Bina Loka Karya

25.000.000 25.000.000 23.975.000 95,90

3 Pembangunan /Peningkatan rumah Pelayanan Sosial

373.776.400 320.552.400 296.036.000 92,35

Persentase LKS aktif melakukan pelayanan Kesejahteraan sosial

Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial

414.822.900 347.445.400 313.723.300 90,29

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN SEBELUM

PAK (Rp)

ANGGRAN SESUDAH

PAK (Rp)

REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1

Penigkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

62.699.900 62.699.000 54.116.200 86,31

2

Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna

108.500.000 93.625.000 82.507.500 88,13

3

Pemberdayaan Karang Werdha

27.150.000 27.150.000 23.712.000 87,34

4

Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat

88.973.000 73.220.500 62.892.600 85,89

5

Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

117.500.000 80.750.000 80.554.000

99,76

6

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

10.000.000 10.000.000 9.941.000 99,41

Posentase Peserta pelatihan yang mendapatkan pekerjaan 80%,85%,87%,90%,100%

Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan pekerjaan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

257.427.500 202.522.000 201.791.490 99,64

Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

200.000.000 193.430.000 192.739.490 99,64

Peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan kerja

15.000.000 9.092.000 9.052.000 99,56

Pelatihan kewirausahaan 42.427.500 0

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

456.324.900 451.134.900 427.235.910 94,70

1 Fasilitasi Bursa kerja 144.919.900 144.919.900 144.662.320 99,82

2 Peningkatan pelayanan

tenaga kerja warga negara Asing

67.296.500 67.296.500 65.086.590 96,72

3 Peningkatan Pelayanan

CTKI dan Pembinaan Purna TKI Kab

124.333.000 124.333.000 106.581.500 85,72

Jombang

4 Perluasan kesempatan

kerja mandiri 119.775.500 114.585.500 110.905.500 96,79

Meningkatnya Jumlah Transmigran yang di tempatkan

Program Pengembangan Kerjasama dengan wilayah pengiriman Transmigran

68.320.600 47.222.600 46.265.000 97,97

1 Kerjasama penempatan Transmigran antar Daerah

63.320.600 47.222.600 46.265.000 97,97

Menurunya kasus perselisihan Hubungan Industrial

Menurunya Jumlah kasus perselisihan hubungan Industrial

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

460.950.000 454.058.500 446.633.500

98,36

1. Pengendalian & Pembinaan lemb.Penyalur Tenaga Kerja

29.000.000 21.082.000 20.982.500

99,53

2. Fasilitasi Penyelesaian prosedur, perselisihan hubungan Industrial

220.250.000 215.050.000 213.550.000

99,30

3. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hokum & jaminan sosial Ketengakerjaan

161.700.000 161.576.000 155.751.000

96,39

4. Peningk.Pengaw,perlindungan & Penegakan hokum terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja

50.000.000 56.350.000 56.350.000

100

BAB 4

Penutup

Dengan penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun

2016, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang telah

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya, mengacu pada

Misi ke – 1 dan ke – 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 yaitu “Meningkatkan kualitas

kehidupan sosial dan beragama dan Meningkatkan Perekonpomian daerah yang

berdaya saing dan merata”.

Secara umum program kerja dan kegiatan dari rencana kinerja tahunan

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Tahun 2016

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Adapun beberapa pencapaian kinerja

program / kegiatan pada tahun 2016 baik yang memenuhi target dan tidak

memenuhi target serta faktor–faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target

kinerja dan tentunya kebijakan / rekomendasi perlu diambil.

Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

perlu mengambil langkah langkah guna mengatasi kegiatan yang belum

memenuhi sasaran adalah dengan cara melakukan koordinasi dengan Bidang

mengenai jadwal waktu Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

bidang dengan mengatur jadwal bulannya agar capaian kinerja yang diserap

sesuai dengan target yang direncanakan.

Dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan di jombang tidak

sebanding dengan Jumlah karyawan di Hubinsyaker disarankan agar: adanya

tambahan Jumlah Aparatur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

khususnya mediator dan Pengawas.

1. Dari program / kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015, realisasi

pencapaian target kinerja yang direncanakan dan memenuhi target kinerja

seperti yang telah direncanakan, diantaranya :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

c. Peningkatan Disiplin Aparatur.

d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diperlukan perencanaan yang tepat, pelaksanaan

tugas yang benar dan dukungan dana yang memadai serta ada pengawasan yang

terus menerus.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjaIP) Dinas

Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang dimaksudkan sebagai

perwujudan kewajiban Dinas sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dibuat semoga dapat menjadi bahan

evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Menyadari

akan berbagai kekurangan yang ada, maka koreksi dan saran senatiasa

diharapkan.

Jombang, Pebruari 2017 KEPALA TENAGA KERJA

KABUPATEN JOMBANG

Ir.HERU WIDJAJANTO MSi Pembina Utama Muda

NIP. 19621211 199003 1

Documents

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ...jombangkab.go.id/upload/1503728653_LAKIP2016.pdf · penyempurnaan dalam segala bidang dan sektor dan untuk mewujudkan visi dan