LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …kesbangpol.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/09/Lakip 2012.pdf · Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

KANTOR

KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

KABUPATEN BANTUL

2013

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun LAKIP

( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Kesatuan Bangsa Politik

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dan ini sebagai

tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Politik

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015.

Penyusunan LAKIP ini sebagai implementasi dari Inpres nomer 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan PEnetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bantul ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara

periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk

mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan

pembangunan secara baik dan benar.

Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Politik

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2012 merupakan evaluasi

terhadap berbagai program kerja pada tahun 2012, sebagai perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan

visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tahun

2012, dengan harapan dapat menjadi sumber/informasi pengambilan keputusan

diwaktu – waktu mendatang.

Bantul, Februari 2012

Kepala Kantor

Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bantul

Ir. Ag. Sumasriyana, M.S.i

Pembina TK I/IVb

NIP. 196012241986031011

Daftar Isi

Kata Pengantar ………………………………………....……………………………………………………….. i

Daftar Isi ……………………………………………….....………………………………………………………. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………….....………………………………….. 1

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………....…….…………………………. 8

A. GAMBARAN UMUM …..…………..…………………………....……………………………….. 8

B. STRUKTUR ORGANISASI …………………………………...…………………………………. 9

C. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .……………...........…………………………..10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …….…………..............……….…………….... 15

A. RENCANA STRATEGIS …….…………………………………...………………………………. 15

1. Visi ..……………………………………………………………………….…………………. 15

2. Misi ……………………………………………………………………………………………. 16

3. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………......……………….. 16

4. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………………........…………… 17

5. Sasaran dan Program …………………………………………………….......…………….. 19

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ……………………………………………........…………….. 24

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012……………………………………….........…………… 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………..…..........………..………. 28

A. PENGUKURAN KINERJA …………………..…………………………...........……….……...…. 28

1. Metode Pengukuran Kinerja ……………………………….............…….……………….…. 28

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran ……....................……………………..… 30

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ……………………………………………….........…...... 31

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……………………………………………………...…..........…. 36

1. Realisasi Per Kegiatan ……………………….......................…………………...............… 38

2. Realisasi Per Sasaran ………......................………………………............….…...………. 39

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 40

A. EVALUASI ………………………..………………………………………………………..……. 40

B. TINDAK LANJUT …………………………………………………………………………....….. 43

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Kesatuian Bangsa Politik dan Perliondungan Masyarakat Kabupaten

Bantul sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik

dan Perlindungan Masyarakat telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun

2011-2015 dengan Visi yang hendak dicapai adalah :

" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang demokratis, partisipatif,

harmonis, berkeadilan dan beradab yang berwawasan kebangsaan ”.

Kemudian Misinya adalah :

1. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat yang demokratis, harmonis, kreatif

dan kemandirian masyarakat dengan moral dan hukum.

2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka

penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta.

3. Menyelenggarakan pengkajian permasalahan strategis daerah di bidang

Kesatuan Bangsa dan interaksi masyarakat dalam rangka terwujudnya

stabilitas dengan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian

dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,

pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, fasilitasi pelaksanaan demokrasi .

Dari 3 (tiga) sasaran dalam rencana strategis, maka pada tahun 2012 telah

direncanakan dan dilaksanakan pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran

2012 untuk pencapaian 8 (delapan) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Jumlah Pelajar yang disiplin

2. Meningkatnya animo masyakat akan pentingnya Kesadaran Bela Negara .

3. Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di setiap Kecamatan

4. Terpantuanya validasi data dan Kegiantan Orang Asing.

5. Meningkatnya fasilitasi dan terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan.

6. Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.

7. Meningkatnya Koordinasi dan eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama

8. Meningkatnya Koordinasi , Mediasi dan komunikasi Forum Kerukunan Umat

Beragama

Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor

Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2012

dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai

walaupun belum optimal. Kegiatan- kegiatan inti dalam urusan kesatuan bangsa dan

politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini

menyebabkan pencapaian sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi masih kurang.

Beberapa sasaran kegiatan juga tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa didukung

pendanaan kegiatan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kesbangsa

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tetap memiliki dedikasi untuk

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara umum, dari pencapaian

sasaran di tahun 2012, dapat diketahui bahwa banyak sasaran yang dicanangkan

dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang tidak dapat dilaksanakan karena

keterbatasan anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya

kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya

sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada

prioritas pencapaian sasaran. untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan

kinerja Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul

dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi

dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan

masyarakat;

2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama

gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat

berjalan dengan baik;

3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian

sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa,

politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;

4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan

Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan

bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang

pelaksanaan kerja

B A B I

PENDAHULUAN

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah

/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis

(Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang

mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) merupakan uraian lebih

lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana

umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan

agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah

tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat

mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa

sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu

semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor :

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi

dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 ini Kantor Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk tahun 2012. LAKIP ini merupakan

konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah ditetapkan

sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan

eksekutif, selain itu LAKIP dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari

penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul untuk senantiasa menjalankan

aturan-aturan yang ada.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan permasalahan sosial

politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dengan demikian materi laporan

sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa

dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Bantul yang meliputi masalah sosial dan politik serta bencana alam.

Maksud dan tujuan pembuatan LAKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan

dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang

telah dicapai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Bantul selama tahun 2012, dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah

disusun sesuai dengan pelaksanaannya.

A. Struktur Organisasi

Stuktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya

adalah sebagai berikut :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

d. Seksi Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia;

e. Seksi Perlindungan Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudkan di bawah

dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor kemudian masing-masing Seksi

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor.

Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur

pendukung Penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang

kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Kantor

Seksi Wawasan

Kebangsaan dan Politik

Dalam Negeri

Seksi Kewaspadaan

dan Ketahanan

Nasional

Kelompok Jabatan

Funsional

Sub Bagian

Tata Usaha

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Kantor mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai ketentuan

perundangundangan yang berlaku

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan

b. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi kepegawaian,

perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan

protokol,kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, serta monitoring dan

pelaporan

c. Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-

undangan

d. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai

e. Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan

dinas

f. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah

tangga

g. Mengkooordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang

sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku

h. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban

pengelolaan aset

i. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah memelihara kendaraan dinas

j. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf

k. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas

l. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

m. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan

bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau

n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

o. Mengkoordinasikan penyusunan Rentra SKPD dan Renja SKPD

p. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA

q. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :


b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif,

c. Merencanakan program pengembangan hubungan dengan organisasi Non

Pemerintah yang meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan

lembaga swadaya masyarakat serta partai politik

d. Melaksanakan pendataan dan identifikasi keberadaan, jumlah dan kegiatan

organisasi Non Pemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi

profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta partai politik

e. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan organisasi Non

Pemerintah dan Partai Politik serta lembaga infrastruktur politik dalam rangka

fasilitasi pengembangan sistem politik dan penyelenggaraan pemilu

f. Melaksanakan perencanaan program dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan

pemilu

g. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu

h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan

penyelenggaraan pemilu berkoordinasi dengan lembaga penyelenggaraan

pemilu

i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah


j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Wawasan Kebangsaan, Politik, Demokratisasi, dan Hak Asasi Manusia

mempunyai tugas :


b. Mengumpulkan dan mengolah data penyusunan kegiatan di bidang wawasan

kebangsaan, pemberdayaan politik dan pembauran bangsa serta kajian strategis

dalam upaya pemantapan ketahanan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan

dan budaya;

c. Memfasilitasi peningkatan kualitas wawasan kebangsaan, politik dan pembauran

bangsa serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan politik,

ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya

d. Menyiapkan bahan fasilitas untuk meningkatkan pembauran antar golongan,

etnis, suku serta umat beragama diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas proses pewarganegaraan (naturalisasi)

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang

Wawasan Kebangsaan Politik Pembauran Bangsa serta kajian strategis dalam

upaya pemantapan ketahan Politik Ekonomi Sosial Kemasyarakatan dan

Budaya;

g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengamalan dan

pengamanan pancasila;

h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan kegiatan

peningkatan kualitas demokratisasi dan perlindungan, pengembangan,

penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia

i. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan demokratisasi dan

perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi

Manusia bagi segenap lapisan masyarakat

j. Menyiapkan bahan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan

perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi

Manusia

k. Menyiapkan bahan koordinasi dan singkronisasi penyusunan kegiatan demokrasi

dan perlindungan, pengembangan, penegakan, penghormatan Hak Asasi

Manusia

l. Mengkoordinasikan program dan kegiatan demokrasi dan perlindungan,

pengembangan, penegakan dan penghormatan HAM dengan instansi terkait

m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas serta program

demokrasi dan perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan

Hak Asasi Manusia

n. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah


o. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan

q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :


b. Menyiapkan bahan kerja

c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan anggota linmas

d. Melaksanakan pembinaan dan pengendaliaan perlindungan masyarakat

e. Melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang perlindungan Masyarakat

f. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait dalam pendidikan dan pelatihan

di bidang perlindungan masyarakat

g. Melaksaskan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan segala

ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat

h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah


j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

dan

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk yang menduduki jabatan fungsional pada tahun anggaran 2012 tidak ada.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,diantaranya

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul agar

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional , global dan tetap

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya Perencanaan Strategis, maka hasil yang ingin dicapai dan

diselenggarakan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan yakni

tahun 2011 – 2015 dapat focus dan terarah. Dengan pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi

dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. VISI

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bantul yang Demokratis,

Partisipatif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.

2. MISI

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Misinya adalah :

a. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis,

harmonis, berkeadilan dan beradab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI)

b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka deteksi dini

penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta.

c. Mewujudkan stabilitas masyarakat di seluruh aspek kehidupan

(epoleksosbudhankam) melalui pengkajian masalah-masalah strategis daerah di

bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah :

Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun

mengacu pada visi dan misi serta didasarkan isu dan analisa strategis. Tujuan

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah :

Hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik

dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

1) Tujuan Misi I

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan berkembangnya

partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Dengan sasaran :

a. Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa;

b. Meningkatnya kerukunan dan solidaritas antar umat beragama;

c. Meningkatnya partisipasi aktif LSM/ormas dalam proses pembangunan di

Kabupaten Bantul;

d. Meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam penegakan

moral dan HAM di Kabupaten Bantul.

2) Tujuan Misi II

Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini

penanggulangan bencana.

Dengan sasaran:

a. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini

penanggulangan bencana, bencana sosial.

b. Meningkatkan peran serta anggota linmas dalam mewujudkan

keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Meningkatnya kualitas pelayanan anggota linmas dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat;

d. Meningkatnya profesionalisme anggota linmas.

3) Tujuan Misi III

Meningkatnya kapasitas antar stake holder dalam mewujudkan

stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif untuk mendukung proses

pembangunan di Kabupaten Bantul.

Dengan sasaran:

a. Tersedianya rumusan kebijakan teknis pelaksanaaan pengendalian di

bidang kesatuan bangsa, pembauran bangsa dan masalaha-masalah

strategis lainnya;

b. Terwujudnya stabilitas masyarakat yang kondusif di berbagai aspek

kehidupan.

4. Strategi dan Kebijakan

1) Strategi

Srategi adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna

mencapai sasaran tertentu. Program yang akan dilaksanakan oleh Kantor

Kesatun Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakat untuk mencapai sasaran

adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pembauran bangsa;

b. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan wawasan kebangsaan;

c. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ideologi negara;

d. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ketahanan bangsa;

e. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan

antar lembaga legislatif dan ekskutif;

f. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan

organisasi kemayarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya

masyarakat;

g. Meningkatkan mediasi dan fasilitasi hubungan lembaga penyelenggara

pemilu;

h. Meningkatkan Koordinasi dan Pemantauan Orang Asing

i. Meningkatkan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan

partai politik;

j. Peningkatan mediasi dan fasilitasi hubungan pelaksanaan

pengembangan demokrasi;

k. Peningkatan mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek politik,

ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban dan hak azasi manusia;

l. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengkajian, fasilitasi dan

penanganan masalah aktual;

m. Peningkatan perumusan hasil pengkajian masalah aktual dan rencana

tindak lanjutnya;

n. Peningakatan evaluasi palaporan penanganan maslah aktual dan

penyampaian saran tindak lanjut penyelesaiannya;

o. Peningkatan pelaksanaan pemberian rekomendasi

ijin/riset/penelitian/PKL/KKN;

p. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi intelijen;Peningkatan

pengorganisasian rakyat dan pembentukan satu satuan Linmas/Hansip;

q. Peningkatan kewaspadaan dan kemampuan rakyat terhadap

kemungkinan munculnya ATHG;

r. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit

masyarakat;

s. Peningkatan fasilitasi pendidikan bela negara;

t. Peningkatan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatun Bangsa, Politik dan

Perindungan Masyarakat.

2) Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketantuan yang

telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang

unutk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur

pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan

dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan

yang diambil oleh Kantor Kesatun Bangsa, Politik dan Perindungan

Masyarakat untuk melaksanakan sasaran adalah sebagai berikut:

a. Memfasilitasi kerukunan antar umat beragama,

b. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan untuk memperkuat

ketahanan bangsa,

c. Memantau keberadaan orang asing,

d. Melakukan pembauran bangsa;

e. Memfasilitasi hubungan yang harmonis antara parpol dengan lembaga

pemerintah dan non pemerintah serta perguruan tinggi;

f. Mengkoordinir dinas instansi terkait dalam pembinaan pelajar dan

masyarakat;

g. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam

pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat;

h. Meningkatkan pemasyarakatan mengenai Bela Negara melalui jalur

formal dan informal dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran

bela negara sejak dini;

i. Mendorong seluruh komponen masyarakat agar selalu waspada dalam

menghadapi bencana sosial;

j. Pembinaan LSM/ormas di Kabupaten Bantul

k. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota linmas

5. Sasaran dan Program

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan

Sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul, maka ditetapkan

program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk

mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu :

Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bansa Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Tahun 2012

Sasaran Program Kegiatan

1 2 3

1 Terwujudnya data yang

akurat dan dapat

dipertanggung jawabkan

1 Peningkatan

Kemanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

18 Kegiatan validasi data Linmas

19 Kegiatan Pemberda yaan Linmas

2 Terwujudnya rasa

solidaritas dan

Nasionalisme yang tinggi

1 Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

20 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan

21 Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUP)

22 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )

23 Forum kewaspadaan Dini Masyarakat

24 Pemantauan Orang Asing

3 Terwujudnya keamanan

lingkungan dimasyarakat

1 Pemberdayaan

Masyarakat untuk

menjaga

Lingkungan

25 Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

4 Terwujudnya kedisiplinan

pelajar

1 Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit

26 Penertiban dan konseling pelajar tidak disiplin

Masyarakat

5 Terwujudnya hubungan

antar lembaga legislatif,

eksekutif, organisasi

kemasyarakatan, lembaga

swadaya masyarakat,

partai politik, lembaga

penyelenggaran pemilu

serta masyarakat dan

pelaksanaan

pengembangan demokrasi

1 Pendidikan Politik di

Masyarakat

27 Penyusunan dan pemutakhiran data base parpol

28 Forum diskusi politik

29 Pendapingan pengurus parpol

30 Verifikasi bantuan parpol

31 Koordinasi forum diskusi Politik

32 Sosialisasi Sosialisasi pemilih pemula melalui Pemilos

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran hasil pencapaian yang

diharapkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

yang dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan. Rencana kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul pada

tahun 2012 dapat dilihat dari penetapan sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan

dan target keluarannya.

Penerapan rencana starategis tahun 2011-2015 mencakup pelaksanaan 8

program dalam 32 kegiatan Untuk melaksanakan kegiatan di tahun Anggaran 2012

dengan Anggaran Belanja Langsung Rp. 521.358.950,- dan Belanja tidak langsung

sebesar Rp 1.302.364.000,-

C. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara Bupati Bantul

selaku kepala daerah dengan Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten

Bantul ntuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja

Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Kantor

Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015. Perjanjian kinerja tersebut

tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kesbangpol dan Linmas

Kabupaten Bantul Tahun 2012.

Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk

kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang

menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan

amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan

suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah

kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian

kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.1 Penetapan

Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya

(Performance Agreement). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja

Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah

proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi

Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja

PENETAPAN KINERJA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun : 2012

No.

Sasaran Strategis

No.

Indikator Kinerja

Target %

No Program/ Kegiatan Anggaran Rp

1 Terwujudnya kedisiplinan pelajar

Peningkatan kedisiplinan Pelajar

90 1 Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat/Kegiatan:Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak disiplin

22.540.000,-

2 Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat

Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosbudhankam

90 2 3 4

Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.Peningkatan Kesadaran Bela Negara . Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. 2.Pemantauan Orang Asing. 3.Forum Pembauran Kebangsaan. Program:Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan : 1. Pembinaan Satuan

Keamanan Lingkungan di Masyarakat.

18.204.500,- 8.025.000,- 10.035.000,- 12.247.500,- 28.859.000,-

3 Meningkatnya kerukunan hidup Umat beragama

Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama

90 5 Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.Pemberdayaan FKUB. 2.Musda FKUB

61.042.000,-

6.785.000,-

4 Meningkatnya kesadaran Politik Masyarakat

Peningkatan Pendidikan Polotik dan kesadaran demokrasi bagi masyarakat

90 6 Program : Pendidikan Politik di Masyarakat 1.Koordinasi Forum diskusi

Politik 2.Penyusunan dan

Pemuthakiran Data Base Parpol

3.Verifikasi Bantuan Parpol 4.Pendapingan Pengurus

Parpol 5.Sosialisasi Pemilih

melalui PEMILOS

28.445.000,- 8.925.000,-

2.942.500,- 5.640.000,-

72.274.950,-

Jumlah Anggaran : Rp. 617.117.000 Bantul, Februari 2012 Bupati Bantul Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul

Sri Surya Widati Ir. Ag.Sumasriyana, M.Si

NIP.19601224 198403 1011

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Ir. Ag. Sumasriyana, M.Si Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Selanjutnya disebut Pihak |Pertama Nama : Hj. Sri Suryawidati Jabatan : Bupati Bantul Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dukumen perencanaan . Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuintabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangksi.

Bantul. 20 Februari 2013

Pihak Kedua Pihak Pertama

Bupati Bantul Kepala Kantor Kesbangpol

Kabupaten Bantul

Hj. Sri Surya Widati Ir. Ag. Sumasriyana, M.Si NIP : 196012241986031011

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan

antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata

lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan

dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes

atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

Realisasi Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana)


Atau:

(2 x Rencana) – Realisasi


Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan

evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang

lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian

kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja,

pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang

telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja

kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian

sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing

indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan Rencana capaian Kategori Capaian

I >85 Sangat Berhasil

II 70 < X ≤ 85 Berhasil

III 55 < X ≤ 70 Cukup Berhasil

IV ≤ 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran

tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah

indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak

berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala

ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok

sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean

setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala

pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil,

dan tidak berhasil.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang

dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di

masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan

cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan

outputs.

Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran

terhadap capaian Indikator Kine (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja

yang ada dalam Sasaran Strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul.

I. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran organisasi . Selanjutnya realisasi terhadap capaian Indikator

Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun

2012 dapat di uraikan :

1. Meningkatnya kedisiplinan pelajar’

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak kal;8 kali kegiatan terealisir

sebanyak 8 kali kegiatan maka nilai indicator ini sebesar 100 % dengan katagori

sangat berhasil.

Adapun yang menyebabkan factor keberhasilannya adalah koordinasi yang

baik dari masing-masing instasi yang membidangi antara lain Satpol PP, Kantor

Kementrian Agama, Kantor Dikpora, Kantor Kesbangpol, Kepolisian dll dan

Keterbukaan pada masing-masing sekolah untuk menagatasi masalah kedisiplinan

pelajar terutama sasarannya pada Pelajar : bolos, membawa senjata tajam,

membawa rokok , alat kontrasepsi serta hand phone yang didalamnya menyimpan

video/photo porno di sekolah.

a. Realisasi 8 kali tersebut dilakukan kegitan yaitu 3 kali sidak diruang sekolah

saat jam pelajaran dan 3 kali Tim lasung mendatangi tempat-tempat keramaian,

wisata dan Warnet maupun game house yang sering dikunjungi pelajar.

b. Untuk koordinasi dilaksanakan lansung sebelum kegiatan dilaksanakan atau

menempel untuk menjaga kegiatan ini sukses karena sifatnya sidak.

2. Terciptanya kedamaian dan Ketrentraman di masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut dengan target

pendataan potensi kerawanan dimasyarakat pada 75 desa dan 17 Kecamatan

namun untuk penerimaan data yang diterima pada Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik hanya 35 Desa dan data dari Kecamatan 10 kecamatan yang mengirim,

maka nilai indicatornya hanya 49 % dengan katagori tidak berhasil.

Adapun penyebab ke tidak ber hasilan dalan kegiatan tersebut disebabkan

oleh yaitu :

a. Kurangnya Sosialisasi mengenai arti pentingnya Kewaspadaan dini

Masyarakat terhada kerawanan bencana alam , kerawanan social

maupun kerawanan konflik sara terhadap unsur-unsur / tokoh-tokoh

masyarakat ;

b. Kurangnya Koordinasi baik di tingkat Tingkat Kecamatan maupun

Desa untuk menggali potensi kerawanan bencana alam , kerawanan

social maupun kerawanan konflik sara;

c. Kurang tertibnya administrasi Kecamatan maupun Desa tentang hal

tersebut;

d. Tidak dilibatkannya SKPD lainnya yang menangani masalah

kerawanan tersebut;

e. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat secara

Akuntabel

3. Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Pada tahun 2012 kegiatan ini mentargetkan 13 Forum Kerukunan Umat

Beragama dan terbentuk 6 Forum maka indicator penilannya 46% dengan katagori

Cukup berhasil.

Keberhasilan Pembentukan Forum ini adalah dikarenakan yaitu ;

a. Efektivitas sosialisasi ketokoh lintas agama;

b. Kesadaran terbentuknya Forum yang menjembatani kepentinganlintas agama.

II. Evaluasi capaian Penetapan Kinerja.

Capaian penetapan kinerja adalah suatu pengukuran kinerja sesuai dengan

indicator-indikator sasasran yang tertuang dalam Sasaran-Sasaran Strategis dalam

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun

2011-2015 khususnya pada rtealisasi sesuai perencanaan di tahun 2012.

Adapun Evaluasi per Sasaran-Sasaran Strategis sebagai berikut :

Sasaran

Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Partisipasif,

Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.

No INDIKATOR KINERJA REALISASI

2011

TARGET

2012

REALISASI

2012

NILAI

CAPAIAN

%

KATEGORI

1 Peningkatan kedisiplinan Pelajar sekolah

8 Kali 8 Kali 8 Kali 100 Sangat

berhasil

2 Pemantauan situasi dan kondisi Ek poleksosbud hankam

75 Desa 75 Desa

17 Kec.

35 Desa

10 Kec

49 Tidak

berhasil

3 Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama

4 Forum 13 Forum 6 Forum 88 Cukup

berhasil

Capaian Sasaran Katagori = Sangat berhasil = (1 X 92,5) / 3 = 30,83

Capaian Sasaran Katagori = Cukup berhasil = (1 X 62,5) / 3 = 20,83

Capaian Sasaran Katagori = Tidak berhasil = (1 X 27,5) / 3 = 9,17

Total Capaian Sasaran untuk sasaran Strategis sebesar = 60,83

Pada Sasaran terdiri dari 3 Indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran

kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 60,83 dengan kategaori

Cukup berhasil, Nilai capaian indicator sasaran ini sesuai hasil pengukuran

kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kedisiplinan pelajar.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak kal;8 kali kegiatan terealisir

sebanyak 8 kali kegiatan maka nilai indicator ini sebesar 100 % dengan

katagori sangat berhasil jika disbanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah

2. Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosbudhankam.

Pada tahun 2012 tersebut dengan target pendataan potensi kerawanan

dimasyarakat pada 75 desa dan 17 Kecamatan namun untuk penerimaan

data yang diterima pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hanya 35 Desa

dan data dari Kecamatan 10 kecamatan yang mengirim, maka nilai

indicatornya hanya 49 % dengan katagori tidak berhasil.

3. Peningkatan Kerukunan hidup beragama.

Pada tahun 2012 kegiatan ini mentargetkan 17 Forum Kerukunan Umat

Beragama dan terbentuk 15 Forum maka indicator penilannya 88 % dengan

katagori berhasil

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beseerta

simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok” maka

hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran dapat

dijelaskan sasaran sebagi berikut ‘

No

Sasaran Capaian

Kinerja

Skala Pengukuran Ordinal

Sangat

Berhasil

85 s.d.

100

Berhasil

70 s.d.

85

Cukup

Berha

sil

55

s.d.70

Kurang

Berhasil

< 55

1 Terwujudnya kedisiplinan Pelajar sekolah

100 V

2 Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosbudhankam

49

V

3 Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama

88 V

Rata-rata capaian sasaran :

Pencapaian kinerja tiap sasaran tersebut dengan menggunakan rumus

capaian sasaran dengan metode rata-rata kelompok dapat dijelaskan dan diuraikan

pada tabel sebagai berikut :

Tabel. Kelompok Capaian Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bansa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat 2012

No Capaian Kinerja

Sasaran Predikat

Jumlah

Sasaran

1 Diatas 85 Sangat Berhasil 0

2. 70 s/d kurang dari 85 Berhasil 3

3. 55 s/d kurang dari 70 Cukup Berhasil 0

4. Kurang dari 55 Kurang Berhasil 0

Jumlah 3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Kantor

Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul Tahun 2012 berkisar dalam range 70 s/d

kurang dari 85, sehingga secara rata-rata sasarannya berpredikat Berhasil.

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan yaitu sebanyak 3

sasaran dengan 8 program yang mencakup 32 kegiatan, dengan menggunakan

rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata

sebesar 83,6 % (berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian

kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran

akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

Berikut uraian sasarannya :

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Meningkatkan

disiplin Pelajar”

Sasaran 1: Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah

Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-1 ini adalah :

Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2012

Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori

Penertiban dan konseling Pelajar Tidak disiplin

8 Sekolahan 8 100 Berhasil

Total pencapaian kinerja sasaran 1 80

Berhasil

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 1,

dengan rumus pengukuran skala ordinal, masuk kategori Berhasil dengan nilai

bobot 84,5.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan:

“Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin”

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu “Menciptakan

situasi kedamaian ketentraman di masyarakat”.

Sasaran 2: Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat

Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke 2 adalah:



Jumlah kelompok Masyarakat yang terlah mendeapat sosialisasi ttg Kesadaran Bela Negara.

27 ormas 26 96,29 Berhasil

Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang telah terbentuk

1 Forum 4 100 Berhasil

Jumlah Orang Asing yang ada di Bantul

75 desa 45 60

Cukup Berhasil

Juml;ah Forum Pembauran Kebangsaan yang terbentuk

50 orang 50

100

Berhasil

Total pencapaian kinerja sasaran 2 98,14

Berhasil

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program yaitu :

1. Peningkatan Kesadaran Bela Negara;

2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

3. Pemantauan Orang Asing;

4. Forum Pembauran Kebangsaan

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai Misi 3 yaitu: “Mengupayakan

terciptanya situasi yang rukun dan damai dilingkungan masyarakat ‘. Target

dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-3 adalah:



Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang terbentuk

17 Kecamatan 10 59 Berhasil

Jumlah Musda Forum Kerukunan Umat Beragama

2 Kegiatan 14 70 Berhasil

Total pencapaian kinerja sasaran 3 93,08

Berhasil

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan , dengan kegiatan:

1. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama;

2. Musda Forum Kerukunan Umat Beragama

Sasaran 3: Meningkatanya kerukunan hidup Umat beragama

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul

Tahun : 2012

No.

Sasaran Strategis

No.

Indikator Kinerja

Target Realisasi Prosentase

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya kedisiplinan pelajar

1. Jumlah Sekolahan yang diadakan penertiban dan konseling pelajar

8 sekolahan

8 sekolahan 100 %

2. Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat

2. Jumlah Kelompok masyarakat dan Forum yang telah mendapatkan sosialisasi

75 desa 17 Kec.

35 desa 10 Kec

49 %

3. Meningkatanya kerukunan hidup Umat beragama

3. Jumlah terbentuknya Forum Kerukunan Hidup Umat Beragama

13 Forum 6 Forum 88 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi

selama tahun anggaran 2012, untuk melaksanakan 8 program 32 kegiatan pada

berdasasarkan DPA nomor : 914/26/DPPKAD/2012 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp 521.358.950,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut

sampai dengan akhir Desember 2012 terealisasi sebesar Rp 459.745.465,-

(88.1%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak

mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi

penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dsb.

Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012

NO KEGIATAN ANGGARAN

%

Alokasi (RP) Realisasi (Rp)

1 2 3 4 5

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.000.000 999.000 100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Telepon

5.000.000 3.014.142

60

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemel. Perizinan Kendaraan

1.003.000

863.000 86

4 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan 12.540.000

12.260.000 90

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.000.000

1.000.000 100

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4.500.000 4.088.600 100

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.517.200 70

10.000.000

8 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

6.750.000 6.099.925

70

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan

511.500 511.500

100

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18.382.000 17.188.000 66

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2.252.000 2.249.000 92

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.875.000 2.562.500

53

13 Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah

4.650.000 2.800.000

60

14 Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Luar Daerah

51.600.000 48.078.600 86

15 Penyediaan Jasa Tenaga Tehnis Pendukung/Tenaga Perkantoran

11.448.000 11.448.000 92

16 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas

45.100.000

38.386.023 80

17 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

10.000.000

9.830.000 98%

18 Validasi Data Anggota Linmas

19.462.000 18.225.275 78

19 Pemberdayaan Anggota Linmas 25.950.000

25.868.900 100

20 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 18.204.500

18.114.500 100

21 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

61.042.000

56.758.800 90

22 Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

6.785.000 5.070.000 48

23 Forum Kewapadaan Dini Masyarakat (FKDM)

8.025.000 6.372.000 45

24 Pemantauan Orang Asing 10.035.000 9.835.000 93


12.247.500 9.395.000 77

26 Pembinaan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

28.859.000 28.021.525 96

27 Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin

22.540.000 21.424.225 83

28 Koordinasi Forum Diskusi Politik 28.445.000 27.485.000 97

29 Penyusunan dan Pemutahkiran data Base Parpol

8.925.000

4.550.000 32

30 Verifikasi Bantuan Parpol 2.492.500 2.492.500 43

31 Pendampingan Pengurus Parpol 5.460.000 3.445.000 27

32 Sosialisasi Pemilih Pemula melalui PEMILOS (Pemilihan OSIS)

72.274.950 53.792.250 68

521.358.950

459.745.465 88

1. Realisasi Per Kegiatan

Kantor Kesbangpollinmas pada tahun 2012 telah melaksanakan kegitan

yang merupakan tugas pokok dan fungsi, dengan perincian sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

TAHUN 2012

NO KEGIATAN ANGGARAN

%

Alokasi (RP) Realisasi (Rp)

1 2 3 4 5

A Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

1 Validasi data Linmas 19.462.000 18.225.275 78

3 Pemberdayaan Anggota Linmas 25.950.000

25.868.900 100

B Pengembangangan Wawasan Kebangsaan

1 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 18.204.500

18.114.500 100

C Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

61.042.000

56.758.800 90

2 Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

6.785.000 5.070.000 48

3 Forum Kewapadaan Dini Masyarakat (FKDM)

8.025.000 6.372.000 45

4 Pemantauan Orang Asing

10.035.000 9.835.000 93


12.247.500 9.395.000 77

D Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

1 Pembinaan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

28.859.000 28.021.525 96

E Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1 Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin

22.540.000 21.424.225 83

F Pendidikan Politik dimasyarakat

1 Koordinasi Forum Diskusi Politik

28.445.000 27.485.000 97

2 Penyusunan dan Pemutahkiran data Base Parpol

8.925.000 4.550.000 32

3 Verifikasi Bantuan Parpol

2.492.500 2.492.500 43

4 Pendampingan Pengurus Parpol

5.460.000 3.445.000 27

5 Sosialisasi Pemilih Pemula melalui PEMILOS (Pemilihan OSIS)

72.274.950 53.792.250 68

88

2. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul telah merencanakan dan

melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Kantor baik

yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2012 Berdasarkan Sasaran

No. Sasaran Anggaran

Target Realisasi %

1. Menigkatnya kedisiplinan pelajar .

22.540.000,- 489.595.500 100

2. Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat

77.407.000 90.500.000 100

3. Meningkatanya kerukunan hidup Umat beragama .

67.827.000 2.805.252.180 99,98

GRAND TOTAL 617.117.000 99,86

Aspek Keuangan.

Pada aspek keuangan ini akan diuraikan mengenai dana yang

dipergunakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas tugas

lainnya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang

dilaksanakan pada tahun 2012 yang dibiayai APBD Kabupaten Bantul.

Anggaran yang dibiayai APBD tersebut dipergunakan Untuk Belanja

Daerah antara lain : Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Adapun Total Anggaran untuk Belanja Daerah dari Target sebesar

Rp. 1.823.722.950,- terealisir Rp. 1.762109.465

Sisa Anggaran sebesar Rp 61.613.485,- atau terserap 88 %

Selanjutnya rincian belanja belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung dari keseluruhanm anggaran target Rp.

1.302.364.000,-Terealisir Rp. 1.302.364.000,- Atau terserap 100

% .Adapun kegunaan Belanja tidak Langsung tersebut untuk belanja

Pegawai. Sisa Anggaran sebesar Rp 0,- .

2. Belanja Langsung dari keseluruhan anggaran target Rp.

521.358.950 terealisir Rp. 459.745.465 Atau terserap. 88 % . Sisa

anggaran sebesar Rp. 61.613.485,-

BAB. IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan

dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan

program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan

suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi

pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis organisasi kepada para pemangku peran, yang dituangkan

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini

juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat

pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih

luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada

publik.

Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul

Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 sasaran yang ditetapkan

dapat dicapai walaupun belum optimal. Kegiatan-kegiatan inti dalam urusan

kesatuan bangsa dan politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam

pelaksanaan kegiatan.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten

Bantul tetap memiliki dedikasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya

dengan baik. Secara umum, dari pencapaian sasaran di tahun 2012, dapat

diketahui bahwa banyak sasaran yang dicanangkan dalam Rencana Strategis

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2015 yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya

kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;

kurangnya sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum

berpihak pada prioritas pencapaian sasaran. Upaya untuk mengatasi kendala

tersebut antara lain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan

pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tindak lanjut

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor

Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul dalam mencapai sasaran di semua

bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi

dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan

masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum

sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi

terkait di Pemerintah Kabupaten Bantul;

2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama

gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat

berjalan dengan baik.

3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian

sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa,

politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan

Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan

bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang

pelaksanaan kerja.

Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan

visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam

negeri dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyartakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Demikian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)ini disusun dengan harapan dapat menjadi

informasi yang berguna semua pihak.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor

Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul Tahun 2012. Walupun masih sangat sederhana,

kami berharap LAKIP ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan

pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul selama tahun 2012.

Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan

LAKIP di masa yang akan datang.

Bantul, Pebruari 2012

Kepala Kantor

Kesbangpolinmas Kab. Bantul

Ir. Ag. SUMASRIYANA, M.S.i Pembina TK I/IVb

NIP. 196012241986031011

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …kesbangpol.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/09/Lakip 2012.pdf · Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf