LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) · Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 2 orang atau proporsinya sebesar 4,35

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITASINSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITASINSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

i

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, yang

atas Irodah dan Inayah-NYA sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP-BAPPEDA)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tidak terlepas dari maksud

dan tujuan Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik

(Good Governance), bersih dan berwibawa, yang berdasarkan aspek-aspek

transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, dan berkelanjutan, sebagaimana

dikandung maksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabiltas

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyusunan laporan akuntabiltas dibuat

setiap tahun anggaran, sebagai evaluasi pelaksanaan Anggaran Pembangunan

dan Belanja Daerah (APBD), dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi

instansi yang telah ditetapkan.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja BAPPEDA pada tahun-tahun

mendatang sesuai tujuan yang diharapkan.

Banyuwangi, Pebruari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. AGUS SISWANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610813 198204 1 006

ii

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good

governance), bersih dan berwibawa, yang berdasarkan aspek-aspek

transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, dan berkelanjutan, sebagaimana

dikandung maksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabiltas

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyusunan laporan akuntabiltas dibuat

setiap tahun anggaran, sebagai evaluasi pelaksanaan Anggaran Pembangunan

dan Belanja Daerah (APBD), dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi

instansi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagai penyempurnaan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.

589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Tahun 2015 yaitu guna pengukuran peningkatan kinerja

dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung

kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat

dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen

melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang

terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

iii

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran

sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Bappeda

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 telah mencapai target yang telah

ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan

dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang

harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Banyuwangi, Februari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. AGUS SISWANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610813 198204 1 006

iv

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………… i

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………………………………………… ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………… 1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………… 1 1.2.

1.3. 1.4.

1.5. 1.6.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.………………………………… Aspek Strategis …………………………………………………………………......

Struktur Organisasi.……………………………………………………………...... Sistematika Penyajian ………………………………………………………………

2

3 4

5 5

BAB II RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2015 ………………………

7

2.1. Rencana Strategis ………………………………………………………………………… 7 2.1.1. Visi Bappeda Kabupaten Banyuwangi…………………………… 7

2.1.2. Misi Bappeda Kabupaten Banyuwangi…………………………… 7

2.1.3. Tujuan Bappeda Kabupaten Banyuwangi……………………… 8 2.1.4. Sasaran Bappeda Kabupaten Banyuwangi……………………… 9

2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kab. Banyuwangi…… 10 2.2.

2.3.

Rencana Kinerja Tahunan………………………………………………………………

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahunan…………………………………

11

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 . ……………………………

16

3.1. Capaian kinerja Organisasi…………………............................................ 16 3.2. Akuntabilitas Keuangan………………………………………………………………… 40

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………………………… 45

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Bappeda

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 3. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2014

4. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2014

5. Matrik Rencana strategis Tahun 2010-2015

1

1.1. LATAR BELAKANG

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai

bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip

tranparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan,

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan

memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan manajemen

stratejik yang menempatkan organisasi pada titik yang stratejik, sehingga

akan diperoleh prospek (keuntungan/kemakmuran), terutama untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan aplikasi manajeman stratejik di Indonesia pada sektor

publik, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilisasi

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan didalam rencana stratejik

organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan

penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah

ditetapkan.

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi

dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.

Akuntabilitas kinerja instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3

aspek yang merupakan suatu sinergi, yakni:

1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (enablers)

dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti

dana, aset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang

lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian

pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja,

tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan.

2. Akuntabilitas proses, fokusnya adalah pertanggungjawaban pada

kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-

2

kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan,

penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta

tindakan-tindakan koreksi , apakah semua proses sudah sesuai dengan

misi instansi.

3. Akuntabilitas program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan

instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada

pelanggan (Customer) dan stakeholder serta memberikan dampak positif

kepada kemajuan masyarakat.

Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan

pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran,

sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi

pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan

sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

7 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Banyuwangi sebagaimana

terlampir.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun

2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, BAPPEDA mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai

fungsi, yakni :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan

daerah;

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

4. Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

3

1.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human

Resources) Bappeda Kabupaten Banyuwangi merupakan akumulasi dari berbagai jenis

tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta

masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target

kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan,

dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1-1 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015

0

5

10

15

20

25

S3

S2

S1

SMA

SD

Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3

(S3) berjumlah 2 orang atau proporsinya sebesar 4,35 persen dari agregat jumlah

pegawai. Strata 2 (S2) berjumlah 8 orang atau proporsinya sebesar 18 persen dari

seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni

sebanyak 24 orang dengan proporsi 53 persen dari keseluruhan jumlah pegawai,

untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 10 orang dengan proporsi 21,74 persen dari

seluruh jumlah pegawai. Dan Klasifikasi SD berjumlah 2 orang dengan proporsi 4,35

persen dari agregat jumlah pegawai.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenjang

kepangkatannya dan Golongannya, dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

4

Grafik 1-2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2014

0

2

4

6

8

10IV C

IV B

IV A

III D

III C

III B

III A

II C

II B

II A

I B

Berdasarkan grafik di atas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan

golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III B

(Penata Tk. I) berjumlah 10 orang atau 22 persen dari seluruh jumlah pegawai.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia,

perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta

memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2016-2021. Berikut rincian perlengkapan yang dimiliki Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun daftar inventaris Barang Bappeda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

sebagaimana dalam tabel terlampir

1.4. ASPEK STRATEGIS

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 mempunyai tugas pokok

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan

5

daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat

strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang

diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah,

antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan

daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian

masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu

pada RPJM Daerah Kabupaten Banyuwangi dan memperhatikan aspirasi dan kondisi

obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat

1.5. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Struktur Organisasi Bappeda seperti pada bagan terlampir.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif

6

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, Kedudukan,

Tugas Pokok dan fungsi (struktur organisasi); Aspek Strategis dan

permasalahan utama;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja, menjelaskan

tentang Rencana Strategis dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun

2015

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan Capaian Kinerja

Organisasi tahun 2014 dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

Bab IV Penutup menjelaskan kesimpulan dan Saran

7

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi Bappeda Kabupaten Banyuwangi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Atau dengan kata

lain visi adalah kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, dapat

dipercaya untuk menjadi yang diinginkan demi masa depan (What do we want

to become).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku koordinator dan

perencanaan pembangunan di kabupaten, maka Bappeda Kabupaten

Banyuwangi mempunyai visi sebagai berikut : “Menjadi institusi

perencana yang profesional, partisipatif dan berkualitas”. Pernyataan

visi di atas dimaksudkan untuk menjadi Bappeda Kabupaten Banyuwangi

sebagai institusi yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan

memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk

menghasilkan perencanaan daerah Kabupaten Banyuwangi yang berkualitas

dengan mendukung “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang

Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan

Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manuasia.”

2.1.2 Misi Bappeda Kabupaten Banyuwangi

Dalam upaya mewujudkan visi, perlu dirumuskan misi yang

menjelaskan ruang lingkup prioritas bagi organisasi dalam melaksanakan

kegiatannya, hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan jelas

arahnya dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan internal

daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan

pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Atau dengan kata lain apa

yang organisasi hendak kerjakan untuk menwujudkan visi atau dalam bahasa

asingnya What organization is here to do. Misi disusun dengan memperhatikan

arah pembangunan RPJMD, keselarasan dengan misi Bupati terpilih, kondisi

8

umum daerah dan unit/satuan kerja serta kontinuitas perencanaan tahun

sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah,

Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-

masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu

pada RPJM Daerah Kabupaten Banyuwangi dan memperhatikan aspirasi dan

kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat

2.1.3 Tujuan Bappeda Kabupaten Banyuwangi

Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, visi dan misi

tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih

opearsional berupa perumusan tujuan organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misinya, dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan Bappeda untuk mencapai visi dan misi sebagaimana

dalam tabel berikut:

9

2.14. Sasaran Bappeda Kabupaten Banyuwangi

Sasaranmerupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan

secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode

secara tahunan.

Adapun sasaran Bappeda dalam mencapai tujuan sebagaimana

dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

NO TUJUAN SASARAN

1. Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat

Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan

2. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang memenuhi aspek kualitas

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dalam tabel terlampir.

10

2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Banyuwangi Merupakan keseluruhan cara atau langkah denganpenghitungan yang

pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah

yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih

sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan

cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-

kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai

suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh

karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat

daerah

Tabel 2.3. Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran melalui Kebijakan

NO STRATEGI KEBIJAKAN

1. Mendorong peningkatan integrasi

dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai

regulasi dalam penyusunan

dokumen perencanaan

2. Mendorong peningkatan integrasi

dan sinkronisasi dalam menyusun Renja SKPD

Meningkatkan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai

regulasi dalam penyusunan Renja

SKPD

Meningkatkan kompetensi SDM

perencana pembangunan daerah

3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan

pembangunan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam musrenbang

4. Mendorong implementasi teknologi informasi dalam evaluasi

pelaksanaan pembangunan daerah.

Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan

5. Meningkatkan penyediaan dan pemuatkhiran data dan informasi

perencanaan pembangunan

Peningkatan kualitas dalam perencanaan pembangunan

infrastruktur dan tata ruang

11

infrastruktur dan tata ruang yang tepat dan akurat

Pelaksanaan kegiatan tematik yang

merupakan fasilitasi dan pendampingan program pemerintah

pusat.

6. Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi

perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat dan akurat

Peningkatan kualitas dalam perencanaan pembangunan

ekonomi

7. Meningkatkan penyediaan dan

pemuatkhiran data dan informasi perencanaan pembangunan sosial,

budaya dan pemerintahan yang

tepat dan akurat

Peningkatan kualitas dalam

perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan

8. Meningkatkan penyediaan dan

pemuatkhiran data dan informasi perencanaan pembangunan SDA

dan lingkungan hidup yang tepat

dan akurat

Peningkatan kualitas dalam

perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup

Pelaksanaan kegiatan tematik yang

merupakan fasilitasi dan

pendampingan program pemerintah pusat.

9. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan

pembangunan

Pengelolaan dan penyediaan sistem informasi perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

2.2. Rencana Kinerja Tahunan


berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 mempunyai tugas

pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem

perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar

daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat

dan Daerah;

12

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

13

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2011-2015 yang

telah disusun, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

telah menyusun target Rencana Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Rencana Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Meningkatnya ketepatan dan keakuratan

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen RKPD

100%

Persentase Renja SKPD yang memenuhi aspek kualitas

100%

Persentase usulan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD

90%


Persentase program/kegiatan yang dapat dilaksanakan/yang tercapai targetnya

90%


Persentase informasi dan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang memenuhi aspek kualitas

100%

Persentase informasi dan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang memenuhi aspek kualitas

100%

Persentase informasi dan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang memenuhi aspek kualitas

100%

Persentase informasi dan dokumen perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup yang memenuhi aspek kualitas

100%

Persentase informasi dan dokumen hasil pelaksanaan pembangunan sektoral yang memenuhi aspek kualitas

100%

14

2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahunan


dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4

Meningkatnya

ketepatan dan keakuratan

perencanaan pembangunan

daerah


% 100


% 100


% 90



% 90



% 100


% 100


% 100

Persentase informasi dan dokumen perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup yang memenuhi aspek kualitas

% 100


% 100

15

Dengan program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya Rp. 337.800.000,-

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rp. 73.000.000,-

3. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 580.600.000,-

4. Program Pemanfaatan Ruang Rp 1.163.000.000,-

5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 116.500.000,-

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.158.790.600,-

7. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Rp.

250.000.000,-

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan Rp. 59.972.500,-

9. Program Pengembangan data/informasi Rp. 531.899.850,

10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh Rp.

175.000.000,-

11. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Rp. 69.000.000,-

12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Rp. 119.108.600,-

13. Perencanaan pembangunan daerah Rp. 1.024.905.550,-

14. Perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 1.178.900.000,-

15. Perencanaan pembangunan sosial budaya Rp. 1.164.999.500,-

16. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Rp. 810.000.000,-

16

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang

telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2015 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi

realiasasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin

rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/rencana) X 100%

Adapun target dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Capaian 2015 (%)

Realisasi (%)

2011 2012 2013 2014 2015

1

2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatkan ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah

Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam RKPD

100 85 85 90 95 100 100


100 75 80 85 91 96 96

Persentase usulan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi kegiatan

90 65 70 75 83 87

97

17

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Capaian 2015 (%)

Realisasi (%)

2011 2012 2013 2014 2015

1

2 3 4 5 6 7 8 9

RKPD



90 80 85 85 90 90 100



100 100 100 100 100 100 100


100 100 100 100 100 100 100

Persentase informasi dan dokumen perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan yang memenuhi aspek kualitas

100 100 100 100 100 100 100

Persentase informasi dan dokumen perencanaan pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup yang memenuhi aspek kualitas

100 100 100 100 100 100 100

18

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Capaian 2015 (%)

Realisasi (%)

2011 2012 2013 2014 2015

1

2 3 4 5 6 7 8 9


100 100 100 100 100 100 100

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya

sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui

pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda

Kabupaten Banyuwangi. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari

suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok

indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015,

dapat dijelaskan masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

I Sasaran strategis pertama (I) yaitu Meningkatnya ketepatan dan

keakuratan perencanaan pembangunan daerah :

1. Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen RKPD;

2. Persentase Renja SKPD yang memenuhi aspek kualitas;

3. Persentase usulan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang

menjadi kegiatan RKPD;

19

Tabel 3.2. Sasaran I : Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien (Indikator 1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%) Capaian

2015 (%) 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9



100 85 85 90 95 100 100

Dalam upaya mencapai sasaran strategis di atas (Indikator kinerja 1), yaitu

meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah

dengan indikator kinerja persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam

dokumen RKPD , dalam arti terpenuhinya aspek keterkaitan, konsistensi,

kelengkapan dan keterukuran dalam dokumen RKPD. Bappeda Kabupaten

Banyuwangi melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan

Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sehingga target

indikator Tahun 2015 dapat tercapai sebesar 100%, sehingga pada tahun

2015 Kabupaten Banyuwangi mendapatkan anugerah Pangripta Nusantara

Utama sebagai Kabupaten dengan Perencanaan Pembangunan terbaik IV ,

sebagai gambaran pada tahun 2015 untuk pemenuhan indikator di atas dapat

dijelaskan sebagai berikut:

A. Tahapan penting penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 :

a. Analisis teknokratis (arah kebijakan pembangunan daerah)

Rancangan Awal RKPD

b. Musrenbang Desa/Kelurahan Rancangan RKPDes/Usulan

Musrenbangcam

c. Musrenbang RKPD di Kecamatan (Musrenbangcam) Usulan

program/kegiatan RKPD (bottom up)

d. Forum SKPD Rancangan Akhir Renja SKPD

20

e. Musrenbang Kabupaten Rancangan Akhir RKPD

B. Keterkaitan RKPD dengan RPJMD Kabupaten dan RKPD Provinsi :

a. Keterkaitan RKPD Tahun 2016 dengan RPJMD Kabupaten 2010 - 2015

Tema pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

yang termuat dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2016 : “Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan bagi

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” Tema yang

dihasilkan tersebut memiliki gambaran bahwa dengan segala

pencapaian dan pembangunan yang telah dilaksanakan, Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi menginginkan adanya upaya menjaga

pencapaian dan tentunya melanjutkan pembangunan-pembangunan

yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pembangunan daerah yang

berkelanjutan menjadi kata kunci utama dalam menyusun prioritas

program dan kegiatan Kabupaten Banyuwangi ke depan.

Berkelanjutan disini berarti bahwa pada tahun transisi 2016 tetap

menjalankan fondasi 9 fokus prioritas RPJMD 2010-2015 yang

dijabarkan dalam 20 konsepsi dasar pembangunan daerah, yang

disinkronisasi dengan agenda prioritas Nawa Cita Presiden RI Tahun

2015-2019 dan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi diharapkan mampu untuk memenuhi target kinerja yang

telah ditetapkan di RPJMD. Penentuan tujuan dan sasaran

pembangunan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun

2010-2015 sebagaimana diuraikan dalam RKPD Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016 dalam Bab IV beserta tabel 4.1.

b. Keterkaitan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dengan RKPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Visi Kabupaten Banyuwangi yaitu : “Terwujudnya Masyarakat

Banyuwangi Yang Mandiri Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui

Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia

yang kemudian dijabarkan melalui arah kebijakan pembangunan

Daerah Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam 20 Konsepsi

Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana

Gambar 3.1 :

21

Gambar 3.1. 20 Konsepsi Dasar Pembangunan Daerah

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan

Kabupaten Banyuwangi terbagi dalam 2 prioritas wajib yaitu

pendidikan dan kesehatan, 3 prioritas unggulan yaitu pertanian,

pariwisata dan UMKM dan 4 prioritas penunjang yaitu infrastruktur,

perlindungan sosial, lingkungan hidup dan reformasi birokrasi.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang

terdapat dalam RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri

dan berdaya saing, berbasis agrobisnis dan agroindustri;

22

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan

penataan ruang;

4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;

5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial;

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam RPJMD

dan diterjemahkan tahunan dalam RKPD telah sesuai dengan RKPD

Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 3.3 Keterkaitan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

No.

20 Konsepsi Dasar Pembangunan Kabupaten

Banyuwangi

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi

Jatim 2016

1. Pendidikan

Peningkatan Akses dan Kualitas

Pendidikan Yang Bermoral dan Berakhlak

Meningkatkan kesejahteraan

rakyat yang berkeadilan

2. Kesehatan Peningkatan Akses dan Kualitas

Kesehatan

Meningkatkan kesejahteraan

rakyat yang berkeadilan

3. Pertanian

• Revitalisasi Sektor Pertanian;

• Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis

Pertanian

Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri

dan berdaya saing, berbasis agrobisnis dan agroindustri

4. Pariwisata

• Pengembangan Pariwisata

Berbasis Kearifan Lokal; • Pelestarian dan

Pengembangan Budaya Lokal

Meningkatkan pembangunan

ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis

agrobisnis dan agroindustri

5. UMKM • Meningkatkan Daya Saing

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis

Kelompok dan Kluster;

• Penguatan Regulasi Ekonomi Kerakyatan Daerah;


ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis

agrobisnis dan agroindustri

6. Infrastruktur

• Pengembangan Infrastruktur

dan Tata Ruang; • Peningkatan Akses

Transportasi dan Informasi;


yang berkelanjutan dan

penataan ruang

23

No

.

20 Konsepsi Dasar Pembangunan Kabupaten

Banyuwangi

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi

Jatim 2016

• Peningkatan Investasi

7. Perlindungan Sosial

• Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;

• Pemberdayaan Kelompok Masyarakat;

• Pengarusutamaan Jender

dan Perlindungan Anak; • Pengembangan Program

Perlindungan dan Jaminan Sosial;

• Peningkatan Kesadaran

Hukum

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

8. Lingkungan Hidup Pengendalian Lingkungan,

Rehabilitasi Lahan dan Hutan

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan

penataan ruang

9. Reformasi Birokrasi

• Peningkatan Kapasitas

Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik;

• Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan

efektif

Meningkatkan reformasi

birokrasi dan pelayanan publik

C. Konsistensi, kelengkapan dan kedalaman serta keterukuran RKPD :

Indikator ini telah terpenuhi dalam RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun

2016 yang telah memuat : Hasil evaluasi pelaksanaan pembanguan

sebagaimana lengkap diuraikan dalam Bab II Buku RKPD Tahun 2016

(dalam tabel 2.59), Rancangan Kerangka Ekonomi daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, dapat dijelaskan sebagai

berikut :

24

Gambar 3.2.Kondisi Eksisting & Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Banyuwangi 2015

Prioritas Pembangunan Tahun 2016 :

1. 20 Konsepsi Dasar Pembangunan Daerah:

Gambar 20 konsepsi dasar

2. Mewujudkan Smart City dan mempersiapkan Banyuwangi

Inteligent Transport System

Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu

masyarakatnya dengan mengelola sumber daya yang ada

dengan efesien dan memberikan informasi yang tepat kepada

masyarakat atau mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Smart City dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan sumber

informasi dan menggunakan teknologi yang canggih untuk

mempermudah kehidupan. Tidak hanya berupaya

mewujudkan smart city, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

juga mempersiapkan Banyuwangi Intelligent Transport System

25

guna mendukung arus perpindahan barang maupun manusia

yang tersistem dan terintegrasi.

3. Peningkatan Pariwisata Berbasis Ecotourism

Semakin bervariasinya obyek-obyek wisata di Jawa Timur

menuntut pengaplikasian bentuk pariwisata yang lebih

concern terhadap lingkungan. Ecotourism merupakan

alternatif strategi yang mengutamakan kepariwisataan

berbasis alam. Dengan besarnya potensi alam di Kabupaten

Banyuwangi tentu upaya peningkatan pariwisata berbasis

ecotourism sangat bermanfaat dan mampu mengoptimalkan

potensi alam yang tersedia.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah

dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas yang lengkap di

jabarkan dalam Tabel 4-3 Bab IV Buku RKPD Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016.

D. Indikator ini dilaksanakan melalui program Perencanaan

pembangunan daerah yang terlaksana melalui kegiatan Penyusunan

Rancangan dan Penetapan RKPD.

Tabel 3.4. Sasaran I : Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah (Indikator 2)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)


2015 (%) 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9



100 75 80 85 91 100 100

26

Dalam mencapai sasaran strategis di atas (Indikator kinerja 2), yaitu


dengan indikator kinerja persentase Renja yang memenuhi aspek kualitas

yaitu aspek keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan keterukuran dengan

realisasi 100% dari target 100%, hal ini menyebabkan capaian kinerja tahun

2015 berada pada angka 100%. Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD yang berpedoman pada formulir

VII.G.9 Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dari 33 SKPD

(Dinas/Badan dan Kantor) yang ada di Kabupaten Banyuwangi sudah tercapai

d semua SKPD. Hal yang mendorong pencapaian indikator ini karena telah

dilakukan verifikasi terhadap rancangan RKPD sehingga dapat segera

menindaklanjuti hasil catatan verifikasi dan Peraturan Bupati tentang RKPD

yang ditetapkan sudah selaras dengan RPJMD.

Indikator ini dilaksanakan melalui program pengembangan data/informasi

yang terlaksana melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

kegiatan dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.5. Sasaran I : Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah (Indikator 3)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%) Capaian 2015 (%) 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9



90 65 70 75 83 87 97



dengan indikator kinerja persentase usulan musrenbang desa/kelurahan dan

kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD dengan realisasi 87% dari target

90%. Telah tercapai 97%, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut :

27

Gambar 3.3 Prosentase Usulan Musrenbang Desa/Kel dan

Musrenbang Kecamatan Yang Menjadi Kegiatan RKPD

Proses di atas di mulai dari :

A. Musrenbang Desa /Kelurahan Tahun 2016:

a. Pembekalan dan Bimtek Entry data yang dilaksanakan pada

Minggu I sampai II Bulan Januari 2015, dengan diikuti 217

Kepala Desa/Kelurahan, 217 Sekretaris Desa/Kelurahan pada 5

wilayah kecamatan dengan materi antara lain arah kebijakan

2016 dan standart harga satuan kegiatan;

b. Semua usulan kegiatan APBD dan APBDes (ADD dan

Swadaya) diinput dalam Sistem Informasi Perencanaan dan

Keuangan Daerah (SIPKD);

c. Rancangan Awal RKPDes/Hasil Tilik Dusun Musrenbang

Desa/Kel Rancangan RKPDes/Usulan Musrenbangcam.

B. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Fokus : penetapan prioritas usulan yang akan di bawa pada

Musrenbang RKPD/Musrenbang Kabupaten berdasarkan pagu

indikatif dan usulan Renja

28

Tabel 3.6.

Sasaran II : Meningkatnya ketepatan kualitas pelaksanaan perencanaan (Indikator 1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%) Capaian 2015 (%)

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan


90 80 85 85 90 90 100


meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan dengan indikator kinerja

persentase program/kegiatan yang dapat dilaksanakan/yang tercapai

targetnya dengan realisasi 90% dari target 90%. Telah tercapai 100%.

Sasaran ini dicapai dengan program pengembangan data/informasi kegiatan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Mulai Tahun 2012, Bappeda

telah menyediakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

dalam Sistem E-Moneva :

Masing SKPD mempunyai password login dan berkewajiban mengisi realisasi

kegiatan setiap 3 bulan dan nantinya bisa dihasilkan laporan sebagai berikut :

29

Tabel 3.7. Sasaran III : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang memenuhi aspek kualitas (Indikator 1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)


2011 2012 2013 2014 2015

1

2 3 4 5 6 7 8 9



100 100 100 100 100 100 100


Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang memenuhi

aspek kualitas dengan indikator kinerja Persentase informasi dan dokumen

perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang memenuhi

30

aspek kualitas dengan realisasi 100% dari target 100%. Telah tercapai 100%,

dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

A. Jenis informasi dan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur:

a. Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyuwangi output dari

kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air

Limbah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan dan

Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kabupaten Banyuwangi;

b. Laporan hasil pendampingan program Water Resources and

Irrigation sector management program (WISMP) Kabupaten

Banyuwangi ouput dari kegiatan pemberdayaan petani pemakai

air sub kegiatan pendampingan program Water Resources and

Irrigation sector management program (WISMP) Kabupaten

Banyuwangi;

c. Laporan hasil loan program Water Resources and Irrigation

sector management program (WISMP) Kabupaten Banyuwangi

(Dokumen PSETK) output dari kegiatan Loan program Water

Resources and Irrigation sector management program (WISMP)


d. Dokumen Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2JM) output dari kegiatan Penyusunan Rencana

Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sub kegiatan

Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2JM);

e. Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi

permukiman/updating Memorandum Program Sanitasi (MPS)

tahunan output dari kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana

Sanitasi dan Lingkungan sub kegiatan Percepatan Pembangunan

Sanitasi permukiman/updating Memorandum Program Sanitasi

(MPS).

B. Jenis Informasi dan dokumen perencanaan pembangunan tata ruang :

a. Dokumen Raperda dan Peraturan zonasi tentang Rencana Detail

Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan KAbat output dari kegiatan

31

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

sub kegiatan Penyusunan Raperda dan Peraturan zonasi tentang

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Kabat;

b. Dokumen Raperda dan Peraturan zonasi tentang Rencana Detail

Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Gambiran output dari

kegiatan Penyusunan kebijakan tentang Penyusunan rencana tata

ruang sub kegiatan Penyusunan Raperda dan Peraturan zonasi

tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan

Gambiran;

c. Dokumen Naskah Akademis Raperda tentang Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTRKSK) Tumpang Pitu

output dari kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan

rencana tata ruang sub kegiatan Penyusunan Naskah Akademis

Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kabupaten (RTRKSK) Tumpang Pitu;

d. Dokumen Naskah Akademis Raperda tentang Rencana Detail

Tata Ruang Kota (RDTRK) Banyuwangi dan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Kabupaten (RTRKSK) Ketapang output dari

kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata

ruang sub kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda

tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Banyuwangi

dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

(RTRKSK) Ketapang;

e. Dokumen Naskah Akademis Raperda tentang Rencana Detail

Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Wongsorejo output dari

kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata

ruang sub kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda

tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan

Wongsorejo;

f. Dokumen Feasibility Study Pengadaan Tanah dan Pembangunan

Terminal Rogojampi output dari kegiatan Penyusunan Studi

Kelayakan Perencanaan Pembangunan sub kegiatan Penyusunan

Feasibility Study Pengadaan Tanah dan Pembangunan Terminal

Rogojampi;

32

g Dokumen Feasibility Study Pengadaan Tanah untuk RTH Kota

Banyuwangi output dari kegiatan Penyusunan Kebijakan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sub kegiatan Penyusunan

Feasibility Study Pengadaan Tanah untuk RTH Kota Banyuwangi;

h. Dokumen Feasibility Study Pengadaan Tanah Embung output dari

kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang sub kegiatan Penyusunan Feasibility Study Pengadaan

Tanah Embung;

i. Dokumen Peta Dasar dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan di

Kabupaten Banyuwangi output kegiatan Survey dan Pemetaan

sub kegiatan Penyusunan Peta Dasar dengan Citra Satelit

Resolusi Tinggi (CSRT) untuk Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Perkotaan di Kabupaten Banyuwangi;

j. Sistem Informasi Geografis Rencana Tata Ruang Wilayah (SIG-

RTRW) output dari kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata

Ruang sub kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Geografis

Rencana Tata Ruang Wilayah (SIG-RTRW);

k. Dokumen Peta Dasar dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

1 : 5000 Kawasan Perkotaan Kecamatan Genteng output

kegiatan Survey dan Pemetaan sub kegiatan Penyusunan Peta

Dasar dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) 1 : 5000

Kawasan Perkotaan Kecamatan Genteng;

l. Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang output kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

33

Tabel 3.8.

Sasaran III : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang memenuhi aspek kualitas (Indikator 2)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)


2011 2012 2013 2014 2015

1

2 3 4 5 6 7 8 9



100 100 100 100 100 100 100




perencanaan pembangunan ekonomi yang memenuhi aspek kualitas dengan

realisasi 100% dari target 100%. Telah tercapai 100%, dokumen tersebut

adalah sebagai berikut :

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) output dari kegiatan

penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

Banyuwangi sub kegiatan Penyusunan Dokumen Pertumbuhan

Ekonomi Per Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014;

B. Jenis Informasi dan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi :

a. Dokumen Kajian Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten

Banyuwangi output dari kegiatan Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat sub kegiatan Kajian

Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Banyuwangi;

b. Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi output dari kegiatan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi sub kegiatan Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;

c. Dokumen Buku Profil Investasi Kabupaten Banyuwangi output

dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

34

Ekonomi sub kegiatan Penyusunan Buku Profil Investasi


d. Dokumen Sinergitas Pembiayaan Pembangunan Non APBD Tahun

2015 output dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi sub kegiatan Sinergitas Pembiayaan

Pembangunan Non APBD Tahun 2015;

e. Dokumen Roadmap sinergitas Pengembangan Klaster Industri

output kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan

Ekonomi Masyarakat sub kegiatan Penyusunan Roadmap

sinergitas Pengembangan Klaster Industri;

f. Dokumen Kajian Potensi Sumber Daya Industri Daerah output

kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

sub kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya Industri Daerah;

g. Kajian Analisis Disparitas Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Perspektif Kebijakan Regional output kegiatan Kajian

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Disparitas Wilayah sub

kegiatan Analisis Disparitas Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Perpektif Kebijakan Regional.

tabel 3.9


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)


2015 (%) 2011 2012 2013 2014 2015

1

2 3 4 5 6 7 8 9



100 100 100 100 100 100 100



35


perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang memenuhi

aspek kualitas dengan realisasi 100% dari target 100%. Telah tercapai 100%,

dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

A. Dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan Pendidikan Murah, terjangkau,

merata dan berkualitas output kegiatan Koordinasi Penyusunan

Masterplan Pendidikan sub kegiatan Evaluasi Kebijakan Pendiidkan

Murah, Terjangkau, Merata dan Berkualitas;

B. Dokumen FS Sekolah Tinggi Kemaritiman output kegiatan Koordinasi

Penyusunan Masterplan Pendidikan sub kegiatan Penyusunan FS

Sekolah Tinggi Kemaritiman;

C. Dokumen Evaluasi kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

output kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan kesehatan sub

kegiatan Evaluasi kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar;

D. Kapasitas SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan yang Pro

Poor Budgeting dan Monitoring output kegiatan Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya sub kegiatan

Bimtek P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting dan Monitoring);

E. Kapasitas SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan yang

Responsif Gender output kegiatan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya sub kegiatan Bimtek PPRG

(Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender);

F. Kajian Sosial budaya dan pemerintahan :

a. Dokumen fasilitasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan

korupsi output dari kegiatan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya sub kegiatan fasilitasi

rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (RA-PPK);

b. Dokumen koordinasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan

kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banyuwangi output kegiatan

koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

sub kegiatan koordinasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan

kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banyuwangi;

c. Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya output kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan

36

Bidang Sosial dan Budaya sub kegiatan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya;

d. Dokumen Evaluasi Kebijakan Masalah Ketenagakerjaan output

kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

sub kegiatan Evaluasi Kebijakan Masalah Ketenagakerjaan;

e. Dokumen Pengembangan Data Kemiskinan output kegiatan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya sub

kegiatan Pengembangan Data Kemiskinan;

f. Dokumen Pengembangan Data Pendidikan output kegiatan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya sub

kegiatan Pengembangan Data Pendidikan;

Tabel 3.10


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)


2011 2012 2013 2014 2015

1

2 3 4 5 6 7 8 9


Persentase informasi dan dokumen perencanaan pembangunan Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup yang memenuhi aspek kualitas

100 100 100 100 100 100




perencanaan pembangunan Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup yang

memenuhi aspek kualitas dengan realisasi 100% dari target 100%. Telah

tercapai 100%, dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dokumen Analisa daya dukung lingkungan kawasan pertambakan

Kabupaten Banyuwangi output kegiatan Koordinasi penyusunan

masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan

37

hidup sub kegiatan Analisa daya dukung lingkungan kawasan

pertambakan Kabupaten Banyuwang;

b. Dokumen Analisis peningkatan nilai tambah (Added Value)

produk pertanian tanaman pangan dan holtikultura output

Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian

sumber daya alam dan lingkungan hidup sub kegiatan Analisis

peningkatan nilai tambah (Added Value) produk pertanian

tanaman pangan dan holtikultura;

c. Dokumen masterplan pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup (Pemetaan detail air bawah tanah Muncar)

output kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian

sumber daya alam dan lingkungan hidup sub kegiatan Koordinasi

penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup (Pemetaan detail air bawah tanah Muncar);

d. Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat

(Fasilitasi pengembangan pupuk organik di Kecamatan

Singojuruh) output kgiatan Koordinasi penyusunan masterplan

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup sub

kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

masyarakat (Fasilitasi pengembangan pupuk organik di

Kecamatan Singojuruh)

e. Dokumen naskah akademis rencana perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) output kegiatan

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya

alam dan lingkungan hidup sub kegiatan Penyusunan naskah

akademis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup (RPPLH);

f. Laporan hasil pendampingan anti poverty programme (APP)

g. Dokumen Roadmap Pengembangan Pupuk Organik output

kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah sub kegiatan

Penyusunan Roadmap Pengembangan Pupuk Organik;

h. Dokumen Roadmap Pengelolaan Pertambakan output kegiatan

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah sub kegiatan Penyusunan

Roadmap Pengelolaan Pertambakan;

38

Tabel 3.11


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)


2011 2012 2013 2014 2015

1

2 3 4 5 6 7 8 9


Persentase informasi dan dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral yang memenuhi aspek kualitas

100 100 100 100 100 100




pelaksanaan pembangunan sektoral yang memenuhi aspek kualitas dengan

realisasi 100% dari target 100%. Telah tercapai 100%, dokumen tersebut

adalah sebagai berikut :

A. Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2015 output kegiatan Penyusunan

Buku Banyuwangi Dalam angka;

B. Buku profil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 output kegiatan

Penyusunan Buku Profil daerah sub kegiatan penyusunan Buku profil

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014;

C. Dokumen Profil Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi output kegiatan

Penyusunan Profil Daerah sub kegiatan Penyusunan Profil Inovasi

Daerah Kabupaten Banyuwangi;

D. Laporan kinerja pembangunan :

a. Dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja SKPD output

kegiatan monev pelaksanaan kegiatan sub kegiatan monev dan

pelaporan capaian kinerja SKPD;

b. Dokumen pengembangan sistem informasi capaian hasil kinerja

SKPD (Integrasi SIPKD dan E moneva) output kegiatan monev

39

pelaksanaan kegiatan sub kegiatan pengembangan sistem

informasi capaian hasil kinerja SKPD (Integrasi SIPKD dan E

moneva);

E. Data dan Informasi :

a. Dokumen DPA dan DPPA SKPD output kegiatan penyusunan dan

pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan sub kegiatan penyusunan dan pengumpulan

dokumen perencanaan pembangunan (DPA SKPD) tahun 2015;

b. Dokumen Validasi Data Anak Yatim output kegiatan

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data sub kegiatan Validasi

Data Anak Yatim;

c. Dokumen Bahan Presentasi/Paparan Pembangunan output

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data sub kegiatan

Penyusunan Bahan Presentasi/Paparan Pembangunan;

d. Web Site Bappeda output kegiatan Penyusunan Program dan

Kebijakan Publik sub kegiatan Pemeliharaan Website Bappeda

Tahun 2015.

F. Dokumen pengembangan dan penguatan sistem inovasi daerah (SIDA)

output kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sub kegiatan

pengembangan dan penguatan sistem inovasi daerah (SIDA);

G. Dokumen Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Banyuwangi output

kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan sub kegiatan Analisis Makro

Ekonomi Kabupaten Banyuwangi;

H. Dokumen Manajemen Mutu Perencanaan Pembangunan Daerah output

kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data sub kegiatan

Penyusunan Manajemen Mutu Perencanaan Pembangunan Daerah;

I. Laporan kinerja SKPD : Dokumen LAKIP, Ikhtisar LKPJ, ikhtisar LPPD

dan monev Bappeda output kegiatan penyusunan laporan capaian

kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD sub kegiatan penyusunan LAKIP,

LPPD, LKPJ dan laporan bulanan monitoring dan evaluasi kegiatan

pada Bappeda Kabupaten Banyuwangi;

40

Salah satu kegiatan unggulan Bappeda Kabupaten Banyuwangi adalah

pelibatan Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyuwangi dalam penelitian. Bentuk

penelitian lebih mengarah kepada penelitian terapan yang langsung bisa

diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten

Banyuwangi. Tema penelitian diarahkan kepada 20 konsepsi dasar

pembangunan utamanya untuk mengatasi masalah - masalah pendidikan,

kesehatan, pertanian, serta pariwisata. Setidaknya lebih dari 10 proposal

penelitian yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi setiap

tahunnya dan dimulai pada tahun 2012.

Dokumen yang dihasilkan melalui kegiatan kajian, penelitian serta data dan

informasi digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan yang diambil oleh

pemerintah daerah. Kajian serta data yang dihasilkan telah ditindaklanjuti baik

oleh SKPD teknis ataupun Bappeda sendiri.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi,

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di

jabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Desember

2014 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 tanggal 5 Oktober

2015.

Total Alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 15.604.253.513,-

(Lima Belas Milyar Enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu

Lima Ratus Tiga Belas Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 14.837.638.928,-

(Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga

Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Sedangkan

Total dukungan biaya kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 adalah

sebesar Rp. 12.185.772.623,- (Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh

Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu

41

Rupiah). Sedangkan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.

11.652.647.227,- (Sebelas milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam

Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Atau

sebesar 95,63%.

Pagu Anggaran definitive tahun 2015 sebesar Rp.

12.185.772.623,- (Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh

Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah),

dengan rincian :

Belanja Pegawai Rp. 1.166.734.000,-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.617.648.023,-

Belanja Modal Rp. 401.390.600,-

Realisasi per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 11.652.647.227,-

(Sebelas milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh

Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Atau sebesar 95,63%,

dengan rincian :

Belanja Pegawai Rp. 1.066.235.500,-

Realisasi sebesar 91,39 %

Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.190.296.827,-


Belanja Modal Rp. 396.114.900,-


42

Tabel 3.12 Tabel Realisasi Anggaran per Program TA 2015

No

Program Anggaran

Realisasi

Anggaran %

1 2 3 4 5

1 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

343.350.000,00 223.534.295,00 65,10

2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

73.000.000,00 71.608.800,00 98,09

3 Perencanaan Tata Ruang 1.595.600.000,00 1.565.886.000,00 98,14

4 Pemanfaatan Ruang 1.363.000.000,00 1.342.598.800,00 98,50

5 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

116.500.000,00 113.033.300,00 97,02

6 Pelayanan administrasi perkantoran

1.468.115.600,00 1.417.623.814,00 96,56

7 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

306.600.000,00 301.393.000,00 98,30

8 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

59.972.200,00 59.972.200,00 100

9 Pengembangan data/informasi

973.201.100,00 950.077.500,00 97,62

10 Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

175.000.000,00 174.240.600,00 99,57

11 Perencanaan pengembangan kota-kota menegah dan besar

69.000.000,00 68.110.900,00 98,71

12 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

119.108.600,00 88.665.600,00 74,44

13 Perencanaan pembangunan daerah

875.006.623,00 802.886.450,00 91,76

14 Perencanaan pembangunan ekonomi

2.353.319.000,00 2.291.910.520,00 97,39

15 Perencanaan sosial dan budaya

1.484.999.500,00 1.404.307.898,00

94.57

16 Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

810.000.000,00 776.797.550,00 97,73

43

Tabel 3.13 Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015

No

Uraian Anggaran

Realisasi

Anggaran %

1 2 3 4 5

1 Realisasi Pendapatan Daerah

- Penerimaan Pajak 0,00 0,00

- Penerimaan Daerah Bukan Pajak

0,00 0,00

- Penerimaan Hibah 0,00 0,00

2 Realisasi Belanja Daerah :

A. Rupiah Murni

- Belanja Pegawai 4.585.214.890,00 4.251.227.201,00 92,71%

- Belanja Barang/Jasa 10.617.648.023,00 10.190.296.827,00 95,98%

- Belanja Modal 401.390.600,00 396.114.900,00 98,69%

B. Pinjaman dan Hibah

- Belanja Barang 0,00 0,00

Berdasarkan besar penyerapan dana sebagaimana dijelaskan di atas,

maka telah terjadi penyimpangan / deviasi positif sebesar 4,27 % dari

alokasi dana, atau tercapai sisa lebih sebesar Rp. 533.125.396,- (Lima

ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan

puluh enam rupiah), yang disebabkan :

1. Kelebihan anggaran gaji pegawai;

2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan pemberdayaan petani

pemakai air dengan 2 sub kegiatan :

a. Pendampingan program Water Resources and Irrigation Sector

Management Programm (WISMP) Kabupaten Banyuwangi

telah dilaksanakan sesuai target yaitu pendampingan 7 daerah

irigasi dengan realisasi anggaran sebesar 71,45% dikarenakan

efesiensi anggaran;

b. Loan program Water Resources and Irrigation Sector

Management Programm (WISMP) Kabupaten Banyuwangi

44

telah dilaksanakan sesuai target dengan realisasi anggaran

sebesar 43,27% dikarenakan efesiensi anggaran;

3. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan :

a. Penyusunan Feasibility Study Pengadaan Tanah dan

Pembangunan Terminal Rogojampi telah dilaksanakan sesuai

target dengan realisasi anggaran 79,67% dikarenakan

efesiensi anggaran;

4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah kegiatan Peningkatan kemampuan teknis

aparat perencana dengan 2 sub kegiatan :

a. Bimtek Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

realisasi 77,30% dikarenakan efesiensi anggaran;

b. Bimtek Penyusunan Renja SKPD dengan realisasi 72%

dikarenakan efesiensi anggaran.

5. Program Perencanaan Pembangunan dengan kegiatan :

a. Penyusunan rancangan RKPD sub kegiatan Penyusunan

rancangan RKPD Perubahan Tahun 2015 telah dilaksanakan

sesuai target dengan realisasi anggaran 80,91%;

b. Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD sub kegiatan

Penyusunan Renstra SKPD 2016-2021 telah dilaksanakan

sesuai target dengan realisasi anggaran 67,18%;

6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya dengan

kegiatan :

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan

budaya sub kegiatan study evaluasi Enterpreneur Goverment

dalam birokrasi pemerintahan Kabupaten Banyuwangi telah

dilaksanakan sesuai target dengan realisasi anggaran 75%;

b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya sub kegiatan Kajian Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa dengan realisasi anggaran 88,94%.

7. Sisa lebih anggaran lainnya adalah penghematan belanja akibat

negosiasi harga

45

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, BAPPEDA mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai

fungsi, yakni :

5. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan

pembangunan daerah;

6. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan

daerah;

7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

8. Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan

daerah.

Sepanjang tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Banyuwangi telah secara optimal mengupayakan

terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi tersebut di atas. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian

target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan

dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Banyuwangi juga telah mengupayakan secara optimal sumber dayanya

dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja Tahun 2015

46

Semoga LAKIP ini dapat memberikan informasi sebagai

parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda

pada tahun-tahun berikutnya.

Banyuwangi, 2 Pebruari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. AGUS SISWANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610813 198204 1 006

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 800/ /429.201/2015

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

BANYUWANGI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 100 Telp. (0333) 413230 Fax 428992

http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : [email protected]

6. Peraturan...............

http://www.banyuwangikab.go.id/

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015;

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016.

PERTAMA : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

b. Mengumpulkan dan Menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

c. Mengelola............... Menyampaikan........

c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja;

d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya Bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi Pada Tanggal : Desember 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. AGUS SISWANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610813 198204 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI TANGGAL : Desember 2015 NOMOR : 188/ /429.201/2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

NO. NAMA JABATAN

DALAM TIM NAMA JABATAN DALAM DINAS

1 2 3

1. Penanggung

Jawab

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banyuwangi

2. K e t u a Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banyuwangi

3. Sekretaris Kasubag Penyusunan Program

4. Anggota 1. Kabid Data dan Pengendalian Pembangunan;

2. Kabid Fisik dan Prasarana;

3. Kabid Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan;

4. Kabid Ekonomi;

5. Kabid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6 Kasubid Pengendalian Pembangunan;

7. Kasubid Tata Ruang dan Perhubungan;

8 Kasubid Pekerjaan Umum;

9. Kasubid Pendidikan dan Kesehatan;

10. Kasubid Pemerintahan, Sosial dan Budaya;

11. Kasubid Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMKM;

12. Kasubid Kerjasama Ekonomi dan Investasi;

13. Kasubid Energi, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan

Hidup;

14. Kasubid Pertanian dan Pariwisata;

15. Staf Subag Penyusunan Program (2 Orang)

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. AGUS SISWANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610813 198204 1 006

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) · Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 2 orang atau proporsinya sebesar 4,35