Upload
others
View
41
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
PENGUATAN MANAJEMEN INVESTIGASI BAGI INVESTIGATOR
DI KOMISI YUDISIAL RI UNTUK MENGHASILKAN HAKIM YANG
BERMARTABAT, BERINTEGRITAS DAN BERETIKA
DISUSUN OLEH:
KOMBES. POL. EMILIA K. GINTING, SiP
NDH: 26
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLIII TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2019
2 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
proyek perubahan yang berkaitan dengan Penguatan Manajemen Investigasi Bagi
Investigator Di Komisi Yudisial RI Untuk Menghasilkan Hakim Yang Bermartabat,
Berintegritas dan Beretika sebagai tindak lanjut dalam proses Pelatihan
Kepemimpinan Nasional di Lembaga Administrasi Negara tahun 2019 merupakan
inovasi dan terobosan pada Biro Investigasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Republik Indonesia.
Gagasan proyek perubahan ini merupakan terobosan kreatif untuk dapat
menghasilan laporan hasil investigasi yang lebih baik terhadap laporan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maupun penelusuran rekam
jejak hakim terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc melalui
penguatan manajemen investigasi bagi investigator di Komisi Yudisial RI untuk
menghasilkan hakim yang bermartabat, berintegritas dan beretika yang
diimplementasikan pada proses Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional
(PKN) Tingkat I. Proyek perubahan ini dijalankan sebagai langkah positif untuk
mengapresiasi adanya program dari lembaga yaitu menciptakan perdilan bersih dan
bermartabat.
Proyek perubahan ini diharapkan menjadi terobosan dan langkah maju pada
Biro Investigasi khususnya dan Komisi Yudisial pada umumnya. Semoga Tuhan
Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan bimbingan bagi kita semua untuk
memberikan karya yang terbaik bagi bangsa dan Negara.
3 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………......................................................................3
EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN) ……………………………………………4
BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN ……….………………………………. 7
1.1. Latar Belakang ...…………………………………………………………….... 7
1.2. Gagasan Perubahan …………………………………………………………15
1.3. Tujuan Proyek Perubahan …………………………………………………..16
1.4. Manfaart Proyek Perubahan ………………………………………………..17
1.5. Ruang Lingkup Proyek Perubahan …………….……………………….….17
1.6. Output Kunci ……………………………………………………………….....18
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN …..……………………..……… 20
2.1. Milestones Proyek Perubahan …………………………………………….. 20
2.2. Tata Kelola Proyek ……… ……………………………………………….. . 24
2.3. Identifikasi dan Analisis Stakeholders . ………………………………….. 27
2.4. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah Dan Strategi Mengatasinya ……. 29
2.5. Kriteria Keberhasilan………………………………………………………… 29
2.6. Faktor Kunci Keberhasilan …………………………………………………. 30
BAB III CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN………… …..……………………….. 31
3.1. Capaian Milestones………….. ………………………………………………31
3.2. Peta Keterlibatan Stakeholders ……………………………………………. 34
3.3. Kendala Yang Ditemui dan Upaya Mengatasinya ………….……………. 34
3.4. Instrumen Monitoring Dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan…. …….. 35
BAB IV PENUTUP …………………....……… …..………………………………… 36
4.1. Kesimpulan ……….………….. …………………………………………….. 36
4.2. Rekomendasi/Saran………….. ……………………………………………. 37
LAMPIRAN JANGKA PENDEK …....……… …..………………………………… 39
LAMPIRAN JANGKA MENENGAH ……………………………………………..... 44
LAMPIRAN JANGKA PANJANG ...…………………………………………….... 52
4 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN)
Proyek perubahan merupakan wujud tugas dalam bentuk tim atau
kepemimpinan kolaborasi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I
tahun 2019 dalam mengimplementasikan sebagai pemimpin yang visioner, adaptif,
inovatif dan transformative melalui proses untuk merancang dan menerapkan atau
mengaplikasikan dalam satuan kerja melalui dinamika tugas. Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi pada jabatan saya, maka judul gagasan proyek perubahan yang
akan di wujudkan “PENGUATAN MANAJEMEN INVESTIGATOR DI KOMISI
YUDISIAL RI UNTUK MENGHASILKAN HAKIM YANG BERMARTABAT,
BERINTEGRITAS, DAN BERETIKA”.
Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Sekretaris Jenderal RI Nomor 4 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI (selanjutnya
Peraturan SOTK), Biro Investigasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan
penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak
Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas Biro
Investigasi dalam perkembangannya ternyata mengalami berbagai hambatan dan
kendala. Adapun hambatan dalam melakukan investigasi antara lain:
1. Waktu
2. Biaya (cost)
3. Ilmu Pengetahuan
4. Politik
5. Campur tangan pihak luar
Selain hambatan sebagai di uraikan di atas, terdapat kendala dalam
melakukan investigasi antara lain:
1. Beban kerja yang tinggi yaitu menopang dua fungsi utama Komisi Yudisial
dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung dan menjaga kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. Dukungan anggaran yang kurang memadai;
3. SDM Investigator secara kuantitas maupun kualitas terbatas;
4. Wilayah tugas terlalu luas yaitu mencakup seluruh di daerah yang ada di
Indonesia.
5 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
1. Subyek sasaran tugas secara kuantiatif sebanyak 8.372 orang
hakim yang terdiri dari 7.989 hakim karir dan hakim ad hoc dengan
jumlah sebanyak 283 orang baik hakim tingkat pertama, tingkat banding
hingga tingkat kasasi/peninjauan kembali1;
2. Seluruh lingkungan peradilan di invesigasi yang meliputi
lingkungan peradilan tingkat pusat yaitu Mahkamah Agung dan
lingkungan peradilan tingkat daerah (tingkat I: Kabupaten/Kota dan
tingkat II: Provinsi/Pengadilan Tinggi) yang meliputi lingkungan peradilan
umum, peradilan Agama, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan Militer,
peradilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan
niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak, pengadilan
perikanan, dan pengadilan hak asasi manusia yang terletak di seluruh
wilayah Indonesia.
Dari permasalahan dan kendala lainnya yang ada ,perlu di lakukan
tindakan perbaikan dengan cepat yaitu:
1. Kurangnya pengetahuan terhadap piranti lunak sebagai panduan dan
pedoman dalam melakukan investigasi dikarenakan Investigator di
Biro Investigasi adalah ASN Komisi Yudisial yang hanya
mendapatkan pelatihan investigasi selama 3 (tiga) bulan di Pusdik
Intel Polri Soreang;
2. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip investigasi yaitu
kerahasiaan/clandestein (lidik secara tertutup) yang hanya diketahui
oleh orang/user tertentu terkait informasi intelijen;
3. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam teknik investigasi
untuk pengumpulan bahan keterangan baik melalui investigasi
terbuka meliputi giat: wawancara terbuka, interogasi dan investigasi
tertutup meliputi giat wawancara terselubung/eliciting, pengamatan,
penggambaran, penjajakan, pembuntutan, dan penyusupan serta
cover/penyamaran;
4. Investigator dalam turun kelapangan tidak membuat manajamen
investigasi seperti UUK (unsur-unsur utama keterangan), Rengas
1 Laporan Mahkamah Agung Tahun 2016.
6 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
(rencana penugasan), Bargas (penjabaran tugas) yang seharusnya
dilakukan sebelum turun kelapangan;
5. Belum meningkatnya ketrampilan investigator dalam membentuk dan
membina jaringan baik terhadap jajaran pengadilan maupun stake
holder yang terkait dalam bidang investigasi;
6. Belum meningkatnya keterampilan investigasi dalam mencari bukti
pelanggaran hakim sehingga tidak bisa sampai kepada Majelis
Kehormatan Hakim;
7. Belum adanya kebijakan dari Ketua Komisi Yudisial terkait informasi
intelijen mana saja yang bisa diberikan dan kepada siapa informasi
intelijen tersebut diberikan;
8. Belum adanya Peraturan Komisi Yudisial yang secara khusus
mengatur tentang pelaksanaan investigasi di lapangan.
Sejalan dengan kebijakan dan program pimpinan Komisi Yudisial Republik
Indonesia yang dapat menghasilan calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
yang bermartabat, berintegritas dan beretika peningkatan kemampuan terhadap
personil investigator khususnya pada Biro Investigasi dirasa sangat diperlukan.
Proyek perubahan ini dalam rangka mewujudkan hakim yang bermartabat,
berintegritas dan beretika selaras dengan visi dan misi Komisi Yudisial Republik
Indonesia.
Jakarta, 20 November 2019
Project Leader
7 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
BAB I
GAGASAN PROYEK PERUBAHAN
1.1 LATAR BELAKANG
“Jadilah akar jangan jadi kembang, jadilah Ontorejo jangan jadi Gatotkaca,
bergerak diam-diam dalam kegelapan, dalam jaringan yang tersamar, penuh
ketelitian dan percaya penuh kemampuan kawan seperjuangan, itulah sebaik-baik
perjuangan”
(KI Ageng Mangir)
Pengadilan adalah muara dari proses penegakan hukum. Dimana
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di pertaruhkan. Sebagai
Negara hukum, kredibilitas Negara juga terancam apabila masyarakat
pencari keadilan tidak mendapatkan perlakukan yang sama dan proses yang
adil, berimbang dan tidak adanya intervensi. Faktanya pengadilan selain
dipengaruhi oleh sistem dan budaya hukum, hasil akhirnya di tentukan oleh
sosok “wakil Tuhan” yang bernama hakim. Faktanya di Indonesia, justru
banyak hakim yang tertangkap oleh KPK ketika melakukan jual beli perkara.
Selain itu sudah jadi pengetahuan umum praktek mafia peradilan juga ikut
berpengaruh terhadap cara hakim berperilaku. Keberadaan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan kemajuan yang penting
untuk menjaga integritas hakim. Namun dalam proses penegakannya perlu
di kawal secara terus menerus.
Berangkat dari kesadaran tersebut maka Komisi Yudisial di bentuk
dengan cita-cita untuk mewujudkan peradilan bersih dengan menjaga
marwah hakim agar dapat dengan bebas menjaga “kebenaran dan keadilan”
di pengadilan. Amanat konstitusi secara tegas memberikan Komisi Yudisial
kewenangan untuk melakukan seleksi hakim agung dan menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim. Komisi
Yudisial menjaga hakim dari hulu sampai hilir mulai dari dari perilaku hakim
sehari-hari sampai memilih hakim agung yang berintegritas dan berkualitas.
Kehadiran KY dengan dua wewenang konstitutif yang dimilikinya diharapkan
dapat melakukan transformasi dan reformasi peradilan. Latar historis
8 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
dibentuknya KY karena dimaksudkan untuk mengisi kekosongan
akuntabilitas dan check and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman.
Sehingga diharapkan KY dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap penegakan hukum yang berlaku.
Gejala mafia peradilan dapat di rasakan setidaknya dengan melihat
beberapa data hasil pemetaan yang dilakukan beberapa lembaga non
pemerintahan dan data lembaga pemerintahan sebagai berikut:
1. Indeks penegakan hukum (The Rule of Law Index) yang dirilis oleh World
Justice Project tahun 2016, Indonesia peringkat ke-61 dari 113 negara
yang diteliti. Tertinggal dari Ghana dan Senegal, dua negara di Afrika,
serta di bawah Malaysia dan Mongolia di kawasan Asia. Capaian itu relatif
tidak bergeser dari indeks yang sama pada tahun 2015. Indonesia
mendapatkan nilai 0,52. Nilai itu tidak bergeser dari tahun sebelumnya.
Dalam ketiadaan korupsi, yang mencakup juga peradilan bebas korupsi,
mendapatkan indeks 0,38 dan berada di peringkat ke-84 dari 113 negara.
2. Pada variabel peradilan pidana, yang mencakup juga peradilan bebas
korupsi dan imparsial, indeks Indonesia 0,38 dan berada di posisi ke-80
dari 113 negara. Di tingkat regional, tertinggal dari Vietnam dalam
variabel ketiadaan korupsi di posisi ke-67 dunia dengan indeks 0,45;
Thailand di posisi ke-61 dengan indeks 0,47; serta Filipina di peringkat
ke-56 dengan indeks 0,48. hanya mengungguli Kamboja yang berada di
posisi ke-111 dari 113 negara dengan indeks 0,24. Tahun 2015, indeks
Indonesia juga 0,52, tetapi berada pada peringkat lebih baik, yaitu ke-52
dari 102 negara.
3. Hasil kajian ICW, vonis korupsi tidak jauh beranjak dari rata-rata 2 tahun
sejak tahun 2012. Pada tahun 2013, rata-rata vonis korupsi 2 tahun 11
bulan, tahun 2014 tercatat 2 tahun 8 bulan, tahun 2015 tercatat 2 tahun 2
bulan, dan pada semester I tahun 2016 tercatat 2 tahun 1 bulan. Belum
ada solusi atas persoalan ini
4. Data Pengawasan MA sampai 27 Desember 2016 terdapat 2338
Pengaduan tentang aparat pengadilan. Jumlah sanksi disiplin yang
diberikan: 57 sanksi ringan,19 sanksi sedang, 38 sanksi berat.
9 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
5. Bulan Mei Tahun 2016 Koalisi Pemantau Peradilan mengeluarkan pers
release mengenai 27 oknum peradilan (hakim dan panitera yang terjerat
kasus dan ditangani Komisi PemberantasanKorupsi (KPK).
6. Biro Investigasi sendiri memetakan setidaknya ada 36 hakim dan panitera
bermasalah yang menjadi sorotan publik (data Agustus 2016).
Data-data sebagaimana di uraikan di atas menggambarkan betapa
nyatanya ancaman mafia peradilan terhadap pengadilan selaku muara
penegak hukum dengan “hakim” sebagai figur sentralnya. Tentu tidak mudah
untuk membuktikan secara ilmiah betapa nyatanya mafia peradilan dalam
merusak sendi-sendi penegakan hukum, mengingat pihak-pihak yang terlibat
di dalamnya mengetahui betul tentang hukum serta menguasai cara
menggunakan hukum untuk melindungi kepentingannya. Terlebih lagi hakim
sebagai aktor utama dalam proses akhir penegakan hukum, untuk menjerat
dalam suatu pembuktian tindak pidana apabila diindikasikan melakukan
judicial corruption, KPK- pun harus menggunakan upaya yang extra yaitu
melalui upaya penyadapan, pembuntutan dan baru bisa di proses secara
hukum apabila hakim tersebut tertangkap tangan ketika sedang menerima
suap dari pihak berperkara. Oleh karena itu pendekatan yang sistemik di
perlukan untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan Komisi Yudisial yaitu
terciptanya “Peradilan Bersih” dan mendukung harapan Mahkamah Agung
untuk mewujudkan Peradilan yang Agung.
Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim agung dalam rangka
mendapatkan hakim agung yang berkualitas dan berintegritas tidak hanya
mengandalkan metode assesment saja namun melakukan penelusuran
rekam jejak calon. Rekam jejak calon meliputi seluruh aktifitas calon baik
secara pribadi di lingkungan rumah maupun pekerjaan untuk mengukur
integritas dan untuk mengukur profesionalisme calon dilakukan penelusuran
karya, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keahlian, pengalaman, kinerja serta
keyakinan profesional yang di tunjukkan dalam keseharian Calon di
lingkungan pekerjaan. Demikian juga dalam menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim tidak semata-mata
hanya menerima laporan masyarakat dan mengenalisanya berdasarkan
bukti-bukti yang disampaikan masyarakat kemudian melakukan
10 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
pemeriksaan. Namun juga melakukan penelusuran informasi untuk mencari
bukti-bukti mengenai pelanggaran KEPPH baik berdasarkan laporan
maupun informasi dari masyarakat (pasif dan aktif). Proses penelusuran
rekam jejak dan penelusuran informasi mengenai pelanggaran KEPPH
tersebut dalam pasal 20 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 tentang Komisi Yudisial disebut dengan investigasi dan dilakukan
secara tertutup.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial secara sistemik
diimplementaskan dalam bentuk program-program yang secara terukur
dapat memberikan kontribusi sebagai cerminan telah berlangsungnya
reformasi peradilan. Program-program tersebut diantaranya adalah yang
dilaksanakan Biro Investigasi yaitu penyelenggaraan penelusuran rekam
jejak hakim dan calon hakim serta penyelenggaraan pendalaman kasus atas
dugaan pelanggaran KEPPH. Program-program tersebut kemudian oleh Biro
Investigasi dijabarkan dalam bentuk kegiatan investigasi yaitu investigasi
penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim, investigasi pendalaman
kasus, investigasi profiling pengadilan, dan investigasi deteksi dini. Intisari
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya adalah proses
pengumpulan bahan keterangan dengan menggunakan teknik dan taktik
investigasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam
mengambil keputusan terkait:
1. Proses seleksi Calon Hakim Agung berupa penyediaan informasi rekam
jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Di Mahkamah Agung
2. Proses penanganan laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran
Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim berupa investigasi terhadap
dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.
3. Bahan kebijakan dan strategi lembaga dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
melalui kegiatan investigasi deteksi dini.
Pelaksanaan investigasi tersebut berdasarkan pasal 31 jo pasal 32
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 04 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI
dilaksanakan oleh Biro Investigasi dengan tugas melaksanakan penyiapan
11 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode
Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan
informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahmakah
Agung. Pelaksanaan tugas Biro Investigasi dalam perkembangannya
ternyata mengalami berbagai hambatan dan kendala. Adapun hambatan
dalam melakukan investigasi antara lain:
1. Waktu
Analis kekurangan sumber daya waktu, sehingga hanya melakukan
sebagian kegiatan investigasi. Biasanya waktu berhubungan dengan
masalah biaya.
2. Biaya (cost)
Seringkali biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan lamanya waktu
untuk kegiatan investigasi sehingga manajemen akan memberikan
batas biaya.
3. Ilmu Pengetahuan
Manajer sistem informasi cenderung menggunakan analis junior yang
belum memiliki keahlian teknik atau pengetahuan yang cukup. Sehingga
akan berdampak dari hasil investigasi yang diharapkan mendalam,
matang atau lengkap.
4. Politik
Manajemen atau pihak tertentu mungkin menyebarkan isu-isu yang
tujuannya menghambat kegiatan investigasi.
5. Campur tangan
Terdapat pihak-pihak yang berusaha campur tangan atau mengatur
dalam kegiatan investigasi sehingga akan mengganggu atau
menimbulkan kekacauan.
Selain hambatan sebagai di uraikan di atas, terdapat kendala dalam
melakukan investigasi antara lain:
1. Beban kerja yang tinggi yaitu menopang dua fungsi utama Komisi
Yudisial dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung dan menjaga
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. Dukungan anggaran yang kurang memadai;
3. SDM Investigator secara kuantitas maupun kualitas terbatas;
12 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
4. Wilayah tugas terlalu luas yaitu mencakup seluruh di daerah yang ada di
Indonesia.
5. Subyek sasaran tugas secara kuantiatif sebanyak 8.372 orang hakim
yang terdiri dari 7.989 hakim karir dan hakim ad hoc dengan jumlah
sebanyak 283 orang baik hakim tingkat pertama, tingkat banding hingga
tingkat kasasi/peninjauan kembali2;
6. Seluruh lingkungan peradilan di invesigasi yang meliputi lingkungan
peradilan tingkat pusat yaitu Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan
tingkat daerah (tingkat I: Kabupaten/Kota dan tingkat II:
Provinsi/Pengadilan Tinggi) yang meliputi lingkungan peradilan umum,
peradilan Agama, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan Militer,
peradilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan
niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak, pengadilan
perikanan, dan pengadilan hak asasi manusia yang terletak di seluruh
wilayah Indonesia.
Selain hambatan dan kendala tersebut ada beberapa permasalahan
lain yang perlu di lakukan tindakan perbaikan dengan cepat yaitu:
1. Kurangnya pengetahuan terhadap piranti lunak sebagai panduan dan
pedoman dalam melakukan investigasi dikarenakan Investigator di Biro
Investigasi adalah ASN Komisi Yudisial yang hanya mendapatkan
pelatihan investigasi selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Intel Polri Soreang;
2. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip investigasi yaitu
kerahasiaan/clandestein (lidik secara tertutup) yang hanya diketahui oleh
orang/user tertentu terkait informasi intelijen;
3. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam teknik investigasi untuk
pengumpulan bahan keterangan baik melalui investigasi terbuka meliputi
giat: wawancara terbuka, interogasi dan investigasi tertutup meliputi giat
wawancara terselubung/eliciting, pengamatan, penggambaran,
penjajakan, pembuntutan, dan penyusupan serta cover/penyamaran;
4. Investigator dalam turun kelapangan tidak membuat manajamen
investigasi seperti UUK (unsur-unsur utama keterangan), Rengas
2 Laporan Mahkamah Agung Tahun 2016.
13 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
(rencana penugasan), Bargas (penjabaran tugas) yang seharusnya
dilakukan sebelum turun kelapangan;
5. Belum meningkatnya ketrampilan investigator dalam membentuk dan
membina jaringan baik terhadap jajaran pengadilan maupun stake holder
yang terkait dalam bidang investigasi;
6. Belum meningkatnya keterampilan investigasi dalam mencari bukti
pelanggaran hakim sehingga tidak bisa sampai kepada Majelis
Kehormatan Hakim;
7. Belum adanya kebijakan dari Ketua Komisi Yudisial terkait informasi
intelijen mana saja yang bisa diberikan dan kepada siapa informasi
intelijen tersebut diberikan;
8. Belum adanya Peraturan Komisi Yudisial yang secara khusus mengatur
tentang pelaksanaan investigasi di lapangan.
Hambatan, kendala, dan permasalahan sebagaimana di uraikan di
atas menimbulkan dampak terhadap Biro Investigasi, Komisi Yudisial bahkan
masyarakat pencari keadilan yaitu:
1. Tidak cukup kuatnya hasil investigasi yang dilakukan terhadap hakim-
hakim yang dilaporkan khususnya terkait dugaan pelanggaran perilaku
murni, sehingga laporan hasil investigasi tidak dapat dijadikan sebagai
rekomendasi/saran untuk ditindaklanjuti dengan penanganan hasil
investigasi ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
2. Tidak cukup kuatnya bukti-bukti yang diperoleh dilapangan dari hasil
investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim-hakim berdasarkan laporan
masyarakat maupun inisiatif berdasarkan informasi yang diperoleh. Hal ini
menyebabkan banyak laporan masyarakat serta informasi yang ditangani
oleh Komisi Yudisial dinyatakan ditutup dikarenakan tidak terbukti adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh hakim;
3. Masyarakat mencari keadilan akan semakin pesimis terhadap kinerja
Komisi Yudisial karena hakim yang dianggap melanggar kode etik dan
pedoman perilaku hakim (KEPPH) masih saja tetap bersidang di
pengadilan dan tidak diberikan sanksi apapun;
4. Kinerja Biro Investigasi khususnya bisa menjadi buruk dan eksistensinya
kurang dirasakan oleh Komisi Yudisial secara umum.
14 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
5. Tidak efektifnya dan efesiensinya proses investigasi dilapangan
dikarenakan belum adanya aturan yang secara jelas mengatur
mekanisme koordinasi dengan unit-unit yang ada di internal Komisi
Yudisial maupun unit-unit yang ada di luar Komisi Yudisial.
Bahkan yang paling mendasar berdampak pada budaya kerja
pelaksanaan kegiatan investigasi yang seolah-olah seperti “pemadam
kebakaran” dimana begitu ada kejadian atau peristiwa baru dilakukan
tindakan. Berdasarkan hal tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin
dicapai oleh Biro Investigasi yaitu untuk mencapai “tersedianya informasi
yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai bahan pertimbangan pimpinan
Komisi Yudisial dalam pengambilan kebijakan”, maka perlu dilakukan
perubahan dengan menitik beratkan pada area manajemen investigasi yaitu
suatu cara terencana, terkoordinasi dan teruji untuk memaksimalkan suatu
efisiensi dan produktivitas dalam melaporkan serta menginvestigasikan
bermacam-macam kasus. Adapun peta kondisi saat ini, kondisi yang
diharapkan dan inovasi yang akan dilakukan sebagai berikut:
Kondisi saat ini Kondisi yang di
harapkan Inovasi
1) Kurangnya
pengetahuan
terhadap piranti lunak
sebagai panduan dan
pedoman dalam
melakukan
investigasi;
2) Belum meningkatnya
kemampuan
investigator dalam
membentuk dan
membina jaringan
baik terhadap jajaran
pengadilan maupun
stakeholder yang
1) Pengetahuan LIDIK
Investigator
meningkat
2) Ketrampilan/skill
LIDIK meningkat
3) Sikap mental kinerja
dan perilaku personil
Investigator
meningkat;
4) Produk hasil
investigasi meningkat;
5) Jaringan Investigasi
bertambah banyak
1) Melakukan pelatihan
investigasi dengan
menggunakan
sasaran nyata
(pelatihan dengan
BIN);
2) Proses MOU dan PKS
dengan DUKCAPIL;
3) Menjadi KATIM harus
melalui Tes Uji
Kompetensi
Operasional maupun
pengetahuan LIDIK;
15 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
terkait dalam bidang
investigasi;
3) Belum meningkatnya
ketrampilan
investigator dalam
mencari bukti-bukti
pelanggaran hakim
sehingga tidak bisa
sampai kepada
sidang MKH;
4) Belum adanya
kebijakan dari Ketua
KY terkait informasi
intelijen mana saja
yang bisa diberikan
dan kepada siapa
informasi intelijen
tersebut diberikan.
4) LIDIK mengutamakan
Deteksi aksi yaitu
DENI, PENI, CENI.
1.2. GAGASAN PERUBAHAN
Berdasarkan latar belakang di atas, gagasan perubahan yang diusulkan
reformer adalah “Penguatan Manajemen Investigasi Bagi Investigator Komisi
Yudisial RI Untuk Menghasilkan Hakim Yang Bermartabat dan Beretika”. Hal ini
merupakan strategi penguatan Biro Investigasi dengan menitikberatkan pada
peningkatan kompetensi SDM dengan kerjasama kolaboratif melalui pelatihan
dengan BIN, peningkatan kualitas database investigasi dengan kerjasama
kolaboratif dengan Dirjen Dukcapil, peningkatan kualitas jaringan dengan
kerjasama kolabiratif dengan masyarakat dan stake holder terkait pengadilan serta
penguatan kebijakan terkait dengan investigasi melalui pemetaan dan
pembaharuan peralatan khusus investigasi dan pengembangan metode
penyelidikan yang mengutamakan deteksi dini, penindakan dini dan cegah dini.
16 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
1.3. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN
A. Jangka Pendek
1. Membangun dan menumbuhkan komitmen adanya semua unsur pejabat
dan ASN untuk melakukan perubahan.
2. Meningkatkan nilai-nilai kepatuhan dan kedisplinan investigator agar
kemampuan investigasinya meningkat..
B. Jangka Menengah
1. Menghasilkan produk investigasi dihasilkan secara cepat, akurat dan
tajam seperti KIRKA (Perkiraan Keadaan) yang dapat digunakan pada
saat penelusuran rekam jejak seleksi Calon Hakim Agung.
2. Menggalang kerjasama dan sinergitas dengan masyarakat pencari
keadilan dan lingkungan pengadilan sebanyakbanyaknya melalui
pembentukan jaringan (Tukjar) dan pembinaan jaringan (Binjar) serta
penggalangan.
3. Melakukan updating peralatan alsus (alat khusus) investigasi sehingga
mengikuti perkembangan teknologi dalam mendukung peningkatan
kemampuan investigasi para investigator.
4. Kerjasama/kolaboratip antara Biro Investigasi dengan stakeholder
internal maupun eksternal yang berkompeten dengan tupoksi Biro
Investigasi diantaranya Dukcapil, BIN, Polri, BPN, KPK, Angkatan Darat)
meningkat .
C. Jangka Panjang
1. Membuat dan melahirkan kebijakan yang ditandatangani oleh Ketua
Komisi Yudisial terkait kerjasama/kolaborasi antara Biro Investigasi
dengan stakeholder internal maupun eksternal yang berhubungan
dengan seleksi Hakim agung dan informasi intelijen yang dapat diberikan
kepada para komisioner.
2. Mendorong investigator pada Biro Investigasi agar mampu melaksanakan
investigasi deteksi aksi (deteksi dini peringatan dini serta cegah dini) guna
meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para
hakim,
17 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
3. Mendorong investigator pada Biro Investigasi agar dapat mengumpulkan
bukti bukti adanya pelangaran hakim secara cepat, tepat dan akurat
sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang kuat dalam
pemberian rekomendasi sanksi terhadap hakim yang di diproses pada
sidang Majelis Kehormatan Hakim.
1.4. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
A. Internal
1. Komisi Yudisial khususnya Biro Investigasi yang efektif memiliki
kemampuan investigasi secara handal guna mendapatkan bukti-bukti
yang kuat dilapangan dalam rangka memenuhi kebutuhan Calon Hakim
Agung yang bermartabat dan beretika.
2. Kemampuan dan teknik investigator dalam melaksanakan tugas
investigasi dapat lebih meningkat guna menghadapi berbagai
permasalahan pelaksanaan tugas investigasi dilapangan yang menjadi
tupoksi Biro Investigasi.
B. Eksternal
1. Menjadikan keberadaan Komisi Yudisial RI sebagai lembaga negara yang
berkompeten menghasilkan Calon Hakim Agung yang berintegritas,
bermartabat dan beretika.
2. Terjalinnya kerjasama yang baik dan kolaboratif antara Komisi Yudisial
dengan kementerian dan lembaga lain yang merupakan stakeholder
eksternal.
1.5. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN
1. Mapping kondisi kemampuan personil investigator Biro Investigasi Komisi
Yudisial saat ini
2. Memberikan arahan secara jelas tentang pentingnya koordinasi yang kuat
dengan unit-unit yang ada di internal dan eksternal Komisi Yudisial
18 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
3. Peningkatan kualitas personil investigator melalui pola pendidikan/pelatihan
peningkatan kemampuan tingkat lanjutan di Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Peningkatan kinerja investigasi dengan pembinaan dan pengembangan
informan/jejaring Komisi Yudisial yang ada di daerah.
5. Pembaharuan SOP tentang peraturan-peraturan yang menyangkut kinerja
investigasi di Komisi Yudisial sesuai dengan bisnis proses yang ada.
6. Peraturan Komisi Yudisial / Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang
Investigasi sesuai dengan bisnis proses yang ada.
7. Kondisi kemampuan personil investigasi Komisi Yudisial sesuai dengan yang
diharapkan pada saat setelah dilakukan proyek perubahan ini.
8. Melakukan sinergi antar Lembaga dan K/L untuk menyusun MOU dan PKS.
Dengan demikian diharapkan akan terwujudnya personil investigasi pada Biro
Investigasi Komisi Yudisial yang profesional dan handal sehinga dapat menghasilan
hasil investigasi yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam mengambil
kebijakan pimpinan Komisi Yudisial dalam pemberian rekomendasi sanksi dan
penguatan kelembagaan secara khusus.
1.6. OUTPUT KUNCI / KEY PROJECT DELIVERABLES
NO. INDIKATOR OUTPUT
1. Kondisi kemampuan personil investigator Biro Investigasi Komisi Yudisial saat ini
Mapping kondisi kemampuan personil investigator Biro Investigasi Komisi Yudisial saat ini yaitu kemampuan (individu skill) dalam kegiatan investigasi baik dalam kegiatan operasional investigasi dilapangan maupun dalam kegiatan administrasi.
2. Memberikan arahan secara jelas tentang pentingnya koordinasi yang kuat dengan unit-unit yang ada di internal dan eksternal Komisi Yudisial
Memberikan arahan secara jelas tentang pentingnya koordinasi yang dengan unit-unit yang ada di internal dan eksternal Komisi Yudisial. Bagimana membangun hubungan dengan unit-unit yang ada sehinga dapat memudahkan penggalian informasi atas dasar kepercayaan satu sama lain.
19 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
3. Peningkatan kualitas personil investigasi melalui pola pendidikan/pelatihan peningkatan kemampuan tingkat lanjutan di Badan Intelijen Negara (BIN).
Pola pembinaan dan peningkatan kualitas personil investigasi melalui pola keikut sertaan pendiikan/pelatihan peningkatan kemampuan investigasi lanjutan yang diselenggaran oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pada bulan November 2019 mendatang.
4. Peningkatan kinerja investigasi dengan pembinaan dan pengembangan informan/jejaring Komisi Yudisial yang ada di daerah
Melakukan pembinaan dan pengembangan informan/jejaring Komisi Yudisial yang ada di daerah dalam rangka penguatan kinerja investigasi dilapangan dalam mendapatkan sumber keterangan dan informasi di daerah
5. Pembaharuan SOP tentang peraturan-peraturan yang menyangkut kinerja investigasi di Komisi Yudisial sesuai dengan bisnis proses yang ada.
Melakukan review dan pembaruan terhadap SOP tentang peraturan-peraturan yang menyangkut kinerja investigasi baik di Biro Investigasi sendiri maupun di unit-unit yang terkait dengan tupoksi investigasi sesuai dengan dengan instrumen pengembangan binis proses Komisi Yudsial lima tahun kedepan.
6. Penyusunan peraturan Komisi Yudisial / Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Investigasi sesuai dengan bisnis proses yang ada.
Peraturan Komisi Yudisial/Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial secara khusus yang mengatur tentang tugas dan fungsi investigasi dan unit-unit terkait dari sisi administrasi dan teknisnya, sehingga tugas dan fungsi investigasi dapat diperkuat secara kelembagaan.
7. Kondisi kemampuan personil investigasi Komisi Yudisial sesuai dengan yang diharapkan pada saat setelah dilakukan proyek perubahan ini
Terwujudnya personil investigasi pada Biro Investigasi Komisi Yudisial yang profesional sehingga hasil penelusuran rekam jejaknya dapat menghasilkan Calon Hakim Agung yang berintegritas, profesional dan beretika.
20 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
2.1 MILESTONES PROYEK PERUBAHAN
A. JANGKA PENDEK
No Tahapan Utama Output
Waktu
Minggu Bulan
A. Jangka Pendek
1. Membentuk TIM Pokja proyek
perubahan yang solid
Rencana kerja dan
pembagian tugas di
internal KY
Minggu III Agustus
2. Koordinasi dengan
stakeholders internal dalam
upaya membentuk
persamaan pemahaman
tentang proper yang
dilakukan
Kesepakatan
bersama dan
kerjasama tim pokja
yang ditandatangani
oleh Sekjen dalam
bentuk SK
Minggu IV Agustus
3. Melakukan pendataan thd
investigator dlm langkah
meningkatkan kemampuan
dalam profesionalisme
investigator
Data para
investigator
Minggu I September
4.
Melakukan analisa hasil
menelusuran rekam jejak
seleksi Calon Hakim Agung
dan pendalaman kasus
secara cepat, akurat dan
tajam dlm bentuk produk
investigasi Telaahan
Telaahan Minggu II September
21 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
5. Melakukan kerjasama dan
sinergitas dengan
masyarakat pencari keadilan
dan lingkungan pengadilan
sebanyakbanyaknya melalui
pembentukan jaringan
(Tukjar) dan pembinaan
jaringan (Binjar) serta
penggalangan.
Laporan Penugasan
Tukbinjar
Minggu II Oktober
6. Melakukan koordinasi
dengan Badan Intelegen
Negara dlm rangka
kerjasama pelatihan
investigator KY dgn BIN
Hasil Kordinasi
antara KY- BIN
Minggu IV Oktober
7. Mendata alat Khusus yang
dimiliki Biro Investigasi KY
Alsus yang dimiliki
Biro Investigasi
Minggu I November
8. Melakukan Petatihan
Investigator di BIN
Pelatihan
investigator KY di
BIN
Minggu II -
IV
November
B. JANGKA MENENGAH
No. Tahapan Utama Output
Waktu
Minggu Bulan
B. Jangka Menengah
1. Melakukan updating
peralatan alsus (alat khusus)
untuk meningkatkan
kemampuan investigasi para
investigator.
Alsus terkini Minggu I Desember
2019
22 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2. Menyusun Pedoman bagi
Investigator dalam melakukan
Pendalaman Kasus.
Pedoman
investigator dalam
pelaksanaan
Pendalaman Kasus
Minggu III Desember
2019
3. Kerjasama/kolaboratip antara
Biro Investigasi dengan
stakeholder internal maupun
ekseternal yang berkompeten
dengan tupoksi Biro
Investigasi.
Pembahasan
MOU/PKS Dukcapil
dan kesepakatan
kerjasama
Minggu I –
Minggu IV
Januari
2020
4. Penandatanganan MOU
antara Ketua KY dengan
Mendagridan
PenandatangananPKS
antara Sekjen KY dengan
Dirjen Dukcapil
MoU dan PKS Minggu I –
Minggu II
Juni 2020
5. Menyiapkan bahan tes
kompetensi bagi investigator
untuk menjadi Ketua Tim
Bahan Tes
Kompetensi
Minggu I Februari
2020
C. JANGKA PANJANG
No. Tahapan Utama Output
Waktu (2021)
Minggu Bulan
C. Jangka Panjang ( Januari
2020- Desember 2020)
1. Sosialisasi Pedoman
Investigator Pendalaman Kasus
Sosialisasi
Pedoman
Investigator
Pendalaman
Kasus
Minggu I Januari
2020
23 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2. Merancang & melahirkan
Kebijakan yg ditandatangani
oleh Ketua KY terkait
pelaksanaan investigasi dlm
penelusuran rekam jejak CHA &
pendalaman kasus.
Draft peraturan
investigasi yg
disetujui oleh
Komisioner
Kepala Bidang
Investigasi.
Minggu I - IV Februari
2020
3. Mendorong Investigator pada
Biro Investigasi agar
melaksanakan investigasi
deteksi aksi (deteksi dini
peringatan dini serta cegah
dini) guna meminimalisir
terjadinya pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh para
hakim,
Modus operandi
pelanggaran
KEPPH sesuai
dengan teknik dan
taktik investigasi
Desember
2020 – Mei
2021
4. Mendorong Investigator pd Biro
Investigasi untuk dapat
mengumpulkan bukti bukti
adanya pelangaran hakim scr
cepat, tepat & akurat shg bukti-
bukti tsb dpt dijadikan bukti
yang kuat dlm pemberian
rekomendasi sanksi thdp hakim
yg di proses pd sidang MKH.
Bukti-bukti otentik
pelanggaran
KEPPH
Minggu IV –
Minggu II
Juli 2021
24 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2.2 TATA KELOLA PROYEK
No Jabatan Nama Tugas
1 Pengarah Tubagus
Rismunandar Ruhijat
Pengarah Proyek
2. Mentor KMS A. Roni Pembimbing Proyek
3 Project Leader Emilia K.Ginting Pemimpin Proyek
4 Bagian
Ketatausahaan
1) Asri Puspitasari
2) Dewi Masyitha
1) Menyusun konsep Surat
Undangan Rapat;
2) Menyusun konsep Surat
Kordinasi dengan
Lembaga/Kementerian terkait;
3) Menyusun notulensi;
4) Menyusun draf Keputusan
Sekretaris Jenderal terkait Tim
Proyek Perubahan;
5) Mendokumentasikan seluruh
kegiatan pelaksanaan Proyek
Perubahan;
6) Menyusun jadwal kegiatan
pelaksanaan Proyek
Perubahan;
7) Fasilitasi penyelenggaraan
diskusi/rapat/pertemuan antar
stakeholder.
5 Bagian
Perubahan
Mental dan
Perilaku
1) Jukaider Istunta
2) Afifi
3) Daniel Trienta
Tarigan
4) Andika Pratama
5) Fitriya Wulansari
1) Menyusun desain perubahan
mental dan perilaku yang
diselaraskan dengan Pokja
Manajemen Perubahan
Reformasi Birokrasi Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial;
25 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
6) Anggie Destya
Ranie
2) Menyusun konsep kebijakan
sistem yang mengedepankan
aspek akuntabilitas dan
profesionalitas;
3) Fasilitasi pelatihan investigator
KY.
6 Bagian Teknik
dan Taktik
Investigasi
1) Rachmawati
Octiviani
2) Praverli Bandoro E
3) M. Ananda S.A.B.
4) Narwanto
5) Nur Agus Susanto
6) Indra Purnama
7) Herbert Matta
Davin
8) Taufiq Adi
Sunarko
1) Melakukan pemetaan data
kompetensi investigator dalam
melakukan investigasi;
2) Melakukan pembentukan
jaringan dan pembinaan
jaringan serta penggalangan;
3) Melakukan pendataan
peralatan khusus untuk
meningkatkan kemampuan
investigasi oleh investigator.
7 Bagian Analisa
dan Evaluasi
1) Berthine S.
Soediono
2) Hendro Sukmono
3) Sahru Ifanudin
4) Didik Hadi
Prayitno
5) Emry Hasudungan
6) Nurasti Parlina
1) Melakukan
analisa/Kirka/telaahan hasil
penelusuran rekam jejak dan
pendalaman kasus secara
cepat, akurat, dan tajam;
2) Menyusun konsep kebijakan
dalam bentuk draf Peraturan
Komisi Yudisial terkait
manajemen investigasi.
3) Melakukan
analisa/Kirka/telaahan hasil
penelusuran rekam jejak dan
pendalaman kasus secara
cepat, akurat, dan tajam;
26 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
4) Menyusun konsep kebijakan
dalam bentuk draf Peraturan
Komisi Yudisial terkait
manajemen investigasi.
Gambar 1. Organisasi dan Tata Kelola Proyek Perubahan
27 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2.3. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS STAKEHOLDERS
INTERNAL EKSTERNAL
• KETUA KY mendukung
sepenuhnya dan memberikan
arahan/masukan terlaksananya
proyek perubahan bagi
investigator di Komisi Yudisial
• Biro BRAP, Pusat Analisis dan
Layanan Informasi, Biro RENKI,
Biro Umum (hubla)
• Koordinasi dan sinergitas
penyusunan kebijakan peraturan
ketua KY terkait investigasi
• Biro umum melalui penghubung
KY di daerah
• POLRI
• Dukcapil Kemendagri (Proses
penandatanganan MOU dan
PKS)
• KPK
• BIN
• BPN (Kepala Pusat Data dan
infromasi pertanahan)
• Informasi/ Jejaring KY/ Informan
KY RI
• Kadilmiltama
ANALISA STAKEHOLDERS
Gambar 2. Peta dan analisis stakeholders pada saat proses perancangan
28 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Gambar 3. Peta dan analisis stakeholders pada saat realisasi
29 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2.4. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA / MASALAH DAN STRATEGI MENGATASINYA
POTENSI MASALAH STRATEGI MENGATASI
• Pihak yang dilibatkan dalam Tim
adalah pejabat/pelaksana di unit
kerja/Biro lain yang mempunyai
tugas pokok masing-masing.
• Penyelenggara diklat (BIN) yang
mempunyai agenda yang padat
• Padatnya kegiatan pejabat yang
berwenang menandatangani
MoU dan PKS
• Banyaknya kegiatan para
Komisioner/Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota Komisi Yudisial
untuk pelaksanaan Pleno
pembahasan Draf Peraturan
Ketua Komisi Yudisial tentang
Investigasi
• Ditetapkan Keputusan
Sekretaris Jenderal tentang Tim
Penguatan Manajemen
Investigasi Di Komisi Yudisial
Untuk Menghasilkan Hakim
Yang Bermartabat, Berintegritas
dan Beretika.
• Koordinasi intensif antara Setjen
KY dengan pihak BIN.
• Koordinasi intensif baik dengan
Kemendagri, Ditjen Dukcapil dan
Bagian terkait di Setjend KY.
• Diskusi intensif dengan Anggota
Komisioner/Ketua Bidang
Investigasi dan Tim.
2.5. KRITERIA KEBERHASILAN
1. Pelaksanaan giat jangka pendek, menengah dan panjang tercapai.
2. Tersusunnya SOP internal BI dan eksternal MOU dengan dukcapil
3. Terjalinnya kolaboratif stakeholders internal dan eksternal
4. Tersusunnya draft kebijakan peraturan ketua KY
5. Kebijakan peraturan ketua KY ditandatangani oleh ketua KY
30 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2.6. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
1) Dukungan stakeholder internal dan eksternal dalam penguatan manajemen
investigasi bagi investigator ky untuk menghasilkan hakim bermartabat dan
berintegritas
2) Komitmen antara pengadilan militer, KPK, dan Polri untuk mendukung
Bersama turun ke lapangan dalam rangka melakukan lidik
3) Koordinasi antara satuan terkait di bidang Investigasi
31 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
BAB III
CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN
3.1 CAPAIAN MILESTONES
No. Tahapan Utama Output Rencana Realisasi Status
A. Jangka Pendek
1. Membentuk TIM Pokja proyek perubahan yang solid
Rencana kerja dan pembagian tugas di internal KY
Minggu III Agustus 2019
19 Agustus 2019
Sesuai dgn target waktu yg ditetapkan
2. Koordinasi dengan stakeholders internal dalam upaya membentuk persamaan pemahaman tentang proper yang dilakukan
Kesepakatan bersama dan kerjasama tim pokja yang ditandatangani oleh Sekjen dalam bentuk SK
Minggu IV Agustus 2019
16 September 2019
Tidak sesuai dengan target waktu yg ditetapkan karena Sekjen menjalankan ibadah haji, tetapi ditetapkan Surat Perintah.
3. Melakukan pendataan thd investigator dlm langkah meningkatkan kemampuan dalam profesionalisme investigator
Data para investigator
Minggu I September 2019
5 September 2019
Sesuai target waktu yg ditetapkan
4. Melakukan analisa hasil menelusuran rekam jejak seleksi Calon Hakim Agung dan pendalaman kasus secara cepat, akurat dan tajam dlm bentuk produk investigasi Telaahan
Telaahan Minggu II September 2019
4 Oktober 2019
Tidak sesuai dengan target waktu yg ditetapkan karena kendala teknis di unit kerja yang lain.
32 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
5. Melakukan kerjasama dan sinergitas dengan masyarakat pencari keadilan dan lingkungan pengadilan sebanyakbanyaknya melalui pembentukan jaringan (Tukjar) dan pembinaan jaringan (Binjar) serta penggalangan.
Laporan Penugasan Tukbinjar
Minggu II Oktober 2019
19 Oktober 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
6. Melakukan koordinasi dengan Badan Intelegen Negara dlm rangka kerjasama pelatihan investigator KY dgn BIN
Hasil Kordinasi antara KY- BIN
Minggu IV Oktober 2019
29 Oktober 2019
Sesuai target waktu ygng ditetapkan
7 Mendata alat Khusus yang dimiliki Biro Investigasi KY
Alsus yang dimiliki Biro Investigasi
Minggu I November 2019
6 November 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
8 Melakukan Petatihan Investigator di BIN
Pelatihan investigator KY di BIN
Minggu II - IV November 2019
20 Nov 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
No. Tahapan Utama Output Rencana Realisasi status
B. Jangka Menengah
1. Melakukan updating peralatan alsus (alat khusus) untuk meningkatkan kemampuan investigasi para investigator.
Alsus terkini Minggu I Desember 2019
15 Nov 2019
Sesuai dgn target waktu yg ditetapkan
2. Menyusun Pedoman bagi Investigator dalam melakukan Pendalaman Kasus.
Pedoman investigator dalam pelaksanaan Pendalaman Kasus
Minggu III Desember 2019
17 Oktober Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
3. Kerjasama/kolaboratip antara Biro Investigasi dengan stakeholder internal maupun ekseternal yang berkompeten dengan tupoksi Biro Investigasi.
Pembahasan MOU/PKS Dukcapil dan kesepakatan kerjasama
Minggu I – Minggu IV Januari 2020
30 September 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
33 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
4. Penandatanganan MOU antara Ketua KY dengan Mendagridan PenandatangananPKS antara Sekjen KY dengan Dirjen Dukcapil
MoU dan PKS
Minggu I – Minggu II Juni 2020
17 Oktober 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
5. Menyiapkan bahan tes kompetensi bagi investigator untuk menjadi Ketua Tim
Bahan Tes Kompetensi
Minggu I Februari 2020
12 November 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
No. Tahapan Utama Output Rencana Realisasi Status
C. Jangka Panjang ( Januari 2020- Desember 2020)
1. Merancang & melahirkan Kebijakan yg ditandatangani oleh Ketua KY terkait pelaksanaan investigasi dlm penelusuran rekam jejak CHA & pendalaman kasus.
Draft peraturan investigasi yg disetujui oleh Komisioner Kepala Bidang Investigasi.
Desember 2020 – Mei 2021
4 Nov 2019 Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
2. Sosialisasi Pedoman Investigator Pendalaman Kasus
Sosialisasi Pedoman Investigator Pendalaman Kasus
Minggu I Januari 2020
12 Nov 2019 Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
34 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
3.2 PETA KETERLIBATAN STAKE HOLDERS
3.3. KENDALA YANG DITEMUI DAN UPAYA MENGATASI
Beberapa kendala baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan proyek
perubahan ini telah diidentifikasi sejak awal, secara umum tidak terdapat kendala
yang berarti dan lebih kepada masalah teknis atau non substantif beberapa
diantaranya sebagai berikut :
1. Padatnya kegiatan pejabat yang berwenang menandatangani MoU antara
Ketua Komisi Yudisial dengan Menteri Dalam Negeri, serta pejabat yang
berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris
Jenderal Komisi Yudisial dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan
Catatan Sipil, sehingga sulit menyesuaikan waktu untuk dilakukan
penandatanganan secara ceremony.
2. Banyaknya kegiatan para Komisioner/Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Komisi Yudisial untuk pelaksanaan Pleno pembahasan Draf Peraturan Ketua
Komisi Yudisial tentang Investigasi, sehingga belum di tetapkan.
35 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Langkah-langkah untuk merespon kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
proyek perubahan ini diantaranya adalah :
1. Melakukan komunikasi secara intensif dengan para stakeholders untuk
mendapatkan jadwal kegiatan dari masing-masing stakeholders guna
menyesuaikan waktu pelaksanaan rapat kordinasi pelaksanaan Diklat dan
pembahasan Draf MOU dan Draf PKS serta draf Peraturan Komisi Yudisial,
sehingga rapat kordinasi dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai
tujuan yang diharapkan.
2. Penandatanganan MOU dan Perjanjian Kerjasama tidak dilakukan dengan
cara ceremony, melainkan dilakukan dengan cara desk to desk kepada
pejabat yang berwenang menandatangani baik di KY maupun di
Kemendagri.
3.4. INSTRUMEN MONITORING DALAM PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
1. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pertemuan secara berkala dengan
para anggota Tim pelaksana proyek perubahan, sehingga menghasilkan
produk berupa MoU yang telah ditanda tangani oleh Mendagri dan Ketua
Komisi Yudisial, Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani oleh
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan Direktur Jenderal Kependudukan
dan Catatan Sipil, serta Draf Peraturan Komisi Yudisial yang telah disetujui
Komisioner/Kepala Bidang Investigasi.
2. Mekanisme monitoring yang sudah berjalan telah cukup efektif, yang secara
umum pada tahapan utama proses pelaksanaan proyek perubahan dapat
dilaksanakan dengan baik dengan kriteria tercapainya hampir semua
perencanaan kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dari terget yang
ditetapkan
36 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
1. Bahwa pelaksanaan proyek perubahan untuk penguatan manajemen investigasi
dalam rangka meningkatkan kualitas hasil investigasi yang sampai ke Majelis
Kehormatan Hakim untuk menghasilkan hakim yang bermartabat dan beretika
mampu dilaksanakan sesuai dengan target dengan capaian sebagai berikut:
a. Capaian jangka pendek secara keseluruhan terealisasi antara lain:
1) Terbentuknya Tim Proyek Perubahan yang solid dengan rencana kerja
dan pembagian tugas di internal Komisi Yudisial;
2) Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder internal Komisi Yudisial
dalam rangka persamaan pemahaman tentang proyek perubahan yang
dilakukan yang dikuatkan dengan Surat Perintah sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial;
3) Tersedianya data para investigator;
4) Tersedianya telaahan investigasi berupa analisa hasil penelusuran rekam
jejak seleksi Calon Hakim Agung dan pendalaman kasus;
5) Terlaksananya pembentukan jaringan (Tukjar) dan pembinaan jaringan
(Binjar) serta penggalangan;
6) Terlaksananya koordinasi dengan Badan Intelijen Negara dlm rangka
kerjasama pelatihan investigator KY dgn BIN dan terlaksananya pelatihan
Investigator Komisi Yudisial di BIN;
7) Tersedianya data alat khusus Investigasi;
b. Capaian jangka menengah secara keseluruhan terealisasi antara lain:
1) Tersedianya data peralatan khusus investigasi yang perlu diperbaharui
beserta spesifikasi berdasarkan teknologi terbaru;
2) Tersedianya Pedoman Investigator dalam melaksanakan Pendalaman
lmikasus
3) Terlaksananya Pembahasan MOU/PKS Dukcapil dan kesepakatan
kerjasama dengan Komisi Yudisial;
4) Penandatanganan MOU antara Ketua KY dengan Mendagri dan
Penandatanganan PKS antara Sekjen KY dengan Dirjen Dukcapil;
5) Tersedianya bahan tes kompetensi bagi investigator untuk menjadi Ketua
Tim
37 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
c. Beberapa capaian jangka panjang terealisasi antara lain:
1) Tersedianya Draft peraturan manajemen investigasi yg disetujui oleh
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi (Komisioner yang
membidangi Investigasi).
2) Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Investigator dalam melakukan
Pendalaman Kasus.
2. Bahwa pelaksanaan proyek perubahan mendapatkan dukungan positif dari stake
holder internal dan eksternal beberapa diantaranya:
a. Stake holder internal
1) Ketua Komisi Yudisal
2) Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi
3) Sekretaris Jenderal
4) Biro Investigasi beserta jajaran
b. Stake holder eksternal
1) Wakapolri
2) Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
3) Kepala Badan Pengawasan MA
4) Dirjen Dukcapil
5) Kepala Pengadilan Militer Utama
6) KPK
7) Kepala Pusat Pendidikan BIN
8) BPN
9) PPATK
4.2 REKOMENDASI/SARAN
Dalam rangka menjamin keberlangsungan proyek perubahan yang telah berjalan baik
ini agar dapat menunjukkan kinerja optimal, serta sasaran jangka panjang yang belum
tercapai maka direkomendasikan hal sebagai berikut:
1) Secara periodic melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para stake holders
internal dan eksternal;
2) Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dalam rangkaian pelaksanaan
kegiatan proyek perubahan sampai target capaian jangka panjang tercapai;
3) Penyusunan instrumen pelaksanaan metode detekasi aksi berupa deteksi dini,
penindakan dini dan cegah dini;
38 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
4) Penyusunan instrument pelaksanaan pengumpulan bukti-bukti pelanggaran
KEPPH dan instumen monitoring terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan
termasuk terkait dengan penilaian kualitas bukti-bukti tersebut;
5) Untuk lebih mempercepat internalisasi peningkatan kualitas manajemen
investigasi, perlu dipertimbangkan untuk memberikan promosi terhadap
investigator berprestasi.
39 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
40 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
Melaporkan rencana proyek perubahan kepada Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim selaku Mentor pada saat off kampus pertama untuk konsultasi rencana proper
Untuk mendapatkan arahan dan petunjuk dari Mentor tentang strategi rencana proyek perubahan
Judul atau gagasan rencana proyek perubahan yang akan dilakukan pada Biro Investigasi
Dokumentasi
41 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
19 Agustus 2019
Membentuk TIM Pokja proyek perubahan yang solid
Rencana kerja dan pembagian tugas di internal KY
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tentang Tim Penguatan Manajemen Investigasi Di Komisi Yudisial Untuk Menghasilkan Hakim Yang Bermartabat, Berintegritas dan Beretika
Dokumentasi
42 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
1. 16 September 2019
Melakukan Koordinasi dengan stakeholder internal Ibu Sukma Violetta Selaku Ketua Bidang Investigasi dan Pengawasan Hakim
Persetujuan dan dukungan terhadap rencana proyek perubahan
Lembar persetujuan
2. 18 September 2019
Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal Bp. K.M.S. A. Ronni selaku Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim sekaligus Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Persetujuan dan dukungan terhadap rencana proyek perubahan
Lembar persetujuan
3. 19 September 2019
Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal Bp. Arie Sudihar selaku Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sekaligus Kepala Biro Umum
Persetujuan dan dukungan terhadap rencana proyek perubahan
Lembar persetujuan
Dokumentasi
43 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
29 Oktober 2019
Melakukan koordinasi dengan Badan Intelegen Negara dlm rangka kerjasama pelatihan investigator KY dgn BIN
Hasil Kordinasi antara KY- BIN
Surat perjanjian kerjasama pelatihan investigator antara Komisi Yudisial dengan BIN
20 – 29 November 2019
Melakukan Pelatihan Investigator di BIN
Pelatihan Investigator di BIN
Foto Pembukaan pelatihan investigator di BIN oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Dokumentasi
44 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
45 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Kegiatan Jangka Menengah yang dilaksanakan pada Jangka Pendek
Waktu Kegiatan Output Evidences
19 September 2019
Koordinasi dengan stakeholder Eksternal BPN (Kabid. Bimbingan dan Penerapan Kompetensi Simtanas) terkait proyek perubahan
Hasil pembahasan antara Komisi Yudisial dengan BPN terkait mekanisme permintaan data harta kekayaan Calon hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Foto-foto
Dokumentasi
46 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
23 September 2019
Koordinasi dengan stakeholder Eksternal PPATK Bp. Rinardi selaku Sekretaris Utama, terkait proyek perubahan
Hasil pembahasan antara Komisi Yudisial dengan BPN terkait mekanisme permintaan data transaksi keuangan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Foto-foto
Dokumentasi
47 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
30 September 2019
Kerjasama/kolaboratip antara Biro Investigasi dengan stakeholder internal maupun ekseternal yang berkompeten dengan tupoksi Biro Investigasi.
Pembahasan MOU/PKS Dukcapil dan kesepakatan kerjasama
Perjanjian Kerjasama antara Komisi Yudisial dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri
Dokumentasi
48 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
9 Oktober 2019
Koordinasi dengan Wakapolri Bp. Komjen Ari Dono terkait proyek perubahan
Pembahasan terkait mekanisme kerjasama investigasi bersama antara Komisi Yudisial dengan kepolisian
Foto-foto
Dokumentasi
49 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
25 Oktober 2019
Koordinasi dengan Kadilmiltama Bp. Mayjen TNI Agus Dhani MD., S.H. terkait proyek perubahan
Pembahasan terkait mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim militer
Foto-foto
Dokumentasi
50 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
29 Oktober 2019
Penandatanganan MOU antara Ketua KY dengan Mendagri dan Penandatanganan PKS antara Sekjen KY dengan Dirjen Dukcapil
MOU dan PKS yang sudah ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial dan Menteri Dalam Negeri
MOU dan PKS yang sudah ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial dan Menteri Dalam Negeri
Dokumentasi
51 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
30 Oktober 2019
Menyusun Pedoman bagi Investigator dalam melakukan Pendalaman Kasus
Pedoman investigator dalam pelaksanaan Pendalaman Kasus
Pedoman investigator dalam pelaksanaan Pendalaman Kasus
Dokumentasi
52 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
53 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Kegiatan Jangka Panjang yang dilaksanakan pada Jangka Pendek
Waktu Kegiatan Output Evidences
4 Nov 2019
Merancang & melahirkan Kebijakan yg ditandatangani oleh Ketua KY terkait pelaksanaan investigasi dlm penelusuran rekam jejak CHA & pendalaman kasus.
Draft peraturan investigasi yg disetujui oleh Komisioner Kepala Bidang Investigasi.
Draft Peraturan Investigasi
Dokumentasi