Upload
yolla-s-k
View
227
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Laporan Pertanggung Jawaban selama menjadi CF AT di Kota Kotamobagu
Citation preview
LAPORAN AKHIR 2012
i
LAPORAN AKHIR TENAGA AHLI FASILITATOR PPSP KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2012
Oleh :
YOLLA S. KAWUWUNG, ST., MSi
CITY FASILITATOR AHLI TEKNIK (CF-AT)
LAPORAN AKHIR 2012
ii
KATA PENGANTAR
Kegiatan PPSP Tahun 2012 merupakan upaya pemerintah untuk
memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia dengan mengarusutamakan percepatan
pembangunan sektor sanitasi, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014
dan MDGs 2015. Salah satu untuk memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan
menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan
berkelanjutan, melalui penyusunan Strategi Sanitasi Perkotaan atau Kabupaten
(SSK). Namun sebagai prasyarat utama Buku Putih Sanitasi (BPS) terlebih dahulu
dibuat karena merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten
berdasarkan kondisi aktual.
Kota Kotamobagu sebagai salah satu peserta PPSP Tahun 2012 dalam
Penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi dan SSK oleh pokja sanitasi kab/kota
mendapat pendampingan dari City Fasilitator (CF) Koordinator dan Ahli Teknik. CF
mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada Kasatker Pengembangan
PLP melalui Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi (PF) dengan membuat laporan. Salah
satunya adalah laporan akhir selama bertugas sebagai City Fasilitator.
Laporan Akhir dibuat sebagai pelaporan seluruh kegiatan pekerjaan yang
telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Penugasan No. 08/SP/PPSP/2012 tanggal 2
April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman ((PPLP) Sulawesi Utara.
Demikianlah laporan akhir ini dibuat dengan harapan dapat menjadi
masukan pada kegiatan di tahun yang akan datang. Terima Kasih.
Manado, Desember 2012
City Fasilitator Ahli Teknik (CF-AT)
YOLLA S. KAWUWUNG, ST., MSi
LAPORAN AKHIR 2012
iii
DAFTAR ISI
Bagian Satu
PENDAHULUAN………………………………………………..…………………………………………………. 1
Bagian Dua
PEMAHAMAN PPSP…………………………………………………………………...……………………… 7
Bagian Tiga
GAMBARAN UMUM WILAYAH PPSP……………….………..………………………………………… 20
Bagian Empat
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN…………………………………………………………………… 30
Bagian Lima
HASIL KINERJA……………………………….……………………………………….…………………………… 57
Bagian Enam
KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………….…………………………………………. 60
LAPORAN AKHIR 2012
1
Bagian Satu
A. LATAR BELAKANG
Hingga saat ini akses masyarakat terhadap layanan sanitasi permukiman (air
limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan) di Indonesia
masih relatif rendah. Banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya akses sanitasi
ini, mulai dari kurangnya perhatian pemerintah setempat yang sering
mengakibatkan pembangunan sanitasi belum menjadi salah satu prioritas
pembangunan dari pemerintah setempat, hingga rendahnya kebutuhan masyarakat
untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Jika dilihat lebih jauh, buruknya kondisi
sanitasi membawa efek domino yang sangat luas, seperti penurunan kualitas
lingkungan hidup termasuk pencemaran sumber air bersih, meningkatnya angka
penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi buruk, hingga menurunnya citra
kabupaten/kota, baik sebagai daerah tujuan wisata maupun tujuan investasi, serta
menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan
kapasitas dan kualitas pengelolaan sanitasi di daerah, terutama untuk menghindari
dampak dari kondisi buruknya sanitasi di Indonesia. Beberapa upaya yang telah
dilakukan pemerintah termasuk: (i) Konferensi Sanitasi Nasional yang dilaksanakan
bulan November tahun 2007, yang menghasilkan kesepakatan mengenai langkah-
langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang juga sejalan dengan
pencapaian sasaran MDGs; (ii) pertemuan International Year of Sanitation (IYOS)
pada tahun 2008, yang menghasilkan komitmen pemerintah dalam
pengarusutamaan pembangunan sanitasi; dan (iii) Konvensi Strategi Sanitasi
Perkotaan yang dilaksanakan bulan April tahun 2009. Pada event ini telah pula
LAPORAN AKHIR 2012
2
diidentifikasikan permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan serta
menyepakati pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai dasar pembangunan
sanitasi di daerah.
Upaya-upaya di atas menjadi cikal bakal lahirnya komitmen nasional untuk
pembangunan sanitasi permukiman dalam rangka pencapaian target pembangunan
nasional yang secara jelas disebutkan dalam RPJMN tahun 2010-2014. Sebagai
tindak lanjutnya masih diperlukan upaya keras yang terintegrasi dan komprehensif,
serta lintas sektor yang sama sekali berbeda sebagaimana pendekatan business as
usual. Upaya ini dilakukan secara paralel dari tingkat pusat, provinsi, hingga
kabupaten/kota. Untuk mengakomodasikan upaya ini, telah dibentuk suatu
program pembangunan sanitasi permukiman yang juga disebut sebagai program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dimulai sejak tahun
2010 hingga 2014.
Dalam hal ini PPSP diharapkan akan menjadi payung pembangunan sanitasi
dengan mengkonsolidasikan dan memfokuskan arah pembangunan dari seluruh
program pembangunan sanitasi yang ada untuk mencapai target dan sasaran
pembangunan sanitasi permukiman yang telah ditetapkan. Diharapkan juga melalui
program ini, target pembangunan sanitasi permukiman hingga tahun 2014 dapat
terpenuhi. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah
program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor
sanitasi yang dilaksanakan selama periode tahun 2010 - 2014. PPSP bertujuan
meningkatkan kondisi sanitasi permukiman di kabupaten/kota yang menghadapi
masalah serius di salah satu atau beberapa subsektor sanitasi ke arah yang lebih
baik.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Pokja
Sanitasi Kab/Kota memegang peranan penting. Pada saat pemerintah kab/kota
menyatakan minat untuk ikut serta dalam program PPSP, ada dua syarat yang harus
dipenuhi yaitu kesediaan untuk menyiapkan pokja kab/kota dan menyediakan
anggaran untuk pelaksanaan program, baik untuk anggaran operasional pokja
LAPORAN AKHIR 2012
3
maupun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam program seperti pelaksanaan
studi/kajian, survey dan kegiatan pelatihan/lokakarya baik untuk
penyelenggaraannya di tingkat kab/kota maupun untuk mengikuti suatu pelatihan
yang diadakan di luar kab/kota dan menghadiri kegiatan PPSP lainnya.
Didalam PPSP dikenal ada 6 tahapan yaitu (1) tahap advokasi dan
pemberdayaan; (2) tahap pengaturan kelembagaan; (3) tahap penyusunan strategi
sanitasi kab/kota; (4) tahap memorandum program; (5) tahap implementasi dan
tahap (6) pemantauan dan pembimbingan. Pada tahap 3 dan 4 ada produk PPSP
yang harus disusun berupa Buku Putih Sanitasi Kab/Kota, dokumen Strategi Sanitasi
Kab/Kota (SSK) dan dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS); dan
tugas menyusun produk PPSP dan mengawal kegiatan yang ada di dalam SSK dan
MPSS ini untuk mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kab/kota maupun dari
sumber pendanaan lainnya menjadi tanggung jawab dari Pokja kab/kota.
Kabupaten/kota PPSP 2012 yang akan menyusun Buku Putih dan SSK akan
mendapatkan dukungan dari CF Koordinator (CF-KO) dan CF Ahli Teknis Sanitasi (CF-
AT SSK). Dukungan yang diberikan di masing-masing provinsi, akan terdiri dari PF-
Koordinator (PF-KO), PF Kelembagaan dan Kebijakan publik (PF-KP) dan PF Ahli
Teknis Sanitasi (PF-AT). Selain itu, pokja kab/kota akan mendapatkan dukungan dari
pokja provinsi dan secara tidak langsung akan mendapatkan dukungan dari satker
PLP. Di tingkat pusat, ada PMU dan PIU-PIU PPSP yang akan juga membantu secara
tidak langsung kepada Pokja Kab/Kota pada saat diperlukan.
Oleh sebab itu, dalam tahun 2012, PPSP meningkatkan dukungan
pendampingan untuk pokja kab/kota, selain adanya CF yang sehari-hari
mendampingi kab/kota, dan PF yang mendukung dari tingkat provinsi, akan ada
tenaga Advisor dari USDP, yang disebut Provincial Sanitation Development Advisor
(ProsDA). Tenaga Advisor ini akan bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai
dukungan dan memberikan advis yang terkait dengan penilaian dan penjaminan
kualitas Buku Putih Sanitasi, dan SSK agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh
PPSP.
LAPORAN AKHIR 2012
4
B. TUJUAN
Mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif dan interaktif bagi Kelompok
Kerja (Pokja) yang mendorong dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai
konsensus perencanaan strategi sanitasi kabupaten/kota.
Membantu Pokja dalam mencapai kesepakatan dari berbagai pendapat yang
muncul selama pertemuan, mendorong kerjasama antar anggota Pokja dan
pemangku kepentingan kabupaten/kota lainnya untuk mencapai percepatan
pembangunan sanitasi.
Mempercepat produktivitas Tim Pokja untuk menghasilkan keluaran Buku Putih
Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dengan mengikuti tahapan dan
prosedur sebagaimana yang direncanakan dan memastikan output yang
diharapkan dapat tercapai dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.
C. LINGKUP TUGAS
Memfasilitasi dan mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Pokja di tingkat
kabupaten/kota termasuk membangun konsensus di antara semua pemangku
kepentingan setempat dalam rangka penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi,
termasuk kegiatan studi EHRA (Laporan Study EHRA), dan Dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten/kota (SSK).
D. KELUARAN
Terbangunnya konsensus antar anggota Pokja dan pemangku kepentingan
lainnya untuk perencanaan strategi sanitasi kabupaten/kota.
Tersusunnya peta kelembagaan pembangunan sanitasi.
Terfasilitasinya kegiatan penjaminan kualitas melalui kegiatan pembekalan dan
masukan substansi oleh Tenaga Ahli Propinsi terhadap kualitas substansi Buku
Putih Sanitasi dan SSK.
Tersusunnya dokumen Buku Putih Sanitasi, termasuk kegiatan studi EHRA, oleh
POKJA Kabupaten/Kota dengan kualitas yang baik sesuai dengan jangka waktu
yang ditetapkan.
LAPORAN AKHIR 2012
5
Tersusunnya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) oleh POKJA
Kabupaten/Kota dengan kualitas yang baik sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan.
Tersusunnya Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja
Tahunan Pokja Kabupaten/Kota, yang terintegrasi dengan perencanaan
pembangunan dan penganggaran serta akses ke sumber daya lainnya.
E. SISTIMATIKA PENULISAN
Laporan Akhir ini terdiri atas 5 bagian yang berisi seperti diringkas berikut ini :
Bagian 1 Pendahuluan
Berisi latar belakang, tujuan, lingkup tugas, keluaran dan sistimatika penulisan.
Bagian 2 Pemahaman PPSP
Berisi uraian mengenai gambaran umum program, target PPSP, tahapan
pelaksanaan program, pelaksana program, peran para pihak dalam memfasiltasi
pokja sanitasi/AMPL Kabupaten/Kota.
Bagian 3 Gambaran Umum Wilayah Kegiatan PPSP
Berisi uraian kondisi wilayah geografis Kota Kotamobagu sebagai peserta kegiatan
PPSP tahun 2012.
Bagian 4 Kegiatan yang Telah Dilakukan
Berisi uraian tentang rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama 9 bulan
(waktu kerja) dalam lingkup tugas CF AT.
Bagian 5 Hasil Kinerja
Berisi Progres perkembangan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu
dan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu
Bagian 6 Kesimpulan dan Saran
Berisi kesimpulan dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan beserta saran –
saran yang disampaikan untuk kegiatan tahun berikutnya agar lebih baik lagi
daripada progress yang telah dibuat tahun ini.
LAPORAN AKHIR 2012
6
Bagian Dua
A. GAMBARAN UMUM PROGRAM
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan
salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia
dengan mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi, dalam
rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015. Program ini
setidaknya melibatkan 330 Kota/Kabupaten di 33 provinsi yang termasuk dalam
kategori rawan sanitasi, dan dilaksanakan secara terintegrasi dari pusat hingga ke
daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah dan non-
pemerintah di seluruh tingkatan. Program PPSP diarahkan untuk menciptakan
lingkungan kondusif yang dapat mendukung terciptanya percepatan pembangunan
sanitasi melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang
komprehensif dan terintegrasi.
Perencanaan strategis terkait pembangunan sanitasi yang kemudian lebih
dikenal dengan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK), disusun oleh pemerintah
daerah secara komprehensif dan multisektor, berskala kota, menggabungkan
pendekatan top-down dan bottom-up serta berdasarkan data aktual/empiris. Oleh
karenanya, SSK diharapkan dapat menjadi cetak biru perencanaan pembangunan
sektor sanitasi di kabupaten/kota sehingga pembangunan sektor sanitasi yang
berkelanjutan bisa terjamin. Penyusunan SSK dilakukan melalui 5 pilar kebijakan
yaitu:
1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan
drainase.
LAPORAN AKHIR 2012
7
2. Peningkatan peran masyarakat dan swasta.
3. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.
4. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas personil.
5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan.
B. TARGET PPSP
Target Program PPSP adalah untuk mendukung pencapaian target RPJMN
2010 - 2014, yaitu :
1. Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
2. Pelaksanaan praktik 3 R serta peningkatan TPA menjadi sanitary landfill
3. Pengurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22.500 ha
Dengan cara :
Membangun sinergi vertikal dan horizontal dalam pembangunan sanitasi
permukiman
Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan
sanitasi permukiman
Memaksimalkan kontribusi semua pihak dalam pembangunan sanitasi
permukiman
Sedangkan untuk target Kota/Kabupaten berdasarkan roadmap awal PPSP
adalah sebagai berikut :
1. Sedikitnya 330 kabupaten/kota di 33 Provinsi telah menyusun rencana Strategi
Sanitasi kabupaten/kota;
2. Sedikitnya 225 kabupaten/kota di 33 Provinsi telah menyusun Memorandum
Program sektor sanitasi.
3. Sedikitnya 160 kabupaten/kota di 33 Provinsi telah melakukan implementasi
yang komprehensif dan terintegrasi terhadap rencana Strategi Sanitasi
kabupaten/kota
LAPORAN AKHIR 2012
8
C. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM
Program PPSP dilaksanakan melalui 6 tahapan pembangunan sanitasi di
kabupaten/kota sebagai berikut :
1. Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan
2. Pengembangan kelembagaan dan peraturan
3. Penyusunan Rencana Strategis (SSK)
4. Penyiapan Memorandum Program (MP)
5. Pelaksanaan / implementasi
6. Pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan
D. PELAKSANA PROGRAM
Pelaksana Program PPSP meliputi seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia
mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Di masing-masing tingkatan
pemerintahan, titik berat fungsi pelaksana program akan berbeda-beda. Tingkat
pusat akan lebih terfokus kepada monitoring, pengaturan dan pengembangan
program, sedangkan di tingkat provinsi akan lebih kepada pengkoordinasian,
fasilitasi, dan monitoring pelaksanaan program di wilayahnya. Di tingkat
kabupaten/kota, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan otonomi daerah, akan
langsung melaksanakan program PPSP melalui penyusunan rencana, memorandum
program, implementasi rencana, hingga monitoring pelaksanaan PPSP di daerahnya.
Guna mengefisienkan dan mengefektifkan keseluruhan program, maka pelaksanaan
koordinasi akan mengikuti aturan otonomi daerah, dalam hal ini provinsi akan
menjembatani pengkoordinasian program antara pusat dan kabupaten/kota.
Pelaksana Program di Tingkat Pusat
1. Penanggungjawab
Penanggung jawab Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
adalah Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (TPPAMS), yang terdiri
LAPORAN AKHIR 2012
9
dari unsur pejabat eselon 1 yang memiliki keterkaitan tugas dalam pembangunan
air minum dan sanitasi. Pejabat eselon 1 anggota TPPAMS ini berasal dari 8
(delapan) kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Keuangan. Sebagai
penanggungjawab program PPSP, Tim Pengarah berperan dalam :
Menyiapkan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi
pencapaian tujuan dan sasaran PPSP, sesuai dengan kerangka RPJMN 2010 –
2014;
Memberikan dukungan bagi implementasi program dan kegiatan sanitasi di
daerah yang dikembangkan dalam PPSP dan sesuai dengan kerangka norma,
standar, dan kebijakan di tingkat pusat;
Melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan
pembangunan sanitasi;
Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan
sasaran Millennium Development Goals bidang sanitasi;
Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan sanitasi
dengan sumber pembiayaan dalam dan luar negeri.
2. Koordinasi
Koordinator Program PPSP adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional yang terdiri dari pejabat eselon 2 dan 3 dari 8
Kementerian di atas yang memiliki keterkaitan tugas dalam pembangunan air
minum dan sanitasi. Selanjutnya dalam mengkoordinasikan Program PPSP, Pokja
AMPL berperan dalam:
Mengkoordinasikan penyiapan input kebijakan, strategi, dan program sanitasi
nasional dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran RPJMN 2010-
2014, MDG’s bidang sanitasi tujuan 7 target 10.
LAPORAN AKHIR 2012
10
Menyiapkan langkah-langkah koordinasi, pengendalian, dan pemantapan
pelaksanaan pembangunan sanitasi
Mengendalikan dan mengarahkan strategi dan kegiatan PPSP senantiasa
sejalan dengan kerangka kebijakan nasional.
Memastikan bahwa kebijakan terkait pendanaan yang ada di masing-masing
kementerian mendapat dukungan pemerintah daerah dan selaras dengan
kebijakan serupa di daerah.
3. Tim Pengelola Harian
Tim Pengelola Harian adalah salah satu unsur pelaksana di tingkat pusat yang
langsung mengelola pelaksanaan harian program PPSP. Tim Pengelola Harian terdiri
dari Program Management Unit (PMU), dan 3 (tiga) unit pelaksana program atau
Program Implementation Unit (PIU, yakni PIU Advokasi dan Pemberdayaan, PIU
Kelembagaan dan Pendanaan, serta PIU Teknis). Adapun peran PMU dan PIU dalam
PPSP adalah sebagai berikut:
a. PMU berperan sebagai koordinator perencanaan dan pengelolaan program,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPSP, serta pengembangan jaringan
kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam rangka mendorong pencapaian
tujuan dan sasaran PPSP. Sesuai dengan fungsinya, maka PMU berkedudukan
di Bappenas. PMU beranggotakan pejabat-pejabat (eselon 3, 4, dan staf) dari 8
kementerian yang tergabung di dalam Pokja AMPL Nasional, yang memiliki
tugas berkaitan dengan pengkoordinasian program-program pembangunan
sanitasi. Ketua PMU adalah Pejabat eselon 3 dari Bappenas.
b. PIU Advokasi dan Pemberdayaan berperan sebagai koordinator pengelolaan
peningkatan kepedulian, kesadaran, dan kesiapan masyarakat, termasuk
partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi. PIU ini juga
menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi
proses advokasi dan penjaringan minat program PPSP. Sesuai dengan
fungsinya, PIU Advokasi dan Pemberdayaan berkedudukan di Kementerian
Kesehatan. PIU ini beranggotakan pejabat-pejabat (eselon 3, 4, dan staf) yang
LAPORAN AKHIR 2012
11
berasal dari beberapa kementerian yang tergabung di dalam Pokja AMPL
Nasional. PIU Advokasi dan Pemberdayaan dipimpin oleh Pejabat eselon 3 dari
Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas relevan dengan tugas PIU.
c. PIU Kelembagaan dan Pendanaan berperan sebagai koordinator pengelolaan
pengembangan kapasitas kelembagaan sanitasi, dan pelaksana kegiatan
pemantauan dan evaluasi proses penguatan kelembagaan dan realisasi
pendanaan di daerah. Sesuai dengan fungsinya, PIU Kelembagaan dan
Pendanaan berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri. PIU Kelembagaan dan
Pendanaan beranggotakan pejabat (eselon 3, 4, dan staf) dari beberapa
kementerian yang tergabung di dalam Pokja AMPL Nasional yang memiliki
tugas yang relevan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan penguatan
kelembagaan sanitasi, pengaturan alokasi pendanaan, serta pengaturan
investasi sanitasi di daerah. Ketua PIU Kelembagaan dan Pendanaan adalah
Pejabat eselon 3 dari Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas relevan
dengan tugas PIU.
d. PIU Teknis berperan sebagai koordinator pengelolaan teknis dalam penyiapan
rencana strategis dan rencana investasi di Daerah. PIU Teknis juga berperan
dalam mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan
rencana strategis dan implementasinya. Sesuai dengan fungsinya, PIU Teknis
berkedudukan di Kementerian Pekerjaan Umum. Anggota PIU Teknis terdiri
dari pejabat-pejabat (eselon 3, 4, dan staf) dari beberapa kementerian yang
tergabung di dalam Pokja AMPL Nasional, yang memiliki tugas yang relevan
dengan kegiatan pengaturan, dan pembinaan teknis dalam implementasi
norma, standar, pedoman, serta kriteria bagi pengembangan sistem
pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase permukiman
di daerah. Ketua PIU Teknis adalah pejabat eselon 3 dari Kementerian
Pekerjaan Umum yang memiliki tugas relevan dengan tugas PIU.
Pelaksana Program di Tingkat Provinsi
Sesuai dengan ketentuan Pokja AMPL Nasional, yang dituangkan di dalam
Pedoman Penyiapan Kelembagaan dan Indikasi Kegiatan PPSP di Daerah,
LAPORAN AKHIR 2012
12
pengelolaan pelaksanaan PPSP di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kelompok
kerja (pokja) Provinsi, dengan nomenklatur Pokja AMPL atau nomenklatur lain yang
terkait sanitasi. Pokja Provinsi ini diharapkan dapat berperan sebagai koordinator
pengelolaan program dan advokasi, fasilitator, penyedia input strategis (advisor),
serta pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPSP di tingkat Provinsi. Peran
Pokja Provinsi ini dijabarkan sebagai berikut:
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses pemilihan kabupaten/kota
peserta PPSP di wilayah provinsi;
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses penyusunan rencana sanitasi –
yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, serta
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota di wilayah provinsi
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses penjaminan kualitas proses
maupun produk dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota, serta Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
di wilayah provinsi;
Memberikan input strategis pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait dalam proses implementasi program
sanitasi di tingkat provinsi;
Memfasilitasi proses pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi di
tingkat provinsi;
Menjalankan advokasi dan mengembangkan kerjasama strategis dengan
berbagai stakeholder terkait guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan
sanitasi provinsi;
Berkoordinasi dan memberi masukan pada PMU, PIU, dan Pokja AMPL Nasional
dalam rangka penyempurnaan program PPSP;
Tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Provinsi masing-masing.
Untuk menjaga efisiensi maupun efektifitas hubungan internal Pokja Provinsi
di dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayahnya, maka Pokja Provinsi
diarahkan untuk diketuai oleh Sekretaris Daerah dan didukung Tim Pengarah, Tim
LAPORAN AKHIR 2012
13
Teknis/Pelaksana, dan Tim Sekretariat. Dalam proses pembentukan atau penyiapan
Pokja Provinsi, Pemerintah Provinsi dapat mengacu pada Surat Edaran Mendagri
yang diterbitkan setiap tahun yang memberikan arahan tentang Pelaksanaan PPSP
di Daerah, termasuk pengaturan tentang kelembagaan dan pendanaan yang perlu
disediakan provinsi untuk operasional pokja. Selain Surat Edaran Mendagri
tersebut, pembentukan Pokja Provinsi juga dapat mengacu pada Pedoman
Penyiapan Kelembagaan dan Indikasi Kegiatan PPSP di Daerah.
Pelaksana Program di Tingkat Kabupaten/Kota
Seperti halnya di tingkat provinsi, pengelolaan pelaksanaan PPSP di tingkat
kabupatan/kota diarahkan untuk dikoordinasikan oleh Pokja AMPL Kabupaten/Kota,
atau juga dapat menggunakan nomenklatur lain apabila Pemerintah
kabupaten/kota bersangkutan sudah memiliki pokja lain sejenis yang menangani
kegiatan pengkoordinasian sanitasi di wilayahnya. Dalam hal ini Pokja
Kabupaten/Kota mengkoordinasikan segala hal yang menyangkut pelaksanaan PPSP
di wilayahnya, mulai dari perencanaan hingga implementasi pembangunan dan
pengelolaan sanitasi.
Secara detail peran koordinasi Pokja Kabupaten/Kota dijabarkan sebagai
berikut:
Melakukan upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan dukungan
seluruh stakeholder di tingkat kabupaten/kota dalam proses percepatan
pembangunan sanitasi di kabupaten/kota;
Menyusun Buku Putih Sanitasi kabupaten/kota dan Strategi Sanitasi
kabupaten/kota(SSK);
Menyusun Memorandum Program Sektor Sanitasi;
Mengidentifikasi peluang dan sumber dana alternatif potensial untuk
pembiayaan pembangunan sanitasi kabupaten/kota
Melaksanakan proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi
yang terintegrasi di tingkat kabupaten/kota;
LAPORAN AKHIR 2012
14
Menjalankan advokasi dan mengembangkan kerjasama strategis dengan
berbagai stakeholder terkait guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan
sanitasi kabupaten/kota;
Berkoordinasi dengan Pokja AMPL Provinsi dalam pelaksanaan PPSP di wilayah
masing-masing, serta dalam rangka memberikan masukan bagi penyempurnaan
PPSP.
E. PERAN PARA PIHAK DALAM MEMFASILITASI POKJA SANITASI/ AMPL KABUPATEN/ KOTA
Untuk membantu provinsi dalam memfasilitasi penyusunan Buku Putih, SSK
dan MPSS di kabupaten/kota di wilayahnya, maupun membantu kabupaten/kota
dalam menyusun Buku Putih, SSK dan MPSS yang berkualitas, maka dalam
pelaksanaannya program PPSP perlu didukung oleh Konsultan Pendampingan
Bantuan Teknis. Konsultan Pendampingan Bantuan Teknis Penyusunan SSK dan
MPSS terdiri dari tenaga ahli yang berkedudukan di pusat yang direkrut oleh PIU
Teknis PPSP melalui Satker Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman Strategis.
Konsultan Pendampingan bertugas membantu PIU Teknis dalam semua aspek
pengelolaan PPSP yang berada di bawah kewenangan PIU Teknis dalam rangka
penyusunan Buku Putih, SSK dan MPSS di seluruh Kabupaten/Kota. Pada masing-
masing Propinsi dan Kabupaten/Kota terdapat konsultan individual terdiri dari
Fasilitator Propinsi (PF) dan Fasilitator Kota (CF) yang bertugas melaksanakan
pendampingan secara intensif kepada Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten/Kota.
Konsultan Individual ini dikontrak oleh Satker Pengembangan PLP di masing-
masing propinsi. Konsultan Pendampingan bertugas pula melakukan pemantauan
terhadap kinerja PF-CF serta memberikan masukan terkait proses penyusunan Buku
Putih, SSK dan MPSS oleh Pokja Kabupaten/Kota. Konsultan Pendampingan
Bantuan Teknis Penyusunan SSK dan MPSS bertanggungjawab secara administrasi
kepada Satker Pengembangan PLP Strategis Kementerian Pekerjaan Umum selaku
pemberi tugas dan secara teknis/substansi bertanggungjawab kepada PIU Teknis.
LAPORAN AKHIR 2012
15
Secara singkat pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut :
1. Tenaga Ahli Fasiliator di Kab/Kota ( CF)
Ada dua Tenaga Ahli Fasilitator yang akan mendampingi Pokja Kab/Kota dalam
menyusun Buku Putih, SSK dan MPSS, yaitu Fasilitator Koordinator (CF-KO) dan
Fasilitator Teknis (Fasilitator AT). Tugas utama dari CF-KO adalah menjadi master
fasilitator dalam Lokalatih dan pada saat Pembekalan untuk Pokja Kab/Kota.
Disamping itu juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan rutin pokja untuk menindak
lanjutai Lokalatih guna menghasilkan output yang diperlukan. Tugas dari CF-AT
adalah memberikan masukan terkait dengan substansi teknis, baik dalam Lokalatih,
Pembekalan maupun pada saat pendampingan.
2. Tenaga Ahli Fasilitator di Provinsi (PF)
Ada tiga tenaga ahli di tingkat provinsi yang akan dapat membantu Pokja Kab/kota,
yaitu : a). Tenaga Ahli Fasilitator sebagai coordinator di tingkat provinsi disebut PF –
KO. Akan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada CF-K yang terkait
dengan penyelengaraan Lokalatih, Pembekalan dan Pendampingan. b). Tenaga Ahli
Fasilitator bidang Teknis disebut PF – AT Bertanggung jawab untuk memberikan
masukan substansi teknis kepada Pokja kab/kota yang dikoordinasikan oleh PF-KO
dan bertugas juga membantu CF-AT pada saat Lokalatih, Pendampingan dan
Pembekalan pada saat diperlukan. c). Tenaga Ahli Fasilitator bidang kebijakan
public dan keuangan disebut PF – KP Bertanggung jawab untuk memberikan
masukan substansi kelembagaan dan keuangan kepada Pokja kab/kota yang
dikoordinasikan oleh PF-KO dan bertugas juga membantu pokja kab/kota pada saat
Lokalatih, Pendampingan dan Pembekalan.
3. Pokja Sanitasi/AMPL Provinsi
Dukungan dari Pokja Provinsi kepada Pokja Kab/Kota adalah menyampaikan
kebijakan pembangunan sanitasi untuk wilayah provinsi dan implikasinya untuk
pembangunan sanitasi kab/kota. Hal ini akan disampaikan pada saat Lokalatih dan
Pembekalan.
LAPORAN AKHIR 2012
16
4. Provincial Sanitation Development Advisor (PROSDA) USDP
Tenaga Advisor dari USDP ini akan bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai
dukungan dan memberikan advis yang terkait dengan penilaian dan penjaminan
kualitas Buku Putih Sanitasi, SSK dan MPSS agar memenuhi standar yang ditetapkan
oleh PPSP. Selain itu, juga memberikan advis tentang desain Lokalatih dan
Pembekalan serta Pendampingan yang akan dilakukan oleh CF kepada pokja
kab/kota bilamana diperlukan.
Pengorganisasian dukungan fasilitasi kepada pokja kab/kota dalam
penyusunan Buku Putih dan SSK untuk Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar.
Gambar Skema Kelembagaan PPSP dalam Proses Fasilitasi Penyusunan Buku Putih, SSK dan MPSS
Adapun Tugas CF – AT secara detail dalam KAK adalah sebagai berikut :
Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Fasilitator Propinsi dan
Tenaga Ahli Fasilitator Kota (CF) Koordinator dalam menjalankan kegiatan
fasilitasi kepada Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/kota.
Melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota
dalam rangka penanganan daerah rawan sanitasi di daerah.
LAPORAN AKHIR 2012
17
Memfasilitasi Pokja Kab/Kota untuk melakukan identifikasi kegiatan/ program/
rencana/ strategi yang akan dimasukan ke dalam Buku Putih maupun SSK.
Memberikan input/masukan terkait substansi teknis dalam penyusunan Buku
Putih, SSK serta Memorandum program kepada Pokja Kab/Kota.
Berkoordinasi dengan Satker Pengembangan PLP Propinsi mengenai substansi
ke-PLPan dalam rangka penyusunan Buku Putih, SSK dan MPSS melalui Tenaga
Ahli Fasilitator Propinsi.
Menampung dan melaksanakan aspirasi PMU-PIU PPSP terkait proses
penyusunan Buku Putih, SSK dan Memorandum Program.
Ahli Teknik merupakan satu kesatuan Tim dengan Tenaga Ahli Fasilitator
Kabupaten/Kota Koordinator yang juga bertugas menjalankan kegiatan
pendampingan kepada Pokja kabupaten/Kota dalam melaksanakan
penyusunan Buku Putih, SSK dan Memorandum Program.
Dalam Surat Tugas Nomor 08/SP/PPSP/2012 tanggal 2 April 2012 selaku
Tenaga Ahli City Facilitator Ahli Teknik harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
Setelah diterimanya Surat Penugasan, supaya segera melaksanakan kegiatan
pada lokasi penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan pendampingan dan fasiltasi
dengan diketahui oleh Dinas/Badan/Insatansi terkait dalam bentuk catatan
harian yang disampaikan secara periodic per 1 (satu) bulan melaporkan
kegiatan bulanan pelaksanaan tugas dan laporan lainnya kepada Pemda
Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Pengembangan PLP Sulawesi Utara.
Menyampaikan Laporan Akhir kegiatan yang memuat lessons kegiatan fasilitasi
Pokja Kabupaten/Kota pada akhir masa kontrak kerja.
LAPORAN AKHIR 2012
18
Bagian Ketiga
Kota Kotamobagu merupakan salah satu Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi
Utara yang menyatakan minat dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP). Tujuannya untuk meningkatkan kondisi sanitasi permukiman di
kota yang menghadapi masalah serius di salah satu atau beberapa subsektor
sanitasi ke arah yang lebih baik. Berikut diuraikan secara singkat akan Gambaran
Umum Wilayah dari Kota Kotamobagu.
A. KONDISI GEOGRAFIS
Kota Kotamobagu merupakan wilayah otonom baru yang dimekarkan dari
Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan UU No 4 Tahun 2007.Kotamobagu
merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, terletak
antara 0o 30’ – 1o 0’ Lintang Utara dan 1230 – 1240 Bujur Timur. Peta Orientasi Kota
Kotamobagu dapat dilihat pada Peta Administrasi & Orientasi. Kota Kotamobagu
dilalui 4 (empat) sungai; diantaranya yang terbesar adalah sungai Ongkag
Mongondow yang bermuara di Inobonto bergabung dengan ongkag Dumoga.
Sungai- sungai lain adalah Sungai Kotobangon, Sungai Gogagoman, Sungai Moayat
(Irigasi Moayat di Desa Poyowa Besar) dan beberapa sungai kecil lainnya.
Kota Kotamobagu secara administratif terbagi kedalam 4 kecamatan yang
terdiri dari 15 desa dan 18 kelurahan seperti terlihat pada table Luas keseluruhan
Kota Kotamobagu mencapai 13,122 Ha dengan batas – batas wilayah meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Passi Timur & Passi Barat, Kabupaten
Bolaang Mongondow
LAPORAN AKHIR 2012
19
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Modayag, Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Lolayan, Kabupaten Bolaang
Mongondow
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Passi Barat, Kabupaten Bolaang
Mongondow
Gambar Peta Administrasi, dan Peta Orientasi Kota Kotamobagu
LAPORAN AKHIR 2012
20
Tabel Nama, Luas Wilayah per - Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas
Wilayah % Terhadap Total
Luas Wilayah
Kotamobagu Barat 6 Kelurahan 3,23 Ha
24,62
Kotamobagu Timur 6 Kelurahan 4 Desa 1,718 Ha
13,09
Kotamobagu Selatan 3 Kelurahan 6 Desa 7,018 Ha
53,48
Kotamobagu Utara 3 Kelurahan 5 Desa 1,156 Ha
8,81
Luas Total 13,122 Ha 100
Sumber : Bappeda Kota Kotamobagu Tahun 2011
B. KONDISI UMUM IKLIM DAN TOPOGRAFI
Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota
Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi angin muson.Pada bulan
November sampai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan
hujan.Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober
mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari
(165,0 mm) dan terendah jatuh pada bulan Mei. Rata – rata curah hujan yang
terjadi antara 2.000 – 2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 90 – 120 hari.
Suhu udara rata-rata adalah 25,20C.Suhu udara maksimal rata – rata tercatat
30,40C dan suhu udara minimum rata-rata 22,00C. Kelembapan udara tercatat
73,4%. Suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian di
atas permukaan laut.
Kota Kotamobagu memiliki ketinggian yang bervariasi. Desa yang tertinggi
adalah Desa Moyag Todulan dengan ketinggian 650M dari permukaan laut,
selanjutnya Desa Moyag Tampoan dengan ketinggian 635M. Hal ini akibat tekstur
alam Kota Kotamobagu yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit.
C. DEMOGRAFI
Penduduk Kota Kotamobagu pada tahun 2011 berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Kotamobagu adalah 107.459 jiwa. Sebagian besar
penduduk Kota Kotamobagu tergolong usia muda (<35 tahun). Selama Periode 2000
– 2010 rata – rata pertumbuhan penduduk tiap tahun sebesar 2,14 %. Persebaran
penduduk di Kota Kotamobagu dapat dikatakan kurang merata. Di Kecamatan
LAPORAN AKHIR 2012
21
Kotamobagu Selatan misalnya, Kecamatan yang luasnya mencakup 53,48 % dari
seluruh wilayah Kota Kotamobagu hanya dihuni oleh 26,08 % dari penduduk Kota
Kotamobagu dengan tingkat kepadatan 3,99 orang per hektar.
Sementara di Kecamatan Kotamobagu Timur yang memiliki luas 13,09 % dari
luas Kota Kotamobagu hanya dihuni oleh 24,53 % penduduk Kota Kotamobagu
dengan tingkat kepadatan 15.340,51 % orang per hektar. Berikut tabel jumlah
penduduk beberapa tahun terakhir dan proyeksi 5 tahun akan datang.
Tabel Jumlah Penduduk Kota Kotamobagu 3-5 Tahun Terakhir
Kecamatan Jumlah Penduduk
2008 2009 2010 2011
Kotamobagu Utara 24.923 25.289 25.404 15.396
Kotamobagu Selatan 25.080 25.449 25.565 28.030
Kotamobagu Timur 33.500 33.992 34.147 26.355
Kotamobagu Barat 14.130 14.338 14.404 37.678
Kotamobagu 97.633 99.068 99.519 107.459
Sumber : Bappeda Kota Kotamobagu Tahun 2011
D. KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu terus mengalami peningkatan dari
6,61% pada tahun 2006 menjadi 7,83% pada tahun 2007, 7,61% tahun 2008 dan
selanjutnya pada tahun 2009 meningkat lagi manjadi 7,88%. Dengan demikian rata-
rata pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2006 hingga tahun 2009
adalah sebesar 7,00% pertahunnya. Dengan pertimbangan ini Angka proyeksi APBD
diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 7% yang merupakan angka moderat,
sehingga menjadi angka minimal yang mungkin dapat capai. Maka untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan, 2011 – 2015, penerimaan daerah diperkirakan akan
tumbuh positif dengan rata-rata 7,00% pertahun.
Selama 2008–2010 perkembangan penerimaan total Kota Kotamobagu
tumbuh dengan rata-rata 72,56% pertahun. Dimana, Pendapatan Asli Daerah
tumbuh dengan besaran 196,31%, total Dana Perimbangan tumbuh 76,71%, dan
total Pendapatan Lain yang Sah tumbuh dengan 3,08% pertahun dengan pola yang
sangat fluktuatif. Dari PAD tersebut, bagian Pajak Daerah tumbuh dengan 511,90%,
LAPORAN AKHIR 2012
22
retribusi daerah tumbuh dengan 62,59%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
tumbuh tertinggi dengan 0%, dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain tumbuh
389,61%. Komponen Dana Alokasi Khusus dalam Dana Perimbangan tumbuh
199,79%, dan Dana Alokasi Umum tumbuh dengan rata-rata 73,89%.
E. TATA RUANG WILAYAH
1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu meliputi:
a. peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat
pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki;
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu,
merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota;
c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan hidup;
e. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan
budi daya;
f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,
melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan
fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan
perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam
perekonomian regional dan nasional; dan
i. peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.
2. Kawasan Rawan Bencana
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah,
LAPORAN AKHIR 2012
23
Kota Kotamobagu mengkategorikan kawasan rawan bencana sebagai berikut :
a. Kawasan rawan gempa bumi;
Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah kota.
b. Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan;
Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan yang melintasi Kelurahan
Molinow, Mogolaing, Sinindian, Tumubui, Kobo Besar dan Motoboi Besar,
seluas kurang lebih 628 Hektar.
c. Kawasan rawan longsor
Kawasan rawan longsor terletak di kelurahan Moyag seluas kurang lebih
273 hektar.
d. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.
Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi meliputi kawasan di
Kelurahan Moyag dan Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu
Timurseluas kurang kebih 322 Hektar.
3. Sosial dan Budaya
a. Pendidikan
Arah kebijakan umum pembangunan Kota Kotamobagu diantaranya adalah
meningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan
layanankesehatan dan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan yang baik
tercermin pada jumlah sarana dan prasaran pendidikan yang memenuhi
standar nasional, tersedianya tenaga pengajar yang berkualitas,
mengembangkan kerjasama dan kemitraan sekolah unggulan, Pemberian
insentif dan beasiswa (sekolah lanjut) kepada guru dan siswa berperastasi,
Penguatan KBK (kurikulum berbasis kompetensi) dan muatan lokal (mulok),
meningkatan pendidikan informal & nonformal (pelatihan, kursus singkat,
magang) yang bermutu dan dapat dijangkau masyarakat luas dan
berkembangnya pendidikan ketrampilan berstandar regional. Jumlah
fasilitas pendidikan di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
LAPORAN AKHIR 2012
24
Tabel Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia Di Kota Kotamobagu Tahun 2010
Nama Kecamatan Jumlah Sarana Pendidikan
Umum Agama
SD SLTP SMA SMK MI MTs MA
Kotamobagu Timur 20 4 - - - - -
Kotamobagu Selatan 20 3 1 2 - 1 1
Kotamobagu Barat 18 4 4 5 5 1 1
Kotamobagu Utara 10 2 3 - - - -
Total 68 13 8 7 5 2 2
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementrian Agama Kota Kotamobagu
b. Jumlah KK Penduduk Miskin
Jumlah KK penduduk miskin yang ada di Kota Kotamobagu saat ini
terbanyak terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur dapat di lihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel Jumlah KK Miskin per Kecamatan di Kota Kotamobagu
Nama Kecamatan Jumlah Keluarga Miskin (KK)
Kotamobagu Timur 1.948
Kotamobagu Selatan 688
Kotamobagu Barat 367
Kotamobagu Utara 3.917
Sumber : Kecamatan dalam Angka 2010
c. Jumlah Rumah / KK
Jumlah Rumah / KK terbanyak di Kecamatan Kota Kotamobagu Barat, hal
ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel Jumlah Rumah per Kecamatan di Kota Kotamobagu
Nama Kecamatan Jumlah Rumah
Kotamobagu Timur 6494
Kotamobagu Selatan 6218
Kotamobagu Barat 8331
Kotamobagu Utara 3153
Sumber : Kecamatan dalam Angka 2010
d. Permukiman Bermasalah
Permukiman bermasalah yang ada di wilayah Kota Kotamobagu meliputi :
- Permukiman Kumuh
Meliputi permukiman kumuh di Kelurahan Gogagoman (1,19 Ha),
Kelurahan Molinow (0,1 Ha), Kelurahan Mongkonai Barat (5,4 Ha),
Kelurahan Kotamobagu (± 4 Ha).
LAPORAN AKHIR 2012
25
- Permukiman di daerah sesar
Meliputi permukiman di Kelurahan Mogolaing, Sinindian, Tumoboi, Kobo
Besar.
4. Kelembagaan Pemerintah Daerah
Dalam Struktur Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu terdapat
beberapa Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat daerah yang di bawahi oleh
Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah serta
Sekretaris Daerah yang membawahi di Bidang Sekretariat Daerah.
Berdasarkan SK Walikota No. 127 Tahun 2011 tertulis beberapa SKPD dan
Bagian yang terlibat dalam Tim POKJA AMPL/PPSP Kota Kotamobagu, serta
akan dijelaskan beberapa SKPD yang terkait langsung (bertanggung jawab)
dalam hal kondisi sanitasi Kota Kotamobagu. Berikut pada Struktur
Kelembagaan Pemerintah Kota Kotamobagu. Adapun SKPD yang terkait
adalah :
Sebagai kesimpulan setelah melihat ringkasan Struktur Organisasi Pemerintah
Kota Kotamobagu terkait diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa
LAPORAN AKHIR 2012
26
instansi yang bertanggung jawab atas Pembangunan, Ketersediaan,
Penanganan dan Pelayanan atas pembangunan dan pengelolaan sangat
berkaitan erat dengan masalah sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat
dapat dilihat pada bagan di bawah.
6 unsur penting terkait dalam pengelolaan sanitasi adalah penataan ruang, air
bersih, drainase, persampahan, limbah dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat).
Ketersediaan air bersih, pelayanan persampahan, kondisi drainase,
treatmentair limbah dan tingkat kesadaran/perilaku hidup bersih masyarakat
akan menjadi dasar dalam penentuan masterplan sanitasi yang nantinya akan
bermuara pada perencanaan penataan ruang dalam sebuah kota/daerah,
karena kaitannya dengan program pembangunan infrastruktur/ sarana dan
prasarana yang memadai bagi masyarakat.
Dari struktur di atas ada beberapa SKPD yang tupoksinya terkait langsung
dengan sanitasi, seperti yang tergambarkan pada diagram berikut ini :
WALIKOTA
BAPPEDA
Bidang Perencanaan
Wilayah
BPMD, PP
& KB
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa
BAG. HUMAS
SETDA
Pemberitaan
DINAS PU
Bidang Cipta Karya
DINAS TATA
KOTA
Bidang Kebersihan
dan Pertamanan
BLH
Bidang Tata Lingkungan
& Kajian Dampak Lingkungan
DINAS
KESEHATAN
Bidang Promosi Kesehatan
& Penyehatan Lingkungan
Keterangan :
Mandat Tupoksi Langsung
(Stakeholder Utama)
Mandat Tupoksi Langsung
(Stakeholder Mitra)
LAPORAN AKHIR 2012
27
Bagian Keempat
A. BULAN PERTAMA (APRIL)
Pada bulan Pertama adalah awal dimulainya pekerjaan sebagai City Fasilitator
Ahli Teknik dan belum berada di lokasi penugasan, karena harus menunggu Surat
Tugas dan penanda tanganan Kontrak.
Dokumentasi Arahan dari Satker PPLP PU Provinsi Sulawesi Utara
Adapun kegiatan selama Minggu Pertama April (2-8 April 2012) adalah
sebagai berikut : Tanggal 2 April 2012. Mendapat arahan dari Ketua Tim ProSDA Mr.
Mees, ProSDA Sulawesi Utara Pak Kusrianto dan PF-KO mengenai Rencana Kerja
untuk Provinsi Sulawesi Utara. Mengikuti Gladiresik acara Kick Off Lokakarya PPSP
Provinsi Sulawesi Utara. Tanggal 3 April 2012. Mengikuti Acara Kick Off (Lokakarya
PPSP Provinsi Sulawesi Utara 2012) sebagai acara awal bagi CF AT, dan penyerahan
CF PF ke Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak. Untuk tahun ini ada 7
Kabupaten/ Kota yang resmi mengikuti Program PPSP dengan didampingi CF KO dan
CF AT. Dalam ini ada Penetapan Rencana Kerja Penyusunan Buku Putih Bulan April
2012, Kesepakatan Rencana Internalisasi dan Lokalatih I untuk Kabupaten/ Kota,
dan Pengumpulan SK Pokja salah satunya Kota Kotamobagu. Tanggal 4 April 2012 .
Mendapat Arahan dari Satker PLP Bidang Cipta Karya oleh Bapak Raymond Kodoati
tentang Rencana Penanda tanganan Kontrak dan penjelasan akan Hak dan
Kewajiban dari PF-CF selama di lokasi kegiatan masing-masing.
LAPORAN AKHIR 2012
28
Dokumentasi Kick Off (Lokakarya PPSP Provinsi Sulawesi Utara
Kegiatan pada Minggu Kedua April (9-15 April 2012) adalah menanda tangani
Kontrak dan mengambil Surat Tugas. Saat itu juga CF dimintakan untuk membawa
fotocopy NPWP dan Buku Rekening Mandiri untuk penyaluran gaji. CF AT mulai
berkoordinasi dengan CF KO untuk rencana pertemuan dengan Pokja Kota
Kotamobagu. Namun sebelumnya CF AT masih berkoordinasi dengan PF KO karena
harus mempelajari langkah awal yang harus dilakukan serta hal-hal yang harus
dibaca berhubung belum mendapat training tentang PPSP secara khusus.
Berkoordinasi dengan ProsDA mengenai alamat email masing-masing CF guna
mendapatkan berita tentang NAWASIS.
Kegiatan Minggu Ketiga April (16-22 April 2012) adalah ke lokasi kegiatan.
Hari kerja pertama pada minggu berjalan CF AT bersama CF KO menemui Pokja Kota
Kotamobagu di Kantor BAPPEDA dengan membawa Surat Tugas masing-masing.
Membicarakan tentang ruang sekretariat Pokja PPSP dan CF, Rencana rapat Pokja
dengan CF. Hari kedua ke Kantor Sekretariat Daerah menemui Ketua Pokja bersama
CF KO untuk memberitahukan bahwa PPSP Kota Kotamobagu harus segera berjalan
sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan bersama pada saat Kick Off dan
dengan seijin Ketua Pokja untuk menetapkan tanggal kepastian mengenai Acara
Internalisasi dan Lokalatih I bagi Pokja Kota Kotamobagu. Pada hari ketiga hingga
kelima diadakan kunjungan ke tim pengarah Pokja PPSP untuk menyampaikan
rencana kerja dan persiapan acara internalisasi dan Lokalatih I. Mengecek ke SKPD
LAPORAN AKHIR 2012
29
terkait PPSP untuk menyediakan staf khusus guna kelancaran kegiatan. Untuk
Kantor secretariat berada di Kantor BAPPEDA dan Staf khusus yang bertanggung
jawab penuh ada 2 orang. Setelah mengetahui pihak-pihak yang terlibat maka di cek
juga siapa-siapa yang telah mengikuti pelatihan untuk PPSP dan EHRA. Karena
sebelum CF ditempatkan ke lokasi, Pokja yang sudah mengikuti pelatihan
sebelumnya dan sudah tahu apa-apa yang harus dipersiapkan salah satunya Buku
Putih Sanitasi dan EHRA. Membuka web Nawasis untuk melihat Program Kerja Kota
Kotamobagu, memperkenalkan kepada staf penanggungjawab untuk selalu
mengupdate perkembangan yang ada. Setelah mengetahui kemajuan PPSP Kota
Kotamobagu, maka dibuat undangan khusus untuk Acara Internalisasi dan Lokalatih
I sesuai dengan Pedoman Fasiltasi Penyusunan Buku Putih dengan di tanda tangani
oleh Ketua Pokja kemudian di salurkan ke Pokja yang terlibat sesuai SK Walikota.
Acara disepakati tanggal 23 April hari Senin. Memberitahukan serta memberi
Undangan ke PF bahwa acara Internalisasi dan Lokalatih I untuk Pokja Kota
Kotamobagu jadi dilaksanakan pada Minggi terakhir bulan April.
Kegiatan Minggu Keempat April (23 - 29 April 2012) adalah Acara
Internalisasi dan Lokalatih I tanggal 23 April dengan di hadiri oleh Anggota Pokja
Kota Kotamobagu sesuai SK Walikota. Namun tidak semua yang hadir. Sesuai SK
jumlah anggota Pokja adalah 35 orang namun yang mengikuti hanya + 20 orang.
Dalam acara ini penting karena merupakan langkah awal yang menjadi kewajiban
bagi setiap anggota pokja yang terlibat. PF dan ProsDA juga hadir sebagai
Narasumber. Di akhir acara telah ditandangani Rencana Kerja PPSP Kota
Kotamobagu sebagai tanda awal keseriusan dalam melaksanakan program Sanitasi
di Kota Kotamobagu. Sesudah acara dilakukan pengecekan ke anggota pokja yang
tidak hadir untuk ditindaklanjuti agar tidak menghambat acara kedepan. Bersama
CF KO mulai melakukan agenda kerja masing-masing dimulai dengan Pengecekan
pembuatan Buku Putih khusus Bab 1, 2 dan 3 selanjutnya mengecek Absen,
Dokumentasi dan pembuatan laporan progress bulan April ke Kasatker PPLP PU
Provinsi Sulawesi Utara dan PIU Teknis. Selain itu juga mendampingi pokja untuk
mengisi data-data profil Kota Kotamobagu ke Web Nawasis.
LAPORAN AKHIR 2012
30
Dokumentasi Internalisasi dan Lokalatih I
Dokumentasi Praktek Lokalatih I
B. BULAN KEDUA (MEI)
Pada bulan kedua Minggu Pertama Mei (30 April – 6 Mei 2012) CF AT
mendapat Undangan Rapat Progres I Program PPSP dari Direktur PPLP, dimana
acaranya akan dilaksanakan tanggal 3-4 Mei di Jakarta. Pada acara ini setiap CF AT
Kab/Kota di seluruh Indonesia dibekali secara teknis tentang hal-hal yang harus
dilakukan dan harus menyesuaikan dengan jadwal nasional. Selain itu juga
melaporkan hasil perkembangan PPSP Kab/Kota masing-masing. Sementara pada
saat hampir bersamaan ada pelatihan EHRA tingkat provinsi tanggal 4-6 Mei di
Manado. CF AT hanya bisa mengikuti acara pada tanggal 5 Mei, dengan pemateri
dari USDP serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulut. Banyak hal yang dapat dipelajari,
berhubung bagi CF AT ini adalah sesuatu yang baru sejak bertugas.
LAPORAN AKHIR 2012
31
Dokumentasi Progres I PPSP Tahun 2012
Pada Minggu ke dua di bulan Mei (7-13 Mei 2012) bersama CF KO menindak
lanjuti hasil pelatihan EHRA ke Pokja Kota Kotamobagu. Ke Dinas Kesehatan untuk
membuat Rencana Kerja EHRA dan mengecek kesediaan Dana untuk Pelatihan
EHRA. Bersama CF KO untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai
penanggung jawab dalam Pelatihan EHRA. Rapat dengan Tim Teknis.
Dokumentasi Acara Sosialisasi Program Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara
Minggu ketiga (14-20 Mei 2012) pada hari pertama kerja melakukan rapat
dengan Tim Teknis pokja Kota Kotamobagu guna menyusun Tim Teknis untuk
pelaksanaan EHRA. Mengecek Rencana Kerja untuk EHRA apakah sudah
ditandatangani oleh Kadis Kesehatan serta persetujuan penyusunan Tim Teknis
EHRA dengan dikeluarkannya SK Pokja No. 47. Setelah semua bisa ditangani tidak
LAPORAN AKHIR 2012
32
lupa juga mengecek perkembangan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan meminta
nama-nama yang terkait langsung dengan Sanitasi untuk terlibat langsung dalam
penyusunan BPS Kota Kotamobagu.
Minggu keempat (21-27 Mei 2012) sesuai dengan Rencana Kerja mulai
dilakukan survey lapangan untuk kelengkapan data-data sekunder. Mengecek
kesiapan panitia Tim Teknis EHRA dalam rangka persiapan Pelatihan EHRA serta
Rapat khusus untuk Pokja Kota Kotamobagu.
Dokumentasi Rapat Koordinasi Dan Pelatihan EHRA Pokja AMPL Program PPSP Kota Kotamobagu
Pada Minggu kelima (28 Mei – 3 Juni 2012) yang dilakukan adalah mengecek
undangan yang telah disebarkan ke anggota Pokja Kota Kotamobagu serta kesiapan
materi dan dana. Untuk EHRA yang diundang para kader kesehatan (calon
enumerator) yang biasa membantu Dinas Kesehatan dimana setiap Kelurahan/Desa
LAPORAN AKHIR 2012
33
diwakili oleh 2 orang ibu. Rapat Pokjanis dan Pelatihan EHRA dibuat pada hari yang
sama yaitu 31 Mei 2012. Acara dibuka oleh Assisten 2. Sesudah acara dibuatkan
laporan pertanggung jawaban dan laporan bulanan bagi CF untuk dilaporkan ke
Kasatker PPLP Provinsi Sulawesi Utara. Serta mendampingi Pokja untuk selalu
mengupdate perkembangan profil daerah dan rencana PPSP ke Nawasis Info.
Dokumentasi Diskusi Bersama Tim Teknis
C. BULAN KETIGA (JUNI)
Sejak mengikuti Acara Progres I PPSP, ada beberapa hal yang mendorong CF
AT untuk banyak belajar lagi tentang PPSP terutama ada format laporan yang harus
disesuaikan. Terutama untuk laporan mingguan dan bulanan bagi CF, sehingga
format untuk semua CF di seluruh Indonesia sama.
Dokumentasi Acara Coaching tanggal 4-5 Juni
LAPORAN AKHIR 2012
34
Pada minggu pertama (4 – 10 Juni 2012) mengecek hasil pendataan Kuisioner
EHRA, yang sedianya diberi waktu 15 hari kerja. Tanggal 4-5 Juni CF AT harus
mengikuti Coaching di Manado. Hal ini penting karena CF AT merasa ada begitu
banyak hal yang belum di pahami, sehingga wajar selama coaching ada hal-hal yang
ditemukan di lokasi kerja langsung di bahas dan mendapatkan solusi guna
memperbaiki kinerja. Berkoordinasi dengan CF KO untuk mengecek perkembangan
secara langsung terutama pendataan kuisioner EHRA oleh enumerator di lokasi
yang sudah ditetapkan pada saat pelatihan EHRA.
Minggu kedua bulan Juni (11 – 17 Juni 2012) diawali dengan Rapat Teknis
guna mengevaluasi perkembangan PPSP Kota Kotamobagu. Dalam rapat dibahas
tentang pelatihan untuk entri data EHRA Khusus EHRA tetap di pantau guna
kelancaran pendataan. Pada Rapat disepakati bahwa yang mengentri data adalah
peserta dalam rapat Tim Teknis karena setelah Rapat diadakan pelatihan langsung.
Yang mengentri data adalah Staf dari Dinas PU, Bappeda dan CF. Selama minggu
kedua sudah ada kuisioner yang selesai diiisi, sehingga para entry data langsung
mencobanya dan jika ada masalah bisa diselesaikan secara cepat. Kepada tim teknis
EHRA juga didampingi untuk membuat laporan EHRA sesuai panduan. Mendapat
laporan dari PF KO tentang hasil teleconference bahwa Sulut mendapat Apresiasi
sebagai Provinsi yang menyampaikan laporan terlengkap dan dijadikan contoh di
wilayah Sulawesi dan Maluku.
Dokumentasi Rapat Bidang Teknis dan Tim Teknis EHRA 12 Juni 2012
LAPORAN AKHIR 2012
35
Dokumentasi Pelatihan Entry Data bagi Anggota Tim Teknis EHRA
Pada minggu ketiga (18 – 24 Juni 2012) mendapat email dari ProsDa
mengenai Petunjuk mengentri data dan Analisa Hasil Data EHRA. Setelah
mempelajari, dibagikan kepada Tim Teknis EHRA untuk segera diterapkan. Sambil
mengentri data, tidak lupa untuk mengecek Data data lain yang harus dilengkapi
dalam Buku Putih Sanitasi. Bersama anggota tim teknis membahas kemajuan Bab III
BPS dan kendala yang dihadapi. Mempelajari langkah-langkah yang harus dibuat
dalam pembuatan DSS dengan memberikan buku petunjuk Manual B serta materi
pembekalan yang sudah diberikan kepada anggota tim yang akan menyusun BPS.
Bersama CF KO membahas cross chek lapangan yang sudah dilakukan oleh tim
teknis EHRA terutama para sanitarian (supervisor). Bersama Anggota Pokjanis
membahas kemungkinan pergeseran anggaran yang akan terjadi dalam penyusunan
lanjutan terutaman tentang SSK dan MPSS serta kegiatan public yang harus
dipersiapkan jauh-jauh sebelum pelaksanaannya.
Minggu keempat (25 Juni – 01 Juli 2012) Bersama Pokjanis membahas
pembuatan Diagram Sistem Sanitasi khusus untuk Kota Kotamobagu. Membahas
beberapa kendala saat mengentry data, terutama keterlambatan yang menghambat
pelaporan EHRA. Bersama Kaban (Sekretaris Pokja PPSP) membahas perkembangan
pelaporan dan kemajuan Buku Putih Sanitasi serta kendala yang ada. Koordinasi
dengan PF KO mengenai Data Pengalaman Kerja berkaitan dengan PPSP bagi CF
untuk di email atas permintaan Team Leader kp.piutek. Memeriksa dan menyusun
Entry Data berdasarkan backup yang masuk dan diemail ke [email protected].
Menerima Email dari PPSP EHRA tentang pemberitahuan kelengkapan entry data
berdasarkan format yang harus diisi. Mengingatkan Pokja menyurat ke PDAM guna
melengkapi data-data yang belum masuk di Buku Putih Sanitasi. Membuat laporan
bulanan untuk dilaporkan ke Kasatker provinsi dan PIU Teknis.
LAPORAN AKHIR 2012
36
D. BULAN KEEMPAT (JULI)
Minggu pertama (02 - 08 Juli 2012) mendampingi Anggota Pokjanis PPSP Kota
Kotamobagu ke Kantor BLH, PU untuk konfirmasi kehadiran pada acara tanggal 5-7
Juli di acara Workshop Pembekalan I PPSP tingkat Sulawesi Utara. Melakukan
Survey Lokasi TPA Kota Kotamobagu di Kelurahan Poyowa Kecil, melakukan survey
kebiasaan BABS ke Sungai-sungai yang ada di seputaran Kota Kotamobagu,
mengecek Data di PDAM Kota Kotamobagu, mengecek Pembuangan Limbah di
Tempat Pembuatan Tahu dan Tempe di Motoboi, mengecek Data PHBS di
Puskesmas Gogagoman, mengecek Data Kegiatan di Panti Asuhan Kelurahan
Mongkonai, Mengecek Data Limbah dan Kesiapan BLH dalam Acara Workshop
Pembekalan I Pokja AMPL/PPSP Kabupaten/ Kota, Mengecek Data PHBS di Kantor
PKK Kota Kotamobagu.
Mengikuti dan Mendampingi Pokja AMPL Kota Kotamobagu dalam Acara
Workshop Pembekalan I Pokja AMPL/PPSP Kabupaten/ Kota. Untuk TPA sudah ada
tempat pengelolahan tinja, namun tidak di fungsikan sejak Kota Kotamobagu
dimekarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga setempat sebenarnya
jika difungsikan sejak awal tidak akan rusak, karena alat-alat tersebut harus
berfungsi terus guna pemeliharaan, dan akan sangat menguntungkan bagi Kota
setempat.
Dokumentasi Survey Lapangan Tempat Industri Tahu Tempe,
Kebiasaan BABS dan Pembuangan Limbah Rumah Tangga ke sungai
LAPORAN AKHIR 2012
37
Lokasi TPA, Pengolahan Kompos Pembuatan
Dinas PU, BLH, dan Puskesmas
Kunjungan ke Kantor PKK
LAPORAN AKHIR 2012
38
Dokumentasi Acara Pembekalan I Pokja AMPL Kabupaten/Kota (Workshop Penjaminan Mutu Buku Putih Sanitasi)
Provinsi Sulawesi Utara Tanggal 5-7 Juli 2012
Minggu kedua (09 - 15 Juli 2012) bersama PF KO membicarakan Persiapan ke
Acara Refreshing PF/CF MPSS tanggal 13-17 di Hotel Sentral Jakarta berhubung PF
AT belum bisa mengikuti acara tersebut. Berkoordinasi dengan CF KO mengenai
perkembangan kegiatan yang harus dilakukan oleh Tim Teknis EHRA mengenai
Data-Data penunjang yang masih kurang. Dan berkoordinasi dengan Pak Devi selaku
Koordinator Tim EHRA mengenai permasalahan dalam entry Data. Hal ini diketahui
ketika mengirimkan hasil entri melalui email ke PPSP EHRA. Bersama Tim Entri Data
dari Dinas PU Kota Kotamobagu membahas kembali dengan melihat kesalahan
Input Data EHRA dengan merekap kembali Data Kuisioner EHRA sesuai arahan PPSP
EHRA. Dalam minggu berjalan CF AT mendapat kepercayaan mewakili PF AT
mengikuti Acara Penyegaran Fasilitator Provinsi Program PPSP.
LAPORAN AKHIR 2012
39
Dokumentasi Acara Refreshing Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi Tanggal 13-15 Juli 2012 di Hotel Sentral Jakarta
Minggu ketiga (16 - 22 Juli 2012) hari pertama dan kedua masih mengikuti
Penyegaran Fasilitator Provinsi Program PPSP di Jakarta. Sambil berkoordinasi
dengan CF KO mengenai perkembangan Buku Putih Sanitasi terutama Bab V dan
Pendataan EHRA. Sekembali dari acara Refreshing langsung menghubungi PF AT
untuk menyerahkan semua Buku dan diskusi mengenai hal-hal yang telah di dapat
selama refreshing. Kembali ke Kota Kotamobagu mendampingi Pokjanis untuk
menyelesaikan Buku Putih dan menyelesaikan permasalahan hasil EHRA. Mengecek
perkembangan Nawasis (ppsp.nawasis.info) ke Operator untuk selalu mengupdate
perkembangan Buku Putih. Menghadap Sekretaris Pokja untuk menanda tangani
Surat Pengantar dalam rangka mengikuti Acara Pelatihan Penyegaran Fasilitator
Kabupaten/ Kota Ahli Teknis Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota PPSP
tanggal 23-27 Juli 2012, Berkoordinasi dengan staf Satker PPLP Provinsi Sulawesi
Utara mengenai Surat Tugas CF AT Kota Kotamobagu dalam mengikuti acara
LAPORAN AKHIR 2012
40
Pelatihan Penyegaran Fasilitator Kabupaten/ Kota Ahli Teknis Buku Putih Sanitasi
dan Strategi Sanitasi Kota PPSP tanggal 23-27 Juli 2012. Berkoordinasi dengan CF AT
se-Kabupaten/Kota peserta PPSP Provinsi Sulawesi Utara dalam persiapan
keberangkatan.
Dokumentasi Acara Refreshing PF/ CF MPSS Gelombang I Tanggal 16-17 Juli 2012
Pada Minggu keempat (23 - 29 Juli 2012) mengikuti Acara Pelatihan
Penyegaran Fasilitator Kabupaten/ Kota khusus Ahli Teknis Buku Putih Sanitasi dan
Strategi Sanitasi Kota PPSP selama 5 hari di Jakarta. Dalam kesempatan ini CF AT
berkonsultasi dengan EHRA Pusat mengenai permasalahan EHRA Kota Kotamobagu
hingga mendapatkan solusinya. Koordinasi dengan CF KO masih mengenai
perkembangan perbaikan Study EHRA. Koordinasi dengan Pokjanis mengenai
perkembangan pembuatan Buku Putih memberitahukan adanya Perangkat QA
terbaru. Koordinasi dengan CF KO mengenai Laporan Bulanan. Sekembali ke
Menado koordinasi dengan PF mengenai format pengisian laporan bulanan. Dimana
untuk laporan bulanan CF KO dan CF AT sudah dibuat menjadi satu buku.
Dokumentasi Pelatihan Refreshing CF AT Gelombang III Tanggal 23-27 Juli 2012
LAPORAN AKHIR 2012
41
D. BULAN KELIMA (AGUSTUS)
Pokja Kota Kotamobagu sejak mengikuti Acara Pembekalan dan Penjaminan
Buku Putih ada 5 orang yang mewakili SKPD terkait yaitu dari Bappeda, PU, BLH,
Dinas Tata Kota (Kebersihan) dan Dinas Kesehatan. Kelima orang ini sudah
berkomitmen bahwa setiap minggu berjalan ada pertemuan dan saling
berkoordinasi guna kelancaran pembuatan Buku Putih Sanitasi. Dalam penentuan
lokasi EHRA saat pelatihan lalu, ternyata ada perbedaan pemahaman setelah di
kirimkan hasilnya ke PPSP EHRA. Dan diminta kepada Tim Teknis EHRA untuk
mengecek kembali sesuai petunjuk dengan menetapkan kembali 10 lokasi guna
pendataan ulang EHRA. Jadi pada minggu pertama bersama Pokja kembali
mengedarkan Kuisioner melalui enumerator dimana setiap desa/kelurahan yang
dibagi harus 40 kuisioner.
Minggu kedua, sambil menunggu hasil kuisioner yang sudah disebarkan, Tim 5
yang sudah terbentuk mulai menyiapkan Draft Buku Putih untuk dibahas dalam
Rapat Pokja. Tim Entry Data mulai mengisi data-data kuisioner yang sudah
terkumpul setelah itu CF AT membantu Tim Teknis EHRA untuk sama-sama
membuat hasil analisa sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan saat refreshing
LAPORAN AKHIR 2012
42
untuk CF AT. Ada 400 kuisioner yang harus diinput sehingga Tim Entry Data
membagi secara merata sehingga bias cepat diselesaikan. Tim Pokja mendapat
kunjungan dari ProsDA dan PF KP untuk menanyakan perkembangan Buku Putih
dan EHRA. Tim Teknis mulai menyiapkan surat untuk mengundang para Tim
Pengarah yang tergabung dalam Pokja PPSP Kotamobagu untuk Rapat pada tanggal
14 Agustus.
Dokumentasi Koordinasi dengan Tim 5 PPSP Kota Kotamobagu
Pada minggu ketiga, undangan untuk tim pengarah sudah diedarkan, tim 5
mulai memeriksa hasil draft Buku Putih dan melihat kembali data-data yang masih
kurang berdasarkan template yang ada. Hasil analisa EHRA masih dalam proses. Hari
Selasa Rapat Pokjanis berjalan sesuai jam dan Tim Pengarah di hadiri oleh Kadis
Kesehatan sementara yang laiinya hanya diwakili oleh staf yang terkait. Untuk tim 5
lengkap. Dalam rapat ini diungkapkan tentang masalah EHRA, dan sudah dalam
proses perbaikan. Data-data dalam Buku Putih terutama dari pendidikan masih
kurang sehingga dimintakan kepada SKPD yang hadir untuk segera melengkapi dan
memberikannya kepada Tim 5. Dibahas juga untuk pertemuan dengan Dewan
dalam rangka memperkenalkan Sanitasi. Dan kepada anggota pokja yang tidak hadir
diminta untuk ditindak lanjuti agar mereka mengetahui bahwa perkembangan PPSP
Kota Kotamobagu sudah pada tahap Buku Putih dan mulai mempersiapkan uji
public sesuai dengan rencana kerja awal.
LAPORAN AKHIR 2012
43
Dokumentasi Rapat Konsultasi Tanggal 14 Agustus 2012 dengan Tim Pengarah Pokja PPSP KK
Pada minggu keempat, merupakan Hari Besar Umat Islam (Idul Fitri) yang
hampir semua anggota Pokja akan merayakannya. CF AT dalam hal ini membantu
menyelesaikan hasil analisa EHRA, setelah selesai diemailkan ke PPSP EHRA untuk
melihat perkembangan apakah masih ada yang belum sesuai atau perlu dirubah
lagi. Cukup cepat tanggapan dari pihak EHRA pusat, karena hasil analisa sudah
sesuai dengan harapan mereka. Mengecek kembali isi draft Buku Putih dengan
mengecek kembali kesesuaiannya dengan templatenya, serta mengatur kembali
susunan table, gambar dan penyesuaian paragraph yang ada. Hasilnya diserahkan
kembali ke Pokja/ Tim 5 untuk dilanjutkan kembali dengan melengkapi data-data
yang belum ada.
Pada minggu kelima, laporan bulanan CF disusun sesuai dengan
perkembangan yang ada. Diperoleh selama sebulan ini Tim 5 untuk Pokjanis sudah
terbentuk, permasalahan EHRA bisa diselesaikan, Data-data survey dan identifikasi
sanitasi Kota Kotamobagu masih kurang, konsultasi dengan Dewan hanya diskusi
salah satu anggota komisi mengenai penetapan area beresiko berdasarkan penilaian
SKPD. CF AT mendampingi Pokja/ Operator Nawasis untuk mengupload
LAPORAN AKHIR 2012
44
perkembangan Buku Putih Sanitasi. Sesuai Rencana Kerja ada beberapa target tidak
sesuai lagi, sehingga menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi selama sebulan
yang telah lewat. Laporan bulanan CF AT diserahkan ke CF KO dan diteruskan ke
Kasatker PPLP Provinsi dan PIU Teknis Pusat.
E. BULAN KEENAM (SEPTEMBER)
Sejak bulan Agustus laporan mingguan untuk tiap CF sudah tidak dilakukan
karena laporan dijadikan satu. Yaitu laporan perbulan dengan ditanda tangani oleh
Pokja Kota Kotamobagu dalam hal ini Sekretaris Pokja. Bulan ini laporan mengacu
pada kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan Rencana Kerja CF AT.
Adapun kegiatan selama bulan berjalan ini adalah :
Setiap senin selama bulan September selalu berkoordinasi dengan Tim 5 yang
sudah terbentuk khususnya bidang teknis mengenai perkembangan Buku Putih,
Laporan EHRA dan permasalahan yang ditemui.
Dokumentasi Lembur Perbaikan & Perampungan Buku Putih Sanitasi Kota
Kotamobagu Selama Bulan September
LAPORAN AKHIR 2012
45
Mendampingi Pokja dalam menyelesaikan Buku Putih sesuai waktu dan kondisi
kerja yang berlangsung selama tidak mengganggu tupoksi masing-masing
anggota tim 5. Dan waktu yang diambil sesuai kesepakatan sering dipilih lembur
pada jam 7 malam hingga jam 10. Jika sewaktu-waktu ada yang harus di
selesaikan sesuai permintaan provinsi maka jam lembur hingga jam 12 malam.
Selalu mendampingi dan mengingatkan Pokja/operator Nawasis untuk selalu
mengupload perkembangan Buku Putih ke web Nawasis.
Mengingatkan ke CF KO untuk konsultasi dengan DPRD Kota Kotamobagu sesuai
dengan Jadwal Rencana Kerja yang sudah disepakati.
Dokumentasi Audiensi I dengan DPRD Kota Kotamobagu
Koordinasi dengan PF KO mengenai perkembangan Rencana Kegiatan Evaluasi
Kemajuan Buku Putih Sanitasi dan PF AT mengenai perbaikan Buku Putih Sanitasi
berdasarkan nilai QA yang diperoleh.
Bersama Pokja/ Tim 5 melengkapi table pendidikan, peta air minum dan table IRF
yang belum ada. Semua ini belum terisi karena Data yang diminta ke SKPD terkait
belum masuk, sehingga Pokja bersama CF berinisiatif menjemput secara
langsung. Khusus tabel IRF masih kurang dipahami, sehingga mendapat petunjuk.
Koordinasi dengan Tim 5 (Bappeda, BLH, PU, Kesehatan dan Tata Kota) mengenai
kesiapan untuk menghadiri Rapat Evaluasi Kemajuan Buku Putih Sanitasi.
Membantu Pokja dalam mempersiapkan kelengkapan yang harus di bawa pada
acara Rapat Evaluasi BPS, berupa Rencana Kerja SSK, draft BPS, ringkasan BPS.
Menghadiri Acara Evaluasi (17-18 September 2012) Kegiatan Kemajuan BPS dan
SSK serta Coaching bagi CF se Sulawesi Utara
LAPORAN AKHIR 2012
46
Dokumentasi Acara Evaluasi Kemajuan Buku Putih Sanitasi dan Persiapan PPSP Tahun 2013
Hari Pertama (Pokja)
Hari Kedua (Khusus CF)
Rapat dengan DPRD Kota Kotamobagu (24 September). Dalam rapat ini
dijelaskan kembali akan pentingnya Sanitasi untuk Kota Kotamobagu, dan apa
peran DPRD dalam program Sanitasi ini.
Diskusi dengan Sekretaris Pokja tentang Kesiapan Konsultasi Publik BPS. Diksusi
ini melibatkan Tim Penanggungjawab Penyusun Buku Putih.
Bersama CF KO membuat laporan bulan September. Oleh CF KO diemailkan ke PF
KO dengan tembusan Kasatker dan PIU Teknis Pusat.
LAPORAN AKHIR 2012
47
Dokumentasi Rapat Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu
F. BULAN KETUJUH (OKTOBER)
Pada bulan ini kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi diharapkan segera
rampung sesuai arahan dari Tim Panel Nawasis Sulut (pemeriksa) berdasarkan hasil
QA sementara nilai untuk Pokja Kota Kotamobagu masih di bawah (C) diharapkan
sebelum Uji Publik sudah diperbaiki hingga mendapatkan nilai QA yang baik (A).
Sesuai jadwal Rencana Kerja Pokja Kota Kotamobagu untuk Acara Uji Publik
seharusnya di bulan Agustus, namun karena nilai QA belum memenuhi dan kegiatan
para anggota Pokjanis cukup padat sehingga untuk Uji Publik baru bisa terlaksana
pada bulan ini. Berikut kegiatan yang sudah dilakukan oleh CF AT bersama Pokja
Kota Kotamobagu:
Sesuai komitmen bersama setiap senin tetap berkoordinasi dengan Tim 5
mengenai perkembangan Penyelesaian Buku Putih Sanitasi (BPS) dan
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu khususnya Bab I dan II.
Mengecek perkembangan Laporan EHRA ke ketua Tim Teknis EHRA guna
penyelesaian BPS dan pelaporan ke web Nawasis.
LAPORAN AKHIR 2012
48
Masih tetap mendampingi Pokja dalam menyelesaikan Buku Putih dan Strategi
Sanitasi Kota Kotamobagu, untuk waktu disesuaikan dan dipilih lembur pada jam
7 - 10. Jika sewaktu-waktu ada yang harus di selesaikan sesuai permintaan
provinsi maka jam lembur hingga jam 12 malam.
Dokumentasi Lembur Selama Bulan Oktober 2012
Melakukan pendampingan untuk meng-Upload Perkembangan BPS dan SSK ke
web ppsp.nawasis. info. Seharusnya dilakukan setiap hari Kamis selama bulan
Oktober 2012.
Bersama CF KO melakukan Diskusi kembali dengan Ketua dan Sekretaris Pokja
mengenai acara Persiapan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi Kota
Kotamobagu pada tanggal 1 dan 4 Oktober 2012.
Sesuai pemberitahuan dari PF, CF dimintakan untuk mengecek Kepastian Pak
Walikota dan Ketua Pokja Kota Kotamobagu dalam mengikuti Workshop PPSP di
Jakarta.
Tetap melakukan Koordinasi dengan PF KO mengenai perkembangan rencana
kegiatan selama bulan Oktober.
Membantu Kesiapan Pokja (Panitia khusus) dalam menyiapkan Acara Konsultasi
Publik (Mengecek Kepastian Kehadiran Walikota/ Wakil Walikota)
Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu tanggal 11 Oktober bisa
terlaksana dengan baik, acara ini dibuka oleh Assisten II Bidang Perekonomian
(Wakil Ketua Pokja AMPL/PPSP) Kota Kotamobagu
LAPORAN AKHIR 2012
49
Dokumentasi Acara Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi BPS Kota Kotamobagu 11 Oktober 2012
Mendampingi dan membantu Tim 5 Pokja Kota Kotamobagu dalam melengkapi
data-data pada Strategi Sanitasi Kota berupa Pengisian Istrumen SSK1 dan SSK2.
Bersama CF KO berkoordinasi dengan Sekretaris Pokja (Kepala Bappeda Kota
Kotamobagu) mengenai Kehadiran acara AKKOPSI dan Persiapan Kepastian Rapat
Pokja dengan Tim Pengarah serta SKPD yang masuk dalam SK Pokja.
Bersama CF KO berkoordinasi dengan Tim 5 (Bappeda, BLH, PU, Kesehatan dan
Tata Kota) mengenai kesiapan untuk menghadiri Acara Workshop Penjaminan
Mutu SSK.
Mengikuti Rapat Pokja (sesuai dengan SK Pokja) Tim Pengarah dan SKPD Kota
Kotamobagu 25 Oktober 2012 dalam rangka mengevaluasi hasil kerja Tim 5 dan
membahas Rencana Kerja SSK hingga kelengkapan data yang harus dipenuhi.
LAPORAN AKHIR 2012
50
Dokumentasi Rapat Pokja Bersama Tim Pengarah Tanggal 25 Oktober 2012 di Ruang Sekretaris Pokja AMPL/PPSP
Kota Kotamobagu
Bersama CF KO membuat Laporan Bulan Oktober setelah selesai di tanda tangani
oleh Sekretaris Pokja Kota Kotamobagu. Laporan bulan Oktober diemailkan ke PF
KO dengan tembusan Kasatker dan PIU Teknis Pusat.
Koordinasi dengan Tim Panel Nawasis Sulut mengenai Kemajuan Penyusunana
SSK Kota Kotamobagu
Menerima Undangan Acara Workshop Penjaminan Mutu SSK dan menerima
pemberitahuan bahwa CF AT harus segera memasukan Dokumen Penawaran
yang di kirim melalui e-Proc pada bulan Februari 2012.
Bersama Tim 5 menyiapkan data-data yang harus di bawa oleh SKPD terkait
Sanitasi sehingga akan membantu dalam mengisi instrument SSK. Serta
mengingatkan ke Tim 5 yang harus ikut adalah dari Bappeda, PU, BLH,
Persampahan, dan Kesehatan.
Menghadiri Acara Workshop Penjaminan Mutu Strategi Sanitasi Kota (SSK) 30-31
Oktober s/d 1 November 2012.
LAPORAN AKHIR 2012
51
Dokumentasi Workshop Penjaminan Mutu Strategi Sanitasi Kota (SSK)
G. BULAN KEDELAPAN (NOVEMBER)
Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu sudah rampung dan sudah di upload ke
web Nawasis. Namun belum di tanda tangani oleh Walikota Kota Kotamobagu.
Proses penanda tanganan cukup lama dan harus melalui proses yang sudah berlaku
di SKPD Kota Kotamobagu. Pada bulan ini difokuskan ke Buku Strategi Sanitasi Kota
Kotamobagu. Dalam template banyak hal yang belum di pahami oleh Tim 5, karena
pada saat workshop penjaminan mutu SSK yang hadir tidak semua anggota Tim 5
yang menyusun Buku Putih Sanitasi. Penanggung jawab utama sedang bertugas
keluar daerah. Ada satu yang setia mengikuti namun agak lambat dalam memahami
Istrumen SSK 1 dan SSK2 yang sudah dibagikan dan dilatih. Sehingga pada saat
penyusunan Buku Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu ada yang belum sinkron
dengan Buku Putih Sanitasi.
Temuan dari PF AT mengenai ketidaksiknronnya antara Buku Putih Sanitasi
dan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu segera di tanggapi oleh Tim 5 terutama si
penanggung jawab penyusun SSK. Karena tidak mengikuti workshop SSK, maka CF
AT berusaha dalam 2 minggu pertama di bulan November mendampingi pokja yang
bersangkutan untuk segera mempelajari dan memahami template SSK serta
mereview kembali semua yang telah di buat oleh teman-teman Tim 5 saat
workshop dan meminta kembali isian Instrumen SSK1 dan SSK2. Hampir setiap
minggu dilakukan lembur untuk penyusunan SSK karena agak sedikit rumit bagi
LAPORAN AKHIR 2012
52
Pokja untuk mengisi program-program kerja berdasarkan SKPD terkait, dan harus
sering berkonsultasi dengan pimpinannya masing-masing guna melengkapi table-
tabel yang ada.
Dokumentasi Lembur Selama November 2012
Mendapat surat pemberitahuan dari PIU Teknis (email ke CF) untuk segera
melengkapi dan menyelesaikan Buku Putih Sanitasi dan sudah harus di Tanda
Tangani oleh Walikota. Diberitahukan juga agar Penyusunan SSK harus segera
masuk sebelum tanggal 15 Desember. Hal ini langsung diberitahukan ke Ketua dan
Sekretaris Pokja Kota Kotamobagu agar segera menyesuaikan dengan jadwal
nasional yang ada. Oleh Koordinator bidang teknis langsung direspon dengan
menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama bulan November.
Sehingga Tim 5 bisa menyelesaikan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu sesuai
jadwal.
Selalu melakukan pendampingan untuk meng-Upload Perkembangan SSK ke
Web info.nawasis.ppsp. Bersama CF KO berkonsultasi dan diskusi dengan Ketua dan
Sekretaris Pokja mengenai acara Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota
Kotamobagu. Tetap berkoordinasi dengan PF KO mengenai perkembangan rencana
kegiatan selama bulan November (kegiatan Evaluasi Strategi Sanitasi Kota).
Menerima kunjungan Prosda Provinsi Sulawesi Utara diruang Wakil Pokja (Ass. 2
Kota Kotamobagu) dan di Kantor Bappeda bersama Tim 5 Pokja PPSP Kota
Kotamobagu. Pada kegiataan ini Prosda mengecek perkembangan BPS dan SSK
LAPORAN AKHIR 2012
53
serta rencana kerja Pokja AMPL/PPSP Kota Kotamobagu, pada saat itu juga
mengingat secara nasional SSK harus segera dirampungkan maka disepakati bahwa
antara 23-30 Pokja Kota Kotamobagu siap Konsultasi Publik SSK.
Dokumentasi Pertemuan Prosda Dengan Wakil Pokja PPSP Kota Kotamomobagu (22 November 2012)
Dokumentasi Pertemuan Prosda Dengan Tim 5 Pokja PPSP Di Ruang Bappeda Kota Kotamobagu (22 November 2012)
Bersama Tim 5 meng-Evaluasi Hasil Perkembangan SSK, guna mempersiapkan
Acara Konsultasi Publik SSK. Membantu Pokja (panitia khusus) mempersiapkan
ringkasan SSK, Undangan SKPD terkait, Undangan Tamu, Undangan ke Pokja
Provinsi, Kasatker PPLP, ProSDA, BUMN, Akademisi dan yang terkait dengan
Sanitasi. Bersama Pokja menyiapkan bahan presentasi yang akan dibawakan oleh
ketua Pokja. Semua dilakukan guna penyesuaian dengan jadwal rencana kerja SSK.
Dalam bulan berjalan selama penyusunan SSK ada miskomunikasi dalam persiapan
penyelenggaraan Uji Publik SSK. Beberapa pertimbangan telah dilakukan namun CF
AT hanya bisa membantu sebisanya kepada Pokja Kota Kotamobagu.
Syarat untuk menyelenggarakan Uji Publik SSK adalah melihat hasil QA dan
isian Matriks Kerangka Kerja Logis (KKL). Pokja Kota Kotamobagu belum mengetahu
LAPORAN AKHIR 2012
54
hasil perkembangan terakhir untuk nilai QA dari Tim Panel Nawasis Sulut. Nilai yang
ada sebelumnya masih mengacu pada hasil workshop akhir bulan Oktober. Namun
sudah bisa menilai sendiri kemampuan mereka berdasarkan J-QA yang ada pada
mereka. Serta mempertimbangkan jadwal kerja yang padat untuk SKPD terkait
maka Acara untuk Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu tanggal 29
November 2012 berjalan sesuai kesepakatan Pokja. Pokja Provinsi, PPLP Provinsi
dan ProSDA tidak hadir dalam acara ini. Semula acara ini akan dibuka oleh Pak
Walikota, namun beliau harus menghadiri pertemuan dengan Gubernur Sulut.
Dokumentasi Acara Konsultasi Publik SSK Di Aula Kantor Walikota Manado
Bersama CF KO menyiapkan dan membuat Laporan Bulan November. Laporan
oleh CF KO diemailkan ke PF KO dengan tembusan Kasatker dan PIU Teknis Pusat.
LAPORAN AKHIR 2012
55
H. BULAN KESEMBILAN (DESEMBER)
Pada minggu pertama dan kedua, SKPD terkait penyusunan Strategi Sanitasi
Kota Kotamobagu masih konsisten dengan jadwal dan Rencana Kerja yang sudah
disepakati. Pada minggu ketiga dan keempat Pokja yang tergabung dalam Tim 5
disibukkan dengan tupoksi masing-masing, sehingga dalam penyusunan SSK agak
terhambat dan tidak sesuai lagi dengan harapan awal. Draft Buku Strategi Sanitasi
sudah harus diuploap ke Nawasis tanggal 15 sesuai dengan permintaan dari PIU
Teknis. CF sudah harus membuat laporan akhir sebagai hasil evaluasi selama
menjalankan tugas PPSP di wilayah penempatannya.
Dokumentasi Evaluasi Pelaksanaan Program PPSP dan Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara 6 Desember 2012
Sesuai permintaan Pokja Provinsi, Pokja Kota Kotamobagu harus
mempersiapkan materi Sosialisasi SSK pada acara Evaluasi Program PPSP dan
Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara tanggal 6 Desember 2012 (CF
AT bersama Tim 5 harus lembur untuk bisa menyelesaikan Strategi Sanitasi Kota
Kotamobagu). Ketua Pokja Kota Kotamobagu turut hadir dalam acara ini lengkap
dengan Anggota Tim 5. Presentasi Tim 5 Pokja Kota Kotamobagu untuk Sosialisasi
Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu berjalan dengan baik. Hasil evaluasi untuk PPSP
LAPORAN AKHIR 2012
56
Kota Kotamobagu cukup berhasil sehingga bisa mendorong kabupaten lain untuk
bisa memajukan Provinsi Sulawesi Utara menjadi lebih baik.
Draft Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu dalam pengisian program kegiatan
masih terkendala pada sumber pendanaan dari non pemerintahan. Serta ada
beberapa narasi belum semua terisi. Hasil pemeriksaan untuk Buku SSK dari Tim
Nawasis Sulawesi Utara belum ada, sehingga Pokja PPSP Kota Kotamobagu melalui
Tim 5 belum maksimal. Seharusnya juga hasil program kegiatan sudah harus
mendapat masukan dari Pokja Provinsi sehingga SSK untuk Kota Kotamobagu akan
maksimal. Pendampingan dalam mengupload hasil Draft SSK berdasarkan
perkembangan terakhir sudah dilaksanakan oleh operator Nawasis Kota
Kotamobagu.
Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu lembaran pengesahan baru berhasil
mendapat tanda tangan Bapak Walikota pada minggu terakhir bulan Desember.
Untuk Buku Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu lembar pengesahan sedang dalam
proses. Sehingga bagi CF AT merasa tugas pendampingan untuk Pokja Kota
Kotamobagu belum maksimal, ada yang belum rampung. Tanggung jawab belum
selesai apabila ada hal-hal yang diminta oleh Satker PPLP Provinsi belum terpenuhi.
Dokumentasi Lembur Selama Desember 2012
Bersama CF KO menyiapkan dan membuat Laporan Bulan Desember. Laporan
oleh CF KO diemailkan ke PF KO dengan tembusan Kasatker dan PIU Teknis Pusat.
LAPORAN AKHIR 2012
57
Bagian Kelima
A. PROGRES PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUKU PUTIH
Kemajuan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu dapat dilihat
pada table dibawah ini :
No Kegiatan Progres
1 Internalisasi dan Penyamaan Persepsi 100%
2 Penyiapan Profil Wilayah 100%
2.1 Penyepakatan Area
2.2 Identifikasi kebutuhan data sekunder
2.3 Penyepakatan data sekunder
2.4 Penyusunan profil wilayah
3 Penilaian Profil Sanitasi 100%
3.1 Pemetaan sistem dan tingkat layanan sanitasi
3.2 Pelaksanaan studi EHRA
Pelatihan Enumerator
Pengolahan Data (input data)
3.3 Pelaksanaan survei/studi/kajian spesifik
3.4 Identifikasi rencana pembangunan sanitasi eksisting
4 Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi 100%
4.1 Penetapan area berisiko data sekunder dan penilaian SKPD
4.2 Penetapan area berisiko berdasarkan EHRA
4.3 Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi Awal
4.4 Verifikasi ke lapangan
4.5 Konsultasi dengan SKPD terkait
4.6 Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi Final
5 Finalisasi Buku Putih 100%
5.1 Penulisan ringkasan Buku Putih
5.2 Konsultasi kepada Tim Pengarah
5.3 Konsultasi dengan DPRD
5.4 Konsultasi Publik
5.5 Finalisasi dan Pengesahan
5.6 Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh Fasilitator Kab/Kota
LAPORAN AKHIR 2012
58
B. PROGRES PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SSK
Kemajuan penyusunan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu dapat dilihat pada
table dibawah ini :
No Kegiatan Progres
1. Pengkajian Buku Putih / Pembekalan I 100%
2. Penyusunan Bab I (Pendahuluan) 100%
3. Penyusunan Bab II (Kerangka Pengembangan Sanitasi) 100%
3.1 Perumusan Visi dan Misi Sanitasi dan Startegi Umum
3.2 Penetapan Zona Sanitasi dan Sistem Sanitasi Kota Kotamobagu
3.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi
4. Penyusunan Bab III (Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi)
100%
4.1 Formulasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi
5. Penyusunan Bab IV (Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi)
95%
5.1 Penyusunan Ringkasan Progam dan Kegiatan Sanitasi
5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik, Persampahan, Drainase, PHBS dan Promosi Higiene
6. Penyusunan Bab 5 (Strategi Monev) 100%
6.1 Konsultasi dengan Forum SKPD dan Tim Pengarah
6.2 Konsultasi dengan DPRD
6.3 Konsultasi dengan Provinsi
6.4 Konsultasi dengan Masyarakat
6.5 Finalisasi Program Kegiatan
7. Finalisasi SSK 95%
7.1 Penulisan Ringkasan SSK
7.2 Konsultasi dengan Tim Pengarah (Daerah dan Provinsi)
7.3 Konsultasi Publik
7.4 Penilaian Akhir SSK Belum ada
8. Finalisasi dan Pengesahan Walikota 50%
Pada bagian 5 Penyusunan Bab IV progress baru 95% karena Pendanaan dari
non pemerintah untuk setiap sub sector baik Drainase, Air Limbah Domestik,
Persampahan dan PHBS dan Promosi Higiene belum masuk. Begitu juga dengan
Finalisasi Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu belum ada penilaian akhir dari Tim
Panel Nawasis Provinsi Sulawesi Utara, namun proses penanda tanganan lembar
pengesahan sudah berjalan.
LAPORAN AKHIR 2012
59
C. PROGRES PENYUSUNAN DOKUMEN BUKU PUTIH DAN SSK
Jadi dengan melihat progress dari Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan
Strategi Sanitasis Kota Kotamobagu secara ringkas dapat dilihat pada tebel berikut :
NO KOTA KOTAMOBAGU PROGRES
BUKU PUTIH SANITASI
1 Bab 1 : Pendahuluan 100%
2 Bab 2 : Gambaran Umum Wilayah 100%
3 Bab 3 : Profil Sanitasi Wilayah 100%
4 Bab 4 : Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan Yang Direncanakan 100%
5 Bab 5 : Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 100%
STRATEGI SANITASI KOTA KOTAMOBAGU
1 Bab 1 : Pendahuluan 100%
2 Bab 2 : Kerangka Pengembangan Sanitasi 100%
3 Bab 3 : Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi 100%
4 Bab 4 : Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi 95%
5 Bab 5 : Strategi Monev 100%
LAPORAN AKHIR 2012
60
Bagian Keenam
Kesimpulan yang dapat diambil selama kegiatan PPSP di Kota Kotamobagu
adalah sebagai berikut :
CF AT menyadari bahwa pada awal permulaan kerja masih banyak yang harus
dipelajari akan Tugas dan Tanggung Jawab seorang CF. Sehingga masih harus
mempelajari Bahan-bahan hasil TOT PPSP dari teman-teman PF CF yang
mengikuti sebelumnya.
CF AT mempelajari SK Pokja Kota Kotamobagu, ditemukan bahwa sebagian
anggota Pokja yang terlibat belum memahami peran dan tugasnya di PPSP.
Dalam SK Pokja Kota Kotamobagu yang disebutkan adalah jabatan SKPD terkait
tidak menyangkut nama orang, sementara ada beberapa yang sudah terlibat
dalam PPSP sebelumnya, sudah tidak terlibat lagi karena posisi jabatannya terjadi
pergantian.
Rencana Kerja yang sudah disepakati pada Acara Kick Off di Manado berubah
ketika akan disahkan pada Acara Internalisasi dan Lokalatih I.
Pada Acara Internalisasi dan Lokalatih I tidak semua anggota Pokja Kota
Kotamobagu hadir, padahal Acara ini penting untuk memahami peran dan
tanggungjawab anggota Pokja dalam keterlibatan Kota Kotamobagu pada PPSP
dan ini sudah di satukan pada hari yang sama mengingat setiap anggota Pokja
masih mempunyai tugas dan tanggung jawab lainnya.
CF AT menyarankan kepada Pokja Kota Kotamobagu untuk menunjuk salah satu
staf yang akan bertanggung jawab dalam Penyusunan Buku Putih Sanitasi.
Jika mengikuti Panduan Acara Lokalatih I terutama dalam penyusunan Buku
Putih Sanitasi, sudah tidak sesuai dengan Modul yang ada. Namun guna
LAPORAN AKHIR 2012
61
mengantispasi setiap tahapan yang ada CF AT berusaha membantu Pokja PPSP
Kota Kotamobagu khususnya kepada staf penanggung jawab penyusun BPS
untuk selalu berada pada jadwal kerja dan target yang harus dicapai.
CF AT melihat ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh Pokja Kota
Kotamobagu terutama dalam penyediaan Dana khusus survey dan PMJK serta
Data Primer pendukung Buku Putih.
Seiring waktu berjalan program kerja Pokja AMPL/ PPSP Kota Kotamobagu yang
sudah disepakati dalam Rapat Pokja dan Pelatihan EHRA secara umum berjalan
sesuai proses namun tidak sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan.
Pada pelatihan EHRA ada beberapa tahapan tidak dilaksanakan, dan terjadi
perbedaan persepsi/ pemahaman. Semua diserahkan ke Dinas Kesehatan selaku
penanggung jawab utama.
Awalnya pada penyampaian hasil EHRA Kota Kotamobagu tidak sesuai dengan
Tata Cara penentuan lokasi dan pengambilan jumlah kuisioner, setelah
mendapat petunjuk dari PPSP EHRA pusat segera dirubah dan disesuaikan
petunjuk yang ada sehingga hasil analisa EHRA Kota Kotamobagu bisa menjadi
kabupaten/kota kedua yang bisa menjalankan/menyelesaikan study EHRA.
Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu selalu mengacu pada
tempelate, namun ada beberapa kendala yang tidak sesuai dengan QA sehingga
oleh Pokja selalu berkonsultasi dengan Tim Panel Nawasis Sulut agar selalu bisa
mengecek apa sudah sesuai sehingga bisa melaksanakan Uji Publik.
Tim 5 Anggota Pokja PPSP (Bappeda, Dinas PU, BLH, Dinas Kesehatan dan Dinas
Kebersihan) yang mewakili SKPD terkait terbentuk guna kelancaran penyusunan
Buku Putih Sanitasi dan disahkan dalam Rapat Tim Pengarah.
Konsultasi dengan anggota Dewan bisa terlaksana, namun ada beberapa
prosedur yang cukup menyita waktu sehingga proses ini agak lambat dan
mempengaruhi proses penyusunan Buku Putih.
Saat pelaksanaan Uji Publik, Walikota dan Wakil Walikota tidak berada di tempat
sehingga acara ini hanya dibuka oleh Assisten II dan di hadiri oleh sebagian
Undangan dan Anggota Pokja PPSP yang turut terlibat.
LAPORAN AKHIR 2012
62
Perbaikan Buku Putih Sanitasi segera dibuat untuk mendapatkan pengesahan
dari Walikota Kota Kotamobagu, namun baru terealisasi pada akhir Desember
2012. Dan sudah di upload oleh Pokja Kota Kotamobagu ke web Nawasis
(ppsp.nawasis.info) dan dianggap selesai 100%.
Penyusunan Strategi Sanitasi untuk Bab I dan II awalnya tidak terlalu bermasalah,
namun setelah masuk pada Bab III, IV dan V menemui beberapa kendala karena
yang menyusun dan terlibat sebelumnya (Tim 5) mendapat tugas luar. Dan yang
melanjutkan adalah mereka yang belum memahami walaupun sudah mengikuti
workshop dan beberapa petunjuk dari CF AT.
Dalam SSK ada beberapa Instrumen dan KKL yang harus dibuat sebelum isi dari
Bab II, III, dan IV bisa terpenuhi. Namun ada beberapa kendala yaitu tidak semua
SKPD terkait yang merencanakan program kerja sesuai petunjuk sehingga masih
terjadi ketidak sinkronnya isi dari Buku Putih ke Strategi Sanitasi.
Tim 5 Pokja PPSP Kota Kotamobagu kembali solid dalam menyusun Strategi
Sanitasi walaupun sudah memasuki kesibukan SKPD yang paling padat, dan
setiap minggu berjalan selalu menyediakan waktu untuk lembur dan berusaha
mempelajari bersama-sama template SSK dan mengisi KKL serta instrument SSK1
da SSK2.
Penilaian QA untuk SSK belum ada, Pokja PPSP Kota Kotamobagu tetap komit
dengan jadwal kerja untuk SSK sehingga acara Uji Publik bisa dilaksanakan sesuai
target nasional. Tanpa dihadiri oleh Pokja dari Provinsi.
Koordinasi saat persiapan pelaksanaan Uji Publik Strategi Sanitasi Kota
Kotamobagu hingga pelaksanaannya mengalami miskomunikasi sehingga Pokja
Kota Kotamobagu dianggap tidak melalui prosedur yang diharuskan. CF AT
merasa belum berhasil, karena pada proses ini Tim 5 Pokja PPSP Kota
Kotamobagu mengalami kekecewaan terlebih setelah mengikuti Hasil Evaluasi
yang dilakukan oleh Pokja Provinsi Sulawesi Utara. Dan hasil dari Penyusunan SSK
masih belum rampung 100% hingga masa kontrak CF AT selesai.
Hasil akhir pemeriksaan dari Pokja Provinsi untuk SSK Kota Kotamobagu belum
ada, namun proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu sudah sesuai
LAPORAN AKHIR 2012
63
dengan target nasional, yang oleh tim 5 menyadari bahwa beberapa narasi dan
table yang masih kosong karena memang belum terdata dana-dana non
pemerintah yang akan direncanakan dalam Program Strategi Sanitasi Kota
Kotamobagu pada 4 tahun kedepan.
Buku Draft Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu sudah di upload ke Web Nawasis
PPSP, sesuai tanggal pemasukan.
Dari semua proses selama menjadi CF AT yang terutama adalah Koordinasi harus
tetap jalan, jadwal kerja tetap dilaksanakan dan jangan sampai ada ketidak
sesuaian/ miskomunikasi baik dalam pendampingan penyusunan BPS dan SSK
semua harus di carikan solusinya sehingga hubungan dengan Pokja PPSP tetap
solid dan terjalin erat serta saling mendengarkan/memahami.
Saran untuk kegiatan PPSP pada tahun kedepan diharapkan agar :
1. Tindak lanjut koordinasi tingkat Pusat untuk Kabupaten/ Kota perlu ditingkatkan
sehingga setiap kabupaten/ kota terpacu untuk melakukan percepatan dan
selalu sesuai dengan jadwal kerja.
2. Penilaian QA baik Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten
harus tetap jalan sesuai target nasional sehingga peserta bisa melihat
perkembangan hasilnya melalui web nawasis dan selalu melakukan perbaikan
sesuai arahan yang ada.
3. Setiap acara publik yang diadakan oleh Kabupaten/Kota menyangkut PPSP
sebaiknya tetap ada utusan dari provinsi sehingga mengetahui akan
perkembangan secara langsung kegiatan penyusunan Buku Putih dan Strategi
Sanitasi Kota terutama kendala-kendala yang sering terjadi.
4. Seharusnya program kerja harus selalu sesuai dengan target nasional, dan
kabupaten/kota yang menyatakan minat pada PPSP tetap konsisten sehingga
tidak mengalami kendala dan diharapkan juga pihak provinsi sejalan dengan
kabupaten/kota kedepan sehingga jika mengalami kendala dapat diatasi secara
bersama-sama.
LAPORAN AKHIR 2012
64
5. Koordinasi Pokja AMPL/PPSP Kota Kotamobagu dengan Pokja AMPL/PPSP
tingkat provinsi harus tetap ditingkatkan guna kemajuan secara bersama
sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
6. Koordinasi antara PF, CF dan Satker PPLP Provinsi Sulawesi Utara tetap
dipelihara kalau boleh setiap bulan ada pertemuan sehingga kendala dan
permasalahan dari CF di kabupaten/kota bisa diatasi secara bersama.
Demikian hasil kesimpulan dan saran yang bisa menjadi masukan dari CF AT
Kota Kotamobagu, semoga bisa menjadi masukan bagi mereka yang membaca dan
ingin belajar dari pengalaman yang baru dilewati.
==***==