LAPORAN - pulangpisaukab.go.id › wp-content › ...DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L A K I P )

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUKDAN

KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

KABUPATEN PULANG PISAU

JANUARI 2020

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

karuniaNya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (

LAKIP ) Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau telah dapat

diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan tahunan

yang berisi pertanggungjawaban Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai

tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Pulang Pisau dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga mampu

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung

dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Pulang Pisau, Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB

Kabupaten Pulang Pisau,

Ir. SATRIA DURING, M.Si

Pembina Utama Muda ( IV/c)

NIP. 19611108 199103 1 005


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ......................................................................................1

B. Maksud dan Tujuan .........................................................................2

C. Landasan Hukum ..................................................................................3

D. Tugas dan Fungsi...................................................................................4

E. Aspek Strategis....................................................................................34

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi .....................................................................................................37

2. Misi....................................................................................................37

3. Tujuan dan Sasaran ............................................................................37

4. Indikator Kinerja ......................................................... ......................39

B. Rencana Kinerja Tahunan ...........................................................................47

C. Perjanjian Kinerja .......................................................................................50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Pencapaian Target Kinerja ............................................53

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2018 ................................. .....57

C. Analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018 ..................................64

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................69

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....................................................................40

Tabel 2.2 Target Kinerja Jangka Menengah.......................................................................43

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)................................................................................46

Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau...................................................46

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Tahun 2018

(Renstra 2013- 2018) ...................................................................................47

Tabel 2.6 Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setelah penetapan RPJMD 2018–

2023 dan Renstra Dinas 2018 – 2023 .....................................................................48

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja....................................................................................................50

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian................................................................................................54

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 ( Renstra DP3AP2KB

2013 – 2018 )..........................................................................................................55

Tabel 3.3 Realisasi Keuangan per KegiatanTahun Anggaran 2018.......................................65


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur OrganisasiDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau............33


IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Mekanisme Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja yang memberikan

penjelasan mengenai pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau selama setahun

dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Program dan Kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan

Kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (TAP MPR No. XI/1998 dan

UU No. 28 Tahun 1999).

B. Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pengukuran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka pencapaian visi "

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan

Kesetaraan Gender , Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga " maka untuk terwujudnya visi tersebut

telah di tetapkan 7 (tujuh) misi, 7 (tujuh) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis. Ketujuh sasaran

strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pulang Pisau. Rincian tingkat Capaian Kinerja masing – masing indikator dapat dilihat

dalam tabel berikut :


No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target

2018

Realisasi

2018

Capaian

(%)

Kategori

1 2 3 4 5 6 7

1. Terlaksananya peningkatan

koordinasi dan wawasan dalam

pelaksanaan program dan kebijakan

Pemberdayaan Perempuan dan KB

1. Pelaksanaan rapat / koordinasi /

konsultasi kegiatan

pemberdayaan perempuan dan

KB

2. PNS DP3AP2KB yang

mengikuti Bimtek

Implementasi Perundang -

Undangan

98%

100%

95,34%

94,29%

97,28%

94,29%

Amat Baik

Amat Baik

2. Terwujudnya kaum perempuan yang

mandiri, aktif, inovatif dan berjiwa

nasionalisme

1. Pelaksanaan pelatihan

keterampilan untuk perempuan

100% 99,57% 99,57% Amat Baik

3. Terwujudnya peningkatan

upayapengembangan ekonomi untuk

kesejahteraan keluarga

1. Pelaksanaan Peningkatan

Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera

(P2WKSS)

- - - -

4. Terlaksanya kegiatan untuk

peningkatan kualitas hidup

perempuan dan anak serta kesetaraan

gender dalam pembangunan yang

memperkuat persatuan dan kesatuan

bangsa

1. Rapat Kerja Program Sayang

Ibu

2. Pengembangan Sistem

Administrasi Pusat Pelayanan

Terpadu dan Anak Korban

Kekerasan

100%

100%

100%

99,80%

100%

99,80%

Amat Baik

Amat Baik

5. Terlaksananya peningkatan Status,

posisi dan kondisi perempuan agar

dapat mencapai kemajuan yang setara

dengan laki - laki

1. Rapat Kerja Pokja

Pengurusutamaan Gender

2. Penyusunan Data Terpilah

3. Sosialisasi Pemahaman

Kesetaraan dan Keadilan

Gender

100%

100%

100%

97,42%

98,66%

99,20%

97,42%

98,66%

99,20%

Amat Baik

Amat Baik

Amat Baik

6. Terwujudnya pembangunan anak

indonesia yang sehat, cerdas, dan

1. Sosialisasi Forum Anak Daerah

100%

99,58%

99,58%

Amat Baik


bertaqwa serta terlindungi 2. Pertemuan Forum Anak Daerah

3. Pembinaan Forum Anak

Daerah Kecamatan

4. Pengembangan Kabupaten

Layak Anak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Amat Baik

Amat Baik

Amat Baik

7. Terwujudnya peningkatan kesehatan

keluarga dan pengendalian keluarga

berencana

1. Pelayanan KB/Kes

2. Pengadaan Sasaran dan

Prasarana Keluarga Berencana

3. Operasional Balai Penyuluh

KB

4. Penggerakan Program KB

5. Pembinaan Program KB

6. Pembinaan Media KIE dan

Manajemen BOKB

7. Distribusi Alat dan Obat

Kontrasepsi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90,83%

77,17%

41,63%

11,09%

12,25%

61,38%

46,43%

90,83%

77,17%

41,63%

11,09%

12,25%

61,38%

46,43%

Amat Baik

Baik

Rendah

Rendah

Rendah

Cukup

Rendah


C. Ringkasan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2019

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen Perencanaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pulang Pisau yang mendukung kebijakan strategis pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau.

D. Pemanfaatan LAKIP

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan Pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian

pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya

manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang

dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya

pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis

kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada pelaksanaannya masih

terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dan ini disebabkan oleh berbagai persoalan

yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting menghalangi upaya

peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan

isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana maka

dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang salah

satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 4 ).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat


pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu

kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi

Kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau memiliki kewajiban untuk menyampaikan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Pulang Pisau yang diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis 2018 – 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian KinerjaDinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator

sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja dan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang – undangan yang

berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;


2. Menjadikan pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif

dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang terteran, tertib, dan

kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam

rangka meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau guna membantu

pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – undang Nomor 23 Thaun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang – undang Nomor 9 Thaun 2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4663);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan LembaranNegara Republik

Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 – 2026;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

Nomor 04);


11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau.

D. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

Nomor 04) dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Pulang Pisau mempunyai tugas pokok yaitu :

" Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang

Pisau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang

berlaku;


b. Fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan undang – undang yang berlaku;

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi

dan sosialisasi pengurusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi

dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi

dan sosialisasi perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;

g. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi

dan sosialisasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

h. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi

dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

i. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi

dan sosialisasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

j. Pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya.


3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,Dinas Pemberdayaan Perempuan,


Pulang Pisau (sesuai Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 42 Tahun 2016) di pimpin

oleh Kepala Dinas (Eselon II.b) danterdiri dari sekretariat, 4 Bidang dan 15 Sub

Bagian / Seksi, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

desentralisasi, dekonsentrasidan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan program dan kebijakan pengurusutamaan gender ;

2. Penetapan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

3. Penetapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak ;

4. Penetapan program data dan informasi gender dan anak ;

5. Penetapan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;

6. Penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja ;

7. Penetapan kebijakanpengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga ;

8. Penguatan pelembagaankeluarga kecil dan berkualitas ;

9. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi

dan edukasi (KIE) ;

10. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro

kependudukan dan keluarga;

11. Pelaksanaan penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan ; dan


12. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana

program dan kegiatan,mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan,

rumah tangga dan aset serta mengelola administrasi kepegawaian.Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat dalam

melaksanakankegiatan teknis administrasi umum, kepegawaian, penatausahaan

keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;

2. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, dan kegiatan serta

laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan anggaran Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

4. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, membina, mengatur,

mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;


mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan ;



mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan urusan kehumasan,

arsip dan aset ;


mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan

serta pengelolaan administrasi kepegawaian ; dan

8 Melaksanakan koordinasi tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

bidang tugas dan tanggungjawab.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian, yaitu :

1) Sub. Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama

penyusunan rencana program dan kegiatan, Rencana Kerja Anggaran serta

menyiapkan laporan pelaksannaan kegiatan Dinas.

Sub Bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a). Menyusun kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian

Perencanaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan ;

b).Menilai prestasi kerja bawahan lingkungan Sub Bagian perencanaan

berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan

peningkatan karier ;

c). Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ;

d). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program

dan kegiatan ;


e). Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Bidang pada

Dinas ;

f). Menyusun data dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penyusunan

rencana startegis ;

g).Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan kegiatan ;

h).Menyiapkan bahan dan menyusun Lpaoran Akuntabilitas Kinerja Dinas ;

i).Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai bahan laporan bagi pimpinan ; dan

j).Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat

dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan

data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian,

organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol,

serta evaluasi kelembagaan dan menghimpun ketentuan perundang – undangan yang

berkaitan dengan bidang kepegawaian.

Sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a). Menyusun kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

b). Menyelenggarakan urusan penataan organisasi, tatalaksana serta analisis jabatan

dan evaluasi kelembagaan ;


c). Menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan,

ketentuan perundang – undangan dan produk hukum dibidang kepegawaian ;

d). Menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan ;

e). Menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah tangga ;

f). Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas ;

g). Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat ;

h). Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;

i). Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan, pelaksanaan tugas ; dan

j). Melakukan tugas lain yangdiberikan pimpinan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas menyusun anggaran pembiayaan, pelaksanaan anggarandan

pembinaan bendahara.

Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a). Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Keuangan

dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan ;

b). Memeriksa hasil pekerjaan bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset

dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk

penyempurnaan hasil kerja ;

c). Melaksanakan bimbingandan pembinaan bendaharawan ;

d). Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan laporan keuangan ;


e). Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, dan verifikasi serta

perbendaharaan administrasi keuangan;

f). Menyelenggarakan urusanpemeliharaan dan laporan aset ;

g). Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,

dan pendistribusian barang kantor ;

h). Mengurus pengadministrasian dan usulan penghapusan barang ;

i). Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah / aset kantor ;

j). Membina, pengendalian, monitoring, evaluasi dan laporan pelakanaan tugas ;

k). Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangandan Aset baik

secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang dicapai sebagai bahan

informasi bagi pimpinan ; dan

l). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka


C. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai

tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan,fasilitas,

advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusuamaan Gender dan

pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas

keluarga ;


2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan

kualitas keluarga ;

3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kegiatan pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi,

sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga ;

4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan

kualitas keluarga ;

5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyerapan kebijakan

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga ; dan

6. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi, sosial,

politik, hukum dan kualitas keluarga ;

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 seksi yaitu :

1). Seksi Pengarusutamaan Gender

Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan, menyusun,

mengolah dan melaksanakan kebijakan dalam pengarusutamaan ekonomi, sosial,

politik, dan hukum serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Seksi Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a). Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender

dibidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum ;

b). Menyiapkanforum koordinasipenyusunankebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum ;


c). Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum ;

d). Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan

hukum ;

e). Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan,

pengolahan,analisis, dan penyajian data, informasi gender dibidang ekonomi,

sosial, politik dan hukum ;

f) Mengolah kearsipan, membuat laporan kegiatan, maupun laporan tahunan

kepada kepala bidang ; dan

g). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka


2). Seksi Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyiapkan, menyusun,

mengolah, dan melaksanakan kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi

dalam kegiatan pemberdayaan perempuan.

Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a). Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan ;

b). Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pelaksanaan pemberdayaan perempuan ;

c). Menyiapkan bahan pemberian bimbingandan pelatihan program

pemberdayaan perempuan ;

d). Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

pelaksanaan pemberdayaan perempuan ;


e). Melaksanakan pendataan kelompok usaha perempuan ;

f). Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan tahunan


g). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka


3). Seksi Pengolahan Data Gender dan Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyiapkan, menyusun,

mengolah dan melaksanakan kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam

kegiatan pengolahan Data Gender dan Partisipasi Masyarakat.

Seksi Pengolahan Data Gender dan Partisipasi Masyarakat Menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a). Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data ;

b). Menyiapkan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data ;

c). Melaksanakan kegiatan forum koordinasi ;

d). Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data ;

e). Mengumpulkan data – data, laporan – laporan kegiatan bidang – bidang ;

f). Menyampaikan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengolah data

yang diperoleh dari instansi / lembaga terkait di Kabupaten / Kota menjadi

data terpilah gender ( profil gender ) dan anak ;

g). Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan tahunan



h). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka


d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi,

advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan dan tumbuh kembang

anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan

Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan

Perlindungan Anak ;

2. Penyiapan perumusan kebijakan diBidang Perlindungan Perempuan

korban

kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang ;

3. Penyiapan Forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan

penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak

pidana perdagangan orang ;

4. Penyiapan Forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam didalam rumah tangga, di

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari

tindak pidana perdagangan orang ;


5. Penyiapan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan dibidang

perlindungan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban

kekerasan didalam didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang ;

6. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari

tindak pidana perdagangan orang ;

7. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan

didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang ;

8. Pemantauan, analisi, evalusi dan pelaporan penerapan kebijakan pemberdayaan

perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, Di Bidang

Ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak

pidana perdagangan orang;

9. Penyiapan perumasan kebijakan dibidang perlindungan anak dan pemenuhan

hak anak;

10. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan anak

dan pemenuhan hak anak;

11. Penyiapan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan kebijakan dibidang

perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;

12. Penyiapan fasilitasi, sosilisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan

anak dan pemenuhan hak anak;


13. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak

yang memerlukan perlindungan khusus;

14. Pemantauan, analisi, evalusi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang

perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;

15. Penyiapan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kekerasan terhadap

perempuan dan anak serta kebijakan pemenuhan hak anak;

16. Penyiapan fasilitasi, sosilisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kekerasan terhadap

perempuan dan anak serta kebijakan pemenuhan hak anak;

17. Penyiapan pelembangaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non

Pemerintah, dan Dunia Usaha;

18. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup anak; dan

19. Pemantauan, analisi, evalusi dan pelaporan penerapan pengumpulan,

pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak

anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga seksi, yaitu:

1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan

Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan, menyiapkan,

menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan serta melakukan monitoring

dan evaluasi dalam kegiatan yang dapat memberikan perlindungan terhadap

perempuan.


Seksi Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan

Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga,

dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta

dari tindak perdagangan orang ;

b) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam

rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang ;

c) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam



d) Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang ;

e) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang




f) Menyiapkan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahandan

penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga,


dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta

dari tindak perdagangan orang ;

g) Pemantauan, analisi, evalusi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang




h) Menyusun rencana progran dan kegiatan seksi perlindungan perempuan ;

i) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi / unit kerja terkait dalam

rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan perlidungan perempuan ;

j) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan tahunan


k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas

2) Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak

Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan,

menyiapkan, menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan serta

melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Perlindungan Anak dan

Tumbuh Kembang Anak.

Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan


a) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan

perlindungan anak ;

b) Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perlindungan anak dalam

situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan


hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus,

perlindungan anak dari kekerasan / penelantaran dan eksploitasi ;

c) Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak

dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak berkebutuhan

khusus, perlindungan anak dari kekerasan / penelantaran dan eksploitasi ;

d) Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil,

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan

dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya ;

e) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpemenuhan hak

anakdibidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan

kegiatan budaya ;

f) Menyiapkan dan melaksanakan konsultasi, koordinasi, sinkronisasi

penerapan kebijakan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak ;

g) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan

anak dan tumbuh kembang anak ;

h) Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah,

non pemerintah, dan dunia usaha ;

i) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup anak ;

j) Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakanperlindungan anak dan tumbuh kembang anak ;

k) Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan

kepada seksi data sebagai pusat data ;


l) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perlindungan

Anak dan Tumbuh Kembang Anak berdasarkan prioritas target sasaran yang

akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

m) Menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi / unit kerja terkait dalam

rangka keterpaduan pelaksanaan perlindungan anak dan tumbuh kembang

anak;

n) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan tahunan


o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka


3) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga



melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup

Keluarga.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a) Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang peningkatan ekonomi

perempuan ;

b) Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang peningkatan kesehatan ibu

hamil berbasis masyarakat (GSI) ;

c) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang peningkatan

ekonomi perempuan ;

d) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang peningkatan

kesehatan ibu hamil (GSI) ;


e) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandibidang

peningkatan ekonomi perempuan ;

f) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandibidang

peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI) ;

g) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisidibidang


h) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan dibidang peningkatan kesehatan ibu hamil

berbasis masyarakat (GSI) ;

i) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakanbidang


j) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakanbidang

peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI) ;

k) Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup

Keluarga ;

l) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi / unit kerja terkait dalam

rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatanPeningkatan Kualitas Hidup

Keluarga

m) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan tahunan


n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka



e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang pengendalian penduduk,

penyuluhan, penggerakan dan keluarga berencana di daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudBidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencanamenyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk,

sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;

2. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk,

sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang


3. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi

keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana ;

4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

dalaam rangka pengendalian kuatitas penduduk ;

5. Pelaksanaann pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di

Kabupaten dan Kota ;

6. Pelaksanaan pemberdayaan dan peninngkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan tingkat Kabupaten di bidang penngendalian penduduk dan

keluarga berencana ;

7. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana / petugas

lapangan keluarga berencana ;

8. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ;


9. Pelaksanaan penerimaan, pelaporan, pengendalian, pendistribusian alat /

obat kontrasepsi ;

10. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk

,sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang


11. Pemberian bimbinngan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan

penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan

12. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 3 Seksi, yaitu

:

1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan, menyiapkam,

menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan melakukan monitoring dan

evaluasi dalam kegiatan jaminan pelayanan Keluarga Berencana.

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a) Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Seksi Jaminan

Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi berdasarkan

prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan ;

b) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana ;

c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan fasilitasi

program Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana ;


d) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan

pelayanan Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana ;

e) Melaksanakan bimbinngan teknis dan penyuluhan Seksi Jaminan

Pelayanan Keluarga Berencana ;

f) Menyiapkan bahan dan kerjasamadengan instansi / unit terkait dalam

rangka keterpaduan pelaksanaan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

g) Menerima, menyimpan, mengendalikan, distribusi alat / obat kontrasepsi ;

h) Melaksanakan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana ;

i) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan tahunan


j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka


2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan, menyiapkan,

menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan serta melakukan

monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Pengendalian Penduduk Dan

Informasi Keluarga.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluargamenyelenggarakan


a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi

Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan prioritas

target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

b) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan

SeksiPengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ;



program SeksiPengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ;

d) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pelayanan

SeksiPengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ;

e) Melaksanakan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka

pengendalian kualitas penduduk ;

f) Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) peredaran penduduk ;

g) Menyiapkan data dan informasi keluarga ;

h) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan tahunan


i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka


3) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan

Keluarga Berencana



melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Advokasi, Penggerakan

dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan

Keluarga Berencanamenyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan

Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana ;


b) Menyusun bahan dan menyusun rencana program Advokasi, Penggerakan

dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh

Keluarga Berencana ;


program advokasi, penggerakan dan Pendayagunaan Petugas

Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana ;

d) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaanadvokasi,

penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga

Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana ;

e) Melaksanakanpendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana /

Penyuluh Keluarga Berencana ;

f) Melaksanakan advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja dalam

mendukung program kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga ;

g) Melaksanakan penggerakan masyarakat pada program kependudukan,

keluarga berencana dan pembangunan keluarga ;

h) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi, peran serta organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga

berencana, dan pembangunan keluarga ; dan

i) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan tahunan


j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka



f) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejateraan

keluarga.

Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluargamenyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidangKetahanan dan

Kesejahteraan Keluarga ;

2. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidangKetahanan

dan Kesejahteraan Keluarga ;

3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita ;

4. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan

remaja ;

5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia ;

6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga

sejahtera melalui usaha mikro keluarga ;

7. Pemantauan dan evaluasi dibidangketahanan dan kesejahteraan keluarga ;

8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan

ketahanan keluarga ; dan

9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari 3 seksi yaitu :

1) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia




melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatanBina Ketahanan

Balita, Anak dan Lansia.

Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansiamenyelenggarakan


a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Bina

Ketahanan Balita, Anak dan Lansiaberdasarkan prioritas target sasaran

yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

b) Menyiapkan pembentukan dan pembinaan kelompok bina ketahanan

balita holistik integratif ;

c) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan bina

ketahanan balita, anak dan lansia ;

d) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan

fasilitasibina ketahanan balita, anak dan lansia ;

e) Menyiapkan bahan dan kerjasamadengan instansi / unit terkait dan

organisasi masyarakat dalam rangka keterpaduan pelaksanaanbina

ketahanan balita, anak dan lansia ;

f) Menyiapkan bahan informasibina ketahanan balita, anak dan lansia ;

g) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan

tahunan kepada kepala bidang ; dan

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka


2) Seksi Bina Ketahanan Remaja

Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam

merumuskan, menyiapkan, menyusun, mengolah dan


melaksanakan kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi

dalam kegiatanBina Ketahanan Remaja.

Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :


Bina Ketahanan Remajaberdasarkan prioritas target sasaran yang

akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

b) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan

bina ketahanan Remaja ;

c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan

fasilitasibina ketahanan Remaja ;

d) Menyiapkan pembentukan dan pembinaan ketahanan remaja, pusat

informasi dan konseling remaja / mahasiswa ;

e) Menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi / unit terkait dan

organisasi masyarakat dalam rangka keterpaduan pelaksanaanbina

ketahanan remaja ;

f) Menyiapkan bahan informasibina ketahanan remaja ;

g) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ;

h) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan


i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.


3) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam

merumuskan, menyiapkan, menyusun, mengolah dan

melaksanakan kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi

dalam kegiatanPemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahteramenyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :


Pemberdayaan Keluarga Sejahteraberdasarkan prioritas target

sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

b) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan

kegiatanSeksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera ;

c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan

fasilitasipemberdayaan keluarga sejahtera ;

d) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan

pemberdayaan keluarga berencana ;

e) Menyiapkan pembentukan dan pembinaan kelompok usaha

penigkatan pendapatan keluarga sejahtera ;

f) Menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi / unit terkait dan

organisasi masyarakat dalam rangka keterpaduan

pelaksanaanpemberdayaan keluarga sejahtera;

g) Menyiapkan bahan informasi pemberdayaan keluarga sejahtera ;

h) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ;


i) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan


j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau Peraturan Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor

04) dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaDinas Pemberdayaan Perempuan,


Pulang Pisau sebagaimana bagan di bawah ini .


Dapat ditampilkan dalam Struktur Organisasi gambar 1.1 sebagai berikut :

KEPALA DINAS

SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA

SEJAHTERA

SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA

SEKRETARIAT

SEKSI BINA KETAHANAN BALITA, ANAK

DAN LANSIA

SEKSI JAMINAN PELAYANAN KELUARGA

BERENCANA

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

INFORMASI KELUARGA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

BIDANG KETAHANAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA

BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN PERMBERDAYAAN PEREMPUAN

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PERLINDUNGAN ANAK DAN

TUMBUH KEMBANG ANAK

SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

KELUARGA

SEKSI PERLINDUNGAN HAK

PEREMPUANSEKSI PENGURUSUTAMAAN GENDER

UPTD

SEKSI PENGOLAHAN DATA GENDER DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SEKSI ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN

PENDAYAGUNAAN PETUGAS LAPANGAN

KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULANG PISAU

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau


E. Aspek Strategis

Keberhasilan pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dapat dipengaruhi oleh lingkungan

strategis yang merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

seiring dengan tuntutan dan adanya paradigma dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintah

daerah menuju Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) yang mencerminkan

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan faktor yang berasal dari internal dan

eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang akan

dicapai di era otonomi daerah. Sesuai dengan isu pembangunan yang berkembang seiring

dengan berjalannya proses otonomi daerah yang menuntut transparansi dan akuntabilitas baik

secara vertikal maupun horizontal.

Akuntabilitas sebagai suatuperwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang dilaksanakan secara periodik.

Lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan KinerjaDinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur penyelenggaraan

ProgramPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana.

2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang profesional.

3. Adanya kelembagaanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana baik kelembagaan pemerintah, maupun organisasi

perempuan,dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang saling berkoordinasi.

4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai untuk pelaksanaan

tugas.


5. Adanya sinergi yang konstruktif di antara unit kerja terkait dalam pelaksanaan

pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Recana Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien

dan akuntabel,Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun Rencana

Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023. Renstra ini merupakan acuan dan arahan

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana periode Tahun

2018 – 2023 secara menyeluruh, terintegrasi dan bersinergis baik dalam bidang –

bidang yang ada di DP3AP2KB Pulang Pisaumaupun dengan instansi teknis terkait.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau merupakan dokumen

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi,

program, dan kegiatanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun kedepan (2018 – 2023 ).

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan,

dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi dalam pembangunan

perekonomian lima tahun kedepan. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,


Pulang Pisau Tahun 2018 -2023 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau.


Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran

berbasis Kinerja, dokumen Renstra dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan dapat dievaluasi.

Secara ringkas substansi Renstra tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan

Tugas Pokok dan Fungsinya mempunyai visi :

"Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender,Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga

Sejahtera "

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan,


Pulang Pisau menetapkan 4 (empat) Misi yang dilaksanakan secara

berkesinambungan yaitu :

a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan

b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

d. Meningkatnya kesejahteraan dan pengembangan ekonomi keluarga

3. Tujuan dan Sasaran

TujuanDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau yang dijabarkan dari

Misi adalah sebagai berikut :


a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

b. Meningkatkan kualitas data gender dan anak

c. Meningkatkan kualitas perlindungan dan hak perempuan

d. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak

berkebutuhan khusus

e. Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap anak

f. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

g. Total Fertility Rate

h. Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan kelaurga

Sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dicapai dalam

rangka peningkatan peran perempuan, perlindungan perempuan dan anak

mencapai kesejahteraan adalah :

a. Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender

b. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga

c. Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak

d. Berkurangnya kasus kekerasa terhadap perempuan

e. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

f. Meningkatnya Implementasi kabupaten layak anak

g. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

h. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus pada anak

i. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan

j. Meningkatnya penduduk yang ber KB

k. Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia.


4. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan,


Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pulang

Pisau 2018-2023 dan Renstra Dinas 2018-2023 pada Tabel berikut ini :


No Misi Tujuan Sasaran Indikator Ket.

1. Meningkatnya kesetaraan

dan keadilan gender di

berbagai bidang

pembangunan

- Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Meningkatkan kualitas data gender dan anak

- Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender

- Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan

pendapatan keluarga

- Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak

- Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG

- Persentase perempuan di lembaga legislatif

- Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam

pendapatan kerja

- Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data

gender dan anak

%

%

%

%

2. Meningkatnya

perlindungan terhadap

perempuan dan anak

- Meningkatkan kualitas perlindungan dengan hak

perempuan

- Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak,

termasuk anak berkebutuhan

khusus

- Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap

anak

- Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan

- Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan

- Meningkatnya implementasi Kabupaten Layak Anak

- Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

- Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada

anak

- Rasio kekerasan terhadap perempuan

- Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani

sesuai dengan standar

- Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak

- Persentase anak korban kekerasan

- Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan

layanan sesuai standar

%

%

Skor

%

%

3. Meningkatnya kualitas - Mengendalikan laju - Meningkatnya rata – rata usia - Cakupan pasangan usia subur %


pelaksanaan program

keluarga berencana

pertumbuhan penduduk

- Total Fertility Rate

kawin pertama perempuan

- Menigkatnya penduduk yang ber KB

yang isterinya di bawah usia

20 tahun

- Unmet Need KB

4. Meningkatnya

kesejahteraan dan

pengembangan ekonomi

keluarga

- Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga

- Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai

lansia

- Persentase desa / kelurahan yang memiliki Tribina

keluarga berencana

- Persentase pusat informasi dan konseling (PIK) aktif

%

%


Adapun target KinerjaDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau pada Renstra untuk periode

2018 – 2023 sesuai RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :


No.

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Satuan

Kond

isi

Awal

Target Kinerja Sasaran

Target

Akhir

Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Meningkatkan kesetaraan

gender dalam

pembangunan

- Meningkatnya implementasi

pengarusutamaam

gender

- Meningkatnya peran perempuan dalam

jabatan publik dan

pendapatan keluarga

- Persentase Perangkat Daerah yang

melaksankaan PPRG

- Persentase perempuan di lembaga legislatif

- Persentase sumbangan pendapatan perempuan

dalam pendapatan kerja

%

%

%

0

28

23,5

18,9

32

23,84

18,9

32

24,18

18,9

32

24,52

21,6

32

24,86

21,6

32

25,2

21,6

32

25,2

2. Meningkatkan kualitas

data gender dan anak

- Meningkatnya kualitas data pilah gender dan

anak

- Persentase perangkat daerah yang memiliki

sistem data gender dan

anak

% 2 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

3. Meningkatkan kualitas

perlindungan hak

perempuan

- Berkurangnya kasus kekerasan terhadap

perempuan

- Meningkatnya kualitas penanganan kasus

kekerasan terhadap

perempuan

- Rasio kekersaan terhadap perempuan

- Persentase perempuan korban kekerasan yang

terlayani sesuai dengan

standar

%

%

0,15

100

0,13

100

0,12

100

0,10

100

0,08

100

0,07

100

0,07

100

4. Meningkatkan

pemenuhan hak anak

bagi semua anak,

termasuk anak

berkebutuhan khusus

- Meningkatnya implementasi

Kabupaten Layak Anak

- Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak

Skor 0 300 300 450 450 600 600

5. Meningkatkan kualitas - Berkurangnya kasus - Persentase anak korban % 1,33 1,33 0,14 0,95 0,76 0,57 0,57


perlindungan khusus

terhadap anak

kekerasan terhadap

anak

- Meningkatnya kualitas layanan perlindungan

khusus kepada anak

kekerasan

- Persentase anak korban kekerasan yang

mendapatkan layanan

sesuai standar

%

100

100

100

100

100

100

100

6. Mengendalikan laju

pertumbuhan penduduk

- Meningkatnya rata – rata usia kawin pertama

perempuan

-

- Cakupan pasangan usia subur yang isterinya di

bawah usia 20 tahun

% 25 25 20 15 10 5 5

7. Total Fertility Rate - Menigkatnya penduduk yang ber KB

- Unmet Need KB % 50 45 40 35 30 25 25

8. Meningkatkan upaya

pembinaan ketahanan

dan kesejahteraan

keluarga

- Meningkatnya keberdayaan keluarga

dari balita sampai

lansia

- Persentase pusat informasi dan

konseling (PIK) aktif

- Persentase desa / kelurahan yang

memiliki Tribina

keluarga berencana

%

%

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam

pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018 – 2023 tercermin dari capaian

Indikator Kinja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan programm

pembangunan yang telah ditentukan maka dipilihIndikator Kinja Utama dan target capaian

selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023

No. Indikator Target Capaian

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Misi 7 : Pemberdayaan Organisasi keagamaan, sosial, budaya , pemuda dan

Perempuan dalam Pembangunan

1. Persentase Partisipasi Perempuan di

DPRD %

28 32 32 32 32 32

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi kewajiban

pencapaianDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana secara rinci ada dalam tabel 2.4 di bawah ini.


Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Pulang Pisau

Indikator Kinerja

Kondisi

Kinerja pada

Awal

RPJMD

(2018)

Target Kinerja

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

RPJMD

(2023) 2019 2020 2021 2023

- Persentase perempuan di lembaga legislatif (%)

- Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan kerja (%)

- Rasio kekerasan terhadap perempuan (%)

- Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar (%)

- Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak (%)

Documents

LAPORAN - pulangpisaukab.go.id › wp-content › ...DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH