160
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA BUKU I DEWAN KELAUTAN INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL SATKER DEWAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2012

Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dkfmke

Citation preview

Page 1: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

BUKU I

DEWAN KELAUTAN INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANSEKRETARIAT JENDERAL

SATKER DEWAN KELAUTAN INDONESIATAHUN 2012

Page 2: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional 2005-2025 mencantumkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional untukmencapai Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Salah satu misi tersebutadalah “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskan kepentingan nasional”. Strategi pembangunan nasional yang digunakan untukmencapai visi dan misi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut adalahpembangunan yang berkelanjutan dengan semangat yang pro-poor, pro-growth, pro-jobdan pro-environment. Namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu kebijakankelautan. Padahal Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesian Ocean Policy) tersebut dapatdijadikan “framework” atau rujukan bagi semua “stakeholders” yang sangat peduli terhadappembangunan kelautan di Indonesia.

Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) disusun berdasarkan 5 pilar kebijakanyakni Budaya Bahari (Ocean Culture), Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance),Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut (Maritime Security), Ekonomi Kelautan(Ocean Economic), dan Lingkungan Laut (Marine Environment). Arahan kebijakan darimasingmasing pilar tersebut antara lain:1. Budaya Bahari : menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang, tempat berkarya,

bekerja, berolah raga, bersukaria dan masyarakat Indonesia mencintai, memelihara,mengembangkan, mengelola, mengolah dan memanfaatkan sumberdaya laut secarabertanggungjawab dan berkelanjutan.

2. Tata kelola laut: menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif,terintegrasi, efektif, dan efisien.

3. Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut: menegakkan kedaulatan dan hukumdi laut yuridiksi nasional, demi terwujudnya kesatuan wilayah NKRI, serta terjaminnyakeamanan dan keselamatan pelayaran, dan keamanan sumber daya hayati dan sumberdaya alam laut yang kuat dan terkoordinasi.

4. Ekonomi Kelautan: mewujudkan industri kelautan yang kokoh, mandiri, berdaya saing,dan terkemuka di dunia, serta memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi gunamempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

5. Lingkungan Laut: menjadikan pesisir dan laut Indonesia sebagai tempat hidupmasyarakat yang sehat dan terlindung dari bencana, serta sekaligus dapat memberikanmanfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsanya.

i

Page 3: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Peluang-peluang pengembangan kelautan bagi pembangunan nasional perlu dipayungidengan Kebijakan Kelautan Indonesia yang mampu mensinergikan setiap potensi kelautanyang dimiliki, serta mampu mensinergikan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan pada kekuatan-kekuatan yang dimilikibangsa, tantangan dan isu strategis baik nasional, regional maupun global, dengan didasariaspek legal dan searah dengan kebijakan yang sudah ada. KKI diharapkan mampumembangun kebersamaan para pemangku kepentingan agar dapat memberikan sumbangsihpemikirannya bagi kemampuan bangsa dan negara dalam memanfaatkan, mengelola, danmengembangkan laut dari segala aspeknya. KKI yang disusun diupayakan semaksimalmungkin mampu mendasari pembangunan kelautan di segala lapisan pembangunansehingga dapat dioperasionalkan guna meningkatkan martabat bangsa, penguasaan iptek,kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelestarian laut dan kemakmuranbangsa.

Dewan Kelautan Indonesia menyadari bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia ini masihbelum sempurna. Oleh karenanya masih banyak membutuhkan masukan dan perbaikan.Kami berharap kiranya Kebijakan Kelautan Indonesia ini dapat menjadi Peraturan Pemerintah(PP). Akhir kata, Dewan Kelautan Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan berbagai informasi, ijin penggunaan sumberinformasi, pikiran dan tenaga yang telah diberikan dalam penyusunan dokumen KebijakanKelautan Indonesia. Semoga bermanfaat.

Menteri Kelautan dan PerikananSelaku

Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia

Sharif C. Sutardjo

ii

Page 4: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

TIM PENYUSUNNASKAH KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

POKJA KEBIJAKAN BUDAYA BAHARI :Ketua : Laksma TNI (Purn) Drs. Bonar Simangunsong, M.Sc / Tenaga AhliAnggota : 1. Ir. Abdul Alim Salam / Tenaga Ahli

2. Dr. Ir. Sugianto Halim, M.si / STP3. Dr. Ir. Anton Leonard, MM / Asosiasi4. Ukay Karyadi, SE., ME./ Staf Khusus Men.KP5. Ir. Herman Suherman, M.M / BPSDM KKP6. Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, MSc / IPB7. Prof.Dr. Ibrahim Bafadel / Kemdikbud8. Dr. Supratikno Rahardjo, M.Hum / UI

POKJA KEBIJAKAN TATA KELOLA KELAUTANKetua : Prof. Dr . Kuntoro, SH, MH / Tenaga AhliAnggota : 1. Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA / Pakar

2. Prof. Dr Etty R Agoes, SH, L.LM / UNPAD3. Dr. Ir Son Diamar, M.Sc / Pakar4. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si /IPB5. Drs. H. Ahmad Mujib Rahmad /Staf Khusus Men. KP6. Ir. Moh Andus Nurhidajat, M.Si / Dir. Produksi Ditjen PB, KKP7. Dr. I Rizari, MBA, M.Si/Dir. Kawasan dan Pertanahan Ditjen PUM Kemdagri8. Rachmat Budiman / Dir Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kemlu

POKJA KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTANKetua : Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, M.Sc / Anggota DEKINAnggota : 1. Prof Dr. Ir Daniel Monintja / Pakar

2. Dr. Ir. Enday Kusnendar, MS / Pakar3. Djodie Supriatman / Asosiasi4. Syarif Syahrial, SE, ME / Staf Khusus MKP5. Ir. Syafril Fauzi, M.Sc /DJP2HP KKP6. Ir. Tyas Budiman, MM/Dir. Pelabuhan Perikanan, KKP7. Dr.Ir. Sri Yanti Widjana/ Bappenas8. Ir. Hanggoro Budi Wiyawan /Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa

Transportasi Kemhub

iii

Page 5: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

POKJA KEBIJAKAN PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUTKetua : Laksdya TNI (Purn) Abu Hartono / Anggota DEKINAnggota : 1. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, Msi / Kemhan

2. Laksda TNI (Purn) I Gede Artjana / Pakar3. Dr. Ir. Dicky Munaf, M. Sc. / Bakorkamla4. Dr. Ir. Yulistyo, M.Sc / DJPSDKP KKP5. Imran Azis, SH / Pakar6. Capt. H. Rubianto, M.Mar / Pakar Keselamatan Laut7. Kolonel Laut (P) R. Achmad Rivai / Paban I Renstra Srenal TNI-AL8. Kombes Triyono / Mabes POLRI

POKJA KEBIJAKAN LINGKUNGAN LAUTKetua : Dr Elly Rasdiani Soedibyo / Tenaga ahliAnggota : 1. Dr. Ir. Hikman Manaf, M.Sc / Tenaga Ahli

2. Dr. Ir. Setyo Sarwanto Moesidik / UI3. Dr. Udi Syahnudi Hamzah / Pakar4. Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus.It / Dir. Pesisir dan Laut DJKP3K KKP5. Ir.Arief Yuwono,MA / Deputi Bid. Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan

Perubahan Iklim, KLH6. Drs. Nursiwan Taqim, M.Si/Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan /

Pesisir dan Laut KLH7. Ir. Hari Purwanto, M.Sc.DIC / SAM Menristek Bid. Pertahanan dan Keamanan

Kemen Ristek8. Kepala Pusat PPPGL KESDM

Tim Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia1. Dr. Ir. Dedy H. Sutisna , MS2. Dr. Ir. Syahrowi R. Nusir, MM3. Drs. Tomo HS, M.Si4. Budi Sampurno, SE5. Synthesa Praharani Ksatrya, SIK6. Jatu Nugrohorukmi,S. Kel

iv

Page 6: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i

TIMPENYUSUN .......................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ................................................................................................................ v

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... viii

I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

1. Umum .......................................................................................................... 1

2. Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 2

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut....................................................................... 2

4. Metode dan Pendekatan .............................................................................. 3

5. Sistemetika ................................................................................................. 3

6. Pengertian ................................................................................................... 4

II LANDASAN PEMIKIRAN ................................................................................... 6

1. Umum .......................................................................................................... 6

2. Paradigma Nasional .................................................................................... 7

3. Rencana pembenagunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional ................. 12

4. Pokok-pokok Teori yang Melandasi Kebijakan Kelautan Indonesia ............ 16

III KONDISI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA SAAT INI .............................. 19

1. Umum .......................................................................................................... 19

2. Kondisi Kebijakan Kelautan Indonesia saat ini ........................................... 20

3. Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia terhadap Pertumbuhan

Ekonomi dan Ketahanan Nasional .............................................................. 64

4. Permasalahan yang Dihadapi ..................................................................... 67

v

Page 7: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

vi

IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS .............................................. 70

1. Umum .......................................................................................................... 70

2. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global ............................................ 70

3. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional ........................................ 75

4. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional ......................................... 87

5. Peluang dan Kendala .................................................................................. 81

V KONDISI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA YANG

DIHARAPKAN ..................................................................................................... 86

1. Umum .......................................................................................................... 86

2. Kondisi Kebijakan Kelautan Indonesia yang Diharapkan ........................... 87

3. Indikator Keberhasilan Kebijakan Kelautan Indonesia terhadap

Bidang Kelautan .......................................................................................... 93

4. Kontribusi Kebijakan Kelautan Indonesia terhadap Pertumbuhan

Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja ................................................. 96

VI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA ............................................................... 98

1. Umum .......................................................................................................... 98

2. Visi, Misi dan Kebijakan ............................................................................... 99

3. Strategi ......................................................................................................... 102

4. Upaya-upaya ............................................................................................... 110

VII PENUTUP ........................................................................................................... 147

DAFTAR PUSTAKA

Page 8: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Survei Tentang Wawasan Kelautan Tahun 2009 dan 2010 .......... 20Tabel 3.2 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap GDP di Kawasan ASEAN ......... 21Tabel 3.3. Perkiraan ketersediaan dan kebutuhan Pelaut dalam

pelayaran Domestik Indonesia sampai dengan 2015 (orang) ............... 23Tabel 3.4. Jumlah Lulusan Pendidikan Kedinasan Kementerian KKP

selama 6 Terakhir .................................................................................. 24Tabel 3.5. Institusi Negara yang Berkaitan dengan Pembangunan

Bidang Kelautan .................................................................................... 26Tabel 3.5 World Vital Chokepoint .......................................................................... 34Tabel 3.6. Satuan Tugas Patroli Laut berdasarkan Instansi Tahun 2011 ............... 36Tabel 3.7. Jumlah Kapal Milik TNI AL Tahun 2011 ................................................. 36Tabel 3.8. Jumlah Kapal Milik Kepolisian Negara RI Tahun 2011 .......................... 38Tabel 3.9. Jumlah Kapal Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2011 .................................. 38Tabel 3.10. Jumlah Kapal Patroli KPLP Tahun 2011 ................................................ 39Tabel 3.11. Kapal Pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2011 ............................................................................................ 39Tabel 3.12. Jumlah Kapal Patroli Direktorat Imigrasi Tahun 2011 ............................ 40Tabel 3.13. Jumlah Kapal Milik BASARNAS Tahun 2011 ........................................ 40Tabel 3.14. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Bidang Kelautan

periode tahun 2001 - 2005 ..................................................................... 44Tabel 3.15 Produk Domestik Bruto (PDB) Bidang Transportasi Laut

Berdasarkan Harga Berlaku, 2002-2011 (dalam Milyar Rupiah) ........... 46Tabel 3.16 Perkembangan Pangsa Muatan Pelayaran Nasional

untuk Angkutan Laut Luar Negeri........................................................... 47Tabel 3.17 Perkembangan Pangsa Muatan Pelayaran Nasional

untuk Angkutan Laut Dalam Negeri........................................................ 47Tabel 3.18 Jenis-Jenis Kapal Produksi Dalam Negeri ............................................ 48Tabel 4.1. Undang-Undang dan Konvensi yang terkait dengan Bidang

Kelautan Nasional................................................................................... 78Tabel 6.1 Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Implementasi Strategi dari

Kebijakan Kebudayaan Kelautan (Ocean Culture Policy) ..................... 111Tabel 6.2 Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Implementasi Strategi dari

Kebijakan Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance Policy) ............... 115Tabel 6.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Implementasi Strategi

dari Kebijakan Keamanan Maritim (Maritime Security Policy) .............. 119

Page 9: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 ALKI di Wilayah Perairan Indonesia ..................................................... 33

Gambar 3.2. Kawasan unggulan potensi terumbu karang dan tujuan

wisata bahari (dikompilasi dari berbagai sumber) ................................ 56

Tabel 6.4 Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Implementasi Strategi dariKebijakan Ekonomi Kelautan (Ocean Economic Policy) ....................... 124

Tabel 6.5 Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Implementasi Strategidari Kebijakan Lingkungan Laut (Marine Environment Policy) .............. 133

Page 10: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

1. Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (archipelagicstate) terbesar di dunia dan secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis, yaituberada pada persilangan 2 benua (Australia dan Asia) dan 2 samudera (Hindia dan Pasifik).Selain itu, sebagian besar atau hampir 70% wilayah NKRI merupakan perairan laut yangluasnya mencapai 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Kondisi obyektifini sesungguhnya merupakan suatu anugerah yang tak terkira nilainya, dan juga sangatlogis bila bangsa Indonesia seharusnya mengoptimalkan potensi kelautannya sebagai salahsatu penghela pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional. Hal ini mengingatnilai ekonomi potensi dan kekayaan laut Indonesia diperkirakan hampir mencapai US $ 160milyar/tahun (ADB, 1996; PKSPL-IPB, 1997; PIT-IAGI, 1999; DEPBUPAR, 2000; dan DMI,BAPPENAS, DEPHUB, 2003). Namun sayangnya, hingga kini keunggulan geografis danpotensi yang dimiliki tersebut masih belum secara signifikan memberikan peran yang optimalbagi pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kemakmuran serta kualitas hidup rakyatIndonesia.

Sejarah telah mencatat, bahwa Indonesia “pernah” memiliki puncak kejayaan padajaman Sriwijaya dan Majapahit sebagai Negara Maritim yang besar dan kuat pada masanya,dengan menguasai jalur perdagangan dan perhubungan laut diseluruh wilayah nusantara,bahkan sampai ke bagian Afrika Selatan dan Madagaskar. Namun sejarah pula yangmenggoreskan bahwa telah terjadi rekayasa sosial pada masa penjajahan Belanda, sehinggamenyebabkan pergeseran kultur dan struktur bangsa dari Bangsa Bahari ke Bangsa Agraris.Peristiwa sejarah selama ratusan tahun ini telah menggiring pemahaman tentang ruanghidup dan cara hidup bangsa yang lebih berorientasi dan bergantung hanya pada wilayahdaratan, bahkan cenderung apriori terhadap laut, sehingga tidaklah heran bahwa paradigmapembangunan nasional pun masih lebih berbasis daratan (land base oriented) danmengabaikan potensi kelautan yang dimiliki.

Laut sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harusnya dapat dijadikan sebagai salahsatu pilar utama untuk membantu mengakselerasi terwujudnya kemakmuran dan kejayaanbangsa Indonesia. Tambahan pula, laut bagi NKRI juga memiliki makna dan fungsi yangsangat strategis, yaitu laut sebagai: (1) wilayah kedaulatan bangsa, (2) lingkungan dansumberdaya, (3) media kontak sosial, ekonomi, dan budaya, (4) geostrategi, geopolitik,

Bab 1 PENDAHULUAN

1

Page 11: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

geokultural, dan geoekonomi negara, dan (5) sumber dan media penyebar bencana alam.

Namun demikian, karena bidang kelautan hingga kini belum menjadi arus utama danbersinergi dengan bidang lainnya dalam pembangunan nasional, maka besarnya sumberdayalaut yang dimiliki bangsa ini belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Disampingitu, pada kenyataan di lapangan, pembangunan kelautan Indonesia juga belum dilaksanakansecara terpadu, dimana masih sektoral, parsial dan fragmented, yang mengakibatkan seringterjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. Hal ini dapat dicermatidengan belum adanya grand design pembangunan bidang kelautan Indonesia yangdisepakati oleh semua stakeholders yang terlibat.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan sumberdaya laut yang dimiliki guna meng-akselerasi pembangunan nasional agar Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmursegera terwujud, maka diperlukan sebuah Ocean Policy (Kebijakan Kelautan) yang kuatdan tepat. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) merupakan tuntutan yang sangat mendesakuntuk memayungi pembangunan bidang kelautan yang sifatnya lintas sektoral daninstitusional, serta terintegrasi dengan daratan. Selain itu pula, diharapkan dengan adanyaKKI dapat mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi dalam mengembangkan bidangkelautan, baik rintangan teknis operasional maupun rintangan yang bersifat regulasi.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia ini dimaksudkan untuk memberikangambaran tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dalam konteks mengoptimalkansumberdaya laut yang dimiliki guna memacu pembangunan nasional dan sekaligusmemperkokoh ketahanan nasional, sedangkan tujuannya adalah untuk merumuskanKebijakan Kelautan Indonesia yang komprehensif dan terpadu antar sektor dalam mengelola,memanfaatkan, menjaga serta memelihara laut secara optimal dan berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini adalah Kebijakan Kelautan Indonesiadalam konteks pembangunan bidang kelautan dalam keterkaitannya dengan pembangunansemesta Indonesia untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang yang meliputi 5pilar utamanya, yakni: kebijakan kebudayaan kelautan (ocean culture policy), kebijakantata kelola kelautan (ocean governance policy), kebijakan keamanan maritim (maritimesecurity policy), kebijakan ekonomi kelautan (ocean economic policy), dan kebijakanlingkungan laut (marine environment policy).

2

Page 12: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

4. Metode dan Pendekatan

Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif-analisis secarakomprehensif integral dengan pendekatan analisis kebijakan (policy analysis approach) danaspek asta gatra dalam Ketahanan Nasional. Data dan informasi diperoleh dari DewanKelautan Indonesia dan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan bidang kelautanditambah dengan penelusuran studi pustaka (desk study) dari berbagai sumber terkait lainnya.Secara ringkas, alur dan pola pikir metode dan pendekatan untuk penyusunan tulisan inidapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.

5. Sistematika

Sistematika penyusunan tulisan ini adalah sebagai berikut:

a) Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan secara umum, maksud dantujuan penyusunan tulisan ini, ruang lingkup, metode dan pendekatanpenulisan, dan sistematika penulisan serta beberapa pengertian terkait denganmakalah ini. Bab ini melandasi penulisan pada Bab-bab selanjutnya.

b) Bab II Landasan Pemikiran, berisi landasan yang digunakan dalam penulisanmeliputi: Paradigma nasional terutama pancasila, wawasan nusantara danketahanan nasional; Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Nasional sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan semua sektortermasuk bidang kelautan; dan Pokok-pokok teori yang melandasi kebijakankelautan dan pembangunan berkelanjutan.

c) Bab III Kondisi Kebijakan Kelautan Indonesia Saat Ini, berisi uraian kondisi nyatakebijakan kelautan Indonesia yang dicerminkan pada kondisi sektor-sektorutama bidang kelautan saat ini (hingga tahun 2010). Kemudian implikasikebijakannya terhadap perekonomian dan pembangunan nasional, dan berbagaipermasalahan yang dihadapi terutama permasalahan aktual dan faktual.

d) Bab IV Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis, berisi uraian perkembanganlingkungan global, regional dan nasional yang terkait dengan kebijakankelautan Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Dari analisislingkungan strategis tersebut, selanjutnya diidentifikasi peluang dankendalanya.

e) Bab V Kondisi Kebijakan Kelautan Indonesia yang Diharapkan, berisi uraian tentangkondisi kebijakan kelautan Indonesia yang diharapkan, indikator keber-hasilannya, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi danpembangunan nasional.

3

Page 13: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

f) Bab VI Kebijakan Kelautan Indonesia, berisi uraian tentang kebijakan, strategi danupaya-upaya untuk membangun bidang kelautan yang terpadu dan sinergidengan bidang lain serta berkelanjutan. Dalam bab ini diuraikan secara rincikebijakan yang dijabarkan ke dalam beberapa strategi dan tiap strategidirumuskan upaya-upayanya.

g) Bab VII Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi kepadaPemerintah.

6. Pengertian

a) Asta Gatra dalam Ketahanan Nasional adalah gatra geografi, demografi, sumberkekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

b) Kebijakan adalah suatu peraturan yang mengubah suatu kondisi ke kondisi yang lebihbaik (Murtadi, 1999).

c) Kebijakan Kelautan Indonesia adalah kebijakan pembangunan Nasional dibidangkelautan yang meliputi : kebijakan kelautan dibidang Kebudayaan, Kebijakan kelautandibidang Tatakelola Pemerintahan, kebijakan kelautan dibidang Pertahanan, Keamanan,dan Keselamatan di laut, kebijakan kelautan dibidang Ekonomi, dan kebijakan kelautandibidang Lingkungan Hidup.

d) Kebijakan Publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi masalah tertentu, kegiatantertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintahyang secara formal dituangkan dalam berbagai peraturan atau perundangan(Mustodidjaja, 1992)

e) Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danpemanfaatan sumber daya hayati, nir-hayati, dan jasa lingkungan di wilayah laut, pesisirdan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan dalam suatu pengelolaan yang terpadu

f) Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputisegenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhanyang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalammenghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baikyang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas,kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya(Pokja Geostrategi & Tannas Lemhannas R.I., 2006).

g) Pembangunan Nasional adalah segala upaya pembangunan di semua aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan keamanan dan kesejah-teraan serta menuju perubahan yang lebih baik, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4

Page 14: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

h) Perekonomian nasional adalah kondisi perekonomian bangsa yang ditunjukkan dengansegala upaya untuk membangun sistem ekonomi sebagai bagian penting daripembangunan nasional.

i) Sumberdaya kelautan adalah semua potensi unsur, baik biotik maupun abiotik, yangberada didalam lingkungan laut dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.Sumberdaya kelautan terdiri dari sumberdaya dapat pulih (renewable resources) dansumberdaya tidak dapat pulih (non-renewable resources).

j) Perairan Indonesia adalah semua perairan yang berada di antara dan di sekitar pulau-pulau kepulauan Indonesia yang meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan,dan Laut Teritorial sebagai mana yang diatur dalam UU No.6 Tahun 1996 tentangPerairan Indonesia.

k) Perairan dalam Yuridiksi Nasional adalah wilayah laut yang meliputi wilayah laut,dibawah kedaulatan penuh yaitu Perairan Pedalaman, Perairan Kelpulauan, dan LautTeritorial; wilayah laut yang berada dibawah hak-hak berdaulat dan yuridiksi tertentuyaitu Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.

5

Page 15: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

1. Umum

Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia yang berdasarkanPancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya yang berbentuk kehidupan sebagaisatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam (pertahanan dan keamanan)dalam satu ruang kehidupan, yaitu seluas perairan laut dengan pulau-pulau didalamnyabeserta udara di atasnya karena dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan satu sama lain termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya.Pandangan ini akan selalu menjiwai bangsa Indonesia dalam hidup dan kehidupannasionalnya maupun kehidupan internasionalnya.

Rumusan Wawasan Nusantara secara formal pertama-tama dikemukakan dan dikenaldalam TAP MPR IV/1973 dan seterusnya berturut-turut dicantumkan dalam TAP MPR 1978,1983 dan 1988 yang ditetapkan sebagai wawasan untuk mencapai tujuan PembangunanNasional yang menyeluruh dan berkehendak mewujudkan NKRI ini dalam satu kesatuanpolitik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan hukum. Berdasarkan doktrindasar Wawasan Nusantara, bangsa Indonesia harus dapat menggunakan wilayah lautnyasebagai bagian dari ruang hidup bangsa guna mempertahankan kelangsungan hidup danmengembangkan kehidupannya.

Penyusunan kebijakan kelautan Indonesia yang dilakukan bertujuan untuk mendukungpercepatan Pembangunan Nasional dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesiamelalui pembangunan bidang kelautan. Selain itu, dengan penyusunan kebijakan kelautanIndonesia ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran,strategi, dan upaya serta penanggung jawabnya. Hal ini dimaksudkan, agar kebijakankelautan yang dibuat akan lebih efektif dan sinergis dijalankan oleh setiap instansi/lembagayang terkait dengan pembangunan bidang kelautan.

Pembangunan bidang kelautan dianggap identik dengan pembangunan sektor-sektorutamanya, yaitu: perikanan, industri dan jasa maritim, energi dan sumber daya mineral,perhubungan laut, pendidikan dan penelitian kelautan, pariwisata bahari, lingkungan laut,dan hukum dan tata kelautan. Secara umum, potensi dari kedelapan sektor utama tersebutbelum dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Selain itu, bidang kelautan juga memilikipermasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan bidang,

Bab 2 LANDASAN PEMIKIRAN

6

Page 16: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

dan juga sensitif terhadap interaksi dengan lingkungan, mempunyai implikasi yang tinggiterhadap perekonomian dan kondisi sosial, dan memerlukan penanganan nasional yangkomprehensif karena berkaitan dengan hubungan antar negara dan dunia internasional.Oleh karenanya, tidak mungkin perumusan konsep kebijakan kelautan Indonesia hanyamelihat dari sisi internalnya saja, namun harus mempertimbangkan keterkaitannya secarakomprehensif dan integral dengan semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan landasan berpikir yang sama dalam satuparadigma nasional. Disamping itu, perlu justifikasi landasan teori yang kuat dalam melandasiperumusan konsep solusi.

2. Paradigma Nasional

Dunia sekarang ini cenderung ke arah persaingan antarbangsa dan negara, yangdimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi, karena setiap negara sedang berjuanguntuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga bangsanya. Dalam era yang seperti ini,kedudukan ideologi nasional suatu negara akan berperan dalam mengembangkankemampuan bersaing negara yang bersangkutan dengan negara lainnya. Pancasila sebagaiideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang danmetode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yangadil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskanuntuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedomandan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa danmembangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya. Oleh karenanya,diperlukan komitmen kuat segenap komponen bangsa untuk mengaktualkan Pancasilakehidupan nyata, utamanya harus diteladankan oleh para pemimpin negeri ini.

Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsaIndonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negaraRepublik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dengan ideologi nasional yang mantapseluruh dinamika ekonomi, sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakanpeluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa.

Kemudian, pembangunan nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semuakomponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, pada hakikatnya adalahpembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan nasional harusmelibatkan segenap komponen bangsa sebagai pelaku dan sekaligus sasaran pembangunanitu sendiri. Pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan bidang kelautanharus dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan tetap berlandaskan ideologiPancasila, yakni memberikan kebebasan beragama dan beribadah, menghormati hak asasi

7

Page 17: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

manusia secara adil dan beradab, menjaga persaudaraan dan persatuan, melaksanakandemokrasi dengan musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial.

Selanjutnya, pembangunan nasional juga harus mengacu kepada UUD 1945, karenaUUD 1945 merupakan nilai dasar bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 25 UUD 1945 melandasi pemikiran dalampembangunan bidang kelautan, karena disana dinyatakan secara eksplisit bahwa Indonesiasebagai negara kepulauan. Demikian pula dengan pasal 33 yang secara implisitmengamanatkan bahwa sumber daya alam (termasuk sumber daya laut) harus dapatdimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pembangunanbidang kelautan harus menjamin bahwa rakyatlah yang akan menikmati hasilnya baik secaralangsung maupun tidak langsung. Perumusan kebijakan kelautan Indonesia dalampembangunan bidang kelautan harus menggambarkan keberpihakan kepada masyarakatluas.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan beberapa peraturan hukumyang ditinggalkan Pemerintahan Hindia Belanda, termasuk landasan hukum bidang kelautan,yakni “Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939” (TZMKO). Namun,penggunaan ordonansi ini menyebabkan wilayah Indonesia menjadi tidak utuh, karenaperairan diantara kelima pulau besar Indonesia terdapat perairan bebas (high seas). Keadaanini dinilai dapat mengancam keutuhan NKRI. Atas dorongan semangat tinggi dan kebulatantekad yang luar biasa di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, dengan berani dan secarasepihak mengeluarkan suatu deklarasi keutuhan wilayah Indonesia pada tanggal 13Desember 1957, yang dikenal dengan Deklarasi Djoeanda. Pada dasarnya konsep deklarasiini memandang bahwa kepulauan Indonesia merupakan wilayah pulau-pulau, wilayahperairan, dan dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis,dan politis. Dengan adanya konsep ini, maka wilayah perairan nusantara yang tadinyamerupakan wilayah laut lepas kini menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia yang beradadi bawah kedaulatan NKRI.

Deklarasi Djoeanda merupakan salah satu dari tiga pilar utama bangunan kesatuandan persatuan negara dan bangsa Indonesia, yaitu: Kesatuan Kejiwaan yang dinyatakandalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928; Kesatuan Kenegaraan dalam NKRI yangdiproklamirkan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945; dan Kesatuan Kewilayahan(darat, laut, dan udara) yang diumumkan H. Djoeanda, 13 Desember 1957.

Kemudian, Deklarasi ini diperkuat secara yuridis melalui Undang-Undang No. 4. Prp.Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dalam UU ini, pokok-pokok dasar dan pertimbangan-pertimbangan mengenai pengaturan wilayah perairan Indonesia pada hakikatnya tetap samadengan Deklarasi Djoeanda, walaupun segi ekonomi dan pengamanan sumberdaya alam

8

Page 18: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

lebih ditonjolkan. Kemudian, dalam perkembangan sejarah selanjutnya, telah memungkinkanIndonesia menyempurnakan luas wilayahnya melalui UU No. 5 tahun 1983 tentang ZoneEkonomi Eksklusif (ZEE) termasuk di dalamnya integrasi Timor Timur, yang disempurnakanlagi dengan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan UU No 61 tahun 1998tentang penutupan Kantung Natuna dan keluarnya Timor Timur.

Pada tahun 1982, 119 negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menandatanganiKonvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau United Nation Convention on the Law of theSea (UNCLOS 1982). Konvensi tersebut di dalamnya memuat 9 buah pasal mengenai perihalketentuan tentang prinsip “Negara Kepulauan”. Salah satu pasal dalam prinsip NegaraKepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagaialat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan lainnya, yang kemudiandiimplementasikan oleh Indonesia dengan istilah Wawasan Nusantara.

Pengakuan dunia internasional ini, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto,ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU Nomor 17 tahun 1985 tentang PengesahanKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HUKUM LAUT 1982. Ratifikasi inimerupakan tindaklanjut dari gagasan negara kepulauan yang pada 25 tahun laludicetuskannya Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957. Sejak itu, Indonesiamempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan Konvensi Hukum LautPBB tahun 1982, dan UU No.17 tahun 1985 ini, selanjutnya harus dijadikan pedoman dalampenyusunan rencana pembangunan nasional, utamanya pembangunan dibidang kelautan,dan pada REPELITA ke 5 (1993 – 1998) konsep pembangunan kelautan akhirnya masukkedalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, akibat makin seriusnya kasus-kasus di wilayah perbatasan laut Indonesia dan sekaligus guna mengimplementasikankonsep pembangunan kelautan yang tertuang di GBHN, maka Presiden Soehartomengeluarkan perintah pada tanggal 1 Januari 1996, yakni: “Mengembalikan Jiwa BahariDengan Melalui Pembangunan Kelautan Indonesia”. Selanjutnya, diteruskan denganpembentukan Dewan Kelautan Nasional (DKN) melalui Keppres No.77 Tahun 1996, yangmemiliki tugas dan fungsi:

a) Memberikan pertimbangan, pendapat maupun saran kepada Presiden mengenaiperaturan, pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian, perlindungan dan keamanankawasan laut, serta penentuan batas wilayah Indonesia.

b) Melakukan koordinasi dengan departemen dan badan yang terkait, dalam rangkaketerpaduan perumusan dan penetapan kebijakan mengenai masalah laut.

Paradigma nasional selanjutnya adalah Deklarasi Bunaken yang dicetuskan tanggal26 September 1998 pada masa pemerintahan Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie. Deklarasi inipada dasarnya secara tegas menyatakan dua hal pokok yaitu kesadaran bangsa Indonesia

9

Page 19: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

akan geografik wilayahnya dan kemauan yang besar dari bangsa Indonesia untukmembangun kelautan. Kesadaran geografik adalah kesadaran bangsa Indonesia untukmemahami dan menyadari akan kondisi obyektif wadah kepulauan Indonesia yang 2/3 (duaper tiga) bagian wilayahnya adalah merupakan laut. Kesadaran bangsa Indonesia akangeografik wilayahnya menjadi sangat penting bagi keberhasilan bangsa dalam melaksanakanpembangunan kelautan yang mempunyai arti strategis dalam mengembalikan kondisiekonomi nasional yang sedang menyelesaikan berbagai krisis ini.

Inti dari Deklarasi Bunaken adalah laut merupakan peluang, tantangan dan harapanuntuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia. DeklarasiBunaken merupakan pernyataan politis strategis pemerintah atau sebagai komitmen bangsayang memberikan peluang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pembangunan bidangkelautan. Melalui Deklarasi Bunaken, pemerintah juga akan mengorientasikan PembangunanNasional ke laut dengan memberikan perhatian dan dukungan optimal terhadappembangunan kelautan.

Deklarasi Bunaken dapat juga dikatakan sebagai kunci pembuka babak barupembangunan nasional yang berorientasi ke laut karena mengandung komitmen bahwa:Pertama, Visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi kelaut dan Kedua, Semua jajaran pemerintah dan masyarakat hendaknya juga memberikanperhatian untuk pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia.

Kemudian, pada masa pemerintahan, tumbuh kesadaran bahwa potensi dan kekayaanyang ada di laut merupakan sumber ekonomi utama Negara. Laut adalah kehidupan masadepan bangsa. Atas pemikiran ini, maka Presiden Abdurrahman Wahid membentukkementerian baru yakni Departemen Eksplorasi Laut dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Dalam perjalanannya, namanya berubah-ubahdan akhirnya saat ini menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan berdasarkan PeraturanPresiden No. 47 tahun 2009. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid jugadibentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang bertugas untuk mengkoordinasikan danmensinergikan program pembangunan kelautan di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001, tepatnya tanggal 27 Desember 2001, bertempat diPelabuhan Rakyat Sunda Kelapa Jakarta, Presiden RI Megawati Sukarnoputri telahmencanangkan “Seruan Sunda Kelapa”. Pada intinya seruan tersebut mengajak seluruhbangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim/kelautan, denganberlandaskan pada kesadaran penuh bahwa bangsa Indonesia hidup di negara kepulauanterbesar di dunia, dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumberdaya alam. PadaSeruan Sunda Kelapa menyatakan meliputi 5 pilar program pembangunan kelautan, yaitu:

10

Page 20: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

1. Membangun kembali wawasan bahari,

2. Menegakkan kedaulatan secara nyata di laut,

3. Mengembangkan industri dan jasa maritim secara optimal dan lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

4. Mengelola kawasan pesisir, laut dan pulau kecil, dan

5. Mengembangkan hukum nasional di bidang maritim.

Dengan lahirnya Seruan Sunda Kelapa diharapkan menimbulkan kesadaran danmengarahkan kembali bangsa Indonesia ke wawasan bahari. Dengan demikian, SeruanSunda Kelapa merupakan paradigma nasional untuk membangkitkan ekonomi kelautannasional untuk memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian nasional, mem-bangkitkan kembali kekuatan armada niaga nasional, mempercepat penggapaian masadepan bangsa, dan sekaligus memperkuat tali kehidupan bangsa.

Dan paradigma nasional yang terkini, yakni pada masa pemerintahan Presiden Dr. H.Susilo Bambang Yudhoyono, adalah mengganti nomenklatur Dewan Maritim Indonesia (DMI)menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) melalui Keppres No.21 Tahun 2007 danmenyelengarakan konferansi kelautan dunia atau World Ocean Conference (WOC) diManado pada tanggal 11 – 15 Mei 2009 dengan tema “Dampak perubahan iklim terhadaplaut dan dampak laut terhadap perubahan iklim”. Kegiatan ini merupakan inisiatif Indonesiadalam forum internasional yang ditujukan bagi para pemimpin dunia dan pengambil keputusanuntuk mengembangkan kolaborasi internasional dan membuat komitmen bersama dalammenghadapi isu kelautan dunia dan sekaligus masalah perubahan iklim global. PenyelengaraanWOC 2009 didukung oleh 123 negara yang tergabung dalam The Eighteenth Meeting ofStates Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea dan dalampelaksanaannya dihadiri oleh 423 delegasi yang berasal dari 87 negara dan organisasi-organisasi antar negara.

Agenda utama dalam WOC 2009 adalah (1) Pertemuan antar pemerintah atau SeniorOfficials Meeting yang dimaksudkan untuk mengerucutkan perumusan Manado OceanDeclaration yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran negara partisipan WOC 2009terhadap peran penting laut dalam perubahan iklim, dan (2) Kesepakatan Coral TriangleInitiative atau CTI dalam bentuk CTI Regional Plan of Action oleh 6 negara, yakni Indonesia,Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste, untuk meningkatkanperlindungan terhadap sumber daya laut dan pantai yang berada di wilayah coral triangledalam wilayah laut 6 negara tersebut.

Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration) yang menjadi menjadi salahsatu output utama dari WOC 2009 ini merupakan tonggak sejarah dan dokumen pentinguntuk menyelamatkan planet bumi dan kelangsungan hidup generasi penerus dimasa akan

11

Page 21: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

datang, sehingga dokumen tersebut akan diperjuangkan oleh wakil tetap pemerintahIndonesia di PBB untuk dimasukan dalam agenda resmi dan dibahas dalam Meeting of theStates Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea. Selain itu, outputlainnya, yakni CTI Regional Plan of Action yang dilakukan oleh 6 negara, juga merupakanhal penting dalam menyelamatkan keanekaragaman sumber daya hayati laut dunia,utamanya ikan dan terumbu karang. Dengan demikian, WOC 2009 dapat dinyatakan sebagaikomitmen Bangsa Indonesia dalam upaya mengembangkan, mengelola, dan melestarikansumber daya laut nasional dan internasional secara berkelanjutan.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambunganyang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakantugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunantersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkantingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebutdilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangikemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang telahditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 merupakan kelanjutan dari pembangunansebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu,dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untukmelakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaansumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehinggabangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar sertadaya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Dengan ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedomanpenyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dandesentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untukmenjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunanRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang menganut paradigmaperencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional

12

Page 22: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasiperencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional I Tahun 2005-2009,RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM NasionalIV Tahun 2020-2024.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkankemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budayadan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik,pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang,penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) danlingkungan hidup. Namun demikian, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belumsepenuhnya terselesaikan, salah satu yang utama adalah pengelolaan dan pemanfaatansumber daya kelautan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karenabeberapa hal, antara lain: (1) belum adanya penataan batas maritim; (2) adanya konflikdalam pemanfaatan ruang di laut; (3) belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan dilaut; (4) adanya otonomi daerah menyebabkan belum ada pemahaman yang sama terhadappengelolaan sumber daya kelautan; (5) adanya keterbatasan kemampuan sumber dayamanusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan (6) belum adanya dukungan risetdan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Padahal berdasarkan fakta dan dinyatakanpula dalam UUD 1945 perubahan Pasal 25A bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesiaadalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan laut.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia, tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahunanmendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia,dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025adalah:

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Kemudian, untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradabberdasarkan falsafah Pancasila.

2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.

5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

13

Page 23: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskan kepentingan nasional.

8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dari 8 misi yang diemban tersebut, terdapat satu misi yang terkait langsung denganpembangunan kelautan nasional, yakni: “Mewujudkan Indonesia menjadi negarakepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”.Pencapaian sasaran pokok misi ini ditandai oleh hal-hal berikut:

1) Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dankepulauan Indonesia.

2) Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukungoleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yangterkait dalam kerangka pertahanan negara.

4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan meng-optimalkan pemanfaatansumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

Pembangunan bidang kelautan pada masa yang akan datang di arahkan pada polapembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskanekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik,ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.Selanjutnya, untuk mencapai terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri,maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, arah pembangunan kelautan nasionalselama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain, melalui (a)pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang dapat diwujudkan melaluisemua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) melestarikan nilai-nilai budaya sertawawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan;dan (c) melindungi dan menyosialisasikan peninggalan budaya bawah air melalui usahapreservasi, restorasi, dan konservasi.

2) Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautanyang diwujudkan, antara lain, dengan (a) mendorong jasa pendidikan dan pelatihanyang berkualitas di bidang kelautan untuk bidang-bidang keunggulan yang diimbangidengan ketersediaan lapangan kerja dan (b) mengembangkan standar kompetensisumber daya manusia di bidang kelautan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan

14

Page 24: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangansistem informasi kelautan.

3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-halterkait di dalamnya, termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh hukumlaut United Nation Convention on the Law Of Sea (UNCLOS) 1982. Indonesia telahmeratifikasi UNCLOS pada tahun 1986 sehingga mempunyai kewajiban, antara lain,(a) menyelesaikan hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya kelautanberdasarkan ketentuan UNCLOS 1982; (b) menyelesaikan penataan batas maritim(perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landaskontinen); (c) menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut; (d)menyampaikan laporan data nama geografis sumber daya kelautan kepada PerserikatanBangsa-Bangsa. Di sisi lain, Indonesia juga perlu pengembangan dan penerapan tatakelola dan kelembagaan nasional di bidang kelautan, yang meliputi (a) pembangunansistem hukum dan tata pemerintahan yang mendukung ke arah terwujudnya Indonesiasebagai Negara Kepulauan serta (b) pengembangan sistem koordinasi, perencanaan,monitoring, dan evaluasi.

4) Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset NegaraKesatuan Republik Indonesia, yang meliputi (a) peningkatan kinerja pertahanan dankeamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; (b) pengembangan sistem monitoring,control, and survaillance (MCS) sebagai instrumen pengamanan sumber daya,lingkungan, dan wilayah kelautan; (c) pengoptimalan pelaksanaan pengamanan wilayahperbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; dan (d) peningkatan koordinasi keamanandan penanganan pelanggaran di laut.

5) Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan yangmeliputi (a) perhubungan laut; (b) industri maritim; (c) perikanan; (d) wisata bahari; (e)energi dan sumber daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa kelautan.

6) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukan melalui (a)pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan early warning system; (c)pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut; (d)pengembangan sistem pengendalian hama laut, introduksi spesies asing, danorganisme laut yang menempel pada dinding kapal; serta (e) pengendalian dampaksisa-sisa bangunan dan aktivitas di laut.

7) Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dilakukan denganmengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikanlapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin

15

Page 25: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Berdasarkan arah pembangunan kelautan nasional diatas dan sekaligus untukmenyatukan seluruh modal dasar, potensi dan kekuatan nasional dalam rangka pencapaianmisi pembangunan nasional, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yangmandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”, maka secara garis besar terdapat5 (lima) pilar utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunannya, yakni:

1) Budaya Kelautan (Ocean Culture)

2) Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance)

3) Keamanan Laut (Maritime Security)

4) Ekonomi Kelautan (Ocean Economic)

5) Lingkungan Laut (Marine Environment)

4. Pokok-Pokok Pikiran yang Melandasi Kebijakan Kelautan Indonesia

Alasan utama mengapa perlu menyusun kebijakan kelautan Indonesia adalah sebagaiberikut. Pertama, Indonesia memiliki sumberdaya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitasmaupun diversitasnya. Kedua, Sumberdaya laut sebagian besar bersifat sumberdaya yangdapat diperbaharui (renewable resources), sehingga akan bertahan dalam jangka panjangasal diikuti dengan kebijakan yang tepat dan kuat. Ketiga, Industri di bidang kelautan memilikiketerkaitan (backward and forward linkage) yang kuat dengan industri-industri lainnnya,sehingga dapat menciptakan multiplier effects yang tinggi. Keempat, Jumlah penduduk yangcenderung meningkat dan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, sehingga perlualternatif ruang untuk menjaga ketahanan pangan. Kelima, Dengan memanfaatkan sumberdaya laut, utamanya di wilayah perbatasan negara, secara tidak langsung akan menjagakeutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI.

Oleh karena itu, dalam melakukan penyusunan kebijakan kelautan untuk melaksanakanpembangunan bidang kelautan tersebut, seyogyanya diarahkan pada berbagai upayaterobosan yang berpihak kepada masyarakat dan industri dalam negeri serta bertumpukepada empat grand strategi pembangunan nasional yaitu: pro-growth strategy (pertumbuhanekonomi); pro-job strategy (penyerapan tenaga kerja), pro-poor strategy (pengentasankemiskinan), dan pro-environment strategy (pembangunan yang ramah lingkungan). Dengandemikian, pembangunan bidang kelautan Indonesia juga harus bertumpu pada empat grandstrategi tersebut, mulai dari tingkat hulu hingga ke hilir dan dari skala kecil (rumah tangga) hinggaskala besar (industri). Selain itu, pembangunan bidang kelautan Indonesia harus ber-kelanjutan, yakni pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dangenerasi yang akan datang. Menurut Munasinghe (2002), konsep pembangunan berkelanjutan padaprinsipnya adalah pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial.

16

Page 26: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Perhatian dunia terhadap kondisi ekosistem laut dan pesisir menjadi isu utama padapertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 di Brazil, Juni 2012, dimana berbagainegara dan organisasi dunia mulai menyerukan adanya perhatian lebih serius terhadapkondisi ekosistem laut dan pesisir yang semakin terdegradasi akibat pemanfaatan yangcenderung berlebihan dan dampak perubahan iklim. Terdapat 19 poin kesepakatan, yangterkait langsung dengan bidang kelautan. Penekanannya terutama pada perlunya konservasidan pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan,ketahanan pangan, dan mata pencaharian, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padamomen ini pula, Presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakanBlue Economy sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Blue Economy merupakan paradigma baru model pembangunan ekonomi yangmenyatukan pembangunan laut dan daratan secara optimal, efisien, dan berkelanjutandengan memperhitungkan daya dukung sumberdaya dan lingkungannya. Melalui pendekatanBlue Economy, pembangunan bidang kelautan diharapkan mampu menjadi motor penggerakutama pembangunan nasional dan sumber pertumbuhan baru. Blue Economy tidak hanyadiharapkan dapat memacu pembangunan berkelanjutan tetapi juga dapat menjaga kesehatanlingkungan melalui perekonomian rendah karbon (low carbon economy).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka prinsip-prinsip utama yang harus dikandungdalam pembangunan bidang kelautan nasional adalah sebagai berikut: 1) terintegrasi denganpembangunan daratan, 2) pemanfaatan sumber daya kelautan yang efisien dan sesuaidengan kapasitas daya dukung, 3) bersifat rendah karbon dan nir-limbah (zero waste), 4)berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat (social inclusiveness), 5) berkelanjutan,dan 6) investasi kreatif dan inovatif. Selanjutnya, Adrianto dan Kusumastanto (2004)menyatakan sedikitnya ada tiga hal yang menjadi penyebab ketidakseimbangan dalampembangunan kelautan Indonesia, yaitu: (1) masih rendahnya muatan teknologi, (2) lemahnyapengelolaan, dan (3) masih kurangnya dukungan ekonomi-politik. Oleh karena itu, agartercipta pembangunan bidang kelautan yang optimal, efisien, dan berkelanjutan, makadiperlukan penyusunan kebijakan kelautan Indonesia yang tepat dan kuat.

Suatu keputusan pemerintah untuk mengelola dan memecahkan masalah-masalahnegara atau masyarakat di suatu sektor dapat diidentikan dengan bentuk kebijakan. Kebijakankelautan dapat didefinisikan sebagai suatu keputusan atau tindakan pemerintah untukmengarahkan, mendorong, mengendalikan dan mengatur pembangunan kelautan gunamewujudkan tujuan pembangunan nasional (Simatupang, 2001). Dengan melihat definisiini, maka kebijakan kelautan harus dipandang dalam konteks untuk pembangunan nasionalyang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir saja,tetapi juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwakebijakan kelautan termasuk kedalam kategori kebijakan publik, yang harus dilakukan oleh

17

Page 27: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

pemerintah, karena berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Wilayah laut Indonesia yang begitu luas dengan potensinya yang besar, memungkinkanberbagai jenis kegiatan berlangsung di dalamnya, seperti: perikanan, pelayaran, industrimaritim, pariwisata, pertambangan dan energi, dan lain sebagainya. Potensi yang besartersebut akan mampu menghasilkan devisa negara untuk mencapai kesejahteraan rakyatIndonesia. Namun demikian, dalam pengelolaan dan pemanfaatannya tidak boleh sertamerta hanya berprinsip eksploitasi secara maksimal semata, tetapi harus mengacu padaprinsip-prinsip utama pembangunan kelautan nasional, agar dapat berjalan secara optimal,efisien, dan berkelanjutan. Pada prinsipnya semua kegiatan di laut, seperti: perikanan,pelayaran, industri maritim pariwisata, pertambangan dan energi, harus dapat berjalan secarasinergi, efisien, dan berkelanjutan, serta diatur dengan regulasi sedemikian rupa yang mampumelindungi dan menjamin kelestarian lingkungan ekosistem lautnya.

18

Page 28: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

1. Umum

Sebagai bidang yang relatif baru diperhatikan dan difokuskan dalam khazanahpembangunan nasional, bidang kelautan tentu masih menghadapi berbagai tantangan danpermasalahan besar, seperti: aspek prasarana dan sarana, kelembagaan dan organisasi,sumberdaya manusia, manajemen, anggaran dan dana pembangunan. Disisi lain, kalanganswasta, organisasi profesi dan lembaga non pemerintah (LSM) di bidang kelautan jugabelum memiliki kemampuan yang setara dengan organisasi sejenis di bidang lain. Secaraumum, stakeholder bidang kelautan masih memiliki keterbatasan, utamanya dalam halpengelolaan dan penguasaan IPTEKS. Terlebih, bila melihat kehidupan masyarakat pesisiryang menjadi subyek utama pembangunan bidang kelautan, kondisinya hingga kini sebagianbesar masih penuh dengan keterbelakangan ekonomi, politik maupun sosial budaya.Keadaan ini jelas mencerminkan bahwa kebijakan pembangunan bidang kelautan nasionaldapat dinyatakan masih belum tepat dan berjalan optimal.

Namun demikian, dalam lima tahun terakhir ini, setidaknya landasan dan kerangkadasar kebijakan nasional untuk membangun bidang kelautan telah diletakkan, yakni dalamUU No.17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional. Kebijakan tersebut, tentu memberikan hasilyang positif dan cukup baik bagi pembangunan bidang kelautan, walaupun belum optimal.Hasil positif yang dapat dilihat dalam pembangunan bidang kelautan nasional adalah adanyapeningkatan kinerja bidang ini dari waktu ke waktu, yang ditunjukkan dari beberapa aspek,diantaranya adalah kontribusi produk domestik bruto (PDB) bidang kelautan, penyerapantenaga kerja di bidang kelautan, dan penerimaan devisa dari hasil ekspor produk kelautan.Hasil pembangunannya juga telah dirasakan, baik di tingkat nasional maupun di tingkatdaerah, seperti adanya perbaikan taraf hidup atau kesejahteraan dari sebagian masyarakatpesisir, seperti: nelayan dan pembudidaya ikan, serta mulai tertata dan terpeliharanyakelestarian lingkungan laut dan pesisir. Meskipun demikian, hasil yang dicapai tersebut belummemberikan manfaat yang optimal bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, utamanya bagimasyarakat pesisir, serta tantangan yang dihadapi ke depan juga masih besar, sehinggaPemerintah perlu mengakselerasi pembangunannya melalui Kebijakan Kelautan Indonesiayang komprehensif dan terpadu, agar dapat mempercepat terwujudnya bangsa Indonesiayang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Bab 3 KONDISI KEBIJAKANKELAUTAN INDONESIA SAAT INI

19

Page 29: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

2. Kondisi Kebijakan Kelautan Indonesia Saat Ini

Gambaran umum kondisi kebijakan kelautan Indonesia saat ini, dapat dilihat dari capaianhasil pembangunan bidang kelautan yang telah dilaksanakan dalam kaitannya denganpembangunan nasional. Berikut ini adalah uraian tentang gambaran kondisi kebijakankelautan Indonesia saat ini yang direpresentasikan dari 5 (lima) pilar utamanya, yakni: BudayaKelautan (Ocean Culture), Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance), Keamanan Laut(Maritime Security), Ekonomi Kelautan (Ocean Economic), dan Lingkungan Laut (MarineEnvironment).

1) Budaya Kelautan (Ocean Culture)

Membangun bidang kelautan seyogianya diawali dengan kebulatan persepsi bagiseluruh anak bangsa akan kondisi fisik laut, fungsi dan peran laut bagi kehidupan negara,pemahaman tersebut dikenal sebagai wawasan kelautan. Memahami wawasan kelautanmerupakan modal dasar dalam pembangunan bidang kelautan Indonesia, karenabagaimana mungkin kita mampu mengelola sumberdaya kelautan yang kita miliki tanpadiimbangi dengan adanya pemahaman terhadap wilayah laut yang kita punyai dengansegala sumberdaya kelautan yang tersimpan didalamnya.

Apabila wawasan kelautan telah tersebar merata diseluruh anak bangsa, pemimpinpemerintahan dan masyarakat di pusat maupun daerah, maka diharapkanpembangunan kelautan akan berhasil baik, sehingga akhirnya bidang kelautan akanmenjadi pilar ekonomi utama bagi kehidupan NKRI sekaligus sebagai senjata mutahiruntuk membasmi kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat. Dalam kenyataannyasebagaimana hasil kajian yang dilakukan Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 2009dan 2010 pemahaman wawasan kelautan sangat minim, seperti data yang disajikandibawah ini:

Tabel 3.1

Hasil Survei Tentang Wawasan Kelautan Tahun 2009 dan 2010

2009 38.3 51.2 11.7 76.9

2010 47.4 52.4 38.8 54.6

Tahun

Pemahaman tentangWawasan kelautan (%)

Kebijakan PEMDA yang berpihakpada bidang kelautan (%)

Paham Tidak Sudah Belum

Sumber: Dewan Kelautan Indonesia

20

Page 30: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Tabel diatas memperlihatkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum pahambenar tentang laut, apalagi fungsinya sebagai pilar ekonomi negara. Data diatasdiperoleh dari 33 provinsi dan 20 kabupaten/kota, sehingga hasil survei dapatmemberikan gambaran. Kenyataan itu tentunya menyedihkan bagi Indonesia sebagaiNegara Kepulauan.

Adanya wawasan kelautan yang masih terbatas inilah yang diperkirakan mempengaruhikontribusi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor-sektor di bidang kelautan masihrelatif kecil, bila dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Padahal PDBmerupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan bidang kelautan dalampembangunan Indonesia. Nilai kontribusi tersebut apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia, terlihat masih relatif jauh tertinggal.

Sebagai ilustrasi salah satu sektor di bidang kelautan yakni sektor perikanan di Indonesiayang hanya mencapai sekitar 2,9 % jauh dibawah kontribusi sektor perikanan terhadapPDB/Gross Domestic Product (GDP) Kamboja, untuk perikanan tangkap sebesar 11.4%dan perikanan budidaya sebesar 1.3%, sedangkan Vietnam untuk perikanan tangkapsebesar 9.5% dan perikanan budidaya sebesar 16.0%, Myanmar untuk perikanantangkap sebesar 9.9%, dan perikanan budidaya 8.8%, Filipina untuk perikanan tangkapsebesar 3.0% dan perikanan budidaya sebesar 1.5 %, tetapi di Indonesia kontribusisektor perikanan baru mencapai 1.9% bagi perikanan tangkap dan 1.0% bagi perikananbudidaya, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap GDP di Kawasan ASEAN

Sumber: FAO, 2006

1 Vietnam 9.5 16.0 25.5

2 Myanmar 9.9 8.8 18.7

3 Kamboja 11.4 1.3 12.7

4 Filipina 3.0 1.5 4.5

5 Indonesia 1.9 1.0 2.9

No. Nama NegaraKontribusi GDP (%)

Total (%)Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya

21

Page 31: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa kontribusi ekonomi bidang kelautan masihrelatif rendah yang diduga akibat masih minimnya wawasan kelautan di kalanganpengambil kebijakan. Kondisi yang sama juga terjadi pada beberapa sektor lainnya dibidang kelautan yang kontribusi ekonominya masih relatif rendah pula apabiladibandingkan dengan potensi yang dimilikinya, seperti: a) sektor perhubungan, yangkondisi armada pelayarannya masih didominasi kapal-kapal asing, b) sektor pariwisatabahari, yang belum berkembang optimal karena masih menghadapi hambatan-hambatan yang serius tentang perijinan (seperti: clearance approval for Indonesianterritory, custom, immigration, quarantine,and port clearance dan infrastruktur (port ofentry/exit, marina, mooring buoys, dll), c) sektor energi dan sumber daya mineral, yangbelum menyentuh potensi mineral di dasar laut dan di tanah bawah laut maupun potensienergi dari lautnya, e) sektor bangunan kelautan, yang belum berfungi optimal dankalah bersaing dengan pelabuhan laut negara-negara tetangga, dan f) sektor industrimaritim, yang belum berkembang baik jika dibandingkan dengan negara lain di dunia(seperti: industri perkapalan, industri mesin kapal, industri bioteknologi, industri farmasilaut dan industri garam).

Kemudian, riset ilmiah kelautan juga mempunyai peranan penting dalam menggalipotensi kekayaan sumberdaya kelautan yang kemudian harus dioptimalkan bagipembangunan nasional, sehingga Indonesia tidak hanya bangga pada status sebagainegara kepulauan dengan kekayaan sumberdaya alam yang besar, tetapi harus benar-benar dapat memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kesejahteraan rakyat dankeunggulan bangsa. Oleh karena itu, penyediaan anggaran yang cukup, pembenahankerjasama dan koordinasi yang baik, serta peralatan yang memadai antara instansiyang terkait mutlak diperlukan dalam melaksanakan riset ilmiah kelautan Indonesia.

Selain itu, unsur yang paling utama dalam pembangunan bidang kelautan adalahsumberdaya manusia (SDM). Unsur ini tentu harus dituangkan kedalam kebijakankelautan. Sebab daya dukung serta kemampuan manusia dalam mengoperasikan aset-aset kelautan seperti armada pelayaran dan industri maritim sangat menentukankeberhasilan program pembangunan.

Dalam rapat-rapat Dewan Kelautan Indonesia dengan para pemangku kepentingan dilaut, terungkap dari Badan Kerjasama Pendidikan Tinggi Maritim Swasta Indonesia(BKS PMSI), bahwa sumberdaya manusia di sektor transportasi laut yaitu menyangkutdengan awak kapal, awak industri perkapalan dan awak kepelabuhanan. SDM akanbermutu jika pendidikan yang handal sesuai dengan kompetensi, sehingga SDM yangdihasilkan berkualitas internasional (Standar IMO) SDM untuk transportasi khususnyapengawakan kapal, pada saat ini pelayaran Nasional maupun Internasionalmembutuhkan ratusan ribu Perwira. IMO (Internasional Maritime Organization) meminta

22

Page 32: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Indonesia menyiapkan (mensuplai) perwira untuk pelayaran niaga sebanyak, 24 ribuorang perwira/tahun. Sedang menurut BIMCO/ISF total kebutuhan pelaut tahun 2010yaitu perwira 637.000 dan bawahan/anak buah kapal 747.000 orang. Ini merupakantantangan dan peluang bagi bangsa Indonesia.

Lembaga pendidikan pemerintah dan swasta yang telah berpengalaman bertahun-tahundalam membina pendidikan, mempunyai produktivitas yang masih kecil untukmeluluskan perwira/crew kapal niaga dengan standard IMO. Ada 19 lembaga pendidikantingkat Akademi/ Perguruan Tinggi Maritim dan 7 Lembaga Pendidikan Maritim Negeriserta 70 SMK Pelayaran. Keseluruhan lembaga pendidikan tersebut hanya mampumencetak 1.300 Perwira kapal Niaga.

Kementerian perhubungan memiliki pusat pendidikan dan latihan, yang sesungguhnyabadan ini menyiapkan tenaga atau awak kapal bagi pelayaran niaga. Namun demikianbadan ini tidak mampu menyiapkan tenaga yang diharapkan untuk memenuhipermintaan internasional. Sampai tahun 2010 badan ini hanya menghasilkan pendidikanpembentukan sebanyak 1.228 orang, pendidikan penjejangan sebanyak 13.962 orangsedang pelatihan ketrampilan khusus pelaut hanya berjumlah 115.030 orang. Dengandemikian kegiatan pendidikan dan pelatihan awak kapal sangat rendah produknya setiaptahun, padahal permintaan pasar dunia sangat besar. Ditambah lagi, daya saingsumberdaya manusia pelayaran Indonesia, baik pelaut maupun SDM di industripelayaran, relatif masih dibawah beberapa negara lain.

Data yang diperoleh dari Organisasi Pelaut/Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), ternyatajumlah pelaut untuk dalam negeri pun belum terpenuhi. Secara rinci perkiraanketersediaan jumlah pelaut dan kebutuhan sampai dengan 2015 disajikan pada tabelberikut.

Tabel 3.3.

Perkiraan ketersediaan dan kebutuhan Pelaut dalam

pelayaran Domestik Indonesia sampai dengan 2015 (orang)

Perwira 7.200 19.500 (-) 12.300

Bawahan 10.300 25.200 (-) 14.900

Total 17.500 44.700 (-) 27.200

Jabatan Ketersediaan Kebutuhan Selisih

Sumber: Kesatuan Pelaut Indonesia, 2010

23

Page 33: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki Lembaga Pendidikan dan PelatihanPerikanan Tangkap, serta sekolah-sekolah kejuruan perikanan di Indonesia,menyelenggarakan pendidikan profesi bersertifikat Nasional dan Internasional, sampaitahun 2011 telah meluluskan sebanyak 7.696 orang. Data rinci lulusan sejak tahun2006 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3.4, rata-rata lulusannya1.283 orang per tahun. Terdiri dari tingkat sarjana 317 lulusan, program D3 sebanyak83 lulusan, sedang tingkat sekolah menengah 780 lulusan, dan hasil pendidikanpelatihan 380 lulusan.

Tabel 3.4.

Jumlah Lulusan Pendidikan Kedinasan Kementerian KKP selama 6 Terakhir

Sumber. Badan Pengembangan SDM Kementerian KP, 2011

Untuk menghasilkan awak kapal perikanan yang berkualitas seperti yang dituntut olehKonvensi Internasional mengenai STCW-F 1995, maka penyelenggaraan pendidikan

1. Sekolah TinggiPerikanan 296 309 335 304 327 331 1902

2. Akademi PerikananSidoarjo 106 78 100 100 99 97 580

3. Akademi PerikananBitung 66 59 97 86 55 90 453

4. Akademi PerikananSorong 48 78 81 84 75 77 443

5. SUPM N. Ladong 42 29 24 107 113 66 381

6. SUPM N. Pariaman 78 80 96 80 90 81 505

7. SUPM N. KotaAgung 85 71 71 72 78 72 449

8. SUPM N. Tegal 131 114 118 136 131 129 759

9. SUPM N. Pontianak 82 52 76 94 85 79 468

10. SUPM N. Bone 84 113 113 110 78 82 580

11. SUPM N. Waiheru 80 67 96 104 69 74 490

12. SUPM N. Sorong 84 74 83 92 84 86 503

13. SUPM N. Kupang 44 44

14. SUPM N. Dumai 69 69

15. SUPM N. Muh. Tuban 70 70

Jumlah 1.182 1.124 1.290 1.369 1.284 1.147 7.696

NoSatuan

pendidikan

Tahun LulusJumlah

2006 2007 2008 2009 2010 2011

24

Page 34: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

dan pelatihan awak kapal perikanan harus memenuhi standar yang ditentukan. KuantitasSDM perikanan memang dari tahun ke tahun cenderung meningkat, namun dari sisikualitasnya, SDM perikanan hingga kini masih tetap memprihatinkan. Sebagai gambaranpada tahun 2011 jumlah nelayan perikanan laut di Indonesia tercatat sebanyak 2.237.640orang, sedangkan jumlah pembudidaya ikan (marikultur dan tambak) sebanyak1.051.326 orang. Dari jumlah yang besar tersebut ternyata sebagian besar (sekitar60%) tingkat pendidikannya hanya tamat SD. Disamping itu juga, mereka umumnyatidak memiliki skill atau ketrampilan dengan kualifikasi tertentu. Hal ini jelas meng-gambarkan bahwa kualitas SDM perikanan Indonesia masih terbatas tingkatprofesionalitasnya, sehingga jumlah SDM yang besar tersebut masih menjadi salahsatu kendala dalam mengembangkan dan mengoptimalkan sektor perikanan. Akibatlain dari rendahnya kualitas SDM perikanan ini menyebabkan kegiatan usaha perikanandi Indonesia sebagian besar belum efisien dan profesional, sehingga baik langsungmaupun tidak langsung hal tersebut akan memberikan dampak terhadap, daya saingproduk yang dihasilkan.

2) Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance)

Bidang kelautan saat ini dilihat dari perspektif tata kelola dan politik sudah menunjukkankomitmen pada tataran perundangan yang cukup kuat, hal ini terbukti dengan lahirnyabeberapa Undang-Undang (UU) yang mendukung bidang kelautan, diantaranya adalahUU No.1/1973 tentang Landas Kontinen, UU No.5/1983 tentang ZEEI, UU No.17/1985tentang Pengesahan UNCLOS 1982, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,UU No.31/2004 jo UU No.45/2009 tentang Perikanan, UU No.27/2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU No.17/2008 tentangPelayaran. Namun demikian, Implementasi UU tersebut masih dilakukan secaraterkotak-kotak atau fragmented, sehingga pengembangan bidang kelautan berjalansecara sektoral, bahkan tidak sedikit terjadi perebutan kewenangan dan tumpang tindihdalam program pembangunannya.

Kemudian, kemauan politik (political will) pada tataran kebijakan nasional juga relatifbelum kuat, terutama agar pembangunan kelautan dapat terencana dan berjalan secarasinergis dan terpadu. Hal ini dapat dilihat dari sulitnya merealisasikan peraturanpelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat mengaturpelaksanaannya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan terpadu. Semua institusi negarayang berkepentingan dengan laut umumnya membuat kebijakan lebih bersifat sektoral.Belum ada suatu mekanisme atau aransemen kelembagaan yang mampu mensinergikandan memadukan peningkatan keamanan di laut. Akibatnya, tidak sedikit terjadi

25

Page 35: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

perbedaan penafsiran tentang pengelolaan dan kewenangan di wilayah laut yangberdampak seringkali menimbulkan konflik kepentingan ketimbang solusi integral.

Terdapat sekurang-kurangnya 14 instansi negara yang berkaitan dengan pembangunandi bidang kelautan, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan,Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, TentaraNasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tabel 3.5.

Institusi Negara yang Berkaitan dengan Pembangunan Bidang Kelautan

1 Kementerian • Implementasi otonomi daerah Kabupaten/KotaDalam Negeri di wilayah laut yang memiliki

• Penataan aransemen kelembagaan wilayah laut,otda di daerah Provinsi yang

• Penataan ulang masalah perbatasan memiliki wilayahdaerah di wilayah laut laut

2 Kementerian Luar • Wilayah perbatasan NKRI Laut territorial,Negeri • Ratifikasi hukum-hukum laut Perairan ZEEI, Alur

internasional laut kepulauan• Jalur pelayaran internasional Indonesia (ALKI)• Perbatasan dengan negara tetangga

3 Kementerian Kebijakan pertahanan di wilayah Seluruh wilayahPertahanan laut laut

4 Kementerian Perumusan kebijakan pembiayaan Seluruh wilayahKeuangan pembangunan kelautan laut

5 Kementerian • Transportasi Laut Seluruh wilayahPerhubungan • Kepelabuhanan Syahbandar laut dan sungai

6 Kementerian Energi • Pertambangan Minyak dan Wilayah pesisirdan Sumberdaya Gas lepas pantai dan pulau-pulauMineral • Pertambangan Mineral dan golongan kecil,Perairan

C di pantai dan lepas pantai lepas pantai

7 Kementerian Hukum • Penyusunan dan penataan Laut territorial,dan Hak Asasi hukum-hukum kelautan Perairan ZEEIManusia • Penyidikan, penyelidikan hukum

di laut

No. Institusi Negara Kewenangan/TanggungjawabCakupan

Teritorial Laut

26

Page 36: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Sumber: Kusumastanto, 2003 yang telah disesuaikan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab/ kewenangan di bidangkelautan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak mungkin pembangunanbidang kelautan hanya akan dapat dilakukan oleh sebuah institusi negara saja yangkewenangannya terbatas atau derajat institusionalnya sejajar dengan lembaga negarayang lainnya. Pembangunan bidang kelautan dapat maju dan berkembang pesat, apabiladilaksanakan secara bersama dan terpadu yang dilandasi oleh persepsi danpemahaman yang sama tentang kepentingan nasional.

No. Institusi Negara Kewenangan/TanggungjawabCakupan

Teritorial Laut

8 Kementerian • Pengembangan Sumber Daya Kabupaten/Kota ygPendidikan dan Manusia (SDM) di Bidang Kelautan memiliki wilayahKebudayaan • Budaya Bahari laut, Provinsi yang

memiliki wilayahlaut

9 Kementerian Wisata Bahari (diving, snorkeling, Perairan pesisirPariwisata dan atraksi laut, surfing, dll) dan pulau-pulauEkonomi Kreatif kecil

10 Kementerian • Perikanan tangkap Perairan pantai,Kelautan dan • Perikanan budidaya (laut dan darat) Perairan lepasPerikanan • Aransemen kelembagaan perikanan pantai,Perairan

(hukum-hukum perikanan nasional) ZEEI,Perairan• Pengelolaan pesisir dan pulau- terrestrial/tawar

pulau kecil

11 Kementerian Negara Perencanaan pembangunan nasional Seluruh wilayahPerencanaan lintas sektoral, maupun institusi NegaraPembangunan negaraNasional / Bappenas

12 Kementerian Negara • AMDAL pesisir dan pulau-pulau Perairan pesisirLingkungan Hidup kecil termasuk muara

• Perumusan kebijakan pengelolaan sungai,Perairanlingkungan pesisir, laut dan pulau laut nasionalkecil

13 Tentara Nasional • Pengamanan wilayah laut dan Seluruh perairanAngkatan Laut wilayah perbatasan NKRI Indonesia,

• Patrol dan Penegakkan hukum termasuk ZEEIdi laut

14 Kepolisian Negara Penyidik, penyelidikan, keamanan Perairan pantaiRepublik Indonesia di laut(Polair)

27

Page 37: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Koordinasi antar sektor secara konsep dan teori terlihat mudah untuk dilaksanakan,seperti dibentuknya Menteri Koordinator (Menko) yang berfungsi untuk mengkoordinirantara sektor terkait tersebut. Namun, pada prakteknya dalam mengkoordinasikan satumasalah penting untuk diputuskan secara bersama dalam rangka mendorongpembangunan kelautan, masih sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh praktik sistempolitik pemerintahan dalam Kabinet Presidentil kurang memberikan peluang adanyasistem koordinasi yang efektif dan sulit menghasilkan produk hukum bersama antarMenteri. Dalam pandangan hukum, Menko dan Menteri memiliki kedudukan yang relatifsama, tidak merupakan superior dan inferior, kewenangan memerintah Menteri hanyaada pada Presiden.

Disamping itu, sistem perundangan yang bersifat pengaturan pelaksanaan pembangunandi Indonesia masih menganut azas sektoral. Artinya suatu produk UU pada umumnyahanya mengatur suatu sektor tertentu saja, kemudian dijabarkan oleh PP, Perpres danPermen yang sifatnya juga sektoral. Suatu masalah yang memerlukan konsolidasikewenangan antar Lembaga setingkat kementerian, seharusnya dapat diatur dalamPP, Perpres atau SKB Menteri, namun pada prakteknya hal tersebut sulit untukdilaksanakan, karena masih sangat menonjolnya sifat ego sektoral dari setiap lembagaatau institusi kementerian.

Tata kelola kelautan adalah sebuah proses interaksi antara sektor publik dan sektorprivat yang dilakukan untuk memecahkan persoalan kelautan dan menciptakankesempatan sosial-ekonomi di bidang kelautan, seperti peningkatan kesempatan kerja,peningkatan pendapatan, pelestarian sumberdaya dan lain sebagainya. Konsepsi inimenunjukkan bahwa tata kelola memiliki spektrum yang lebih luas di mana persoalankelautan merupakan persoalan publik yang harus diselesaikan melalui interaksikomprehensif antara sektor publik dan privat, dimana sektor publik biasanya menjadidomain pemerintah, sedangkan sektor privat menjadi domain pelaku pemanfaatansumberdaya kelautan. Secara umum dapat dinyatakan tata kelola bidang kelautan saatini belum berjalan baik, terintegrasi, efektif, dan efisien. Uraian ringkas dibawah inimengemukakan kondisi tata kelola kelautan saat ini diltinjau dari setiap bidangnya:

a) Tata Kelola di Bidang Budaya Kelautan

Kebudayaan merupakan ciri kehidupan masyarakat dari suatu bangsa yangdibentuk oleh sejarah dan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Secaraumum nilai-nilai budaya kelautan sangat langka ditanamkan kepada masyarakat,baik melalui sistem pendidikan maupun kegiatan kemasyarakatan. Dengan latarbelakang sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, dimana pelautmemiliki jiwa: pemberani, egaliter (tidak bersifat “monarchy”), dan toleransi/

28

Page 38: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

kerjasama yang tinggi, seharusnya terpatri pada karakter pemimpin bangsa dansekaligus dijadikan sebagai jati diri bangsa.

Saat ini cerminan budaya bahari di masyarakat Indonesia telah berkurang. Nilaidan perilaku bangsa, terutama generasi muda saat ini sudah tidak berjiwa bahari.Padahal kondisi obyektif bangsa Indonesia adalah Negara kepulauan, sehinggasudah sepatutnya menanamkan jiwa bahari pada setiap generasi bangsa agartujuan pembangunan nasional cepat terwujud dan NKRI tetap hidup ditengahbangsa-bangsa lain di dunia.

Kemudian, tata kelola SDM kelautan di Indonesia juga belum baik, hal inidisebabkan belum adanya koordinasi antar instansi yang terkait masalah SDMkelautan. Selain itu, saat ini belum tercipta grand design untuk dapat menghasilkanSDM kelautan yang berkualitas dan berkompetensi. Muatan kurikulum pendidikannasional, baik pada pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi, yang terkaitdengan bidang kelautan juga masih minim. Kebijakan pendidikan nasional masihdisusun oleh unit kerja terkecil secara fragmented, tanpa lintas fungsi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kelautan yang menjadi salah satu faktorpenentu bagi keberhasilan pembangunan kelautan nasional juga belum dikuasaidengan baik. Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini keterbatasan IPTEKkelautan merupakan kendala dalam pengelolaan sumberdaya kelautan secaraoptimal. Permasalahan dalam pengembangan IPTEK kelautan, antara lain:berkaitan dengan keterbatasan alokasi dana, tenaga ahli, teknologi, dan sistempendidikan yang belum berpihak kepada IPTEK Kelautan.

Tambahan pula, berbagai hasil riset kelautan dari pelbagai badan penelitian danpengembangan suatu kementerian maupun universitas, dalam kenyataan hanyadisimpan pada instansi yang melakukannya. Sesungguhnya, hasil kajian dariberbagai kementerian maupun universitas-universitas harus ada bank data dalamsuatu badan/lembaga, agar informasi ilmiah tidak membuat kebingungan bagipara penguna data tersebut. Disamping itu, data hasil riset seharusnya “link” dengandunia industri.

Dengan demikian, secara umum kondisi tata kelola budaya kelautan saat ini belumberjalan baik, sehingga perlu diatur dan dikelola lebih baik lagi, agar pembangunankelautan nasional dapat berjalan secara maksimal.

b) Tata Kelola di Bidang Pemerintahan

Bidang kelautan adalah wilayah kerja yang sangat luas, berbagai kementerianmaupun swasta terlibat dalam memanfaatkan laut, baik mengestraksi sumberdayaalam laut maupun laut sebagai media penghubung. Sampai saat ini, hubungan

29

Page 39: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

antar lembaga di pusat dalam menata bidang kelautan belum berjalan harmonisdan sinergis, malah masih kental dengan kepentingan ego sektoralnya. Masing-masing lembaga masih mengutamakan kepentingan lembaga mereka sendiri. Halini, menyebabkan pengelolaan dan pemanfaatan laut hingga sekarang belumterpadu dan terintegrasi.

Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah pun juga tidak sedikit yangmengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdayaalam di periaran laut, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antarpengguna. Masih sering terjadi ketidakpaduan antara regulasi daerah denganregulasi pemerintah pusat, yang juga menjadi salah satu penghambatberkembangnya bidang kelautan nasional. Sebagai salah satu contoh yang terkini(2012) adalah terhalangnya kapal tongkang pengangkut batubara untuk merapatke dermaga khusus pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) oleh ribuan pelampungkeramba budidaya di Bolok-Kupang, NTT.

c) Tata Kelola di Bidang Keselamatan, Keamanan dan Penegakkan Hukum diLaut

Saat ini pelayaran sebagai salah satu transportasi masal yang umum digunakanmasyarakat Indonesia, banyak diselenggarakan oleh pihak swasta. Namunsayangnya, keselamatan pelayaran terkadang menjadi hal yang dianggap tidakpenting oleh operator kapal, terutama pada pelayaran rakyat serta pelayaran antarpulau dengan jarak yang dekat.

Sarana penting lainnya dalam sistem keselamatan pelayaran adalah ketersediaanstasiun radio pantai (SROP). Saat ini jumlah SROP mengalami penurunan jumlahyang cukup signifikan, yakni dari 222 unit pada tahun 2007 menjadi 155 unit padatahun 2011. Padahal kebutuhan ideal adalah sebesar 302 unit, yang terdiri dari 84unit SROP dengan GMDSS dan 218 unit SROP dengan mobile device.(Kementerian Perhubungan, 2012).

Selanjutnya, kemampuan arrmada TNI angkatan laut Indonesia juga masih jauhdari harapan untuk dapat menjadi armada angkatan laut yang kuat dan tangguh.Saat ini kapal perang yang dimiliki angkatan laut tidak sebanding dengan luasnyawilayah lautan yang harus dijaga. Belum lagi kapal-kapal perang yang dimilikiIndonesia rata-rata berumur diatas 50 tahun dan merupakan kapal perang bekasUni Soviet di era perang dingin. Demikian halnya juga dengan kapal selam, yangjumlahnya kini tinggal 2 unit kapal selam, jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkandengan Malaysia yang memiliki wilayah lautan yang lebih sempit dari wilayahIndonesia.

30

Page 40: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Kemudian kekuatan armada polisi air juga sangat terbatas, bahkan biayaoperasionalnya pun juga relatif terbatas. Bagaimana mungkin keamanan dankeselamatan di laut yang wilayah jangkauannya luas bisa tercapai berhasil baik.

Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas, yaitu Samudera Hindia, SamuderaPasifik, dan Laut Cina Selatan menjadi jalur pelayaran yang sangat penting bagijalur perdagangan dan pelayaran dunia. ALKI yang menjadi jalur pelayaran bagiperekonomian dunia menjadikannya rentan terhadap kriminalitas yang terjadi dilaut. Selat Malaka menjadi jalur yang berbahaya bagi setiap kapal niaga yangmelewatinya. Hingga saat ini banyak terjadi kriminalitas yang dilakukan perompakterhadap kapal-kapal dagang dan kapal yang bermuatan ekonomis lainnya.Meskipun telah dilaksanakan kerjasama antar angkatan laut Indonesia denganangkatan laut negara lain, akan tetapi kasus perompakan masih sering terjadi.Hal ini dikarenakan luasnya lautan serta minimnya kapal patroli untuk menumpaspara perompak.

Perdagangan manusia (human trafficking) juga masih menjadi permasalahan,perdagangan manusia lebih banyak dipekerjakan pada sektor informal seperti ditempat hiburan. Hal ini tentunya dapat menurunkan martabat bangsa Indonesia.Umumnya perdagangan manusia dilakukan melalui laut, karena dianggap lautlemah dalam hal pengawasan dari aparat keamanan. Selain perdagangan manusia(human trafficking), narkoba juga masih menjadi pekerjaan bagi aparat keamananuntuk dapat diatasi. Umumnya peredaran narkoba juga melewati perairan laut.

Tata kelola dibidang keselamatan, keamanan dan penegakkan hukum di laut, dapatdikatakan belum berjalan efektif dan sinergis, padahal potensi dan kejadian kasuskriminal dan transaksi ilegal yang terjadi di wilayah yurisdiksi perairan laut Indonesiacukup besar. Untuk itu, tata kelola di bidang keselamatan, keamanan danpenegakkan hukum di laut perlu dibenahi secepat mungkin, agar wilayah laut kitaaman dari segala kondisi berbahaya.

d) Tata Kelola di Bidang Ekonomi Kelautan

Sektor pembangunan sebagai pemasok ekonomi negara bersumber dari laut, yaituperikanan, pelayaran, energi dan mineral laut, wisata bahari, industri maritim,bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Agar setiap sektor tersebut dapatberkembang dibutuhkan adanya dukungan yang kondusif dari berbagai sektorlainnya, seperti: perbankan, infrastruktur, sistem logistik dan perdagangan danlain-lain. Namun, dalam kenyataan hingga saat ini masih belum terwujud suatusistem tata kelola ekonomi kelautan yang mampu memadu-serasikan lintas sektorsecara memadai. Hal ini salah satunya, diakibatkan dari tiadanya kesamaan

31

Page 41: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

wawasan kelautan dalam pencabaran visi dan misi pembangunan nasionalsebagaimana yang dirumuskan dalam RPJP Nasional 2025.

Umumnya sektor-sektor yang diuraikan diatas, tata kelolanya sampai saat ini masihbelum berjalan sinergi dan optimal, sehingga diperlukan penataan dan regulasi,agar semua kegiatan pembangunannya dapat terintegrasi, terpadu, dan sesuaidengan visi dan misi pembangunan nasional dalam RPJP Nasional 2025, sertaharmoni dengan pembangunan yang ada di daratan.

e) Tata Kelola di Bidang Lingkungan Laut

Ekosistem laut dan pesisir sering menerima ancaman pencemaran dan perusakanlingkungan, baik dari daratan maupun di laut, seperti tumpahan minyak akibatkecelakaan kapal tanker maupun air ballast. Ancaman ini berpengaruh besarterhadap kehidupan hayati di laut. Belakangan ini tiga habitat pantai (terumbukarang, padang lamun dan bakau) telah terjadi kerusakan berat akibat aktifitas dipesisir pantai.

Sisi lain, wilayah Indonesia rawan bencana sebagai akibat gerakan lempenganEurasia dan Australia yang bergerak terus mengakibatkan wilayah pantai rentandengan kerusakan, ditambah lagi oleh adanya gelombang dan arus dibawahpermukaan mengakibatkan pengikisan pantai, sehingga mengancam ekosistempesisir. Selain pertimbangan tersebut, ekosistem laut dan pantai memilikikemampuan sebagai pengendali efek rumahkaca (adanya kandungan karbondioksida), sehingga kedua ekosistem itu perlu dijaga dan dikontrol.

Ancaman lingkungan yang diuraikan diatas sampai saat ini belum diatur tatakelolanya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan belum tertatanya pembangunanwilayah pesisir dengan baik, bahkan hampir sebagian besar kota dan desa diwilayah pesisir Indonesia masih terkesan kumuh, kotor, dan rentan terhadappencemaran dan bencana alam.

3) Keamanan Laut (Maritime Security)

Sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan 2/3 wilayahnya merupakan laut,sudah pasti laut memiliki arti penting bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Minimalterdapat 4 (empat) faktor penting yaitu:

a. Laut sebagai sarana pemersatu wilayah NKRI

b. Laut sebagai sarana transportasi dan komunikasi

c. Laut sebagai sumberdaya alam untuk pembangunan ekonomi

d. Laut sebagai medium pertahanan (untuk proyeksi kekuatan)

32

Page 42: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Oleh karena itu, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam hal keamananmaritim yang tujuannya harus diarahkan untuk mencapai dan menciptakan kondisi yangaman dari ancaman pelanggaran wilayah dari pihak luar, aman dari bahaya navigasipelayaran, aman dari eksploitasi illegal sumber daya alam serta pencemaran lingkungandan aman dari tindakan pelanggaran hukum.

Dari sudut pandang ekonomi, terdapat beberapa fakta empiris yang menjadi perhatiankhusus berkaitan dengan keamanan di laut, yaitu:

a) Alur pelayaran transit Selat Malaka dewasa ini dilewati oleh 60.000 kapal berbagaijenis per tahun, merupakan 1/3 volume perdagangan dunia dengan jumlah $ 390 milyar.

b) Selat Lombok dilewati 3.900 kapal/tahun dengan nilai $ 40 milyar.

c) Selat Sunda, 3.500 kapal/tahun dengan nilai $ 5 milyar.

d) Jika seandainya ketiga selat ini ditutup, kerugian akibat pengalihan rute akanmencapai $ 8 milyar per tahun.

e) Tahun 2015 ekonomi China, India, dan Jepang akan sebesar 2(dua) kali AS dan 4(empat) kali Eropa ($ 19.8 triliun : $ 14 triliun : dan $ 11.6 triliun).

Kemudian, wilayah laut NKRI berbatasan dengan 10 negara tetangga (India, Malaysia,Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Palau, Papua New Guinia, Australia dan TimorLeste). Hal ini tentu membawa sebuah konsekuensi bahwa laut menjadi kawasanperbatasan atau tapal batas dengan beberapa negara tetangga tersebut. Disampingitu, sesuai konvensi internasional, wilayah Indonesia pada alur pelayaran tertentu dapatdilewati oleh kapal asing yang dikenal sebagai Alur Kepulauan Laut Indonesia (ALKI)seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.1ALKI di Wilayah Perairan Indonesia

33

Page 43: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Dalam peta perdagangan dunia, wilayah Indonesia menyediakan jalur perdaganganterdekat melalui chokepoints yang menghubungkan antara negara-negara di belahanbumi Utara dan Selatan, Timur dan Barat. Lima dari enam chokepoint vital dalamperdagangan dunia di kawasan Asia Pasifik berada di Indonesia (Tabel 3.5). Dalamteori strategi maritim, blokade Angkatan Laut dapat berbentuk distant blockade, bisapula berupa close blockade. Dewasa ini, isu blokade masih tetap dikhawatirkan olehnegara-negara yang mempunyai kepentingan jauh dari wilayah nasionalnya.

Tabel 3.5

World Vital Chokepoint

Bosporus Malacca Strait* Great Belt Mozambique PanamaChannel Canal

Dardanelles Sunda Strait* Kiel Canal Cabot Strait

Suez Canal Lombok Strait* Dover Strait Florida Strait

Strait of Hormuz Luzon Strait Gibraltar Strait YucatanChannel

Bab el-Mandab Singapore WindwardStrait* PassageMakassar MonaStrait* Passage

EasternMediterranian

And Persian Gulf

EasternPacific

Europe Africa The Americas

*) Chokepoint yang terdapat di wilayah perairan Indonesia

Wilayah perairan Indonesia juga berfungsi sebagai life line pelayaran baik nasionalmaupun internasional, yang tunduk pada berbagai pengaturan internasional khususnyayang berkaitan dengan teknis pelayaran dan perlindungan lingkungan yang menjadimandat dari International Maritime Organization (IMO), antara lain Convention for thePrevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973 beserta Protokolnya, Conventionfor the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 beserta Amandemennya, Convention forthe Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) 1973dan International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR Convention) 1998.

Dalam waktu akhir-akhir ini, penciptaan keamanan di laut menjadi kian rumit denganmaraknya berbagai kejahatan, seperti perompakan di laut (sea piracy), perompakanbersenjata (armed robbery), dan terorisme (maritime terrorism), serta kejahatan lintasnegara atau transnational organised crime (TOC). Hampir seluruh kejahatan yang

34

Page 44: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

termasuk kategori TOC dapat dilakukan di laut atau menggunakan laut sebagaimedianya seperti pencurian ikan (illegal fishing), pencurian kayu (illegal logging),peredaran obat terlarang (illicit drug trafficking) penyelundupan/perdagangan manusia(trafficking in person) dan penyelundupan senjata (arm smuggling).

Wilayah-wilayah yang terbuka, terlebih yang berhimpitan dengan choke points danALKI ini sangat mudah menjadi sasaran. Bahkan lebih buruk lagi bisa terjadi benturanantara freedom of navigation dan isu kedaulatan di daerah-daerah yang berhimpitanatau menjadi choke points dan ALKI tersebut. Dalam perspektif defence proper,keberadaan ALKI berarti pembagian Indonesia kedalam beberapa kompartemenstrategis yang sangat potensial rawan terhadap berbagai ancaman, yang bersumberpada masalah (a) Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Line of Oil Trade (SLOT),(b) klaim pemilikan pulau-pulau terluar Indonesia, sesuai data ada 92 pulau-pulau kecildan sekaligus menjadi titik terluar wilayah RI, dimana 12 pulau diantaranya diperkirakandapat menjadi sumber konflik dengan negara tetangga, dan (c) kehadiran kekuatanAngkatan Laut Asing di Perairan Indonesia, khususnya di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan pada beberapa persoalan besar di laut,yakni:

a) Masalah perbatasan laut dengan 10 (sepuluh) Negara tetangga yang belum adakesepakatan batas-batas yang jelas, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antarNegara.

b) Belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengontrol seluruh perairanguna menanggulangi kejahatan transnasional seperti terorisme, perompakan,penyelundupan senjata api, penjualan manusia (human trafficking), penyelundupanmanusia (people smuggling), penyelundupan narkotika dan obat terlarang, illegalfishing, illegal logging, penyelundupan elektronik, penyelundupan bahan bakarminyak, penyelundupan otomotif dan sebagainya.

c) Mengamankan 3 buah ALKI (ALKI Barat, ALKI Tengah dan ALKI Timur) darikemungkinan penyalahgunaan hukum laut internasional yang dapat merugikanIndonesia.

d) Bertanggung jawab dalam upaya keamanan nasional-regional (Asia Tenggara)

e) Terdapat 15 instansi pemerintah yang terkait dalam penegakkan hukum, keamanandan keselamatan di laut, namun berjalan secara sinergis dan terpadu.

Berdasarkan keberadaan satuan tugas patroli laut yang dimiliki, maka terdapat duakategori instansi yang terkait dalam penegakkan hukum, keamanan dan keselamatandi laut, yaitu: instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut dan instansi tanpasatuan tugas patroli di laut, seperti disajikan pada tabel berikut

35

Page 45: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Tabel 3.6.Satuan Tugas Patroli Laut berdasarkan Instansi Tahun 2011

1. Kementerian Keuangan 1. Kementerian Lingkungan Hidup- Ditjen Bea dan Cukai 2. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Kehutanan- Ditjen Perhubungan Laut (KPLP) 4. Kementerian Kesehatan

3. Kementerian Hukum dan HAM 5. Kementerian Energi dan Sumber- Ditjen Imigrasi Daya Mineral

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Kejaksaan Agung- Ditjen Pengawasan Sumberdaya 7. Mahkamah Agung

Kelautan dan Perikanan

5. Tentara Nasional Indonesia (TNI)- TNI Angkatan Laut

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia- Direktorat Polisi Perairan

7. Badan Koordinasi Keamanan Laut

8. Badan SAR Nasional

Instansi Terkait denganSatgas Patroli Laut

Instansi Terkait tanpaSatgas Patroli Laut

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi terkait bidangkeamanan laut antar instansi yang satu dengan yang lain sangat berbeda baik mengenaijumlah maupun kualitas, dan secara umum sarana prasarana tersebut belum memadaijika dibandingkan dengan wilayah perairan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Berikutini adalah gambaran umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi yangterkait dengan bidang keamanan laut, sebagai berikut:

a) Sarana dan prasarana yang dimiliki TNI AL terkait upaya penegakkan keamanandi laut berupa beberapa jenis kapal yang usianya telah lebih dari 20 tahun danhanya 46% yang memiliki kondisi teknis siap operasi. Jumlah kapal yang dimilikioleh TNI AL sebanyak 147 unit, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7.

Jumlah Kapal Milik TNI AL Tahun 2011

1 Kapal Markas (MA) 1 unit

2 Kapal Perusak Kawal (PK) 15 unit

3 Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 14 unit

No. Jenis Kapal Jumlah

36

Page 46: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

b) Sarana dan prasarana yang dimiliki Direktorat Polisi Perairan terkait upayapenegakkan keamanan di laut berupa kapal yang terdiri dari berbagai jenissebanyak 120 unit. Tabel berikut ini menunjukan jenis dan jumlah kapal yang dimilikiDitpolair Baharkam Polri.

No. Jenis Kapal Jumlah

4 Kapal Selam (KS) 2 unit

5 Kapal Cepat Rudal (KCR) 4 unit

6 Kapal Cepat Torpedo (KCT) 2 unit

7 Kapal Patroli Cepat (PC) 46 unit

8 Kapal Penyapu Ranjau (PR) 4 unit

9 Kapal Buru Ranjau (BR) 2 unit

10 Kapal Angkut Tank (AT) 28 unit

11 Kapal Angkut Serba Guna (ASG), 2 unit

12 Kapal Tanker (BCM) 5 unit

13 Kapal Tunda Samudra (BTD) 1 unit

14 Kapal Hidro-Oceanografi (BHO) 5 unit

15 Kapal Bantu Umum (BU) 3 unit

16 Kapal Bantu Angkut Personel (BAP) 3 unit

17 Cepat Angkut Pasukan (CAP) 3 unit

18 Kapal Latih (LAT) 2 unit

19 Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) 1 unit

20 landing Platform Dock (LPD) 4 unit

21 Pesawat NOMAD N-22/24 19 unit

TOTAL 166 Unit

37

Page 47: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Tabel 3.8.

Jumlah Kapal Milik Kepolisian Negara RI Tahun 2011

1. Kapal Kelas A2 2

2. Kapal Kelas A3 9

3. Kapal Kelas B2 18

4. Kapal Kelas B3 14

5. Kapal Kelas C1 10

6. Kapal Kelas C2 4

7. Jet Sky 2

8. Perahu Karet 61

TOTAL 120

NO JENIS KAPAL JUMLAH

Sumber : Ditpolair Baharkam Polri, 2011

c) Hingga tahun 2011, sarana dan prasarana yang dimiliki Ditjen Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan dalam proses penegakkan keamanan di laut berupa kapalpatrol sebanyak 43 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9.

Jumlah Kapal Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2011

d) Sarana dan Prasarana yang dimiliki Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai(KPLP) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untukpenegakkan keamanan di laut berupa kapal patroli sebanyak 457 unit denganrincian sebagai berikut:

1 Kapal Patroli berukuran 28-38 meter 33 unit

2 Kapal Patroli berukuran 16 meter 10 unit

TOTAL 43 unit

No Jenis Kapal Jumlah

38

Page 48: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

e) Sarana dan prasarana yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan untukpenegakkan hukum dan keamanan di laut berupa kapal pengawas sebanyak 25unit kapal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11.

1 Kapal Patroli ADPEL 236 unit

2 Kapal Patroli KANPEL 221 unit

TOTAL 457 unit

No Jenis Kapal Jumlah

1 KP. Barracuda 2 unit

2 KP. Hiu 10 unit

3 KP. Hiu Macan 6 unit

4 KP. Todak 2 unit

5 KP. Takalamongan 1 unit

6 KP. Padaido 1 unit

7 KP. Catamaran 1 unit

8 KP. Hiu Macan Tutul 1 unit

9 KP. Akar Bahar 1 unit

Jumlah 25 unit

No Kapal Pengawas Surveillance Vessel Jumlah

Kapal Pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

f) Sarana dan Prasarana yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi, KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia berupa kapal patroli sebanyak 3 unit dengan rinciansebagai berikut :

39

Tabel 3.10.

Jumlah Kapal Patroli KPLP Tahun 2011

Page 49: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Tabel 3.12.

Jumlah Kapal Patroli Direktorat Imigrasi Tahun 2011

g) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Search And Research NasionalBASARNAS terkait dengan upaya keselamatan di laut sebanyak 75 unit, yangterdiri dari rescue boat dan rigid inflatable boat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut:

Tabel 3.13.

Jumlah Kapal Milik BASARNAS Tahun 2011

1 Kantor Imigrasi Batam 1 unit

2 Kantor Imigrasi Dumai 1 unit

3 Kantor Imigrasi Nunukan 1 unit

TOTAL 3 unit

No Kantor Imigrasi Jumlah Kapal

1. Medan I 1 2

2. Jakarta II 1 1

3. Surabaya III 1 1

4. Denpasar IV 1 2

5. Makassar V 2 2

6. Biak IV 1 1

7. Banda Aceh VII 1 3

8. Padang VIII 1 1

9. Pekanbaru IX 2 2

10. Tj. Pinang X 1 2

11. Palembang XI 2 3

12. Semarang XII 2 2

No Kantor SAR Rescue BoatRigid Infla-table Boat

40

Page 50: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

h) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang memiliki fungsi sebagaikoordinator terhadap 14 instansi yang memiliki kewenangan dalam prosespenegakkan keamanan di laut, belum memiliki sarana dan prasarana berupa kapalataupun sarana lainnya, namun saat ini BAKORKAMLA sedang membangun 1unit kapal patroli dan direncanakan pada tahun 2012 akan mulai dioperasikan.

Jika membandingkan antara luas wilayah perairan RI dengan jumlah kapal yangmenangani penegakkan hukum dan keamanan di laut, yaitu = Luas Wilayah (5.800.000km2) : Jumlah kapal (870 unit) = 6.666 km2/kapal. Artinya rata-rata setiap 1 kapal patroliharus mengawasi luas wilayah perairan laut seluas 6.666 km2. Ditambah lagi dengankesiapan pangkalan utama dan pangkalan aju yang masih jauh dari kebutuhan untukmendukung operasi kapal. Melihat gambaran kasar tentang fakta ini, terlihat bahwaproses penegakkan keamanan di wilayah laut yurisdiksi NKRI masih menghadapitantangan dan kendala yang cukup besar

Kemudian, untuk membantu penegakkan keamanan di laut melalui dukungan udaradengan kekuatan alutsista TNI AU, juga tidak jauh berbeda dengan kekuatan di laut,

No Kantor SAR Rescue BoatRigid Infla-table Boat

13. Mataram XIII 1 1

14. Kupang XIV 1 2

15. Pontianak XV 1 1

16. Banjarmasin XVI 3 2

17. Balikpapan XVII 1 2

18. Kendari XVIII 1 3

19. Manado XIX 2 4

20. Ambon XX 2 2

21. Sorong XXI 1 1

22. Jayapura XXII 1 1

23. Timika XXIII 1 1

24. Merauke XXIV 1 1

TOTAL 32 Unit 43 Unit

41

Page 51: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

khususnya jumlah pesawat tempur TNI AU sangat terbatas, disamping kemampuanpangkalan dukungan operasional masih juga terbatas. Saat ini sarana dan prasaranayang dimiliki TNI AU untuk membantu menegakkan keamanan di laut, antara lain: 16pesawat SU-27 sebanyak 1 squadron di tempatkan di pangkalan Makassar, 1 squadronF-16 di tempatkan di pangkalan utama madiun bersama sama dengan 1 squadronPSE (Tiger), 1 squadron Hawk di pangkalan Pekanbaru, dan 1 squadron Hawk dipangkalan Pontianak. Terlihat kekuatan TNI AU tersebut masih jauh dari kemampuanpenguasaan kedaulatan udara. Namun, secara bertahap sedang diadakan penambahanjenis dan jumlah pesawat tempur, antara lain pesawat tempur baru jenis Stucano sebagaipengganti dari pesawat tempur ringgan jenis Ovi-10.

Dengan keterbatasan jumlah dan kemampuan operasional dalam menjaga kedaulatandan keamanan wilayah NKRI, sebenarnya masih dapat dibantu dan didukungkemampuan operasi dan jelajahnya dengan mengunakan sistem Monitoring, Controling,and Surveilance (MCS). Namun, kondisi sistem MCS saat ini masih berbatas padasatuan masing-masing dan belum diintegrasikan, karena masih membutuhkanpenambahan peralatan yang canggih dan mahal.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 pasal 9 b yang menyatakan bahwa TNI AL memilikitugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut yurisdiksi nasional sesuaidengan ketentuan hukum nasional maupun internasional. Kewenangan atas telahtertuang dalam UNCLOS 1982 dan beberapa perundangan nasional bahwa wilayahkewenangan tersebut berlaku tidak hanya di laut teritorial (12 mil), namun berlaku hinggaperairan zona tambahan (24 mil), ZEE (200 mil) dan bahkan di laut lepas (>200 mil).

Selain TNI AL Institusi penyelenggara penegakkan hukum dan keamanan lautdiselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Unsur-unsuryang dikoordinasikan dalam Bakorkamla adalah unsur-unsur dari badan/lembaga lainmemiliki kewenangan penegakkan hukum di laut berdasarkan UU yang dimilikinya,yaitu: Kepabeanan, Keimigrasian, Pelayaran, Perikanan, Karantina, Lingkungan Hidup,dan Kepolisian, dan kewenangannya hanya mencakup batas wilayah teritorial (12 mil).

Sifat koordinasi yang dilaksanakan oleh Bakorkamla sesuai dengan UU No. 6 Tahun1996 pasal 23 dan Perpres No. 81 Tahun 2005, tetapi hingga saat ini sifat koordinasidari Bakorkamla belum didukung sepenuhnya oleh unsur-unsur dari badan/lembagalain yang memliki kewenangan penegakkan hukum di laut berdasarkan UU yangdimikinya. Badan/lembaga tersebut secara sendiri-sendiri melaksanakan operasipenegakkan hukum di laut, sehingga di lapangan terdapat berbagai-bagai satuanpenegakkan hukum di luar Bakorkamla, sehingga operasi penegakkan hukum di lautbelum dilaksanakan secara integratif dan terpadu dalam satu kesatuan dan satu

42

Page 52: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

komando. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisien, hal tersebutjuga menimbulkan persaingan kewenangan atau kepentingan antar instansi, yangkesemuanya merugikan output pelaksanaan penegakkan hukum dan merugikanpengguna jasa kelautan serta kepentingan nasional umumnya.

Penyelenggaraan operasi penegakkan hukum dan keamanan di laut, seperti tersebutdi atas membawa akibat bahwa masing-masing badan/lembaga melaksanakanpelaporan deteksi, identifikasi dan penindakan (MCS) belum dapat berfungsi sebagaiinformasi Operasi Keamanan di Laut untuk Pusat Komando Pengendali Bakorkamla.Sehingga informasi keamanan secara umum atau khususnya penegakkan hukum dankeamanan di laut belum tergambar secara nasional.

4) Ekonomi Kelautan (Ocean Economic)

Dalam rangka mencermati pembangunan kelautan Indonesia, maka sepatutnyamengkaji kembali bagaimana posisi bidang ekonomi kelautannya yang terdiri beberapasektor, yakni: perhubungan atau transportasi laut, industri maritim, perikanan, wisatabahari, energi dan sumberdaya mineral, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, berperandi masa lalu dan bagaimana seharusnya bangsa Indonesia meletakkan dasar yangkuat bagi pembangunan negara kepulauan yang dapat memakmurkan rakyat nusantara(Kusumastanto, 2007). Secara empiris, pembangunan kelautan selama tiga dasa warsaterakhir kurang mendapat perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran (periphery)dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis mengingat hampir70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar,sehingga sebagai negara yang merupakan “the largest archipelagic country in the world”(negara kepulauan terbesar didunia), ternyata memang belum memiliki keberpihakanpolitik maupun ekonomi dalam pembangunan ekonomi kelautan, sehingga sampai saatbidang kelautan tersebut belum memberikan sumbangsih optimal bagi pertumbuhanekonomi nasional.

Bila dilihat dari kontribusi bidang kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)Indonesia pada tahun 2005 sebenarnya sudah mengalami peningkatan walaupun belumoptimal jika melihat membandingkannya dengan potensi yang ada. Pada tahun 2001kontribusi bidang kelautan terhadap PDB nasional sebesar 20,15 %, tahun 2002 sebesar20,71%, tahun 2003 sebesar 20,77%, tahun 2004 sebesar 20,83%, dan pada tahun2005 meningkat menjadi 22,42%. Pada Tabel 3-3, dapat dilihat peningkatan persentasekontribusi bidang kelautan tersebut beserta masing-masing ketujuh sektor ekonominya.

43

Page 53: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Tabel 3.14.Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Bidang Kelautan

periode tahun 2001 - 2005

1. Perhubungan Laut 0,74 1,39 1,67 1,49 1,48

2. Industri Maritim

- Pengilangan Minyak Bumi 2,09 2 2,01 2,05 2.10

- LNG 1,2 1,11 1,13 1,12 1,14

- Industri maritim lainnya 0,51 0,7 0,71 0,51 0,53

3. Perikanan 2,43 2,56 2,59 2,66 2,79

4. Wisata Bahari 1,47 1,56 1,52 1,51 1,52

5. Energi dan Sumberdaya Mineral 9,29 9,32 9,36 9,38 9,13

6. Bangunan Kelautan 0,96 0,96 0,5 0,77 1,01

7. Jasa Kelautan 1,46 1,2 1,28 1,34 1,32

Jumlah PDB Sektor Kelautan (5) 20,15 20,71 20,77 20,83 22.42

No. Bidang KelautanPersentase ( %) Produk Domestik Bruto

2001 2002 2003 2004 2005

Sumber : data BPS diolah.

Nilai kontribusi ini tentu jauh belum optimal, bila membandingkannya dengan negara-negara lain yang memiliki laut lebih sempit dibanding Indonesia, misalnya saja Cinayang hanya memiliki luas laut kurang dari separuh Indonesia, bidang kelautannyamemberikan kontribusi 48,40% terhadap PDB nasionalnya, Korea dengan luas lautyang jauh lebih kecil memberikan kontribusi 37%, dan Jepang yang juga lautnya lebihkecil dari Indonesia memberikan kontribusi 54%. Sehingga Indonesia yang memilikilaut lebih luas, harusnya bidang kelautan dapat memberikan kontribusi yang lebih besardari saat ini, apalagi mengingat potensi serta posisi geopolitis Indonesia yang sangatstrategis.

Besarnya potensi ekonomi kelautan yang dimiliki Indonesia, diperkirakan mencapaiUS$ 171 miliar per tahun atau dengan kurs US$ 1 = Rp 9.500, setara dengan nilai Rp1.624,50 trilyun per tahun (sumber: Institut Pertanian Bogor, 1997; Asian DevelopmentBank, 1997; Departemen Pariwisata dan Kebudayaan 2000; Ikatan Ahli GeologiIndonesia 1999; Badan Perencana Pembangunan Nasional 2000; dan DepartemenPerhubungan 2000). Nilai perkiraan potensi ini setara dengan nilai RAPBN Indonesia

44

Page 54: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

tahun 2013. Diestimasi bangsa Indonesia baru memanfaatkannya sebesar 20% darinilai potensi ekonomi kelautan tersebut. Padahal, jika potensi kelautan Indonesia inidapat dimanfaatkan secara optimal, maka cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsayang mandiri, maju, adil dan makmur segera dapat terwujud.

Selanjutnya, kondisi saat ini dari ke 7 (tujuh) sektor ekonomi bidang kelautan tersebut,secara singkat dideskripsikan pada uraian berikut:

a) Perhubungan Laut

Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Departemen Perhubunganmengestimasi bahwa nilai potensi ekonomi nasional dari aktivitas transportasi lautadalah sebesar US$ 20 miliar per tahun, sementara sampai tahun 2011 tercatatPDB sektor transportasi laut sebesar Rp 18.5 milyar (US$ 1,95 milyar) atau barusekitar 9,7 % dari nilai potensi. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan sektorperhubungan laut belum optimal memacu pertumbuhan ekonomi aktivitastransportasi laut nasional.

Untuk menggairahkan transportasi laut perlu diupayakan berbagai kebijakan yangmendukung. Misalnya menetapkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai internationalhub port (pelabuhan pengumpul internasional) yang diharapkan bisa mengurangicost akibat transit di Singapura. Diperkirakan peng-hematan bisa mencapai US$500 juta per tahun. Menurut data statistic, Indonesia mempunyai peti kemas sebesar5,3 juta twenty feet equivalent unit’s (TEU’s) per tahun. Sebanyak 90% dari jumlahtersebut dikirim ke Singapura terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Negara-negara tujuan ekspor. Untuk impor barang pun berlaku hal yang sama. Artinyaada sekitar 9,4 juta TEU’s yang keluar dan masuk Indonesia setiap tahunnya.

Dalam periode waktu tahun 2002-2011, PDB sektor transportasi laut terusmengalami peningkatan, walaupun belum memberikan kontribusi yang optimalbagi perekonomian nasional. Perkembangan PDB sektor transportasi laut dantotal transportasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

45

Page 55: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Kalau diperhatikan dari tabel diatas, terlihat bahwa kontribusi sub-sektortransportasi laut masih relatif kecil dan bahkan cenderung menurun. Nilai kontribusiini masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sub-sektortransportasi darat (55,3%), padahal kondisi geografis Indonesia yang sebagianbesar merupakan lautan. Kendala utama yang dihadapi oleh para pengusahatransportasi laut adalah masalah peraturan. Saat ini belum ada peraturan pelayarannasional yang memadai, sehingga selama ini peraturan internasional dijadikansebagai acuan. Peraturan internasional tersebut banyak yang tidak sesuai dengankondisi Indonesia. Selain itu, peraturan di pusat dan masing-masing daerah jugabelum ada keseragaman, terlebih sejak pemberlakuan otonomi daerah.

Selain itu, sampai tahun 2011 sebesar 90% muatan angkutan laut ke luar negeridikuasai oleh kapal berbendera asing. Akibatnya setiap tahun Indonesia membayarkapal asing sekitar Rp 100 Triliun dan menghasilkan defisit pada transaksi berjalan,yaitu membayar jasa kepada kapal luar negeri lebih besar ketimbang mendapatpenerimaan dari komoditi yang diekspor. Kemudian, ditinjau dari segi daya saing,

2002 10.625,0 72.234,0 14,7%

2003 11.997,6 62.627,0 19,2%

2004 12.328,3 88.310,3 14,0%

2005 13.974.4 110.271,2 12,7%

2006 16.120,7 142.980,0 11,3%

2007 16.043,4 149.973,5 10,7%

2008 16.019,2 171.246,8 9,4%

2009 15.812,7 182.908,2 8,6%

2010 16.929,9 217.311,2 7,8%

2011 18.504,0 254.427,0 7,3%

TahunTransportasi

Laut

Total

Transportasi

Kontribusi

terhadap Total

Transportasi

Tabel 3.15

Produk Domestik Bruto (PDB) Bidang Transportasi Laut Berdasarkan HargaBerlaku, 2002-2011 (dalam Milyar Rupiah)

46

Page 56: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

pangsa muatan armada kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri juga relatifmasih sangat rendah (sekitar 10%). Namun, hal yang cukup menggembirakanadalah armada kapal nasional mulai dapat menguasai pangsa muatan untukangkutan dalam negeri secara penuh (99%). Hal ini, menandakan bahwa azascabotage sudah mulai berjalan. Walaupun demikian, biaya angkutan barang dalamnegeri masih belum efisien atau masih mahal, sebagai contoh, ongkos pengapalanpeti kemas dari Padang ke Jakarta mencapai US$ 600, sedangkan ongkospengapalan serupa dari Singapura ke Jakarta hanya US$ 185 (Kompas, 21Desember 2012).

Tabel 3.16

Perkembangan Pangsa Muatan Pelayaran Nasional

untuk Angkutan Laut Luar Negeri.

1. Nasional 7% 9% 9% 10%

2. Asing 93% 91% 91% 90%

No. PelayaranTahun

2008 2009 2010 2011

1. Nasional 79% 90% 98% 99%

2. Asing 21% 10% 2% 1%

No. PelayaranTahun

2008 2009 2010 2011

Sumber : Kementerian Perhubungan, 2012 yang telah diolah

Tabel 3.17

Perkembangan Pangsa Muatan Pelayaran Nasional

untuk Angkutan Laut Dalam Negeri.

Sumber : Kementerian Perhubungan, 2012 yang telah diolah

Tambahan pula, sebanyak 75% kapal-kapal Indonesia yang berlayar di perairannusantara sudah berumur tua, walaupun masih laik pakai untuk pelayaran (Hartoto,2012). Selain itu, infrastruktur pelabuhan di Indonesia juga belum mampu melayanikapal-kapal berteknologi terkini. Hartoto, (2012) mengatakan kapal-kapalberteknologi terkini membutuhkan pelabuhan dengan kedalaman tinggi, sedangkan

47

Page 57: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

pelabuhan-pelabuhan di Indonesia rata-rata dangkal sehingga Indonesian NationalShipowner Association (INSA) belum bisa menggunakan kapal-kapal teknologiterkini.

Dengan melihat kondisi saat ini tersebut, maka sektor perhubungan laut, utamanyapelayaran nasional, sangat memerlukan dukungan kebijakan yang tepat agar dapattumbuh secara efisien dan mampu bersaing dengan pelayaran asing utamanyauntuk membawa produk-produk nasional ke negara-negara tujuan ekspor.

b) Industri Maritim

Industri maritim adalah salah satu sektor kelautan yang dapat menjadi sumberdayaekonomi potensial utama sebagai penyumbang penerimaan devisa negara.Menurut Asian Development Bank/ADB (1997), diperkirakan potensi aktivitasekonomi di wilayah pesisir Indonesia adalah sebesar US$ 56 miliar per tahun.Kegiatan ekonomi industri maritim adalah mencakup industri-industri yangmenunjang kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan juga perairan laut, seperti:industri galangan kapal dan jasa perbaikannya (docking), industri pengolahan hasilpengilangan minyak bumi, dan industri gas alam cair (LNG).

Industri maritim sangat berpotensi dalam menjawab tantangan-tantangan masadepan dan memberi nilai tambah yang cukup tinggi untuk produk-produktransportasi laut yang menghasilkan tambahan devisa negara. Saat ini, terdapatindustri galangan kapal nasional yang telah mampu membuat berbagai jenis kapaldi Indonesia, baik yang merupakan proses alih teknologi maupun kerjasama denganpihak luar negeri. Tabel berikut menyajikan jenis kapal yang telah diproduksi diIndonesia.

Tabel 3.18

Jenis-Jenis Kapal Produksi Dalam Negeri

1 Kapal barang dan semi peti kemas 1500 DWT dan 3650 DWT

2 Kapal barang dengan kombinasi layar dan mesin 1000 DWT

3 Tanker kimia 16000 DWT

4 Tanker minyak 1500 DWT, 3500 DWT, 6500 DWT, 17000 DWT

5 Kapal penumpang & trailer roro 18900 GT

6 Kapal penumpang & mobil roro 200 - 600 GT dan 5000 GT

No Jenis Kapal

48

Page 58: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Potensi galangan kapal di Indonesia saat ini tercatat ada sekitar 240 galangankapal, yang sebagian besar adalah galangan kapal dalam skala kecil dan 4 buahgalangan kapal milik pemerintah yaitu: PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, PTPAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan PT Industri Kapal Indonesia.Dimana total investasi di sektor industri kapal ini sejumlah kurang lebih 1.426 jutaUS Dollar dengan menyerap tenaga kerja sebesar 35.000 tenaga kerja, denganfasilitas yang dimiliki antara lain:

1) Building Berth ukuran sampai 50.000 DWT

2) Graving Dock ukuran sampai 50.000 DWT

3) Footing Dock ukuran sampai 6.500 TLC

4) Slipway ukuran sampai 6.000 DWT

5) Shiplift ukuran sampai 300 TLC

No Jenis Kapal

7 Kapal pemasok anjungan lepas pantai 3000 HP

8 Kapal pesiar penumpang FRP

9 Kapal patrol cepat 8000 HP / 57 m / 30 knot

10 Kapal patrol cepat 2440 HP / 28 m / 30 knot

11 Kapal penangkap ikan 150 GT, 300 GT

12 Kapal tunda 800 HP - 4200 HP

13 Kapal penangkap ikan tuna long-line

14 Kapal penangkap ikan tuna pool & line

15 Kapal penumpang PAX-500

16 Kapal curah (bulk carrier) sampai ukuran 42.000 DWT

17 Kapal LPG kapasitas 5.600 Cbm (cubic meter)

18 Pusher Tug/ Fire Fitting Tug Boat ukuran 4,200 HP

19 Kapal keruk ukuran 12.000 Ton

20 Reparation floating storage ukuran 150.000 DWT

21 Kapal kontainer (Container Carrie) 600 TEU & 1600 TEU

22 Floating repair 150.000 DWT (Cinta Natomas)

49

Page 59: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Sebaran 240 perusahaan galangan dalam negeri tersebut adalah sebagai berikut:37% berada di pulau Jawa, 26% di Sumatra, 25% di Kalimantan dan 12% beradadi Kawasan Timur Indonesia. Kapasitas total galangan kapal nasional terpasangsebesar 140.000 GT per tahun. Namun, galangan kapal nasional yang berkapasitasantara 1001-30.000 GT masih terbatas, yakni sebesar 10%, sementara galangankapal nasional yang berkapasitas antara 501 - 1000 GT sebanyak 25%, dan sisanya(65%) yang merupakan dominasi galangan kapal nasional adalah yang berskalakecil dengan kapasitas sampai dengan 500 GT. Sebenarnya potensi pasar galangankapal dalam negeri sangatlah besar. Namun, karena galangan kapal nasional kalahbersaing dengan galangan kapal asing, maka walaupun perusahaan pelayarannasional menguasai angkutan laut dalam negeri, namun kapal-kapal laut yangdigunakannya sebagian besar merupakan kapal impor, bukan kapal buatan dalamnegeri. Hal ini menjadi ironis, disatu sisi harus meng-implementasikan azascabotage, namun disisi lain memenuhinya dengan cara menggunakan kapal-kapalimpor. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan galangan kapal nasional untuk memenuhipermintaan yang tinggi akan kapal-kapal berskala besar dengan harga yangkompetitif. Ditambah lagi, dalam konteks pemeliharaan, galangan kapal Indonesiabelum mampu melakukan perbaikan kapal dengan ukuran lebih besar dari 20.000DWT, karena ukuran docking domestik sangat terbatas.

Selain industri galangan kapal, terdapat juga industri penunjang yang dapatmemberikan kontribusi ekonomi nasional, yaitu pengembangan industripenunjangnya, seperti pabrikasi bahan-bahan pembangunan kapal, permesinan,peralatan dan komponen lainnya seperti pelat baja, rantai jangkar, tali kabel,jangkar, mesin utama kapal, genset, main switch boards, radio, mesin kulkas,hatch cover, heat exchargers, cat kapal, dan lain sebagainya.

Secara makro, kontribusi nilai tambah galangan kapal dalam negeri bagi PDBIndonesia baru mencapai 0,034 % dari total PDB. Dengan total nilai investasi sekitarRp 2,3 triliun dan total nilai produksi kapal sekitar Rp 700 milyar, maka kontribusitersebut relatif masih rendah. Sebagai bahan perbandingan, industri sepeda dankomponennya yang relatif tidak memerlukan teknologi canggih dan investasi besarsaja mampu memberikan kontribusi sekitar 0,023 % dari total PDB.

Melihat kondisi diatas dapat dinyatakan bahwa industri galangan kapal Indonesiamasih belum berkembang baik. Padahal peranan industri ini sangat besar karenamempunyai rantai hulu-hilir yang panjang. Identifikasi akar masalah industriperkapalan, menunjukkan bahwa pajak masih terlalu besar dibandingkan negaratetangga terdekat, seperti Singapura dan Malaysia. Kemudian, dukunganperbankan terhadap pengembangan industri perkapalan pun masih sangat rendah,

50

Page 60: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

misalnya dikenakan suku bunga yang relatif tinggi terhadap kredit investasi dankredit modal kerja. Di tataran kebijakan pun sama saja, belum mampu mendorongtumbuhnya industri galangan kapal berikut industri penunjangnya. Sektor lainpun,belum memberikan dukungan optimal, padahal industri perkapalan merupakanbagian integral dari keseluruhan industri maritim.

Kemudian, dalam dekade belakangan ini, perhatian besar negara-negara industri,seperti Jepang, Jerman dan Cina, sudah melirik ke laut untuk pengembanganindustri farmasi laut, lebih populer dengan istilah “drugs from the sea”. Indonesiayang terletak di daerah tropis memiliki keaneka ragaman hayati berlimpah sehinggadapat dijamin di laut Indonesia terdapat ribuan senyawa bioaktif dan biotoksin.Berdasarkan penelitian, potensi ekonomi hanya dari farmakologi laut sajadiperkirakan sebesar US$ 4 milliar/tahun. Potensi tersebut hanya didasarkan padasenyawa murni yang dapat diskreening dari bahan hayati laut. Nilai potensi tersebutdapat berlipat ganda apabila senyawa dikembangkan lewat sintesa lanjut. InstitutPertanian Bogor (1997) mengestimasi nilai potensi ekonomi dari pengembanganindustri bioteknologi kelautan dapat mencapai US$ 40 miliar per tahun. Namundemikian, potensi tersebut belum termanfaatkan. Kedepan, industri farmasi lautdapat merupakan terobosan ekonomi kelautan yang dapat diharapkan sebagaipemasok utama devisa negara.

Wilayah Indonesia juga memiliki banyak perairan dalam, seperti di Laut Banda,Perairan sekitar Aceh, di Laut Arafura, Perairan sekitar Kalimantan Timur, diPerairan Sulawesi Utara (dekat Filipina) dan di bagian selatan Pulau Sumatera.Kawasan-kawasan itu dapat dijadikan sumber air mineral berkualitas sangat baikuntuk kebutuhan air minum manusia, dan produk sampingannya menghasilkangaram dapur dengan kandungan mineral cukup banyak. Kondisi sekarang barusatu industri air minum mineral bersumber dari laut dalam, yaitu berada di Bali.Sesungguhnya potensi kawasan itu di Indonesia cukup banyak, diperkirakan bisamendidirikan 25 pusat industri air minum bermineral tinggi

c) Perikanan

Sumber daya perikanan nasional sampai saat ini belum memberikan manfaat dankontribusi yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.Padahal, menurut Institut Pertanian Bogor (1997), diperkirakan nilai potensiperikanan Indonesia adalah sebesar US$ 32 miliar per tahun. Nilai PDB perikanannasional pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 41,42 triliun atau setara denganUS$ 4,36 miliar, yang berarti secara keseluruhan Indonesia baru memperolehmanfaat sebesar 13,6% dari nilai potensi perikanan nasional.

51

Page 61: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Kemudian, sebagai gambaran, pada subsektor perikanan tangkap, walaupuntingkat pemanfaatan sumberdaya ikan diperkirakan telah lebih dari 80% dari potensilestarinya, tetapi sebagian besar (sekitar 95%) struktur armada penangkapannyamasih tergolong dalam skala kecil (dibawah 30 GT) yang daya jelajahnya hanyaterbatas di perairan pantai dengan tingkat produktivitas dan efisiensi usaha yangrelatif rendah. Hal ini mencerminkan konsentrasi pusat penangkapan ikan saat inibertumpu pada wilayah-wilayah perairan pantai saja. Kenyataan ini menunjukkan,adanya ketidak-seimbangan dalam pemanfaatan potensi sumber daya ikan yangada, sehingga mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan di wilayahtertentu atau overfishing, namun disisi lain ada wilayah yang masih under fishing.Akibat langsung dari adanya ketidakseimbangan pemanfaatan tersebut adalah diwilayah-wilayah perairan yang overfishing umumnya akan terjadi degradasilingkungan, kemiskinan, dan rawan konflik pada kawasan tersebut.

Hal yang sama juga terjadi pada perikanan budidaya yang diperkirakan tingkatpengusahaannya masih dibawah 20% dari luas lahan potensial yang tersedia.Konsentrasi usaha budidaya ikan umumnya berada di kawasan-kawasan yangberdekatan dengan konsentrasi penduduk, sehingga masih menimbulkanpermasalahan tersendiri, utamanya permasalahan konflik pemanfaatan ruangdengan sektor-sektor lainnya. Hal ini terjadi karena lemahnya kebijakan yang adapada saat ini, utamanya dalam masalah pengaturan tata ruang wilayah pesisirdan laut. Produksi perikanan budidaya Indonesia masih jauh dari optimal, sebagaicontoh: pada tahun 2011 total produksi perikanan budidaya (laut, tambak, dan airtawar) Indonesia baru mencapai 6.976.750 ton, sementara negara China produksitotal perikanan budidayanya pada tahun 2007 saja sudah mencapai sekitar32.444.000 ton. Padahal, bila luas potensi lahan kegiatan budidaya di wilayahpesisir dan laut yang diperkirakan mencapai sekitar 10,4 juta hektar dapatdiberdayakan dan dengan asumsi produktivitas moderat saja sebesar 2 ton/ha/tahun, maka produksi potensial budidaya di wilayah pesisir dan pantai saja dapatmencapai 20,8 juta ton per tahun.

Pengelolaan sumberdaya perikanan juga mendapat permasalahan tersendiri,dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi denganUU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satu pasalnyamengamanatkan pengaturan kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayahlaut. Dalam UU tersebut diatur bahwa kewenangan Pemda Provinsi adalah wilayahlaut selebar 12 mil laut diukur dari garis pantai, sedangkan Pemda Kabupaten/Kota adalah sepertiga lebar wilayah Provinsi atau 4 mil diukur dari garis pantai.Sayangnya hingga kini, masih ada pejabat daerah maupun masyarakat yang salah

52

Page 62: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

tafsir menerapkan UU ini dalam kewenangan mengelola dan memanfaatkansumber daya kelautan dan perikanannya. Akibatnya masih dijumpai konflikhorisontal antar daerah atau kelompok masyarakat.

Kemudian, kuantitas SDM perikanan memang dari tahun ke tahun cenderungmeningkat, namun dari sisi kualitasnya, SDM perikanan hingga kini masih tetapmemprihatinkan. Sebagai gambaran pada tahun 2011 jumlah nelayan perikananlaut di Indonesia tercatat sebanyak 2.237.640 orang, sedangkan jumlahpembudidaya ikan (marikultur dan tambak) sebanyak 1.051.326 orang. Dari jumlahyang besar tersebut ternyata sebagian besar (sekitar 50%) tingkat pendidikannyahanya tamat SD. Disamping itu juga, mereka umumnya tidak memiliki skill atauketrampilan dengan kualifikasi tertentu. Hal ini jelas menggambarkan bahwa kualitasSDM perikanan Indonesia masih terbatas tingkat profesionalitasnya, sehinggajumlah SDM yang besar tersebut masih menjadi salah satu kendala dalammengembangkan dan mengoptimalkan sektor perikanan. .

Selain itu, penyebaran SDM perikanan di Indonesia belum menyebar secara meratadi seluruh wilayah NKRI, artinya masih terjadi konsentrasi pada wilayah-wilayahtertentu saja, umumnya lebih 50% terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia,utamanya di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini tentu merupakan suatu kendalatersendiri dalam upaya membangun sektor perikanan secara merata di seluruhpelosok nusantara. Tidak sedikit daerah yang memiliki sumberdaya perikanan yangpotensial tetapi di wilayah tersebut jumlah SDM yang ada sangat terbatas, bahkanjuga ada yang tidak berpenghuni, utamanya di daerah-daerah perbatasan danremote area. Wilayah-wilayah ini tentu rawan terhadap kegiatan-kegiatan illegaldari negara asing.

Pembangunan sektor perikanan, seperti sektor lainnya, masih berjalan secarasektoral dan bahkan seringkali program pembangunannya tidak dapat berjalanoptimal, karena kurangnya dukungan dari sektor lain. Dukungan sektor lain yangmerupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan perikanan antara lain:dukungan fiskal dan perpajakan, sarana dan prasarana (pelabuhan dan irigasitambak), perdagangan luar negeri, kesyahbandaran dan perkapalan, penegakkanhukum, perindustrian (pabrikasi dan galangan kapal), konservasi sumber dayaikan dan lingkungan.

Walaupun demikian, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),selama tiga tahun terakhir nilai ekspor produk perikanan Indonesia mengalamipeningkatan yakni dari 2,17 miliar dollar AS pada tahun 2009 meningkat menjadi2,71 miliar dollar AS pada tahun 2011. Hal ini tentu cukup menggembirakan, karena

53

Page 63: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

berarti telah terjadi upaya perbaikan mutu dan nilai tambah yang signifikan padasektor perikanan. Tambahan pula, selama periode tahun 2009 – 2011, kontribusi sektorperikanan terhadap PDB nasional, naik, dari 2,77% pada tahun 2009 menjadi3,11 pada tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara makro pembangunansektor perikanan mulai memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhanekonomi nasional.

Tantangan yang paling mendasar bagi Indonesia untuk membangun sektorperikanan sebagai pilar ekonomi kelautan adalah menyediakan dana investasiyang cukup agar dapat tumbuh secara cepat. Dalam situasi keuangan negara yangrelatif terbatas seperti sekarang ini, kiranya sulit mengharapkan pemerintah untukmenjadi investor utama untuk menggerakkan roda perikanan nasional. Alternatifhyaadalah mendorong peran para pengusaha nasional dan investor mancanegaradalam pembangunan sektor perikanan. Bagi pengusaha atau investor, persyaratandasar untuk melakukan penanaman modal di suatu perekonomian adalah adanyaiklim investasi yang kondusif. Ikiim investasi yang kondusif merupakan resultantedari berbagai faktor, seperti kemudahan perizinan, jaminan keamanan hakkepemilikan dan perlindungan HAM, serta ketersediaan infrastruktur bisnis

d) Wisata Bahari

Secara umum pembangunan pariwisata bahari, merupakan bagian daripembangunan kelautan yang terdiri dari berbagai sektor. Kepuiauan nusantaramemiliki potensi wisata bahari cukup besar. Saat ini belum digarap dandikembangkan bagi peningkatan perekonomian nasional.

Ciri khas keanekaragaman alam, flora, dan fauna yang tersebar di kepuiauannusantara menjadi sumber potensi bisnis yang bisa dijual dan memberi kontribusipada pendapatan negara sektor industri pariwisata. Tetapi pada kenyataanya,potensi ini belum dilirik oleh kalangan pengusaha. Sebagian dari mereka belumyakin bahwa bisnis yang dijalankan dengan basis sektor pariwisata ini menjadipeluang bagus dan potensial mendulang uang di masa datang.

Potensi obyek wisata bahari ditawarkan dalam bentuk taman nasional laut, tamanwisata laut, suaka alam laut, suaka margasatwa laut, dan situs peninggalan budayabawah air tersebar di wilayah perairan seluas 5,6 juta hektar dan ribuan pulau-pulau kecil. Selain itu wisatawan bahari dengan menggunakan kapal layar pribadimaupun komersial dapat menjangkau pulau-pulau kecil ynag tidak mungkin dijangkaulewat darat atau udara. Hal ini tentu sangat membantu dalam meningkatkanekonomi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, yang banyak tersebar diseluruh pelosok nusantara. Oleh karenanya pariwisata bahari dapat dijadikan piranti

54

Page 64: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

kebijakan untuk percepatan pembangunan utamanya pada wilayah yang bercorakgugus pulau-pulau kecil.

Hingga saat ini dukungan pemerintah bagi pariwisata bahari masih sangat kurang,akibatnya usaha wisata bahari di hampir semua wilayah perairan Indonesia belumberkembang dengan baik. Akibatnya, kontribusi wisata bahari terhadap duniapariwisata di Indonesia secara umum masih sangat minim. Padahal, nilai potensiwisata bahari Indonesia sebenarnya cukup besar, diestimasi sebesar US$ 2 miliarper tahun (Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, 2000). Ini berbeda dengannegara tetangga, seperti Malaysia, dimana industri wisata bahari mampumenyumbang 60% terhadap sektor kepariwisataan karena dukungan pemerintahsetempat yang maksimal.

Sebagai negara maritim dengan 75% wilayahnya adalah laut yang terdiri dari ribuanpulau, diperkirakan sekitar 10.000 buah di antaranya tidak berpenghuni (Prof. J.Rais, pers.com, April 2009). Indonesia berpotensi sebagai salah satu negara tujuanatau destinasi wisata bahari kelas dunia. Dengan banyaknya pulau yang sangatindah seharusnya dapat menarik wisatawan dunia yang ada. Artinya, pulau-pulautersebut ditetapakan sebagai pulau pariwisata bahari karena memiliki keindahandan estetika laut yang unik.

Kekayaan kawasan pantai Indonesia sebagai bagian dari komponen lingkunganlaut memiliki sekitar 950 spesies terumbu karang yang hidup dalam kawasan seluas75.000 km2; 8500 spesies ikan tropis, 18 spesies padang lamun serta kumunitasmasyarakat pantai dengan multi budaya. Kemudian, guna memperoleh nilai tambah,telah ditetapkan 13 kawasan laut sebagai destinasi unggulan Kawasan WisataBahari Kepulauan (Kurnia, 2009), yaitu: Kepulauan Wakatobi (Sulawesi Tenggara),Kupulauan Padaido, Biak (Papua), Kepulauan Derawan (Kalimantan Timur),Kupulauan Selayar-Takabonarate (Sulawesi Selatan), Pulau Nias dan KepulauanMentawai (Sumatera Utara), Kepulauan Raja Empat (Papua Barat), KepulauanUjung Kulon dan Anak Krakatau (Banten), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur),Teluk Tomini dan Kepulauan Togean (Sulawesi Tengah), Kepulauan Bali danLombok, Pulau Batam-Rempang-Galang (Kepulauan Riau), Kepulauan Seribu(DKI. Jakarta) dan Kepulauan Bunaken (Sulawesi Utara) - (Gambar 3.2).

55

Page 65: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Gambar 3.2.Kawasan unggulan potensi terumbu karang dan tujuan wisata bahari

(dikompilasi dari berbagai sumber)

Ciri khas keanekaragaman alam, flora, dan fauna serta tanaman laut yang tersebardi kepulauan nusantara menjadi sumber potensi bisnis yang bisa dijual danmemberi kontribusi pada pendapatan negara sektor industri pariwisata. Tetapi padakenyataanya, potensi ini belum dilirik oleh kalangan pengusaha. Sebagian darimereka belum yakin bahwa bisnis yang dijalankan dengan basis sektor pariwisataini menjadi peluang bagus dan potensial mendulang uang di masa datang.

Potensi obyek wisata bahari ditawarkan dalam bentuk taman nasional laut, tamanwisata laut, suaka alam laut, suaka margasatwa laut, dan situs tinggalan budayabawah air tersebar di wilayah perairan seluas 5,6 juta hektar. Tetapi banyak halperlu dipersiapkan lebih jauh terkait dengan kesiapan Indonesia menuju negaraindustri wisata bahari.

Saat ini pulau-pulau kecil tersebut sedang diposisikan untuk menjadikannyasebagai “masa depan” pembangunan, dimana berbagai potensi yang dimilikinyadipandang sebagai peluang untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomisehingga berperan dalam mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda NegaraKesatuan Republik Indonesia. Rencana tersebut merupakan suatu tantangan yang“tidak” kecil, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya dan hingga saatini belum ditemukenali secara jelas. Memang komitmen pemerintah baru digulirkantahun 2007 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, yang

56

Page 66: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

menyatakan pemerintah akan mengembangkan kegiatan wisata bahari di pulau-pulau kecil terutama yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah munculnya berbagai pertanyaan yangsangat mendasar, yakni layakkah pulau-pulau kecil untuk dikembangkan dan dijualatau dipromosikan? Memang dalam upaya membangun dan mengembangkanpulau-pulau kecil di Indonesia dibutuhkan suatu pendekatan pemikiran yang agaksedikit “meloncat”. Pendekatan dan pemikiran yang terjadi saat ini dinilai tidakakan mampu untuk menjawab ke arah perkembangan pulau-pulau kecil tersebut.

Jika hanya berdasarkan atas kekuatan faktor internal saja, kiranya tidak ada dayauntuk dapat menjawab tantangan yang dihadapi. Akan tetapi dengan bantuanderivative factor eksternal kiranya dapat diperoleh peluang-peluang pengembangandi masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, pemahaman terhadap peluang-peluang “pasar” menjadi sangat penting dalam menentukan produk “barang ataujasa” yang seyogyanya harus dihasilkan oleh pulau-pulau kecil tersebut.

e) Energi dan Sumberdaya Mineral

Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan.Dari 60 cekungan potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepaspantai, 14 di pesisir, dan hanya enam yang di daratan. Dari seluruh cekungantersebut diperkirakan potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangangas bumi diperkirakan sebesar 101,7 triliun kaki kubik (Dahuri, 2009). Kawasanini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral, seperti emas, perak,timah, bijih besi, dan mineral berat. Belum lama ini ditemukan jenis energi barupengganti BBM berupa gas hidrat dan gas biogenik di lepas pantai barat Sumateradan selatan Jawa Barat serta bagian utara Selat Makassar dengan potensi yangsangat besar (Richardson, 2008). Nilai potensi energi dan sumberdaya mineral diwilayah yurisdiksi perairan laut Indonesia diestimasi sebesar US$ 21 milyar pertahun (Ikatan Ahli Geologi Indonesia, 1999).

Hingga akhir tahun 1990-an, kebutuhan bahan energi primer dunia sebanyak 85%disuplai oleh bahan bakar fosil, yakni minyak bumi sebesar 40%, batubara 25%,dan gas bumi 20%. Adapun sisanya dipenuhi dari tenaga hidro dan lain-lain.Penyediaan BBM dalam negeri sebagian besar diperoleh dari kilang dalam negeri(sekitar 72%), sedangkan sisanya diperoleh dari pasar impor. Disamping impordalam bentuk BBM, Indonesia juga mengimpor minyak mentah untuk diolah dikilang-kilang dalam negeri. Saat ini impor minyak mentah mencapai sekitar 360ribu barrel per hari (hampir 50% dari produksi). Bila konsumsi bahan bakar minyak(BBM) Indonesia diperkirakan naik sekitar 56% setiap tahunnya, maka pada awal

57

Page 67: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

abad baru nanti Indonesia diperkirakan akan menjadi negara importir neto BBM.

Keadaan ini mesti diantisipasi dengan melakukan diversifikasi energi gunamengurangi ketergantungan sumber energi pada BBM dengan memanfaatkansumber energi alternatif misalnya gas bumi, batu bara, panas bumi, dan air, sertasumber energi nir-konvensional dari lautan seperti OTEC, air pasang, gelombangarus, atau perbedaan salinitas perairan. Oleh karena itu perlu dipikirkan teknologipemanfaatan sumber energi alternatif lainnya terutama sumber energi dari laut.Kondisi kini sumber energi dari OTEC, gelombang, arus laut maupun angin belumdieksploitasi. Kekayan mineral di dasar dan tanah bawah laut yang terikat dalam“nodules” sangat besar potensinya untuk dimanfaatkan menjadi “high technologyindustries” seperti: bahan bakar peluncuran setelit ke angkasa luar dan kebutuhanindustri “mikro elektri”. Saat ini belum belum ada upaya pemerintah Indonesiauntuk eksplorasi dan eksploitasinya.

f) Bangunan Kelautan

Indonesia memiliki keunggulan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain.Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia terletak di antara BenuaAsia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.Dengan hampir 90% perdagangan internasional mempergunakan laut untuk jalurlogistiknya, Indonesia berada di posisi strategis dalam sistem logistik dunia karena40% nya melalui perairan Indonesia. Selain itu, 2/3 minyak dunia berasal darilepas pantai dan setengahnya dikirimkan ke kilang-kilang minyak juga melaluilaut dengan menggunakan kapal tanker. Tambahan pula, Indonesia memilikiwilayah perairan laut yang sangat besar, yakni seluas 5,8 juta km2, yang terdiridari 2,7 juta km2 perairan teritorial dan 3,1 juta km2 perairan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI). Berdasarkan data empiris tersebut, menunjukkan bahwa bilabidang kelautan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal lestari melaluikebijakan pembangunan yang tepat, maka bukan mustahil bidang ini akan menjadiprime mover perekonomian nasional dan sekaligus juga akan mengatasipermasalahan kemiskinan dan pengangguran nasional.

Namun demikian, kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan bidang kelautansampai saat ini dirasakan belum berjalan optimal dan masih bersifat parsial sertatidak komprehensif. Hal ini dapat dilihat dengan ketimpangan hasil pembangunannasional, sebagai salah satu contohnya adalah kemajuan pembangunan saranadan prasarana (bangunan) di wilayah daratan jauh lebih baik dan lengkapdibandingkan dengan di wilayah pantai atau laut (bangunan kelautan), belum lagibila melihat perbedaan kemajuan wilayah antara Indonesia bagian barat dengan

58

Page 68: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Indonesia bagian timur, yang memang terpisah oleh lautan. Kemudian ditambahpula, bahwa pengembangan wilayah yang dititik beratkan pada keserasian dankeseimbangan antara pembangunan wilayah hulu dengan hilir; wilayah daratan(mainland) dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (perairan); serta antarakawasan lindung dengan kawasan budidaya, di Indonesia juga masih sangatkurang. Pola-pola pembangunan kawasan pesisir belum dilaksanakan secaraterintegrasi dengan pola pengembangan “integrated coastal management”.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasipembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotifpembangunan nasional dan daerah. Kondisi infrastruktur di Indonesia pada tahun2010 jika dikomparasikan dengan negara-negara di dunia, maka Indonesia beradapada peringkat ke 82 dari 139 negara. Hal ini menandakan bahwa infrastruktur diIndonesia masih sangat tertinggal. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasapelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital,sedangkan dalam dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayananinfrastruktur berpengaruh terhadap biaya produksi

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dankesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatanproduktifitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatankemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutanfiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, umumnya hanya berperan sebagai cabangatau ranting dari Singapura atau lainnya. Sistem pelabuhan Indonesia masih tidakefisien, tidak aman, dan tidak produktif. Daya saing sumber daya manusiapelayarannya pun relatif rendah, baik itu pelaut maupun di industri pelayaran.

Persoalan yang dihadapi sistem pelabuhan Indonesia, antara lain: kurang dariseparuh pelabuhan di Indonesia, yang sudah memperoleh sertifikat InternationalShip and Port Facilities Security (ISPS), port days kapal-kapal nasional masihterlalu tinggi, terdapat kegiatan yang tidak ada pelayanan tetapi dikenakan biaya,dan belum ada pemisahan yang jelas antara fungsi pemerintah (regulator) danfungsi pengusahaan (operator). Juga belum terjadi kompetisi antar terminal danantar pelabuhan, lemahnya pengawasan, penegakan hukum belum efektif, danbelum tersedia terminal khusus karena rendahnya arus barang.

Tambahan pula, 2 (dua) pelabuhan laut utama di Indonesia telah dioperasikanoleh swasta asing, yakni terminal peti kemas di Tanjung Priok oleh perusahaanHongkong dan pelabuhan peti kemas di Tanjung Perak, Surabaya, oleh perusahaan

59

Page 69: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Australia. Kehadiran asing di Tanjung Perak tak pernah menimbulkan kontroversi.Namun, tidak demikian halnya dengan keberadaan asing di Tanjung Priok. Sejakproses awal privatisasi hingga kini sering menimbulkan kontroversi.

Setelah lebih dari satu dasawarsa, ternyata privatisasi dan kehadiran asing takmemberikan banyak maslahat. Juga tak banyak mengubah peta dunia pelayarannasional. Arus keluar-masuk peti kemas masih saja lewat Singapura dan lebihdari 90% diangkut oleh kapal-kapal asing. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tetapsaja tidak efisien dengan tarif efektif jasa pelabuhan yang relatif sangat mahal.

Sementara itu, PT Pelindo praktis jalan di tempat sehingga kinerja pelabuhan-pelabuhan Indonesia kian tertinggal dari pelabuhan-pelabuhan negara tetangga.Tanpa pembenahan mendasar, pelayanan pelabuhan di Tanah Air akan semakinkewalahan melayani arus ekspor dan impor yang terus naik.

Dampak lain akibat tidak optimalnya pelayanan pelabuhan dan infrastrukturpendukungnya, sektor industri manufaktur dan sektor pertanian tentu akan sulitberkembang secara optimal dalam bertarung di kancah pasar global. Industrimanufaktur akan tersingkir dari pola jaringan produksi global yang mensyaratkankeandalan sistem logistik dan supply chain.

Pembenahan kepelabuhanan dan pelayaran harus dilakukan secara terintegrasi.Titik pijak dalam melakukan pembenahan ialah mewujudkan visi negara kelautanyang tangguh dan mengokohkan Indonesia sebagai negara kesatuan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semua pemangku kepentingan yang terkait denganusaha kepelabuhanan dan pelayaran harus tunduk pada visi tersebut. Boleh sajamengedepankan dimensi bisnis, tetapi jangan sampai merapuhkan kedaulatannegara. Kemampuan armada pelayaran nasional harus terus dikedepankan danmenikmati porsi yang kian besar dalam lalu lintas barang, terutama dalam pelayarannusantara/nasional.

g) Jasa Kelautan

Jasa kelautan meliputi aktivitas pendidikan dan pelatihan, penelitian, arkeologilaut dan benda muatan kapal tenggelam, perdagangan, pengamanan laut sertajasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon,pengolahan limbah secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih dapatmembangkitkan aktivitas sosial, ekonomi maupun budaya. Pengembangan aktivitastersebut tentu akan memberikan kontribusi pada produk domestik bruto maupunpenyerapan lapangan kerja.

Jasa lingkungan yang diperoleh dari pelestarian sumberdaya pesisir dan laut jugamemberikan dorongan terhadap berkembangnya jasa pendidikan dan penelitian

60

Page 70: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

dibidang jasa lingkungan terkait dengan konservasi sumberdaya. Maraknya degradasisumberdaya pesisir dan laut yang terjadi membutuhkan penanganan yang lebih ekstraagar tidak terjadi degradasi yang semakin parah. Kemampuan sumberdaya pesisirdan laut, seperti hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang untuk memberikankehidupan dan penghidupan bagi masyarakat pesisir sangat signifikan dibutuhkan.Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya khusus agar daya dukung lingkungansumberdaya pesisir dan laut tersebut tetap terjaga, seperti melalui upaya perlindungan,pelestarian, reboisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jasa kelautan lainnya, adalah benda muatan kapal tenggelam memiliki potensi yangbesar dana harus dikelola dengan baik sehingga tidak menghancurkan nilai sejarahdari benda-benda purbakala. Pendidikan dan riset kelautan diharapkan mendorongsektor-sektor ekonomi dapat dikembangkan oleh tenaga terampil dan terdidik sehinggadihasilkan terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan memberikan nilaitambah ekonomi bidang kelautan.

Kemudian, jasa lainnya adalah jasa lalu lintas perhubungan laut nasional. Namun saatini, jasa lalu lintas perhubungan laut nasional belum didukung dengan infrastruktursistem navigasi yang handal, seperti vessel traffic services (VTS). Salah satu akibat,ketiadaan sistem navigasi yang handal tersebut adalah terjadinya kecelakaan laut,yakni tabrakan antara kapal ferry nasional Bahuga Jaya dengan kapal MT NorgasCathinka berbendera Singapura di Selat Sunda pada tanggal 26 September 2012.

5) Lingkungan Laut (Marine Environment)

Kebijakan lingkungan laut Indonesia saat ini disusun berdasarkan arahan strategisdan komprehensif dari implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil,Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-UndangNo. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang No. 17 tahun 2009tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan undang-undang dimaksud, maka pengembangan lingkungan lautIndonesia diarahkan pada pembangunan kelautan berkelanjutan berdasarkan dayadukung lingkungan alami, berbasiskan pada keseimbangan ekosistem pantai dan lautdengan berorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia, ekonomi, iptek, sosialbudaya, kelembagaan, politik, pertahanan keamanan, dalam rangka mencapaikemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

61

Page 71: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Secara alamiah, lingkungan pantai dan laut sebagai daerah rendahan di bumi sehinggamerupakan lokasi akhir dari aliran berbagai polutan dan sedimen asal darat. Kondisi inimenyebabkan lingkungan pantai dan laut sangat rentan terhadap kerusakan. Di sampingitu daya tarik lingkungan pantai dan laut, menyebabkan terjadinya urbanisasi ke arahpesisir dan eksploitasi yang menyebabkan degradasi lingkungan. Bahkan, kondisisebagian besar kota dan desa pesisir saat ini di Indonesia terkesan kumuh, kotor, danrawan bencana. Oleh sebab itu, penataan ruang lingkungan pesisir dan laut berdasarkanundang-undang di atas merupakan langkah penting dalam penyelamatan lingkunganlaut.

Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dalam rangka kelestarian lingkungan lautjuga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim sepertiterjadinya pemanasan global (global warming) saat ini. Bagi wilayah pesisir, pemanasanglobal dapat mengakibatkan kenaikan muka air laut, sehingga dapat mengakibatkanperubahan arus laut, terjadinya rob, kerusakan mangrove, serta secara tidak langsungberdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu,perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah harus memperhatikan keserasiandan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan,dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainabilitydevelopment).

Selain berdampak terhadap kenaikan permukaan air laut, pemanasan global jugameningkatkan curah hujan. Curah hujan yang tinggi akan menyebabkan terjadinyaerosi, dimana endapan erosi yang masuk ke laut akan menyelimuti berbagai organismelaut, termasuk tumbuhan karang. Penurunan tingkat salinitas air juga akan menimbulkanefek yang merugikan terhadap species-species laut yang tidak toleran.

Peningkatan permukaan air laut secara langsung akan mempengaruhi geomorfologipantai. Daerah banjir pada dataran rendah merupakan daerah-daerah yang pertamakali akan mengalami dampak peningkatan air laut ini. Terjadinya banjir tergantung padakemiringan dan konfigurasi garis pantai, dimana keduanya akan berubah bila permukaanair laut meningkat. Aspek lain yang penting adalah tinggi rendahnya pasang surut, dimana daerah-daerah yang mempunyai tingkat pasang surut kecil akan lebih terpengaruhdaripada daerah-daerah yang mempunyai tingkat pasang surut besar.

Keadaan seperti tersebut di atas ditambah dengan perubahan-perubahan yang terjadidalam pola arus, akan mengakibatkan tingkat pengendapan dan erosi pantai meningkatsedemikian rupa, sehingga merubah geomorfologi pantai. Kondisi ini diperburuk olehhilangnya ekosistem alam, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya kemampuanuntuk melindungi garis pantai.

62

Page 72: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Perubahan pada suhu udara, curah hujan dan permukaan laut, secara langsung memilikidampak sosial-ekonomi pada wilayah pesisir Timur Sumatera, pesisir Utara Jawa danpesisir Barat Kalimantan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan serta sebagiandari Papua. Sebuah studi tentang skenario perubahan iklim yang dilakukan oleh CSIROAustralia (1992,1993) untuk kawasan regional, diperkirakan terjadi perubahan suhu,curah hujan dan permukaan laut pada tahun 2010, 2019 dan tahun 2070. Studi CSIROmenunjukan bahwa permukaan laut naik di kawasan Selatan dan Asia Tenggaratermasuk Indonesia menjadi 15 cm pada tahun 2010, 25 cm pada tahun 2019, dan 90cm tahun 2070 berdasarkan skenario kenaikan permukaaan laut dalam. Prediksi lain,dari naiknya permukaan air laut pada kawasan Selatan dan tenggara Asia disajikanoleh Panel Internasional untuk Perubahan Iklim (IPCC) yang memprediksi tingkatmaksimum mencapai 110 cm pada tahun 2070, dan oleh UNEP diperkirakan kenaikanpermukaan laut mencapai 1 meter pada tahun 2090 pada kawasan Asia tenggara.Bahkan dengan skenario yang konservatif terjadi kenaikan 45 cm atas permukaan airlaut di tahun 2070. Hasil ini hampir serupa dengan dua penelitian baik model CSIROmaupun IPCC. Jika perkiraaan ini tepat, banyak daerah yang berpopulasi padat dankota industri yang berada di tepi pesisir menghadapi permasalahan yang serius. Masalahini menjadi semakin buruk berdasarkan kenyataan bahwa daerah-daerah tersebutkondisinya merupakan daerah berpenduduk sangat padat, dibandingkan tempat lain diIndonesia.

Diperkirakan lebih dari 2 juta orang di Indonesia bertempat tinggal di ketinggian 2 meterdari permukaan laut dan di sepanjang pesisir. Dengan demikian diperkirakan terdapat3,3 juta orang yang mungkin perlu diungsikan segera karena banjir dan air pasangpada tahun 2070. Biaya rehabilitasi untuk masalah ini ditaksir mencapai US$ 8 juta(Indonesia Country Report from Climate Change in Asia).

Lebih jauh akibat naiknya 60 cm permukaan laut, diperkirakan 800 ribu ha sawahberirigrasi, dan 20% dari 5,5 juta ha gambut yang dipergunakan bagi budidaya padipasang surut serta 300 ribu ha tambak di sepanjang pesisir akan lenyap, yang secarakeseluruhan dapat mencapai 3,4 juta ha. Kerugian masyarakat ini diperkirakan mencapaiUS$ 11,3 juta setiap tahunnya.

Kemudian, fakta lain yang masih terjadi saat ini dan menyebabkan kerusakan lingkunganlaut adalah memanfaatkan sumberdaya kelautan dengan cara yang merusak, seperti:penangkapan ikan dengan menggunakan racun atau bom ikan. Kegiatan semacam initentunya memberikan dampak sangat negatif bagi terumbu karang. Penangkapan ikandengan racun sianida ke daerah terumbu karang, akan membunuh atau membius ikan-ikan. Sementara itu, karang yang terkena racun sianida berulang kali akan mengalamipemutihan dan kematian. Pengeboman ikan dengan dinamit atau bom rakitan lainnya,

63

Page 73: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

dapat menghancurkan struktur terumbu karang, dan dapat membunuh ikan secaramasal, termasuk anak-anak ikan yang sebenarnya penting bagi regenerasi kehidupanikan dan spesies lainnya. Penangkapan ikan dengan menggunakan racun maupunbom tentunya dapat mengganggu kelestarian lingkungan, serta merugikan sektorekonomi dan pariwisata.

Selanjutnya, karena letak Indonesia di posisi silang dan strategis menjadi jalur pelayaranyang penting bagi kapal-kapal internasional, maka tak urung jika perairan Indonesiacukup padat bagi lalu lintas pelayaran kapal, termasuk kapal tanker yang mengangkutminyak. Kondisi yang paling sering terjadi saat ini adalah proses bongkar muat airballast (sistem kestabilan kapal menggunakan mekanisme bongkar-muat air) dalamkapal yang ternyata masih mengandung minyak, sehingga turut menyebabkan terjadinyapencemaran lingkungan laut.

3. Implikasi Pembangunan Bidang Kelautan terhadap Pertumbuhan Ekonomi danKetahanan Nasional

Secara umum, implikasi kebijakan bidang kelautan saat ini dalam mendorongpertumbuhan ekonomi bangsa dirasakan belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat darikeragaan beberapa aspek utamanya, yakni aspek manfaat ekonomi, penyerapan tenagakerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kedaulatan negara di laut. Beberapaimplikasi masih lemahnya kebijakan bidang kelautan tersebut dapat dijelaskan sebagaiberikut.

a. Implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) mengestimasi (2007) nilai ekonomi potensi sumberkekayaan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebesar 156.582.651.400 dollar ASper tahun. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 9.000 per 1 dollar AS, nilai ini setara denganRp 1.409 triliun. Potensi laut Indonesia tersebut, antara lain berasal dari sektor perikanansebesar 31.939.651.400 dollar AS, dari wilayah pesisir sebesar 56 miliar dollar AS, darisektor bioteknologi kelautan sebesar 40 miliar dollar AS, dari sektor pariwisata baharisebesar 2 miliar dollar AS, dari sektor minyak bumi lepas pantai sebesar 6,643 milyardollar AS, dan dari sektor transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS.

Jika dianalogikan secara sederhana, nilai ekonomi potensi kekayaan laut yang Rp1.409 triliun tersebut, nilainya setara dengan nilai APBN Indonesia saat ini (tahun 2012).Hal ini berarti, hanya dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi kekayaansumberdaya laut saja, Indonesia sebenarnya sudah sanggup menjalankan rodapemerintahan secara mandiri dan mensejahterakan rakyatnya.

64

Page 74: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Namun kenyataannya, kontribusi bidang kelautan terhadap PDB nasional ternyata masihrelatif rendah. Menurut catatan PKSPL (2004), pada tahun 2002 bidang kelautanmenyumbang kontribusi 22,63% dari pangsa PDB nasional, dimana sebagian besardisumbangkan oleh sub-sektor pertambangan minyak dan gas bumi di laut sebesar41,44 % dari total PDB Kelautan. Dan diperkirakan hingga saat ini kontribusi bidangkelautan tersebut belum mencapai 30% dari PDB nasional. Belum lagi bila melihatdata historis pertumbuhan PDB bidang kelautan dari tahun 1995 hingga tahun 2002,rata-rata pertumbuhannya sangat kecil, yakni sekitar 1,58%. Bila hal tersebut dihadapkandengan angka inflasi nasional rata-rata sekitar 8% saja per tahun, maka berarti bidangkelautan belum memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi pada saat itu.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa potensi kekayaan sumberdaya laut Indonesiayang sangat besar tersebut masih disia-siakan dan belum dioptimalkanpemanfaatannya. Berbeda dengan negara lain, seperti Jepang, Republik Rakyat China,Korea Selatan dan Norwegia, yang sudah memanfaatkan laut sedemikian rupa hinggamemberikan kontribusi di atas 30% terhadap PDB nasional mereka. Semestinya,kelautan Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dari negara-negaratersebut, karena memiliki luas wilayah laut yang relatif lebih luas. Indonesia sebaiknyatidak terlena dan hanya bangga memiliki kekayaan laut yang melimpah, tetapiseharusnya cepat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal demi mengakselerasikemakmuran bangsa.

Hal tersebut diatas dapat menyatakan bahwa kebijakan bidang kelautan nasional saatini belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonominasional. Padahal dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap selain akanmeningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia juga akan memperkokoh ketahanannasional. Oleh karena itu, agar bidang kelautan dapat memberikan kontribusi yanglebih nyata bagi pertumbuhan ekonomi bangsa, perlu suatu kebijakan kelautan Indonesiayang komprehensif, sinergis, dan terintegrasi.

b. Implikasi terhadap penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh adanya kegiatan usaha dari hulu sampai kehilir. Di bidang kelautan, umumnya semua sektornya memiliki daya serap tenaga kerjayang relatif tinggi. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa untuk kegiatan usahabidang kelautan belum mampu menyerap tenaga kerja tinggi, meskipun sudah mulaimenunjukkan kecenderungan yang positif.

Sebagai gambaran angka ILOR (index of labor output ratio) untuk bidang perikananadalah sekitar 7,8, artinya tiap pertumbuhan investasi 1% baru berdampak kepada

65

Page 75: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

penambahan tenaga kerja langsung sebesar 7,8%. Berdasarkan hal ini dan jugainformasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwapertumbuhan investasi sektor perikanan di Indonesia hingga kini masih relatif rendah,maka dapat dinyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja baru pada sektor perikananbelum optimal. Kondisi ini kini makin diperparah lagi dengan harga BBM yang cenderungmeningkat dan banyaknya industri pengolahan ikan di dalam negeri yang kekuranganbahan baku. Akibat sulitnya mendapatkan pasokan bahan baku ikan, industri pengolahanikan yang ada rata-rata hanya berproduksi sebesar 30% dari kapasitas terpasang. Bilahal ini terus dibiarkan terjadi, niscaya banyak industri di sektor perikanan dan turunannyayang mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Kondisi ini lambat laun tentu akan memper-lemah kesatuan dan persatuan bangsa yang ada. Oleh karenanya, pemerintah harussegera membuat suatu terobosan kebijakan yang tepat, komprehensif, dan terintegrasi,utamanya untuk mendukung tumbuhnya industri-industri atau kegiatan-kegiatan usahabidang kelautan serta menjamin kelangsungan usahanya.

c. Implikasi terhadap ketahanan nasional

Kebijakan pembangunan bidang kelautan sampai saat ini diakui belum dapatmengentaskan kemiskinan secara signifikan. Sebagian besar masyarakat pesisir masihtergolong miskin dan mereka umumnya hanya dapat sekedar memenuhi kebutuhanpokok sehari-harinya saja. Indikator kemiskinan tersebut dapat dilihat dari pendapatanper kapita yang sebagian besar masih dibawah pendapatan per kapita rata-rata nasional,kondisi perumahannya pun masih relatif kumuh dan tingkat kemampuan inovasi danadopsi mereka terhadap teknologi maju juga relatif rendah.

Kondisi diatas, tentu lambat laun akan menimbulkan permasalahan yang kompleksdan akhirnya juga akan memperlemah ketahanan nasional. Diperkirakan kondisi initerjadi karena implikasi masih lemahnya kebijakan bidang kelautan yang ada sekarang,utamanya yang berpihak dan melindungi masyarakat pesisir dalam kegiatan usahadan kehidupannya.

d. Implikasi terhadap kelestarian lingkungan

Secara umum kondisi kondisi lingkungan pesisir dan laut Indonesia kini mengalamidegradasi karena polusi oleh limbah perkotaan, dan limbah industri, siltasi dansedimentasi yang diakibatkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah hulu yanglemah. Kondisi lingkungan laut semakin rusak disebabkan, antara lain oleh:

(1) Land based pollution, terutama akibat limbah rumah tangga yang berasal dari kota-kota besar dan pemukiman disepanjang daerah aliran sungai dan sepanjang pesisir.

66

Page 76: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

(2) Sea based pollution, yang memberikan kontribusi pada pencemaran laut sebesar30%, terutama pencemaran akibat limbah industri, tumpahan dan ceceran minyak,dan limbah bahan berbahaya lainnya.

Selain itu, terjadi pula pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang tidak ramahlingkungan (misalnya: penambangan pasir, dan Iain-lain) dan penebangan hutan mangroveyang menyebabkan meningkatnya proses abrasi dan erosi pantai sehingga menimbulkankerugian yang besar. Tambahan pula, terjadi pemanfaatan sumberdaya perikanan secaraillegal (IUU Fishing) dan tidak ramah lingkungan yang juga menyebabkan kerusakansumberdaya ikan dan terumbu karang. Keberadaan masyarakat adat yang sangat bergantungpada sumberdaya alam dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alamjuga belum dipahami dengan baik. Kearifan lokal sangat diperlukan untuk menjaminketersediaan sumberdaya laut dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Permasalahan yang dihadapi.

Secara garis besar permasalahan umum yang dihadapi dalam bidang kelautan adalahsebagai berikut:

a) SDM Kelautan yang berkarakter kuat dan profesional masih terbatas

Political will dari pemerintah untuk mengembangkan SDM kelautan memang sudahada. Hal ini dapat dilihat dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN dalam misi yangke 7. Namun, sebagai tindak lanjut dari realisasi misi ke 7 tersebut belum terlihat jelas.SDM kelautan saat ini juga masih terbatas, karena masih belum optimalnya institusipendidikan yang menyelenggarakan program profesional kelautan. Komitmenpemerintah untuk memajukan pembangunan kelautan tentunya perlu didukung denganSDM kelautan yang handal. Untuk meningkatkan SDM kelautan tersebut, salah satunyadengan memasukkan wawasan kelautan dalam kurikulum pendidikan nasional untukberbagai tingkatan dari SD hingga perguruan tinggi.

b) Tata Kelola Pemerintahan yang masih fragmented dan parsial

Bidang kelautan yang mencakup banyak sektor memerlukan pengelolaan yang terpadu.Apalagi, untuk wilayah laut Indonesia yang luas dengan potensi yang begitu besar.Keterpaduan pengelolaan ini dimaksudkan agar tidak ada tumpang tindih (overlapping)kewenangan antar pemangku kepentingan. Jika kita lihat saat ini, tata kelolapemerintahan di laut di Indonesia masih terkesan fragmented dan parsial Pelayanan dilaut tidak terkoordinasi, dimana masing-masing lembaga menangani fungsinya secaraterpisah, sehingga seringkali suatu kasus bergerak dari satu fungsi ke fungsi yang lain.Ditambah lagi dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka seolah-olah pemerintahdaerah diberi kewenangan seluas-luasnya tanpa adanya control dari pusat.

67

Page 77: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

c) Sarana dan sistem prosedur pertahanan dan keamanan yang terbatas dan fragmented

Letak Indonesia yang strategis di posisi silang jalur perdagangan dunia menyimpanpotensi kejahatan dan tindakan kriminal lain. Pencurian kekayaan laut Indonesia,perampokan, penyelundupan senjata dan barang-barang illegal merupakan contohkejahatan yang sering terjadi. Tetapi permasalahan yang lebih membahayakan lagiadalah klaim atas suatu wilayah oleh negara tetangga akibat masih belum selesainyasengketa batas wilayah di beberapa wilayah perbatasan. Alutsista yang masih terbatas,sehingga sulit untuk melaksanakan pengawasan yang optimal terhadap seluruh wilayahyurisdiksi perairan laut Indonesia. Ditambah lagi, sistem prosedur pertahanan dankeamanan yang masih minim dan fragmented, dimana hanya tergantung pada TNI,yang merupakan suatu kelemahan dalam melindungi kedaulatan wilayah NKRI. Tugasuntuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI seharusnya merupakan kewajiban setiap warganegara dan juga pemerintah.

d) Kegiatan usaha bidang kelautan yang masih terbatas dan fragmented

Berbagai kegiatan usaha di bidang kelautan seperti apa yang dijelaskan diatas, masihbanyak menghadapi permasalahan dan kendala. Permasalahan tidak hanyamenyangkut dampak dari kegiatan itu terhadap lingkungan laut, yang pada umumnyamenimbulkan pencemaran, tetapi juga menyangkut lingkup kegiatan yang masihterbatas dan pengelolaan yang fragmented. Lingkup kegiatan yang terbatas itulah yangkemudian membuka celah bagi pihak asing untuk menguasai kegiatan-kegiatantersebut. Sementara itu, egosektoral dari masing-masing instansi yang berwenang,menyebabkan ketidakterpaduan dalam pengelolaan. Hal ini yang kemudian menjadikelemahan bagi pembangunan kelautan Indonesia.

e) Entrepreneurship bidang kelautan yang langka

Saat ini SDM kelautan Indonesia yang berkecimpung dan mampu mengelola usahabidang kelautan dengan baik, masih sangat minim. Sementara itu, wujud nyata komitmendari pemerintah untuk memajukan pembangunan kelautan juga belum maksimal.Padahal, wilayah laut Indonesia yang luas memerlukan pengelolaan yang terpadu.Selain itu, perlu adanya entrepreneurship sehingga potensi laut Indonesia dapat dikelolasecara optimal. Saat ini, penyelenggaraan entrepreneurship dari pemerintah masihsangat jarang.

f) Penataan ruang wilayah pesisir dan laut yang belum berjalan baik

Penataan ruang dalam perencanaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia saat ini belumberjalan baik. Hal ini, ditunjukkan dengan gambaran sebagian besar pertumbuhan kotadan desa di wilayah pesisir Indonesia terkesan kumuh, kotor, dan rentan terhadapbencana. Permasalahan lainnya yang juga terjadi terkait dengan penataan ruang ini

68

Page 78: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

adalah adanya potensi konflik kepentingan, tumpang tindih (overlaping), dankekosongan (gap) yang tidak hanya terjadi antar sektor (pemerintahan, masyarakatsetempat, maupun swasta), namun juga antar penggunaan. Di pihak Pemerintah sendiriterdapat konflik kewenangan (jurisdictional conflict) dalam pengelolaan pemanfaatanwilayah laut dan pesisir berupa konflik antar wilayah, sebagai contoh adalah dalampengelolaan tata ruang laut, dimana sering terjadi konflik kewenangan antaraKementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautandan Perikanan. Selain itu, konflik kepentingan juga terjadi dengan pemerintah daerahseiring dengan pemberlakuan otonomi daerah.

Saat ini sasaran pembangunan masih lebih terfokus pada aspek-aspek ekonomi danpolitik serta lebih memperhatikan produksi komoditas dan skala wilayah pemerintahan, tanpamemperhatikan aspek-aspek lingkungan dan karakteristik ruang hidup tersebut. Oleh karenaitu, kedepan, sebaiknya dalam menyusun penataan ruang wilayah pesisir dan laut perluadanya pendekatan ecoregion. Penetapan wilayah ecoregion dilaksanakan denganmempertimbangkan kesamaan: karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, floradan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasilingkungan hidup. Dengan penyusunan tata ruang pesisir dan laut yang tepat, selain akanmenjaga kelestarian lingkungan, juga akan mencegah timbulnya konflik kepentingan antarsektor atau kegiatan. Selain itu, pertumbuhan aktivitas usaha di bidang kelautan juga akanberkembang dengan optimal dan berkelanjutan.

69

Page 79: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

1. Umum

Perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional, sangatmempengaruhi perkembangan dan kemajuan kelautan nasional. Perkembangan global atauinternasional dapat mempengaruhi banyak hal, seperti: aturan main atau persyaratan dalamperdagangan dunia, tatacara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, danperkembangan ilmu dan teknologi dunia. Hal yang sama juga terjadi pada kondisi lingkunganregional, seperti di lingkungan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dan lingkungannegara-negara Asia Pasifik atau APEC. Lingkungan nasional pun sangat pasti mempengaruhiperkembangan dan kemajuan bidang kelautan di Indonesia, yang tentunya tidak terlepasdari perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam dalam negeri. Perkembanganlingkungan strategis yang semakin dinamis tersebut merupakan perkembangan pentingyang harus sejak dini diantisipasi dalam Kebijakan Kelautan Indonesia.

2. Perkembangan Global

Liberalisasi perdagangan merupakan ciri utama dari era globalisasi. Globalisasiperekonomian dunia yang semakin kompleks dan kompetitif tersebut menuntut tingkatefisiensi yang tinggi. Dampak dari kondisi tersebut adalah persaingan yang ketat dalamkualitas produk dan jasa. WTO (World Trade Organization) merupakan suatu wadah dalamsistem perdagangan di dunia. Kini anggotanya mencapai lebih 90% dari total seluruh negaradi dunia. Ketentuan WTO dilandasi oleh prinsip perdagangan bebas dalam bentuk persainganbebas dan kawasan perdagangan bebas. Umumnya negara-negara maju yang menjadianggota WTO menginginkan dengan segera adanya pasar yang terbuka di seluruh duniadan memberikan peluang persaingan yang sama bagi seluruh negara anggota. Namun haltersebut bagi Indonesia tentu akan menjadi suatu ancaman, karena kapasitas ataukemampuan Indonesia untuk bersaing masih terbatas dan juga belum mampu secara optimalmemanfaatkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan WTO.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO sangat penting, karena akan melindungidari persaingan yang tidak sehat dan juga mengamankan kepentingan perdaganganIndonesia di dunia internasional. Indonesia masuk WTO tahun 1995, kemudian membentukkomite anti dumping-nya tahun 1997. Hingga kini, sudah ada 30 kasus dumping yangditangani oleh komite ini dalam rangka menyelamatkan produk Indonesia.

Bab 4 PERKEMBANGAN LINGKUNGANSTRATEGIS

70

Page 80: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Akibat perkembangan global, perekonomian nasional, termasuk bidang kelautan,dihadapkan kepada dua masalah utama, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif.Padahal, seharusnya dengan globalisasi perekonomian dunia, masalah hambatan tarif dannon--tarif tersebut dapat diminimalkan. Namun, disinilah letak permasalahan yang dihadapibanyak negara berkembang, termasuk Indonesia, yakni munculnya hambatan tarif dan non-tarif yang diberlakukan oleh negara-negara maju yang terkadang sering merupakan bagiandari upaya mereka dalam melindungi industri dan kepentingan ekonomi domestiknya.

a. Hambatan Tarif

Hambatan tarif yang kini diberlakukan negara maju sangat bervariasi. Disamping itu,tingkat tarif bea masuk yang diberlakukan juga biasanya sangat tergantung dari jeniskomoditi hasil laut dan bentuk olahannya. Secara umum, tingkat tarif yang diberlakukanoleh Uni Eropa adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara majulainnya seperti: Jepang dan Amerika Serikat. Walaupun beberapa negara Uni Eropaada yang memberikan fasilitas GSP (Generalized System of Preference) terhadapbeberapa komoditi hasil laut yang diimpor dari negara berkembang termasuk Indonesia,namun fasilitas GSP tersebut saat ini sudah mulai secara bertahap dikurangi. Sebagaigambaran, tarif impor udang segar beku dari Indonesia dinaikkan menjadi sekitar 8 %,sedangkan untuk udang rebus beku naik menjadi 16 %.

Secara umum terlihat, Uni Eropa cenderung memberlakukan tarif bea masuk yangpaling tinggi, diikuti oleh Jepang dan Amerika Serikat. Tarif bea masuk biasanya akansemakin tinggi bagi “value added product”. Disamping tingkat tarif yang tinggi, UniEropa juga memberlakukan tarif secara diskriminatif, dimana negara-negara bekasjajahan Uni Eropa yang tergabung dalam kelompok ACP (Africa, Carribea and Pacificcountries) mendapatkan keringanan atau dibebaskan dari kewajiban membayar tarifbea masuk dengan alasan untuk membantu perekonomian bagi “least developedcountries”.

Dengan tingginya tarif bea masuk impor produk perikanan ke Uni Eropa, jugamelemahkan daya saing komoditi hasil laut Indonesia, khususnya ikan tuna kalengan.Hal ini disebabkan karena tarif bea masuk ikan tuna yang diberlakukan adalah sebesar24 %. Padahal komoditi serupa dari negara anggota ACP, tidak ada tarif atau bea masuk0 %. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi pergeseran dominasiekspor ikan tuna kalengan dari negara-negara ASEAN ke negara-negara anggota ACPutamanya dari Benua Afrika.

Tambahan lagi, posisi tawar Indonesia yang cenderung lebih lemah dibandingkannegara-negara ASEAN lainnya utamanya Thailand dan Vietnam. Seperti diketahui,walaupun mulai awal tahun 2000 Thailand sudah tidak mendapatkan fasilitas GSP dari

71

Page 81: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Uni Eropa, namun daya saingnya di pasar Uni Eropa sangat kuat. Bahkan saat iniThailand adalah merupakan eksportir produk perikanan terbesar ke Uni Eropa dandunia.

b. Hambatan Non Tarif

Seperti pada hambatan tarif, jenis dan tingkat hambatan non tarif yang diberlakukannegara-negara di dunia juga sangat variatif, tergantung pada jenis produk dan negarapengimpor. Negara-negara berkembang umum-nya semakin khawatir terhadapmeningkatnya hambatan non tarif ini dalam perdagangan global, walaupun “Agreementon Non-Tariff Barriers” secara tegas menyatakan bahwa “setiap anggota WTO yangmenggunakan hambatan non tarif harus benar-benar mengikuti kaidah-kaidah perjanjianyang telah disepakati, antara lain harus transparan, terukur, dan secara proseduralmudah diikuti oleh para eksportir. Uni Eropa adalah pihak yang paling banyakmenerapkan hambatan non tarif dibandingkan negara maju lainnya, seperti AmerikaSerikat dan Jepang. Sebagai gambaran, hambatan non tarif yang sering diberlakukanoleh negara-negara maju terhadap salah satu sumberdaya laut utama, yakni komoditiperikanan adalah sebagai berikut:

(1) Harmonisasi: yaitu hanya “approved packers” dari negara-negara yang telahmasuk dalam kategori “harmonized countries” yang diizinkan untuk mengeksporkomoditi perikanan ke negara terkait.

(2) Health Certificate: setiap ekspor produk perikanan diwajibkan untuk dilengkapidengan sertifikat mutu (quality certificate) dan sertifikat kesehatan (healthcertificate). Namun untuk ekspor ke Uni Eropa, maka bahasa yang dipergunakandalam sertifikat harus sesuai dengan bahasa nasional di pelabuhan masuk danditandatangani oleh inspektur yang telah terakreditasi.

(3) Standar Sanitasi: masalah utama yang dikeluhkan para eksportir adalahpemberlakuan standar sanitasi yang tidak transparan atau diskriminatif (meng-gunakan standar ganda). Misalnya: dalam peraturan Uni Eropa -tidak ada peraturanyang menyebutkan bahwa udang beku (kecuali udang rebus beku) harus bebasdari bakteri Salmonella. Namun dalam peraturan nasional yang diterapkan masing-masing negara anggota Uni Eropa dengan tegas mempersyaratkan bahwa semuaekspor udang beku harus bebas dari bakteri patogen. Uni Eropa juga memper-syaratkan bahwa semua kerang-kerangan yang diekspor ke negara-negaraanggota Uni Eropa harus bebas dari E. coli dan bakteri patogen. Sementara kerang-kerangan sejenis yang diproduksi/dipanen dari wilayah Uni Eropa, walaupuntercemar E. coli, masih boleh dijual di pasaran asalkan diberi label “B-area product”.

72

Page 82: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

(4) Standar Mutu: walaupun standar mutu yang dipakai oleh negara-negara pengimporrelatif lebih lunak dibanding dengan standar sanitasi, namun pengujian mutu secaraorganoleptik masih merupakan cara konvensional yang lazim dipakai untukmenentukan kualitas dan penerimaan suatu produk di pelabuhan masuk. Padahaluji ini tidak mempunyai nilai ukuran mutlak, bahkan kadangkala unsur subyektivitasdapat mempengaruhi hasil penilaiannya. Oleh karena itu, ekspor produk perikanannegara berkembang seringkali ditolak karena tidak lolos uji organoleptik.

(5) Isu Lingkungan: masalah “dolphin issue”, yang digunakan Amerika Serikat untukmemblokir impor ikan tuna serta embargo terhadap udang ekspor dalam kaitannyadengan isu penggunaan TED/BED (turtle excluder device l by-catch excluderdevice) beberapa tahun terakhir ini, secara jelas menunjukkan adanya penggunaanisu lingkungan sebagai hambatan teknis terhadap ekspor komoditi perikanan darinegara berkembang. Demikian pula embargo Uni Eropa terhadap ikan tuna yangdiimpor dari Belize dan Equatorial Guinea adalah merupakan indikasi bahwa hanyaikan-ikan yang ditangkap dari sumber daya yang lestari yang boleh diperdagangkandi pasar internasional.

(6) Rapid Alert System: untuk mengawasi standar sanitasi dan mutu produk perikananimpor, Uni Eropa menerapkan Rapid Alert System (RAS), sedang Amerika Serikatdan Australia masing-masing menggunakan “automatic detention” dan “holdingorder”. Penerapan RAS, automatic detention maupun holding order ini cenderungmengganggu kelancaran ekspor produk perikanan dari Indonesia.

Disamping hal diatas, terdapat juga beberapa perjanjian internasional yang berpengaruhlangsung dan mengatur mekanisme perdagangan komoditi hasil laut di pasar internasional.Secara garis besar beberapa perjanjian internasional tersebut dapat dikelompokkan kedalam3 kategori, yakni:

(1) Perjanjian internasional yang terkait dengan kelestarian sumberdaya perikanan,seperti Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang dikeluarkan FAO(1995), International Convention for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT) danAgreement on Straddling Stocks and Highly Migratory Fish Species. Dengan adanyaperjanjian tersebut, maka ikan-ikan komersial penting yang dijual di pasar internasionalharus ditangkap dari sumber daya ikan yang lestari. Selain itu, Committee on FisheriesFAO telah menyepakati tentang International Plan of Action (IPOA) on Illegal, Unreportedand Unregulated (IUU) Fishing yang mengatur mengenai (1) praktek ilegal sepertipencurian ikan, (2) praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah,atau laporannya di bawah standar, dan (3) praktek perikanan yang tidak diatur sehinggamengancam kelestarian stok ikan global.

73

Page 83: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

(2) Perjanjian internasional yang terkait dengan perlindungan satwa yang terancampunah, seperti CITES (Convention on Intemational Trade of Endangered Species).Melalui perjanjian ini, maka beberapa jenis fauna, termasuk komoditi fauna laut dibatasipemasarannya karena populasinya dikhawatirkan akan punah. Jenis-jenis satwa yangekspornya dibatasi atau dilarang oleh CITES antara lain: penyu, corral, kerang Tridacnid,dan ikan cucut.

(3) Perjanjian internasional yang terkait dengan perdagangan, seperti Perjanjian GATT/WTO, termasuk di dalamnya Perjanjian SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures)dan Agreement on Technical Barriers to Trade. Perjanjian GATT/WTO mempunyaiimplikasi yang sangat besar terhadap perdagangan global komoditi perikanan, karenasektor perikanan belum secara resmi dimasukkan dalam perjanjian WTO, sehinggagraduasi tingkat tarif komoditi perikanan nampaknya masih mengalami kesulitan.

Selain itu, terdapat pula beberapa standar internasional yang harus dipatuhi, misalnyamengenai pembinaan sumberdaya manusia kelautan yang harus sesuai ketentuan IMO(International Maritime Organization), yakni para pelaut niaga dituntut untuk memenuhipersyaratan Standard Training Certification and Watchkeeping for Seaferer (STCW) 1995,sedangkan untuk pelaut kapal perikanan dituntut untuk memenuhi persyaratan StandardTraining Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnels (STCW-F) 1995.

Wilayah perairan Indonesia juga berfungsi sebagai life line pelayaran baik nasionalmaupun internasional, yang tunduk pada berbagai pengaturan internasional khususnya yangberkaitan dengan teknis pelayaran dan perlindungan lingkungan yang menjadi mandat dariInternational Maritime Organization (IMO), antara lain Convention for the Prevention ofPollution from Ships (MARPOL) 1973 beserta Protokolnya, Convention for the Safety of Lifeat Sea (SOLAS) 1974 beserta Amandemennya, Convention for the Suppression of UnlawfulActs Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) 1973 dan International Convention onMaritime Search and Rescue (SAR Convention) 1998.

Kemudian, isu internasional lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah CleanDevelopment Mechanism atau lebih dikenal dengan CDM, adalah salah satu mekanismepada Kyoto Protokol yang mengatur negara maju yang tergabung dalamAnnex I dalamupayanya menurunkan emisi gas rumah kaca. Mekanisme CDM ataudiistilahkan sebagaiMekanisme Pembangunan Bersih ini merupakan satu-satunya mekanisme yang terdapatpada Protokol Kyoto yang mengikutsertakan Negara berkembang dalam upaya membantunegara maju dalam menurunkan emisinya. Selain membantu negara maju, diharapkan pulamelalui mekanisme CDM ini akan memungkinkan adanya bantuan keuangan, transferteknologi, dan pembangunan berkelanjutan dari negara maju ke negara berkembang.

Kesepakatan internasional ini memberikan kesempatan bagi Indonesia. Di sektor energi

74

Page 84: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan energi hijau yang mencakuppemanfaatan energi terbarukan, teknologi yang efisien dan teknologi energi bersih. Terkaitdengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut lebih dari 3,1juta km2 atau sekitar 63% dari total wilayah, Indonesia memiliki kesempatan untukmemasukan laut dalam perdagangan emisi disamping hutan, pada perundingan internasionaltentang kebijakan iklim global. Luas laut dan sebaran terumbu karang di Indonesia memilikipotensi dalam menyerap dan menyimpan gas karbon dioksida (CO2).

Dan perkembangan lingkungan global yang terkini (2012) adalah Konferensi PBBtentang Pembangunan Berkelanjutan yang dikenal juga sebagai Pertemuan Rio 2012 atauRio+20 sebagai bentuk dari tindak lanjut atas Konferensi PBB tentang Lingkungan danPembangunan atau KTT Bumi yang pernah diselenggarakan di kota yang sama pada tahun1992. Konferensi ini secara khusus diadakan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan SosialPBB bersama tuan rumah Brasil di Rio de Janeiro pada tanggal 20-22 Juni 2012

Konferensi ini memiliki tiga tujuan, yaitu (1) memperbaharui komitmen politik ataspembangunan berkelanjutan, (2) mengidentifikasi kesenjangan antara progres kemajuandan implementasi dalam mencapai komitmen-komitmen lama yang telah disetujui, serta (3)mengatasi berbagai tantangan baru yang terus berkembang. Tema yang diusung dalamkonferensi ini adalah: (1) Ekonomi Hijau dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan danPemberantasan Kemiskinan atau Green Economy in the Context of Sustainable Developmentand Poverty Eradication, dan (2) Kerangka Kerja Kelembagaan untuk PembangunanBerkelanjutan atau Institutional Framework for Sustainable Development.

Kesepakatan dari konferensi ini adalah bahwa negara-negara didunia didorong untukmelaksanakan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dengan program pembangunanyang berkelanjutan dan sekaligus untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dari 283 poinkesepakatan, terdapat 19 poin yang terkait langsung dengan bidang kelautan. Penekanannyaterutama pada perlunya konservasi dan pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutanuntuk menanggulangi kemiskinan, ketahanan pangan, dan mata pencaharian, sertameningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Perkembangan Regional

Pada tingkat regional, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan tersendiri, sepertiAFTA (pasar bebas ASEAN) yang sudah berlaku sejak tahun 2003, dan APEC (pasar bebasAsia Pasifik) yang akan berlaku tahun 2010 bagi negara maju dan tahun 2020 bagi negaraberkembang. Sebagai gambaran, kini sudah mulai terjadi persaingan yang ketat diantaranegara-negara ASEAN maupun Asia untuk menembus pasar produk sumberdaya laut,utamanya komoditi perikanan di berbagai negara di dunia. Berbagai upaya telah dilakukan

75

Page 85: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

oleh beberapa negara Asia untuk mempertahankan segmen pasarnya, seperti dumpingyang dilakukan oleh Negara Cina dan Vietnam untuk produk udangnya serta lobby bilateralyang dilakukan oleh Thailand untuk mendapatkan keringanan tarif bea masuk di Jepangdan Amerika. Melihat hal diatas, maka Indonesia pun harus segera mengantisipasi persaingantersebut dengan negara lain melalui peningkatan kemampuan daya saing dan kerjasamayang saling menguntungkan.

Selain itu, bidang kelautan nasional ditingkat regional juga dihadapkan kepada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan melalui organisasi/komisi-komisi regional. Sebagai contoh,pada sektor perikanan adalah IOTC (Indian Ocean Tuna Comission) dan CCSBT (Conventionfor Conservation of Southern Bluefin Tuna) yang mengatur penangkapan tuna di perairanSamudera Hindia dan merupakan organisasi-organisasi yang dibentuk di dalammelaksanakan amanat Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) di wilayahgeografis tertentu maupun jenis ikan tertentu. Indonesia sudah menjadi anggota IOTCmaupun CCSBT, karena wilayah perairan internasional yang dikelola oleh dua komisi regionalini, berbatasan langsung dengan wilayah perairan laut Indonesia. Konsekuensi logis darikeikutsertaan dalam keanggotaan komisi-komisi regional tersebut adalah terkait denganpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya dan kuota penangkapan ikan di wilayah perairantersebut. Hal tersebut berimplikasi bahwa Indonesia sudah semestinya wajib turut sertamengelola dan menjaga sumber daya ikan tuna di perairan tersebut dan juga menjagatingkat produksinya, yakni harus sesuai dengan nilai kuota yang telah ditentukan bersama.

Kemudian, terdapat pula beberapa bentuk kerjasama regional lainnya yang jugamenentukan dalam pengembangan bidang kelautan diantaranya, adalah:

a. Pengembangan Kerjasama Laut Tertutup dan Separuh Tertutup yang melingkupiIndonesia :

1). Pengembangan kerjasama Laut Cina Selatan

2). Pengembangan Kerjasama Laut Sulawesi

3). Pengembangan kerjasama Laut Arafura

4). Pengembangan kerjasama Laut Timor

5). Pengembangan kerjasama Selat Malaka

b. Pengembangan Kerjasama Samudera Hindia

1). IOR-ARC (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation)

2). IOMAC (Indian Ocean marine Affair Cooperation)

3). Conference (US PACOM MILOPS)

76

Page 86: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

c. Pengembangan Kerjasama Samudera Pasifik

1). MHLC (Multilateral Highlevel Conference) / Ratifikasi UNIA-United NationsImplementing Agreement (Hight Seas Fisheries)

2). US-Pacific Command on Military and law Operations

3). ARF (ASEAN Regional Forum)

4). CSCAP (Council for Security Cooperation in the Asia Pacific), khususnya tentangkerjasama bidang maritim

d. Pengembangan Kerjasama Tripartite Indonesia-Malaysia-Singapura, untuk memajukankeselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut, baik secara langsung maupunmelalui International Maritime Organization (IMO).

4. Perkembangan Nasional

Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945 pasal 25A perubahan menyatakan bahwaNegara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan, dan selanjutnya pasal 33pada hakekatnya telah mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber dayakelautan di wilayah Indonesia dikuasai negara dan ditujukan kepada terwujudnya manfaatyang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa Indonesia.Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pengembangan dan pembangunan kelautannasional guna memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya dalam usaha untuk meng-antarkan bangsa menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, makmur, berkeadilandan berkelanjutan.

Kemudian, terdapat pula beberapa Undag-Undang (UU), seperti tertera pada Tabel4.1, yang berdampak kepada perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pembangunankelautan nasional, baik dilihat dari prinsip-prinsip pemanfaatan, kelestarian lingkunganmaupun pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Implementasi UU tersebut selanjutnyadijabarkan dalam berbagai perangkat pengatur, seperti Peraturan Pemerintah, PeraturanPresiden dan Peraturan Menteri. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan kelautannasional ke depan masih memerlukan upaya keras dalam mewujudkan visi dan misinya.

77

Page 87: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Tahun Undang-UndangUmum

Undang-Undangyang mengatur Kelautan Konvensi lainnya

Tabel 4.1.Undang-Undang dan Konvensi yang terkait dengan Bidang Kelautan Nasional.

1939 TZMKO

1945 UUD 45

1957 Deklarasi Juanda

1958 Konferensi ITahun 1958

1960 PERPU. No. 4 tahun 1960 Konferensi IIPERAIRAN INDONESIA Tahun 1960

1973 UU No. 1 Tahun 1973 Sidang 1 Konferensi IIILANDAS KONTINEN

1982 Sidang 12 KonferensiIII UNCLOS 82

1983 UU No. 5 Tahun 1983 ZEEI

1984 UU No. 5 Tahun 1984PERINDUSTRIAN INDUSTRI KELAUTAN

1985 UU No. 17 Tahun 1985Pengesahan UNCLOS 1982

1990 UU No. 5 Tahun 1990KONSERVASI KONSERVASI LAUT

1992 UU No. 24 Tahun 1992TATA RUANG TATA RUANG KELAUTAN

1996 UU No. 6 Tahun 1996PERAIRAN INDONESIA

2000 UU No. 24 Tahun 2000PERJANJIANINTERNASIONAL WILAYAH PERBATASAN DI LAUT

2002 UU No. 18 Tahun 2002 LITBANG TEKNOLOGI DANSISNASLITBANG BIOTEKNOLOGI KELAUTAN

UU No. 3 Tahun 2002 PENEGAKAN KEDAULATANPERTAHANAN DAN HUKUM DI LAUTNEGARAUU No.2 Tahun 2002POLRI

2004 UU No. 31 Tahun 2004 jo UUNo.45 Tahun 2009 PERIKANAN

78

Page 88: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautan yang terkait dengan penyelenggaraanotonomi daerah, terjadi dinamika yang positif dimana sebagian Provinsi dan Kabupatenyang berbatasan dengan laut mulai menjadikan bidang kelautan sebagai salah satu sumberpenggerak ekonomi yang penting. Perkembangan yang demikian tentu akan semakin mem-percepat pembangunan kelautan nasional ke depan, karena semakin mendapat dukunganpolitik yang kuat hingga ke tingkat daerah. Implementasi otonomi daerah juga membawasejumlah konsekuensi terhadap aktivitas pemanfaatan sumberdaya laut. Pertama, sudahseharusnya daerah mengetahui potensi sumberdaya serta batas-batas wilayahnya sebagaidasar untuk meregulasi pengelolaan sumberdayanya, seperti penentuan jenis dan tipe

Tahun Undang-UndangUmum

Undang-Undangyang mengatur Kelautan Konvensi lainnya

UU No. 32 Tahun 2005 WEWENANG PENGELOLAANPEMERINTAHAN WILAYAH ADMINISTRATIFDAERAH DI LAUT

UU No. 34 Tahun 2004 PENEGAKAN KEDAULATANTENTARA NASIONAL DI LAUTINDONESIA

2006 UU No. 17 Tahun 2006 PEMBIAYAAN PEMBANGUNANKEPABEANAN DAN USAHA DI BIDANG KELAUTAN

2007 UU No. 17 Tahun 2007 RENCANA PEMBANGUNANRPJP NASIONAL BIDANG KELAUTAN INDONESIA

UU No. 27 Tahun 2007PENGELOLAAN WILAYAHPESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

UU No. 30 Tahun 2007 PERTAMBANGAN MINYAKENERGI DAN GAS DI LAUT

2008 UU No. 17 Tahun 2008PELAYARAN

2009 UU No. 4 Tahun 2009 PERTAMBANGAN MINERALPERTAMBANGAN DAN GOLONGAN C DI LAUTMINERAL & BATUBARA

UU No. 10 Tahun 2009KEPARIWISATAAN WISATA BAHARI

UU No. 32 Tahun 2009 PENGELOLAAN LINGKUNGANPERLINDUNGAN DAN HIDUP DI LAUTPENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP

2010 UU No. 11 Tahun 2010 CAGAR BUDAYA BAWAHCAGAR BUDAYA AIR LAUT

79

Page 89: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

kegiatan bidang kelautan yang sesuai di daerahnya. Kedua, daerah dituntut bertanggungjawab atas kelestarian sumberdaya laut di wilayahnya. Ketiga, semakin terbuka peluang bagimasyarakat lokal untuk terlibat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut.

Perkembangan ekonomi nasional, kini menunjukkan kinerja yang semakin membaik,terbukti dengan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi makro yangsecara perlahan semakin mantap serta tingkat inflasi per tahun yang terkendali. Kondisiekonomi makro yang mengarah kepada stabilitas dan pertumbuhan tersebut, juga didukungoleh pembenahan di berbagai bidang, antara lain perpajakan, penyelesaian hutang luarnegeri, penciptaan daya tarik investasi serta pembenahan infrastruktur. Ditambah lagi, dengandiplomasi luar negeri Pemerintah RI yang memfokuskan kepada kerjasama ekonomi danmenarik investor, terbukti menghasilkan respons positif pula. Kondisi demikian, tentu akanmenjadikan ekonomi nasional semakin kuat dan kondusif, yang pada akhirnya juga akanmendukung pembangunan kelautan nasional.

Selain kondisi ekonomi nasional, situasi keamanan dalam negeri juga sangat mem-pengaruhi pembangunan kelautan nasional. Dalam masa krisis ekonomi periode tahun 1997sampai tahun 2002, terjadi gangguan keamanan yang cukup tinggi. Namun demikian,masalah-masalah keamanan tersebut dapat ditangani dengan baik, sehingga sejak tahun2002 sampai saat ini kondisinya sudah semakin kondusif. Apalagi untuk penangananpelanggaran hukum di laut sudah menjadi perhatian utama Pemerintah, denganmengeluarkan Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2006 tentang pembentukan BadanKoordinasi Keamanan Laut yang pelaksanaannya dibawah koordinasi Menko Polhukam.

Kemudian, Pemerintah Indonesia juga telah menyadari bahwa perubahan iklim globaldapat mempengaruhi kondisi laut dan sebaliknya, sehingga pemerintah berinisiatif meng-kombinasikan dua substansi masalah tersebut, yaitu kelautan dan perubahan iklim dunia,ke dalam forum internasional dengan mengadakan suatu konferansi kelautan dunia atau WorldOcean Conference (WOC) di Manado pada tanggal 11 – 15 Mei 2009 dengan tema “Dampakperubahan iklim terhadap laut dan dampak laut terhadap perubahan iklim” dan dibuka secararesmi oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. World Ocean Conference (WOC)merupakan suatu forum bagi para pemimpin dunia dan pengambil keputusan untuk mengembangkankolaborasi internasional dan membuat komitmen bersama dalam menghadapi isu kelautandunia dan sekaligus masalah perubahan iklim global. Penyelengaraan WOC 2009 didukungoleh 123 negara yang tergabung dalam The Eighteenth Meeting of States Parties to theUnited Nations Convention on the Law of the Sea dan dalam pelaksanaannya dihadiri oleh423 delegasi yang berasal dari 87 negara dan organisasi-organisasi antar negara.

Agenda utama dalam WOC 2009 adalah (1) Pertemuan antar pemerintah atau SeniorOfficials Meeting yang dimaksudkan untuk mengerucutkan perumusan Manado Ocean

80

Page 90: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Declaration yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran negara partisipan WOC 2009terhadap peran penting laut dalam perubahan iklim, dan (2) Kesepakatan Coral TriangleInitiative atau CTI dalam bentuk CTI Regional Plan of Action oleh 6 negara, yakni Indonesia,Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste, untuk meningkatkanperlindungan terhadap sumberdaya laut dan pantai yang berada di wilayah coral triangledalam wilayah laut 6 negara tersebut.

Deklarasi Kelautan Manado yang menjadi menjadi salah satu output utama dari WOC2009 ini merupakan tonggak sejarah dan dokumen penting untuk menyelamatkan planetbumi dan kelangsungan hidup generasi penerus dimasa akan datang, sehingga dokumenttersebut akan diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia di PBB untuk dimasukan dalamagenda resmi dan dibahas dalam Meeting of the States Parties to the United NationsConvention on the Law of the Sea. Selain itu, output lainnya, yakni CTI Regional Plan ofAction yang dilakukan oleh 6 negara, juga merupakan hal penting dalam menyelamatkankeanekaragaman sumberdaya hayati laut dunia, utamanya ikan dan terumbu karang. Dengandemikian, World Ocean Conference (WOC) 2009 dapat dinyatakan sebagai komitmenBangsa Indonesia dalam upaya mengembangkan, mengelola, dan melestarikan sumberdayalaut secara berkelanjutan.

5. Peluang dan Kendala

a. Peluang

Peluang yang dimiliki Bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunannasionalnya, utamanya pada bidang kelautan, adalah sebagai berikut:

1) Laut Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang luas, lebih kurang sebesar 5,8juta km2 dengan garis pantai sepanjang 95.181 km, dan kaya akan potensisumberdaya laut, baik untuk jenis sumberdaya hayati laut (seperti: ikan, terumbukarang, rumput laut dan lainnya); sumberdaya non-hayati laut (seperti: minyakdan gas bumi, dan bahan tambang dan mineral lainnya); energi laut (seperti:gelombang, pasang surut, arus dan Ocean Thermal Energy Conversion/OTEC);dan jasa lingkungan laut (seperti: transportasi laut, keindahan alam, penyerapanlimbah, dan lainnya).

Untuk sumberdaya hayati laut dikenal pula sebagai sumberdaya yang dapatdiperbaharui (renewable resources), sehingga bila dikelola dengan baik, dapatdimanfaatkan secara berkelanjutan. Sebagai gambaran salah satu potensisumberdaya hayati laut adalah sumberdaya ikan laut Indonesia yang potensilestarinya diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun. Dari seluruh potensisumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk

81

Page 91: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

dimanfaatkan sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensilestarinya. Kemudian, dari sisi diversivitas, lebih dari 25.000 jenis ikan ditemukan diperairan Indonesia dari sekitar 28.400 jenis yang ada di dunia. Di samping itu,terdapat potensi pengembangan untuk: a) budidaya laut terdiri dari: budidaya ikan(antara lain kakap dan kerapu), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, danteripang), dan budidaya rumput laut; dan b) budidaya air payau (udang, bandeng, danrumput laut) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha.

Laut Indonesia juga kaya akan sumberdaya non-hayati laut, diantaranya adalah:minyak, gas dan bahan tambang lainnya. Sebagai gambaran bahwa sekitar 70%produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60cekungan potensial mengandung minyak dan gas (migas), 40 cekungan terdapatdi lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya enam yang di daratan. Dari seluruhcekungan tersebut diperkirakan potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi.Cadangan gas bumi diperkirakan sebesar 101,7 triliun kaki kubik (Dahuri, 2009).Selain itu, laut Indonesia juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral,seperti emas, perak, timah, bijih besi, dan mineral berat. Belum lama ini ditemukanjenis energi baru pengganti BBM berupa gas hidrat dan gas biogenik di lepas pantaibarat Sumatera dan selatan Jawa Barat serta bagian utara Selat Makassar denganpotensi yang sangat besar (Richardson, 2008).

Secara umum, potensi energi laut yang dapat menghasilkan listrik dapat dibagikedalam 3 jenis potensi energi fisik, yaitu energi pasang surut (tidal power), energigelombang laut (wave energy), energi arus (current energy), dan energi perbedaanpanas laut (ocean thermal energy conversion). Energi laut dapat dikategorikansebagai energi terbarukan. Di wilayah Indonesia, energi yang punya prospek bagusadalah energi arus laut. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai banyak pulaudan selat. Selain itu, akibat interaksi Bumi-Bulan diperkirakan menghasilkan daya energiarus pasang surut setiap harinya sebesar 3.17 TW, lebih besar sedikit dari kapasitaspembangkit listrik yang terpasang di seluruh dunia pada tahun 1995 sebesar 2.92TW (Kantha & Clayson, 2000). Namun demikian, untuk wilayah Indonesia besarnyapotensi daya energi laut yang dimilikinya belum dapat diprediksi kapasitasnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki potensi wisata bahari yang belumdigali secara serius, namun karena kurangnya dukungan pemerintah maka kegiatanwisata bahari di hampir semua wilayah perairan Indonesia belum berkembangdengan baik. Indonesia berpotensi sebagai salah satu negara tujuan atau destinasiwisata bahari kelas dunia. Dengan banyaknya pulau yang sangat indah seharusnyadapat menarik wisatawan dunia yang ada. Ditambah lagi dengan ciri khaskeanekaragaman alam, flora, dan fauna serta tanaman laut yang tersebar di kepulauan

82

Page 92: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

nusantara menjadi sumber potensi bisnis yang bisa dijual dan memberi kontribusibagi pendapatan negara dari sektor industri pariwisata di masa datang.

2) Sebagai sarana vital bagi lalu lintas perdagangan internasional, karena posisigeografis Indonesia terletak pada persilangan 2 benua (Australia dan Asia) dan 2samudera (Hindia dan Pasifik). Karena kegiatan ekspor-impor barang antar negaraumumnya diangkut oleh kapal melalui transportasi laut, bahkan hingga kinitransportasi laut (pelayaran) masih mendominasi (sekitar 90%) pengangkutanbarang ekspor-impor. Dengan demikian bila peluang ini dimanfaatkan secara baik,maka tidak mustahil kita kembali berjaya menjadi negara besar dan kuat sertamenguasai laut dan lalu lintas perdagangan dunia, seperti pada jaman KerajaanSriwijaya dan Majapahit dahulu.

3) Besarnya potensi ekonomi bidang kelautan yang dimiliki Indonesia, diperkirakanmencapai US$ 171 miliar per tahun, yang berasal dari potensi perikanan sebesarUS$ 32 miliar per tahun, potensi wilayah pesisir sebesar US$ 56 miliar per tahun,potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 40 miliar per tahun, potensi wisatabahari sebesar US$ 2 miliar per tahun, potensi minyak bumi, gas dan sumberdayamineral di laut sebesar US$ 21 milyar per tahun, dan potensi transportasi lautsebesar US$ 20 miliar per tahun. Jika potensi tersebut dirupiahkan dengan kursRp 9.500 per 1 dollar AS, nilainya setara dengan Rp 1.624,5 triliun yang berartipula nilai potensi tersebut relatif sama dengan nilai RAPBN Indonesia tahun 2013.Dengan demikian, tentunya bila potensi kelautan Indonesia ini dapat dimanfaatkansecara optimal, maka cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri,maju, adil dan makmur segera dapat terwujud.

4) Semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia, sehingga jumlah permintaan(demand) produk kelautan juga akan semakin meningkat dari tahun-ke tahun.Apalagi, ketersediaan lahan atau ruang di darat untuk melakukan budidaya danpengembangan produksi semakin terbatas. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkirilagi bahwa laut di masa depan akan menjadi sumber produksi, utamanya produksipangan, bagi umat manusia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang yangbesar untuk menjadi pemasok kebutuhan pangan dunia bila sumberdaya lautnyadikelola secara tepat.

5) Berkembangnya teknologi farmasi, kosmetika, probiotik dan bioaktif yang berbahanbaku dari sumberdaya hayati laut. Hal ini tentu merupakan peluang bagipengembangan industri bidang kelautan masa depan yang bernilai ekonomi tinggi.

83

Page 93: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

b. Kendala

Kendala yang kini masih dihadapi dalam membangun bidang kelautan adalah sebagaiberikut:

1) Belum kuatnya kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis kelautanbagi pembangunan ekonomi nasional (kemakmuran bangsa), sehingga perhatian,pengetahuan (wawasan) dan penguasaan serta penerapan IPTEK kelautanmenjadi rendah. Hal ini dapat dilihat bahwa hingga kini fokus pembangunannasional masih lebih berorientasi pada basis sumberdaya daratan, seperti tercermindalam pembangunan sektor perhubungan, industri, energi, pertahanan dankeamanan, produksi pangan, jasa lingkungan, pendidikan dan budaya, danregulasi. Ditambah pula dengan kebijakan moneter, fiskal dan investasi yang belumkondusif untuk mendukung tumbuhnya industri kelautan. Apabila hal ini,berlangsung terus-menerus, tentu akan menjadi ancaman bagi bangsa, dimanalaut Indonesia dan sumberdaya yang terkandung didalamnya akan dikuasai olehbangsa asing.

2) Liberalisasi perdagangan dunia yang semakin kompleks dan kompetitif yangmenuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Dampak dari kondisi tersebut adalahpersaingan yang ketat dalam kualitas produk dan jasa. Bila hal tersebut tidakdipersiapkan dengan baik, maka akan menjadi suatu ancaman bagi Indonesia,apalagi saat ini kapasitas atau kemampuan Indonesia untuk bersaing masihterbatas dan juga belum efisien.

3) Perusakan lingkungan laut. Kegiatan-kegiatan yang disengaja yang berakibat padaterjadinya bencana lingkungan laut, berdampak negatif yang luas bagi kelangsunganekonomi dan politik disuatu wilayah regional. Dekade belakangan ini seolah-olahterjadi kompetisi dalam merusak sumberdaya laut, misalnya aktivitas penangkapanikan secara berlebihan, baik yang legal maupun ilegal, yang seringkali menimbulkansengketa kekerasan antara nelayan penangkap ikan. Demikian pula terjadinyapolusi laut yang sering dilakukan oleh kapal-kapal tanker yang sengaja membuangsisa-sisa hasil pembersihan tangkinya dilaut. Aksi-aksi pencemaran dilaut ini jikadibiarkan akan merusak lingkungan laut bahkan lebih jauh lagi dapat berakibatterjadinya konflik antar negara bertetangga sehingga akan mengganggu stabilitaskeamanan regional.

4) Kejahatan Trans Nasional dan Pembajakan, Perdagangan internasional yangsemakin berkembang, masih bertumpu pada domain laut telah pula dibarengi denganpenggunaan laut untuk tujuan-tujuan kriminal. Kejahatan yang menonjol dalamkategori ini adalah: penyelundupan manusia (people’s smuggling), obat-obat

84

Page 94: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

terlarang, senjata api dan barang-barang terlarang lainnya, serta perompakan ataupembajakan bersenjata diatas kapal, telah menjadi ancaman nyata bagi keamananmaritim.

5) Penguasaan teknologi kelautan yang relatif masih tertinggal dibandingkan dengannegara-negara lain, sehingga industri kelautan nasional hingga kini belumberkembang dengan baik dan optimal, bahkan sebagian besar aktivitas usahabidang kelautan di Indonesia masih dikuasai oleh Asing. Tambahan pula, sebagianbesar industri kelautan nasional yang ada pun juga belum mampu berkompetisi dipasar dunia, karena produk yang dihasilkannya tidak memiliki keunggulankompetitif dan daya saing tinggi.

6) Kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang cukup pelik tidak hanya baginegara berkembang, tetapi juga bagi sebagian negara maju. Akibat yangditimbulkan dari kemiskinan juga sistemik, seperti masalah kesehatan, pendidikan,sampai kejahatan atau perbuatan kriminal. Saat ini masih banyak pendudukIndonesia terutama mereka yang tinggal di wilayah pesisir masih tergolongpenduduk miskin. Dalam konteks lingkungan laut, kerusakan yang ditimbulkanbukan tidak mungkin sebagai dampak tidak langsung dari kemiskinan. Karenakondisi yang miskin tersebut, mereka terpaksa melakukan tindakan-tindakan yangdilarang oleh hukum, dan tidak menghiraukan lagi pada kelestarian lingkungan.Hal itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara cepatatau sesaat.

7) Belum terpadunya rencana pembangunan bidang kelautan di Indonesia, karenamasih tingginya ego-sektoral dari sektor-sektor utama yang terkait dengan bidangkelautan, sehingga tidak sedikit terjadi tumpang tindih dan tarik ulur kepentinganantar sektor tersebut. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan kelautan nasionaldan penanganan masalah yang menghadapinya sulit dilakukan secara sistematis.

85

Page 95: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

1. Umum

Kelautan Indonesia ke depan diharapkan dapat menjadi mainstream pembangunannasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan laut beserta segenap sumber dayayang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan (on a sustainable basis) untuk kesatuan,kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Keinginan tersebut dijabarkan dalam lima tujuan yangharus dicapai, yaitu: (1) Membangun jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semuapulau dan kepulauan Indonesia, (2) Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusiadi bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (3)Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkaitdalam kerangka pertahanan negara, (4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadudengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, dan (5)Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut

Profil kelautan nasional seperti harapan diatas, bila melihat dengan pencapaian kinerjapembangunan saat ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harusdibenahi agar kelautan nasional dapat berperan lebih besar dan signifikan lagi, guna mem-percepat terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Atas dasarpotensi sumber daya laut yang dimiliki, sesungguhnya peran dan kontribusi kelautanIndonesia terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat dinyatakan masih relatif minim.Jadi, walaupun potensi sumber daya laut yang dimiliki cukup besar, namun karena kinerjapembangunannya belum optimal dan efektif, maka manfaat yang diperoleh Bangsa Indonesiadari bidang kelautan masih relatif jauh dari harapan bersama yang diinginkan. Hal ini terjadi,diantaranya disebabkan karena kurangnya dukungan politik yang kuat, baik dari lembagaeksekutif (Pemerintah) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Selain itu, dalam melaksanakanpembangunan kelautan nasional masih terjadi mismanagement (salah urus), dilaksanakansecara parsial dan belum dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan sinergis.

Oleh karena itu, perlu meluruskan kembali pandangan dan cara-cara dalam membangunkelautan nasional melalui kebijakan dan strategi yang tepat, sistematik dan efektif, agarmampu menghantarkan bangsa Indonesia seperti yang di cita-citakan dalam pembukaanUUD 1945. Secara umum pembangunan kelautan nasional yang diinginkan adalah untukmewujudkan:

Bab 5 KONDISI KEBIJAKAN KELAUTANINDONESIA YANG DIHARAPKAN

86

Page 96: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

a. Pembangunan kelautan nasional yang berpegang teguh pada prinsip kepentingannasional, keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

b. Pemanfaatan sumber daya laut yang seimbang, optimal, dan berkelanjutan sesuaipotensi yang tersedia, baik secara spasial maupun temporal.

c. Pembangunan kelautan yang sesuai dengan tata ruang dan berbasis kelestarian lingkungan.

d. Tingkat pendapatan yang layak dan kualitas hidup yang baik bagi SDM kelautan.

e. Kuantitas dan kualitas sarana pendidikan dan penelitian kelautan yang optimal, memadaidan tersebar merata secara nasional.

f. SDM kelautan yang optimal, baik secara kuantitas dan kualitas, serta bertaraf internasional.

g. Praktik pemanfaatan sumber daya laut yang sesuai dengan kaidah-kaidah berlaku,baik tingkat regional maupun internasional.

h. Perundangan dan peraturan yang kuat dibidang kelautan.

i. Posisi tawar yang baik dalam menentukan berbagai pengaturan pengelolaan sumberdaya laut.

j. Investasi di bidang kelautan yang signifikan, baik PMA (Penanaman Modal Asing)maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

k. Industri kelautan nasional beroperasi dan berkembang dengan baik.

l. Penyerapan tenaga kerja yang maksimal, mulai dari kegiatan di hulu sampai hilir.

m. Produk kelautan mempunyai daya saing yang tinggi, sehingga mampu berkompetisidengan negara lain.

n. Penerimaan devisa dari ekspor produk kelautan yang maksimal.

o. Jumlah prasarana dan sarana kelautan nasional yang optimal dan memadai serta layakoperasional.

p. Kontribusi yang maksimal dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional.

q. Implementasi dan penegakan hukum kelautan yang efektif dan tegas.

r. Koordinasi kerjasama pembangunan kelautan nasional yang efektif, sinergis danharmonis diantara sektor-sektor terkait.

2. Kondisi Kebijakan Kelautan Indonesia yang diharapkan

Kondisi kebijakan kelautan Indonesia yang diharapkan adalah kebijakan yang dapatmemperkuat dan mengakselerasi pembangunan nasional melalui pengelolaan dan peman-faatan sumberdaya laut secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Berikut ini dipaparkanuraian singkat tentang kondisi Kebijakan Kelautan Indonesia yang diharapkan dari 5 (lima)pilar utamanya, yakni: Budaya Kelautan (Ocean Culture), Tata Kelola Kelautan (Ocean

87

Page 97: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Governance), Keamanan Laut (Maritime Security), Ekonomi Kelautan (Ocean Economic),dan Lingkungan Laut (Marine Environment).

1) Budaya Kelautan (Ocean Culture)

Ditinjau dari pilar budaya kelautan, kebijakan kelautan Indonesia diharapkan mampumenciptakan kualitas masyarakat kelautan Indonesia yang lebih baik dari kondisi saatini. Dengan demikian, kondisi kebijakan kelautan Indonesia yang diharapkan selarasdengan budaya kelautan adalah yang dapat menciptakan kondisi sebagai berikut:

a. Masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang baik terhadap wawasan kelautan,nilai-nilai budaya bahari, dan kearifan lokal di bidang kelautan. Diharapkan denganmantapnya wawasan kelautan di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk parapengambil kebijakan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), akan mempercepatpembangunan kelautan nasional sebagai pilar utama ekonomi bangsa, sehinggaakan membantu ketahanan pangan, menjaga kedaulatan, mengentaskankemiskinan, dan meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional.

b. Pelaku usaha bidang kelautan yang memahami pentingnya kelestarian lingkunganbagi keberlanjutan usaha mereka dan masyarakat luas lainnya. Diharapkan tidakada lagi pelaku usaha di bidang kelautan yang melakukan praktik-praktik peman-faatan yang berbahaya, merusak lingkungan dan melanggar hukum demikeuntungan ekonomi sesaat.

c. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya manfaat sumberdaya laut (seperti: ikan, alga, mineral, dan lainnya) bagi kesehatan semakinmeningkat. Diharapkan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produkpangan dan suplemen dari laut semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga,baik secara langsung maupun tidak langsung, akan meningkatkan kualitas hiduprakyat Indonesia, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan nilai HumanDevelopment Index (HDI) nasional.

d. Terbangun Sekolah Tinggi Kelautan Terpadu yang merupakan center of excellencesberstandar internasional di beberapa kota pesisir, seperti di Banda Aceh, Batam,Jakarta, Yogyakarta, Makasar, Bitung, dan Ambon.

e. Mampu menghasilkan SDM kelautan yang trampil (skilled labor), profesional, danbertaraf internasional, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.

f. Mandiri untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja industri kelautan nasional.

g. Memiliki SDM kelautan nasional dengan kualitas kehidupan (kesehatan danpendidikan) yang baik, sehingga mampu mendukung usaha bidang kelautan yangproduktif, efisien dan berkelanjutan.

88

Page 98: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

i. Meningkatnya jumlah hak paten ilmuwan Indonesia dalam bidang kelautan tropis

j. Indonesia menjadi pusat pengembangan riset kelautan tropika dunia.

2) Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance)

Dari perspektif pilar tata kelola kelautan, kebijakan kelautan Indonesia diharapkan dapatmengefesienkan, mengefektifkan, dan memantapkan pengelolaan dan pemanfaatanaktivitas sumberdaya kelautan nasional. Dengan kebijakan bidang kelautan yang tepat,efektif, dan sinergis dengan bidang lain, setidaknya akan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya tentuhal ini akan meredam gejolak konflik masyarakat, bahkan juga konflik nasional. Kondisikebijakan kelautan Indonesia yang diharapkan dari pilar tata kelola kelautan adalahyang dapat menciptakan kondisi sebagai berikut:

a) Pembangunan bidang kelautan nasional yang mendapat dukungan politik penuhdan kuat, baik dari supra struktur politik, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)maupun pemerintah.

b) Indonesia yang memiliki perundangan dan peraturan bidang kelautan yang kuat.Diharapkan dalam waktu yang tidak lama, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur bidang kelautan secara terpadu, sehingga pengembanganbidang kelautan yang komprehensif, integral, dan sinergis dapat segera direalisasikan dan diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan(stakeholders).

c) Indonesia yang berperan aktif dalam percaturan bidang kelautan, baik level regionalmaupun internasional, untuk membantu memudahkan Indonesia dalammengembangkan industri kelautan nasional menembus pasar regional dan dunia.Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan keikutsertaan Indonesia dalam berbagaiorganisasi kelautan regional dan dunia, agar Indonesia memiliki posisi tawar yangbaik dalam menentukan berbagai pengaturan pengelolaan bidang kelautan.

d) Pemanfaatan sumberdaya laut nasional mencapai tingkat yang optimal, berjalansinergis, dan sesuai dengan kapasitas daya dukung, serta dilakukan berdasarkankaidah-kaidah nasional dan internasional.

e) Sistem tata kelola kelautan Indonesia yang adil, transparan, dan bertanggungjawab

f) Setiap warga negara Indonesia (WNI) memiliki kesempatan dan hak yang samauntuk memanfaatkan sumberdaya laut, Pemerintah hanya mengatur jumlah alokasioptimalnya, sesuai dengan kapasitas daya dukungnya.

89

Page 99: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

g) Pengelolaan sumberdaya laut nasional dapat memberikan manfaat, baik moril maupunmateril, yang maksimal bagi masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat pesisir.

3) Keamanan Laut (Maritime Security)

Kebijakan kelautan Indonesia dilihat dari pilar keamanan laut harus dapat memberikanmanfaat bagi penegakkan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut, dimana hasilpembangunan pada pilar ini dapat difungsikan pula sebagai komponen pendukungpertahanan negara. Kondisi yang diharapkan selaras dari pilar keamanan laut adalahyang dapat mewujudkan kondisi bangsa Indonesia:

a) mampu menjaga keamanan dan melakukan penegakkan hukum di wilayahyurisdiksi laut Indonesia secara efektif, efisien, dan tegas, guna mengatasi masalahkejahatan transnasional, pencurian kekayaan negara, penyelundupan, terorisme,dan kejahatan lainnya. Diharapkan dapat terwujud suatu lembaga/institusi yangefektif dalam mengelola keamanan dan penegakkan hukum di laut secarakomprehensif dan terpadu, serta berfungsi pula sebagai komponen cadangannasional untuk kepentingan pertahanan negara.

b) mampu secara efektif menjaga kedaulatan dan wilayah perbatasan negara dariancaman pihak asing. Diharapkan Indonesia memiliki kekuatan laut yang diperhitungkandan disegani oleh negara-negara lain, utamanya negara-negara tetangga. Olehkarenanya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) harus mempunyai alatutama sistem persenjataan (Alutsista) yang modern dan dalam jumlah yang optimal.

c) memiliki prasarana pelabuhan yang memadai dan layak operasional di berbagailokasi yang potensial dan strategis. Fasilitas ini tentu digunakan untuk mendukungkepentingan operasi keamanan dan pertahanan laut, utamanya pada masa krisisatau perang. Oleh karenanya, pemilihan posisi pelabuhan yang dapat menampungkapal-kapal besar, selain mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi, juga harusmempertimbangkan aspek strategis untuk kegiatan operasi pertahanan dankeamanan negara. Diharapkan fasilitas atau prasarana pelabuhan ini kedepanterus dapat ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, terutama di wilayah-wilayah terdepan yang dekat dengan wilayah perbatasan negara.

d) mempunyai industri maritim nasional yang mandiri, kuat dan berkembang denganbaik. Industri ini dalam kondisi perang dapat dijadikan sebagai supply logistik,baik untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun sarana pada saat krisis atauperang atau bencana nasional. Selain itu, industri maritim nasional dapat berperanpula menjadi industri untuk memproduksi sarana pertahanan negara (fasilitasmiliter), seperti kapal perang.

90

Page 100: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

4) Ekonomi Kelautan (Ocean Economic)

Dari sudut pilar ekonomi kelautan, kebijakan kelautan Indonesia sudah tentu diharapkandapat meningkatkan perekonomian nasional, utamanya dalam kontribusi pertumbuhanekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.Oleh karenanya, kondisi kebijakan kelautan Indonesia yang diharapkan dari pilarekonomi kelautan adalah yang dapat menghasilkan kondisi sebagai berikut:

a) Dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada produk domestik bruto (PDB)nasional. Diharapkan pilar ekonomi kelautan ini akan memberikan kontribusi yangsemakin meningkat dari tahun ke tahun sampai ke titik yang optimal.

b) Dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. Diharapkan bidang kelautan dapatmenyerap lebih dari 30% angkatan kerja nasional, mulai dari kegiatan di hulusampai di hilir.

c) Terbangunnya armada pelayaran nasional yang dapat memenuhi seluruhkebutuhan di dalam negeri dan berdaya saing internasional sehingga dapatberperan fair share, yaitu 50 persen kegiatan ekspor impor.

d) Penerimaan devisa dari ekspor produk kelautan yang optimal. Diharapkan produkdari bidang kelautan mempunyai daya saing yang tinggi, sehingga mampuberkompetisi dengan produk sejenis dari negara lain, yang pada akhirnya dapatmemberikan kontribusi nilai devisa yang cenderung meningkat dari tahun ke tahunhingga mencapai ke titik yang optimal.

e) Terbangun 2 kawasan industri galangan kapal utama nasional, yaitu di Batam-Bintan-Karimun dan Bitung.

f) Terbangun sekurang-kurangnya 3 pelabuhan hub-internasional yaitu di Sabang,Batam, dan Bitung yang didukung oleh sub-sub sistem pelabuhan di dalam tatananpelabuhan nasional yang berdaya saing

g) Terbangunnya kawasan budidaya perikanan (marikultur, payau dan air tawar) yangbaru seluas 100.000 Ha yang tersebar di pesisir Timur Sumatera, Selat Karimata,Utara Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini, Sangihe, Talaud, Maluku Utara danPapua Utara, Maluku dan Papua Selatan, dan Selat Makasar.

h) Terbangunnya kawasan industri (cluster) pengolahan hasil perikanan terpadudengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran pada kawasan-kawasan di pesisirBarat Sumatera, Selat Karimata, Selatan Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini,Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku dan Papua, dan di pesisir Timur Sumatera,Selat Karimata, Utara Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini, Maluku Utara dan PapuaUtara, Maluku dan Papua Selatan, dan Selat Makasar

91

Page 101: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

i) Terbangunnya daya saing dari kawasan pariwisata bahari andalan yang telah ada,antara lain: di Pulau Nias, Mentawai, Batam, Bintan Kepulauan Seribu, Krakatau,Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Parang Tritis, Bali, Lombok, Komodo, Moyo,Derawan, Wakatobi, Togean, Bunaken, Banda, Takabonerate, dan Raja Ampat.

j) Terbangunnya sarana dan prasarana kawasan pariwisata bahari baru, antara lain:di Pulau Weh, Pulau Banyak, Pulau Enggano, Pulau Rupat, Kepulauan BangkaBelitung, Anambas, Natuna, Roti, Kupang, Lembata, Alor, Siparamanita, Banggai,Sangihe, Talaud, Ternate, Biak, dan Mapia

k) Terpenuhinya kebutuhan energi untuk dalam negeri.

l) Termanfaatkannya energi kelautan alternatif yang merupakan energi non-konvensionaldan termasuk sumber daya kelautan nonhayati yang dapat diperbarui, seperti:ocean thermal energy conversion (OTEC), energi gelombang, arus dan pasang-surut.

m) Termanfaatkannya sumber daya mineral laut, seperti: biji besi, timah dan nodulmangan, secara optimal.

n) Tingkat pendapatan SDM kelautan yang layak dan sejahtera. Diharapkan masyarakatIndonesia, utamanya masayarakat pesisir nelayan, dapat terbebas dari kemiskinandan memiliki kualitas hidup yang layak. Sekurang-kurangnya tingkat pendapatannyadiatas upah minimum regional yang berlaku.

o) Investasi di bidang kelautan, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN(Penanaman Modal Dalam Negeri), meningkat secara nyata, dari tahun ke tahun.

p) Setiap industri kelautan yang berdiri di wilayah Indonesia mem-prioritaskan meng-gunakan tenaga kerja domestik dengan upah/gaji yang layak untuk memenuhikebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan

q) Tumbuh dan kokohnya usaha bidang kelautan yang berbasis pada masyarakat,seperti: koperasi, kelompok usaha, dan sejenisnya.

5) Lingkungan Laut (Marine Environment)

Ditinjau dari pilar lingkungan laut, kebijakan kelautan Indonesia diharapkan dapatmenjaga dan melestarikan lingkungan lautnya secara berkelanjutan. Secara rinci, kondisikebijakan kelautan Indonesia yang diharapkan dari pilar lingkungan laut adalah yangdapat menghasilkan kondisi sebagai berikut:

a) Terciptanya kondisi wilayah pesisir dan laut yang bersih, tertata rapi, nyaman danaman untuk tinggal dan melakukan kegiatan usaha, bebas dari pencemaran limbahberacun dan berbahaya, aman dari ancaman bencana tsunami dan alga bloom,serta mempunyai akses jalan dan prasarana yang baik.

92

Page 102: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

b) Sistem pengelolaan mitigasi bencana yang holistik dan integral, yang mencakupaspek legal, kelembagaan, mekanisme pendanaan, hingga penyusunan programpenanggulangannya

c) Konsep kewilayahan terpolakan dan terinventarisasi dengan baik, dimana hal inikemudian menjadi basis bagi pengelolaan lingkungan baik secara fisik maupunmanajemennya, termasuk dalam kerjasama antar institusi/stakeholders. Sehinggapembangunan bidang kelautan akan dilaksanakan sesuai dengan tata ruang dankondisi lingkungan sekitarnya.

d) Tata ruang lingkungan kelautan yang meliputi pengelolaan ruang, perubahanbentang alam di pesisir terintegrasi dengan baik dari hulu sampai ke hilir, denganmemperhitungkan segala aspek lingkungan laut.

e) Pemanfaatan sumberdaya kelautan menggunakan cara-cara dan teknologi yangramah lingkungan.

f) Penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan bersifat renewablesemakin meluas.

g) Pengelolaan keindahan alam, dalam hal ini merujuk pada kegiatan pariwisatabahari, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Artinya, perencanaandan pembangunan pariwisata terutama di wilayah pesisir harus menyeluruh, darihulu ke hilir. Ke depannya, memungkinkan untuk menyatukan pelabuhan perikanandengan pelabuhan rekreasi, dengan cara menciptakan pelabuhan perikanan yangsehat, bersih dan nyaman sehingga tidak mengganggu unsur keindahan dankenyamanan yang diperlukan sektor pariwisata.

h) Sistem MCS yang handal terhadap kegiatan-kegiatan aktivitas pengeboran minyakdi laut dan pelayaran (lalu lintas kapal) yang rawan menyebabkan pencemaran minyak.

i) Sistem peringatan dini yang cepat dan efektif.

j) Pendidikan tentang lingkungan laut sejak usia dini menjadi salah satu bagian utamadalam kurikulum pendidikan nasional.

3. Indikator Keberhasilan Kebijakan Kelautan Indonesia terhadap Bidang Kelautan

Keberhasilan efektivitas kebijakan kelautan Indonesia dapat dilihat dari beberapaindikator utamanya, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yakni sebagai berikut:

a. Kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, dinyatakan berhasil bilakontribusinya semakin besar (minimal memberikan kontribusi 50% terhadap PDB Nasional).

b. Jumlah penerimaan devisa dari ekspor produk kelautan, dinyatakan berhasil bilajumlahnya semakin meningkat hingga mencapai nilai yang optimal.

93

Page 103: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

c. Tingkat penyerapan tenaga kerja bidang kelautan, dinyatakan berhasil bila menyerapminimal 50% jumlah tenaga kerja nasional.

d. Tingkat pendapatan masyarakat pesisir dan pelaku usaha bidang kelautan, dinyatakanberhasil bila pendapatannya semakin layak.

e. Tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, dinyatakan berhasil bila angka kemiskinannyasemakin berkurang.

f. Tingkat pemanfaatan sumberdaya laut optimal, dinyatakan berhasil bila tingkatpemanfaatannya mendekati atau sama dengan jumlah potensi yang tersedia (ataunilainya mendekati atau sama dengan 100%)

g. Jumlah keluhan atau pengaduan dari pelaku usaha di bidang kelautan, dinyatakanberhasil bila jumlahnya semakin sedikit.

h. Kinerja industri atau usaha di bidang kelautan, dinyatakan berhasil bila kinerjanyasemakin efisien dan berdaya saing.

i. Perundangan dan peraturan di bidang kelautan, dinyatakan berhasil bila perundangandan peraturan yang ada semakin kuat dan harmoni.

j. Jumlah kasus pelanggaran hukum di wilayah perairan laut, dinyatakan berhasil bilajumlahnya semakin sedikit.

k. Jumlah ancaman kedaulatan wilayah laut NKRI, dinyatakan berhasil bila jumlahnyasemakin sedikit.

l. Jumlah kawasan konservasi yang berfungsi efektif (terjaga dan terpelihara baik),dinyatakan berhasil bila ratio antara jumlah kawasan konservasi yang berfungsi efektifterhadap jumlah semua kawasan konservasi yang ada, nilainya mendekati atau samadengan 1 (satu).

m. Jumlah wilayah laut yang tercemar, dinyatakan berhasil bila jumlahnya semakin sedikit.

n. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir dan pekerja di bidang kelautan, dinyatakanberhasil bila tingkat pendidikannya semakin tinggi

o. Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kelautan, dinyatakan berhasil bilakuantitasnya semakin dominan dengan kualitasnya semakin baik.

p. Jumlah terjadinya konflik sosial pada masyarakat pesisir, dinyatakan berhasil bilajumlahnya semakin menurun dan mendekati nihil.

Kemudian, guna mewujudkan bidang kelautan menjadi bidang andalan (leading sector)dalam pembangunan nasional, terdapat tiga syarat atau tolok ukur mutlak yang harusdipenuhi. Pertama, bidang kelautan harus memberikan dampak ekonomi yang signifikansecara makro (seperti peningkatan perolehan devisa dan peningkatan kontribusi terhadapPDB). Kedua, bidang kelautan harus dapat memberikan keuntungan secara signifikan untuk

94

Page 104: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

meningkatkan kesejahteraan terhadap semua pelaku usaha didalamnya. Ini berarti bidangkelautan harus dapat memberikan pemerataan (equity) kesejahteraan bagi semua pelakuusahanya. Ketiga, pembangunan bidang kelautan yang dilaksanakan harus berkelanjutan,tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara ekologi.

Dengan demikian, agar dapat memanfaatkan sumberdaya laut sebagaimana yangdiharapkan, maka langkah yang harus dilakukan adalah menyatukan kesamaan misipembangunan bidang kelautan. Misi pembangunan bidang kelautan Indonesia sampaidengan tahun 2025 adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”.

Untuk menjawab tantangan di atas, maka kebijakan kelautan Indonesia harus diarahkanuntuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada melalui pengembangan kegiatanusaha yang efisien, berkelanjutan, dan semaksimal mungkin berbasis pada masyarakat.Selain itu pula, perlu dukungan dan keinginan kuat dari para pelaku pembangunan bidangkelautan untuk lebih bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya guna mencapai hasilyang optimal dan berkelanjutan. Demi memenuhi tuntutan kebutuhan di masa mendatang,maka pemerintah harus memberikan perhatian secara maksimal pada kebijakanpengembangan industri kelautan yang bersifat padat modal, padat teknologi, dan jugasekaligus padat karya. Sifat padat karya dalam industri kelautan cukup penting, karenadengan karakteristik seperti itu akan tercipta banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Guna merangsang minat para pengusaha nasional untuk berpartisipasi dalampembangunan kelautan nasional yang sekaligus juga menumbuhkan ekonomi nasional,sudah saatnya format kebijakan pembangunan yang kurang kondusif diperbaiki dandisempurnakan, seperti memberikan insentif bagi yang mau menanamkan investasi padabidang kelautan di daerah-daerah terpencil atau perbatasan. Bahkan untuk percepatanpemerataan perkembangan wilayah, perlu membangun beberapa kawasan Free BoundedArea yang berbasis sumber daya laut di Indonesia Bagian Timur. Namun, yang palingfundamental dari semua itu adalah perlu adanya perubahan dalam kultur dan etos hidupmasyarakat, agar lebih memperhatikan dan berorientasi pada dunia kelautan, sebab disinilahsalah satu letak kunci keberhasilan kebijakan pembangunan kelautan nasional.

Untuk keperluan tersebut, diperlukan serangkaian penguatan kebijakan yang dapatdijalankan secara sistematis sebagai bagian esensial dalam strategi pembangunan bidangkelautan. Mengingat bahwa semua kerangka pemecahan ini bersifat multi aspek dan multidimensi serta memiliki hubungan interdependensi dengan berbagai aspek pembangunanyang lain, maka sudah saatnya Pemerintah juga memperkuat kebijakan kelembagaankelautan agar fungsi koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan terkait denganbidang kelautan dapat berjalan secara efektif.

95

Page 105: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Selain itu, perlu adanya kesadaran yang dalam dan visi yang tajam dalam menatapmasa depan serta kemauan politik untuk memecahkan masalah-masalah yang ada secarafundamental. Kelengahan dalam mengantisipasi tuntutan kebutuhan masa depan akanmembawa efek berantai bagi pembangunan pada bidang lainnya, bahkan juga bagikelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Karenanya, sangat tepat bila langkah antisipasiyang kongkrit dimulai dengan menyusun Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesian’s OceanPolicy) dan dari sekarang, agar kita sebagai bangsa tidak akan menyesal di kemudian hari.

4. Kontribusi Kebijakan Kelautan Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi danPenciptaan Lapangan Kerja

Dengan tersedianya Kebijakan Kelautan Indonesia yang komprehensif dan terpadudiharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional danpenciptaan lapangan kerja, sekaligus juga memberikan kontribusi signifikan bagipembangunan nasional, sehingga akan mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesiayang mandiri, maju, adil dan makmur secara berkelanjutan. Secara ringkas, kontribusi sektorini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tumbuhnya bidang kelautan dapat meningkatkan kegiatan produksi secara nasional.Peningkatan produksi tersebut tentu akan meningkatkan nilai penjualan dan nilaitambah, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor, yang pada akhirnya akanmeningkatkan kontribusi sektor ini pada PDB nasional. Dengan meningkatnya PDBnasional, nantinya tentu akan menumbuhkan perekonomian nasional yang lebih baik,sehingga juga akan menambah penciptaan lapangan kerja.

b. Berjalannya pembangungan kelautan nasional juga akan membangkitkan industri dalamnegeri, baik industri kelautan primer maupun industri sekunder dan tersiernya. Dengandemikian bidang kelautan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonominasional dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini karena bidang kelautan mempunyaimultiplier effect (efek ganda) ekonomi yang besar. Efek ganda ekonomi diperoleh padasetiap proses produksi mulai dari hulu sampai ke hilir dan kegiatan ikutan lainnya,termasuk perbankan.

c. Pembangunan kelautan nasional yang didukung dengan paket kebijakan dan deregulasiyang tepat akan memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi, baik dari dalammaupun luar negeri, yang pada gilirannya akan meningkatkan pula pertumbuhanekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan angka ICOR rata-ratauntuk kelautan sebesar 3,4 dan ILOR rata-rata sebesar 7 - 9.

d. Pengembangan produk kelautan melalui peningkatan nilai tambah dan industrialisasiakan meningkatkan daya saingnya di pasar Internasional, sehingga dapat menjadikan

96

Page 106: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Indonesia sebagai salah satu negara produsen yang terkemuka. Peningkatan nilaitambah suatu komoditi umumnya akan diikuti dengan pertumbuhan industrinya, yangberarti pula akan menumbuhkembangkan roda perekonomian dan menambah lapangankerja baru.

e. Pengembangan bidang kelautan akan mendorong pula bangkitnya industri hulu danhilir, yang tentunya akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akanmenyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta akan meningkatkankesejahteraan masyarakat.

f. Kebijakan kelautan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa,akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kondisi sosial budaya,posisi tawar politik di luar negeri, meningkatkan neraca perdagangan luar negeri, danmeningkatkan kemampuan Hankam serta dapat mewujudkan persatuan dan kesatuanbangsa Indonesia.

97

Page 107: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

1. Umum

Pembangunan bidang kelautan merupakan upaya sistematis dan terencana yangdilakukan untuk memperkuat bidang ini, baik secara geopolitik, ekonomi, ekologi, maupunsosial-budaya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa dan kemakmuran rakyat.Pembangunan bidang kelautan merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesiasebagai Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasionalsebagaimana diamanatkan oleh UU 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional. Dalam konsepsiNegara kepulauan tersebut, maka daratan dan lautan merupakan kesatuan wilayah yangutuh, sehingga penguatan bidang kelautan juga tidak terlepas dari upaya-upayapembangunan di darat. Begitu pula pembangunan di darat tidak bisa mengabaikankepentingan bangsa di laut. Konsepsi Negara kepulauan tersebut juga menunjukkanpentingnya pemerataan pembangunan, baik pemerataan hasil maupun kesempatan. Halini sekaligus menggambarkan bahwa pembangunan harus dirasakan oleh setiap masyarakatyang mendiami kepulauan, baik besar maupun kecil. Hal ini pun selaras dengan konsepwawasan nusantara yang diinspirasi Deklarasi Djuanda.

Keseriusan Pemerintah untuk mengimplementasikan paradigma diatas, kemudian lebihdipertegas lagi oleh pernyataan Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yangdisampaikan pada KTT Rio+20 di Brasil akhir Juni 2012 tentang komitmen Indonesia dalammelaksanakan pembangunan nasional dengan pendekatan Blue Economy. Blue Economymerupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat danlaut dengan memperhitungkan daya dukung sumberdaya dan lingkungannya. Karena padaprinsipnya potensi darat dan laut harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan, dan halutama yang perlu digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan pemikiran tersebutadalah bagaimana kekuatan laut yang luasnya hampir dua pertiga wilayah Indonesia sertaberbagai peluang ekonomi secara internasional perlu dikembangkan bagi kemakmuranIndonesia secara berkelanjutan. Pembangunan nasional dengan pendekatan Blue Economyditujukan pula untuk mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang pro-poor(pengentasan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro-job (penyerapan tenaga kerja)dan pro-environtment (melestarikan lingkungan).

Prinsip penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) pada dasarnya mengacukepada kondisi bidang kelautan pada saat ini yang dihadapkan kepada kondisi bidang

Bab 6 KEBIJAKAN KELAUTANINDONESIA

98

Page 108: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

kelautan yang diharapkan dapat dicapai. Selanjutnya, dituangkan kedalam Visi, Misi,Kebijakan, dan Strategi, serta Upaya yang diperlukan guna mewujudkannya.

Visi adalah suatu pemikiran untuk mencapai suatu cita-cita yang jauh ke depan danharus dicapai, sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalamusahanya mewujudkan visi. Sementara, kebijakan atau policy adalah arah yang pasti ataumetode bertindak terpilih untuk memandu keputusan saat ini dan yang akan datang (TheMerriam Webster Dictionary, 1998). Kemudian, strategi merupakan suatu cara untukmencapai sasaran yang diinginkan. Batu bangun strategi ada tiga, yaitu: sumberdaya(resources), rencana atau konsep (concepts) dan sasaran (objectives). Muatan strategimeliputi tiga yaitu sarana (means), cara-cara (ways) dan tujuan (ends) (Naryadi, 2006).Untuk upaya adalah langkah-langkah aksi sebagai penjabaran dari strategi.

2. Visi, Misi, dan Kebijakan

Pengertian pembangunan bidang kelautan diatas dapat dipahami pula bahwa dimensipembangunan kelautan mencakup dimensi kemakmuran dan keadilan, pengelolaan,kedaulatan dan pengamanan laut, pendidikan dan penelitian, dan keberlanjutan. Orientasikemakmuran dan keadilan dimaknai sebagai pentingnya pembangunan kelautan dapatmembawa kemakmuran dan keadilan bagi bangsa Indonesia. Orientasi pengelolaan dimaknaisebagai pentingnya bangsa Indonesia untuk mengatur dan mengurus pembangunan danusaha kelautan secara efektif, efisien, dan sinergis. Kemudian, orientasi kedaulatan danpengamanan laut dimaknai sebagai pentingnya bangsa Indonesia secara empiris mampumenjaga wilayah lautnya dari berbagai ancaman secara mandiri tanpa didikte oleh pihakasing. Untuk orientasi pendidikan dan penelitian dimaknai sebagai pentingnya bangsaIndonesia untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan berkualitas serta mampumenguasai teknologi. Sementara itu, orientasi keberlanjutan dimaknai sebagai pentingnyamemperhatikan kelestarian sumberdaya guna kepentingan generasi mendatang.

Berdasarkan pada harapan dan pandangan diatas, maka dirumuskan visi kelautanIndonesia adalah sebagai berikut:

“INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DANBERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL”

Dengan misi utamanya mengintegrasikan pembangunan kelautan nasional yangdiarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber dayalaut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dankelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan,dan teknologi. Secara lebih rinci misi kelautan Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

99

Page 109: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

1) Membangkitkan wawasan dan budaya bahari

2) Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan.

3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal terkaitdi dalamnya, termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh hukum lautUnited Nation Convention on the Law Of Sea (UNCLOS) 1982.

4) Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara KesatuanRepublik Indonesia.

5) Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

6) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

7) Mengelola dan Memanfaatkan laut secara bijaksana, terpadu, dan berkelanjutan untukkesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, dengan memperhatikan cakupan visi dan misi ini, maka dapat ditentukanarah pembangunan kelautan nasional yang menjadi landasan kebijakan utamanya, yaknisebagai berikut:

a) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia serta memperkuat nilai-nilai budayabahari yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa. Untuk itu, perlu kebijakankebudayaan kelautan (ocean culture policy).

b) Memperkuat kemampuan nasional untuk pengelolaan sumberdaya kelautan gunamendorong terwujudnya pembangunan dan pengembangan usaha kelautan yang efektif,efisien dan sinergis. Dengan demikian, memerlukan kebijakan tata kelola kelautan(ocean governance policy).

c) Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan yang mencerminkan Negara kepulauanyang bermartabat dan berkedaulatan. Hal yang mendasar dalam rangka penguatankedaulatan bangsa di laut adalah penetapan batas maritim yang harus segeradituntaskan. Oleh karenanya, perlu kebijakan keamanan maritim (maritime security policy).

d) Membangun ekonomi berbasis sumberdaya kelautan guna meningkatkan kesejahteraanrakyat. Dalam hal ini dituntut kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya nasionalmelalui formulasi desain program kelautan nasional yang disertai kelengkapan instrumenfiskal, moneter, keuangan serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung bidangkelautan. Untuk itu, perlu suatu kebijakan ekonomi kelautan (ocean economic policy).

e) Memperhatikan kelestarian dan mengutamakan keberlanjutan sumberdaya kelautanguna kepentingan generasi mendatang. Hal ini penting sebagai upaya memeliharaekosistem laut yang kini sudah terancam akibat pencemaran, over-eksploitasisumberdaya, dsb. Oleh karena itu, perlu kebijakan lingkungan laut (marine environmentpolicy).

100

Page 110: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Dengan berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu kepada luasnya permasalahanyang harus ditangani, peluang dan kendala yang ada, serta kondisi yang diharapkan yangdihadapkan kepada kondisi saat ini, maka kebijakan yang diambil harus komprehensif,terintegrasi, terukur dan realistik, karena langkah yang diambil tersebut juga harus efektifatau dapat diimplementasikan secara nyata. Berdasarkan pemikiran tersebut, makadirumuskanlah kebijakan utama sebagai berikut:

“Kebijakan Kelautan Indonesia untuk pemanfaatan potensi kelautan dalam mengakselerasipembangunan nasional melalui kebijakan kebudayaan kelautan (ocean culture policy),kebijakan tata kelola kelautan (ocean governance policy), kebijakan keamanan maritim(maritime security policy), kebijakan ekonomi kelautan (ocean economic policy), dan kebijakanlingkungan laut (marine environment policy), guna mewujudkan negara kepulauan yangmandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional”.

Kemudian, secara lebih rinci Kebijakan Kelautan Indonesia untuk setiap pilarnya adalahsebagai berikut:

1) Kebijakan Kebudayaan Kelautan (Ocean Culture Policy):

“Menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang, tempat belajar, berkarya, bekerja,berolah raga, dan berekreasi serta mendidik masyarakat

Indonesia agar mencintai, memelihara, mengelola, mengolah, meneliti, mengembangkanilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan secarabertanggungjawab dan berkelanjutan”.

2) Kebijakan Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance Policy):

“Menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, terintegrasi,efektif, dan efisien”.

3) Kebijakan Keamanan Maritim (Maritime Security Policy):

“Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat serta hukum di laut dalam yurisdiksinasional, demi terwujudnya keutuhan, keamanan dan keselamatan Negara KesatuanRepublik Indonesia”.

4) Kebijakan Ekonomi Kelautan (Ocean Economic Policy):

“Mewujudkan perekonomian nasional berbasis kelautan yang kokoh, mandiri, berdayasaing, memberi nilai tambah, dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip blue economy,untuk kesejahteraan rakyat”.

5) Kebijakan Lingkungan Laut (Marine Environment Policy):

“Menjamin pemanfaatan laut dengan melestarikan lingkungan bagi kepentingan nasionaluntuk kesejahteraan rakyat”.

101

Page 111: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

3. Strategi

Komponen strategi meliputi means (sumberdaya atau sarana dan prasarana), ends(tujuan atau sasaran) dan ways (cara dalam mencapai tujuan atau sasaran). Kemudian,untuk perumusan strategi ini mengacu kepada kebijakan yang telah dirumuskan di atas,namun tetap berdasarkan kondisi nyata yang memungkinkan untuk dicapai. Strategi yangdirumuskan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan, adalah sebagai berikut:

a. Strategi untuk Kebijakan Kebudayaan Kelautan (Ocean Culture Policy):

1) Strategi 1: Membangkitkan wawasan dan budaya bahari.

Strategi ini bertujuan agar masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang baikterhadap wawasan kelautan, nilai-nilai budaya bahari, dan kearifan lokal di bidangkelautan, untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga kedaulatan, mengentaskankemiskinan, dan meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional. Sasaranyang ingin dicapai adalah mantapnya wawasan kelautan di seluruh lapisanmasyarakat Indonesia, termasuk para pengambil kebijakan (eksekutif, legislatifdan yudikatif), sehingga akan mengoptimalkan pembangunan kelautan nasionalsebagai salah satu pilar utama ekonomi bangsa, serta terlembaganya nilai-nilaipositif budaya bahari, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai keuletan, kerja keras,keberanian menanggung resiko (enterpreunership), gotong royong, menghargaiperbedaan, dan cinta akan lingkungan.

2) Strategi 2: Harmonisasi unsur-unsur kearifan lokal ke dalam sistempengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalammemanfaatkan sumberdaya laut. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalahterciptanya pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dengan lingkunganusaha yang aman dan kondusif.

3) Strategi 3: Mempertahankan dan mengembangkan kota-kota pelabuhanbersejarah.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk melestarikan dan mengembangkan wisatabudaya bahari nusantara. Sasaran yang hendak dicapai adalah:

i. Terjaganya bukti-bukti sejarah kejayaan bahari di nusantara yang merupakanbagian dari sejarah perkembangan budaya bangsa.

ii. Berkembangnya wisata budaya bahari nusantara sebagai salah satu tujuanutama para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

102

Page 112: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

4) Strategi 4: Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM)bahari.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mampu menghasilkan SDM kelautan yangtrampil (skilled labor), profesional, dan bertaraf internasional, sehingga mampubersaing dengan tenaga kerja asing. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

i. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja untuk tata kelola dan industri kelautannasional.

ii. Terwujudnya pengusaha bidang kelautan yang produktif, efisien, danberkelanjutan.

5) Strategi 5: Meningkatkan dan menguatkan peranan IPTEK dan Riset Kelautan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan danteknologi kelautan di Indonesia, serta menjadi salah satu pusat riset kelautan tropisdunia. Sasaran yang hendak dicapai adalah:

i. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukungpengembangan usaha bidang kelautan.

ii. Tumbuhnya usaha bidang kelautan yang inovatif, kreatif, dan berdaya saingtinggi.

iii. Termanfaatkannya sumberdaya kelautan Indonesia secara efisien, optimal,dan berkelanjutan.

b. Strategi untuk Kebijakan Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance Policy):

1) Strategi 1: Menata sistem hukum nasional di bidang kelautan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengharmonikan dan mengoptimalkanperaturan hukum di bidang kelautan. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalahterwujudnya tertib hukum secara tegas dan jelas dalam mengelola sumber dayakelautan nasional.

2) Strategi 2: Mempercepat terbentuknya peraturan perundang-undangan yangmengatur bidang kelautan secara komprehensif dan terpadu.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk menghasilkan Undang-undang tentangKelautan sebagai payung hukum utama dan acuan bersama bagi semuastakeholders bidang kelautan di Indonesia. Sasaran yang hendak dicapai adalahadanya dukungan politik yang kuat, baik dari supra struktur politik, yakni DewanPerwakilan Rakyat (DPR) maupun pemerintah, dalam melaksanakan pembangunankelautan nasional.

103

Page 113: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

3) Strategi 3: Mengimplementasikan dan menindaklanjuti Konvensi PBB tentangHukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982).

Tujuan dari strategi ini adalah untuk menerapkan UNCLOS 1982 untuk kepentinganIndonesia dalam menentukan batas wilayah lautnya dan ikut berperan dalammemanfaatkan sumber daya alam di perairan internasional. Sasaran yang hendakdicapai adalah terselesaikannya batas wilayah laut NKRI secara jelas dan utuhserta turut andil dalam memanfaatkan sumber daya alam di perairan internasional.

4) Strategi 4: Menuntaskan penyelesaian hak dan kewajiban dalam mengelolawilayah perbatasan maritim berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk segera menuntaskan perjanjian-perjanjianbatas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga yang masih terbengkalaidan memperjuangkan pembagian beban bersama dalam menjaga keselamatan,keamanan dan perlindungan wilayah maritim perbatasan dengan negara-negaratetangga sesuai amanat UNCLOS 1982. Sasaran yang hendak dicapai adalahjelasnya batas wilayah laut yurisdiksi nasional, guna mendapat kepastian hukumdalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya laut dan penegakan hukum diwilayah laut perbatasan.

5) Strategi 5: Membentuk sistem kelembagaan pemerintahan di bidang kelautanyang terintegrasi, komprehensif, berwenang untuk membuat perencanaandan mengevaluasi implementasi program-program pembangunan kelautannasional secara keseluruhan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk membentuk sistem kelembagaan pemerintahyang memiliki wewenang menyusun dan memadukan perencanaan atauroadmap seluruh pembangunan kelautan nasional serta mengevaluasi tahapanimplementasinya. Sasaran yang hendak dicapai adalah sinergis dan harmoninyapembangunan bidang kelautan nasional, baik diantara internal sektornya maupundengan bidang lainnya.

6) Strategi 6: Membangun sistem tata kelola kelautan Indonesia yang baik,transparan, adil, dan bertanggungjawab.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk membuat aktivitas pengelolaan dan peman-faatan sumberdaya laut berjalan efektif, selaras, dan berkelanjutan serta dapatmencegah timbulnya potensi konflik sosial. Adapun sasaran yang hendak dicapaiadalah :

i. Usaha bidang kelautan berjalan optimal, efisien, dan sesuai dengan kapasitasdaya dukungnya.

104

Page 114: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

ii. Nihilnya potensi konflik sosial yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumberdayalaut.

7) Strategi 7: Meningkatkan pengelolaan aset Negara di Bidang Kelautan,

Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagikesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia sesuai amanat pasal 33 UUD 1945.Sasaran yang ingin dicapai adalah Optimalnya pengelolaan aset/kekayaan negaradi bidang kelautan (seperti: wilayah pesisir, laut, dasar laut, tanah di bawah dasarlaut dan segala kekayaan yang terkandung didalam/diatasnya termasuk keindahan,serta kekayaan yang tidak terlihat (intangible), contohnya: rute-rute pelayaran).

8) Strategi 8: Memperkuat sumberdaya manusia untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang kelautan yang didasarkan pada peraturanperundangan baik nasional maupun internasional.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan profesionalismesumberdaya manusia yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dilaut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik ditingkat nasionalmaupun internasional. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sumber dayamanusia yang cakap dan profesional dalam menjalan tugas-tugas pokok danfungsi-fungsi pemerintahan di laut Indonesia.

9) Strategi 9: Mengefektifkan sistem koordinasi dalam perencanaan,pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kelautan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarsektor dalam merumuskan pengembangan bidang kelautan. Adapun sasaran yanghendak dicapai adalah terselesaikannya permasalahan yang terkait dengan bidangkelautan secara cepat dan tepat.

c. Strategi untuk Kebijakan Keamanan Maritim (Maritime Security Policy):

1) Strategi 1: Membentuk Badan Keamanan Laut Indonesia yang profesional.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk membentuk satu lembaga yang memilikikewenangan multifungsi sebagai maritime law enforcement, search and rescue atsea, environmental protection, shipping safety, fishery protection, dan custom andimmigration secara efektif dan efisien. Lembaga/Instutusi ini akan mengintegrasikanBAKORKAMLA dengan seluruh instansi-instansi yang berwenang mengadakanoperasi penegakan hukum dan keamanan di laut, yang selama ini menjalankanfungsi-fungsi seperti tersebut diatas secara sendiri-sendiri, sehingga menjadikurang efektif dan efisien, bahkan cenderung tumpang tindih dalam pelaksana-

105

Page 115: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

annya. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah laut Indonesia menjadi amandan terjaga dari kejahatan perompakan, penyelundupan, pencurian kekayaannegara, kejahatan transnasional, dan kejahatan-kejahatan laut lainnya.

2) Strategi 2: Meningkatkan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanansecara terpadu di seluruh wilayah laut dalam yurisdiksi nasional dan kinerjakeamanan di laut lepas.

Strategi ini bertujuan untuk mampu secara efektif menjaga kedaulatan dan keutuhanwilayah NKRI dari ancaman pihak asing melalui penyediaan fasilitas armadapengawas termasuk alutsista untuk memperkuat hankam wilayah laut dalamyuridiksi nasional, khususnya yang berbatasan dengan Negara tetangga. Adapunsasaran yang hendak dicapai adalah :

i. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah laut NKRI.

ii. Terwujudnya kekuatan laut nasional yang diperhitungkan dan disegani olehnegara-negara lain.

3) Strategi 3: Meningkatkan peran aktif dalam kerjasama pertahanan dankeamanan bidang kelautan di tingkat regional dan internasional.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperkuat eksistensi bangsa Indonesiadalam mengelola dan mengembangkan bidang kelautan di tingkat regional daninternasional. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan keikutsertaan Indonesia dalamberbagai organisasi kelautan regional dan dunia, seperti ARF (Asean RegionalForum), ADMM (Asean Defence Minister Meeting), ASPC (Asean Political andSecurity Council), PSI (Prolifereaction Security Initiative) dan CSI (ContainerSecurity Initiative). Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah Indonesia memilikiposisi tawar yang tinggi di tingkat regional dan internasional dalam pengelolaanbidang kelautan.

4) Strategi 4: Mengembangkan Sistem Monitoring, Controling, and Surveilance(MCS) dan Penanganan Pelanggaran di laut yang efektif.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, danketerpaduan pelaksanaan deteksi, identifikasi, pengawasan dan penindakanterhadap pelanggaran di wilayah laut NKRI. Sasaran yang hendak dicapai adalahterkendalinya pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional untukpengembangan usaha bidang kelautan

5) Strategi 5: Mempercepat pembangunan wilayah di choke points dan sabukbatas wilayah teritorial Indonesia.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperkuat jati diri bangsa dan stabilitashankam di wilayah-wilayah perbatasan dari pengaruh ideologi, politik, ekonomi,

106

Page 116: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

sosial, dan budaya negara asing/negara tetangga. Sasaran yang hendak dicapaiadalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang kondusif disekitar wilayah perbatasan negara.

d. Strategi untuk Kebijakan Ekonomi Kelautan (Ocean Economic Policy):

1) Strategi 1: Menciptakan iklim investasi usaha di bidang kelautan yangkondusif dan efisien.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk menarik minat para investor, utamanya investordalam negeri, untuk berinvestasi di bidang kelautan. Adapun sasaran yang hendakdicapai adalah :

i. Pemanfaatan sumberdaya laut nasional yang optimal dan sesuai dengankapasitas daya dukungnya.

ii. Berkembangnya industri kelautan nasional.

2) Strategi 2: Menciptakan sistem fiskal dan moneter yang mendukungpengembangan usaha bidang kelautan.

Strategi ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industrikelautan nasional, mulai dari hulu hingga hilir. Sasaran yang ingin dicapai adalahindustri kelautan nasional tumbuh kuat dan memiliki daya saing yang baik.

3) Strategi 3: Membangun kawasan ekonomi kelautan secara terpadu denganmenggunakan prinsip-prinsip blue economy di wilayah pesisir dan perairanlaut Indonesia.

Tujuan dari strategi ini adalah jaminan kepastian tempat pengembangan usahabidang kelautan yang efisien, aman, dan berkelanjutan serta berbasis lingkunganatau ekosistem. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah tumbuhnya sentra-sentra pengembangan usaha atau bisnis bidang kelautan yang inovatif, terintegrasi,efisien, nir-limbah, berdaya saing, dan berjalan sinergis dengan sektor dan bidanglain yang terkait.

4) Strategi 4: Mengoptimalkan penyediaan fasilitas infrastruktur yangdibutuhkan dunia usaha di bidang kelautan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendukung dan mempermudah usaha bidangkelautan tumbuh dan berkembang dengan stabil, efisien dan berkelanjutan.Sasaran yang hendak dicapai adalah terpenuhinya fasilitas infrastruktur dasar(seperti: energi listrik, air bersih, bahan bakar minyak/BBM atau substitusinya,aksesibilitas, dan pelabuhan) untuk pengembangan usaha bidang kelautan.

107

Page 117: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

5) Strategi 5: Mengembangkan dunia usaha di bidang kelautan nasional yangberdaya saing dan bertaraf internasional.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk menumbuhkan dan membangun usaha atauindustri kelautan di Indonesia guna menggerakkan perekonomian, memperluaslapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Sasaran yang hendakdicapai adalah meningkatnya kontribusi bidang kelautan terhadap pertumbuhanekonomi, PDB, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan nasional.

6) Strategi 6: Mengembangkan kemitraan usaha bidang kelautan yang salingmenguntungkan antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) denganusaha besar.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mempercepat tumbuhnya usaha bidangkelautan secara merata dan berkembang secara sinergis untuk saling melengkapiserta saling menguntungkan dalam upaya mengembangkan usaha bidang kelautanyang terpadu dan efisien. Sasaran yang hendak dicapai adalah usaha bidangkelautan yang tumbuh dan berkembang luas di masyarakat serta memberikanmanfaat yang nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

7) Strategi 7: Mengembangkan kota bandar dunia

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengoptimalkan letak posisi strategis BangsaIndonesia yang berada di tengah persimpangan jalur penting perdagangan dunia(dilalui 40% kapal-kapal perdagangan internasional) dengan mengembangkankota-kota pantainya sebagai kota bandar dunia untuk kawasan industri danperdagangan internasional. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

i. Tumbuh pesatnya pembangunan ekonomi di kawasan pesisir dan sekitarnya.

ii. Terciptanya banyak lapangan kerja.

iii. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir

8) Strategi 8: Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraanbagi sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan.

Tujuan dari strategi ini adalah agar sumber daya manusia kelautan Indonesia,utamanya tenaga kerja yang bekerja di industri-industri kelautan nasional, mem-peroleh akses kesempatan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan yanglayak. Sekurang-kurangnya tingkat pendapatannya bisa mencukupi kebutuhanminimum untuk pangan dan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatandi lingkungan tempat tinggalnya. Sasaran yang hendak dicapai adalah bidangkelautan memberikan kontribusi nyata bagi berkurangnya jumlah kemiskinan diIndonesia.

108

Page 118: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

9) Strategi 9: Mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara mitradagang bidang kelautan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk menyediakan jaminan kepastian pasar globalbagi industri kelautan nasional. Sasaran yang hendak dicapai adalah kuatnya posisitawar industri kelautan nasional dalam perdagangan internasional.

e. Strategi untuk Kebijakan Lingkungan Laut (Marine Environment Policy):

1) Strategi 1: Memperkuat dan mengembangkan Wilayah Daerah Aliran Sungai(DAS), pesisir, laut dan pulau-pulau kecil melalui pengelolaan secara terpadudan berkelanjutan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk membangun pola-pola pengelolaan wilayahDAS, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang saling mendukung dan terpadu sertaharmoni dengan lingkungan daratan. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

i. Terwujudnya sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang terpadudan berkelanjutan.

ii. Terbentuknya wilayah pesisir hijau yang serasi dan harmoni denganlingkungan.

2) Strategi 2: Memperkuat konservasi ekosistem laut.

Strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan sekaligusmemelihara kelestarian sumberdaya hayatinya. Sasaran yang ingin dicapai adalahterlindungnya wilayah pesisir dari gangguan atau kerusakan alam dan memberikanmanfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

3) Strategi 3: Mencegah, menanggulangi. dan pemulihan sumber pencemarandan dampak pencemaran, bencana, dan perubahan iklim.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk memelihara dan menjaga lingkungan lautbagi kehidupan dan kesehatan manusia, baik saat ini maupun yang akan datang,serta untuk meminimalisir resiko bencana yang berpotensi terjadi di wilayah pesisirdan laut. Wilayah Indonesia sebagian besar adalah laut, sehingga bila lingkunganlaut tersebut terpelihara dan terjaga dengan baik, maka akan menunjang sumberkehidupan yang masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Selain itu, juga akanmenjadi sumber makanan sehat dan obat-obatan bagi manusia. Jadi sudahsemestinya laut menjadi sumber kehidupan bangsa untuk masa kini dan masadepan. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kesejahteraandan kualitas hidup serta keselamatan rakyat Indonesia, utamanya masyarakatpesisir.

109

Page 119: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

4) Strategi 4: Mengembangkan tata guna dan infrastruktur pesisir dan laut(coastal and sea use) yang berkelanjutan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk menerapkan perencanaan sistem tata gunadan infrastruktur pesisir dan laut yang sinergi dan harmoni dengan lingkungannya.Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya keterpaduan dalam perencanaantata ruang antara satu sektor dengan sektor lainnya tanpa mengorbankankelestarian lingkungan pesisir dan laut.

5) Strategi 5: Mengembangkan kerjasama bilateral, regional dan global di bidangpengelolaan lingkungan kelautan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan lautdengan ruang lingkup yang lebih luas dan terpadu. Sasaran yang hendak dicapaiadalah terjaga dan lestarinya kawasan ekosistem laut secara utuh dan menyeluruhdengan pendanaan secara bersama.

4. Upaya-Upaya

110

Page 120: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Tabe

l 6.1

Upa

ya-U

paya

yan

g D

ilaku

kan

untu

k Im

plem

enta

si S

trat

egi d

ari K

ebija

kan

Keb

uday

aan

Kel

auta

n (O

cean

Cul

ture

Pol

icy)

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

“Keb

ijaka

n K

elau

tan

Oce

an C

ultu

re1.

Mem

bang

kitk

ana)

Men

sosi

alis

asik

an n

ilai-n

ilai

Kem

dikb

ud d

anJa

ngka

Indo

nesi

a un

tuk

Polic

y:w

awas

an d

anbu

daya

bah

ari I

ndon

esia

kep

ada

DE

KIN

Men

enga

hpe

man

faat

an p

oten

siM

enja

dika

n la

utbu

daya

bah

ari

mas

yara

kat u

mum

unt

ukke

laut

an d

alam

seba

gai r

uang

hid

upm

enin

gkat

kan

min

at d

an a

pres

iasi

men

gaks

eler

asi

dan

ruan

g ju

ang,

nasi

onal

dal

am p

emba

ngun

anpe

mba

ngun

ante

mpa

t ber

kary

a,ke

laut

anna

sion

al m

elal

uibe

kerja

, ber

olah

kebi

jaka

n ke

buda

yaan

raga

, ber

suka

riab)

Mem

bang

un m

useu

m-m

useu

mK

emdi

kbud

,Ja

ngka

kela

utan

(oc

ean

dan

mas

yara

kat

IPTE

K K

elau

tan

dan

Bud

aya

Kem

negr

iste

k, d

anP

anja

ngcu

lture

pol

icy)

,In

done

sia m

encin

tai,

Bah

ari

Pem

dake

bija

kan

tata

kel

ola

mem

elih

ara,

kela

utan

(oc

ean

men

gem

bang

kan,

c)M

erum

uska

n da

n m

enge

mba

ng-

Kem

dikb

ud, K

KP,

Jang

kago

vern

ance

pol

icy)

,m

enge

lola

, men

g-ka

n W

awas

an K

elau

tan,

yai

tuKe

mhu

b, D

iklat

Kel

auta

nP

ende

kke

bija

kan

keam

anan

olah

dan

mem

an-

Waw

asan

Bah

ari

Orm

as/L

SM

Kel

auta

ns/

dm

ariti

m (

mar

itim

efa

atka

n su

mbe

rLe

mba

ga K

eaga

maa

nM

enen

gah

secu

rity

polic

y),

daya

laut

sec

ara

kebi

jaka

n ek

onom

ibe

rtang

gung

jaw

abd)

Mer

umus

kan

Waw

asan

Bah

ari

kela

utan

(oc

ean

dan

berk

elan

juta

nse

baga

i Geo

-life

ban

gsa

Indo

nesi

aec

onom

ic p

olic

y), d

andi

sam

ping

Waw

asan

Nus

anta

rake

bija

kan

lingk

unga

nse

baga

i Geo

-pol

itik

laut

(m

arin

een

viro

nmen

t pol

icy)

,e)

Men

gem

bang

kan

Bud

aya

Bah

ari

guna

mew

ujud

kan

men

jadi

bag

ian

dari

Bud

aya

nega

ra k

epul

auan

Nas

iona

lya

ng m

andi

ri, m

aju,

kuat

, dan

ber

basi

sf)

Mem

asuk

kan

Waw

asan

Bah

ari,

Kem

dikb

ud, K

KP

Jang

kake

pent

inga

nke

arifa

n lo

kal,

adat

istia

dat B

ahar

iK

emhu

b, D

ikla

tP

ende

k s/

dna

sion

al”.

dan

Buda

ya B

ahar

i ke

dala

m s

ilabi

Kel

auta

n O

rmas

/Ja

ngka

Dik

latn

asLS

M K

elau

tan

Pan

jang

g)M

emel

ihar

a pe

ning

gala

n Bu

daya

Baw

ah A

ir m

elal

ui R

eser

vasi

,R

esto

rasi

dan

Kon

serv

asi

111

Page 121: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

h)M

enye

leng

gara

kan

Pem

iliha

nK

emdi

kbud

,Ja

ngka

Put

ra P

utri

Bah

ari s

etia

p ta

hun

Kem

pare

kraf

,P

ende

km

enja

di b

agia

n ac

ara

perin

gata

nK

empo

raH

ari N

usan

tara

2.H

arm

onis

asi u

nsur

-a)

Mel

akuk

an p

enel

itian

dan

men

-K

emdi

kbud

, LIP

I,Ja

ngka

unsu

r ke

arifa

n lo

kal

doku

men

tasi

kan

tent

ang

dan

Per

guru

an T

ingg

iM

enen

gah

keda

lam

sis

tem

kebu

daya

an k

elau

tan

dan

nila

i-pe

ngel

olaa

n da

nni

lai b

uday

a tra

disi

onal

pem

anfa

atan

mas

yara

kat m

ariti

msu

mbe

r day

ake

laut

anb)

Mem

asuk

an u

nsur

-uns

ur k

earif

anK

emdi

kbud

, Lem

baga

Jang

kalo

kal y

ang

term

uat d

alam

trad

isi-

adat

dan

Lem

baga

-P

ende

k s/

dtra

disi

loka

l ke

dala

m s

iste

mle

mba

ga s

wad

aya

Jang

kape

ndid

ikan

form

al d

an in

form

alm

asya

raka

tP

anja

ng

c)M

enja

dika

n pe

lest

aria

nlin

gkun

gan

laut

seb

agai

bag

ian

dari

buda

ya b

ahar

i

3.M

empe

rtaha

nkan

a)M

elak

ukan

pen

eliti

an d

an m

enK

emdi

kbud

, LIP

I, da

nJa

ngka

dan

men

gem

bang

-do

kum

enta

sika

n ko

ta-k

ota

Per

guru

an T

ingg

iM

enen

gah

kan

kota

-kot

aba

ndar

/pel

abuh

an la

ma/

tua

yang

pela

buha

n se

jara

hm

enja

di b

ukti

seja

rah

keja

yaan

baha

ri nu

sant

ara

b)M

erev

italis

asi k

ota-

kota

ban

dar/

Kem

dikb

ud, K

em-P

UJa

ngka

pela

buha

n se

jara

hda

n P

emda

Pan

jang

4.M

enin

gkat

kan

dan

a)M

embe

ntuk

Lem

baga

Dik

lat y

ang

Kem

dikb

ud, K

emhu

b,Ja

ngka

Mem

berd

ayak

anbe

rkua

litas

ses

uai d

enga

nK

KP,

Pen

dek

s/d

sum

berd

aya

lapa

ngan

pek

erja

anP

anja

ngm

anus

ia (

SD

M)

Bah

ari

b)M

erum

uska

n St

anda

r kom

pete

nsi

SD

M B

ahar

i

c)M

emas

ukka

n ku

rikul

um m

ater

ike

laut

an k

e se

tiap

Dik

latlu

h

112

Page 122: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

d)M

emba

ngun

Uni

vers

itas

Kela

utan

dan

Inst

itut T

ekno

logi

Mar

itim

e)M

enge

mba

ngka

n pr

ogra

m b

eaK

emdi

kbud

Jang

kasi

swa

khus

us d

i bid

ang

kela

utan

Pan

jang

f)M

embe

ntuk

Oce

an C

ente

r di

Inst

ansi

Pem

erin

tah

Jang

kaP

usat

, Reg

iona

l dan

Kab

/Kot

aya

ng te

rkai

t,Sw

asta

,P

ende

kya

ng a

nggo

tany

a pe

mer

inta

h,D

ikla

t kel

auta

n, d

ans/

ddi

klat

, sw

asta

dan

mas

yara

kat

Toko

h m

asya

raka

tP

anja

ngke

laut

an

g)M

enye

diak

an S

DM

Bah

ari y

ang

Kem

dikb

ud,K

KP,

Jang

kata

nggu

h da

n be

rtara

f int

erna

sion

alK

emhu

b,P

ende

kun

tuk

mem

enuh

i keb

utuh

anK

emna

kertr

ans

s/d

nasi

onal

dan

inte

rnas

iona

lP

anja

ng

5.M

enin

gkat

kan

dan

a)M

enyu

sun

renc

ana

indu

k ris

etK

emne

gris

tek,

Jang

kam

engu

atka

nke

laut

an n

asio

nal d

an m

eng-

Kem

dikb

ud,

LIP

I,P

ende

kpe

rana

n IP

TEK

dan

inte

gras

ikan

nya

deng

an k

egia

tan

Per

guru

an T

ingg

i,R

iset

Kel

auta

nin

dust

ri ke

laut

an n

asio

nal

dan

Aso

sias

i

b)M

emba

ngun

pus

at-p

usat

ris

etK

emne

gris

tek,

Jang

kake

laut

an tr

opis

yan

g m

erup

akan

Kem

dikb

ud, L

IPI,

dan

Pan

jang

cent

er o

f exc

elen

ces

duni

aP

ergu

ruan

Tin

ggi

c)M

enin

gkat

an s

aran

a da

n pr

a-K

emne

gris

tek,

Jang

kasa

rana

rise

t dan

ipte

k k

elau

tan

Kem

dikb

ud, d

an L

IPI

Pan

jang

d)M

emac

u pe

man

faat

an d

anK

emko

min

fo d

anJa

ngka

pene

rapa

n ha

sil-h

asil

riset

Kem

negr

iste

kP

anja

ngke

laut

an y

ang

tela

h di

hasi

lkan

mel

alui

pro

gram

difu

si d

andi

sem

inas

i

113

Page 123: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

e)M

engu

asai

IPTE

K k

elau

tan

Kem

negr

iste

k, L

IPI,

Jang

kaK

KP,

Kem

dikb

ud,

Pen

dek

Kem

hub,

Kem

kom

info

s/d

Pem

da, P

ergu

ruan

Pan

jang

Ting

gi, d

an In

dust

rim

ariti

mf)

Men

yele

ngga

raka

n R

iset

Kel

auta

n

g)M

emba

ngun

Sis

tem

Info

rmas

iM

ariti

m N

asio

nal

h)M

engi

nteg

rasi

kan

kegi

atan

Ris

et d

an IP

TEK

kel

auta

nde

ngan

keg

iata

n in

dust

ri

i)M

enga

daka

n ke

rjasa

ma

anta

rle

mba

ga k

elau

tan,

bai

k na

sion

alm

aupu

n in

tern

asio

nal

114

Page 124: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

115

“Keb

ijaka

n K

elau

tan

Oce

an1.

Men

ata

sist

ema)

Mel

akuk

an p

enel

usur

an,

DE

KIN

, KK

PJa

ngka

Indo

nesi

a un

tuk

Gov

erna

nce

huku

m n

asio

nal d

iin

vent

aris

asi,

dsn

iden

tifik

asi

Kem

kum

ham

,M

enen

gah

pem

anfa

atan

pot

ensi

Polic

y:bi

dang

Kel

auta

npe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

anda

n D

PR

kela

utan

dal

amM

enci

ptak

an s

iste

mdi

bid

ang

kela

utan

men

gaks

eler

asi

tata

kel

ola

kela

utan

pem

bang

unan

nasi

onal

yan

gb)

Mel

akuk

an p

enel

itian

/pen

gkaj

ian:

DE

KIN

, KK

P,Ja

ngka

nasi

onal

mel

alui

kom

preh

ensi

f,-

Pen

gatu

ran

huku

m y

ang

perlu

Kem

kum

ham

,M

enen

gah

kebi

jaka

n ke

buda

yaan

terin

tegr

asi,

efek

tif,

dici

ptak

an (b

elum

ada

pen

g-da

n D

PR

kela

utan

(oc

ean

dan

efis

ien

atur

anny

a)cu

lture

pol

icy)

,-

Pen

gatu

ran

huku

m y

ang

kebi

jaka

n ta

ta k

elol

am

emer

luka

n as

pek

kela

utan

kela

utan

(oc

ean

nya

(bel

um a

da a

spek

gove

rnan

ce p

olic

y),

kela

utan

nya)

kebi

jaka

n ke

aman

an-

Pen

gatu

ran

huku

m y

ang

mar

itim

(m

ariti

me

mem

erlu

kan

harm

onis

asi/

secu

rity

polic

y),

sink

roni

sasi

( m

ence

gah

kebi

jaka

n ek

onom

itu

mpa

ng t

indi

h/be

rtent

anga

n)ke

laut

an (

ocea

nec

onom

ic p

olic

y), d

an2.

Mem

perc

epat

ter-

a)M

ensin

kron

kan

kons

ep R

anca

ngan

DE

KIN

dan

DP

DJa

ngka

kebi

jaka

n lin

gkun

gan

bent

ukny

a pe

ratu

ran

Und

ang-

Und

ang

(RU

U)

Kel

auta

nP

ende

kla

ut (

mar

ine

peru

ndan

g-un

dang

anD

PD

dan

DE

KIN

envi

ronm

ent p

olic

y),

yang

men

gatu

rgu

na m

ewuj

udka

nbi

dang

kel

auta

nb)

Men

gupa

yaka

n R

UU

Kel

auta

nD

EK

IN, K

KP,

Jang

kagu

na m

ewuj

udka

nse

cara

kom

pre-

mas

uk p

riorit

as P

role

gnas

201

3Ke

mku

mha

m, d

an D

PRP

ende

kne

gara

kep

ulau

anhe

nsif

dan

terp

adu

yang

man

diri,

maj

u,ku

at, d

an b

erba

sis

3.M

engi

mpl

emen

tasi

-a)

Men

yele

saik

an b

atas

wila

yah

laut

/K

KP,

DE

KIN

,Ja

ngka

kepe

ntin

gan

kan

dan

men

inda

km

ariti

m a

ntar

a la

in Z

ona

Kem

kum

ham

, Kem

lu,

Men

enga

hna

sion

al”.

lanj

uti K

onve

nsi P

BBTa

mba

han,

Lan

das

Kon

tinen

Kem

han,

dan

Mab

es T

NI

tent

ang

Huk

um L

aut

Inte

rnas

iona

l 198

2b)

Men

yele

saik

an D

elim

itasi

wila

yah

(UN

CLO

S 1

982)

laut

den

gan

nega

ra te

tang

ga a

.l.

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

Tabe

l 6.2

Upa

ya-U

paya

yan

g D

ilaku

kan

untu

k Im

plem

enta

si S

trat

egi d

ari K

ebija

kan

Tata

Kel

ola

Kel

auta

n (O

cean

Gov

erna

nce

Polic

y)

Page 125: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

Sin

gapu

ra, M

alay

sia,

Indi

a,Ti

mor

Les

te, P

alao

c)M

erum

uska

n pe

ngat

uran

hak

dan

kew

ajib

an In

done

sia

di L

aut

Beb

asd)

Mem

perk

uat k

erja

sam

a de

ngan

Inte

rnat

iona

l Sea

bed

Aut

horit

yda

lam

ran

gka

Pem

anfa

atan

Inte

rnat

iona

l Sea

bed

Are

a

4.M

enun

task

ana)

Men

gaks

eler

asi p

enye

lesa

ian

Kem

lu, K

emha

n,Ja

ngka

peny

eles

aian

hak

&pe

neta

pan

bata

s m

ariti

m d

enga

nS

etne

g, d

anM

enen

gah

kew

ajib

an d

alam

nega

ra-n

egar

a te

tang

gaK

emku

mha

mm

enge

lola

wila

yah

perb

atas

an m

ariti

mb)

Men

unta

skan

pen

ataa

n na

ma-

Kem

han,

TN

I AL,

Jang

kabe

rdas

arka

nna

ma

geog

rafis

(top

onim

i) m

ariti

mS

etne

g, d

an K

emlu

Men

enga

hke

tent

uan

UN

CLO

S19

82c)

Men

gelo

la w

ilaya

h pe

rbat

asan

BN

PP,

KK

P,Ja

ngka

mar

itim

dan

pul

au-p

ulau

kec

ilK

empa

rekr

afM

enen

gah

terlu

ar s

ecar

a ef

ektif

dan

efis

ien

5.M

embe

ntuk

sis

tem

a)M

enin

gkat

kan

dan

mem

perk

uat

Pre

side

n da

n D

EK

INJa

ngka

kele

mba

gaan

pera

n da

n fu

ngsi

DE

KIN

seb

agai

Pen

dek

pem

erin

taha

n di

Lem

baga

Pem

erin

tah

Non

bida

ng k

elau

tan

Kem

ente

rian

bida

ng K

elau

tan

yang

terin

tegr

asi,

(Nat

iona

l Oce

an O

ffice

dan

kom

preh

ensi

f, da

nSt

eerin

g C

omm

ittee

)be

rwen

ang

untu

km

embu

at p

eren

-b)

Men

ata

Tata

Pem

erin

taha

nK

emda

gri d

an D

EK

INJa

ngka

cana

an d

an m

eng-

Kel

auta

n an

tar s

trata

(Pus

at d

anM

enen

gah

eval

uasi

impl

emen

tasi

Dae

rah)

prog

ram

-pro

gram

pem

bang

unan

kela

utan

nas

iona

lse

cara

kes

elur

uhan

116

Page 126: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

6.M

emba

ngun

sis

tem

a)M

emba

ngun

sis

tem

tata

Kem

dagr

i,Ja

ngka

tata

kel

ola

kela

utan

pem

erin

taha

n di

bid

ang

kela

utan

Kem

negp

an,

Men

enga

hIn

done

sia

yang

bai

k,ya

ng e

fisie

n, k

ompr

ehen

sif

dan

DE

KIN

, dan

Pem

datra

nspa

ran,

adi

l, da

nte

rinte

gras

i, ba

ik d

i tin

gkat

pus

atbe

rtang

gung

jaw

ab.

mau

pun

daer

ah.

b)M

enyu

sun

renc

ana

indu

k pe

nge-

BA

PP

EN

AS

dan

Jang

kalo

laan

dar

at, p

esis

ir, d

an la

utB

AP

PE

DA

Men

enga

hda

lam

kes

atua

n Ta

ta R

uang

Nas

iona

l

7.M

enin

gkat

kan

a)M

enyu

sun

dan

men

yem

purn

akan

DP

R, S

etne

g,Ja

ngka

peng

elol

aan

ase

tpe

ratu

ran

yang

men

jadi

land

asan

Kem

kum

ham

, dan

Pan

jang

Neg

ara

di b

idan

gle

gal b

agi k

erja

sam

a si

nerg

is d

anP

emda

Kel

auta

nsa

ling

men

gunt

ungk

an d

alam

mem

anfa

atka

n su

mbe

r day

a la

ut

b)M

enyu

sun

dan

men

yem

purn

akan

Kem

keu,

Kem

-ES

DM

,Ja

ngka

sist

em b

agi h

asil

pem

anfa

atan

Kem

hub,

KK

P,M

enen

gah

sum

ber d

aya

laut

mili

k N

egar

aK

emne

g-B

UM

N,

yang

mem

berik

an m

anfa

atK

empa

rekr

afm

aksi

mal

unt

uk k

emak

mur

anba

ngsa

dan

raky

at In

done

sia

c)M

enye

mpu

rnak

an s

iste

mK

emke

u, K

em-E

SD

M,

Jang

kam

anaj

emen

dan

pel

ayan

an d

alam

Kem

hub,

KK

P,M

enen

gah

peng

elol

aan

aset

/ kek

ayaa

nK

emne

g-B

UM

N,

Neg

ara

di b

idan

g K

elau

tan

Kem

pare

kraf

8.M

empe

rkua

ta)

Men

dirik

an p

usat

pen

didi

kan

dan

Kem

dikb

ud d

anJa

ngka

sum

berd

aya

man

usia

pela

tihan

ket

enag

aker

jaan

unt

ukK

emen

aker

trans

Pan

jang

untu

k m

enja

lank

anbi

dang

pen

gelo

laan

kek

ayaa

nfu

ngsi

-fung

sila

utpe

mer

inta

han

di

117

Page 127: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

bida

ng k

elau

tan

b)M

enin

gkat

kan

kapa

sita

s su

mbe

rK

emhu

b, K

em-E

SD

M,

Jang

kaya

ng d

idas

arka

nda

ya m

anus

ia d

i ins

tans

iK

KP,

Kem

perin

,P

anja

ngpa

da p

erat

uran

pem

erin

taha

n pu

sat d

an d

aera

hK

empa

rekr

af,

peru

ndan

gan

baik

yang

terk

ait d

enga

n pe

ngel

olaa

nK

emke

u, T

NI-A

L,na

sion

al m

aupu

nbi

dang

kel

auta

nda

n P

OLR

Iin

tern

asio

nal

9.M

enge

fekt

ifkan

a)D

EK

IN m

engu

ndan

g se

cara

sist

em k

oord

inas

ipe

riodi

k ke

men

teria

n/le

mba

gada

lam

per

enca

naan

,te

rkai

t dal

am r

angk

a ko

ordi

nasi

pela

ksan

aan,

bida

ng k

elau

tan

mon

itorin

g d

anev

alua

si k

ebija

kan

b)M

enja

dika

n D

EK

IN s

ebag

aiD

EK

IN d

anJa

ngka

bida

ng k

elau

tan

inst

itusi

terd

epan

dal

am m

em-

Kem

ente

rian

/P

ende

kba

has

isu-

isu

atau

per

istiw

aLe

mba

ga te

rkai

tte

rkin

i di b

idan

g ke

laut

an

118

Page 128: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

119

“Keb

ijaka

n K

elau

tan

Mar

itim

e Se

curit

y1.

Mem

bent

uk B

adan

a)M

empe

rcep

at te

rben

tukn

ya B

adan

Kem

enko

polh

ukam

,Ja

ngka

Indo

nesi

a un

tuk

Polic

y :

Kea

man

an L

aut

Kea

man

an L

aut I

ndon

esia

yan

gTN

I AL,

PO

LRI,

Pen

dek

pem

anfa

atan

pot

ensi

Men

egak

kan

Indo

nesi

a ya

ngm

emili

ki k

ewen

anga

n m

ultif

ungs

iK

emhu

b, K

emke

u,s/

dke

laut

an d

alam

keda

ulat

an d

anpr

ofes

iona

lda

lam

mar

itim

e la

w e

nfor

cem

ent,

KK

P, B

asar

nas,

dan

Jang

kam

enga

ksel

eras

ihu

kum

di l

aut

sear

ch a

nd re

scue

at s

ea,

Kem

negp

anM

enen

gah

pem

bang

unan

yurid

iksi

nas

iona

l,en

viro

nmen

t pro

tect

ion,

shi

ppin

gna

sion

al m

elal

uide

mi t

erw

ujud

nya

safe

ty, f

ishe

ry p

rote

ctio

n, d

anke

bija

kan

kebu

daya

anke

satu

an w

ilaya

hcu

stom

and

imm

igra

tion.

kela

utan

(oc

ean

NK

RI,

serta

ter-

cultu

re p

olic

y),

jam

inny

a ke

aman

anb)

Men

yusu

n si

stem

man

ajem

enK

emen

kopo

lhuk

am,

Jang

kake

bija

kan

tata

kel

ola

dan

kese

lam

atan

oper

asi B

adan

Kea

man

an L

aut

TNI A

L, P

OLR

I,P

ende

kke

laut

an (

ocea

npe

laya

ran,

dan

Indo

nesi

a ya

ng e

fekt

if da

n ef

isie

nK

emhu

b, K

emke

u,go

vern

ance

pol

icy)

,ke

aman

an s

umbe

rK

KP,

dan

Bas

arna

ske

bija

kan

keam

anan

daya

hay

ati d

anm

ariti

m (

mar

itim

esu

mbe

r day

a al

am2.

Men

ingk

atka

na)

Mem

perk

uat d

an m

emod

erni

sasi

Kem

han,

TN

I AL,

Jang

kase

curit

y po

licy)

,la

ut y

ang

kuat

dan

kem

ampu

an d

ansi

stem

ALU

TSIS

TA d

i lau

tda

n P

OLR

IP

anja

ngke

bija

kan

ekon

omi

terk

oord

inas

iki

nerja

per

taha

nan

kela

utan

(oc

ean

dan

keam

anan

b)M

emba

ngun

Pan

gkal

an U

tam

aK

emha

n, T

NI A

L,Ja

ngka

econ

omic

pol

icy)

, dan

seca

ra te

rpad

u di

dan

Pang

kala

n Aj

u se

rta la

pang

anda

n TN

I AU

Men

enga

hke

bija

kan

lingk

unga

nse

luru

h w

ilaya

h la

utte

rban

g un

tuk

men

duku

ng k

eter

-s/

dla

ut (

mar

ine

dala

m y

uris

diks

ipa

duan

ope

rasi

di p

erba

tasa

nP

anja

ngen

viro

nmen

t pol

icy)

,na

sion

al d

an k

iner

jala

ut w

ilaya

h N

KR

Igu

na m

ewuj

udka

nke

aman

an d

i lau

tgu

na m

ewuj

udka

nle

pas

c)M

emba

ngun

pos

-pos

pen

gaw

asan

Kem

han,

TN

I AL,

Jang

kane

gara

kep

ulau

anpa

da w

ilaya

h Al

ur L

aut K

epul

auan

dan

PO

LRI

Men

enga

hya

ng m

andi

ri, m

aju,

Indo

nesi

a (A

LKI).

kuat

, dan

ber

basi

sd)

Men

gint

ensi

fkan

ker

jasa

ma

Kem

han,

TN

I AL,

Jang

kake

pent

inga

nan

tara

pem

erin

tah

pusa

t den

gan

PO

LRI,

dan

Pem

da.

Men

enga

hna

sion

al”.

pem

erin

tah

daer

ah u

ntuk

men

-du

kung

dal

am m

emen

uhi s

aran

ada

n pr

asar

ana

perta

hana

n da

nke

aman

an d

i lau

t.

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

Tabe

l 6.3

Upa

ya-U

paya

yan

g D

ilaku

kan

untu

k Im

plem

enta

si S

trat

egi d

ari K

ebija

kan

Kea

man

an M

ariti

m (M

ariti

me

Secu

rity

Polic

y)

Page 129: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

e)M

enin

gkat

kan

kapa

sita

s s

umbe

rK

emha

n, P

OLR

IJa

ngka

daya

man

usia

kel

auta

n, u

tam

anya

dan

Pem

daP

anja

ngne

laya

n, m

elal

ui k

erja

sam

ape

ndid

ikan

dan

pel

atih

anha

nkam

di l

aut

f)M

engh

adirk

an s

ecar

a te

rus

Kem

han,

Mab

es T

NI,

Jang

kam

ener

us d

isel

uruh

wila

yah

raw

anTN

I AL,

TN

I AU

Pen

dek

di p

erba

tasa

n ol

eh s

atua

n tu

gas

s/d

TNI A

L, T

NI A

U d

an B

akam

laJa

ngka

untu

k m

enga

daka

n op

eras

iP

anja

ngpe

ngaw

asan

dan

pen

cega

han

pela

ngga

ran

wila

yah

perb

atas

an,

sesu

ai d

enga

n tin

gkat

ker

awan

anan

cam

an

g)M

emad

ukan

ope

rasi

pen

gaw

asan

dan

penc

egah

an p

elan

ggar

anbe

rsam

a-sa

ma

deng

an s

atua

n-sa

tuan

Bak

amla

, den

gan

dem

ikia

n ke

giat

an d

iata

s ak

anda

pat m

enja

min

keh

adira

n se

cara

teru

s m

ener

us d

ari k

e 3

satu

andi

atas

di p

ulau

-pul

au k

ecil

ter-

depa

n, y

ang

akan

dap

at m

em-

berik

an ra

sa a

man

dan

ban

gga

terh

adap

NK

RI

h)M

elak

sana

kan

latih

an b

ersa

ma

atau

latih

an g

abun

gan

deng

an A

ngka

tan

Laut

neg

ara

teta

ngga

di w

ilaya

h pe

rbat

asan

gun

am

engu

rang

i kem

ungk

inan

kon

flik

i)M

enge

mba

ngka

n se

cara

teru

sm

ener

us S

atua

n Tu

gas

anta

raTN

I AL,

TN

I AU

dan

Bak

amla

di

120

Page 130: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

setia

p pe

laks

anaa

n op

eras

i di

perb

atas

an la

ut u

ntuk

mew

ujud

-ka

n ke

terp

adua

n da

lam

upa

yam

enja

ga k

edau

lata

n, k

eutu

han

wila

yah

NK

RI.

j)M

enyi

apka

n ke

kuat

an p

emuk

ulre

aksi

cep

at d

enga

n ke

kuat

anTr

i Mat

ra te

rpad

u se

baga

i kek

uata

nte

rpus

at d

alam

ran

gka

antis

ipas

ite

rhad

ap b

erba

gai p

erke

mba

ngan

lingk

unga

n st

rate

gik

yang

urg

endi

wila

yah

perb

atas

an m

aupu

nw

ilaya

h ke

raw

anan

yan

g tin

ggi

3.M

enin

gkat

kan

pera

nM

enin

gkat

kan

pera

n ak

tif In

done

sia

Kem

lu, K

emha

n, T

NI

Jang

kaak

tif d

alam

ker

ja-

dala

m k

erja

sam

a le

mba

ga k

eam

anan

dan

PO

LRI

Men

enga

hsa

ma

perta

hana

nla

ut d

i ber

baga

i for

um re

gion

al d

anda

n ke

aman

anin

tern

asio

nal,

sepe

rti A

RF

(Ase

anbi

dang

kel

auta

n di

Reg

iona

l For

um),

AD

MM

( A

sean

tingk

at r

egio

nal d

anD

efen

ce M

inis

ter M

eetin

g), A

SP

Cin

tern

asio

nal

(Ase

an P

olitic

al a

nd S

ecur

ity C

ounc

il),

PSI (

Prol

ifere

actio

n Se

curit

y In

itiat

ive)

dan

CSI

(Con

tain

er S

ecur

ity In

itiat

ive)

4.M

enge

mba

ngka

na)

Mem

perc

epat

terb

entu

k da

nM

enko

Pol

kam

,TN

I AL,

Jang

kaS

iste

m M

onito

ring,

berfu

ngsi

nya

sist

em M

CS

yan

gP

OLR

I, K

emku

mha

m,

Pen

dek

Con

trolin

g, a

ndte

rinte

gras

i ole

h :

Kem

hub,

Kem

keu,

s/d

Sur

veila

nce

(MC

S)

-S

elur

uh u

nsur

-uns

ur T

NI A

L,K

KP

Jang

kada

n P

enan

gana

nTN

I AU

den

gan

kom

ando

Pan

jang

Pel

angg

aran

di

Mab

es T

NI A

L da

n TN

I AU

laut

yan

g ef

ektif

seca

ra te

rinte

gras

i dal

ampe

nyel

engg

araa

n fu

ngsi

perta

hana

n-

berfu

ngsi

nya

sist

em M

CS

ter-

inte

gras

i dar

i sel

uruh

uns

ur-

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

121

Page 131: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

unsu

r Bak

amla

den

gan

pusa

tko

man

do d

i Bak

amla

-be

rfung

siny

a M

CS

terin

tegr

asi

yang

men

caku

p M

abes

TN

I,M

abes

Al,

Mab

es A

U, M

abes

AD

,M

abes

Pol

ri, B

akam

la,M

enha

mda

n M

enko

polk

am d

alam

wuj

ud M

CS

Nas

iona

l-

Dih

arap

kan

deng

an te

rwuj

ud-

nya

sist

em M

CS

nas

iona

l ter

-in

tegr

asi b

aik

dise

ktor

perta

hana

n da

n ke

aman

anse

rta k

esel

amat

an d

ilaut

mak

aak

an d

apat

dic

apai

per

wuj

udan

sist

em p

enga

was

an,

peng

enda

lian

, pen

cega

han

selu

ruh

ATH

G d

i wila

yah

laut

Nus

anta

ra s

ecar

a op

timum

dan

efis

ien

b)M

enin

gkat

kan

kapa

sita

sK

emku

mha

m,

Jang

kake

lem

baga

an p

eneg

ak h

ukum

Kej

aksa

an, P

OLR

I,M

enen

gah

di la

ut d

an p

erad

ilan

mar

itim

dan

TNI A

L.

c)M

enge

mba

ngka

n si

stem

huk

umK

emku

mha

m,

Jang

kake

laut

an u

ntuk

neg

ara

kepu

laua

nK

ejak

saan

, PO

LRI,

Men

enga

hya

ng s

esua

i den

gan

kons

titus

ida

n TN

I AL

d)M

enin

gkat

kan

kual

itas

dan

Kem

dikb

ud, K

emha

n,Ja

ngka

kuan

titas

SD

M k

eam

anan

laut

TNI A

L da

n P

OLR

IP

anja

ngda

lam

rang

ka m

enja

ga k

eam

anan

dan

pene

gaka

n hu

kum

di w

ilaya

hpe

raira

n la

ut In

done

sia

e)M

enge

mba

ngka

n pr

oses

per

adila

nM

enko

Pol

kam

,TN

I AL,

Jang

kasa

tu a

tap

untu

k m

empe

rcep

atP

OLR

I Kem

kum

ham

, P

ende

kpe

nang

anan

pel

angg

aran

di l

aut

Kem

hub,

Kem

keu,

KKP

s/d

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

122

Page 132: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

di k

ota-

kot

a pa

ntai

terd

ekat

Jang

kade

ngan

wila

yah

kera

wan

an P

anja

ng

f)M

embe

rday

akan

pot

ensi

Kem

han,

PO

LRI

Jang

kam

asya

raka

t sip

il un

tuk

men

duku

ngda

n P

emda

Men

enga

hpe

ngaw

asan

kea

man

an m

ariti

mdi

wila

yah

seki

tarn

ya

5.M

empe

rcep

ata)

Men

gem

bang

kan

arm

ada

Kem

han

dan

TNI A

LJa

ngka

pem

bang

unan

peng

awas

an d

i wila

yah

“mar

itim

eP

anja

ngw

ilaya

h di

cho

kebo

unda

ry” d

an 4

cho

ke p

oint

s di

poin

ts d

an s

abuk

wila

yah

pera

iran

Indo

nesi

aba

tas

wila

yah

terit

oria

l Ind

ones

iab)

Mem

perc

epat

pen

etap

anK

emha

n, S

etne

g da

nJa

ngka

Per

atur

an P

emer

inta

h te

ntan

gK

emku

mha

mP

ende

kS

ecur

ity B

elt

123

Page 133: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

124

“Keb

ijaka

n K

elau

tan

Oce

an E

cono

mic

1.M

enci

ptak

an ik

lima)

Men

yede

rhan

akan

/K

emda

g, K

empe

rin,

Jang

kaIn

done

sia

untu

kPo

licy:

inve

stas

i usa

ha d

im

enye

mpu

rnak

an p

erat

uran

yan

gK

KP,

Kem

hub,

Pen

dek

pem

anfa

atan

pot

ensi

Mew

ujud

kan

indu

stri

bida

ng k

elau

tan

men

yang

kut p

eriz

inan

usa

haK

empa

rekr

af, K

em-

kela

utan

dal

amke

laut

an y

ang

yang

kon

dusi

f dan

bida

ng k

elau

tan

ES

DM

, dan

Pem

dam

enga

ksel

eras

iko

koh,

man

diri,

efis

ien

pem

bang

unan

berd

aya

sain

g, d

anb)

Mer

ealis

asik

an s

iste

m p

elay

anan

Kem

dag,

Kem

perin

,Ja

ngka

nasi

onal

mel

alui

terk

emuk

a di

dun

ia,

terp

adu

untu

k pe

nana

man

mod

alK

KP,

Kem

hub,

Pen

dek

kebi

jaka

n ke

buda

yaan

serta

mem

berik

anus

aha

bida

ng k

elau

tan

deng

anK

empa

rekr

af, K

em-

kela

utan

(oc

ean

nila

i tam

bah

pem

bagi

an k

ewen

anga

n an

tara

ES

DM

, dan

Pem

dacu

lture

pol

icy)

,ek

onom

i yan

g tin

ggi

pusa

t dan

dae

rah

yang

jela

ske

bija

kan

tata

kel

ola

guna

mem

perc

epat

kela

utan

(oc

ean

pertu

mbu

han

c)M

embe

rikan

inse

ntif

perp

ajak

anK

emke

uJa

ngka

gove

rnan

ce p

olic

y),

ekon

omi n

asio

nal

Pen

dek

kebi

jaka

n ke

aman

anm

ariti

m (

mar

itim

ed)

Mem

berik

an ja

min

an k

eam

anan

PO

LRI,

TNI A

L,Ja

ngka

secu

rity

polic

y),

dan

aset

usa

ha, s

erta

Kem

kum

ham

, Pem

daP

ende

kke

bija

kan

ekon

omi

perli

ndun

gan

HA

M.

kela

utan

(oc

ean

econ

omic

pol

icy)

, dan

e)M

empe

rbai

ki s

iste

m d

istri

busi

Kem

dag,

Kem

hub,

Jang

kake

bija

kan

lingk

unga

nlo

gist

ik y

ang

efis

ien

dan

terp

adu

dan

Pem

daM

enen

gah

laut

(m

arin

een

viro

nmen

t pol

icy)

,2.

Men

cipt

akan

sis

tem

a)M

endo

rong

keb

ijaka

n pe

mer

inta

hK

emke

u, B

I, Le

mba

gaJa

ngka

guna

mew

ujud

kan

fiska

l dan

mon

eter

dan

lem

baga

keu

anga

n un

tuk

perb

anka

n da

nP

ende

kgu

na m

ewuj

udka

nya

ng m

endu

kung

mem

biay

ai p

enge

mba

ngan

keua

ngan

lain

nya

nega

ra k

epul

auan

peng

emba

ngan

indu

stri

mar

itim

yan

g ef

isie

n da

nya

ng m

andi

ri, m

aju,

usah

a bi

dang

berd

aya

sain

gku

at, d

an b

erba

sis

kela

utan

kepe

ntin

gan

b)M

enge

mba

ngka

n si

stem

pem

-K

emke

u, B

I, da

nJa

ngka

nasi

onal

”.bi

ayaa

n be

rsam

a di

bid

ang

Lem

baga

per

bank

anM

enen

gah

kela

utan

mel

alui

kon

sep

publ

ic-

dan

keua

ngan

lain

nya

priv

ate-

peop

le p

artn

ersh

ip

Tabe

l 6.4

Upa

ya-U

paya

yan

g D

ilaku

kan

untu

k Im

plem

enta

si S

trat

egi d

ari K

ebija

kan

Ekon

omi K

elau

tan

(Oce

an E

cono

mic

Pol

icy)

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

Page 134: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

c)M

embe

ntuk

Indo

nesi

a M

ariti

me

Kem

keu,

BI,

dan

Jang

kaFu

ndA

sosi

asi

Men

enga

h

3.M

emba

ngun

a)M

engk

oord

inas

ikan

dan

men

g-K

emda

gri,

Kem

-PU

,Ja

ngka

kaw

asan

eko

nom

iha

rmon

ikan

pe

renc

anaa

nda

n P

emda

Men

enga

hke

laut

an s

ecar

ape

mba

ngun

an d

an p

eman

faat

ante

rpad

u de

ngan

kaw

asan

pes

isir

dan

laut

den

gan

men

ggun

akan

tata

ruan

g da

rata

n se

suai

kai

dah

prin

sip-

prin

sip

blue

ekos

iste

mec

onom

y di

wila

yah

pesi

sir d

an p

erai

ran

b)M

enyu

sun

ceta

k bi

ru k

awas

anK

emda

gri,

KK

P,Ja

ngka

laut

Indo

nesi

ape

ngem

bang

an e

kono

mi k

elau

tan

Kem

-ES

DM

, Kem

hub,

Men

enga

h n

asio

nal

terp

adu

deng

an m

odel

Kem

-PU

, Kem

pare

kraf

,pe

ndek

atan

blu

e ec

onom

yK

emha

n, K

emhu

t,da

n P

emda

4.M

engo

ptim

alka

na)

Men

ingk

atka

n pe

mba

ngun

anK

em-P

U, K

em-E

SD

M,

Jang

kape

nyed

iaan

fasi

litas

infra

stru

ktur

das

ar/p

rimer

sec

ara

Kem

hub,

BA

PP

EN

AS

,P

anja

ngin

frast

rukt

ur y

ang

terp

adu

(sep

erti:

pen

yedi

aan

dan

Pem

dadi

butu

hkan

indu

stri

ener

gi d

an a

ir be

rsih

, fas

ilita

ske

laut

anke

aman

an d

an k

esel

amat

anla

ut, s

aran

a pe

nghu

bung

, dll)

b)M

enci

ptak

an ik

lim y

ang

kond

usif

Kem

keu,

BI,

BU

MN

,Ja

ngka

untu

k pi

hak

swas

ta d

alam

dan

Sw

asta

Men

enga

hm

emba

ngun

infra

stru

ktur

sek

unde

r(y

ang

bers

ifat k

omer

sial

)

5.M

enge

mba

ngka

na)

Men

yusu

n bl

uepr

int p

emba

ngun

anB

AP

PE

NA

S, K

emhu

b,Ja

ngka

duni

a us

aha

diin

dust

ri ke

laut

an n

asio

nal y

ang

Kem

perin

, KK

P,P

ende

kbi

dang

kel

auta

nko

mpr

ehen

sif d

an te

rinte

gras

iK

empa

rekr

af, K

em-

nasi

onal

yan

g be

r-E

SD

M, K

em-P

U, d

anda

ya s

aing

dan

ber

-K

emne

g-B

UM

N.

tara

f int

erna

sion

alb)

Mel

aksa

naka

n pe

nega

kan

asas

Kem

hub,

Kem

perin

,Ja

ngka

cabo

tage

100

%K

emda

g, K

emne

g-M

enen

gah

BU

MN

, dan

Aso

sias

i

125

Page 135: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

c)M

enin

gkat

kan

pera

n a

rmad

aK

emhu

b, K

emda

g,Ja

ngka

pela

yara

n na

sion

al s

ebag

aida

n A

sosi

asi

Pan

jang

pem

ain

utam

a da

lam

keg

iata

nek

spor

-impo

r

d)M

enge

mba

ngka

n si

stem

Kem

hub

dan

Kem

neg-

Jang

kake

pela

buha

nan

yang

efis

ien

dan

BU

MN

(Pel

indo

dan

Men

enga

hse

suai

den

gan

stan

dar

Per

um P

elab

uhan

inte

rnas

iona

lP

erik

anan

)

e)M

enge

mba

ngka

n si

stem

Kem

hub,

Pel

indo

,Ja

ngka

man

ajem

en tr

ansp

orta

si la

utIN

SA

, dan

Kem

-PU

Men

enga

hya

ng e

fekt

if da

n ef

esie

n se

rtate

rpad

u de

ngan

sis

tem

trans

porta

si d

arat

dan

uda

ra

f)M

empe

rkua

t pel

ayar

an ra

kyat

Kem

hub,

Kem

keu,

Jang

kam

elal

ui p

enin

gkat

an e

fisie

nsi d

anda

n A

sosi

asi

Pan

jang

kese

lam

atan

gun

a m

endu

kung

sist

em lo

gist

ik n

asio

nal d

iw

ilaya

h-w

ilaya

h re

mot

e

g)M

enja

lin k

eter

padu

an in

put,

pros

esK

empe

rin, K

emne

g-Ja

ngka

dan

outp

ut in

dust

ri m

ariti

m d

alam

BU

MN

, Sw

asta

Men

enga

hra

ngka

mem

bang

un k

ekua

tan

stru

ktur

eko

nom

i ind

ustri

mar

itim

h)M

emba

ngun

sis

tem

pro

duks

iK

empe

rin, K

emne

g-Ja

ngka

dala

m in

dust

ri m

ariti

m y

ang

ber-

BU

MN

, Kem

hub,

KK

P,P

anja

ngor

ient

asi p

ada

nila

i tam

bah

dari

Kem

-ES

DM

,se

tiap

rang

kaia

n pr

oses

Kem

pare

kraf

prod

uksi

yan

g ef

esie

n

i)M

engi

nteg

rasi

kan

outp

ut d

ari

DE

KIN

, BA

PP

EN

AS

indu

stri

mar

itim

dal

am s

iste

mK

emhu

b, K

empe

rin,

pere

kono

mia

n na

sion

al s

ehin

gga

Kem

neg-

BU

MN

mam

pu m

enin

gkat

kan

per-

tum

buha

n ek

onom

i nas

iona

l

126

Page 136: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

j)M

empe

rcep

at k

emam

puan

Kem

perin

, Kem

neg-

Jang

kast

akeh

olde

r ind

ustri

mar

itim

dal

amB

UM

N, K

emke

u, d

anM

enen

gah

men

gem

bang

kan

kapa

sita

sB

Ius

aha

dan

sine

rgi a

ntar

akt

ivita

sek

onom

i

k)M

enci

ptak

an r

anta

i pem

asar

anKe

mpe

rin, K

KP, K

emlu

,Ja

ngka

prod

uk in

dust

ri m

ariti

m y

ang

Kem

dag,

Kem

neg-

Men

enga

hef

esie

n da

n ad

il se

rta m

emili

kiB

UM

N, K

emen

egko

pda

ya s

aing

glo

bal

& U

KM

l)M

enge

depa

nkan

per

an in

dust

riK

emen

perin

d, K

KP,

Jang

kam

ariti

m n

asio

nal d

alam

mem

enuh

iK

emlu

, Kem

enris

tek,

Pen

dek

kebu

tuha

n pr

oduk

-pro

duk

indu

stri

Kem

dag,

Kem

enko

pm

ariti

m s

ehin

gga

mam

pu m

en-

& U

KM

cipt

akan

indu

stri

yang

tang

guh

m)

Men

gem

bang

kan

dan

mem

per-

Kem

perin

, Kem

dag,

Jang

kaku

at in

dust

ri ga

lang

an k

apal

Kem

keu,

dan

Aso

sias

iP

anja

ngda

lam

neg

eri

n)M

engo

ptim

alka

n da

n m

empe

r-K

KP,

Kem

perin

,Ja

ngka

kuat

usa

ha d

an in

dust

ri pe

rikan

anK

emda

g, K

emke

u,M

enen

gah

tang

kap

yang

terp

adu,

efis

ien,

dan

Aso

sias

ida

n be

rkel

anju

tan

sesu

ai d

enga

nka

idah

CC

RF

o)M

enge

mba

ngka

n da

n m

empe

r-K

KP,

Kem

perin

,Ja

ngka

kuat

usa

ha d

an in

dust

ri pe

rikan

anK

emda

g, K

emke

u,M

enen

gah

budi

daya

yan

g te

rpad

u, e

fisie

n,da

n A

sosi

asi

dan

berk

elan

juta

n se

suai

den

gan

kaid

ah C

CR

F

p)M

enge

mba

ngka

n da

n m

empe

r-K

KP,

Kem

perin

,Ja

ngka

kuat

usa

ha d

an in

dust

ri pe

ng-

Kem

dag,

Kem

keu,

Men

enga

hol

ahan

has

il pe

rikan

an y

ang

dan

Aso

sias

ief

isie

n da

n te

rpad

u de

ngan

perik

anan

tang

kap

dan

budi

daya

127

Page 137: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

q)M

empe

rkua

t sis

tem

pro

duks

i dan

KK

P, K

empe

rin,

Jang

kape

mas

aran

ser

ta m

anaj

emen

Kem

dag,

Kem

keu,

Men

enga

hus

aha

perik

anan

dan

Aso

sias

i

r)M

enge

mba

ngka

n da

n m

empe

r-K

KP,

Kem

perin

,Ja

ngka

kuat

usa

ha d

an in

dust

ri pe

ng-

Kem

dag,

Kem

keu,

Men

enga

hol

ahan

has

il la

ut n

on-ik

an y

ang

dan

Aso

sias

ief

isie

n da

n be

rkel

anju

tan

s)M

enge

mba

ngka

n da

n m

empe

r-K

KP,

Kem

perin

,Ja

ngka

kuat

usa

ha d

an in

dust

ri ga

ram

Kem

dag,

Kem

keu,

Men

enga

hda

n m

iner

al la

ut la

inny

a se

cara

dan

Aso

sias

ief

isie

n da

n be

rkel

anju

tan

t)M

enge

mba

ngka

n da

n m

empe

r-K

empa

rekr

af, K

KP,

Jang

kaku

at in

dust

ri pa

riwis

ata

baha

riK

emhu

b, d

anM

enen

gah

yang

ber

kela

s du

nia

Aso

sias

i

u)M

enge

mba

ngka

n be

bera

pa lo

kasi

Kem

hub,

Jang

kaP

ort o

f Ent

ry u

ntuk

wis

ata

baha

riK

empa

rekr

af,

Men

enga

hya

ng d

isine

rgika

n de

ngan

pen

gem

-da

n A

sosi

asi

bang

an k

epel

abuh

anan

nas

iona

l

v)M

enge

mba

ngka

n si

stem

Kem

keu

dan

Jang

kape

laya

nan

wis

ata

baha

ri ya

ngK

empa

rekr

afM

enen

gah

kond

usif

mel

alui

der

egul

asi

CAI

T(c

lear

ranc

e ap

prov

al fo

r Ind

ones

ian

terri

tory

), C

IQP

(cus

tom

, im

mig

ratio

n,qu

aran

tine,

and

por

t cle

aran

ce),

dan

periz

inan

terp

adu

w)

Men

ingk

atka

n pr

omos

i wis

ata

Kem

pare

kraf

, KK

P,Ja

ngka

seca

ra e

fekt

if da

n ef

isie

n di

dal

amda

n A

sosi

asi

Men

enga

hm

aupu

n di

luar

neg

eri

x)M

enge

mba

ngka

n ka

pasi

tas

Kem

-ESD

M, K

empe

rin,

Jang

kana

sion

al d

alam

pen

gelo

laan

Kem

neg-

BU

MN

,P

anja

ngen

ergi

dan

sum

berd

aya

min

eral

Per

guru

an T

ingg

i,S

was

ta

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

128

Page 138: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

y)M

engi

nteg

rasi

kan

kebi

jaka

nKe

m-E

SDM

, Kem

perin

,Ja

ngka

peng

elol

aan

dala

m m

endo

rong

Kem

neg-

BU

MN

,P

ende

kus

aha

dibi

dang

ene

rgi d

anK

emke

u, K

LHsu

mbe

rday

a m

iner

al y

ang

kom

petit

if

z)M

enge

mba

ngka

n in

dust

ri en

ergi

Kem

-ESD

M, K

empe

rin,

Jang

kala

ut (t

enag

a ar

us, O

TEC

, dan

KKP,

Per

guru

an T

ingg

i,P

anja

ngla

inny

a)da

n In

vest

or/P

engu

saha

aa)M

enge

mba

ngka

n in

dust

riKe

mne

grist

ek, K

empe

rin,

Jang

kabi

otek

nolo

gi k

elau

tan

KKP,

Per

guru

an T

ingg

i,P

anja

ngda

n In

vest

or/

Pen

gusa

ha

bb)M

enge

mba

ngka

n in

dust

riKe

mne

grist

ek, K

empe

rin,

Jang

kafa

rmas

i lau

tK

KP,

Kem

enke

s,P

anja

ngP

ergu

ruan

Tin

ggi,

dan

Inve

stor

/ Pen

gusa

ha

cc)M

enge

mba

ngka

n da

n m

empe

r-Ke

mha

n, K

emne

gris

tek,

Jang

kaku

at in

dust

ri st

rate

gis

untu

k pe

r-K

empe

rin, T

NI d

anP

anja

ngta

hana

n d

an k

eam

anan

laut

PO

LRI,

dan

BU

MN

dd)M

engh

arm

onis

kan

pere

ncan

aan

Kem

-PU

, BA

PP

EN

AS

,Ja

ngka

dan

impl

emen

tasi

ser

ta p

eng-

Kem

hub,

Pel

indo

,P

ende

kel

olaa

n pe

mba

ngun

an s

ekto

rK

KP,

Kem

pare

kraf

,ba

ngun

an k

elau

tan

anta

ra p

usat

KLH

, Pem

dada

n da

erah

seh

ingg

a di

capa

ief

isie

nsi d

an m

enin

gkat

kan

daya

sain

g ek

onom

i nas

iona

l

ee)M

enge

mba

ngka

n st

anda

rK

em-P

U,

Kem

hub,

Jang

kaba

ngun

an k

elau

tan

yang

ses

uai

Pel

indo

, KK

P,P

anja

ngde

ngan

keb

utuh

an n

asio

nal d

anK

empa

rekr

af, K

LH,

mem

enuh

i krit

eria

inte

rnas

iona

lP

emda

serta

mem

perti

mba

ngka

n as

pek

lingk

unga

n

129

Page 139: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

ff)M

enda

yagu

naka

n po

tens

i sek

tor

Kem

pare

kraf

, KK

P,Ja

ngka

jasa

kel

auta

n se

cara

efe

ktif

dan

Kem

perin

, KLH

,P

anja

ngef

esie

n m

elal

ui p

enge

lola

an b

er-

Kem

dikb

ud, K

emen

PU,

basi

skan

ipt

ek d

an k

eles

taria

nK

emen

riste

k, P

emda

lingk

unga

n la

ut

gg)M

enge

mba

ngka

n in

dust

ri ja

saK

empa

rekr

af, K

KP,

Jang

kake

laut

an m

elal

ui k

ebija

kan

yang

Kem

perin

, KLH

,P

anja

ngko

mpr

ehen

sif d

an k

ondu

sif

Kem

-PU

, Pem

dase

hing

ga p

eran

sek

tor j

asa

kela

utan

men

ingk

at

6.M

enge

mba

ngka

na)

Men

yem

purn

akan

mek

anis

me

Kem

neg

Kop

& U

KM

,Ja

ngka

kem

itraa

n us

aha

dan

pera

tura

n ya

ng b

erka

itan

KK

P, K

empa

rekr

af,

Pen

dek

bida

ng k

elau

tan

deng

an p

ola

kem

itraa

n di

bid

ang

Kem

perin

, Kem

dag,

yang

sal

ing

men

g-ke

laut

anda

n A

sosi

asi

untu

ngka

n an

tara

usah

a m

ikro

, kec

ilb)

Mem

berik

an in

sent

if ba

gi p

elak

uK

emne

g K

op &

UK

M,

Jang

kada

n m

enen

gah

kem

itraa

nK

emke

u, d

an B

IM

enen

gah

(UM

KM

) den

gan

usah

a be

sar

c)M

enin

gkat

kan

pera

n U

KM

dal

amK

emne

g K

op &

UK

M,

Jang

kaak

tivita

s ek

onom

i kel

auta

nK

empe

rin, K

emne

gM

enen

gah

BU

MN

, BI,

KK

P,Ke

mhu

b, K

empa

rekr

af,

d)M

emba

ngun

ket

erpa

duan

Kem

perin

, Kem

enen

gJa

ngka

peng

emba

ngan

indu

stri

mar

itim

Kop

& U

KM

,M

enen

gah

mel

alui

rise

t pen

ingk

atan

tekn

olog

iK

emen

riste

kda

n m

elib

atka

n se

ktor

eko

nom

ibe

sar d

an U

MK

M

7.M

enge

mba

ngka

na)

Men

gem

bang

kan

bebe

rapa

kot

aKe

m-P

U, K

emhu

b, K

KP,

Jang

kako

ta b

anda

r dun

iape

labu

han

utam

a di

Indo

nesi

aK

em-E

SD

M, P

emda

,P

anja

ngm

enja

di b

ersk

ala

inte

rnas

iona

lSw

asta

, dan

Lem

baga

yang

dap

at m

elay

ani k

apal

-kap

alpe

rban

kan

dan

inte

rnas

iona

l “po

st p

anam

ax”

keua

ngan

lain

nya

(> 3

00.0

00 D

WT)

, yan

g m

emili

ki

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

130

Page 140: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

kaw

asan

indu

stri

dan

perd

agan

gan

inte

rnas

iona

l, se

rta k

awas

anhu

nian

inte

rnas

iona

l yan

g m

enar

ik,

deng

an k

onse

p pe

nata

an k

ota

hija

u (g

reen

con

cept

)

b)M

enyi

apka

n si

stem

pen

gelo

laan

Kem

keu,

Kem

neg

Jang

kako

ta b

anda

r dun

ia y

ang

efis

ien

BU

MN

, dan

Pem

daM

enen

gah

seba

gai k

awas

an e

kono

mi k

husu

sya

ng m

ener

apka

n pr

insi

ppe

rdag

anga

n be

bas,

pel

ayan

anad

min

istra

si te

rpad

u, d

an p

enye

-le

ngga

raan

man

ajem

en u

saha

dan

aset

den

gan

kaid

ah b

isni

s

8.M

empe

rluas

a)M

enyu

sun

pera

tura

n ya

ng te

rkai

tK

emen

aker

trans

,Ja

ngka

kese

mpa

tan

kerja

deng

an s

iste

m p

engu

paha

n at

auP

engu

saha

Indu

stri

Pen

dek

dan

men

ingk

atka

nga

ji ya

ng la

yak

bagi

indu

stri

Kel

auta

n, d

an A

sosi

asi

kese

jaht

eraa

n ba

gike

laut

anP

eker

jasu

mbe

r day

am

anus

ia (S

DM

) di

b)M

enin

gkat

kan

kual

itas

dan

Kem

dikb

ud, K

KP,

Jang

kabi

dang

kel

auta

nke

tram

pila

n S

DM

kel

auta

n m

en-

Kem

hub,

Kem

perin

,P

anja

ngja

di te

naga

pro

fesi

onal

mel

alui

Kem

pare

kraf

, dan

pend

idik

an d

an p

elat

ihan

.K

em-E

SD

M

c)M

emak

sim

alka

n pe

man

faat

anK

emen

aker

trans

, KK

P,Ja

ngka

SD

M n

asio

nal d

alam

pen

gem

-K

emhu

b, K

empe

rin,

Men

enga

hba

ngan

akt

ivita

s ek

onom

i kel

auta

n.K

empa

rekr

af, d

anK

em-E

SD

M

d)M

enja

min

terja

diny

aK

emen

aker

trans

, KK

P,Ja

ngka

kesi

nam

bung

an p

enge

mba

ngan

Kem

hub,

Kem

perin

,P

anja

ngpr

ofes

iona

lism

e S

DM

kel

auta

nK

empa

rekr

af, d

ande

ngan

pas

ar te

naga

ker

jaK

em-E

SD

Mna

sion

al d

an in

tern

asio

nal.

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

131

Page 141: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

9.M

enge

mba

ngka

na)

Men

gaks

eler

asi p

enge

mba

ngan

Kem

hub,

KK

P, K

emlu

,Ja

ngka

kerja

sam

a ek

onom

isi

stem

dan

pro

sedu

rK

emda

g, d

anP

ende

kde

ngan

neg

ara-

kepe

labu

hana

n da

n pe

rkap

alan

BA

PP

EN

AS

s/d

nega

ra m

itra

daga

ngbe

rsta

ndar

inte

rnas

iona

l mel

alui

Jang

kabi

dang

kel

auta

nke

rjasa

ma

deng

an n

egar

a-M

enen

gah

nega

ra tu

juan

eks

por

b)M

enge

mba

ngka

n S

DM

kel

auta

nK

emdi

kbud

, KK

P,Ja

ngka

mel

alui

pro

gram

kem

itraa

nK

emhu

b, K

empe

rin,

Pen

dek

deng

an n

egar

a-ne

gara

tuju

anK

empa

rekr

af,

s/d

eksp

or (s

eper

ti: U

ni E

ropa

, AS

,K

em-E

SD

M, d

anJa

ngka

dan

Jepa

ng)

BA

PP

EN

AS

Pan

jang

132

Page 142: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

133

Tabe

l 6.5

Upa

ya-U

paya

yan

g D

ilaku

kan

untu

k Im

plem

enta

si S

trat

egi d

ari K

ebija

kan

Ling

kung

an L

aut (

Mar

ine

Envi

ronm

ent P

olic

y)

“Keb

ijaka

n K

elau

tan

Mar

ine

1.M

enpe

rkua

t dan

a)M

elak

ukan

har

mon

isas

i huk

umB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kaIn

done

sia

untu

kEn

viro

nmen

tm

enge

mba

ngka

nda

n pe

nata

an ru

ang/

zona

si d

alam

DP

R, K

em-P

U, K

LH,

Pen

dek

pem

anfa

atan

pot

ensi

Polic

y:W

ilaya

h D

aera

hpe

ngel

olaa

n D

AS

, pes

isir

dan

Kem

dagr

i, Ke

men

riste

k,ke

laut

an d

alam

Men

jadi

kan

pesi

sir

Alira

n Su

ngai

(DAS

),la

ut.

Kem

hut,

Kem

kum

ham

,m

enga

ksel

eras

ida

n la

ut In

done

sia

pesi

sir,

laut

dan

KK

P.pe

mba

ngun

anse

baga

i tem

pat

pula

u-pu

lau

keci

lna

sion

al m

elal

uihi

dup

mas

yara

kat

mel

alui

pen

gelo

laan

b)M

enin

gkat

kan

kesa

dara

nB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kake

bija

kan

kebu

daya

anya

ng s

ehat

dan

seca

ra te

rpad

u da

nm

asya

raka

t dal

am m

emah

ami

Kem

kom

info

,P

ende

kke

laut

an (

ocea

nte

rlind

ung

dari

berk

elan

juta

n.pe

ngel

olaa

n da

n pe

lindu

ngan

Kem

dikb

ud, K

em-P

U,

cultu

re p

olic

y),

benc

ana,

ser

talin

gkun

gan

yang

ber

basi

sK

LH, K

emda

gri,

kebi

jaka

n ta

ta k

elol

ase

kalig

us d

apat

ekos

iste

m s

ecar

a ke

berla

njut

anK

emen

riste

k, K

emhu

t,ke

laut

an (

ocea

nm

embe

rikan

man

-m

elau

i keg

iata

n pe

nyul

uhan

,K

emku

mha

m,

KK

P,go

vern

ance

pol

icy)

,fa

at y

ang

ber-

pela

tihan

, bim

bing

an te

knis

,K

empe

rin,

kebi

jaka

n ke

aman

anke

lanj

utan

bag

ipe

nyad

aran

mas

yara

kat

Kem

-ES

DM

,m

ariti

m (

mar

itim

em

asya

raka

t dan

(pen

deka

tan

buda

ya lo

kal),

pap

anK

emhu

b.se

curit

y po

licy)

,ba

ngsa

nya)

info

rmas

i, se

rta d

enga

n m

en-

kebi

jaka

n ek

onom

ice

gah

pem

buan

gan

limba

h at

auke

laut

an (

ocea

npu

n sa

mpa

k ke

bad

an s

unga

i.ec

onom

ic p

olic

y), d

anke

bija

kan

lingk

unga

nc)

Men

ginv

enta

risas

i dat

a, s

iste

mB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kala

ut (

mar

ine

info

rmas

i dan

pen

eliti

an d

i bid

ang

Kem

-PU

, KLH

,P

ende

ken

viro

nmen

t pol

icy)

,lin

gkun

gan

hidu

p m

elal

ui k

egia

tan

Kem

dagr

i,gu

na m

ewuj

udka

npe

ngua

tan

basi

s da

ta, p

engu

atan

Kem

enris

tek,

guna

mew

ujud

kan

sist

em in

form

asi,

dan

peng

uata

nK

emhu

t, K

KP,

ES

DM

,ne

gara

kep

ulau

anris

et te

rkai

t dal

am ra

ngka

PT.

yang

man

diri,

maj

u,m

enge

mba

ngka

n m

odel

sis

tem

kuat

, dan

ber

basi

spe

ngel

olaa

n te

rpad

u D

AS, p

esis

irke

pent

inga

nda

n la

ut p

ada

wila

yah

yang

krit

is.

nasi

onal

”.d)

Men

gint

egra

sika

n ka

jian-

kajia

nB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kate

ntan

g da

ya d

ukun

g da

n da

yaK

em-P

U, K

LH,

Pen

dek

tam

pung

sua

tu k

awas

an d

anK

emda

gri,

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

Page 143: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

men

yusu

n st

rate

gi p

enge

lola

anK

emen

riste

k,lim

bah

dala

m ra

ngka

pen

ingk

atan

Kem

hut,

KK

P.pe

ngel

olaa

n lim

bah

deng

anm

empe

rtim

bang

kan

inte

rkon

eksi

laut

dan

dar

atan

.

e)M

ener

apka

n bl

ue e

cono

my

Sem

ua s

ekto

rJa

ngka

deng

an m

empe

rhitu

ngka

n da

yaP

ende

k/du

kung

dan

day

a ta

mpu

ngM

enen

gah/

kaw

asan

.P

anja

ng

f)M

ener

apka

n pr

insi

p-pr

insi

pS

emua

sek

tor

Jang

kain

tegr

ated

oce

an a

nd c

oast

alP

ende

k/m

anag

emen

t dan

wat

ersh

edM

enen

gah/

man

agem

ent u

ntuk

kep

entin

gan

Pan

jang

pem

bang

unan

ber

kela

njut

an.

g)M

elak

ukan

koo

rdin

asi d

enga

nB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kast

akeh

olde

rs d

an p

embe

rday

aan

Kem

-PU

, KLH

,P

ende

km

asya

raka

t dal

am p

enge

lola

an,

Kem

dagr

i,pe

rlind

unga

n D

AS

, pes

isir,

laut

Kem

enris

tek,

Kem

hut,

dan

pula

u-pu

lau

keci

l, m

enya

ngku

tK

KP.

kepa

da a

spira

si m

asya

raka

t,ke

arifa

n lo

kal,

kera

gam

an k

arak

ter,

dan

fung

si e

kosi

stem

. Pro

gram

yang

dap

at d

ilaku

kan

oleh

mas

yara

kat a

ntar

a la

in a

dala

h:-

kom

post

ing,

bio

gas.

-m

ikro

hidr

o, d

estil

asi,

ener

gim

atah

ari d

an a

ngin

. -

Men

ingk

atka

n pe

ngel

olaa

nda

n pe

rlind

unga

n D

AS, p

esis

ir,la

ut d

an p

ulau

-pul

au k

ecil

berb

asis

mas

yara

kat a

tau

co-m

anag

emen

t.

134

Page 144: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

h)M

erum

uska

n si

stem

pen

dana

anB

appe

nas,

Kem

keu,

Jang

kaya

ng te

pat d

an m

emad

ai.

Bap

peda

(P

emda

),P

ende

kK

em-P

U, K

LH,

Kem

dagr

i, Ke

men

riste

k,K

emhu

t, K

KP.

i)M

elak

sana

kan

peng

awas

anB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kasi

stem

ber

kala

dan

terp

adu

serta

Kem

-PU

, KLH

,P

ende

kle

bih

keta

t unt

uk m

emas

tikan

Kem

dagr

i,po

llute

r-pay

s pr

inci

ple

bagi

Kem

enris

tek,

penc

emar

yan

g m

embu

ang

Kem

perin

, KK

P,lim

bahn

ya, b

aik

lang

sung

mau

pun

Kem

Hub

.tid

ak la

ngsu

ng k

e su

ngai

, mua

rada

n la

ut.

j)M

empe

rcep

at p

enyu

suna

nB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kaR

enca

na P

enge

lola

an p

esis

irK

em-P

U, K

LH, K

em-

Pen

dek

dan

Wila

yah

pula

u-pu

lau

keci

l.da

gri,

Kem

enris

tek,

KKP

.

k)M

empe

rcep

at p

enyu

suna

n Ta

taK

em-E

SD

M, K

PU

,Ja

ngka

Rua

ng P

esis

ir da

n P

ulau

-Pul

auK

KP,

Kem

hub,

Pen

dek

Kec

il ya

ng b

erba

sis

miti

gasi

Kem

dagr

i , P

emda

,s/

dbe

ncan

a m

elal

ui p

enyu

suna

nK

LH, B

NP

B.

Men

enga

hZo

nasi

Tat

a R

uang

Pes

isir

dan

Pul

au P

ulau

Kec

il.

l)M

empe

rcep

at p

enge

mba

ngan

Kem

-ESD

M, K

PU, K

KP,

Jang

kain

frast

rukt

ur p

esis

ir da

n ja

ringa

nK

emhu

b, K

emda

gri ,

Pen

dek

s/d

listri

k.P

emda

, KLH

.M

enen

gah

m)

Men

gem

bang

kan

Des

a pe

sisi

rK

em-E

SD

M, K

KP,

Jang

kada

n in

dust

ri ke

laut

an d

i pes

isir,

Kem

dagr

i , P

emda

,P

ende

kan

tara

lain

den

gan

cara

:K

LH, K

empe

rin,

s/d

-M

enin

gkat

kan

usah

a ek

onom

iK

emen

par d

an IK

,M

enen

gah

pede

saan

mel

alui

ber

baga

iK

emne

g-B

UM

N.

kegi

atan

bud

iday

a pe

sisi

r,pa

riwis

ata

dan

indu

stri

krea

tifbe

rdas

arka

n ka

rakt

eris

tik d

an

135

Page 145: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

pote

nsi u

nggu

lan

kaw

asan

. -

Men

ingk

atka

n ek

onom

ipe

desa

an m

elal

uipe

ngem

bang

an in

dust

rike

laut

an m

elal

ui p

engo

laha

nha

sil t

angk

apan

ikan

dan

rum

put l

aut.

n)M

enin

gkat

kan

pena

taan

ped

esaa

nK

em-E

SD

M, K

PU

,Ja

ngka

di w

ilaya

h pe

sisi

r yan

g se

hat d

anK

KP,

Kem

dagr

i ,P

ende

kle

star

i mel

alui

pem

bang

unan

Pem

da, K

LH, B

NP

B.

s/d

desa

pes

isir

berw

awas

anM

enen

gah

lingk

unga

n.

2.M

empe

rkua

ta)

Mel

indu

ngi d

an m

eles

tarik

anB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kako

nser

vasi

kean

ekar

agam

an h

ayat

i, da

nK

em-P

U, K

LH,

Pen

dek

ekos

iste

m la

ut.

peni

ngga

lan

buda

ya b

awah

air

Kem

dagr

i,s/

dm

elal

ui u

saha

pre

serv

asi d

anK

emen

riste

k, K

emhu

t,Ja

ngka

kons

erva

si, a

ntar

a la

in d

enga

n:K

KP.

Pan

jang

-M

enom

inas

ikan

spe

sies

laut

yang

dili

ndun

gi.

-M

enyu

sun

pera

tura

n ya

ngm

ende

finis

ikan

krit

eria

peni

laia

n st

atus

per

lindu

ngan

biot

a la

ut.

-M

enyu

sun

sist

em p

emul

ihan

spes

ies

yang

tera

ncam

pun

ah.

b)M

enge

mba

ngan

kan

mod

elB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kape

ngel

olaa

n d

an p

erlin

dung

anK

em-P

U, K

LH,

Men

enga

hte

rum

bu k

aran

g, p

adan

g la

mun

,K

emda

gri,

man

grov

e, d

an s

ea g

rass

yan

gK

emen

riste

k,le

star

i di p

erai

ran

Indo

nesi

a,K

emhu

t, K

KP,

PT.

term

asuk

di k

awas

an C

TI.

c)M

ener

apka

n pr

insi

p-pr

insi

pB

appe

da (

Pem

da),

Jang

kain

tegr

ated

oce

an a

nd c

oast

alK

em-P

U, K

LH,

Pen

dek

136

Page 146: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

man

agem

ent ,

sus

tain

able

Kem

dagr

i,fis

herie

s m

anag

emen

t dan

Kem

enris

tek,

prec

autio

nary

app

roac

h un

tuk

Kem

hut,

KK

P.ke

pent

inga

n pe

mba

ngun

anbe

rkel

anju

tan

d)M

elak

ukan

pen

etap

an w

ilaya

hB

appe

nas,

Kem

-PU

,Ja

ngka

kons

erva

si e

kosi

stem

laut

di

KLH

, Kem

dagr

i,P

ende

kpe

raira

n pe

dala

man

, lau

t ter

itoria

l,K

emen

riste

k, K

emhu

t,s/

dpe

raira

n ke

pula

uan,

zon

aK

KP,

ES

DM

, Kem

Hub

.Ja

ngka

tam

baha

n, z

ona

ekon

omi e

kskl

usif

Pan

jang

dan

land

as k

ontin

en s

esua

ide

ngan

kar

akte

ristik

sum

berd

aya

dan

lingk

unga

n pe

raira

n m

elal

uipe

ndek

atan

eko

regi

on d

enga

nm

empe

rtim

bang

kan

pote

nsi

ekon

omi.

e)M

embe

rikan

duk

unga

n an

ggar

anB

appe

nas,

Kem

keu,

yang

tepa

t dan

mem

adai

.B

appe

da (

Pem

da),

Kem

-PU

, KLH

, Kem

-da

gri,

Kem

enris

tek,

Kem

hut,

KK

P.

f)M

enin

gkat

kan

perli

ndun

gan

Bap

peda

(P

emda

),Ja

ngka

lingk

unga

n te

rhad

ap M

PA s

ecar

aK

em-P

U, K

LH,

Pen

dek

efek

tif, s

erta

Mem

bent

uk s

atua

nK

emda

gri,

peng

awas

/ pen

jaga

/ kea

man

anK

emen

riste

k, K

emhu

t,di

MPA

.K

KP.

g)M

enyu

sun

Per

atur

an te

ntan

gK

LH, K

emen

riste

k,Ja

ngka

akse

s te

rhad

ap s

umbe

r day

aK

emhu

t, K

KP,

LIP

I,M

enen

gah

gene

tik d

i per

aira

n In

done

sia

PT,

DE

KIN

.de

ngan

men

ggun

akan

tekn

olog

ire

kaya

sa g

enet

ika.

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

137

Page 147: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

h)M

ence

gah

intro

duks

i je

nis

asin

gK

LH, K

KP,

Jang

kain

vasi

ve/IA

S (s

enga

ja d

an ti

dak

Kem

ente

rian

Men

enga

hse

ngaj

a, te

rmas

uk d

ari a

ir ba

llast

)P

erhu

bung

an (

Dirj

en-

s/d

dan

men

gend

alik

an IA

S (In

vasi

veP

erhu

bung

an L

aut,

Jang

kaAl

ien

Spec

ies)

jen

is a

sing

inva

sif,

Kar

antin

a, O

torit

asP

anja

ngas

pek

ini m

asih

kur

ang

dita

ngan

iP

elab

uhan

-per

lupa

daha

l ini

sal

ah s

atu

kont

robu

tor

diko

nfirm

asi k

emba

li )

terb

esar

hila

ngny

a be

bera

paflo

ra d

an fa

una

( Kea

neka

Rag

aman

Hay

ati)

loka

l.

3.M

ence

gah,

a)M

engu

atka

n ke

lem

baga

an d

anm

enan

ggul

angi

,ko

ordi

nasi

dal

am b

idan

g:da

n pe

mul

ihan

-Pe

ngen

dalia

n da

n pe

ngel

olaa

nsu

mbe

r pen

cem

aran

wila

yah

pesi

sir d

an la

ut.

dan

dam

pak

-M

itiga

si b

enca

na d

an a

dapt

asi

penc

emar

an,

peru

baha

n ik

lim d

i wila

yah

laut

,be

ncan

a, d

anpe

sisi

r da

n pu

lau-

pula

u ke

cil.

peru

baha

n ik

lim.

b)P

enge

mba

ngan

dat

a, in

form

asi,

Bap

pena

s,Ja

ngka

pote

nsi d

an k

arak

teris

tik s

umbe

rK

emne

gpan

, Kem

-PU

,P

ende

kda

ya a

lam

wila

yah

pesi

sir d

anK

LH, K

emda

gri,

laut

, dan

pul

au-p

ulau

kec

il da

lam

Kem

enris

tek,

Kem

hut,

rang

ka m

elak

ukan

:K

KP.

-Pe

ngen

dalia

n da

n pe

ngel

olaa

nw

ilaya

h pe

sisi

r dan

laut

.-

Miti

gasi

ben

cana

dan

ada

ptas

ipe

ruba

han

iklim

di w

ilaya

h la

ut,

pesi

sir

dan

pula

u-pu

lau

keci

l.H

al te

rseb

ut d

i ata

s da

pat

berfu

ngsi

seb

agai

:-

Dal

am r

angk

a m

enen

tuka

nda

mpa

k pe

ncem

aran

dan

tingk

at k

erus

akan

sua

tuw

ilaya

h pe

sisi

r dan

lau

dan

pula

u-pu

lau

keci

l.

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

138

Page 148: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

-D

alam

ran

gka

men

entu

kan

tingk

at re

siko

dan

ker

enta

nan

suat

u w

ilaya

h pe

sisi

r dan

laut

dan

pula

u-pu

lau

keci

l.

c)M

enyu

sun

Ren

cana

Aks

i Nas

iona

lB

appe

nas,

Bap

peda

Jang

kaA

dapt

asi P

erub

ahan

Iklim

(Pem

da),

Kem

-PU

,P

ende

k(R

AN

AP

I) da

n R

enca

na A

ksi

KLH

, Kem

dagr

i,s/

dN

asio

nal P

engu

rang

an R

isik

oK

emen

riste

k,Ja

ngka

Ben

cana

(RA

N P

RB

) yan

g di

ikut

iK

emhu

t, K

KP.

Men

enga

hde

ngan

lang

kah-

lang

kah

yang

dapa

t dio

pera

sion

alka

n di

lapa

ngan

mel

alui

ker

jasa

ma

stak

ehol

der

d)M

enyu

sun

prog

ram

nas

iona

lK

KP,

KLH

,Ja

ngka

peng

enda

lian

dan

peng

elol

aan

Kem

enH

ub,

Pen

dek

dam

pak

penc

emar

an d

anK

emnd

agri

s/d

keru

saka

n lil

ngku

ngan

di w

ilaya

hJa

ngka

pesi

sir d

an la

ut d

an p

ulau

-pul

auM

enen

gah

keci

l.

e)M

engi

dent

ifika

si d

an m

engu

sul-

Kem

Hub

, KLH

, KK

P,Ja

ngka

kan

Par

ticul

arly

Sen

sitiv

e S

eaK

emen

Lu, K

emH

anM

enen

gah

Are

as (P

SS

A) /

Mar

ine

Pro

tect

ion

s/d

Jang

kaA

rea

(MPA

).P

anja

ng

f)M

enin

gkat

kan

pend

idik

an,

Bap

pena

s (P

emda

),Ja

ngka

pene

litia

n, p

enge

mba

ngan

, dan

KLH

, KK

P, K

emda

gri,

Pen

dek

sosi

alis

asi k

epad

a se

mua

inst

ansi

Kem

enris

tek,

Kem

hut.

s/d

terk

ait,

term

asuk

mas

yara

kat

Jang

kape

sisi

r dan

nel

ayan

, unt

uk m

em-

Men

enga

hbe

rikan

pem

aham

an te

ntan

gda

mpa

k ya

ng d

iaki

batk

an d

ari

peru

baha

n ik

lim.

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

139

Page 149: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

g)M

elak

ukan

pen

gaw

asan

ber

kala

Kem

hub,

KLH

,Ja

ngka

dan

terp

adu

untu

k m

enga

tasi

Kem

-ES

DM

, KK

P,P

ende

km

asal

ah p

embu

anga

n lim

bah

Bak

orka

mla

dom

estik

mau

pun

limba

h in

dust

ri,an

tara

lain

den

gan

men

amba

hkan

sara

na d

an p

rasa

rana

pen

gola

h-an

lim

bah.

h)M

engi

nven

taris

asi k

egia

tan/

Kem

-ES

DM

, KK

P,Ja

ngka

usah

a / i

ndus

tri P

erta

mba

ngan

Kem

hub,

Bak

orka

mla

.P

ende

kM

iner

al d

an M

igas

yan

g be

rpot

ensi

men

imbu

lkan

pen

cem

aran

dan

belu

m m

elak

ukan

aba

ndon

men

tan

d si

te re

stor

atio

n ba

gi a

njun

gan

yang

ber

ada

di Z

EE

.

i)M

enin

gkat

kan

pera

n se

rtaE

SD

M, K

emH

ub,

Jang

kaka

lang

an in

dust

ri at

au s

was

taK

emH

ut, K

KP,

KLH

Pen

dek

s/d

dala

m k

egia

tan

kons

erva

si.

Jan

gka

Pan

jang

j)M

enge

mba

ngka

n pe

nelit

ian

dan

BP

PT

Jang

kape

ngua

saan

tekn

olog

i unt

ukP

ende

k s/

dm

ence

gah

penc

emar

an.

Jang

kaP

anja

ng

k)M

enge

mba

ngka

n pr

ogra

mK

LH, K

KP,

Jang

kape

nera

pan

Cle

an D

evel

opm

ent

Kem

enris

tek,

DN

PI.

Men

enga

hM

echa

nism

(CD

M) –

Kyo

toP

roto

col d

i wila

yah

laut

, pes

isir

dan

pula

u-pu

lau

keci

l.

4.M

enge

mba

ngka

na)

Mem

perc

epat

pen

yusu

nan

Bap

peda

(P

emda

),Ja

ngka

tata

gun

a da

nR

enca

na P

enge

lola

an W

ilaya

hK

em-P

U, K

LH,

Pen

dek

infra

stru

ktur

pes

isir

pula

u-pu

lau

terd

epan

.K

emda

gri,

dan

laut

(co

asta

lK

emen

riste

k, K

KP

and

sea

use)

yan

gbe

rkel

anju

tan

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

140

Page 150: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

b)M

enin

gkat

kan

pend

ayag

unaa

nB

appe

nas,

Jang

kaen

ergi

terb

aruk

an (e

nerg

i non

Kem

enris

tek,

Kem

-M

enen

gah

konv

ensi

onal

).E

SD

M, K

KP,

KLH

,K

emne

g-B

UM

N.

c)M

enge

mba

ngka

n te

knol

ogi

Kem

enris

tek,

Jang

kaek

splo

rasi

dan

eks

polit

asi s

umbe

rK

em-E

SD

M, K

KP,

Men

enga

hda

ya a

lam

yan

g tid

ak te

rbar

ukan

KLH

(per

tam

bang

an) y

ang

ber-

waw

asan

ling

kung

an.

d)P

enge

mba

ngan

sis

tem

eko

nom

iK

LH, K

KP,

Jang

kalin

gkun

gan

mel

alui

val

uasi

Men

riste

k, K

emhu

t,M

enen

gah

lingk

unga

n su

mbe

r day

a al

am.

Kem

en E

SD

M

5.M

enge

mba

ngka

na)

Men

ingk

atka

n pe

ran

aktif

dal

amB

appe

da (

Pem

da),

Jan

gka

kerja

sam

a bi

late

ral,

foru

m k

erja

sam

a ke

laut

an re

gion

alK

em-P

U, K

LH,

Pen

dek

regi

onal

, dan

glo

bal

dan

inte

rnas

iona

l, te

rmas

ukKe

mda

gri,

Kem

enris

tek,

s/d

di b

idan

g pe

ngel

olaa

npe

netu

an ja

lur S

outh

Eas

t Ase

anK

empe

rin, K

KP,

Jang

kalin

gkun

gan

kela

utan

Grid

unt

uk in

terk

onek

si tr

ansm

isi

Kem

lu, E

SD

M.

Pan

jang

listri

k da

n ja

lur t

ranp

orta

si G

asA

lam

mel

alui

pip

a di

das

ar la

ut.

b)M

enin

gkat

kan

kem

ampu

anK

em-P

U, K

LH,

Jang

kam

asya

raka

t Ind

ones

ia u

ntuk

Kem

dagr

i,P

ende

km

enja

di a

nggo

ta le

mba

ga-

Kem

enris

tek,

lem

baga

inte

rnas

iona

l ter

mas

ukK

empe

rin, K

KP,

NG

O in

tern

atio

nal d

i bid

ang

Kem

lu, A

ssos

iasi

.pe

mba

ngun

an k

elau

tan.

c)M

enin

gkat

kan

pera

n di

plom

asi

Pem

da, K

em-P

U,

Jang

kaun

tuk

men

empa

tkan

put

ra-p

utra

KLH

, Kem

dagr

i,M

enen

gah

Indo

nesi

a pa

da p

osis

i yan

gKe

men

riste

k, K

empe

rin,

stra

tegi

s di

lem

baga

kel

auta

nK

KP,

Kem

lu,

inte

rnas

iona

l. A

ssos

iasi

.

141

Page 151: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KEB

IJA

KA

NSU

B-K

EBIJ

AK

AN

STR

ATEG

IU

PAYA

Inst

ansi

/ Le

mba

gaya

ngB

erta

nggu

ngja

wab

Perio

deW

aktu

d)M

elan

jutk

an k

omitm

en In

done

sia

Kem

-PU

, KLH

,Ja

ngka

terh

adap

pem

bent

ukan

iden

titas

Kem

dagr

i, Ke

men

riste

k,P

ende

kda

n pe

man

tapa

n in

tegr

asi r

egio

nal

Kem

perin

, KK

P,da

n m

engo

ptim

alka

n pa

rtisi

pasi

Kem

lu, A

ssos

iasi

.da

n pe

ran

aktif

indo

nesi

a da

lam

foru

m r

egio

nal d

an m

ultil

ater

al.

e)M

ener

apka

n st

rate

gi r

egio

nal

Kem

-PU

, KLH

,Ja

ngka

yang

mem

aduk

an a

spek

ker

ja-

Kem

dagr

i,P

ende

ksa

ma

lingk

unga

n ya

ng ti

dak

Kem

enris

tek,

terle

pas

dari

stra

tegi

eko

nom

i,K

empe

rin, K

KP,

polit

ik d

an k

eam

anan

, ant

ara

lain

Kem

lu, A

ssos

iasi

.de

ngan

car

a m

elak

ukan

ker

ja-

sam

a re

gion

al d

i Asi

a (L

arge

Mar

ine

Eco

syte

m).

f)M

emba

ngun

con

fiden

ce b

uild

ing

Kem

dag,

KLH

,Ja

ngka

mea

sure

s (C

BM

) di f

ora

regi

onal

Kem

enris

tek,

Kem

perin

Men

enga

hm

aupu

n in

tern

asio

nal.

KKP,

Kem

lu, A

ssos

iasi

.

g)M

enin

gkat

kan

kapa

sita

s ke

rjaK

emen

riste

k, K

KP,

Jang

kasa

ma

pene

litia

n ya

ng b

erta

raf

KLH

, Kem

lu.

Men

enga

hin

tern

asio

nal d

enga

n te

tap

mem

perh

atik

an k

epen

tinga

nna

sion

al.

142

Page 152: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Keterangan :

BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Basarnas : Badan Search And Rescue Nasional

BI : Bank Indonesia

BNPP : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

BPBN : Badan Penanggulangan Bencana Nasional

BMKG : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

DEKIN : Dewan Kelautan Indonesia

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

Kemdag : Kementerian Perdagangan

Kemdagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemdikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemenkopolhukam : Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

Kemneg-BUMN : Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Kemnegpan ; Kementerian Negara Penertiban Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi

Kemneg Kop & UKM : Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kemnegristek : Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Kem-ESDM : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kemhub : Kementerian Perhubungan

Kemhut : Kementerian Kehutanan

Kemkeu : Kementerian Keuangan

Kemkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informasi

Kemkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kemlu : Kementerian Luar Negeri

Kemnakertrans : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kemparekraf : Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kemperin : Kementerian Perindustrian

Kempora : Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kem-PU : Kementerian Pekerjaan Umum

143

Page 153: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

KLH : Kementerian Negara Lingkungan Hidup

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pelindo : Pelabuhan Indonesia

Pemda : Pemerintah Daerah

POLRI : Polisi Republik Indonesia

Setneg : Sekretariat Negara

TNI AL : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

144

Page 154: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Argumentasi utama perlunya membangun bidang kelautan karena didasarkan padakenyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara bahari terbesar di dunia, sehinggasudah seharusnya bangsa ini memberikan prioritas utama terhadap upaya mendayagunakansumber daya laut yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian,diperlukan suatu Kebijakan Kelautan Indonesia yang komprehensif agar proses pendayagunaansumber daya laut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan guna mengakselerasitercapainya cita-cita Bangsa Indonesia yakni INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADILDAN MAKMUR.

Kebijakan Kelautan Indonesia yang disusun ini merupakan landasan bagi implementasipembangunan bidang kelautan nasional yang terintegrasi dalam pembangunan nasional.Dengan ditetapkannya Kebijakan Kelautan Indonesia, maka segenap komponen bangsadan negara dapat melaksanakan pembangunan kelautan dengan sumber hukum dan acuanyang jelas. Kebijakan Kelautan Indonesia ini tentunya harus menjadi arah dan pedomanbagi pengembangan bidang kelautan di Indonesia untuk masa kini dan mendatang.

Implementasi dari Kebijakan Kelautan Indonesia ini haruslah dipantau dan dievaluasi,secara berkala, agar tetap berada dalam sasaran, tujuan, dan kerangka pembangunankelautan nasional yang telah ditentukan bersama, untuk menjadi dasar dalam perbaikanperencanaan maupun revisi implementasi pada masa mendatang.

Rekomendasi utama yang diusulkan untuk dapat membantu mengakselerasipembangunan kelautan nasional adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan upaya penyadaran kembali jati diri Bangsa Indonesiasebagai Negara Kepulauan (Archipelagic state) melalui peningkatan KESADARANNASIONAL TENTANG KELAUTAN secara sistematik dan komprehensif, yang diawalidengan suatu GERAKAN NASIONAL KELAUTAN

2. Perlu merubah paradigma pembangunan nasional dari “LAND BASE ORIENTED” ke“ARCHIPELAGIC ORIENTED”. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di darat dandi laut, maka akan mempercepat mewujudkan kemandirian dan kemakmuran bangsa.

3. Pemerintah perlu segera melakukan PENATAAN KELEMBAGAAN dan peraturanperundangan terkait dengan pengelolaan dan percepatan pembangunan kelautannasional. Pembangunan Kelautan mencakup dan melibatkan beberapa sektor dan

Bab 6 P E N U T U P

145

Page 155: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

instansi pemerintahan, oleh karena itu perlu satu Lembaga yang yang langsung bertugasdibawah Unit Kerja Presiden dan bekerjasama dengan setiap Kementerian Koordinator(Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, dan Kemenko Kesra) dan Bappenasuntuk membentuk Deputi Bidang Kelautan sebagai mitra kerjanya.

4. Guna mengoptimalkan pengamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut yangkomprensif, efektif dan efisien, perlu dibentuk satu lembaga BADAN KEAMANAN LAUT(BAKAMLA) yang multifungsi.

5. Pembangunan Ekonomi Kelautan Nasional harus dilaksanakan dengan pendekatanBlue Economy untuk mengakselerasi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yangpro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro-job (penyerapantenaga kerja) dan pro-environtment (melestarikan lingkungan)

6. Agar hasil Pembangunan Ekonomi Kelautan dapat dengan menggunakan prinsip-prinsipBlue Economy

7. Menyempurnakan SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL dengan memberikan muatanbidang kelautan, agar generasi penerus bangsa tidak melupakan jati diri bahwa merekatinggal di negara kepulauan.

Namun, betapapun bagus dan lengkapnya rumusan Kebijakan Kelautan Indonesia untukmempercepat keberhasilan pembangunan kelautan Indonesia yang telah disusun ini, padaakhirnya yang utama dan sangat menentukan keberhasilannya adalah faktor manusiaIndonesia di bawah kepimpinan pemerintahan. Betapapun luhur dan tingginya cita-cita yaitumembangun kelautan Indonesia, tidak akan tercapai tanpa adanya komitmen penuh dariseluruh stakeholders kelautan Indonesia dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih(clean government). Oleh karena itu marilah kita teguhkan bersama semangat dan tekadseluruh bangsa untuk membangun Kelautan Indonesia secara utuh dan sinergis denganPembangunan Nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui.

146

Page 156: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Lam

pira

n 1.

Alu

r P

ikir

Pen

yusu

nan

Keb

ijaka

n K

elau

tan

Indo

nesi

a G

una

Per

tum

buha

n E

kono

mi d

an P

enci

ptaa

n La

pang

anK

erja

Dal

am R

angk

a M

empe

rkok

oh K

etah

anan

Nas

iona

l

147

Page 157: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Lam

pira

n 2.

Pol

a P

ikir

Pen

guat

an K

ebija

kan

Kel

auta

n In

done

sia

Gun

a P

ertu

mbu

han

Eko

nom

i dan

Pen

cipt

aan

Lapa

ngan

Ker

ja D

alam

Ran

gka

Mem

perk

okoh

Ket

ahan

an n

asio

nal

148

Page 158: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, L. dan Kusumastanto, T. 2004. Penyusunan Rencana pengelolaan Perikanan(Fisheries Management Plan) dan Rencana Pengelolaan kawasan Pesisir (CoastalManagement Plan). Makalah pada Training of Trainer (TOT) Marginal FishingCommunity Development Pilot. Bappenas, Cipayung 8 Oktober 2004.

Badan Riset Kelautan dan Perikanan, DKP 2006. Draft Naskah Akademik Kebijakan KelautanIndonesia Dewan Maritim Indonesia 2006. Grand Strategi Pembangunan KelautanIndonesia. Jakarta

Dahuri, R. 2009. Enhancing sustainable ocean development : An Indonesian Experience.Center for Coastal and Marine Resource Studies - IPB. Bogor

Dewan Kelautan Indonesia 2011. Ocean Culture Policy. JakartaDewan Kelautan Indonesia 2011. Ocean Governance Policy. JakartaDewan Kelautan Indonesia 2011. Maritime Security Policy. JakartaDewan Kelautan Indonesia 2011. Ocean Economic Policy. JakartaDewan Kelautan Indonesia 2011. Marine Environment Policy. JakartaDewan Maritim Indonesia 2005. Draft Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan

Indonesia. JakartaDewan Maritim Indonesia 2007. Naskah Kesepahaman dan Dukungan Antar Menteri tentang

Pembangunan Berkelanjutan Kelautan Indonesia. JakartaDewan Maritim Indonesia 2007. Draft Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan

Indonesia. JakartaDewan Maritim Indonesia 2007. Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang

tentang Kelautan. Jakarta[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 1995. Code Of Conduct For

Responsible Fisheries. FAO. Rome.[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2006. The State of World

Fisheries and Aquaculture 2006. FAO. Rome.Ikatan Ahli Geologi Indonesia. 1999. Proceedings of Indonesian Association of Geologists:

Developments in Stratigraphy and Sedimentology. Vol.3. The 28th Annual Convention30 November-1 December 1999. Jakarta.

Kantha, L.H. and Clayson, C.A. 2000. Numerical Models of Oceans and Oceanic Processes.Academic Press. London.

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. 2012. Statistik Energi dan SumberdayaMineral 2011. Jakarta

149

Page 159: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011.Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja KementerianKelautan dan Perikanan Tahun 2011. Jakarta

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012. Laporan Akuntabilitas KinerjaKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2011. Jakarta

Kementerian Perhubungan. 2012. Statistik Perhubungan 2011. JakartaKementerian Perindustrian. 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian

Tahun 2011. JakartaKesatuan Pelaut Indonesia. 2010. Prediksi Kebutuhan Tenaga Pelaut Indonesia. JakartaKusumastanto, T. 2003. Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi

Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. JakartaKusumastanto, T. 2007. Analisis Ekonomi Kelautan dan Arah Kebijakan Pengembangan

Jasa Kelautan. PKSPL-IPB. BogorMunasinghe, M. 2002. Macroeconomis and the Environment. International Library of Critical

Writings in Economics. Edward Elgar Publication. London.Murtadi, S. 1999. Pengantar Kuliah Kebijakan Pembangunan Perikanan. (Tidak

Dipublikasikan). Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan. Institut Pertanian Bogor.Bogor

Mustodidjaja. 1992. Kebijakan Pembangunan: Proses, Masalah dan Praktek. Yayasan OborIndonesia. Jakarta .

Naryadi. 2006. Strategi, teori dasar dan perkembangan. Lemhannas R.I., Jakarta: Lemhannas R.I.Pokja Geostrategi & Tannas. 2006. Ketahanan Nasional Indonesia. Jakarta: Lemhannas

R.I. JakartaPusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-IPB. 2004. Kajian Kontribusi Sektor

Kelautan dan Perikanan. Kerjasama BAPPENAS dan PKSPL-IPB. JakartaSekretariat Negara R.I. 1983. Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zone Ekonomi

Eksklusif (ZEE). JakartaSekretariat Negara R.I. 1985. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HUKUM LAUT 1982. JakartaSekretariat Negara R.I. 1996. Undang-undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

JakartaSekretariat Negara R.I. 2007. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional. JakartaSekretariat Negara R.I. 2003. Undang-Undang Dasar 45 dan Perubahannya. Jakarta

150

Page 160: Lap. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Buku I