LAMPIRAN - nenytriana.files.wordpress.com · adalah terbentuknya unit organisasi KPH yang disertai dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya. ... berarti berlaku

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN, PEMANFAATAN HASIL HUTAN, REHABILITASI HUTAN, PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM, SERTA ADMINISTRASI KEHUTANAN UNTUK SUMBERDAYA MANUSIA PADA ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

mengamanatkan pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat

unit pengelola, yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi

pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan

lestari. Dalam hal ini, kesatuan pengelolaan hutan (KPH) merupakan

perangkat organisasi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi

melaksanakan seluruh aspek teknis pengelolaan hutan di tingkat

tapak, yang berpegang pada prinsip-prinsip kelestarian ekologi,

ekonomi dan sosial.

Guna mengakselerasi terwujudnya organisasi KPH, maka kegiatan

pembangunan KPH telah ditetapkan menjadi program prioritas di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

serta Rencana Strategi Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.

Target rencana aksi pembangunan KPH dalam dokumen rencana

tersebut adalah kurang lebih 120 unit KPH diharapkan sudah

2

beroperasi pada akhir periode pembangunan lima tahun yaitu tahun

2014, yang dalam hal ini salah satu prasyarat KPH beroperasi tersebut

adalah terbentuknya unit organisasi KPH yang disertai dengan

ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya.

Sehubungan dengan uraian di atas, guna menyiapkan SDM pengelola

organisasi KPH yang memiliki kompetensi teknis di berbagai bidang

pengelolaan hutan, termasuk bidang administrasi kehutanan, maka

perlu di susun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

untuk SDM unit organisasi KPH. Penyusunan SKKNI SDM KPH ini

dilakukan dengan merujuk pada peta fungsi kompetensi kerja sektor

kehutanan yang selanjutnya dilakukan pemaketan berdasarkan tugas

dan fungsi unit organisasi KPH, berikut pemaketan kompetensi kerja ke

dalam jabatan-jabatan yang nantinya ada di dalam unit organisasi

KPH.

B. TUJUAN PENYUSUNAN SKKNI

Penyusunan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan,

Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai, Perbenihan Tanaman Hutan, Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan ini, bertujuan untuk

memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam

rangka mewujudkan SDM KPH yang profesional, sesuai dengan kriteria

dan norma yang telah ditetapkan. Sebagaimana halnya dalam suatu

proses manajemen, keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan

kegiatannya sangat ditentukan oleh kualitas SDM pelaksananya. Oleh

karena itu, lebih dari tujuan di atas, secara lebih luas SKKNI SDM

organisasi KPH ini akan menjadi salah satu instrumen yang sangat

penting dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari.

3

Secara spesifik, SKKNI ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sebagai acuan dalam melakukan

pengembangan program sertifikasi profesi SDM kehutanan

khususnya pada organisasi KPH.

2) Lembaga Diklat Profesi (LDP), sebagai acuan dalam melakukan

pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi SDM

kehutanan, khususnya untuk SDM organisasi KPH, dan

3) Uji Kompetensi (TUK), sebagai acuan dalam menetapkan prosedur

dan kriteria penilaian uji kompetensi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara kata perkata

dapat diartikan sebagai berikut :

a) Standar, diartikan sebagai ukuran yang disepakati.

b) Kompetensi Kerja, diartikan sebagai kemampuan kerja seseorang

yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan

suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan

pekerjaan yang ditetapkan.

c) Nasional, berarti berlaku di seluruh wilayah negara Republik

Indonesia.

d) Indonesia, mempunyai arti nama untuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.

21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang menyatakan bahwa SKKNI

adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan

pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas SDM kehutanan,

maka sangat dibutuhkan adanya SKKNI Bidang Perencanaan,

Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran

4

Sungai, Perbenihan Tanaman Hutan, Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan. Selanjutnya Asosiasi

Profesi Kehutanan, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat

Profesi bersama-sama dengan pengguna (organisasi pengelola KPH)

mengacu pada SKKNI ini untuk menyelenggarakan proses sertifikasi

serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan dalam rangka

meningkatkan kualitas SDM KPH di Indonesia.

C. PENGGUNAAN SKKNI

SKKNI Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi

Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi

Kehutanan antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan SDM KPH;

2. Menilai unjuk kerja SDM KPH;

3. Melakukan sertifikasi profesi SDM KPH;

4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka

pengembangan SDM KPH.

Dengan tersusunnya SKKNI SDM KPH, maka:

1. SDM pada organisasi KPH diharapkan mampu untuk:

1.1 Melaksanakan perencanaan hutan;

1.2 Menyelenggarakan pengelolaan hutan pada areal tertentu

(yang tidak dibebani ijin), meliputi tata hutan, pemanfaatan

hutan, rehabilitasi hutan, dan konservasi sumberdaya alam,

serta melakukan bisnis kehutanan;

1.3 Menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan seluruh aspek

pengelolaan hutan oleh pemegang ijin;

1.4 Menyelenggarakan administrasi unit KPH;

2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:

2.1 Mengembangkan program Diklat SDM KPH berbasis

kompetensi;

2.2 Menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mencetak SDM

KPH yang kompeten;

3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:

5

3.1 Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja SDM KPH;

3.2 Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi SDM KPH.

D. FORMAT STANDAR KOMPETENSI

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

mengacu pada format yang telah ditetapkan. Setiap format SKKNI

memuat daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi termuat

unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi mencerminkan satu

kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat

sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut

unit kompetensi dan versi, yaitu:

X X X . X X 0 0 . 0 0 0 . 0 0

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

Sektor Lapangan Usaha (1) mengacu sebagaimana dalam

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan

singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor lapangan usaha.

Sub Sektor/Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana

dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi

dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Bidang.

Kelompok Unit Kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk

masing-masing kelompok, yaitu :

01 : Kode kelompok kompetensi umum (general)

02 : Kode kelompok kompetensi inti (functional)

03 : Kode kelompok kompetensi khusus (spesific)

04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (optional)

6

nomor Urut Unit Kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit

kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka

001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit

kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah sampai yang

tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis

pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung

jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya,

atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang

lebih komplek. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka

semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan

dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi (5) diisi dengan 2 digit angka, mulai dari

angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut

penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi sektor Kehutanan

untuk bidang perencanaan hutan, misalnya, kode yang

digunakan adalah:

KHT . RC01 . 001 . 01

Versi atau edisi

Nomor urut unit pada

kelompok

Nama kelompok unit

Nama bidang

Nama sektor

Penjelasan:

KHT : Sektor Kehutanan

RC : Bidang Perencanan Hutan

7

01 : Kelompok kompetensi umum

001 : Nomor urut unit kompetensi

01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang

akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi

yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar

kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang

diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki,

mengoperasikan, melakukan, melaksanakan,

mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat,

merencanakan, membuat dan lain-lain.

b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit

kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata

kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan,

mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang

menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang

mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang

dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi merupakan bagian terkecil dari unit

kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus

dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen

kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap

unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi

dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur:

”merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan”.

8

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan

menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk

memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria

unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3

aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2

sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam

kalimat terukur dengan bentuk pasif. Pemilihan kosakata dalam

menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan

keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja,

yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi bloom, serta

pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik,

kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan

tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah

kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi

pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang

diperlukan dalam melaksanakan tugas.

b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau

fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan

persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit

kompetensi.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan

yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.

d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau

acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi

persyaratan kompetensi.

9

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam

melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain

meliputi:

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian

antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta

penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi

yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal

yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit

kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan

unit kompetensi lain.

b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang

berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa

dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya

dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan

metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di

tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi

yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi

pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya

kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi

keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya

kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus

dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk

mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit

kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang

harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang

dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi

10

tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci,

sebagai berikut :

a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;

b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;

c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;

d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;

e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

f. Memecahkan masalah;

g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori,

yaitu (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola

Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi

Proses). Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam

kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan

ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal

di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa

dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan,

dianalisis dan diorganisasikan?

b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang

dikomunikasikan?

c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan

diorganisasikan?

d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja

sama?

e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang

digunakan?

f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?

g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

11

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT 1 TINGKAT 2 TINGKAT 3

“Melakukan Kegiatan”

“Mengelola Kegiatan”

“Mengevaluasi dan

Memodifikasi Proses”

1. Mengumpulkan menganalisa dan mengorganisasi-kan informasi

Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi

Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi

Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas

informasi

2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide

Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi

Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai

Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi

3. Merencanakan dan mengorgani-sasikan kegiatan

Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi

Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja

Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja

4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/

aktivitas rutin

Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan

Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks

5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan

Memilih gagasan dan teknik bekerja yang

Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang

12

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT 1 TINGKAT 2 TINGKAT 3

“Melakukan Kegiatan”

“Mengelola Kegiatan”

“Mengevaluasi dan

Memodifikasi Proses”

telah ditetapkan

tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks

lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis

6. Memecahkan masalah

Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi

Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan

Memecahkan masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis

7. Menggunakan teknologi

Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi

Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasi-kan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain

Menggunakan teknologi untuk membuat desain/

merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi

suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3

kelompok, yaitu : Kelompok Kompetensi Umum/Inti dan

Khusus/Spesialisasi.

Kelompok Kompetensi Umum

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi

yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang

keahlian/pekerjaan. Misalnya Melakukan Pertolongan Pertama

Pada Korban Kecelakaan Kerja (KHT.RC01.002.01)

13

Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang

berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti

pada suatu bidang keahlian/ pekerjaan tertentu dan merupakan

unit-unit yang wajib (compulsory) dari sub bidang

keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan

keterampilan spesifik. Misalnya Melakukan Fasilitasi Penanganan

Konflik di Lapangan (KHT.RC02.051.01).

Kelompok Kompetensi Khusus

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi

yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang

keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan

kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis

yang mendalam dan terstruktur. Misalnya Memberikan Arahan

Proses Penataan Hutan (KHT.RC03.010.01) dan Menilai Kinerja

Perlindungan Spesies Dilindungi (KHT.PA03.016.01).

E. PETA FUNGSI KERJA SDM KPH

Berdasar pada lingkup dan cakupan tugas dan fungsi organisasi KPH,

maka peta fungsi kompetensi kerja untuk SDM dalam organisasi KPH

meliputi: pengelolaan para pihak, penyelenggaraan tata hutan dan

penyusunan rencana pengelolaan hutan, penyelenggaraan pemanfaatan

hutan, pengelolaan usaha/bisnis, penyelenggaraan penggunaan

kawasan hutan, penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan,

penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, pengelolaan

informasi dan pengendalian manajemen hutan, pemberdayaan

masyarakat, pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang ijin,

melakukan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang ijin,

penegakan regulasi kepada pemegang ijin, pengelolaan keuangan,

pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan program dan kegiatan,

pengelolaan K3, pengoperasian komputer dan alat komunikasi,

14

penyusunan SOP, dan pengelolaan sistem informasi. Peta Fungsi

Kompetensi SDM KPH disajikan pada Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Peta Fungsi Organisasi KPH

Bidang Kerja Utama Fungsi Kunci Fungsi Utama

Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Perencana-an Hutan

Menyelenggara-kan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Mengelola Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Menerapkan Panduan K3

2. Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja

3. Menetapkan Kebijakan K3

Mengelola para pihak

Melakukan Pengelolaan parapihak

1. Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari

2. Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan

3. Melakukan Komunikasi Dialogis

4. Melakukan Mediasi Konflik

5. Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan

6. Menentukan Media Komunikasi

15


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

7. Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH

Menyelenggarakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

Melakukan inventarisi tegakan hutan

1. Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan

2. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan

3. Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan Hutan

4. Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan

5. Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH

Melakukan Inventarisasi satwa liar

1. Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi

Satwa Liar

2. Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial-Budaya Dan Manfaatnya

16


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

3. Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar

4. Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar

5. Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar

6. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/ Populasi Satwa Liar

7. Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar

8. Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/ Populasi, Habitat dan Perilaku Satwa Liar

Melakukan inventarisasi obyek wisata alam

1. Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam

2. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam

17


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

3. Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam

Melakukan Inventarisasi Sosial Budaya

1. Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat

2. Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat

3. Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya

Melakukan Inventarisasi Bio- Fisik Tanah Hutan

1. Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan

2. Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan

3. Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi

Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan

Melakukan Pengukuran Parameter Lingkungan

1. Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan

2. Melakukan Pengukuran

18


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Parameter Tanah Hutan

3. Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan

4. Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan

5. Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan

6. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan

7. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan

8. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan

9. Melakukan Analisis Data

Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan

10. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi

19


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Hutan

Melakukan Penataan Hutan

1. Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan

2. Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan

3. Menyusun Penataan Hutan

4. Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan

5. Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan

6. Menilai Hasil Penataan Hutan

7. Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan

Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan

1. Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan

2. Menyusun Rencana Pengelolaan

20


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Hutan Jangka Panjang

3. Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek

4. Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan

5. Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan

Melaksanakan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mengelola dampak lingkungan

1. Menyusun Rencana Studi AMDAL

2. Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan

3. Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan

4. Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Komponen Fisik-Kimia

5. Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati

6. Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Aspek Sosial

21


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Budaya

Melakukan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian hasil

1. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)

2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK)

3. Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian

4. Menyusun Basis Data Bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu Di Tingkat Unit Kelestarian

5. Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian

22


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan pada unit kelestarian

1. Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan

2. Melaksanakan Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan.

3. Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan

Pemanfaat-an hutan

Menyelenggara-kan pengelolaan hutan pada areal tertentu (yang tidak dibebani ijin)

Melakukan Pengelolaan Usaha Bisnis

1. Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan

2. Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu

3. Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Ekowisata Dan Jasa Lingkungan

4. Menyusun Rencana Bisnis Pada Tingkat Unit Kelestarian

5. Menyusun Rencana Kontingensi

23


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

6. Menyusun Studi Kelayakan

7. Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan

8. Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu

9. Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu

10. Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan

11. Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin

12. Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan

13. Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu Dan

Jasa Lingkungan

14. Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan Dan Bisnis Tingkat KPH.

15. Memberikan Arahan

24


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Pada Tingkat KPH

Melaksanakan Pemanfaatan Wisata Alam

1. Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam

2. Merencanakan Produk, Atraksi Dan Paket Wisata Alam

3. Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam

4. Menyusun Program Interpretasi Lingkungan

5. Mempromosi-kan Wisata Alam

6. Memandu Pengunjung Wisata Alam

7. Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam

8. Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam

9. Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam

Melaksanakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

1. Mempromosi-kan Produk Jasa Lingkungan

25


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

2. Merencana-kan Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan

3. Mengadministrasikan Produk Jasa Lingkungan

4. Memantau Produk Jasa Lingkungan

5. Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan

6. Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan

Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan

1. Mengoperasikan Alat Berat Untuk Pembukaan Wilayah Hutan

2. Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan

3. Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan

4. Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan Di Lapangan

5. Membuat Peta Trace Jalan

6. Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan

7. Melakukan Evaluasi Kinerja

26


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Pembukaan Wilayah Hutan

Melakukan Pemanenan Hasil Hutan Kayu

1. Melaksanakan Penebangan (Felling) dan Pembagian Batang (Bucking) Dengan Menggunakan Alat Chainsaw

2. Melaksanakan Penebangan (Felling) dan Pembagian Batang (Bucking) Dengan Menggunakan Alat Selain Chainsaw

3. Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat Dengan Menggunakan Alat Buldozer (Traktor)

4. Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat Dengan Menggunakan Alat Selain Buldozer (Traktor)

5. Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu

6. Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan

7. Melakukan Pengangkutan

27


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Kayu Hasil Tebangan

Melakukan Pengujian Hasil Hutan Kayu

1. Menetapkan Nama Jenis Kayu

2. Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat

3. Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar /Bulat Kecil

4. Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Bulat

5. Menetapkan Volume Kayu Gergajian

6. Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian

7. Melaksanakan Pengujian Venir

8. Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bulat

9. Melaksanakan Penatausahaan Hasil hutan (PUHH) Kayu Olahan

10. Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bundar/Bulat

11. Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Gergajian

28


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

12. Memeriksa Hasil Pengujian Venir

Melakukan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu

1. Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Manis

2. Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Lainnya

3. Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu untuk Penyamak

Melakukan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Gaharu

1. Melaksanakan Budidaya Tanaman Penghasil Gaharu

2. Melakukan Inokulasi Gaharu

Melakukan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu

1. Membudidayakan Lebah Madu

2. Memanen dan Mengolah Madu

3. Menetapkan Mutu Madu

Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus

1. Mempersiapkan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus

2. Melaksanakan

29


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Penyadapan Dan Pemungutan Getah Pinus

3. Melakukan Penerimaan Dan Pengangkutan Getah Pinus.

4. Menetapkan Mutu Getah Pinus

5. Merencanakan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus

Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

1. Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu

2. Melaksanakan Pemungutan/pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

3. Menetapkan Mutu Hasil hutan Bukan kayu (HHBK)

4. Memeriksa Hasil Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

5. Melaksanakan Penatausahaan (PUHH) Bukan Kayu

Melaksanakan Pemanfaatan Satwa Liar

1. Merencanakan Penangkaran Satwa Liar

2. Merencanakan Pemanenan Satwa Liar

30


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

3. Melaksanakan Pemanenan Satwa Liar di Lapangan

4. Membuat Site Plan Penangkaran Satwa Liar

5. Menguji Kualitas Produk Satwa Liar

6. Melakukan Pengangkutan Satwa Liar

7. Melakukan Immobilisasi Satwa Liar Dengan Pembiusan

8. Memperbaiki Habitat Satwa Liar

9. Memelihara Satwa Liar Di Kandang Penangkaran

10. Memeriksa Kesehatan Satwa Liar Di Kandang Penangkaran

11. Melakukan Pengembalian Ke Habitat Alam (Restocking)

12. Melakukan Penandaan Satwa Liar

13. Menangkap Satwa Liar Secara Fisik-Mekanik

14. Melakukan Perbanyakan

31


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Tumbuhan Pakan Satwa Liar Dengan Benih/Biji

15. Melakukan Pengolahan Data Hasil Pemanenan, Penangkaran Dan Perlindungan Satwa Liar

16. Mengadministrasikan Hasil Pemanenan Dan Pengangkutan Satwa Liar

17. Menilai Kinerja Penangkaran Satwa Liar

18. Menilai Kinerja Pemanenan Satwa Liar

Menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang ijin

Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang ijin

1. Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang Ijin

2. Merekam Kinerja Pemegang Ijin

Melakukan pembinaan

pengelolaan hutan oleh pemegang ijin

1. Memberikan Arahan

Kebijakan Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin

2. Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana

32


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin

Menegakan regulasi kepada pemegang ijin

1. Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin

Rehabilitasi Hutan

Menyelenggarakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Melaksanakan Perbenihan Tanaman Hutan

1. Menunjuk Sumber Benih

2. Mengelola Sumber Benih

3. Membuat Rencana Pengunduhan

4. Mengunduh Buah

5. Menyimpan Buah/Benih Sementara Di Tempat Ekstraksi

6. Melakukan Ekstraksi Buah

7. Melakukan Sortasi Benih

8. Melakukan Pengeringan Benih

9. Menyimpan Benih

10. Mengambil Benih Contoh

11. Menganalisa Kemurnian Benih

12. Menentukan Berat 1000

33


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Butir Benih

13. Menetapkan Kadar Air Benih

14. Menguji Daya Kecambah Benih

15. Menyusun design/rancangan pembangunan sumber benih

16. Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih

17. Memeriksa Mutu Genetik Benih

Melaksanakan Persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan

1. Menyiapkan media bibit

2. Menyemaikan benih

3. Membuat stek batang

4. Membuat stek pucuk

5. Membuat stek akar

6. Menyapih bibit

7. Memelihara bibit

8. Menyeleksi bibit siap tanam

9. Menguji mutu fisik fisiologis bibit

10. Mengemas dan mengangkut bibit

11. Menyiapkan lokasi dan membangun infrastruktur

34


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

persemaian

12. Melakukan evaluasi kinerja persemaian

Melaksanakan Penanaman, Pengayaan, dan Pemeliharaan Hutan

1. Menyusun Rencana Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan

2. Melakukan Penanaman dalam Rangka Silvikultur Intensif (SILIN)

3. Melaksanakan penanaman

4. Melakukan Kegiatan Pengayaan

5. Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman

6. Melakukan Kegiatan Pengendalian Gulma

7. Melakukan Perbanyakan Vegetatif

8. Menyeleksi Pohon Induk

9. Membangun Kebun Pangkas

10. Melakukan Pembuatan Jalur Tanam

11. Melakukan Pemeliharaan Tanaman Muda

12. Melaksanakan Penilaian Tanaman

35


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

13. Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan

14. Melakukan Evaluasi Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan

15. Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi dan Reklamasi

Melaksanakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

1. Merumuskan Program Dan Kegiatan Pengelolaan DAS

2. Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Das Terpadu

3. Melakukan Pengukuran Debit Sungai

4. Melakukan Pengukuran Sedimentasi

5. Melakukan Pengukuran Curah Hujan

6. Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah

7. Melaksanakan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah

8. Melakukan Pengolahan

36


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

dan Analisis Data Debit Aliran

9. Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Sedimentasi

10. Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Curah Hujan

11. Melakukan Evaluasi Kinerja DAS

12. Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Perlindung-an Hutan dan Konservasi Alam

Menyelenggarakan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Melaksanakan Pengamanan Hutan

1. Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian

2. Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan

3. Mensosialisasikan Hukum Kehutanan

4. Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan

5. Menangani

37


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan

6. Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian

7. Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan

Melaksanakan Perlindungan Kawasan Lindung

1. Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung Di Dalam Wilayah KPH Dan Mengintegrasikannya Dalam Penataan Hutan

2. Merekam Kondisi Kawasan Lindung

3. Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH

4. Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH

5. Menilai Kawasan Bernilai Konservasi

38


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Tinggi Untuk Alokasi Kawasan Lindung

Melaksanakan Perlindungan Hutan Dari Bahaya Kebakaran

1. Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan

2. Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan

3. Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan

4. Membuat Sekat Bakar

5. Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)

6. Menyusun Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kebakaran Hutan

7. Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran

8. Mengoperasikan Alat Berat Untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan

9. Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran

39


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Hutan

10. Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan

11. Merekam Kejadian Kebakaran

12. Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan

13. Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Kebakaran

Melaksanakan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit

1. Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit

2. Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit

3. Melaksanakan Penanganan Serangan Hama Dan Penyakit Di Lapangan

4. Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan

5. Menetapkan Kebijakan

40


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit

6. Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit

Melaksanakan Perlindungan Hutan Dari Gangguan Manusia dan Ternak

1. Merekam Karakateristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan

2. Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak

3. Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan

4. Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak

5. Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak

6. Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak

Melaksanakan Konservasi Sumber-daya

1. Merencanakan Konservasi Ekosistem,

41


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Alam dan Ekosistemnya

Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik

2. Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi

3. Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi

4. Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi

5. Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi

6. Memasang Radio-Telemetry Pada Satwa Liar Langka/Dilindungi

7. Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi

8. Memasang Camera Trapping

9. Mengoperasikan Camera Trap Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindungi

10. Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi Di Lapangan

42


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

11. Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi

12. Merencanakan Restocking Populasi Spesies Dilindungi

13. Membuat Koridor Satwa Liar

14. Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik Pada Tingkat KPH

15. Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik

16. Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi

17. Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi

18. Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi

43


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Melakukan pemberdayaan masyarakat pada tingkat unit kelestarian

1. Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian

2. Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian

3. Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Wilayah KPH

4. Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat

5. Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial

Melakukan pemberdayaan masyarakat pada tingkat KPH

1. Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat

2. Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

3. Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat KPH

4. Menilai Kinerja Pemberdayaan Masyarakat

44


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Administrasi Kehutanan

Menyelenggarakan administrasi unit KPH

Mengelola SDM 1. Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH

Mengelola Sarana dan Prasarana

1. Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Mengelola Keuangan

1. Menyusun Rencana Anggaran

2. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan

3. Menyusun Laporan Keuangan

4. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Mengoperasikan Komputer dan Alat Komunikasi

1. Mengoperasikan Komputer/Perangkat Keras

2. Mengoperasikan Alat Komunikasi

3. Mengoperasikan Komputer (Personal Computer – PC) Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone)

4. Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak

5. Mengakses dan Penarikan Data Komputer

45


Fungsi Dasar /

Unit kompetensi

Melaksanakan SOP Pengelolaan Hutan Lestari

1. Merekam Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP)

2. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)

3. Memantau Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP)

Mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Hutan

1. Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan

2. Mengoperasi-kan Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan

3. Mengumpulkan Data dan Informasi Penting

4. Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan

F. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja Penyusunan RSKKNI Bidang Perencanaan,

Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan Daerah

46

Aliran Sungai, Perbenihan Tanaman Hutan, Perlindungan Hutan Dan

Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan untuk SDM Organisasi

KPH meliputi: Komite RSKKNI Sektor Kehutanan dan Tim Penyusun

RSKKNI. Susunan keanggotaan Komite RSKKNI dan Tim Penyusun

adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3 dan 4 di bawah.

Tabel 3. Komite RSKKNI Sektor Kehutanan

NO JABATAN N A M A INSTITUSI MEWAKILI

STAKE

HOLDER

1. Ketua Ir. Samidi, MSc Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan

Regulator

2 Wakil Ketua

Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc

Pusat Standardisasi dan Lingkungan

Regulator

3. Sekretaris Mu’min, S.Hut.T Pusat Standardisasi dan Lingkungan

Regulator

4. Anggota: 1. Bayu Priantoko Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Regulator

2. Drs. Darma Setiawan, M.Si.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Regulator

3. Ir. Ali Djajono, MSc

Ditjen Planologi Regulator

4. Dudi Iskandar, SE., MH

Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial

Regulator

5. Ir. Noi Hendarsyah Ditjen Bina Usaha Kehutanan

Regulator

6. Ir. Kadarusman Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Regulator

47

NO JABATAN N A M A INSTITUSI MEWAKILI

STAKE HOLDER

7. Ir. R. Pambudi Mahanto, M.Si

Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan

Regulator

8. Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum


Regulator

9. Suryani Garjitowati, S.Hut, M.Sc.


Regulator

10. Ir. Ari Hastuti, MM

LSP-HI Praktisi

11. Ir. Wachjono, M.Si.

LSP-RINO Praktisi

12. Ir. Fatrah Dikusumah

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Praktisi

13. Dr. Paribotro Sutigno

APKINDO Praktisi

14. Imam Mudofir, S.Hut

PERSAKI Asosiasi Profesi

15. Ir. Eko Satyo Nugroho

PT. Sumber Benih Utama

Industri

16. Dr. Iman Sandjojo Perum Perhutani

Industri

17. Ir. Tetti Suhaeti Pakar Pakar

18. Endjang Muchtar, S.Hut.

Pakar Pakar

Tabel 4. Tim Penyusun RSKKNI SDM KPH

NO JABATAN N A M A ASAL INSTITUSI MEWAKILI STAKEHOL

DER

1. Ketua Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc

Pusat Standardisasi dan Lingkungan Dephut

Regulator

48


DER

2. Wakil Ketua

Ir. Ali Djayono, MSc

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan

Regulator

3. Sekretaris Mu’min,S.Hut.T Pusat Standardisasi dan Lingkungan Dephut

Regulator

4. Anggota 1. Dr. Ir. Ernawati, M.Sc

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

Regulator

2. Ir. Fatma Djuwita, M.Si

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

Regulator

3. Ir. Agnes T, M.Si Direktorat Bina Perhutanan Sosial

Regulator

4. Ir. Noi Hendarsyah

Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan

Regulator

5. Ir. Hargyono, M.Sc

Direktorat Bina Rencana dan Pemanfaatan Usaha Kawasan

Regulator

6. Ir. Samidi, MSc Biro Kepegawaian

Regulator

7. Ir. Nurtjahja- wilasa, S.Hut, MA, MAP

Pusat Diklat Kehutanan

Lembaga Diklat

8. Ir. Ruspandi, Msi Pusat Diklat Kehutanan

Lembaga Diklat

9. Ir. Wachjono, Msi LSP-Rino Lembaga

49


DER

Sertifikasi

10. Ir. Bambang Priyono

LSP-HI Lembaga Sertifikasi

11. Ir. Fathrah Dikusumah

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Asosiasi Pengusahaa

n Hutan

12. Ir. Sugiyanto Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Asosiasi Pengusahaa

n Hutan

13. Imam Mudofir, S.Hut

Persaki Asosiasi Profesi

14. Ir. Dedy Haryadi, M.Sc

GIZ Forclime Praktisi

15. Ir. Haryanto Putro, MS

Fakultas Kehutanan IPB

Pakar

16. Indah Bangsawan, SP

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan kebijakan

Pakar

17. Ir. Tetti Suhaeti Asesor Kompetensi

Pakar

18. Endjang Muchtar, S.Hut

Asesor kompetensi

Pakar

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

Kompetensi SDM KPH terbagi atas 3 (tiga) kelompok kompetensi yaitu

kelompok kompetensi umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok

kompetensi khusus. Pemberian Kodefikasi dilakukan merujuk pada peta

fungsi kompetensi kerja sektor kehutanan. kompetensi tersebut dapat

dilihat pada tabel 5 berikut:

50

Tabel 5. Kodefikasi Kompetensi SDM KPH

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM

1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)

A. Pengelolaan K3

1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

2 KHT.RC01.002.01 Melakukan Pertolongan Pertama pada Korban Kecelakaan Kerja

B. Pengelolaan Para Pihak

3. KHT.RC01.003.01 Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari

4. KHT. PK01.001.01 Melakukan Komunikasi Dialogis

2. Bidang Administrasi Kehutanan (AK)

A. Pengoperasian Komputer dan Alat Komunikasi

5 ADM.PK01.005.01 Mengoperasikan Komputer/Perangkat Keras

6 KHT.AK01.001.01 Mengoperasikan Alat Komunikasi

KELOMPOK KOMPETENSI INTI


A. Pengelolaan Para Pihak

7 KHT. RC02.004.01 Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan

8 KHT. RC02.005.01 Melakukan Mediasi Konflik

9 KHT.RC02. 006.01 Melakukan Fasilitasi Penangan Konflik di Lapangan

B. Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

B.1 Inventarisasi Tegakan Hutan

10 KHT.RC02.001.01 Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan

11 KHT.RC02.002.01 Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan

12 KHT.RC02.003.01 Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan Hutan

B.2 Inventarisasi Satwa Liar

13 KHT.RC02.007.01 Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar

51


14 KHT.RC02.008.01 Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya

15 KHT.RC02.009.01 Melakukan Pengukuran Paramater Habitat Satwa Liar

16 KHT.RC02.010.01 Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar

17 KHT.RC02.011.01 Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar

18 KHT.RC02.012.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar

19 KHT.RC02.013.01 Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar

B. 3 Inventarisasi Objek Wisata Alam

20 KHT.RC02.014.01 Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam

21 KHT.RC02.015.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam

B.4 Inventarisasi Sosial Budaya

22 KHT.RC02.016.01 Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat

23 KHT.RC02.017.01 Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat

B.5 Inventarisasi Bio-Fisik Tanah Hutan

24 KHT.RC02.018.01 Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan

25 KHT.RC02.019.01 Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan

26 KHT.RC02.020.01 Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan

B.6 Pengukuran Parameter Lingkungan

27 KHT.RC02.021.01 Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan

28 KHT.RC02.022.01 Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan

29 KHT.RC02.023.01 Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan

30 KHT.RC02.024.01 Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan

31 KHT.RC02.025.01 Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan

32 KHT.RC02.026.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan

52


33 KHT. RC02.027.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan

34 KHT.RC02.028.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan

35 KHT.RC02.029.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan

36 KHT.RC02.030.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Paremeter Hidrologi Hutan

B. 7 Penataan Hutan

37 KHT.RC02.031.01 Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan

38 KHT. RC02.032.01 Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan

39 KHT. RC02.033.01 Menyusun Penataan Hutan

40 KHT. RC02.034.01 Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan

B.8. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

41 KHT.RC02.035.01 Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan

42 KHT.RC02.036.01 Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

43 KHT.RC02.037.01 Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek

B.9 Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Mengelola Dampak Lingkungan

44 KHT.RC02.038.01 Menyusun Rencana Studi AMDAL

45 KHT.RC02.039.01 Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan

46 KHT.RC02.040.01 Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan

47 KHT.RC02.041.01 Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Komponen Fisik-Kimia

48 KHT.RC02.042.01 Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati

49 KHT.RC02.043.01 Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Aspek Sosial Budaya

B.10 Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian Hasil

50 KHT.RC02.044.01 Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)

53


51 KHT.RC02.045.01 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK)

52 KHT.RC02.046.01 Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian

53 KHT.RC02.047.01 Menyusun Basis Data Bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian

B. 11 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan pada Unit Kelestarian

54 KHT.RC02.048.01 Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan

55 KHT.RC02.049.01 Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan

2. Bidang Pemanfaatan Hutan (PH)

A. Pengelolaan Usaha Bisnis

56 KHT.PH02.016.01 Melakukan promosi pemanfaatan hutan

57 KHT.PH02.017.01 Menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk kayu dan hasil hutan bukan kayu

58 KHT.PH02.018.01 Menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan

59 KHT.PH02.019.01 Menyusun Rencana Bisnis Pada Tingkat Unit Kelestarian

60 KHT.PH02.020.01 Menyusun Rencana Kontingensi

61 KHT.PH02.021.01 Menyusun Studi Kelayakan

62 KHT.PH02.022.01 Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan

63 KHT.PH02.023.01 Menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu

64 KHT.PH02.024.01 Menyusun rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu

65 KHT.PH02.025.01 Menyusun rencana pemasaran jasa lingkungan

66 KHT.PH02.026.01 Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin

67 KHT.PH02.027.01 Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan

B. Pemanfaatan Wisata Alam

68 KHT.PH02.028.01 Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam

69 KHT.PH02.029.01 Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam

70 KHT.PH02.030.01 Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam

71 KHT.PH02.031.01 Menyusun Program Interpretasi Lingkungan

54


72 KHT.PH02.032.01 Mempromosikan Wisata Alam

73 KHT.PH02.033.01 Memandu Pengunjung Wisata Alam

74 KHT.PH02.034.01 Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam

C. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

75 KHT.PH02.035.01 Mempromosikan produk jasa lingkungan

76 KHT.PH02.036.01 Merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan

77 KHT.PH02.037.01 Mengadministrasikan produk jasa lingkungan

D. Pembukaan Wilayah Hutan

78 KHT.PH02.038.01 Mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan

79 KHT.PH02.039.01 Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan

80 KHT.PH02.040.01 Melaksanakan pembukaan wilayah hutan

81 KHT.PH02.041.01 Melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan

82 KHT.PH02.042.01 Membuat Peta Trace Jalan

83 KHT.PH02.043.01 Menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan

E. Pemanenan Hasil Hutan Kayu

84 KHT.PH02.044.01 Melaksanakan Penebangan (felling) dan Pembagian Batang (Bucking) dengan Menggunakan Alat Chainsaw

85 KHT.PH02.045.01 Melaksanakan Penebangan (Felling) dan Pembagian Batang (Bucking) dengan Menggunakan Alat Selain Chainsaw

86 KHT.PH02.046.01 Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Bulldozer (Traktor)

87 KHT.PH02.047.01 Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain Bulldozer (Traktor)

88 KHT.PH02.048.01 Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu

89 KHT.PH02.049.01 Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan

90 KHT.PH02.050.01 Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan

F. Pengujian Hasil Hutan Kayu

91 KHT.PH02.051.01 Menetapkan Nama Jenis Kayu

92 KHT.PH02.052.01 Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat

93 KHT.PH02.053.01 Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar/Bulat Kecil

55


94 KHT.PH02.054.01 Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Bulat

95 KHT.PH02.055.01 Menetapkan Volume Kayu Gergajian

96 KHT.PH02.056.01 Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian

97 KHT.PH02.057.01 Melaksanakan Pengujian Venir

98 KHT.PH02.058.01 Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Bulat

99 KHT.PH02.059.01 Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan

G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu

100 KHT.PH02.060.01 Melaksanakan Pemanenen Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Manis

101 KHT.PH02.061.01 Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Lainnya

102 KHT.PH02.062.01 Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu untuk Penyamak

H. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Gaharu

103 KHT.PH02.063.01 Melaksanakan Budidaya Tanaman Penghasil Gaharu

104 KHT. BK02.018.01 Melakukan Inokulasi Gaharu

I. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu

105 KHT. BK02.016.01 Membudidayakan Lebah Madu

106 KHT. BK02.017.01 Memanen dan Mengolah Madu

J. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus

107 KHT.PH02.010.01 Mempersiapkan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus

108 KHT.PH02.011.01 Melaksanakan Penyadapan dan Pemungutan Getah Pinus

109 KHT.PH02.012.01 Melakukan Penerimaan dan Pengangkutan Getah Pinus

110 KHT.PH02.013.01 Menetapkan Mutu Getah Pinus

K. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

111 KHT.PH02.064.01 Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu

112 KHT.PH02.065.01 Melaksanakan Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

56


113 KHT.PH02.066.01 Menetapkan Mutu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

114 KHT.PH02.067.01 Memeriksa Hasil Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

115 KHT.PH02.068.01 Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu

L. Pemanfaatan Satwa Liar

116 KHT.PH02.069.01 Merencanakan penangkaran satwa liar

117 KHT.PH02.070.01 Merencanakan pemanenan satwa liar

118 KHT.PH02.071.01 Melaksanakan pemanenan satwa liar di lapangan

119 KHT.PH02.072.01 Membuat site plan penangkaran satwa liar

120 KHT.PH02.073.01 Menguji kualitas produk satwa liar

121 KHT.PH02.074.01 Melakukan pengangkutan satwa liar

122 KHT.PH02.075.01 Melakukan immobilisasi satwa liar dengan pembiusan

123 KHT.PH02.076.01 Memperbaiki habitat satwa liar

124 KHT.PH02.077.01 Memelihara satwa liar di kandang penangkaran

125 KHT.PH02.078.01 Memeriksa kesehatan satwa liar di kandang Penangkaran

126 KHT.PH02.079.01 Melakukan pengembalian ke habitat alam (restocking)

127 KHT.PH02.080.01 Melakukan penandaan satwa liar

128 KHT.PH02.081.01 Menangkap satwa liar secara fisik-mekanik

129 KHT.PH02.082.01 Melakukan perbanyakan tumbuhan pakan satwa liar dengan benih/biji

130 KHT.PH02.083.01 Melakukan pengolahan data hasil pemanenan, penangkaran dan perlindungan satwa liar

131 KHT.PH02.084.01 Mengadministrasikan hasil pemanenan dan pengangkutan satwa liar

M. Penegakan Regulasi Kepada Pemegang Ijin

132 KHT.PH02.085.01 Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin

3. Bidang Rehabilitasi Hutan

A. Perbenihan Tanaman Hutan

133 KHT.PT02.001.01 Menunjuk Sumber Benih

134 KHT.PT02.002.01 Mengelola Sumber Benih

57


135 KHT.PT02.005.01 Membuat Rencana Pengunduhan

136 KHT.PT02.006.01 Mengunduh Buah

137 KHT.PT02.007.01 Menyimpan Buah/Benih Sementara Di Tempat Ekstraksi

138 KHT.PT02.008.01 Melakukan Ekstraksi Buah

139 KHT.PT02.009.01 Melakukan Sortasi Benih

140 KHT.PT02.010.01 Melakukan Pengeringan Benih

141 KHT.PT02.011.01 Menyimpan Benih

142 KHT.PT01.012.01 Mengambil Benih Contoh

143 KHT.PT02.013.01 Menganalisa Kemurnian Benih

144 KHT.PT02.014.01 Menentukan Berat 1000 Butir Benih

145 KHT.PT02.015.01 Menetapkan kadar air benih

146 KHT.PT02.016.01 Menguji daya kecambah benih

B. Persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan

147 KHT.RH02.001.01 Menyiapkan Media Bibit

148 KHT.RH02.002.01 Menyemaikan Benih

149 KHT.PT02.017.01 Membuat Stek Batang

150 KHT.PT02.018.01 Membuat Stek Pucuk

151 KHT.PT02.019.01 Membuat Stek Akar

152 KHT.RH02.003.01 Menyapih Bibit

153 KHT.RH02.004.01 Memelihara Bibit

154 KHT.RH02.005.01 Menyeleksi Bibit Siap Tanam

155 KHT.RH02.006.01 Mengemas dan Mengangkut Bibit

C. Penanaman, Pengayaan, dan Pemeliharaan Hutan

156 KHT.RH02.007.01 Menyusun Rencana Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan

157 KHT.RH02.008.01 Melakukan Penanaman Dalam Rangka Silvikultur Intensif

158 KHT.RH02.009.01 Melaksanakan Penanaman

159 KHT.RH02.010.01 Melakukan Kegiatan Pengayaan

160 KHT.RH02.011.01 Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman

161 KHT.RH02.012.01 Melakukan Kegiatan Pengendalian Gulma

162 KHT.RH02.013.01 Melakukan Perbanyakan Vegetatif

58


163 KHT.RH02.014.01 Menyeleksi Pohon Induk

164 KHT.RH02.015.01 Membangun Kebun Pangkas

165 KHT.RH02.016.01 Melakukan Pembuatan Jalur Tanam

166 KHT.RH02.017.01 Melakukan Pemeliharaan Tanaman Muda

167 KHT.RH02.018.01 Melaksanakan Penilaian Tanaman

168 KHT.RL02.011.01 Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan

D. Pengelolaan DAS

169 KHT.WM02.009.01 Merumuskan Program Dan Kegiatan Pengelolaan DAS

170 KHT.WM02.010.01 Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

171 KHT.WM02.013.01 Melakukan Pengukuran Debit Sungai

172 KHT.WM02.014.01 Melakukan Pengukuran Sedimentasi

173 KHT.WM02.015.01 Melakukan Pengukuran Curah Hujan

174 KHT.RL02.005.01 Melaksanakan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah

175 KHT.RL02.006.01 Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah

4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PA)

A. Pengamanan Hutan

176 KHT.PA02.001.01 Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian

177 KHT.PA02.002.01 Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan

178 KHT.PA02.003.01 Mensosialisasikan Hukum Kehutanan

179 KHT.PA02.004.01 Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan

180 KHT.PA02.005.01 Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan

B. Perlindungan Kawasan Lindung

181 KHT.PA02.006.01 Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung Di Dalam Wilayah KPH Dan Mengintegrasikannya Dalam Penataan Hutan

182 KHT.PA02.007.01 Merekam Kondisi Kawasan Lindung

C. Perlindungan dari Bahaya Kebakaran

183 KHT.PA02.008.01 Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan

59


184 KHT.PA02.009.01 Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan

185 KHT.PA02.010.01 Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan

186 KHT.PA02.011.01 Membuat Sekat Bakar

187 KHT.PA02.012.01 Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)

188 KHT.PA02.013.01 Menyusun Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kebakaran Hutan

189 KHT.PA02.014.01 Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran

190 KHT.PA02.015.01 Mengoperasikan Alat Berat Untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan

191 KHT.PA02.016.01 Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan

192 KHT.PA02.017.01 Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan

193 KHT.PA02.018.01 Merekam Kejadian Kebakaran

D. Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit

194 KHT.PA02.019.01 Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit

195 KHT.PA02.020.01 Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit

196 KHT.PA02.021.01 Melaksanakan Penanganan Serangan Hama Dan Penyakit di Lapangan

197 KHT.PA02.022.01 Merekam Serangan Hama Dan Penyakit di Lapangan

E. Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak

198 KHT.PA02.023.01 Merekam Karakteristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan

199 KHT.PA02.024.01 Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak

200 KHT.PA02.025.01 Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan

201 KHT.PA02.026.01 Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak

F. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya

202 KHT.PA02.027.01 Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik

203 KHT.PA02.028.01 Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies

60


Dilindungi

204 KHT.PA02.029.01 Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi

205 KHT.PA02.030.01 Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi

206 KHT.PA02.031.01 Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi

207 KHT.PA02.032.01 Memasang Radio-Telemetry Pada Satwa Liar Langka/Dilindungi

208 KHT.PA02.033.01 Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar dilindungi

209 KHT.PA02.034.01 Memasang camera trapping

210 KHT.PA02.035.01 Mengoperasikan Camera Trap Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindung

211 KHT.PA02.036.01 Melakukan pemantauan spesies dilindungi di lapangan

212 KHT.PA02.037.01 Memperbaiki habitat spesies dilindungi

213 KHT.PA02.038.01 Merencanakan restocking populasi spesies dilindungi

214 KHT.PA02.039.01 Membuat Koridor Satwa Liar

G. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat Unit Kelestarian

215 KHT.PA02.040.01 Melakukan pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat tingkat unit kelestarian

216 KHT.PA02.041.01 Melakukan analisis data sosial ekonomi tingkat unit kelestarian

217 KHT.PA02.042.01 Melakukan analisis kelembagaan masyarakat pada wilayah KPH.

218 KHT.PA02.043.01 Menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat

219 KHT.PA02.044.01 Melaksanakan kegiatan kelola sosial

H. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat KPH

220 KHT.PA02.045.01 Merencanakan program pemberdayaan masyarakat

221 KHT.PA02.046.01 Melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat

5. Administrasi Kehutanan (AK)

A. Pengelolaan SDM

222 KHT.AK02.001.01 Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

223 KHT.AK02.002.01 Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

61


C. Pengelolaan Keuangan

224 KHT.AK02.003.01 Menyusun Rencana Anggaran

225 KHT.AK02.004.01 Melaksanakan Pengelolaan Keuangan

226 KHT.AK02.005.01 Menyusun Laporan Keuangan

227 KHT.AK02.006.01 Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

D. Pengoperasian Komputer dan Alat Komunikasi

228 TIK.OP02.001.01 Mengoperasikan komputer (personal computer-PC) yang berdiri sendiri (stand alone)

229 ADM.PK02.001.01 Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak

230 ADM.PK02.002.01 Mengakses dan Penarikan Data Komputer

E. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Hutan Lestari

231 KHT.AK02.007.01 Merekam Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP)

F. Sistem Informasi Manajeman (SIM) Hutan

232 KHT.AK02.008.01 Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan

233 KHT.AK02.009.01 Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan

234 KHT.AK02.010.01 Mengumpulkan Data dan Informasi Penting

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS


A. Pengelolaan K3

235 KHT.RC03.002.01 Menetapkan Kebijakan K3


236 KHT.RC03.003.01 Menentukan Media Komunikasi

237 KHT.RC03.004.01 Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH

C. Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

C.1 Inventarisasi Tegakan Hutan

238 KHT.RC03.001.01 Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan

239 KHT.RC03.005.01 Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH

C.2 Inventarisasi Satwa Liar

62


240 KHT.RC03.006.01 Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi, Habitat, dan Perilaku Satwa Liar

C.3 Inventarisasi Objek Wisata Alam

241 KHT.RC03.007.01 Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam

C.4 Inventarisasi Sosial Budaya

242 KHT.RC03.008.01 Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya

C. 5 Penataan Hutan

243 KHT.RC03.009.01 Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan

244 KHT.RC03.010.01 Menilai Hasil Penataan Hutan

245 KHT.RC03.011.01 Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan

C.6 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

246 KHT.RC03.012.01 Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan

247 KHT.RC03.013.01 Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan

C.7 Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian Hasil

248 KHT.RC03.014.01 Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian

C.8 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan pada Unit Kelestarian

249 KHT.RC03.015.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan



250 KHT.PH03.006.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil hutan Kayu, Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

251 KHT.PH03.007.01 Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan dan Bisnis Tingkat KPH

252 KHT.PH03.008.01 Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Tingkat KPH


253 KHT.PH03.009.01 Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam

254 KHT.PH03.010.01 Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam

63


255 KHT.PH03.011.01 Memantau Produk Jasa Lingkungan

256 KHT.PH03.012.01 Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan

257 KHT.PH03.013.01 Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan


258 KHT.PH03.014.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Pembukaan Wilayah Hutan

E. Pengujian Hasil Hutan Kayu

259 KHT.PH03.015.01 Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bundar/Bulat

260 KHT.PH03.016.01 Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Gergajian

261 KHT.PH03.017.01 Memeriksa Hasil Pengujian Venir

F. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu

262 KHT. BK03.006.01 Menetapkan Mutu Madu

G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus

263 KHT.PH03.005.01 Merencanakan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus

H. Pemanfaatan Satwa Liar

264 KHT.PH03.018.01 Menilai kinerja penangkaran satwa liar

265 KHT.PH03.019.01 Menilai kinerja pemanenan satwa liar

I. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemegang Ijin

266 KHT.PH03.020.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang Ijin

267 KHT.PH03.021.01 Merekam Kinerja Pemegang Ijin

J. pembinaan Pengelolaan Hutan Oleh Pemegang Ijin

268 KHT.PH03.022.01 Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin

269 KHT.PH03.023.01 Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin

3. Bidang Rehabilitasi Hutan (RH)


270 KHT.PT03.001.01 Menyusun design/rancangan pembangunan sumber benih

271 KHT.PT03.002.01 Memeriksa hasil pengujian mutu benih

272 KHT.PT03.003.01 Memeriksa mutu genetik benih

B. persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan

64


273 KHT.RH03.001.01 Menyiapkan lokasi dan membangun infrastruktur persemaian

274 KHT.RH03.002.01 Melakukan evaluasi kinerja persemaian

275 KHT. PT.03.004.01 Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit


276 KHT.RH03.003.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan

277 KHT.RH03.004.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi dan Reklamasi

D. Pengelolaan DAS

278 KHT.RH03.005.01 Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

279 KHT.WM03.002.01 Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Debit Aliran

280 KHT.WM03.003.01 Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Sedimentasi

281 KHT.WM03.004.01 Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Curah Hujan

282 KHT.WM03.008.01 Melakukan Evaluasi Kinerja DAS

4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam

A. Pengamanan Hutan

283 KHT.PA03.001.01 Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian

284 KHT.PA03.002.01 Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan


285 KHT.PA03.003.01 Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH

286 KHT.PA03.004.01 Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH

287 KHT.PA03.005.01 Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung

C. Perlindungan Hutan dari Bahaya Kebakaran

288 KHT.PA03.006.01 Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan

289 KHT.PA03.007.01 Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran

65



290 KHT.PA03.008.01 Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit

291 KHT.PA03.009.01 Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit

E. Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia danTernak

292 KHT.PA03.010.01 Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak

293 KHT.PA03.011.01 Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak

F. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

294 KHT.PA03.012.01 Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik Pada Tingkat KPH

295 KHT.PA03.013.01 Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik

296 KHT.PA03.014.01 Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi

297 KHT.PA03.015.01 Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi

298 KHT.PA03.016.01 Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi

G. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat KPH

299 KHT.PA03.017.01 Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat KPH

300 KHT.PA03.018.01 Menilai Kinerja Pemberdayaan Masyarakat


A. SOP Pengelolaan Hutan Lestari

301 KHT.AK03.001.01 Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)

302 KHT.AK03.002.01 Memantau Pelaksanaan SOP

B. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan

303 KHT.AK03.003.01 Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan (KKPH)

Keterangan

Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

66

A. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI

Tahapan penting dalam penyusunan SKKNI Bidang Perencanaan,

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan

Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan adalah pemaketan unit

kompetensi. Dalam konteks ini, tim penyusun sepakat untuk menggunakan

Peraturan Menteri Kehutanan nomor 42/Menhut-II/2011 Tentang Standar

Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, SDM Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung dan Produksi terdiri dari jabatan struktural

(Kepala KPH, Kepala Seksi, kepala Sub Bagian Tata Usaha), jabatan kepala

resort dan jabatan fungsional (tenaga teknis kegiatan pengelolaan hutan

yang terdiri dari fungsional Perencanaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Kawasan, Pemantauan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan, Rehabilitasi

dan Reklamasi Hutan, Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan,

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Pemberdayaan Masyarakat).

Pemaketan ke dalam jabatan struktural maupun fungsional disesuaikan

dengan kondisi dan karakteristik KPHL/P.

Dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk masing-masing KPH (Produksi,

Lindung, atau Konservasi) akan ditentukan lebih lanjut di dalam skema

sertifikasi yang disusun oleh lembaga sertifikasi profesi bersama stakeholder

terkait.

67

Tabel 6. Identifikasi Kompetensi Umum, Inti, dan khusus pada Jabatan

Struktural dan Kepala Resort KPH


Struktural Ka Resort

KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM 1 2 3 4 5


A. Pengelolaan K3

1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan K3

√ √ √ √ √

2 KHT.RC01.002.01 Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja

√ √ √ √ √



√ √ √ √


√ √ √ √ √




√ √ √ √ √

6 KHT. AK01.001.01 Mengoperasikan Alat Komunikasi

√ √






√ √

68



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

9 KHT.RC02. 006.01 Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan

√




11 KHT.RC02.002.01 Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan

√

12 KHT.RC02.003.01 Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan hutan

√

B.2 Inventarisasi Satwa Liar *)






18 KHT.RC02.012.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populas

69



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

i Satwa Liar








√




√


√

B.6 Pengukuran Parameter Lingkungan*)


28 KHT.RC02.022.01 Melakukan Pengukuran Parameter Tanah

70



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Hutan





33 KHT.RC02.027.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan




B. 7 Penataan Hutan


38 KHT. RC02.032.01 Melakukan √

71



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan


√

40 KHT. RC02.034.01 Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan



√


√


√

B.9 Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Mengelola Dampak Lingkungan*)






49 KHT.RC02.043.01 Melaksanakan Mitigasi Dampak

72



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Terhadap Aspek Sosial Budaya


50 KHT.RC02.044.01 Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)*)

51 KHT.RC02.045.01 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK)*)


√




√


√




√ √

57 KHT.PH02.017.01 Menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk kayu dan hasil hutan bukan kayu

73



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

58 KHT.PH02.018.01 Menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisarta dan jasa lingkungan


√

60 KHT.PH02.020.01 Menyusun Rencana Kontingensi *)

61 KHT.PH02.021.01 Menyusun Studi Kelayakan *)

62 KHT.PH02.022.01 Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan *)


√


√


√


√ √




√



74



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU



√



√



√


√


√


78 KHT.PH02.038.01 Mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan*)

79 KHT.PH02.039.01 Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan*)

80 KHT.PH02.040.01 Melaksanakan pembukaan wilayah hutan*)

81 KHT.PH02.041.01 Melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan*)


83 KHT.PH02.043.01 Menyusun rancangan pembukaan wilayah

√

75



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

hutan


84 KHT.PH02.044.01 Melaksanakan Penebangan (felling) dan Pembagian Batang (Bucking)dengan Menggunakan Alat Chainsaw





√






93 KHT.PH02.053.01 Menetapkan Volume Tumpukan Kayu

76



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Bundar/Bulat Kecil













77



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

104 KHT. BK018.01 Melakukan Inokulasi Gaharu











√




115 KHT.PH02.068.01 Melaksanakan Penatausahaan Hasil

78



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Hutan (PUHH) Bukan Kayu

L. Pemanfaatan Satwa Liar*)






121 KHT.PH02.074.01 Melakukan pengangkutan satwa liar (pihak ke-3)





126 KHT.PH02.079.01 Melakukan pengembalian ke habitat alam (restocking)


128 KHT.PH02.081.01 Menangkap satwa liar secara fisik-

79



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

mekanik






√






√





140 KHT.PT02.010.01 Melakukan

80



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Pengeringan Benih





145 KHT.PT02.015.01 Menetapkan kadar air benih

146 KHT.PT02.016.01 Menguji daya kecambah benih













√



81



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU











D. pengelolaan DAS

169 KHT.WM02.009.01

Merumuskan Program Dan Kegiatan Pengelolaan DAS

√

170 KHT.WM02.010.01

Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

√

171 KHT.WM02.013.01

Melakukan Pengukuran Debit Sungai

172 KHT.WM02.014.01

Melakukan Pengukuran Sedimentasi

173 KHT.WM02.015.01

Melakukan Pengukuran Curah Hujan

82



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU


175 KHT.RL02.005.01 Melaksanakan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah*)


A. Pengamanan Hutan


√



√


√


√



√



183 KHT.PA02.008.01 Merencanakan √

83



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan






√ √


190 KHT.PA02.015.01 Mengoperasikan Alat Berat Untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan


√


√




√

84



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU



197 KHT.PA02.022.01 Merekam Serangan Hama Dan Penyakit di Lapangan




√





√

203 KHT.PA02.028.01 Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi

√

204 KHT.PA02.029.01 Merencanakan √

85



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Pemantauan Spesies Dilindungi


√


√


208 KHT.PA02.033.01 Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar dilindungi

209 KHT.PA02.034.01 Memasang camera trapping



√

212 KHT.PA02.037.01 Memperbaiki habitat spesies dilindungi

213 KHT.PA02.038.01 Merencanakan restocking populasi spesies dilindungi



215 KHT.PA02.040.01 Melakukan pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat tingkat unit kelestarian

216 KHT.PA02.041.01 Melakukan analisis data sosial ekonomi

86



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

tingkat unit kelestarian

217 KHT.PA02.042.01 Melakukan analisis kelembagaan masyarakat pada wilayah KPH.


√


√


220 KHT.PA02.045.01 Merencanakan program pemberdayaan masyarakat

√

221 KHT.PA02.046.01 Melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat

√


A. Pengelolaan SDM


√ √



√



√


√


√

227 KHT.AK02.006.01 Melakukan √

87



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan


228 TIK.OP02.001.01 Mengoperasikan komputer (personal computer-PC) yang berdiri sendiri (stand alone)





√



√



√



A. Pengelolaan K3

235 KHT.RC03.002.01 Menetapkan

kebijakan K3

√


88



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU


√


√




√


√



√



√



√

C. 5 Penataan Hutan


√

89



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU


√


√


246 KHT.RC03.012.01 Melakukan

Evaluasi

Perencanaan Hutan

√


√



√






√



√

90



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU



√


√




√


√



√






262 KHT.BK03.006.01 Menetapkan Mutu Madu

G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus

263 KHT.PH03.005.01 Merencanakan Kegiatan Penyadapan Getah

√

91



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Pinus



√


√



√


J. Pembinaan Pengelolaan Hutan Oleh Pemegang Ijin


√


√




√

271 KHT.PT03.002.01 Memeriksa hasil pengujian mutu benih

272 KHT.PT03.003.01 Memeriksa mutu genetik benih


92



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU


√


√

275 KHT.PT03.004.01 Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit



√


√

D. Pengelolaan DAS


√

279 KHT.WM03.002.01

Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Debit Aliran

280 KHT.WM03.003.01

Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Sedimentasi

281 KHT.WM03.004.01

Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Curah Hujan

282 KHT.WM03.008.01

Melakukan Evaluasi Kinerja DAS

√


A. Pengamanan Hutan

283 KHT.PA03.001.01 Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan

√

93



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian


√



√


√


√



√


√



√


√

E. Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia

94



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

danTernak


√


√



√


√


√


√


√



√

300 KHT.PA03.018.01 Menilai Kinerja √

95



KKPH Kasi Renc

Kasi Kelo la

Ka Sub

bag TU

Pemberdayaan Masyarakat




√ √ √


√ √ √


303 KHT.AK03.003.01 Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan (KKPH)

√

Keterangan:

1. Tanda shading bintang menunjukkan bahwa unit kompetensi dimaksud tidak/belum dilakukan oleh SDM pada organisasi KPHP/L.

2. Kode Unit berwarna merah menunjukkan bahwa unit kompetensi tersebut diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

96

Tabel 7. Identifikasi Kompetensi Umum, Inti, dan khusus pada jabatan fungsional KPH

Fungsional

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi Perencanaan

Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya

Pember-dayaan Masyara

kat

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM 6 7 8 9 10 11 12


A. Pengelolaan K3

1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan K3 √ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √ √


3. KHT.RC01.003.01 Melakukan komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari

4. KHT. PK01.001.01*)

Melakukan Komunikasi Dialogis

√



5 ADM.PK01.005.01 Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras

√ √ √ √ √ √ √

97

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

6 KHT. AK01.001.01 Mengoperasi-kan Alat Komunikasi





√






√

11 KHT.RC02.002.01 Menyusun Laporan Hasil

98

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Inventarisasi Tegakan


B.2 Inventarisasi Satwa Liar *)






18 KHT.RC02.012.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi

99

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Satwa Liar




√


√



√




√

100

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat



B.6 Pengukuran Parameter Lingkungan*)







101

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat





B. 7 Penataan Hutan


√



40 KHT. RC02.034.01 Melaksanakan √

102

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan



√



B.9 Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Mengelola Dampak Lingkungan*)




103

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat


48 KHT.RC02.042.01 Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Keaneka-ragaman Hayati



50 KHT.RC02.044.01 Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)*)

51 KHT.RC02.045.01 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK)*)


53 KHT.RC02.047.01 Menyusun Basis Data Bagi Perencanaan

√

104

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian






56 KHT.PH02.016.01 Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan

√

57 KHT.PH02.017.01 Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu

√

58 KHT.PH02.018.01 Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Ekowisarta Dan Jasa Lingkungan

√

59 KHT.PH02.019.01 Menyusun Rencana

105

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Bisnis Pada Tingkat Unit Kelestarian

60 KHT.PH02.020.01 Menyusun Rencana Kontingensi*)

61 KHT.PH02.021.01 Menyusun Studi Kelayakan*)

62 KHT.PH02.022.01 Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan*)





√


√

106

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat




√


√


√



√




107

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat




78 KHT.PH02.038.01 Mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan*)

79 KHT.PH02.039.01 Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan*)

80 KHT.PH02.040.01 Melaksanakan pembukaan wilayah hutan*)

81 KHT.PH02.041.01 Melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan*)


√


108

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat


84 KHT.PH02.044.01 Melaksanakan Penebangan (felling) dan Pembagian Batang (bucking) dengan Menggunakan Alat Chainsaw

√


√


√


√


109

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat


√


√



√


√


√


√


√


√


√

110

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat



√



√


√


111

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat



√


√



√


√



√


√


√

112

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat


√




√


√


√


√

L. Pemanfaatan Satwa Liar*)


113

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat





121 KHT.PH02.074.01 Melakukan pengangkutan satwa liar (pihak ke-3)





126 KHT.PH02.079.01 Melakukan pengembalian ke habitat alam

114

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

(restocking)


128 KHT.PH02.081.01 Menangkap satwa liar secara fisik-mekanik






√ √



115

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

133 KHT.PT02.001.01 Menunjuk Sumber Benih √

134 KHT.PT02.002.01 Mengelola Sumber Benih √


136 KHT.PT02.006.01 Mengunduh Buah √


√


√

139 KHT.PT02.009.01 Melakukan Sortasi Benih √


√

141 KHT.PT02.011.01 Menyimpan Benih √

142 KHT.PT01.012.01 Mengambil Benih Contoh √


√


√

145 KHT.PT02.015.01 Menetapkan Kadar Air Benih

√

116

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

146 KHT.PT02.016.01 Menguji Daya Kecambah Benih

√


147 KHT.RH02.001.01 Menyiapkan Media Bibit √

148 KHT.RH02.002.01 Menyemaikan Benih √

149 KHT.PT02.017.01 Membuat Stek Batang √

150 KHT.PT02.018.01 Membuat Stek Pucuk √

151 KHT.PT02.019.01 Membuat Stek Akar √

152 KHT.RH02.003.01 Menyapih Bibit √

153 KHT.RH02.004.01 Memelihara Bibit √


√

155 KHT.RH02.006.01 Mengemas Dan Mengangkut Bibit

√


156 KHT.RH02.007.01 Menyusun rencana rehabilitasi dan reklamasi hutan


√

117

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat


√


√


√


√


√

163 KHT.RH02.014.01 Menyeleksi Pohon Induk √


√


√


√


√


√

118

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

D. Pengelolaan DAS

169 KHT.WM02.009.01 Merumuskan program dan kegiatan pengelolaan DAS

170 KHT.WM02.010.01 Menyusun dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu

171 KHT.WM02.013.01 Melakukan pengukuran debit sungai

√

172 KHT.WM02.014.01 Melakukan pengukuran sedimentasi

√

173 KHT.WM02.015.01 Melakukan pengukuran curah hujan

√

174 KHT.RL02.006.01 Membuat rancangan bangunan konservasi tanah

√

175 KHT.RL02.005.01 Melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah*)


A. Pengamanan Hutan

119

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat



√



√



181 KHT.PA02.006.01 Merencanakan alokasi kawasan lindung di dalam wilayah KPH dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan

182 KHT.PA02.007.01 Merekam kondisi √

120

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

kawasan lindung


183 KHT.PA02.008.01 Merencanakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan

184 KHT.PA02.009.01 Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan


186 KHT.PA02.011.01 Membuat sekat bakar




190 KHT.PA02.015.01 Mengoperasikan Alat Berat Untuk

121

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Penanggulangan Kebakaran Hutan




√


194 KHT.PA02.019.01 Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit


√


√

122

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

197 KHT.PA02.022.01 Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan

√



√



√


√



203 KHT.PA02.028.01 Merencanakan tindakan perlindungan spesies

123

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

dilindungi

204 KHT.PA02.029.01 Merencanakan pemantauan spesies dilindungi


√


√


√

208 KHT.PA02.033.01 Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi

√

209 KHT.PA02.034.01 Memasang Camera Trapping


√

211 KHT.PA02.036.01 Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di

124

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Lapangan

212 KHT.PA02.037.01 Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi

√

213 KHT.PA02038.01 Merencanakan Restocking Populasi Spesies Dilindungi

√


√


215 KHT.PA02.040.01 Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian

√

216 KHT.PA02.041.01 Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian

√

217 KHT.PA02.042.01 Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat pada Wilayah KPH.

√

218 KHT.PA02.043.01 Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat

125

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

219 KHT.PA02.044.01 Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial


220 KHT.PA02.045.01 Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat

221 KHT.PA02.046.01 Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat


A. Pengelolaan SDM







126

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat




228 TIK.OP02.001.01 Mengoperasi-kan komputer (personal computer-PC) yang berdiri sendiri (stand alone)

229 ADM.PK02.001.01 Mengoperasi-kan Aplikasi Perangkat Lunak

√ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √ √





127

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

233 KHT.AK02.009.01 Mengoperasi-kan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan

√ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √ √



A. Pengelolaan K3

235 KHT.RC03.002.01 Menetapkan Kebijakan






238 KHT.RC03.001.01 Melaksanakan Evaluasi

128

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan








C. 5 Penataan Hutan


129

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat




246 KHT.RC03.012.01 Melakukan Evaluasi Pererencaan Hutan






130

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat











√ √

131

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat


√ √ √









262 KHT.BK02.022.01 Menetapkan Mutu Madu √

G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

132

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Getah Pinus



264 KHT.PH03.018.01 Menilai Kinerja Penangkaran Satwa Liar

265 KHT.PH03.019.01 Menilai Kinerja Pemanenan Satwa Liar




√

J. Pembinaan Pengelolaan Hutan Oleh Pemegang Ijin

268 KHT.PH03.022.01 Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin

269 KHT.PH03.023.01 Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana Pemanfaatan Hutan yang

133

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin




271 KHT.PT03.002.01 Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih

√

272 KHT.PT03.003.01 Memeriksa Mutu Genetik Benih

√


273 KHT.RH03.001.01 Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian

√ √ √ √ √ √ √

274 KHT.RH03.002.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Persemaian


√


276 KHT.RH03.003.01 Melakukan Evaluasi

134

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan


D. Pengelolaan DAS


279 KHT.WM03.002.01 Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran

√

280 KHT.WM03.003.01 Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Sedimentasi

√

281 KHT.WM03.004.01 Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Curah Hujan

√



135

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

A. Pengamanan Hutan


284 KHT.PA03.002.01 Menangani Pelanggaran hukum Kehutanan

√






288 KHT.PA03.006.01 Menetapkan Kebijakan

136

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

Teknis Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan



290 KHT.PA03.008.01 Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit

291 KHT.PA03.009.01 Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit

E. Perlindungan Hutan Dari Gangguan Manusia Danternak


293 KHT.PA03.011.01 Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Manusia dan Ternak


137

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

294 KHT.PA03.012.01 Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik Pada Tingkat KPH






299 KHT.PA03.017.01 Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat

138

Fungsional


Peman-faatan dan

Pengggunaan Kws

Peman-tauan

Manfaat dan

Guna Kws

Rehabili-tasi dan

Reklamasi Hutan

Peman-tauan RRL

PHKA ter-

masuk Polhut

didalam-nya


kat

KPH







303 KHT.AK03.003.01 Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan

Keterangan:

1. Tanda Shading bintang menunjukkan bahwa unit kompetensi dimaksud tidak/belum dilakukan oleh SDM pada organisasi KPHP/L.

2. Kode unit berwarna merah menunjukkan bahwa unit kompetensi tersebut di adopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

139

I. Paket-Paket SKKNI SDM KPH

Berdasarkan identifikasi kompetensi SDM KPH pada masing-masing

jabatan (tabel 6 dan 7), paket SKKNI SDM KPHL/P disajikan pada tabel.

Tabel 8 . Paket SKKNI Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH)

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi

Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, serta


Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat KKPH





3 KHT.RC01.003.01 Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari

4 KHT. PK01.001.01 Melakukan Komunikasi Dialogis





8 KHT.RC02.036.01 Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

Panjang






140






















141










Keterangan


Tabel 9. Paket SKKNI Kepala Seksi Perencanaan

Sektor : Kehutanan



Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, serta


Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Kepala Seksi Perencanaan





3. KHT.RC01.003.01 Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan

142


Hutan Lestari




6 KHT.RC02.002.01 Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan











17 KHT.WM02.009.01 Merumuskan Program Dan Kegiatan Pengelolaan Das

18 KHT.WM02.010.01 Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Das Terpadu







143





Keterangan


Tabel 10. Paket SKKNI Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemantauan

Sektor : Kehutanan



Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta


Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemantauan





3 KHT.RC01.003.01 Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari







144











18 KHT.PA02.008.01 Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan














145










Keterangan


Tabel 11. Paket SKKNI Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sektor : Kehutanan





Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Kepala Sub Bagian Tata Usaha






146
















Keterangan


Tabel 12. Paket SKKNI Kepala Resort

Sektor : Kehutanan





Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Kepala Resort

147



























24 KHT.PA02.046.01 Melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan

148


masyarakat









Keterangan


Tabel 13. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Perencanaan

Sektor : Kehutanan





Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Perencanaan





149








8 KHT.RC02.034.01 Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan




12 KHT.PA02.042.01 Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat pada Wilayah KPH.





KOMPETENSI KHUSUS


Keterangan


Tabel 14. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Pemanfaatan dan Penggunaan

Kawasan Hutan

Sektor : Kehutanan



150



Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Pemanfaatan dan

Penggunaan Kawasan Hutan








5 KHT.PH02.016.01 Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan

6 KHT.PH02.017.01 Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu



9 KHT.PH02.044.01 Melaksanakan Penebangan (felling) dan Pembagian Batang (Bucking) dengan Menggunakan Alat Chainsaw









18 KHT.PH02.054.01 Menetapkan Mutu Penampilan Kayu

151


Bundar/Bulat























Keterangan

Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi

152


dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 15. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Pemantauan Pemanfaatan dan

Penggunaan Kawasan Hutan

Sektor : Kehutanan





Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Pemantauan Pemanfaatan

dan Penggunaan Kawasan Hutan
















12 KHT.RH03.001.01 Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur

153


Persemaian

Keterangan


Tabel 16. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Sektor : Kehutanan





Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Rehabilitasi dan Reklamasi

Hutan
















154


















29 KHT.RH02.006.01 Mengemas Dan Mengangkut Bibit













42 KHT.WM02.013.01 Melakukan pengukuran debit sungai

43 KHT.WM02.014.01 Melakukan pengukuran sedimentasi

44 KHT.WM02.015.01 Melakukan pengukuran curah hujan

45 KHT.RL02.006.01 Membuat rancangan bangunan konservasi tanah

155













Keterangan


Tabel 17. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Pemantauan Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan

Sektor : Kehutanan





Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Pemantauan Rehabilitasi

dan Reklamasi Hutan

156















Keterangan


Tabel 18. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam

Sektor : Kehutanan





Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam

157









6 KHT.PH02.018.01 Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Ekowisarta Dan Jasa Lingkungan








15 KHT.PA02.007.01 Merekam kondisi kawasan lindung








158








29 KHT.PA02.038.01 Merencanakan Restocking Populasi Spesies Dilindungi










38 KHT.PA03.002.01 Menangani Pelanggaran hukum Kehutanan

Keterangan


Tabel 19. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Pemberdayaan Masyarakat

Sektor : Kehutanan



Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Perbenihan

Tanaman Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi

Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

159

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Pemberdayaan Masyarakat





3 KHT. PK01.001.01*) Melakukan Komunikasi Dialogis









Keterangan


B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Berdasarkan kodefikasi dan identifikasi kompetensi, daftar unit

kompetensi disajikan pada tabel 20.

Tabel 20. Daftar unit kompetensi

NO KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI


1 KHT.RC01.001.01 Menerapkan Panduan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

2 KHT.RC01.002.01 Melakukan Pertolongan Pertama pada Korban Kecelakaan Kerja

160





6 KHT.AK01.001.01 Mengoperasikan Alat Komunikasi




9 KHT.RC02.006.01 Melakukan Fasilitasi Penangan Konflik di Lapangan


11 KHT.RC02.002.01 Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan

12 KHT.RC02.003.01 Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan Hutan

13 KHT.RC02.007.01 Melakukan Pengukuran Paramater Kelimpahan Populasi Satwa Liar

14 KHT.RC02.008.01 Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial-Budaya dan Manfaatnya

15 KHT.RC02.009.01 Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar



18 KHT.RC02.012.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar



21 KHT.RC02.015.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam




161









32 KHT.RC02.026.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi




36 KHT.RC02.030.01 Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan


38 KHT.RC02.032.01 Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan


40 KHT.RC02.034.01 Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan

41 KHT. RC02.035.01 Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan

42 KHT. RC02.036.01 Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang





47 KHT.RC02.041.01 Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap

162


Komponen Fisik-Kimia



50 KHT. RC02.044.01 Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)

51 KHT. RC02.045.01 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ( RKT-PHHK)

52 KHT. RC02.046.01 Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian

53 KHT. RC02.047.01 Menyusun Basis Data bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian

54 KHT. RC02.048.01 Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan

55 KHT. RC02.049.01 Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan

56 KHT. PH02.016.01 Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan

57 KHT. PH02.017.01 Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

58 KHT. PH02.018.01 Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan

59 KHT. PH02.019.01 Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian

60 KHT. PH02.020.01 Menyusun Rencana Kontingensi

61 KHT. PH02.021.01 Menyusun Studi Kelayakan

62 KHT. PH02.022.01 Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan

63 KHT. PH02.023.01 Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu

64 KHT. PH02.024.01 Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu

65 KHT. PH02.025.01 Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan

66 KHT. PH02.026.01 Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin

67 KHT. PH02.027.01 Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan



70 KHT.PH02.030.01 Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam

163






75 KHT.PH02.035.01 Mempromosikan Produk Jasa Lingkungan

76 KHT.PH02.036.01 Merencanakan Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan

77 KHT.PH02.037.01 Mengadministrasikan Produk Jasa Lingkungan

78 KHT.PH02.038.01 Mengoperasikan Alat Berat untuk Pembukaan Wilayah Hutan

79 KHT.PH02.039.01 Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan

80 KHT.PH02.040.01 Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan

81 KHT.PH02.041.01 Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di Lapangan


83 KHT. PH02.043.01 Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan

84 KHT.PH02.044.01 Melaksanakan Penebangan (Felling) dan Pembagian Batang (Bucking) dengan Menggunakan Alat Chainsaw

85 KHT.PH02.045.01 Melaksanakan Penebangan (Felling) dan Pembagian Batang (Bucking) dengan Menggunakan Alat selain Chainsaw




89 KHT. PH02.049.01 Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan

90 KHT. PH02.050.01 Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan


92 KHT.PH02.052.01 Menetapkan Volume Kayu Bundar/Kayu Bulat

93 KHT.PH02.053.01 Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar /Bulat Kecil

94 KHT.PH02.054.01 Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Kayu Bulat


164




98 KHT.PH02.058.01 Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Kayu Bulat


100 KHT.PH02.060.01 Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Kulit Kayu Manis

101 KHT. PH02.061.01 Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Kulit Kayu Lainnya

102 KHT.PH02.062.01 Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Kulit Kayu Untuk Penyamak


104 KHT.BK02.018.01 Melakukan Inokulasi Gaharu

105 KHT.BK02.016.01 Membudidayakan Lebah Madu

106 KHT.BK02.017.01 Memanen dan Mengolah Madu

107 KHT.PH02.010.01 Mempersiapkan Kegiatan Penyadapan





112 KHT.PH02.065.01 Melaksanakan Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu

113 KHT.PH02.066.01 Menetapkan Mutu Hasil Hutan Bukan Kayu

114 KHT.PH02.067.01 Memeriksa Hasil Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu


116 KHT.PH02.069.01 Merencanakan Penangkaran Satwa Liar

117 KHT.PH02.070.01 Merencanakan Pemanenan Satwa Liar

118 KHT.PH02.071.01 Melaksanakan Pemanenan Satwa Liar di Lapangan

119 KHT.PH02.072.01 Membuat Site Plan Penangkaran Satwa Liar

165


120 KHT.PH02.073.01 Menguji Kualitas Produk Satwa Liar

121 KHT.PH02.074.01 Melakukan Pengangkutan Satwa Liar

122 KHT.PH02.075.01 Melakukan Immobilisasi Satwa Liar dengan Pembiusan

123 KHT.PH02.076.01 Memperbaiki Habitat Satwa Liar

124 KHT.PH02.077.01 Memelihara Satwa Liar di Kandang Penangkaran

125 KHT.PH02.078.01 Memeriksa Kesehatan Satwa Liar di Kandang

126 KHT.PH02.079.01 Melakukan Pengembalian ke Habitat Alam (Restocking)

127 KHT.PH02.080.01 Melakukan Penandaan Satwa Liar

128 KHT.PH02.081.01 Menangkap Satwa Liar Secara Fisik-Mekanik

129 KHT.PH02.082.01 Melakukan Perbanyakan Tumbuhan Pakan Satwa Liar dengan Benih/Biji

130 KHT.PH02.083.01 Melakukan Pengolahan Data, Analisis dan Sintesis Hasil Pemanenan, Penangkaran dan Perlindungan Satwa Liar

131 KHT.PH02.084.01 Mengadministrasikan Hasil Pemanenan dan Pengangkutan Satwa Liar

132 KHT. PH02.085.01 Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan yang Dilaksanakan oleh Pemegang Ijin





137 KHT.PT02.007.01 Menyimpan Buah/Benih Sementara di Tempat Ekstraksi










166











156 KHT.RH02.007.01 Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

157 KHT.RH02.008.01 Melakukan Penanaman dalam rangka Silvikultur Intensif (SILIN)












169 KHT.WM02.009.01 Merumuskan Program dan Kegiatan Pengelolaan DAS

170 KHT.WM02.010.01 Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

171 KHT.WM02.013.01 Melakukan Pengukuran Debit Sungai

172 KHT.WM02.014.01 Melakukan Pengukuran Sedimentasi

173 KHT.WM02.015.01 Melakukan Pengukuran Curah Hujan



167






180 KHT.PA02.006.01 Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung di dalam Wilayah KPH dan Mengintegrasikannya dalam Penataan Hutan


182 KHT.PA02.008.01 Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan







189 KHT.PA02.015.01 Mengoperasikan Alat Berat untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan


191 KHT.PA02.017.01 Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan


193 KHT.PA02.019.01 Merencanakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit

194 KHT.PA02.020.01 Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit

195 KHT.PA02.021.01 Melaksanakan Penanganan Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan


197 KHT.PA02.023.01 Merekam Karakateristik Gangguan Manusia dan

168


Ternak di Lapangan

198 KHT.PA02.023.01 Merencanakan Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak





203 KHT.PA02.029.01 Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi



206 KHT.PA02.032.01 Memasang Radio-Telemetry pada Satwa Liar Langka/Dilindungi


208 KHT.PH02.034.01 Memasang Camera Trapping

209 KHT.PA02.035.01 Mengoperasikan Camera Trap Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindungi

210 KHT.PA02.036.01 Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di Lapangan


212 KHT.PA02.038.01 Merencanakan Restocking Populasi Spesies Dilindungi




216 KHT.PA02.042.01 Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Wilayah KPH

217 KHT.PA02.043.01 Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat

218 KHT.PA02.044.01 Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial

219 KHT.PA02.045.01 Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat

220 KHT.PA02.046.01 Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan

169


Masyarakat


222 KHT.AK02.002.01 Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras)





227 TIK.OP02.001.01 Mengoperasikan Komputer (Personal Computer – PC) yang Berdiri Sendiri (Stand Alone)




231 KHT. AK02.008.01 Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan

232 KHT. AK02.009.01 Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan

233 KHT. AK02.010.01 Mengumpulkan Data dan Informasi Penting






238 KHT.RC03.005.01 Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di dalam Wilayah KPH

239 KHT.RC03.006.01 Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi, Habitat dan Perilaku Satwa Liar

240 KHT.RC03.007.01 Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam



170






247 KHT.RC03.014.01 Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian

248 KHT.PH03.015.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan

249 KHT.PH03.006.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan

250 KHT.PH03.007.01 Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan Dan Bisnis Tingkat KPH








258 KHT.PH03.015.01 Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bunda/Kayu


260 KHT.PH03.017.01 Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Venir



263 KHT.PH03.018.01 Menilai Kinerja Penangkaran Satwa Liar

264 KHT.PH 03.019.01 Menilai Kinerja Pemanenan Satwa Liar




171



269 KHT.PT03.001.01 Menyusun Design/Rancangan Pembangunan Sumber Benih






275 KHT.RH03.004.01 Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi Dan Reklamasi














172


289 KHT.PA03.009.01 Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit


291 KHT.PH03.011.01 Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak











Keterangan


C. UNIT-UNIT KOMPETENSI

1. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM

Pada kelompok kompetensi umum terdapat unit kompetensi yang mengadopsi

dari beberapa SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, yaitu :

a. SKKNI Bidang Perencanaan Hutan yang sudah ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

nomor : KEP. 59/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan,

173

Pemanfaatan serta Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan. Terdapat 1 (satu) unit

kompetensi yang diadopsi, yaitu : Menerapkan Panduan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (KHT.RC01.001.01)

b. SKKNI Bidang Jasa Administrasi Perkantoran yang sudah di tetapkan

dalam Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia nomor: KEP. 195/MEN/IV/2007 tentang Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Perusahaan Sub Sektor

Jasa Perusahaan Lainnya Bidang Jasa Administrasi Perkantoran.

Kompetensi umum yang diadopsi ada 1 (satu) yaitu : Mengoperasikan

Komputer/Perangkat Keras (ADM.PK01.005.01)

174

KODE UNIT : KHT.RC01.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Pertama pada Korban

Kecelakaan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan,

pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam

melakukan pertolongan pertama pada korban

kecelakaan kerja sektor kehutanan dalam sistem

pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Mengenali kondisi korban

1.1 Kondisi korban dikenali.

1.2 Kondisi korban ditentukan.

1.3 Pemberian pertolongan pada korban disiapkan.

2. Menentukan jenis pertolongan

2.1 Metode/cara pemberian nafas buatan dijelaskan.

2.2 Metode/cara pemberian nafas buatan diperagakan.

3. Melakukan pertolongan 3.1 Pertolongan pada korban dilakukan.

3.2 Tanda-tanda keberhasilan nafas buatan diidentifikasi.

3.3 Kontak bagian media dilakukan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mengenali kondisi korban, menentukan jenis

pertolongan, dan melakukan pertolongan yang digunakan untuk

melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja sektor

kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :

2.1 Peralatan P3K.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Mengenali kondisi korban;

3.2 Menentukan jenis pertolongan;

175

3.3 Melakukan pertolongan.

4. Peraturan yang digunakan :

4.1 SOP K3 yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT. RC.03.002.01: Menetapkan Kebijakan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pertolongan

pertama pada korban kecelakaan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat

asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di

tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Teknik pertolongan pada korban.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Teknik P3K;

176

4.2 Pemberian nafas buatan.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan kecepatan dalam melakukan pertolongan.

KOMPETENSI KUNCI

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT

1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi

1

2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 1

3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1

4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 2

5 Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis 1

6 Memecahkan masalah 2

7 Menggunakan teknologi 1

177


JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan

Lestari


pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam

melakukan komunikasi publik pengelolaan hutan

lestari sektor kehutanan.


1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan perundang-undangan, standar, juklak dan juknis yang terkait dengan pengelolaan hutan lestari diinventarisir.

1.2 Dokumen yang terkait dengan pengelolaan hutan lestari kehutanan dianalisa.

1.3 Bahan dan perlengkapan disiapkan.

2. Menyiapkan materi komunikasi

2.1 Poin-poin penting pengelolaan hutan lestari diidentifikasi.

2.2 Data-data ditingkat unit manajemen terkait pengelolaan hutan lestari diidentifikasi.

2.3 Gambar, peta penunjang komunikasi dipilih yang sesuai topik komunikasi.

2.4 Materi komunikasi dibuat sesuai kebutuhan.

3. Melakukan komunikasi dengan parapihak

3.1 Materi komunikasi disajikan disertai data dan gambar terpilih.

3.2 Komunikasi lisan dilakukan dengan pilihan kata, intonasi yang tepat.

3.3 Komunikasi dilakukan dengan dua arah (timbal balik).

3.4 Rekaman komunikasi dibuat.

4. Melaporkan kegiatan komunikasi publik

4.1 Format laporan disiapkan.

4.2 Laporan hasil komunikasi disusun.

4.3 Laporan hasil didistribusikan.

178

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyiapkan materi

komunikasi, melakukan komunikasi dengan parapihak, melaporkan

kegiatan komunikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi publik

pengelolaan hutan lestari sektor kehutanan.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.1 Perangkat computer;

2.2 Printer;

2.3 ATK;

2.4 SOP KPH.

3 Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Menyiapkan materi komunikasi;

3.3 Melakukan komunikasi dengan parapihak;

3.4 Melaporkan kegiatan komunikasi.

4 Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor 07/Menhut-II/2011 tentang

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

4.3 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :







179







1.3.1 KHT.RC03.004.01 : Menentukan Media Komunikasi.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan komunikasi

publik pengelolaan hutan lestari.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/tempat kerja/tempat

asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).


3.1 Ilmu komunikasi;

3.2 Teknik fasilitator;

3.3 Teknik penulisan presentasi.


4.1 Pengoperasian computer;

4.2 Softwere untuk membuat presentasi;

4.3 Komunikasi dengan orang lain atau dimuka umum;

4.4 Berargumentasi;

4.5 Teknik jurnalisme.

5. Aspek kritis :

5.1 Keaktifan dalam melakukan komunikasi dengan para pihak.

180

KOMPETENSI KUNCI


1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi

2

2. Mengkomunikasikan ide dan informasi 2

3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 2

4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 2

5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis 2

6. Memecahkan masalah 2

7. Menggunakan teknologi 2

181

KODE UNIT : KHT.AK01.001.01

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Komunikasi


pengetahuan serta sikap yang diperlukan untuk

mengoperasikan alat komunikasi pada sumber daya

manusia sistem pengelolan hutan lestari.


1. Memilih peralatan komunikasi

1.1 Peralatan komunikasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.

1.2 Alat komunikasi dipilih dan dipertimbangkan sesuai kebutuhan

2. Mengoperasikan peralatan 2.1 Peralatan dipergunakan sesuai prosedur dan instruksi penggunaan.

2.2 Ketidaksesuaian diidentifikasi secara tepat dan benar

3. Mencatat informasi penting dalam percakapan

3.1 Informasi dari lawan bicara didengarkan dengan baik

3.2 Informasi penting dicatat sesuai dengan waktu dan tanggal percakapan.

4. Memelihara Peralatan 4.1 Pemeliharaan peralatan dilakukan sesuai instruksi penggunaan.

4.2 Pencatatan pemeliharaan dilakukan sesuai instruksi penggunaan.

4.3 Peralatan dan sarana disimpan sesuai instruksi penggunaan.

4.4 Perbaikan diluar kewenangan harus dilaporkan kepada orang yang berwenang agar dapat diambil sebuah tindakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel:

Unit ini berlaku untuk memilih peralatan komunikasi, mengoperasikan

peralatan, mencatat informasi penting dalam percakapan, memelihara

peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan alat komunikasi pada

sumber daya manusia sistem pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Alat komunikasi;

182

2.2 Buku catatan;

2.3 ATK.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:

3.1 Memilih peralatan komunikasi;

3.2 Mengoperasikan peralatan;

3.3 Mencatat informasi penting dalam percakapan;

3.4 Memelihara peralatan yang digunakan.

4. Peraturan untuk menyajikan informasi kinerja keuangan dan bisnis,

adalah :

4.1 Standard Operating Procedure (SOP) alat.

PANDUAN PENILAIAN












1.3 Unit kompetensi terkait:-

2. Kondisi penilaian


berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan alat

komunikasi.


demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat

kerja.

183

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 SOP alat komunikasi.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan

4.1 Komunikasi dengan orang lain.

5 Aspek Kritis

5.1 Ketepatan mengoperasikan peralatan

KOMPETENSI KUNCI


1. Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 1

3. Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas 1


5. Menggunakan ide dan teknik matematika 1



184


JUDUL UNIT : Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses

Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan



melakukan pemetaan konflik tenurial dan akses

terhadap sumberdaya hutan di lapangan pada sektor

kehutanan.


Mempersiapkan pekerjaan pemetaan konflik tenurial dan akses

Ketentuan dan peraturan perundang-undangan diinventarisir.

Bahan dan pealatan dipersiapkan

Menyusun rencana kegiatan

Sasaran objek konflik dihimpun dan di identifikasi.

Sumber daya manusia pelaksana ditetapkan

Jadwal pelaksanaan pemetaan tenurial dan akses ditetapkan.

Informasi dan data yang diperlukan dikumpulkan.

Dokumen rencana pemetaan tenurial dan akses disusun.

Melaksanakan kegiatan

Penelusuran dokumen/studi pustaka dilakukan.

Pemetaan awal konflik tenurial dilakukan.

Wawancara dengan para pihak dilakukan

Pendapat dari tokoh adat diidentifikasi.

Pemetaan konflik secara partisipatif disusun.

Pengolahan data pemetaan konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan dilakukan.

Melaporkan hasil kegiatan Dokumen pemetaan konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan dibuat.

Dokumen pemetaan konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


185

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan menyusun rencana,

menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan

hasil kegiatan yang digunakan untuk melakukan pemetaan konflik tenurial

dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan pada sektor kehutanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

Peta wilayah KPH;

Peta administrasi desa/kecamatan dan dokumen pertanahan yang pernah

dikeluarkan pemdes/kecamatan;

Peta sketsa wilayah kelola adat/ulayat (jika tematik tidak tersedia

berkoordinat);

Peta wilayah konsesi, dokumen Amdal dan perijinan perusahaan (jika

konflik antara masyarakat dengan perusahaan);

Sejarah kawasan dan pengelolaan wilayah.


Mempersiapkan pekerjaan pemetaan konflik tenurial dan akses;

Menyusun rencana kegiatan;

Melaksanakan kegiatan;

Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan :

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 628/Kpts-II/1997 tentang

Pembuatan Pemeriksaan dan pengesahan Peta Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang

Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar

menukar Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang tata

cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi

Peraturan-peraturan daerah terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

186

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.005.01 : Melakukan Mediasi Konflik;

KHT.RC02.006.01 : Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik

di Lapangan;

KHT.RC03.004.01 : Menetapkan Keputusan Mengenai

Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pemetaan

konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis,



tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Perpetaan kehutanan;

Pemetaan partisipatif;

Antropologi – ekologi manusia.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Membaca peta;

187

Menggunakan kriteria sosial dalam pemetaan.

Aspek kritis

Ketepatan dalam membuat peta konflik tenurial.

KOMPETENSI KUNCI


Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi

2

Mengkomunikasikan ide dan informasi 2

Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 2

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 2

Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis 1

Memecahkan masalah 2

Menggunakan teknologi 1

188

KODE UNIT : KHT. RC02.005.01

JUDUL UNIT : Melakukan Mediasi Konflik



melakukan mediasi konflik sektor kehutanan.


Menyiapkan pekerjaan mediasi

Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait dengan konflik hutan diinventarisir.

Bahan dan data untuk pelaksanaan lobi dipersiapkan

Menetapkan rencana mediasi

Mediator ditentukan

Target mediasi ditetapkan.

Identifikasi pihak-pihak terkait dilakukan

Jadwal dan tempat melakukann mediasi disiapkan

Melakukan kegiatan mediasi

Pertemuan para pihak dilakukan.

Pihak-pihak yang netral dihadirkan dan dilibatkan.

Dokumen dan substansi kesepakatan ditetapkan bersama.

Melaporkan hasil kegiatan mediasi

Laporan kegiatan mediasi disusun

Laporan hasil mediasi ditindak lanjuti ke pihak-pihak terkait.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan rencana

mediasi, melakukan kegiatan mediasi, dan melaporkan hasil kegiatan

mediasi yang digunakan dalam melakukan mediasi konflik pada sektor

kehutanan.


Dokumen konflik;

Peta wilayah;

189

Peta kerja;

ATK.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;

Menetapkan rencana mediasi;

Melakukan kegiatan mediasi;

Melaporkan hasil kegiatan mediasi.

Peraturan yang diperlukan :


Pembuatan Pemeriksaan dan pengesahan Peta Kehutanan;


Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan;


menukar Kawasan Hutan;


cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi;


PANDUAN PENILAIAN :













190

KHT.RC02.004.01 : Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial

dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan

di Lapangan;

KHT.RC02.006.01 : Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik

di Lapangan;

KHT.RC03.004.01 : Menetetapkan Keputusan Mengenai

pengelolaan Konflik di Wilayah KPH.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan mediasi konflik

di dalam wilayah KPH.


demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat

kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti

hasil kerja) di tempat kerja.


Pengelolaan hutan;

Tenurial;

Komunikasi;

Negoasiasi.


Identifikasi konflik;

Komunikasi verbal;

Negosiasi.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan mediasi.

191

KOMPETENSI KUNCI



2







192


JUDUL UNIT : Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di

Lapangan



melakukan fasilitasi penanganan konflik di lapangan

dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Menyiapkan pekerjaan fasilitasi penanganan konflik

Peraturan perundang-undangan,juklak dan juknis yang terkait dengan konflik hutan diinventarisir.

Bahan dan data untuk pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan negosiasi dipersiapkan

Menetapkan rencana pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik

Identifikasi sumber konflik

Identifikasi fihak-fihak terkait dilakukan

Jadwal dan tempat melakukan fasilitasi disiapkan

Melakukan kegiatan fasilitasi penangan konflik

Pertemuan para pihak dilakukan.

Fihak-fihak yang netral dihadirkan dan dilibatkan.

Dokumen dan substansi kesepakatan ditetapkan bersama.

Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi penanganan konflik

Laporan kegiatan fasilitasi disusun

Laporan hasil fasilitasi ditindak lanjuti ke pihak-pihak terkait.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan rencana

pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik, melakukan kegiatan fasilitasi

penanganan konflik, dan melaporkan hasil kegiatan fasilitasi, yang

digunakan dalam melakukan fasilitasi penanganan konflik di lapangan


Perlengkapan yang diperlukan :

193

Dokumen konflik;

Peta wilayah;

Peta kerja;

ATK.


Menyiapkan pekerjaan fasilitasi penanganan konflik;

Menetapkan rencana pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik;

Melakukan kegiatan fasilitasi penangan konflik;

Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi penanganan konflik.


Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;


menukar Kawasan Hutan;


cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2010, Penegasan batas

kawasan hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tahun 2010 Penggunaan kawasan

hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 tahun 2004, tentang Managemen

Kolaborasi;

Peraturan perundangan yang terkait;


PANDUAN PENILAIAN :








194






KHT.RC02.004.01 : Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan

Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di

Lapangan;

KHT.RC02.005.01 : Melakukan Mediasi Konflik

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanaan fasilitasi

penanganan konflik di lapangan.




tempat kerja.


3.1 Pengelolaan hutan;

3.2 Tenurial;

3.3 Komunikasi.


Identifikasi konflik;

Komunikasi verbal;

Aspek kritis

5.1 Keaktifan dalam melakukan fasilitasi penangan konflik.

195

KOMPETENSI KUNCI



2








196

JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Paramater Kelimpahan

Populasi Satwa Liar

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk

melakukan pengukuran parameter kelimpahan

populasi satwa liar


1. Mempersiapkan pekerjaan.

Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter kelimpahan populasi satwa liar diinventarisir.

Metode pengukuran ditetapkan.

Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.

2. Melaksanakan kegiatan pengukuran parameter kelimpahan populasi.

Jumlah dan ukuran populasi dihitung sesuai metode yang ditentukan.

Angka kelahiran (natalitas) dan angka kematian (mortalitas) dihitung.

Laju imigrasi dan emigrasi satwa dalam populasi dihitung.

Kelas umur satwa dalam populasi ditentukan.

Perbandingan jumlah jantan dan betina (sex ratio) dalam populasi dihitung.

3. Mendokumentasikan pekerjaan.

Hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan.

Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan

pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

melakukan pengukuran parameter kelimpahan populasi satwa liar pada

bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Alat tulis;

Alat hitung;

197

Teropong binokuler;

Kamera foto atau video;

Kompas/GPS;

Peta situasi (peta vegetasi, peta topografi, peta jaringan jalan termasuk

jaringan jalan patroli, atau foto udara);

Peta areal kerja.

3. Tugas yang harus dilakukan:

Mempersiapkan pekerjaan;

Melaksanakan kegiatan pengukuran;

Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31

Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan

dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :








198




KHT.RC02.008.01 : Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar

dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi,

Sosial Budaya dan Manfaatnya;

KHT.RC02.009.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Habitat

Satwa Liar;

KHT.RC02.010.01 : Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa

Liar;

KHT.RC02.011.01 : Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar;

KHT.RC02.012.01 : Melakukan Analisis Data Hasil

Pengukuran Parameter

Kelimpahan/Populasi Satwa Liar;

KHT.RC02.013.01 : Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar.

2. Kondisi penilaian:


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengukuran

parameter kelimpahan populasi satwa liar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti

hasil kerja).


Parameter populasi;

Metode pengukuran parameter populasi;

Inventarisasi satwa liar.


Membaca peta;

Mengoperasikan kompas/GPS;

Mengoperasikan teropong binokuler;

199

Mengoperasikan kamera foto/video trap;

Mengidentifikasi jenis kelamin satwa;

Memperkirakan kelas umur satwa;

Mengenali jejak /suara satwa.

Aspek kritis :

Ketelitian dalam mengukur/menghitung parameter kelimpahan populasi

satwa liar.

KOMPETENSI KUNCI



1







200


JUDUL UNIT : Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan

Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial-Budaya

dan Manfaatnya



melakukan penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi

nilai ekologi, konservasi, sosial budaya dan

manfaatnya.


Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/pedoman terkait penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial-budaya dan manfaatnya diinventarisir.

1.2 Metode penetapan jenis dan pengklasifikasian nilai dan manfaat satwa liar ditetapkan.

1.3 Perlengkapan untuk keperluan melakukan penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial-budaya dan manfaatnya disiapkan.

Menetapkan jenis satwa liar

2.1 Ciri morfologi baik bentuk, ukuran, warna serta corak dicatat dengan lengkap.

2.2 Ciri khas yang menonjol yang dapat membedakannya dengan jenis lain diidentifikasi.

2.3 Sketsa mengenai informasi yang diperoleh dari lapangan digambarkan.

2.4 Ciri-ciri satwa dibandingkan dengan lembar gambar pada buku panduan identifikasi satwa.

2.5 Jenis satwa liar ditetapkan.

Menetapkan klasifikasi nilai ekologi, konservasi sosial budaya dan manfaat satwa liar

3.1 Nilai ekologi, konservasi dan sosial budaya satwa liar diklasifikasikan.

3.2 Manfaat satwa liar diidentifikasi dan diklasifikasikan.

Mendokumentasikan pekerjaan

4.1 Hasil penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial-budaya dan manfaatnya dilaporkan.

201

4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan jenis satwa

liar, mengklasifikasikan nilai ekologi, konservasi, sosial budaya dan

manfaat satwa liar, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan

dalam melakukan penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi,

konservasi, sosial-budaya dan manfaatnya pada bidang perencanaan hutan


Perlengkapan yang dibutuhkan:

Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;

Cetakan jejak/spesimen satwa;

Foto/sketsa satwa;

Manual/buku identifikasi satwa.



Menetapkan jenis satwa liar;

Mengklasifikasikan nilai ekologi, konservasi, sosial budaya dan manfaat

satwa liar;




Tumbuhan dan Satwa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis

Tumbuhan dan Satwa Liar;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

serta Pemanfaatan Hutan;

202


Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria

dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;


PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen:










Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.007.01 : Melakukan Pengukuran Parameter

Kelimpahan Populasi Satwa Liar;


Satwa Liar;


Liar;








berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penetapan

203

jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial-budaya

dan manfaatnya;



kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil

kerja).


Sistematika dan morfologi satwa;

Ekologi satwa;

Klasifikasi filum animalia;

Taksonomi hewan;

Teknik koleksi spesimen.

Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Membuat sketsa;

4.2 Membuat cetakan jejak;

4.3 Membandingkan ciri satwa dengan gambar pada buku.

Aspek kritis :

5.1 Keakuratan dalam menetapkan jenis satwa liar .

KOMPETENSI KUNCI



2







204


JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa

Liar



melakukan pengukuran parameter habitat satwa liar.


1. Mempersiapkan pekerjaan

Peraturan/pedoman terkait dengan pengukuran parameter habitat satwa liar diinventarisir.

Metode pengukuran ditetapkan.


2. Mengukur parameter habitat

Komponen fisik habitat seperti air, tanah, iklim, topografi dan tata guna lahan diukur.

Komponen biotik habitat seperti vegetasi, satwa liar dan dan organisme mikro diukur.

Komponen kimia habitat meliputi unsur kimia yang terkandung dalam komponen biotik maupun komponen fisik diukur.

3. Mendokumentasikan pekerjaan



BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengukur parameter

habitat, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

melakukan pengukuran parameter habitat satwa liar pada bidang

perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Peta kerja;

Teropong binokuler;

GPS receiver;

205

Altimeter;

Kamera foto digital;

Termohigrometer;

Salinometer;

pH meter tanah;

Kertas lakmus;

Tambang plastik;

Mistar ukur;

Pita meter;

Daftar isian (tally sheet);

Buku identifikasi satwa;

Buku identifikasi tumbuhan.



Mengukur parameter habitat;




Tumbuhan dan Satwa;




Kehutanan;




PANDUAN PENILAIAN





206















Liar;









parameter habitat satwa liar.




kerja).


Komponen habitat dan cara pengukurannya;

Ekologi hutan;

Ekologi satwa liar;

207

Metode inventarisasi satwa;

Metode inventarisasi vegetasi;

Parameter populasi;

Jenis-jenis vegetasi & satwa liar.


Mengukur komponen bio-fisik habitat;

Mengidentifikasi jenis satwa;

Mengidentifikasi jenis vegetasi;

Membaca peta;

Mengoperasikan GPS;

Mengoperasikan teropong binokuler;

Mengoperasikan altimeter;

Mengoperasikan kamera foto digital;

Mengoperasikan termohigrometer;

Mengoperasikan salinometer;

Mengukur pH tanah.

Aspek kritis:

Ketelitian dalam mengukur parameter habitat satwa liar.

KOMPETENSI KUNCI



1








208

JUDUL UNIT : Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan

pengamatan perilaku satwa liar.


1. Mempersiapkan pekerjaan Peraturan/pedoman terkait pengamatan perilaku satwa liar diinventarisir.

Metode pengamatan ditetapkan.

Perlengkapan untuk keperluan pengamatan perilaku satwa liar disiapkan.

2. Mengamati perilaku Keseluruhan aktivitas atau perilaku harian satwa liar diamati.

Perilaku sosial satwa liar diamati.

Perilaku makan satwa liar diamati.

Perilaku satwa liar terhadap pesaing atau predatornya diamati.

Teritori dan wilayah jelajah satwa dipetakan.


Hasil pengamatan dicatat sesuai ketentuan.

Hasil pengamatan disusun dalam bentuk laporan.

Laporan hasil pengamatan perilaku satwa liar diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengamati

perilaku, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

melakukan pengamatan perilaku satwa liar pada bidang perencanaan

hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Alat tulis;

Counter;

Stopwatch;

Tally sheet;

Teropong binokuler.

209

Tugas yang harus dilakukan:


Mengamati perilaku satwa liar;


Peraturan untuk melakukan pengamatan perilaku satwa liar adalah:


Tumbuhan dan Satwa;




Kehutanan;



Peraturan/Pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN















210





Satwa Liar;



Pengukuran Parameter Kelimpahan/

Populasi Satwa Liar;




berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengamatan

perilaku satwa liar.




kerja).

Pengetahuan yang dibutuhkan:

Perilaku satwa liar;

Metode pengamatan perilaku;

Teritori dan wilayah jelajah.


Menggambarkan teritori dan wilayah jelajah;

Mengoperasikan alat bantu pengamatan.

Aspek kritis:

Kecermatan dalam mengamati perilaku satwa liar

211

KOMPETENSI KUNCI



2







212


JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar



analisis perilaku satwa liar.



1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis perilaku satwa liar diinventarisir.

1.2 Metode kerja ditetapkan.

1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.

2. Melakukan analisis data 2.1 Data hasil pengamatan perilaku satwa liar dihimpun.

2.2 Data hasil pengamatan diklasifikasikan sesuai tujuan.

2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan

2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan.

2.5 Perilaku satwa liar ditetapkan.


3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan.


BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data;

dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan

analisis perilaku satwa liar pada bidang perencanaan hutan dalam rangka

pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Alat tulis;


Dokumen hasil pengamatan perilaku satwa liar.

213



Melakukan analisis data;




Tumbuhan dan Satwa;


Kehutanan;




PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:










1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

1.3 Unit kompetensi terkait :






214


Satwa Liar;


Liar;







berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis

perilaku satwa liar.




kerja).


Metode pengolahan data;

Metode analisis data/statistika;

Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Menyortir dan mengklasifikasikan data;

Mengaplikasikan metode statistika;

Melakukan analisis dan sintesis.

Aspek kritis:

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

215

KOMPETENSI KUNCI



3







216


JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran

Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar



analisis data hasil pengukuran parameter

kelimpahan/populasi satwa liar.



1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter kelimpahan/ populasi satwa liar diinventarisir.



2. Melakukan analisis data 2.1 Data hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar dihimpun.

2.2 Data hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar yang sudah dihimpun diklasifikasikan sesuai tujuan.



2.5 Kelimpahan/populasi satwa liar ditetapkan.




BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :



analisis data hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar

pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.


217

Alat tulis;


Dokumen hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar.







Tumbuhan dan Satwa;


Kehutanan;




PANDUAN PENILAIAN















218

KHT.RC02.008.01 : Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan

Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial

Budaya dan Manfaatnya;


Satwa Liar;


Liar;



Kondisi penilaian:


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data

hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar.




kerja).









Aspek kritis:


219

KOMPETENSI KUNCI



3







220


JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar



analisis habitat satwa liar.



1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis habitat satwa liar diinventarisir.



2. Melakukan analisis data

2.1 Data hasil pengukuran parameter habitat satwa liar dihimpun.

2.2 Data hasil pengamatan diklasifikasikan sesuai tujuan.



2.5 Kualitas dan kuantitas habitat satwa liar ditetapkan.




BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :



analisis habitat satwa liar pada bidang perencanaan hutan dalam rangka



Alat tulis;


Dokumen hasil pengukuran parameter habitat satwa liar.

221







Tumbuhan dan Satwa;


Kehutanan;




PANDUAN PENILAIAN















KHT.RC02.008.01 : Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan


Budaya dan Manfaatnya;

222


Satwa Liar;


Liar;


KHT.RC02.012.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran

Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa

Liar.

Kondisi penilaian:


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis habitat

satwa liar.




kerja).









5. Aspek kritis:


223

KOMPETENSI KUNCI



3







224


JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata

Alam



pengukuran parameter obyek wisata alam.



Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter obyek wisata alam diinventarisir.

Metode pengukuran dideskripsikan.


2. Melaksanakan kegiatan pengukuran

Objek dan daya tarik wisata alam yang ada diinventarisir.

Daya tarik wisata alam dinilai.

Fasilitas penunjang wisata alam diidentifikasi.

Aksesibilitas obyek wisata alam dinilai.

Komponen-komponen pemasaran dinilai.


Hasil pengukuran dicatat sesuai ketentuan.


Laporan hasil pengukuran parameter obyek wisata alam diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan,

melaksanakan kegiatan pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan

yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter obyek wisata

alam pada pada bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.


225


GPS (Global Positioning System);

Alat tulis;

Peta administrasi;

Peta areal kerja;

Pedoman analisis daerah operasi obyek dan daya tarik wisata alam (ADO-

ODTWA);

Panduan wawancara dan kuisioner.



Melaksanakan kegiatan pengukuran;




Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor. 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan;

Peraturan Pemerintah Nomor. 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan

Raya, dan Taman Wisata Alam;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman

Pengembangan Ekowisata di Daerah;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 tahun 2010 tentang Pengusahaan



Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam tahun 2002 tentang Kriteria Standar Penilaian Obyek dan Daya

Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi);


Alam tahun 2003 tentang Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek

dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA);

http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2011/03/PERMENDAGRI.33-2009-PEDOMAN-PENGEMBANGAN-EKOWISATA-DI-DAERAH2.pdf

226

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman

Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam Di Taman

Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;


Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada

Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam

dan Taman Hutan Raya;


PANDUAN PENILAIAN














Parameter Objek Wisata Alam;

KHT.RC03.007.01 : Memimpin Pelaksanaan Pengukuran

Parameter Objek Wisata Alam.




parameter obyek wisata alam.

http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2011/04/Perdirjen-Tanda-batas.zip



227




kerja).


Teknik penilaian obyek wisata alam;

Teknik komunikasi/teknik wawancara;

Teknik sampling.


Melakukan wawancara;

Melakukan observasi lapang;

Membaca peta;

Mengoperasikan GPS dan kamera foto digital;

Menyusun panduan wawancara/kuesioner.

Aspek kritis:

Kecermatan dalam menilai dan mengukur parameter objek wisata alam.

KOMPETENSI KUNCI



2







228



Parameter Obyek Wisata Alam



analisis hasil pengukuran parameter obyek wisata

alam



1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter obyek wisata alam diinventarisir.




2.1 Data hasil pengukuran parameter obyek wisata alam dihimpun.

2.2 Data hasil pengukuran parameter obyek wisata alam yang sudah dihimpun diklasifikasikan sesuai tujuan.






BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :



analisis data hasil pengukuran parameter obyek wisata alam pada bidang

perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.


Alat tulis;

229


Dokumen hasil pengukuran parameter obyek wisata alam.








Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan;




Alam tahun 2002 tentang Kriteria Standar Penilaian Obyek dan Daya

Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi);














PANDUAN PENILAIAN :






230












KHT.RC02.014.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Objek

Wisata Alam;

KHT.RC03.007.01 : Memimpin Pelaksanaan Pengukuran

Parameter Objek Wisata Alam.




hasil pengukuran parameter obyek wisata alam.




kerja).









231

5. Aspek kritis :

Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data

KOMPETENSI KUNCI



3







232


JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya

Masyarakat



inventarisasi sosial budaya masyarakat dalam rangka



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan inventarisasi sosial budaya masyarakat diinventarisir.

1.2 Metode inventarisasi dideskripsikan.

1.3 Regu kerja dan SDM pelaksana inventarisasi sosial budaya ditetapkan.

1.4 Alat dan bahan untuk melakukan inventarisasi sosial budaya disiapkan.

2. Melaksanakan kegiatan inventarisasi sosial budaya

2.1 Data Sekunder Sosial ekonomi budaya masyarakat dikumpulkan.

2.2 Data primer sosial budaya ekonomi masyarakat dikumpulkan


Keseluruhan data sosial budaya masyarakat yang telah dikumpulkan dicatat.

Data hasil inventarisasi disusun dalam bentuk laporan.

Dokumen sosial budaya masyarakat diadministrasikan.

Dokumen sosial budaya masyarakat didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan

kegiatan inventarisasi sosial budaya, dan mendokumentasikan pekerjaan

yang digunakan untuk melakukan inventarisasi sosial budaya masyarakat


233


Alat tulis;

Panduan wawancara dan kuisioner;


Perekam audio;

Peta administrasi;

Peta areal kerja.



Melaksanakan kegiatan inventarisasi sosial budaya;







Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan

KPHP.

PANDUAN PENILAIAN :











234



KHT.RC02.017.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi

Sosial Budaya Masyarakat;

KHT.RC03.008.01 : Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial

Budaya.


2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan kegiatan

inventarisasi sosial budaya masyarakat.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,



tempat kerja.


Karakteristik masyarakat desa hutan;

Teknik komunikasi;

Teknik wawancara;

Teknik sampling.


Melakukan wawancara;

Melakukan observasi lapangan;

Membaca peta;


Menyusun panduan wawancara/kuesioner.

Aspek kritis

Ketepatan dalam mengambil data sosial budaya masyarakat.

235

KOMPETENSI KUNCI



2







236


JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial

Budaya Masyarakat

DESKRIPSI UNIt : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan


analisis data hasil inventarisasi sosial budaya

masyarakat sebagai bagian dari inventarisasi hutan



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/ketentuan/pedoman inventarisasi sosial budaya masyarakat diinventarisir.


1.3 Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data budaya masyarakat disiapkan.

1.4 Data hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan dihimpun.


2.1 Data hasil inventarisasi sosial budaya diklasifikasikan.

2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan.

2.4 Analisis dan sintesis terhadap hasil pengolahan data dilakukan.

2.5 Informasi hasil analisis dan sintesis data disajikan.


3.1 Laporan kegiatan analisis data disusun.

3.2 Laporan diadministrasikan.

3.3 Laporan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan analisis data dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis

data hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat dalam rangka


237


Alat tulis;


Dokumen hasil pengumpulan data sosial budaya masyarakat.












KPHP.

PANDUAN PENILAIAN :













238

KHT.RC02.016.01 : Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial

Budaya Masyarakat;

KHT.RC03.008.01 : Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial

Budaya.




hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat.




tempat kerja.









5. Aspek kritis

Ketepatan dalam melakukan analisis data hasil inventarisasi social budaya

masyarakat.

239

KOMPETENSI KUNCI



3







240


JUDUL UNIT : Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah

Hutan


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk

melaksanakan inventarisasi aspek bio-fisik tanah



Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/ketentuan/pedoman yang terkait diinventarisir.

1.2 Regu kerja dan SDM pelaksana disiapkan.

1.3 Peralatan dan bahan disiapkan.

Melaksanakan inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan

Arahan dan dukungan/motivasi kepada anggota tim diberikan.

Aspek fisik tanah diinventarisasi.

Aspek kimia tanah diinventarisasi.


Laporan hasil inventarisasi aspek bio-fisik disusun.

Laporan hasil inventarisasi aspek bio-fisik didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan

inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan inventarisasi aspek bio-

fisik tanah hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Alat tulis;

Dokumen rencana pengukuran parameter fisik-kimia hutan (fisiografi,

tanah, iklim, hidrologi, karbon dll).

3. Tugas pekerjaan yang digunakan :

241


Melaksanakan inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan;



Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2006 tentang



Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma,


KPHP.

PANDUAN PENILAIAN :













KHT.RC02.019.01 : Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek

Bio-Fisik Tanah Hutan;

KHT.RC02.020.01 : Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi

Aspek Bio-Fisk Tanah Hutan.

242



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan inventarisasi

aspek bio-fisik tanah hutan.




tempat kerja.


Metode pengukuran parameter aspek bio-fisik;

Metodologi inventarisasi;

Prinsip-prinsip kerja tim;

Teknik komunikasi


4.1. Mengambil sample tanah.

Aspek kritis:

Ketepatan dalam melaksanakan metodologi inventarisasi bio-fisik.

KOMPETENSI KUNCI



2








JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik

Tanah Hutan

243


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun

rencana inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan

dalam system pengelolaan hutan lestari.


Menyiapkan rencana kerja inventarisasi hutan aspek bio-fisik

Peraturan/ketentuan, data dan informasi terkait dengan rencana inventarisasi dipelajari dan dipersiapkan sesuai dengan ketentuan.

Peralatan, bahan, peta kerja, hasil penafsiran citra satelit untuk keperluan penyusunan rencanaan kerja inventarisasi aspek bio-fisik disiapkan sesuai dengan keperluan.

Melaksanakan pekerjaan penyusunan rencana

Metode inventarisasi bio-fisik ditentukan.

Intensitas dan jenis plot sampling ditentukan.

Rencana inventarisasi bio-fisik disusun.

Mendokumentasikan hasil kerja.

Rencana kerja inventarisasi bio-fisik hutan didokumentasikan.

Rencana kerja didistribusikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan rencana kerja

inventarisasi hutan aspek bio-fisik, melaksanakan pekerjaan penyusunan

rencana, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk

menyusun rencana inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan dalam sistem



Alat tulis kantor (ATK);

Peta kerja;

Peta petak (kompartemen);

Peta kontur;

Citra satelit dan hasil penafsirannya (baik dalam bentuk hard copy

maupun digital);

244

Perangkat keras dan perangkat lunak.



Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008









KPHP.

PANDUAN PENILAIAN













KHT.RC02.018.01 : Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-

Fisik Tanah Hutan;

KHT.RC02.020.01 : Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi

Aspek Bio-Fisk Tanah Hutan.

Kondisi penilaian :

245


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana

inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan.





Pengetahuan dibutuhkan :

Pemetaan (Citra Satelit, Topografi, dll);

Iklim;

Metodologi inventarisasi hutan;

Ilmu Tanah.

Keterampilan dibutuhkan :

Mengoperasikan komputer.

Aspek kritis

5.1 ketepatan dalam menentukan intensitas dan jenis plot sampling.

KOMPETENSI KUNCI

NO. KOMPETENSI KUNCI TINGKAT

1 Melakukan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 3

2 Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 2







JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-

Fisik Tanah Hutan



246

penilaian hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah

hutan pada sistem pengelolaan hutan lestari.


Menyiapkan pekerjaan.

Peraturan dan ketentuan tentang evaluasi inventarisasi aspek bio-fisik dikuasai.

Peralatan, dokumen, data dan informasi untuk keperluan evaluasi inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan diidentifikasi.

Metode evaluasi hasil inventarisasi aspek bio-

fisik tanah hutan dikuasai.

Melakukan penilaian hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan.

Hasil inventarisasi aspek fisik dinilai.

Hasil inventarisasi aspek biologi dinilai.

Mendokumentasikan hasil penilaian.

3.1 Hasil penilaian inventarisasi aspek bio-fisik disusun.

3.2 Laporan hasil penilaian inventarisasi aspek bio-fisik didistribusikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan

penilaian hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan,

mendokumentasikan hasil penilaian yang digunakan untuk melakukan

penilaian hasil inventarisasi aspek bio-fisik dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.

Peralatan yang digunakan :

Peta kerja;

Laporan hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan;

Alat Tulis Kantor (ATK).

Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Hutan;

247

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008








Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL

dan KPHP.

PANDUAN PENILAIAN













KHT.RC02.018.01 : Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-

Fisk Tanah Hutan;

KHT.RC02.019.01 : Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek

Bio-Fisik Tanah Hutan.

Kondisi penilaian :

248


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penilaian hasil

inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan.





Pengetahuan dibutuhkan :


Metodologi inventarisasi;

Dasar-dasar Kartografi;

Citra Satelit;

Ilmu tanah hutan,


Mengoperasikan aplikasi komputer (Wordprocessor, Spreadsheet,

Basisdata);

Membaca citra satelit.

Aspek kritis

Keakuratan dalam menialai hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan.

KOMPETENSI KUNCI



3








249

JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan

Hutan



melakukan pengukuran parameter fisiografi lahan

hutan.


1. Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter fisiografi diinventarisir.

1.2 Metode pengukuran ditetapkan.

1.3 Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.

2. Melakukan pengukuran Ketinggian tempat (altitude) dari permukaan laut diukur.

Kemiringan lereng (slope) diukur.

Arah menghadap lereng (aspec) diukur dengan arah timur sebagai titik nol.

Beda ketinggian antara titik tertinggi dengan titik terendah dihitung.


3.1 Data hasil pengukuran dicatat.

3.2 Data hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan.


BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengukuran,

dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan

pengukuran parameter fisiografi lahan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.


Alat tulis;


Kompas/GPS;

250

Peta situasi (peta topografi atau foto udara);

Peta areal kerja;

Altimeter;

Abney level.



Melakukan pengukuran;











Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009

tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)

pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari

2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan

Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Produksi;


PANDUAN PENILAIAN :





http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/5396



251









KHT.RC02.022.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Tanah

Hutan;

KHT.RC02.023.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Iklim

Hutan;

KHT.RC02.024.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Karbon

Hutan;


Hidrologi Hutan;


Parameter Fisiografi Lahan Hutan ;


Parameter Tanah Hutan ;


Parameter Iklim Hutan ;


Parameter Karbon Hutan ;


Parameter Hidrologi Hutan.




parameter fisiografi lahan hutan.



252


kerja).



Aspek-aspek fisiografi lahan.


Membaca peta;

Mengoperasikan kompas/GPS;

Mengoperasikan altimeter;

Mengoperasikan abney level.

Aspek kritis:

Ketelitian dalam melaksanakan pengukuran parameter fisiografi.

KOMPETENSI KUNCI



2







253


JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan



melakukan pengukuran parameter tanah hutan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter tanah hutan diinventarisir.



2. Melakukan pengukuran 2.1 Komponen fisik tanah diukur.

2.2 Komponen kimia tanah diukur.

2.3 Komponen biologi tanah diidentifikasi.





BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :



pengukuran parameter tanah hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.


Peta kerja;

GPS receiver;

Salinometer;

pH meter tanah;

Kertas lakmus;

Timbangan;

254

Daftar isian (tally sheet).







Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008
















PANDUAN PENILAIAN












255






Fisiografi Lahan Hutan;


Hutan;


Hutan;


Hidrologi Hutan;


Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan

Hutan ;


Pengukuran Parameter Tanah Hutan ;


Pengukuran Parameter Iklim Hutan ;


Pengukuran Parameter Karbon Hutan ;


Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan.

Kondisi penilaian:



parameter tanah hutan;




kerja).


256

Dasar-dasar ilmu tanah hutan;

Teknik pengukuran parameter tanah.


Membaca peta;

Mengoperasikan GPS;

Mengoperasikan alat bantu ukur seperti salinometer, pH meter, timbangan

dll;

Aspek kritis:

Ketelitian dalam melakukan pengukuran parameter tanah hutan.

KOMPETENSI KUNCI



2







257


JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan



melakukan pengukuran parameter iklim hutan.




1.2 Metode pengukuran dan sampling ditetapkan.


2. Melakukan pengukuran Curah hujan diukur.

Temperatur atau suhu udara diukur.

Kelembaban udara diukur.

Kecepatan angin diukur.

Evapotranspirasi dan tingkat radiasi matahari dihitung.





BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :



pengukuran parameter iklim hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Peta kerja;

Alat tulis;


GPS receiver;

258

Hygrometer

Pluviometer (penakar hujan);

Termometer Bulb (air raksa atau alkohol);

Psychrometer;

Barometer;

Anemometer;

Campbell Stokes.























PANDUAN PENILAIAN




259
















Hutan;


Hutan;


Hidrologi Hutan;











Kondisi penilaian:

260



parameter iklim;




kerja).


Klimatologi hutan;

Teknik pengukuran parameter iklim.


Membaca peta;

Mengoperasikan GPS.

Aspek kritis:

Ketelitian dalam melakukan pengukuran parameter iklim.

KOMPETENSI KUNCI



2







261


JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan



melakukan pengukuran parameter karbon hutan.




1.2 Plot-plot contoh untuk pengukuran ditetapkan.

1.3 Metode pengukuran untuk setiap parameter ditetapkan.


2. Melakukan pengukuran

2.1 Biomas di atas tanah (above ground biomass) diukur.

2.2 Biomas di bawah tanah (below ground biomass) diukur.

2.3 Batang pohon mati baik yang masih tegak atau telah tumbang dan tergeletak di permukaan tanah (necromass) diukur.

2.4 Seresah/bagian tanaman yang telah gugur berupa daun dan ranting-ranting yang terletak di permukaan tanah (litter) diukur.

2.5 Bahan organik tanah diukur.





BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :



pengukuran parameter karbon hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.

262


Peta kerja;

Citra satelit;

GPS receiver;

Kompas;

Clinometer;

Haga hypsometer;

Phi band;

Pita meter;

Tambang;

Timbangan;

Daftar isian (tally sheet)





4. Peraturan untuk melakukan pengukuran parameter karbon hutan adalah:


















263




PANDUAN PENILAIAN :
















Hutan;


Hutan;


Hidrologi Hutan;









264



Kondisi penilaian:



parameter karbon hutan ;




kerja).


Ekologi hutan;

Penginderaan jarak jauh (remote sensing);

Penetapan stratifikasi;

Pool/sumber karbon dalam ekosistem hutan.


Membaca peta;

Mengoperasikan GPS;

Membaca dan menafsirkan citra satelit;

Mengoperasikan berbagai alat ukur;

5. Aspek kritis:

5.1 Ketelitian dalam melakukan pengukuran parameter karbon hutan.

265

KOMPETENSI KUNCI



1







266


JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan



melakukan pengukuran parameter hidrologi hutan.






2. Melakukan pengukuran

Besaran evapotranspirasi aktual diukur.

Besaran infiltrasi diukur.

Luas penampang dan kecepatan aliran permukaan diukur.

Kualitas air dan tingkat sedimentasi diukur

Sumber-sumber resapan air dan ekosistem lahan basah diidentifikasi.





BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :



pengukuran parameter hidrologi hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.


Peta kerja;

GPS receiver;

Current meter;

267

Lysimeter/evapotranspirometer piche;

Infiltrometer;

Sediment transport;

Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop























PANDUAN PENILAIAN :







268













Hutan;


Hutan;


Hutan;











Kondisi penilaian:



parameter hidrologi hutan;



269


kerja).


Geologi/geomorfologi;

Hidrologi hutan;

Pengelolaan DAS.


Membaca peta;

Mengoperasikan GPS.

5. Aspek kritis:

Ketelitian dalam melakukan pengukuran parameter hidrologi hutan.

KOMPETENSI KUNCI



2







270



Parameter Fisiografi



analisis data hasil pengukuran parameter fisiografi.



1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter fisiografi diinventarisir.




2.1 Data hasil pengukuran parameter fisiografi dihimpun.

2.2 Data hasil pengukuran diklasifikasikan sesuai tujuan.



2.5 Kondisi fisiografi lahan hutan ditetapkan.




BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :



analisis data hasil pengukuran parameter fisiografi pada bidang



Alat tulis;


Peta areal kerja;

271

Peta topografi;

Dokumen hasil pengukuran parameter fisiografi.







Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008







Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari






PANDUAN PENILAIAN










272










Hutan;


Hutan;


Hutan;


Hidrologi Hutan;









Kondisi penilaian:



hasil pengukuran parameter fisiografi.




kerja).

273



Metode analisis data;





Membaca peta;



Aspek kritis:

5.1. Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI



3







274



Parameter Tanah Hutan



analisis data hasil pengukuran parameter tanah

hutan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter tanah hutan diinventarisir.



2. Melakukan analisis data 2.1 Data hasil pengukuran parameter tanah hutan dihimpun.




2.5 Kondisi tanah hutan ditetapkan.




BATASAN VARIABEL :




analisis data hasil pengukuran parameter tanah hutan pada bidang



Alat tulis;

275


Peta geologi;

Citra satelit;

Dokumen hasil pengukuran parameter tanah hutan.























PANDUAN PENILAIAN








276












Hutan;


Hutan;


Hutan;


Hidrologi Hutan;








Parameter Hidrologi Hutan .

Kondisi penilaian:



hasil pengukuran parameter tanah hutan.



277


kerja).








Membaca peta;



Aspek kritis:


KOMPETENSI KUNCI



3







278



Parameter Iklim Hutan



analisis data hasil pengukuran parameter iklim hutan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter iklim hutan diinventarisir.




2.1 Data hasil pengukuran parameter iklim hutan dihimpun.




2.5 Kondisi Iklim hutan ditetapkan.




BATASAN VARIABEL :




analisis data hasil pengukuran parameter iklim hutan pada bidang



Alat tulis;


Peta kerja;

279

Dokumen hasil pengukuran parameter iklim hutan.























PANDUAN PENILAIAN











280









Hutan;


Hutan;


Hutan;


Hidrologi Hutan;









Kondisi penilaian:



hasil pengukuran parameter iklim hutan.




kerja).



281






Membaca peta;


5. Aspek kritis:


KOMPETENSI KUNCI



3







282



Parameter Karbon Hutan



analisis data hasil pengukuran parameter karbon

hutan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter karbon hutan diinventarisir.

1.2 Metode analisis data termasuk rumus atau persamaan yang akan digunakan ditetapkan.


2. Melakukan analisis data 2.1 Data hasil pengukuran parameter karbon hutan dihimpun.




2.5 Potensi cadangan karbon hutan (karbon tersimpan) ditetapkan.




BATASAN VARIABEL :




analisis data hasil pengukuran parameter karbon hutan pada bidang


283


Alat tulis;


Citra satelit;

Dokumen hasil pengukuran parameter karbon.























PANDUAN PENILAIAN






284














Hutan;


Hutan;


Hutan;


Hidrologi Hutan;


Parameter Fisiografi Lahan Hutan;


Parameter Tanah Hutan;


Parameter Iklim Hutan;



Kondisi penilaian:



hasil pengukuran parameter karbon hutan.

285




kerja).











5. Aspek kritis:


KOMPETENSI KUNCI



3







286



Parameter Hidrologi Hutan



analisis data hasil pengukuran parameter hidrologi

hutan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter hidrologi hutan diinventarisir.




2.1 Data hasil pengukuran parameter hidrologi dihimpun.




2.5 Kondisi hidrologi hutan ditetapkan.




BATASAN VARIABEL :




analisis data hasil pengukuran parameter hidrologi hutan pada bidang



Alat tulis;

287


Peta kerja;

Dokumen hasil pengukuran parameter hidrologi hutan.























PANDUAN PENILAIAN









288











Hutan;


Hutan;


Hutan;


Hidrologi Hutan;








Parameter Karbon Hutan.

Kondisi penilaian:



hasil pengukuran parameter hidrologi hutan.




kerja).

289







Membaca peta;


5. Aspek kritis:


KOMPETENSI KUNCI



3







290


JUDUL UNIT : Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan



menyusun data dasar sumberdaya hutan dalam

sistem pengelolaan hutan lestari.


Menyiapkan pekerjaan Peraturan perundang-undangan yang terkait diinventarisir.

Bahan, data dan alat disiapkan.

Menyusun data dasar sumberdaya hutan

Data atribut dan spatial diidentifikasi

Keterkaitan antar data ditentukan.

Data dasar disusun.

Melaporkan hasil kegiatan Laporan data dasar SDH disusun.

Laporan data dasar sumberdaya hutan di didokumentasikan.

Laporan data dasar sumberdaya hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun data dasar

sumberdaya hutan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk

menyusunan data dasar sumberdaya hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari. Unit merupakan hasil kompilasi dari kegiatan inventarisasi

tegakan hutan, sosial budaya, bio-fisik, satwa liar, dan jasa lingkungan.

Perlengkapan yang digunakan :

Komputer/laptop;

Infocus/LCD;

Ruangan;

Papan tulis, white board, dll.


291


Menyusun data dasar sumberdaya hutan;




Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008






dan Standarisasi Inventarisasi Hutan.

PANDUAN PENILAIAN :













KHT.RC02.032.01 : Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan

Informasi Dasar Sumberdaya Hutan;

KHT.RC02.033.01 : Menyusun Penataan Hutan;

KHT.RC02.034.01 : Melaksanakan Pengukuran Hasil

Penyusunan Penataan Hutan;

KHT.RC03.009.01 : Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan

Penataan Hutan;

292

KHT.RC03.010.01 : Menilai Hasil Penataan Hutan;

KHT.RC03.011.01 : Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusunan datadasar

sumberdaya hutan.




tempat kerja.


Perencanaan hutan;

Pengelolaan hutan;

Komputer;

Informatika.


Mengoperasikan komputer;

Mengoperasikan LCD/Infocus.

Aspek kritis :

Keakuratan data dasar sumberdaya hutan yang disusun.

293

KOMPETENSI KUNCI



3







294


JUDUL UNIT : Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi

Dasar Sumberdaya Hutan



melakukan pemetaan hasil pengumpulan informasi

dasar sumberdaya hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.


Menyiapkan pekerjaan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inventarisasi dan pemetaan hutan di diinventarisir.

Bahan, data, peta dan alat disiapkan.

Melaksanakan kegiatan pemetaan informasi dasar

Informasi dasar yang bersifat spatial dan non spatial diidentifikasi

Informasi dasar yang spatial ditentukan skala petanya.

Informasi dasar non spatial ditentukan metoda pemetaan dan skala petanya.

Melaporkan hasil kegiatan Laporan pemetaan informasi dasar disiapkan.

Laporan pemetaan informasi dasar didokumentasikan

Laporan pemetaan informasi dasar didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanaan kegiatan

pemetaan informasi dasar dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan

untuk melakukan pemetaan hasil pengumpulan informasi dasar

sumberdaya hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Informasi dasar

yang dimaksud merupakan hasil kompilasi dari kegiatan inventarisasi

tegakan hutan, sosial budaya, bio-fisik, satwa liar, dan jasa lingkungan

295


Komputer/laptop;

Infocus/LCD;

Ruangan;

Papan tulis, white board, dll.



Melaksanaan kegiatan pemetaan informasi dasar;


Peraturan yang digunakan :


Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008






dan Standarisasi Inventarisasi Hutan.

PANDUAN PENILAIAN :













296

1.3.1 KHT.RC02.031.01 : Menyusun Data Dasar Sumberdaya

Hutan;

1.3.2 KHT.RC02.033.01 : Menyusun Penataan Hutan;

1.3.3 KHT.RC02.034.01 : Melaksanakan Pengukuran Hasil


1.3.4 KHT.RC03.009.01 : Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan

Penataan Hutan;

1.3.5 KHT.RC03.010.01 : Menilai Hasil Penataan Hutan;

1.3.6 KHT.RC03.011.01 : Memberikan Arahan Proses Penataan

Hutan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pemetaan hasil

pengumpulan informasi dasar sumberdaya hutan.




tempat kerja.


Pemetaan hutan;

SIG.



Mengoperasikan LCD/Infocus.

Aspek kritis :

Keakuratan peta informasi dasar yang dibuat.

KOMPETENSI KUNCI

297



3







298


JUDUL UNIT : Menyusun Penataan Hutan



merencanakan penataan hutan pada bidang

perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.


Menyiapkan pekerjaan Ketentuan dan peraturan perundang-undangan diinventarisir.

Peta, bahan dan peralatan disiapkan

Organisasi pelaksana dan sumber daya manusia ditetapkan.

Data dasar disiapkan.


Jadwal pelaksanaan penyusunan rencana penataan hutan ditetapkan.

Analsis pembagian blok dan atau petak dilakukan.

Peta rancangan pentaan dibuat.

Dokumen rancangan penataan hutan dibuat.

Melaporkan hasil kegiatan Dokumen penyusunan penataan hutan didistribusikan sesuai ketentuan.

Dokumen penataan hutan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan dan

melaporkan hasil kegiatan yang digunakan untuk menyusun penataan



Peta wilayah KPH;

Peta kerja;

Peta tematik;

299

Peta tofografi.






Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007 Junto PP. Nomor. 3 Tahun

2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan


Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 628/Kpts-II/1997 tentang

Pembuatan Pemeriksaan dan Pengesahan Peta Kehutanan;



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-

II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi

Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemetaan Kawasan Hutan tingkat Kabupaten dan Kota;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/2011, tentang Penataan Batas

Areal Kerja Ijin Penataan Hutan;


Pembentukan wilayah KPH;



KPHP;

Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor.

12/Kpts/VII-1/1998 tentang Pembuatan, pemeriksaan dan

Pengesahan Peta dasar Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan dan Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

Panduan tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan.

300

PANDUAN PENILAIAN :













KHT.RC02.031.01 : Menyusun Data Dasar Sumberdaya

Hutan;



KHT.RC02.034.01 : Melaksanakan Pengukuran Hasil



Penataan Hutan;


KHT.RC03.011.01 : Memberikan Arahan Proses Penataan

Hutan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun penataan hutan.




tempat kerja.

301


Perencanaan hutan;

Perpetaan kehutanan.


Membaca peta;

Menggunakan kriteria penataan.

Aspek kritis

Keakuratan rancangan penataan hutan.

KOMPETENSI KUNCI


1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasi informasi

3







302


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan

Penataan Hutan


dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam

melaksanakan pengukuran hasil penyusunan

penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari


Menyiapkan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan penataan hutan

1.1 Prinsip-prinsip dan peraturan yang berkaitan pengukuran dikuasai sesuai ketentuan.

1.2 Bahan dan alat untuk kegiatan pengukuran disiapkan sesuai ketentuan.

1.3 Metode pengukuran ditetapkan sesuai ketentuan.

Melaksanakan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan penataan hutan

Jarak, helling dan azimuth diukur sesuai ketentuan.

Tanda batas penataan hutan dibuat sesuai ketentuan.

Data hasil pengukuran dicatat sesuai ketentuan.

Data hasil pengukuran diolah sesuai ketentuan.

Data hasil pengukuran dihimpun sesuai ketentuan.

Mendokumentasikan hasil pekerjaan

3.1 Laporan hasil pelaksanaan pengukuran dibuat.

3.2 Laporan hasil pengukuran diadministrasikan.

3.3 Laporan hasil pengukuran didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Konteks variabel :

303

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan pengukuran dalam rangka

hasil penyusunan penataan hutan, melaksanakan pekerjaan pengukuran

dalam rangka hasil penyusunan penataan hutan, mendokumentasikan

hasil pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran hasil

penyusunan penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Peralatan yang diperlukan :

Rollmeter;

Clinometer;

Theodolith;

GPS/Kompas;

Tally Sheet;

Peta kerja;


Menyiapkan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan

penataan hutan,

Melaksanakan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan

penataan hutan;

Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

4. Peraturan yang digunakan:

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010, tentang ketelitian Peta;


Pembuatan Pemeriksaan dan pengesahan Peta Kehutanan;



Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor




Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/KPTS-II/2001 tentang Kriteria

dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;

304

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 tahun 2009 tentang Peta Dasar

Tematik Kehutanan.

PANDUAN PENILAIAN :













KHT.RC02.031.01 : Menyusun Data Dasar Sumberdaya

Hutan;



KHT.RC02.033.01 : Menyusun Penataan Hutan;


Penataan Hutan;


KHT.RC03.011.01 : Memberikan Arahan Proses Penataan

Hutan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengukuran

hasil penyusunan penataan hutan.



305




Perencanaan hutan;

Dasar-dasar IUT;

Dasar-dasar Perpetaan;

Dasar-dasar GIS.

Keterampilan yang dibutuhkan ;

Membaca peta;

Menggunakan kriteria penataan;

Menggunakan GPS/Kompas;

Menggunakan theodolith.

Aspek kritis

Keakuratan pengukuran dilapangan.

KOMPETENSI KUNCI


1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasi informasi

2







306


JUDUL UNIT : Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan

penghitungan etat tebangan sektor kehutanan

sebagai bagian dari pengelolaan hutan lestari.


Menyiapkan pekerjaan

Ketentuan, peraturan dan pedoman, juklak/juknis yang terkait diinventarisir

Bahan, peta, data dan peralatan disiapkan.


Data pokok unit manajemen disusun.

Hasil inventarisasi tegakan hutan dianalisis.

Etat tebangan di analisis.

Etat luas di analisis.

Etat tebangan dan etat luas ditetapkan.

Mendokumentasikan hasil kerja

Dokumen laporan hasil melakukan penghitungan etat disusun.

Dokumen laporan hasil hasil melakukan penghitungan etat di distribusikan.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel:

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan,

mendokumentasikan hasil kerja, yang digunakan untuk melaksanakan

penghitungan etat tebangan pada sektor kehutanan dalam sistem



Data hasil timber cruising / Inventarisasi tegakan hutan;

Peta dasar areal kerja;

Citra satelit;

Alat hitung;

Alat tulis;

Komputer.

307




Mendokumkentasikan hasil kerja.



Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo.

P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan

Restorasi Ekosistem;








Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN








308






KHT.RC02.036.01 : Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan

Jangka Panjang;


Jangka Pendek;

KHT.RC03.012.01 : Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan;

KHT.RC03.013.01 : Memberikan Arahan Kebijakan

Perencanaan Hutan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan

penghitungan etat tebangan.




tempat kerja.


Perencanaan hutan;

Dasar-dasar Kartografi/Perpetaan hutan;

Silvikultur.

Ketrampilan yang dibutuhkan :

Koordinasi kerja;

Membaca peta.

Aspek kritis

Ketepatan dalam menghitung etat tebangan dan etat luas.

309

KOMPETENSI KUNCI

NO. KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT

1 Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi

2


3 Merencanakan dan mengorganisir aktivitas 2

4 Bekerja dengan orang lain dan kelompok 2

5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3



310


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

Panjang



rencana pengelolaan hutan jangka panjang sektor

kehutanan dalam rangka sistem pengelolaan hutan

lestari.



Peraturan perundang-undangan, juknis dan juklak yang terkait dengan perencanaan hutan diinventarisir.

Organisasi dan sumberdaya manusia ditetapkan.

Bahan, data, peta, dan peralatan disiapkan

Mengidentifikasi potensi sumber daya

Penggunaan kawasan hutan pada wilayah KPH di identifikasi.

Data sosial ekonomi wilayah KPH di sortir sesuai kebutuhan.

Data hasil partisipasi masarakat dianalisis.

Jenis dan sebaran perijinan dalam wilayah KPH di himpun.

Melaksanakan penyusunan rencana

Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang disusun.

Peta rencana pengelolaan hutan buat.


Dokumen rencana karya pengelolaan hutan tingkat KPH secara partisipatif didistribusikan

Dokumen rencana karya pengelolaan hutan tingkat KPH secara partisipatif diarsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi potensi

sumberdaya, melaksanakan penyusunan rencana karya, dan

311

mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun

rencana pengelolaan hutan jangka panjang sektor kehutanan dalam sistem




Data penggunaan lahan wilayah KPH;

Peta biofisik;

Peta tanah;

Peta iklim;

Citra satelit;

Alat tulis;

Komputer;

Alat hitung.



Mengidentifikasi potensi sumberdaya;

Melaksanakan penyusunan rencana karya;




Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatannya;


P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;




312









PANDUAN PENILAIAN













KHT.RC02.035.01 : Melaksanakan Penghitungan Etat

Tebangan;


Jangka Pendek;



Perencanaan Hutan.

Kondisi penilaian :



pengelolaan hutan jangka panjang.

313




tempat kerja.


Perencanaan Hutan;

Silvikultur;

Ekonomi kehutanan;

Sosiologi;

Kartografi.


Mengoperasikan Komputer

Membaca Peta .

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun dokumen rencana pengelolaan hutan jangka

panjang.

KOMPETENSI KUNCI



2







314


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

Pendek



rencana pengelolaan hutan jangka pendek sektor

kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari



Ketentuan, peraturan dan pedoman, juklak/juknis yang terkait diinventarisir

Bahan, peta, data dan peralatan disiapkan.


Data pokok unit manajemen disusun.

Realisasi kegiatan IUPHHK tahun berjalan disusun.

Dokumen hasil penghitungan etat tebangan di analisis.

Peta kerja disusun.

Dokumen rencana pengelolaan hutan tahunan unit pengusahaan hutan (RKTPH) disusun.


Laporan hasil kerja dibuat.

Dokumen rencana pengelolaan diadministrasikan.

Dokumen rencana pengelolaan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel


mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusunan

rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada sektor kehutanan dalam



Dokumen hasil penghitungan etat;

315

Data hasil timber cruising / Inventarisasi tegakan hutan;


Peta biofisik;

Citra satelit;

Alat tulis;

Komputer.







Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor. 3 tahun 2008


serta Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo

P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman

Rakyat;


Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam

dan Restorasi Ekosistem;









316

PANDUAN PENILAIAN













KHT.RC02.035.01 : Melaksanakan Penghitungan Etat

Tebangan;


Jangka Panjang;



Perencanaan Hutan.

Kondisi penilaian :



pengelolaan hutan jangka pendek.






Perencanaan hutan;

Sosial ekonomi;

317

Ilmu lingkungan;

Silvikultur;

Kartografi/Perpetaan hutan.


Komputer;

Koordinasi kerja;

Membaca peta.

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun rencana pengelolaan hutan tahunan.

KOMPETENSI KUNCI


1 Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi 2







318


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Studi AMDAL


dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun

rencana studi AMDAL


1. Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/pedoman terkait studi AMDAL diinventarisir.

1.2 Perlengkapan untuk menyusun rencana studi AMDAL disiapkan.

1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.

2. Menetapkan ruang lingkup studi

2.1 Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan ditelaah ditetapkan.

2.2 Alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji disusun.

2.3 Dampak penting hipotetik akibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji dalam AMDAL dirumuskan.

2.4 Lingkup wilayah studi ditentukan.

2.5 Batas waktu kajian ditetapkan.

3. Menetapkan metode studi 3.1 Metode yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data termasuk jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat ditetapkan.

3.2 Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran termasuk jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dideskripsikan.

3.3 Metode perkiraan dampak penting dipilih.

3.4 Metode evaluasi dampak penting ditetapkan

4. Merencanakan pelaksanaan studi

4.1 Tim pelaksana studi AMDAL disusun.

4.2 Biaya pelaksanaan kegiatan studi AMDAL termasuk komponen biaya untuk pelaksanaan konsultasi publik dihitung.

4.3 Tata waktu pelaksanaan studi AMDAL mulai tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke instansi yang bertanggung

319


jawab disusun.


Dokumen rencana studi AMDAL disusun.

Dokumen diadmistrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan ruang

lingkup studi, menetapkan metode studi, merencanakan pelaksanaan

studi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

menyusun rencana studi AMDAL pada bidang perencanaan dalam sistem



Alat tulis kantor;


Peta wilayah kerja;

Peta-peta (iklim/curah hujan, sistem lahan/tanah, topografi/kelerengan,

tutupan lahan/tata guna lahan, hidrologi/DAS, geologi, sebaran

ekosistem/flora/fauna, administrasi wilayah

desa/kecamatan/kabupaten, pemukiman penduduk, RTRWK/P, peta

budaya, tingkat bahaya erosi, jaringan jalan);

Dokumen hasil inventarisasi aspek bio-ekologi;

Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial budaya;

Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik kimia.



Menetapkan ruang lingkup studi;

Menetapkan metode studi;

Merencanakan pelaksanaan studi ;


320


Peraturan Pemerintah Nomor. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002

tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang

Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan;


tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000

tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;


tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan

AMDAL;


tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di

Daerah Lahan Basah;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan

Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 09 Tahun 2000 tentang Pedoman

Penyusunan AMDAL;


Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Pembangunan Kehutanan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 187/Kpts-II/1996 tanggal 26 April

1996 tentang Mekannisme Penilaian Hasil Studi Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman

Mengenai Ukuran Dampak Penting;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 299/BAPEDAL/11/96 tentang Pedoman

Teknis Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL;

http://www.menlh.go.id/publik/peraturan/Keputusan_Menteri/lh/artikel.php?article_id=1014

321

Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan

Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;


PANDUAN PENILAIAN :













KHT.RC02.039.01 : Menyusun Rencana Pemantauan Dampak

Lingkungan;

KHT.RC02.040.01 : Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak

Lingkungan;

KHT.RC02.041.01 : Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap

Komponen Fisik-Kimia;


Keaneragaman Hayati;


Aspek Sosial Budaya.


322


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana studi

AMDAL




kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

Instrumen perencanaan;

Komponen AMDAL;

Langkah-langkah/prosedur AMDAL;

Kelembagaan AMDAL;

Peraturan perundangan terkait AMDAL;

Metode studi AMDAL;

Jenis, ukuran dan sumber dampak penting.

4. Keterampilan pendukung:

4.1. Membaca peta;

4.2. Mengoperasikan komputer;

4.3. Mengkoordinir para pihak;

4.4. Memperkirakan dampak;

4.5. Mengatur waktu, peralatan dan tim kerja;

4.6. Menyusun anggaran.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menentukan ruang lingkup dan metode studi

KOMPETENSI KUNCI

323



3







324


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pemantauan dampak lingkungan



1.1 Peraturan/pedoman terkait penyusunan rencana pemantauan dampak lingkungan diinventarisir.

1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pemantauan dampak lingkungan disiapkan.


2. Menyusun dokumen rencana pemantauan

2.1 Lingkup dan kedalaman rencana pemantauan mencakup dampak penting, sumber dampak, dan/atau parameter/komponen lingkungan yang akan dipantau ditetapkan.

2.2 Tujuan spesifik pemantauan suatu dampak penting dirumuskan.

2.3 Metode pengumpulan dan analisis data dirancang.

2.4 Lokasi, jangka waktu dan frekuensi pemantauan disusun.

2.5 Institusi pemantauan lingkungan hidup mencakup pelaksana, pengawas dan yang akan dilapori diidentifikasi.

3. Merancang pelaksanaan pemantauan

3.1 Tim pelaksana pemantauan dampak lingkungan disusun.

3.2 Kebutuhan alat untuk pelaksanaan

pemantauan dampak lingkungan diidentifikasi.

3.3 Tata waktu pelaksanaan pemantauan dampak lingkungan dirancang.

3.4 Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pemantauan dampak lingkungan dihitung.


4.1 Dokumen rencana pemantauan dampak lingkungan disusun.

4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

325

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun dokumen

rencana pemantauan, merancang pelaksanaan pemantauan, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana

pemantauan dampak lingkungan pada bidang perencanaan dalam sistem



Alat tulis kantor;

Perangkat komputer/laptop;

Peta kerja;

Peta-peta lain seperti peta sistem lahan/tanah, topografi/kelerengan,


ekosistem/flora/fauna, administrasi wilayah, pemukiman penduduk,

peta budaya, tingkat bahaya erosi;

Dokumen hasil penilaian dampak;

Dokumen hasil inventarisasi aspek bio-ekologi

Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial budaya

Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik kimia

Dokumen Kerangka Acuan/KA ANDAL



Menyusun dokumen rencana pemantauan;

Merancang pelaksanaan pemantauan;





326








Keputusan Menteri Negara LH Nomor. 02 Tahun 2000 tentang Panduan

Penilaian Dokumen AMDAL;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 03 tahun 2000


AMDAL;

Keputusan Menteri Negara LH Nomor. 04 Tahun 2000 tentang Panduan

Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah;




Penyusunan AMDAL;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 519/Kpts-II/1997 tanggal 12




Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 187/Kpts-II/1996 tanggal 26 April

1996 tentang Mekannisme Penilaian Hasil Studi Analisis Mengenai




Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 299/BAPEDAL/11/96 tentang Pedoman


Keputusan Kepala Bapedal Nomor. Kep-124/12/1997 tentang Panduan


Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 8 tahun 2006 tentang




327

PANDUAN PENILAIAN :













KHT.RC02.038.01 : Menyusun Rencana Studi AMDAL;


Lingkungan;










pemantauan dampak lingkungan.




kerja).


328

Peraturan perundangan mengenai pemantauan dampak lingkungan

Jenis, ukuran dan sumber dampak penting;

Teknik/metode pemantauan dampak;

Instrumen perencanaan.


4.1 Membaca peta;

4.2 Analisis data;

4.3 Mengkoordinir para pihak;

4.4 Mengatur waktu, peralatan dan tim kerja;

4.5 Menyusun anggaran.

5. Aspek kritis:

5.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen rencana pemantauan dampak

lingkungan.

KOMPETENSI KUNCI



3








329

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak

Lingkungan


dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun

rencana pengelolaan dampak lingkungan



1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan dampak lingkungan diinventarisir.

1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan diidentifikasi.


2. Menyusun dokumen rencana pengelolaan

2.1 Lingkup dan kedalaman rencana pengelolaan mencakup dampak penting, sumber dampak, dan/atau parameter/komponen lingkungan yang akan dikelola ditetapkan.

2.2 Tujuan spesifik pengelolaan suatu dampak penting ditetapkan.

2.3 Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan/atau institusi dijabarkan.

2.4 Periode pengelolaan dan rencana lokasi pengelolaan lingkungan hidup dirancang.

2.5 Institusi pengelolaan lingkungan hidup diidentifikasi.

3. Merancang pelaksanaan pemantauan

3.1 Tim pelaksana pengelolaan dampak lingkungan disusun.

3.2 Kebutuhan alat untuk pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan diidentifikasi.

3.3 Tata waktu pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dirancang.

3.4 Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dihitung.


4.1 Dokumen rencana pengelolaan dampak lingkungan disusun.


BATASAN VARIABEL :

330

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun dokumen

rencana pengelolaan, merancang pelaksanaan pengelolaan, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana

pengelolaan dampak lingkungan pada bidang perencanaan dalam sistem



Alat tulis kantor;


Peta kerja;

Peta-peta lain mencakup peta sistem lahan/tanah, topografi/kelerengan,


ekosistem/flora/fauna, administrasi wilayah, pemukiman penduduk,

peta budaya, tingkat bahaya erosi;

Dokumen hasil penilaian dampak;

Dokumen hasil inventarisasi aspek bio-ekologi

Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial budaya

Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik kimia

Dokumen Kerangka Acuan/KA ANDAL



Menyusun dokumen rencana pengelolaan;

Merancang pelaksanaan pengelolaan;









331






tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;



AMDAL;


tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di

Daerah Lahan Basah;




Penyusunan AMDAL;


Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya



Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 187/Kpts-II/1996 tanggal 26 April

1996 tentang Mekanisme Penilaian Hasil Studi Analisis Mengenai








Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2006 tentang



PANDUAN PENILAIAN :

332















Lingkungan;










pengelolaan dampak lingkungan.




kerja).



Peraturan perundangan mengenai pengelolaan dampak lingkungan;

333

Jenis, ukuran dan sumber dampak penting;

Pendekatan (teknologi, sosial ekonomi, dan kelembagaan) dalam

pengelolaan dampak lingkungan.


4.1 Membaca peta;

4.2 Analisis data;

4.3 Mengkoordinir para pihak;

5. Aspek kritis:

5.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen rencana pengelolaan dampak

lingkungan

KOMPETENSI KUNCI



3







334


JUDUL UNIT : Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap

Komponen Fisik-Kimia



melaksanakan mitigasi dampak terhadap komponen

fisik-kimia


Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/pedoman terkait mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia diidentifikasi.

1.2 Rencana mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia ditetapkan.

1.3 Perlengkapan untuk mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia disiapkan.

Mengidentifikasi dampak 2.1 Potensi dampak terhadap komponen fisik-kimia dari operasional KPH diidentifikasi.

2.2 Dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting ditiadakan.

2.3 Dampak penting terhadap komponen fisik-kimia yang relevan untuk segera ditangani ditentukan.

Merumuskan program mitigasi

3.1 Program mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia yang sesuai dengan jenis dampak penting diidentifikasi.

3.2 Prioritas program mitigasi yang akan dilaksanakan ditetapkan.

3.4 Parameter keberhasilan program mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia dirumuskan.

3.4 Desain teknologi berupa rancangan rinci rekayasa (detail desaign engineering) disusun.

3.5 Pendekatan mitigasi dampak dirancang.

Melaksanakan mitigasi 4.1 Pengorganisasian pelaksanaan program mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia disusun.

4.2 Penatalaksanaan/mekanisme kerja pelaksanaan mitigasi dampak terhadap

335


komponen fisik-kimia dirancang.

4.3 Pendekatan mitigasi lingkungan mencakup pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi sosial budaya, dan pendekatan kelembagaan diterapkan.

4.4 Tindakan mitigasi pasif dilaksanakan.

4.5 Tindakan mitigasi aktif dilakukan.


5.1 Laporan kegiatan mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia disusun.


BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengidentifikasi

dampak, merumuskan program mitigasi, melaksanakan mitigasi, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melaksanakan

mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia pada bidang perlindungan

dalam rangka pengelolaan hutan lestari.


Alat tulis;


Peta kerja;

Peta-peta lain mencakup peta sistem lahan/tanah, topografi/kelerengan,

tutupan lahan/tata guna lahan, hidrologi/DAS, geologi, tingkat

bahaya erosi;

Dokumen UKL/UPL;

Alat bantu sosialisasi (brosur/leaflet/poster);

Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik kimia.



Mengidentifikasi dampak;

Merumuskan program mitigasi;

336

Melaksanakan mitigasi;


Peraturan yang diperlukan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai


Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan

Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 519/Kpts-II/1997 tanggal 12








tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantapan

Lingkungan Hidup (RPL);




PANDUAN PENILAIAN



337














Lingkungan;


Lingkungan;







berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan mitigasi

dampak terhadap komponen fisik-kimia.




hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung :


Jenis dan ukuran dampak penting;

Sumber dampak penting;

338

Pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan budaya, serta kelembagaan

dalam mitigasi dampak;

Parameter keberhasilan program mitigasi dampak;

Teknik komunikasi.

4. Keterampilan pendukung :

Membuat rancangan rinci rekayasa (detail desaign engineering);

Membuat brosur/leaflet/poster;

Komunikasi efektif;

Mengorganisasikan para pihak;

Memetakan masalah;

Melakukan penyuluhan.

Aspek kritis :

Ketepatan dalam mengidentifikasi dampak dan merumuskan program

mitigasi dampak.

KOMPETENSI KUNCI



3







339


JUDUL UNIT : Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap

Keanekaragaman Hayati



melaksanakan mitigasi dampak terhadap

keanekaragaman hayati


Mempersiapkan pekerjaan Peraturan/pedoman yang terkait dengan mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati diidentifikasi.

Rencana mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati ditetapkan.

Perlengkapan untuk mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati disiapkan.

Mengidentifikasi dampak Potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati dari operasional KPH diidentifikasi.

Dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting ditiadakan.

Dampak penting terhadap keanekaragaman hayati yang relevan untuk segera ditangani ditentukan.

Merumuskan program dan parameter keberhasilan program mitigasi

Program mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati yang sesuai dengan jenis dampak penting diidentifikasi.

Prioritas program mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati yang akan dilaksanakan ditetapkan.

Parameter keberhasilan program mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati dirumuskan.

Desain teknologi berupa rancangan rinci rekayasa (detail desaign engineering) disusun.

Pendekatan mitigasi dampak dirancang.

Melaksanakan mitigasi Pengorganisasian pelaksanaan program mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati disusun

Penatalaksanaan/mekanisme kerja pelaksanaan mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati dirancang.

340


Pendekatan mitigasi mencakup pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi sosial budaya, dan pendekatan kelembagaan diterapkan.

Tindakan mitigasi pasif dilaksanakan.

Tindakan mitigasi aktif dilakukan.


Laporan kegiatan mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati disusun.


BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :




mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati pada bidang

perlindungan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.


Alat tulis;


Peta kerja;

Peta-peta lain mencakup peta sistem lahan/tanah, tutupan lahan/tata

guna lahan, sebaran ekosistem/flora/fauna;

Dokumen UKL/UPL;


Dokumen hasil inventarisasi aspek keanekaragaman hayati.








341










Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 45 Tahun 2005







PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen














Lingkungan;


342


Lingkungan;







berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan mitigasi

dampak terhadap keanekaragaman hayati.




kerja).



Jenis dan ukuran dampak penting terhadap keanekaragaman hayati;





Teknik komunikasi.

Keterampilan pendukung :



Komunikasi efektif;


Memetakan masalah;


343

Aspek kritis :

Ketepatan dalam mengidentifikasi dampak dan merumuskan program mitigasi dampak.

KOMPETENSI KUNCI



3







344


JUDUL UNIT : Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Aspek

Sosial Budaya



melaksanakan mitigasi dampak terhadap aspek sosial

budaya


Mempersiapkan pekerjaan Peraturan/pedoman terkait mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya diinventarisasi.

Rencana mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya ditetapkan.

Perlengkapan untuk mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya disiapkan.

Mengidentifikasi dampak Potensi dampak terhadap aspek sosial budaya dari operasional KPH diidentifikasi.

Dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting ditiadakan.

Dampak penting terhadap aspek sosial budaya yang relevan untuk segera ditangani ditentukan.

Merumuskan program mitigasi

Program mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya yang sesuai dengan jenis dampak penting diidentifikasi.

Prioritas program mitigasi dampak sosial budaya yang akan dilaksanakan ditetapkan.

Parameter keberhasilan program mitigasi dampak terhadap sosial budaya dirumuskan.

Desain teknologi berupa rancangan rinci rekayasa (detail desaign engineering) disusun.

Pendekatan mitigasi dampak dirancang.

Melaksanakan mitigasi Pengorganisasian pelaksanaan program mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya disusun

Penatalaksanaan/mekanisme kerja pelaksanaan mitigasi dampak terhadap

345


aspek sosial budaya dirancang.

Pendekatan mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya mencakup pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi sosial budaya, dan pendekatan kelembagaan diterapkan.

Tindakan mitigasi pasif dilaksanakan.

Tindakan mitigasi aktif dilakukan.


Laporan kegiatan mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya disusun.


BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :




mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya pada bidang perlindungan

dalam rangka pengelolaan hutan lestari.


Alat tulis;


Peta kerja;

Peta-peta lain mencakup peta sistem lahan/tanah, tutupan lahan/tata

guna lahan, administrasi wilayah desa/kecamatan/kabupaten,

pemukiman penduduk, RTRWK/P, peta budaya;

Dokumen UKL/UPL;


Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial budaya.





346













Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 45 Tahun 2005











PANDUAN PENILAIAN










347







Lingkungan;


Lingkungan;







berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan mitigasi dampak

terhadap aspek sosial budaya.




kerja).








Teknik komunikasi.



348


Komunikasi efektif;


Memetakan masalah;


5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi dampak dan merumuskan program

mitigasi dampak.

KOMPETENSI KUNCI



3







349


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)



rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

(RKUPHHK) sebagai bagian dari perencanaan hutan

dalam system pengelolaan hutan lestari.



Peraturan, juknis /juklak terkait dengan penyusunan rencana pemanfaatan hutan diinventarisir

Bahan, data, peta, dan peralatan disiapkan

Melaksanakan penyusunan RKUPHHK

Zonasi areal di identifikasi dan ditetapkan

Etat luas dan etat volume dihitung

Analisis finansial dihitung

Analisis sosial dan ekonomi dilakukan.

Sistem silvikultur ditetapkan


Hasil kerja disusun dalam bentuk buku RKUPHHK dan peta.

Buku RKUPHHK dan peta didistribusikan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel:

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penyusunan

RKUPHHK, mendokumentasikan hasil kerja, yang digunakan untuk

menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK)

pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Data hasil Inventarisasi/IHMB;

Data biofisik;

Data sosial ekonomi;


350

Peta biofisik;

Peta tanah;

Peta iklim;

Citra satelit;

Alat tulis;

Komputer.



Melaksanakan penyusunan RKUPHHK ;




Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo Nomor

P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam

dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;


Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor

P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;



dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN





351









KHT.RC02.045.01 : Menyusun Rencana Kerja Tahunan

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-

PHHK);

KHT.RC02.046.01 : Menyusun Rekomendasi Rencana

Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit

Kelestarian;

KHT.RC02.047.01 : Menyusun Basis Data bagi Perencanaan

Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit

Kelestarian;

KHT.RC03.014.01 : Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai

Perencanaan Pengelolaan Hutan pada

Tingkat Unit Kelestarian.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk menyusun rencana

kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK);

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis,

demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau

di Tempat Uji Kompetensi (TUK).


3.1 Perencanaan hutan;

3.2 Silvikultur;

3.3 Kartografi/Perpetaan kehutanan;

3.4 Zonasi areal (Deliniasi areal);

352

3.5 Perhitungan etat;

3.6 Sosial ekonomi.


4.1 Komputer;

4.2 Menggunakan alat hitung;

4.3 Membaca peta.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun RKUPHHK.

KOMPETENSI KUNCI


1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis informasi

3







353


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu ( RKT-PHHK)



menyusun rencana kerja tahunan pemanfatan hasil

hutan kayu (RKT-PHHK) pada bidang perencanaan




Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir.

Bahan, dan peralatan disiapkan.

Peta dan data hasil inventarisasi dihimpun.

Melaksanakan penyusunan RKT-PHHK

Data pokok unit manajemen disusun

Realisasi kegiatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya disusun

Dokumen hasil inventarisasi tegakan hutan di sortir dan dianalisis

Rencana kegiatan tahun depan disusun.

Mendokumentasikan hasil kerja menyusun rencana kerja tahunan pengusahaan hutan kayu

Dokumen RKT-PHHK dan peta disusun dalam bentuk buku

Buku RKT-PHHK dan peta didistribusikan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan persiapan pekerjaan,

melaksanakan penyusunan RKT-PHHK dan mendokumentasian rencana

kerja tahunan pengusahaan hutan kayu pada kegiatan menyusun rencana

kerja tahunan pengusahaan hutan kayu (RKT-PHHK) pada sektor

kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.


354

Data hasil timber cruising/ Invenrarisasi tegakan hutan;


Peta biofisik;

Peta tanah;

Peta iklim;

Citra satelit;

Alat tulis;

Komputer.

Tugas yang harus dilakukan :

Menyiapakan pekerjaan;

Melaksanakan penyusunan RKT-PHHK ;

Mendokumentasikan hasil kerja menyusun rencana kerja tahunan

pengusahaan hutan kayu.



Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatannya;






Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Jo. Nomor



Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan

Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN


355












KHT.RC02.044.01 : Menyusun Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKU-

PHHK);



Kelestarian;

KHT.RC02.047.01 : Menyusun Basis Data bagi Perencanaan


Kelestarian;




Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk menyusun rencana

kerja tahunan pengusahaan hutan kayu (RKT-PHHK);





Perencanaan hutan;

356

Perhitungan etat;

Silvikultur;

Sosial ekonomi;

Ilmu lingkungan;

Perpetaan kehutanan.


Komputer;

Berkoordinasi dalam bekerja.

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun RKTPHHK.

KOMPETENSI KUNCI



3







357


JUDUL UNIT : Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan

Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian



menyusun rekomendasi rencana pengelolaan hutan

pada tingkat unit kelestarian dalam sektor kehutanan

bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.


Mempersiapkan pekerjaan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir.

Dokumen, peta, bahan dan peralatan dipersiapkan

Melaksanakan penyusunan rekomendasi

Dokumen rencana pengelolaan hutan dicek kelengkapan administrasinya.

Dokumen rencana pengelolaan hutan dianalisis substansi tehnis dan kelayakannya.

Dokumen rekomendasi rencana pengelolaan hutan di susun.

Melaporkan hasil kegiatan Dokumen rekomendasi rencana pengelolaan rencana pengelolaan hutan didistribusikan sesuai ketentuan

Dokumen rekomendasi rencana pengelolaan hutan diadministrasikan

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, pelaksanaan kegiatan

dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk menyusun

rekomendasi rencana pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian

pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem

pengelolalaan hutan lestari.

358


Dokumen Rencana pengelolaan hutan;

SOP;

Komputer/laptop;

Alat hitung;

Peta Kerja;

ATK.



Pelaksanaan kegiatan;


Peraturan yang dibutuhkan :



Pemanfaatannya;








Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor





PANDUAN PENILAIAN :


1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :


359










1.3.1 KHT.RC02.044.01 : Menyusun Rencana Kerja Usaha


PHHK);

1.3.2 KHT.RC02.045.01 : Menyusun Rencana Kerja Tahunan


PHHK);

1.3.3 KHT.RC02.047.01 : Menyusun Basis Data bagi Perencanaan


Kelestarian;

1.3.4 KHT.RC03.014.01 : Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai



Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rekomendasi

rencana pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian;





Perencanaan hutan;

Pengelolaan hutan;


360

Silvikultur;

Ekonomi kehutanan.

Keterampilan yang dibutuhkan ::


Membaca peta.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rekomendasi rencana pengelolaan hutan

pada tingkat unit kelestarian.

KOMPETENSI KUNCI



3







361


JUDUL UNIT : Menyusun Basis Data bagi Perencanaan

Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian



basis data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di

tingkat unit kelestarian pada bidang perencanaan




Peraturan/pedoman terkait diinventarisir

Bahan, data, peta dan peralatan disiapkan

Melaksanakan penyusunan basis data

Data administrasi dihimpun dan di catat

Data sosial ekonomi masyarakat dihimpun dan di catat

Data potensi sumber daya hutan dihimpun dan dicatat

Basis data disusun


Dokumen hasil kerja penyusunan basis data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di tingkat unit kelestarian didistribusikan.

Dokumen hasil kerja penyusunan basis data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di tingkat unit kelestarian di arsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan

penyusunan basis data, mendokumentasikan hasil kerja, yang digunakan

untuk menyusun basis data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di

tingkat unit kelestarian pada sektor kehutanan bidang perencanaan


Perlengkapan yang dibutuhkan :

Data hasil Inventarisasi/IHMB;

362

Data biofisik;

Data sosial ekonomi;


Peta biofisik;

Peta tanah;

Peta iklim;

Citra satelit;

Alat tulis;

Komputer;

ATK.



Melaksanakan penyusunan basis data;



Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008

tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatannya;

4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo




4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang


Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo.




dan Restorasi Ekosistem.

363

PANDUAN PENILAIAN













KHT.RC02.044.01 : Menyusun Rencana Kerja Usaha


PHHK);

KHT.RC02.045.01 : Menyusun Rencana Kerja Tahunan


PHHK);



Kelestarian;




Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk menyusun basis

data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di tingkat unit

kelestarian;


demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja

atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

364


Perencanaan hutan;

Silvikultur;

Kartografi/Perpetaan kehutanan.


Komputer;

Menggunakan alat hitung;

Membaca peta.

Aspek kritis

Ketepatan alam menyusun basis data.

KOMPETENSI KUNCI



3







365


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja

Pengelolaan Hutan



rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan pada


hutan lestari


1. Menyiapkan pekerjaan

1.1 Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir

1.2 Bahan, peta dan dan peralatan disiapkan.

1.3 Regu kerja dan SDM pelaksanan ditetapkan.

2. Menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan

2.1 Dokumen rencana kerja dari obyek yang dipantau di himpun dan dianalisis

2.2 Dokumen laporan realisasi kegiatan dari obyek yang dipantau di himpun dan dianalisis

2.3 Jadwal tata waktu dan sasaran/obyek yang dipantau di tetapkan

2.4 Rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan disusun

3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan pemantauan kinerja pengelolaan hutan

3.1 Dokumen rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan disusun.

3.2 Dokumen rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan di distribusikan

3.3 Dokumen rencana pemantauan kinerja

pengelolaan hutan di arsipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun rencana

kinerja pemantauan pengelolaan hutan, dan mendokumentasikan hasil

pekerjaan pemantauan kinerja pengelolaan hutan yang digunakan untuk

menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan pada sektor

366

kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.

2. Perlengkapan yang diperlukan:

2.1 Rencana Kerja dari obyek yang dipantau;

2.2 Data laporan realisasi kegiatan dari obyek yang dipantau;

2.3 Peta kerja;

2.4 Citra satelit;

2.5 Alat tulis;

2.6 Komputer;

2.7 Alat hitung.

3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

3.2 Menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan;

3.3 Mendokumentasikan hasil pekerjaan pemantauan kinerja pengelolaan

hutan.


4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008


Pemanfaatannya;








4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Jo.





367

PANDUAN PENILAIAN













KHT.RC02.049.01 : Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan

Hutan;

KHT.RC03.015.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan

Hutan.




pemantauan kinerja pengelolaan hutan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis,

demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di

Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang diperlukan :

3.1 Perpetaan kehutanan;



3.4 Pemanenan hasil hutan;

3.5 Ekonomi kehutanan.

368

4. Ketrampilan yang diperlukan :

4.1 Komputer;

4.2 Berkoordinasi dalam bekerja.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan

hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO KOMPETENSI KUNCI TINGKAT


3







369


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan



melaksanakan pemantauan pengelolaan hutan pada

bidang pemanfaatan hutan dalam hutan sistem



Mempersiapkan pekerjaan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pengelolaan hutan diinventarisir.

Bahan, peta dan peralatan dipersiapkan.

Regu kerja dan sumberdaya manusia ditetapkan

Melakukan kegiatan pemantauan

Dokumen rencana kerja pengelolaan hutan di himpun dan dianalisis.

Dokumen laporan realisasi kegiatan pengelolaan hutan dihimpun dan dianalisi.

Pengecekan dan uji petik pengelolaan hutan di lapangan dilaksanakan

Melaporkan hasil kegiatan Laporan kegiatan pemantauan pengelolaan hutan disusun sesuai ketentuan.

Laporan hasil kegiatan pemantauan pengelolaan hutan didokumentasikan.

Laporan hasil kegiatan pemantauan pengelolaan hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan kegiatan

pemantauan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk

melaksanakan pemantauan kinerja pengelolaan hutan pada sektor

kehutanan, bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.

Perlengkapan diperlukan :

Dokumen rencana kerja pengelolaan hutan;

370

Dokumen laporan realisasi kegiatan pengelolaan hutan;

Perangkat computer;

Peta kerja;

ATK.

Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :


Melakukan kegiatan pemantauan;



Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008


Pemanfaatannya;














PANDUAN PENILAIAN :






371








KHT.RC02.048.01 : Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja

Pengelolaan Hutan;

KHT.RC03.015.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan

Hutan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pemantauan

kinerja pengelolaan hutan.





Perencanaan hutan;

Pemanfaatan hutan;

Pengelolaan hutan;

Dasar-dasar perpetaan kehutanan



Menggunakan GPS/kompas;

Berkomunikasi efektif.

Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam melakukan uji petik.

372

KOMPETENSI KUNCI



3







373

KODE UNIT : KHT. PH02.016.01

JUDUL UNIT : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan


pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan

dalam melakukan promosi pemanfaatan hutan pada

sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam



Mempersiapkan pekerjaan Peraturan terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir;

Bahan, materi promosi dan peralatan dipersiapkan;

Regu kerja dan sumber daya manusia ditetapkan.

Melaksanakan kegiatan Sasaran/target dan media promosi dipilih;

Waktu dan lokasi promosi dipilih;

Promosi dilaksanakan;

Dokumen laporan promosi pemanfaatan hutan disusun.

Melaporkan hasil kegiatan Dokumen laporan kegiatan promosi pemanfaatan hutan didistribusikan;

Dokumen laporan kegiatan promosi pemanfaatan hutan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :


dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk melakukan promosi

pemanfaatan hutan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan



Media promosi;

Dokumen materi promosi;

Komputer/laptop;

374

ATK;

Peta Kerja.

Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :







Pemanfaatannya;



Pemanfaatannya ;














PANDUAN PENILAIAN :





375









KHT.PH02.017.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan

Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil

Hutan Bukan Kayu;


Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa

Lingkungan;

KHT.PH02.019.01 : Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat

Unit Kelestarian;

KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi;

KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan;

KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;

KHT.PH02.023.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil

Hutan Kayu;


Hutan Bukan Kayu;

KHT.PH02.025.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Jasa

Lingkungan;

KHT.PH02.026.01 : Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi

Ijin;

KHT.PH02.027.01 : Menyusun Dokumen Rekomendsi

Perijinan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan promosi

pemanfaatan hutan.

376



di Tempat Uji Kompetensi (TUK)


Perencanaan hutan;

Manajemen hutan;

Dasar-dasar marketing;

Ilmu komunikasi.


Membangun jejaring kerja (net working);


Aspek kritis

Ketepatan dalam melakukan promosi.

KOMPETENSI KUNCI



2







377


JUDUL UNIT : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan

Untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu



menyusun materi promosi pemanfaatan hasil hutan

kayu dan hasil hutan bukan kayu pada sektor

kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem



Mempersiapkan pekerjaan Peraturan, juklak/juknis terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir.


Mempersiapkan materi promosi

Materi promosi untuk produk kayu dan hasil hutan bukan kayu di himpun dan disortir.

Materi promosi pemanfaatan produk kayu dan hasil hutan bukan kayu hutan disusun.

Pelaksanaan kegiatan Sasaran/target dan media promosi dipilih

Dokumen promosi pemanfaatan produk kayu dan hasil hutan bukan kayu disusun.

Melaporkan hasil kegiatan 4.1 Dokumen promosi promosi pemanfaatan produk kayu dan hasil hutan bukan kayu didistribusikan.

4.2 Dokumen promosi pemanfaatan produk kayu dan hasil hutan bukan kayu didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi

promosi, pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan, yang

digunakan untuk menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk

produk kayu dan hasil hutan bukan kayu pada sektor kehutanan bidang

pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

378


Komputer/laptop;

ATK;

Dokumen Rencana Kerja;

Peta Kerja.



Mempersiapkan materi promosi;






Pemanfaatannya;






PANDUAN PENILAIAN :












379


KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;



Lingkungan;


Unit Kelestarian;





Hutan Kayu;


Hutan Bukan Kayu;


Lingkungan;


Ijin;


Perijinan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun materi promosi

pemanfaatan hutan untuk produk kayu dan hasil hutan bukan kayu

hutan;





Perencanaan hutan;

Manajemen hutan;

Dasar-dasar marketing.

380




Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun materi promosi.

KOMPETENSI KUNCI



3







381


JUDUL UNIT : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan

untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan


pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan

dalam menyusun materi promosi pemanfaatan

hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan

pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan



Mempersiapkan pekerjaan Peraturan, juklak/juknis terkait dengan pemanfaatan eko wisata dan jasa lingkungan diinventarisir.


Mempersiapkan materi promosi

Materi promosi untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan di himpun dan disortir

Materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan disusun.

Pelaksanaan kegiatan Sasaran/target dan media promosi dipilih

Dokumen promosi pemanfaatan hutan disusun.

Melaporkan hasil kegiatan Dokumen promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan didistribusikan.

Dokumen promosi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisarta dan jasa lingkungan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :


promosi, pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan, yang

digunakan untuk menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk

382

produk ekowisata dan jasa lingkungan pada sektor kehutanan bidang

konservasi sumberdaya hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Media promosi;

Komputer/laptop;

ATK;

Dokumen Rencana Kerja;

Peta Kerja.



Mempersiapkan materi promosi;






Pemanfaatannya;



Restorasi Ekosistem .

4.3 Peraturan atau pedoman lain yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :









383








Hutan Bukan Kayu;


Unit Kelestarian;





Hutan Kayu;


Hutan Bukan Kayu;


Lingkungan;


Ijin;


Perijinan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk menyusun materi

promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa

lingkungan;




384


Konservasi hutan;

Eko wisata;

Perencanaan hutan;

Manajemen hutan;

Dasar-dasar marketing.



Berkomunikasi efektif;

Membangun jejaring kerja (net working).

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun materi promosi untuk produk ekowisata dan

jasa lingkungan.

KOMPETENSI KUNCI



3







385


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit

Kelestarian



menyusun rencana bisnis pada tingkat unit

kelestarian pada bidang pemanfaatan hutan dalam




Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir

Bahan, peta dan dan peralatan disiapkan.

Regu kerja dan sumberdaya manusia di tetapkan.

Melakukan identifikasi potensi sumberdaya

Data potensi produksi hasil hutan kayu di identifikasi.

Data potensi produksi hasil hutan bukan kayu di identifikasi

Data potensi jasa lingkungan dan jasa lainnya di identifikasi.

Akses permodalan dan ke pasar diidentifikasi

Menyusun rencana bisnis Jenis produk hasil hutan dan jasa lingkungan serta segmen pasar ditetapkan.

Beaya produksi dan promosi di hitung.

Organisasi dan SDM ditetapkan.

Analisa keuangan disusun.

Rencana bisnis pada unit kelestarian disusun.


Dokumen rencana bisnis pada unit kelestarian disusun

Dokumen rencana bisnis pada unit kelestarian didistribusikan.

Dokumen Rencana bisnis pada unit di arsipkan

BATASAN VARIABEL

386

Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi

potensi sumberdaya, menyusun rencana bisnis dan mendokumentasikan

hasil pekerjaan digunakan untuk menyusun rencana bisnis pada tingkat

unit kelestarian pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam



Data potensi unit kelestarian;

Data hasil timber cruising;

Data social ekonomi masarakat;


Citra satelit;

Alat tulis;

Komputer.



Melakukan identifikasi potensi sumberdaya ;

Menyusun rencana bisnis;

Mendokumentasikan hasil pekerjaan .



Kehutanan;



Pemanfaatannya;






387








dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

PANDUAN PENILAIAN
















Hutan Bukan Kayu;



Lingkungan;





Hutan Kayu;

388


Hutan Bukan Kayu;


Lingkungan;


Ijin;


Perijinan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana bisnis

pada tingkat unit kelestarian.





Perhitungan etat;

Sosial ekonomi;


Ekonomi kehutanan;

Marketing.


Komputer;

Berkoordinasi dalam bekerja.

Aspek kritis

Keakuratan dalam menyusun rencana bisnis.

389

KOMPETENSI KUNCI



3







390


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kontingensi



rencana kontingensi dalam sistem pengelolaan hutan

lestari





Tim kerja dan sumberdaya manusia di tetapkan.

Melakukan identifikasi potensi resiko

Data konflik, tata ruang hak adat diidentifikasi.

Resiko terhadap kawasan, potensi sumberdaya hutan dianalisis.

Skenario perubahan dilakukan.

Menyusun rencana kontingensi

Identifikasi alternatif tindakan terhadap perubahan yang mungkin terjadi

Biaya penanganan setiap alternatif dihitung.

Mekanisme penanganan setiap alternatif

Identifikasi tindakan untuk mengurangi resiko dan biayanya.


Dokumen rencana kontingensi disusun.

Dokumen rencana kontingensi didistribusikan.

Dokumen Rencana kontingensi ditindak lanjuti dalam sistem manajemen

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel



hasil pekerjaan digunakan untuk menyusun rencana kontingensi dalam


391


Data potensi unit kelestarian

Data hasil timber cruising

Data social ekonomi masarakat

Peta dasar areal kerja,

Citra satelit,

Alat tulis

Komputer








Kehutanan.



Pemanfaatannya


P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR



Restorasi Ekosistem




Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi





392

PANDUAN PENILAIAN
















Hutan Bukan Kayu;



Lingkungan;


Unit Kelestarian;




Hutan Kayu;


Hutan Bukan Kayu;


Lingkungan;


Ijin;

KHT.PH02.027.01 : Menyusun Dokumen Rekomendasi

Perijinan.

393

Kondisi penilaian :



kontingensi.





Manajemen

Sosial ekonomi

Ekonomi kehutanan

Marketing


Komputer

Berkoordinasi dalam bekerja

Aspek kritis

Ketepatan dalam melakukan identifikasi potensi resiko.

KOMPETENSI KUNCI


1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis informasi 3







394


JUDUL UNIT : Menyusun Studi Kelayakan


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menyusun

Studi kelayakan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.






Melakukan identifikasi potensi pengembangan

Potensi sumberdaya dan budaya masyarakat diidentifikasi.

Analisis pasar terhadap potensi hutan

Skenario pengembangan.

Menyusun studi kelayakan Identifikasi faktor yang berpengaruh

Analisis Biaya dan pendapatan dihitung.

Analisis sensitivitas.


Dokumen studi kelayakan disusun dan didistribusikan.

Dokumen studi kelayakan ditindak lanjuti dalam sistem manajemen

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel



hasil pekerjaan digunakan untuk menyusun studi kelayakan

pengembangan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Data potensi unit kelestarian

Data hasil timber cruising

Data social ekonomi masarakat

395

Peta dasar areal kerja,

Citra satelit,

Alat tulis

Komputer








Kehutanan.



Pemanfaatannya





Restorasi Ekosistem

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2007 jo








PANDUAN PENILAIAN



396














Hutan Bukan Kayu;



Lingkungan;


Unit Kelestarian;




Hutan Kayu;


Hutan Bukan Kayu;


Lingkungan;


Ijin;


Perijinan.

397

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun studi kelayakan

pengembangan.





Manajemen;

Sosial ekonomi;

Ekonomi kehutanan;

Marketing.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan :

4.1 Komputer

4.2 Berkoordinasi dalam bekerja

Aspek kritis

Ketepatan dalam melakukan melakukan identifikasi potensi

pengembangan.

KOMPETENSI KUNCI



3







398


JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan



evaluasi Studi kelayakan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.






Melakukan evaluasi studi kelayakan

Ukuran teknis ditetapkan.

Potensi konflik dianalisis

Potensi kendala dianalisis


Dokumen evaluasi studi kelayakan disusun dan didistribusikan.

Dokumen evaluasi studi kelayakan ditindak lanjuti dalam sistem manajemen

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel



hasil pekerjaan digunakan untuk mengevaluasi studi kelayakan

pengembangan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Data potensi unit kelestarian;

Data hasil timber cruising;

Data social ekonomi masarakat;


Citra satelit,

Alat tulis;

399

Komputer.



Menyusun evaluasi studi kelayakan




Kehutanan.



Pemanfaatannya





Restorasi Ekosistem









PANDUAN PENILAIAN


1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui





400





1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:





Hutan Bukan Kayu;



Lingkungan;


Unit Kelestarian;




Hutan Kayu;


Hutan Bukan Kayu;


Lingkungan;


Ijin;


Perijinan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi studi

kelayakan pengembangan.

401





Manajemen

Sosial ekonomi

Ekonomi kehutanan

Marketing


Komputer


Aspek kritis

Ketepatan dalam melaksanakan analisis

KOMPETENSI KUNCI



3







402


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu



rencana pemasaran hasil hutan kayu pada bidang

pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.




Bahan dan dan peralatan disiapkan.

Menyusun rencana pemasaran

Data potensi produksi hasil hutan kayu di identifikasi.

Jenis dan spesifikasi produk hasil hutan kayu ditetapkan

Target/sasaran dan segmen pasar ditetapkan

Harga satuan dihitung

Dokumen rencana pemasaran disusun


Dokumen rencana pemasaran hasil hutan kayu didistribusikan.

Dokumen rencana pemasaran hasil hutan kayu dan di arsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel


pemasaran dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan

untuk menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu pada sektor


lestari.


Data potensi;

Alat tulis;

Alat hitung;

403

Komputer.

Pekerjaan yang dilakukan :


3.2 Menyusun rencana pemasaran;

3.3 Mendokumentasikan hasil pekerjaan.






Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Jo.




Restorasi Ekosistem

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur assmen:










Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:



404



Hutan Bukan Kayu;



Lingkungan;


Unit Kelestarian;





Hutan Bukan Kayu;


Lingkungan;


Ijin;


Perijinan.

Kondisi penilaian :



pemasaran hasil hutan kayu hutan.



di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Konteks penilaian.


Marketing

Ekonomi kehutanan

Dasar-dasar perilaku konsumen

405

Ketrampilan yang diperlukan :

Komputer


Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun rencana pemasaran

KOMPETENSI KUNCI



3







406


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan

Kayu



rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu pada


hutan lestari.





Mengidentifikasi potensi sumberdaya

Data potensi hasil hutan bukan kayu di identifikasi.

Sebaran lokasi hasil hutan bukan kayu di identifikasi

Potensi hasil hutan bukan kayu disusun


Target/sasaran dan segmen pasar disusun

Dokumen rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu disusun


Dokumen rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu didistribusikan.

Dokumen rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu di arsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi potensi

sumberdaya, menyusun rencana pemasaran dan mendokumentasikan

hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana pemasaran

hasil hutan bukan kayu pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan



Peta kerja

407

Data potensi

Alat tulis

Alat hitung

Komputer



Mengidentifikasi potensi sumberdaya;

Menyusun rencana pemasaran;











Restorasi Ekosistem

PANDUAN PENILAIAN












408




Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;


Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;


Unit Kelestarian;




KHT.PH02.023.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan

Kayu;


Lingkungan;

KHT.PH02.026.01 : Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;

KHT.PH02.027.01 : Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :



pemasaran hasil hutan bukan kayu;



di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Konteks penilaian.


Marketing

Ekonomi kehutanan

Dasar-dasar perilaku konsumen


Komputer


409

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun target / sasaran.

KOMPETENSI KUNCI









410


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan



rencana pemasaran jasa lingkungan pada bidang

konservasi hutan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari






Data potensi dan sebaran lokasi jasa lingkungan di identifikasi.

Jenis dan spesifikasi produk jasa lingkungan ditetapkan

Dokumen rencana pemasaran jasa lingkungan disusun


Dokumen rencana pemasaran jasa lingkungan didistribusikan.

Dokumen rencana pemasaran jasa lingkungan dan di arsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel


pemasaran dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan

untuk menyusun rencana pemasaran jasa lingkungan pada sektor

kehutanan bidang konservasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.


Peta kerja

Alat tulis

Alat hitung

Komputer

411



Menyusun rencana pemasaran;











Restorasi Ekosistem

PANDUAN PENILAIAN
















Hutan Bukan Kayu;

412



Lingkungan;


Unit Kelestarian;





Hutan Kayu;


Hutan Bukan Kayu;


Ijin;


Perijinan.

Kondisi penilaian :



pemasaran jasa lingkungan;



di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Konteks penilaian


3.1 Marketing;

3.2 Ekonomi kehutanan;

3.3 Dasar-dasar perilaku konsumen;

3.4 Konservasi hutan;


4.1 Komputer;

4.2 Berkoordinasi dalam bekerja

413

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana pemasaran.

KOMPETENSI KUNCI









414


JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin



melakukan penilaian lapangan lokasi ijin dalam sektor

kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem



Mempersiapkan pekerjaan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perijinan pemanfaatan hutan diinventarisir.

Dokumen, peta, bahan dan peralatan dipersiapkan

Menyusun rencana penilaian lapangan

Dokumen perijinan pemanfaatan hutan dicek kelengkapan administrasinya.

Dokumen perijinan pemanfaatan hutan dianalisis substansi tehnis dan kelayakannya.

Regu kerja dan SDM pelaksanaan disusun.

Rencana kerja penilaian lapangan di susun.

Melaksanakan kegiatan penilaian lapangan

Data perijinan di cross check dengan data lapangan.

Laporan progess kegiatan perijinan di cross check dengan data lapangan.

Kegiatan penilaian lapangan dibuat laporan.

Mendokumentasikan hasil kegiatan

Dokumen laporan hasil penilaian lapangan di distribusikan.

Dokumen laporan hasil penilaian lapangan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun rencana

penilaian lapangan, melaksanaan kegiatan penilaian lapangan dan

mendokumentasikan hasil kegiatan, yang digunakan untuk melakukan

penilaian lapangan lokasi ijin pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan

hutan dalam sistem pengelolalaan hutan lestari.

415


Dokumen perijinan;

Dokumen laporan realisasi kegiatan perijinan;

Komputer/laptop;

Alat hitung;

Peta Kerja;

Kompas/GPS;

ATK.



Menyusun rencana kegiatan penilaian lapangan;

Melaksanaan kegiatan penilaian lapangan;

Mendokumentasikan hasil kegiatan.




Pemanfaatannya;













PANDUAN PENILAIAN :


416












1.3.1 KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;

1.3.2 KHT.PH02.017.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan


Hutan Bukan Kayu;



Lingkungan;

1.3.4 KHT.PH02.019.01 : Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat

Unit Kelestarian;

1.3.5 KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi;

1.3.6 KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan;

1.3.7 KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;

1.3.8 KHT.PH02.023.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil

Hutan Kayu;


Hutan Bukan Kayu;

1.3.10 KHT.PH02.025.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Jasa

Lingkungan;

1.3.11 KHT.PH02.027.01 : Menyusun Dokumen Rekomendsi

Perijinan.

417

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penilaian

lapangan lokasi ijin;





Perencanaan hutan;

Pemanenan hasil hutan;

Penatausahaan hasil hutan;


Silvikultur.


Mendeteksi penyimpangan;


Membaca peta.

Aspek kritis

Keakuratan dalam melaksanakan kegiatan penilaian lapangan.

KOMPETENSI KUNCI



3







418


JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan



menyusun dokumen rekomendasi perijinan dalam




Mempersiapkan pekerjaan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perijinan pemanfaatan hutan diinventarisir;

Dokumen, peta, bahan dan peralatan disiapkan

Pelaksanaan kegiatan Dokumen permohonan perijinan pemanfaatan hutan dicek kelengkapan administrasinya;

Dokumen permohonan perijinan pemanfaatan hutan dianalisis substansi tehnis dan kelayakannya;

Rekomendasi perijinan pemanfaatan hutan di susun.

Melaporkan hasil kegiatan Dokumen rekomendasi perijinan pemanfaatan hutan didistribusikan sesuai ketentuan;

Dokumen rekomendasi perijinan pemanfaatan hutan diadministrasikan

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :


dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk menyusun

dokumen rekomendasi perijinan pada sektor kehutanan bidang

pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolalaan hutan lestari.


Dokumen permohonan perijinan;

Komputer/laptop;

Alat hitung;

Peta Kerja;

419

ATK.








Pemanfaatannya;













PANDUAN PENILAIAN :










420



1.3. Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;



Hutan Bukan Kayu;



Lingkungan;


Unit Kelestarian;

1.3.5 KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi;

1.3.6 KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan;

1.3.7 KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;


Hutan Kayu;


Hutan Bukan Kayu;


Lingkungan;

1.3.11 KHT.PH02.026.01 : Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi

Ijin.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun dokumen

rekomendasi perijinan;





Perencanaan hutan;

421

Pengelolaan hutan;


Silvikultur.


Mengoperasikan komputer.

Membaca peta.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun dokumen rekomendasi perijinan.

KOMPETENSI KUNCI



3







422

KODE UNIT : KHT.PH02.028.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam


keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam

merencanakan pengusahaan wisata alam



Peraturan/pedoman mengenai pengusahaan wisata alam diidentifikasi.

Perlengkapan serta data dan informasi untuk merencanakan pengusahaan wisata alam disiapkan.

Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.

2. Menyusun rencana pengusahaan

Segmentasi pasar dan strategi pengusahaan wisata alam disusun.

Produk, atraksi dan paket wisata alam yang akan dikembangkan diidentifikasi.

Sistem pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada serta pengendalian kegiatan wisata alam dirumuskan.

Kebutuhan sarana dan prasarana pelengkap pengusahaan wisata alam beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan dirancang.

Kemitraan pengusahaan wisata alam dan penguatan kelembagaan lokal dirancang.


Laporan kegiatan perencanaan pengusahaan wisata alam disusun.

Dokumen rencana pengusahaan wisata alam diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun rencana

pengusahaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

merencanakan pengusahaan wisata alam pada bidang pemanfaatan hutan


423


Alat tulis kantor;

Perangkat komputer;

Peta wilayah administrasi;

Peta areal kerja;

Peta potensi ODTWA;

Dokumen laporan pengukuran parameter wisata alam.



Melakukan penyusunan rencana;



Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman

Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;



Peraturan Pemerintah Nomor. 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria

dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di

Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata

Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau

Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 48 tahun 2010 tentang Pengusahaan

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman

Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;




424

Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor. 129/Kpts/DJ-VI/1996

tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan

Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung;

SK Dirjen PHKA tahun 2002 tentang Kriteria Standar Penilaian Obyek dan

Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi);

SK Dirjen PHKA tahun 2003 tentang Pedoman Analisis Daerah Operasi

Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA);

Perdirjen PHKA Nomor. P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang

Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata

Alam Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata

Alam;

Perdirjen PHKA Nomor. P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam

pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata

Alam dan Taman Hutan Raya;


PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket

Wisata Alam;

1.3.2 KHT.PH02.030.01 : Menyusun Desain Tapak Pembangunan

Sarana dan Prasarana Wisata Alam;





425

1.3.3 KHT.PH02.031.01 : Menyusun Program Interpretasi

Lingkungan;

1.3.4 KHT.PH02.032.01 : Mempromosikan Wisata Alam;

1.3.5 KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata Alam;

1.3.6 KHT.PH02.034.01 : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata

Alam.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan

pengusahaan wisata alam.




hasil kerja).



Citra satelit ;

Perpetaan;

SIG;

Teknik penyusunan anggaran;

Jenis usaha wisata alam;

Sarana prasarana pengusahaan wisata alam;

Dokumen laporan pengukuran parameter wisata alam.



Mengatur waktu, bahan dan peralatan;

Mengoperasikan perangkat lunak GIS;

Membaca peta;


Mengaplikasikan instrumen perencanaan.

426

5. Aspek kritis:

Keakuratan dalam menyusun rencana pengusahaan.

KOMPETENSI KUNCI



3







427


JUDUL UNIT : Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata

Alam



merencanakan produk, atraksi dan paket wisata alam



Peraturan/pedoman yang berkaitan dengan wisata alam diinventarisir.

Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.

Para pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan perencanaan diidentifikasi.

2. Melakukan penyusunan rencana

Data dan informasi hasil penilaian potensi lapangan diklasifikasikan.

Produk wisata yang akan dikembangkan ditetapkan.

Bentuk-bentuk atraksi wisata yang akan ditempatkan dalam paket wisata ditetapkan.

Peta wisata dan program atau paket wisata alam disusun.

Informasi setiap paket wisata alam dirumuskan.


Dokumen rencana produk, atraksi dan paket wisata alam disusun.

Dokumen rencana produk, atraksi dan paket wisata alam diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan penyusunan

rencana, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

merencanakan produk, atraksi dan paket wisata alam pada bidang



Alat tulis kantor;

428

Perangkat komputer;

Peta areal kerja;

Peta administrasi;

Peta potensi wisata;

Dokumen hasil pengukuran parameter obyek wisata alam;

Dokumen hasil pengukuran parameter sosial budaya.



Melakukan penyusunan rencana;




Kepariwisataan;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tanggal 12 Februari 2010

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman


Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996 tanggal 23

Agustus 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan

Pencabutan Ijin Pengusaha Pariwisata Alam dan perubahannya melalui

SK Menhut Nomor. 348/Kpts-II/1997 tanggal 8 Juli 1997;


Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,

Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;









Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan


http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2010/12/P48-tahun-2010-ttg-IPPA.pdf





429

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman

Hutan Raya;


PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.PH02.028.01 : Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;




Lingkungan;




Alam.

Kondisi penilaian:


berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan produk,

atraksi dan paket wisata alam;



430


kerja).


Pariwisata secara umum;


Jenis produk, atraksi dan paket wisata;

Perpetaan.



Membaca peta;

Mengaplikasikan instrumen perencanaan;

Membuat peta wisata.

5. Aspek kritis:

Keakuratan dalam penyusunan rencana

KOMPETENSI KUNCI



2







431


JUDUL UNIT : Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan

Prasarana Wisata Alam



desain tapak pembangunan sarana dan prasarana

wisata alam



Peraturan/pedoman yang terkait dengan sarana dan prasarana wisata alam diidentifikasi.

Perlengkapan untuk melakukan penyusunan rencana disiapkan.

Data dan informasi yang dibutuhkan dikumpulkan.

2. Menyusun desain tapak Kondisi tapak dianalisis.

Kebutuhan ruang untuk pembangunan sarana prasarana dianalisis.

Peta rencana tapak disusun.


Dokumen rencana tapak pembangunan sarana dan prasarana wisata alam disusun.

Dokumen rencana tapak pembangunan sarana dan prasarana wisata alam diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun desain tapak,

dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun

rencana tapak pembangunan sarana dan prasarana wisata alam pada

bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Alat tulis kantor;

Perangkat komputer;

432

Peta kerja;

Dokumen hasil penilaian tapak;

Rencana pengelolaan dan zonasi/masterplan pengembangan wisata;

Software desain grafis.



Menyusun desain tapak;





Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2010, 12 Februari 2010 tentang









Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman

Hutan Raya;


PANDUAN PENILAIAN











433








1.3.2 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket

Wisata Alam;


Lingkungan;




Alam.

Kondisi penilaian:


berpengaruh atas tercapainya kompetensi memandu pengunjung

wisata alam;




kerja).


Perencanaan tapak;

Desain grafis.


Membaca peta;


Mengaplikasikan software desain grafis.

434

5. Aspek kritis:

Ketajaman dalam menganalisis tapak dan menghitung kebutuhan ruang.

KOMPETENSI KUNCI



2







435


JUDUL UNIT : Menyusun Program Interpretasi Lingkungan



program interpretasi lingkungan



Peraturan/pedoman yang berkaitan dengan program interpretasi lingkungan diinventarisir.

Perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyusun program disiapkan.

Pihak yang akan dilibatkan dalam penyusunan program dihubungi.

2. Membuat prospektus perencanaan

Tinjauan umum tentang obyek atau lokasi yang akan diinterpretasikan disusun.

Tujuan dari program interpretasi ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi program interpretasi ditentukan.

Aktifitas dan fasilitas yang ada serta pengembangannya dirinci serta diperhitungkan biayanya.

Peta lokasi secara keseluruhan dengan garis besar aktifitas dan fasilitas yang jelas dibuat.

3. Menetapkan program interpretasi lingkungan

Kelompok sasaran diidentifikasi.

Program interpretasi lingkungan yang paling relevan ditetapkan.

Sarana dan prasarana untuk memperlancar program interpretasi dilengkapi.


Dokumen prospektus perencanaan dan perencanaan program interpretasi lingkungan disusun.

Dokumen rencana program interpretasi lingkungan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, membuat prospektus

perencanaan, menetapkan program interpretasi lingkungan, dan

436

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun program

interpretasi lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem



Alat tulis kantor;

Perangkat komputer;

Peta areal kerja;

Dokumen baseline informasi aspek fisik-kimia, bio-ekologi, dan sosial

budaya;

Dokumen rencana pengusahaan wisata.



Membuat prospektus rencana;

Menetapkan program interpretasi;






Kepariwisataan;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, 12 Februari 2010 tentang














437



Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor. P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9

Maret 2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan

Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional,

Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;


PANDUAN PENILAIAN:















Wisata Alam;






Alam.

Kondisi penilaian:


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun program

interpretasi lingkungan.

438




kerja).


Teknik penyusunan prospektus perencanaan;

Teknik perencanaan;

Jenis media interpretasi;

Jenis sarana dan prasarana interpretasi.

Keterampilan pendukung:


Membaca peta;

Menyusun prospektus;

Merancang media interpretasi.

Aspek kritis:

Keakuratan dalam membuat prospektus perencanaan.

KOMPETENSI KUNCI



3







439


JUDUL UNIT : Mempromosikan Wisata Alam



mempromosikan wisata alam.


1. Mempersiapkan pekerjaan Peraturan/pedoman yang terkait dengan promosi wisata alam diinventarisir.


2. Mengembangkan strategi promosi

Target pasar diidentifikasi.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan promosi dinyatakan dengan jelas.

Bahan dan teknik promosi yang diperlukan serta kelayakan promosi yang akan dilakukan ditetapkan.

Strategi yang spesifik dipilih.

Tata waktu dan kebutuhan tenaga pelaksana ditentukan.

3. Menjalankan kegiatan promosi

Pemantapan dan pengembangan kegiatan public relation dilakukan.

Kerjasama dan jejaring kerja dikembangkan.

Inovasi metode promosi secara terus menerus dikembangkan.


Laporan kegiatan mempromosikan wisata alam disusun.


BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengembangkan strategi

promosi, menjalankan kegiatan promosi, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk mempromosikan wisata alam pada bidang



Alat tulis kantor;

440

Perlengkapan komputer;

Alat komunikasi;

Bahan promosi: leaflet, booklet, poster, cinderamata, foto, film dsb.



Mengembangkan strategi promosi;

Menjalankan kegiatan promosi;






Kepariwisataan;










PANDUAN PENILAIAN:












441





KHT.PH02.028.01 : Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;

KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket

Wisata Alam;

KHT.PH02.030.01 : Menyusun Desain Tapak Pembangunan


KHT.PH02.031.01 : Menyusun Program Interpretasi

Lingkungan;

KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata Alam;

KHT.PH02.034.01 : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata

Alam.

Kondisi penilaian:


berpengaruh atas tercapainya kompetensi mempromosikan wisata

alam;




kerja).


Teknik promosi dan pemasaran;

Jenis-jenis media promosi;

Teknik komunikasi;

Public relation.


Mengoperasikan alat komunikasi;

Melakukan hubungan publik

442

Aspek kritis:

Keaktifan dalam pelaksanaan dan pengembangan promosi wisata alam.

KOMPETENSI KUNCI



2







443


JUDUL UNIT : Memandu Pengunjung Wisata Alam



memandu pengunjung wisata


1. Mempersiapkan pekerjaan Peraturan/Pedoman pemanduan wisata alam diinventarisir.


Informasi tentang kawasan, pengunjung/wisatawan dan kegiatan yang akan dilakukan dikumpulkan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan disusun.

2. Melaksanakan pemanduan

Informasi terkini, akurat, tepat dan relevan disampaikan.

Arahan, bimbingan dan saran yang baik diberikan pada pengunjung.

Kegiatan perjalanan wisata dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan.


Laporan kegiatan pemanduan wisata alam disusun.


BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel : Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan,

melaksanakan pemanduan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk memandu pengunjung wisata alam pada bidang



Peta lokasi;

Alat tulis;

Kompas/GPS;

Alat komunikasi;

Perlengkapan P3K.

444

3. Tugas pekerjaan yang harus:


Melaksanakan pemanduan;






Kepariwisataan;









Keputusan Musyawarah Nasional I Himpunan Pemandu Wisata Indonesia

Nomor 07/MUNAS.I/X/1988 tentang Kode Etik Pemandu Wisata

Indonesia;


PANDUAN PENILAIAN:













445






Wisata Alam;




Lingkungan;

KHT.PH02.032.01 : Mempromosikan Wisata Alam;

KHT.PH02.034.01 : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata

Alam.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memandu pengunjung

wisata alam;




kerja).


Pariwisata secara global;

Kondisi dan kegiatan wisata alam yang ditawarkan;

Teknik dan etika pemanduan;

Teknik komunikasi;

Dinamika kelompok.


Mengatur rombongan;

Megoperasikan kompas/GPS;

Membaca peta;

446

Mengoperasikan alat komunikasi;

Melakukan P3K.

Aspek kritis:

Kesigapan dalam melaksanakan pemanduan.

KOMPETENSI KUNCI



2







447


JUDUL UNIT : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam



mengelola dampak kunjungan wisata alam



Peraturan/pedoman yang terkait dengan pengelolaan dampak wisata alam diinventarisir.

Rencana pengelolaan dampak disusun.


2. Mengukur dampak Sumber dampak dan parameter dampak diidentifikasi.

Komponen lingkungan yang terkena dampak kunjungan wisata ditetapkan.

Tingkat atau ukuran dampak ditetapkan.

3. Mengelola dampak Sumber dampak/pengunjung dikelola.

Pengelolaan terhadap sumberdaya yang terkena dampak dilakukan.

Pemantauan hasil pengelolaan dampak dilakukan


4.1 Laporan kegiatan mengelola dampak kunjungan wisata alam disusun.

4.2 Laporan kegiatan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengukur dampak,

mengelola dampak, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan

untuk mengelola dampak kunjungan wisata alam pada bidang



Alat tulis;

Perangkat komputer;

448

Peta kerja;

Panduan wawancara;

Pedoman penilaian dampak;


Pengukur kualitas air (pH meter, DO meter, refraktometer, Secchi disc).

3. Tugas pekerjaan yang:


Mengukur dampak;

Mengelola dampak;



Peraturan Pemerintah Nomor 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata

Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan

Taman Wisata Alam.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 519/Kpts-II/1997 tanggal 12







Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33/2009 Pedoman Pengembangan

Ekowisata Di Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13/2010 tentang Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan

Pemantauan Lingkungan Hidup


Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan


Mengenai Dampak Penting.

http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2010/10/PP-36-Tahun-2010.pdf




http://ekowisata.org/perundangan/wp-content/uploads/2011/03/PERMENDAGRI.33-2009-PEDOMAN-PENGEMBANGAN-EKOWISATA-DI-DAERAH2.pdf

http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2011/07/PermenLH-13-2010-UKL-UPL.pdf

449

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam

Nomor 39/Kpts/DJ-VI/99tanggal 19 Maret 1999 tentang Tata Cara

Penyusunan Dokumen AMDAL Upaya Pemantauan Lingkungan

Departemen Kehutanan dan Perkebunan.


PANDUAN PENILAIAN:















Wisata Alam;




Lingkungan;

KHT.PH02.032.01 : Mempromosikan Wisata Alam;

KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola dampak

kunjungan wisata alam;

450




kerja).



Parameter dampak;

Teknik mengelola dampak;

Metode pengukuran dampak.


Membaca peta;

Mengukur parameter dampak;


Mengoperasikan peralatan pengukur kualitas air (pH meter, DO meter,

refraktometer, Secchi disc).

Aspek kritis:

5.1 Keakuratan dalam mengeidentifikasi dampak.

KOMPETENSI KUNCI



3







451


JUDUL UNIT : Mempromosikan Produk Jasa Lingkungan



mempromosikan produk jasa lingkungan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait promosi produk jasa lingkungan diinventarisir.

1.2 Rencana promosi produk jasa lingkungan ditetapkan.


2. Mengembangkan strategi promosi

Target pasar diidentifikasi.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan promosi dinyatakan dengan jelas.

Bahan dan teknik promosi yang diperlukan serta kelayakan promosi yang akan dilakukan ditetapkan.

Strategi yang spesifik dipilih.

Tata waktu dan kebutuhan tenaga pelaksana ditentukan.

3. Menjalankan kegiatan promosi

3.1 Pemantapan dan pengembangan kegiatan public relation dilakukan.

3.2 Kerjasama dan jejaring kerja dikembangkan.

3.3 Inovasi metode promosi secara terus menerus dikembangkan.


Laporan kegiatan mempromosikan produk jasa lingkungan disusun.


BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku mempersiapkan pekerjaan, mengembangkan strategi

promosi, melaksanakan kegiatan promosi, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk mempromosikan produk jasa lingkungan


lestari. Jasa lingkungan yang dimaksud antara lain: air, penyimpanan dan

penyerapan karbon.

452


Alat tulis kantor;

Perangkat komputer;

Alat komunikasi;

Bahan promosi: brosur, leaflet, booklet, poster, factsheet, cinderamata, foto,

film dsb;

Proposal bisnis.

Dokumen hasil penilaian potensi jasa air;

Dokumen hasil penilaian potensi jasa penyimpanan dan penyerapan

karbon.



3.2 Mengembangkan strategi promosi;

3.3 Melaksanakan kegiatan promosi;

3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.


Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008



Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;



Hutan Produksi;





Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

(REDD);

http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2011/07/PP-42-08-Pengelolaan-SD-Air.pdf


http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2011/07/PP-43-08-Air-Tanah.pdf

http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2011/07/P30_09-Tentang-TATA-CARA-PENGURANGAN-EMISI-DARI-DEFORESTASI-DAN-DEGRADASI-HUTAN-REDD-.pdf

453


PANDUAN PENILAIAN :













KHT.PH02.036.01 : Merencanakan Pemanfaatan Produk Jasa

Lingkungan;

KHT.PH02.037.01 : Mengadministrasikan Produk Jasa

Lingkungan;

KHT.PH03.011.01 : Memantau Produk Jasa Lingkungan;

KHT.PH03.012.01 : Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa

Lingkungan;

KHT.PH03.013.01 : Menilai Kinerja Produk Pemanfaatan Jasa

Lingkungan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mempromosikan produk

jasa lingkungan.




kerja).

454


Jenis produk jasa lingkungan;

Teknik promosi;

Karakteristik pasar;

Networking;

Rencana bisnis;

Imbal jasa lingkungan/PES;

Branding/pencitraan produk;



Membangun jejaring;

Menyusun rencana bisnis;

Menyusun materi promosi;

Mengidentifikasi pasar;

Desain grafis.

Aspek kritis:

5.1 Keaktifan dalam pelaksanaan dan pengembangan promosi.

KOMPETENSI KUNCI



3








JUDUL UNIT : Merencanakan Pemanfaatan Produk Jasa

Lingkungan

455



merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait pemanfaatan produk jasa lingkungan diinventarisir.

1.2 Perlengkapan merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan disiapkan.


2. Menetapkan produk jasa lingkungan

2.1 Potensi jasa lingkungan di dalam wilayah KPH dipetakan.

2.2 Prospek ekonomi setiap produk jasa lingkungan diperkirakan.

2.3 Nilai tambah jasa lingkungan (value added) dirumuskan.

2.4 Produk jasa lingkungan yang akan dimanfaatkan ditetapkan.

2.5 Strategi pemanfaatan produk jasa lingkungan dan peluang diversifikasi produk dikembangkan.

3. Merencanakan pemanfaatan

Kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan pemanfaatan produk jasa lingkungan dipetakan.

Pembeli potensial (potential buyer)/pasar/pengguna produk jasa lingkungan diidentifikasi.

Pengemasan dan pencitraan (branding) dalam rangka memberikan nilai tambah dari produk jasa lingkungan dilakukan.

Analisis finansial usaha jasa lingkungan disusun.

Distribusi manfaat dalam skema imbal jasa lingkungan (payment for environmental services/PES) dirumuskan.


4.1 Dokumen rencana pemanfaatan produk jasa lingkungan disusun.

4.2. Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

456

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan produk jasa

lingkungan, merencanakan pemanfaatan, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan pemanfaatan produk jasa

lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.


Alat tulis kantor;

Perangkat komputer;

Peta areal kerja;

Citra satelit dan hasil penafsirannya;

Dokumen laporan inventarisasi produk jasa lingkungan;

Peta potensi jasa lingkungan.



Menetapkan produk jasa lingkungan;

Merencanakan pemanfaatan;





Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air




Hutan Produksi;







457



(REDD);


PANDUAN PENILAIAN













KHT.PH02.035.01 : Mempromosikan Produk Jasa

Lingkungan;

KHT.PH02.037.01 : Mengadministrasikan Produk Jasa

Lingkungan;



Lingkungan;


Lingkungan.




pemanfaatan produk jasa lingkungan.




458


kerja).



Perpetaan;

Mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing);

Pengemasan dan pencitraan (branding) produk;

Nilai tambah (value added) jasa lingkungan;

Analisis finansial;

Analisis SWOT.



Mengatur waktu, bahan dan peralatan;

Membaca peta;


Mengaplikasikan instrumen perencanaan;

Mengkoordinasikan para pihak;

Mengidentifikasi potensi jasa lingkungan.

5. Aspek kritis:

Ketepatan dalam merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan

KOMPETENSI KUNCI



3




459




460


JUDUL UNIT : Mengadministrasikan Produk Jasa Lingkungan



mengadministrasikan produk jasa lingkungan.



1.1 Peraturan/pedoman mengenai pengadministrasian diinventarisir.

1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengadministrasikan produk jasa lingkungan disiapkan.

2. Melakukan pengadministrasian

2.1 Format baku data administrasi produk jasa lingkungan ditetapkan.

2.2 Data atau informasi produk jasa lingkungan dibukukan sesuai format yang telah ditetapkan.

2.3 Sistem pengelolaan dan pelayanan informasi data administrasi produk jasa lingkungan ditetapkan.

2.4 Dokumen/surat menyurat terkait produksi dan pemanfaatan produk jasa lingkungan dikelompokkan.

2.5 Pengarsipan dokumen terkait produk jasa lingkungan dilakukan.


3.1 Pekerjaan mengadministrasikan produk jasa lingkungan dilaporkan secara berkala.


BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan

pengadministrasian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan

untuk mengadministrasikan produk jasa lingkungan pada bidang



461

Alat tulis;


Lemari arsip;

Form isian.



Melakukan pengadministrasian;


4. Peraturan yang diperlukan



Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air




Hutan Produksi;






(REDD);


PANDUAN PENILAIAN










462








KHT.PH02.035.01 : Mempromosikan Produk Jasa Lingkungan;

KHT.PH02.036.01 : Merencanakan Pemanfaatan Produk Jasa

Lingkungan;



Lingkungan;


Lingkungan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengadministrasikan

produk jasa lingkungan.




kerja).


Jenis produk jasa lingkungan;

Sistem pengarsipan;

Sistem pengelolaan dan pelayanan informasi data administrasi.


4.1 Mengaplikasikan program Excel/Word dan Acces/dBase

Visual/Foxpro/My SQL;

4.2 Menata dan mengelompokkan dokumen.

463

5. Aspek kritis :

5.1 Kerapihan dan kelengkapan dokumentasi kegiatan.

KOMPETENSI KUNCI



2







464


JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Berat untuk Pembukaan

Wilayah Hutan



mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah

hutan pada sektor kehutanan bidang perencanaan




1.1 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku mengenai pengoperasian alat berat untuk pembukaan wilayah hutan diidentifikasi;

1.2 Rencana pengoperasian alat berat untuk pembukaan wilayah hutan ditetapkan;

1.3 Alat berat diangkut ke lokasi yang sudah ditentukan.

2. Mengoperasikan alat berat

2.1 Alat berat dioperasikan sesuai dengan manual/prosedur yang berlaku;

2.2 Pengecekan kondisi alat berat sebelum dan sesudah pengoperasian dilakukan;

2.3 Usaha meminimalkan kerusakan lingkungan terhadap tegakan tinggal dan komponen lingkungan lain (tanah, flora, fauna, hidrologi dll) diterapkan;

2.4 Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja selama pengoperasian alat berat diterapkan.

3. Mengadministrasikan pekerjaan

3.1 Kegiatan mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan dilaporkan;

3.2 Pencatatan hasil pengecekan kondisi alat berat dilakukan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengoperasikan alat

berat, dan mengadministrasikan pekerjaan yang digunakan dalam

465

mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan pada sektor

kehutanan bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Alat keselamatan diri;

Peta kerja;

Form checklist peralatan berat.



Mengoperasikan alat berat;

Mengadministrasikan pekerjaan



Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP. Nomor 3 tahun 2008


serta Pemanfaatan Hutan.

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.PH02.039.01 : Melaksanakan Pembangunan Jalan

Angkutan;

466

1.3.2 KHT.PH02.040.01 : Melaksanakan Pembukaan Wilayah

Hutan;

1.3.3 KHT.PH03.041.01 : Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan

Hutan di Lapangan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan alat berat

untuk pembukaan wilayah hutan;





Prosedur pengoperasian alat berat;

Prinsip-prinsip ekologi;

Keselamatan dan kesehatan kerja.


4.1 Membaca peta;

4.2 Menghidupkan dan mematikan alat berat;

4.3 Mengecek kondisi alat berat.

Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam mengoperasikan alat berat.

KOMPETENSI KUNCI

467



1







468


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan



melaksanakan pembangunan jalan hutan pada sektor

kehutanan bidang perencanaan dalam sistem



1. Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku pembangunan jalan hutan diidentifikasi;

1.2 Rencana pelaksanaan pembangunan jalan hutan ditetapkan;

1.3 Tim/organisasi pelaksana pembangunan jalan hutan disusun;

1.4 Kebutuhan alat dan bahan untuk pembangunan jalan hutan diidentifikasi;

1.5 Kebutuhan biaya untuk pembangunan jalan hutan dihitung.

2. Mendetailkan rencana trase jalan

2.1 Pengecekan lapang terhadap gambaran alternatif rencana jaringan jalan (peta trase jalan) dilakukan;

2.2 Pencarian trase jalan di dalam koridor hutan dilakukan dengan memperhatikan peraturan teknis pembuatan jalan;

2.3 Pembetulan atau penyempurnaan rencana trase jalan dilakukan.

2.4 Rencana trase jalan ditetapkan;

2.5 Penandaan dan pemancangan trase jalan di lapangan dilakukan.

3. Membangun jalan angkutan

3.1 Lokasi trase jalan ditempatkan pada area yang stabil dan dihindarkan dari titik-titik (zona) kardinal negatif;

3.2 Penebangan dan operasi pembersihan untuk kepentingan pembangunan jalan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekologi;

3.3 Spesifikasi jalan (lebar jalan, kemiringan,

469


tikungan, jari-jari belokan, jarak saluran drainase) diperhitungkan dengan cermat.

3.4 Jenis konstruksi atau perkerasan jalan angkutan disesuaikan dengan kondisi tanah dan geologi, tujuan yang ditetapkan, serta standar teknis pembangunan jalan yang berlaku;

3.5 Bahaya erosi dan longsor, penurunan kualitas air dan sedimentasi, kerusakan lingkungan/bentang alam, gangguan flora/fauna, pengaruh negatif pada sosial sosial budaya masyarakat diminimalkan.

4. Melaporkan pekerjaan 4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan jalan angkutan disusun;

4.2 Laporan diadministrasikan sesuai kebutuhan;

4.3 Laporan didistibusikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mendetailkan rencana

trace jalan, membangun jalan hutan (jalan angkutan hasil hutan, jalan

sarad, dan jalan inspeksi) dan melaporkan pekerjaan yang digunakan

dalam melaksanakan pembangunan jalan angkutan pada sektor kehutanan

bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Peta areal kerja;

Peta trace jalan;

Peta iklim, topografi, hidrologi, geologi dan tanah;

Alat navigasi;

Theodolit/GPS RTK;

Peralatan mekanis pembersihan (chain saw, feller buncher, excavator,

forwarder);

Traktor, dump truck, grader;

Alat pembentukan badan jalan hutan;

Alat pembentuk talud dan pemadatan jalan hutan;

470

Alat pengangkutan bahan material jalan hutan;

Alat pemeliharaan jalan;

Peralatan tangan (sekop, garpu, cangkul dll);

Alat keselamatan/pelindung diri (sepatu, helm, pakaian, kacamata, sarung

tangan dll);

Perlengkapan P3K;

Dokumen kelola lingkungan.



Mendetailkan rencana trase jalan;

Membangun jalan angkutan;

Melaporkan pekerjaan.






Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang sistem

silvikultur;

Peraturan Direktur Jenderal BPK nomor P.09/Menhut-II/2009 tentang

pedoman pelaksanaan sistem silvikultur;

Surat Keputusan Direktur Jenderal BPK Nomor 274 tahun 2001 Perihal

Reduce Impact Logging.

PANDUAN PENILAIAN :








471






1.3.1 KHT.PH02.038.01 : Mengoperasikan Alat Berat untuk

Pembukaan Wilayah Hutan;


Hutan;


Hutan di Lapangan.




pembangunan jalan angkutan;






3.2 Prinsip-prinsip PWH;

3.3 Kelas fungsional jalan hutan;

3.4 Kelas kualitas jalan hutan;

3.5 Jenis konstruksi perkerasan jalan hutan;

3.6 Drainase jala;n

3.7 Perancangan geometrik jalan;

3.8 Peralatan konstruksi jalan.


4.1 Membaca peta;

4.2 Mengoperasikan peralatan tangan;

4.3 Mengoperasikan alat berat;

472

4.4 Menentukan sudut/tikungan.

Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam membangun jalan angkutan.

KOMPETENSI KUNCI



2







473


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan



melaksanakan pembukaan wilayah hutan sebagai

bagian dari bidang pemanfaatan hutan dalam sistem

pengelolaan hutan.


1. Mempersiapkan pekerjaan pembukaan wilayah hutan

Peraturan/pedoman, juklak dan juknis terkait yang masih beerlaku tentang pembukaan wilayah hutan di inventarisir.

Data, peta dasar, bahan dan peraslatan alat untuk pembukaan wilayah hutan dipersiapkan.

Organisasi dan sumberdaya manusia ditetapkan.

2. Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan

2.1 Rencana kegiatan, jumlah hari, regu survey, dan regu pembuat jalan dibuat.

2.2 Starting point/titik ikat dan rencana trayek jalan angkutan dibuat sesuai dengan ketentuan.

2.3 Tranyek jalan angkutan diukur sesuai ketentuan

3. Melaksanakan pembuatan pembukaan wilayah hutan

3.1. Survey, jalan angkutan dan jalan sarad dilakukan sesuai ketentuan.

3.2 Pohon yang berada di jalur jalan angkutan (induk/cabang) ditebang dan diregister sesuai ketentuan.

3.3 Jalan, gorong-gorong dan saluran drainase/saluran pembuangan air dibuat sesuai ketentuan

3.4 Pal Km, dan tanda/rambu lalu lintas dipasang sesuai ketentuan.

3.5 Jalan diukur dan peta dibuat sesuai ketentuan.

4. Mendokumentasikan hasil pembukaan wilayah hutan

4.1 Data dan informasi hasil pembukaan wilayah hutan dihimpun dan dicatat sesuai dengan ketentuan.

4.2 Laporan hasil pelaksanaan pembukaan wilayah hutan dibuat, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.

474


4.3 Laporan hasil pelaksanaan pembukaan wilayah hutan dibuat, didistribusikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel.

Unit ini berlaku untuk Mempersiapkan pekerjaan pembukaan wilayah

hutan Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan, Melaksanakan

pembuatan pembukaan wilayah hutan dan Mendokumentasikan hasil

pembukaan wilayah hutan yang digunakan untuk melaksanakan

pembukaan wilayah hutan pada sektor kehutanan bidang perencanaan

hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari


Peta kerja;

Peta rencana tata batas;

Pengukur jarak;

Pal batas.

3. Tugas Pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Mempersiapkan pekerjaan pembukaan wilayah hutan;

3.2 Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan;

3.3 Melaksanakan pembuatan pembukaan wilayah hutan;

3.4 Mendokumentasikan hasil pembukaan wilayah hutan.

4. Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi melaksanakan batas hutan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan

Huta;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008



PANDUAN PENILAIAN


475















Hutan;


Hutan di Lapangan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pembukaan

wilayah hutan;





Perencanaan hutan;

Perpetaan Kehutanan.


Menggunakan peta kehutanan;

Membaca citra satelit;

Menggunakan GPS/Kompas.

476

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyelesaikan pembukaan wilayah hutan

KOMPETENSI KUNCI



2







477


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di

Lapangan



melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di

lapangan sebagai bagian dari bidang perencanaan

hutan dalam sistem pengelolaan hutan.


Mempersiapkan pekerjaan Peraturan/pedoman, juklak dan juknis terkait yang masih berlaku tentang pembukaan wilayah hutan di inventarisir.

Data, peta kerja, bahan dan peralatan disiapkan.

Regu kerja dan sumberdaya manusia ditetapkan.

Melaksanakan kegiatan pembuatan trase jalan di lapangan

Penandaan trase jalan dilaksanakan

Profil memanjang dan melintang jalan dibuat,

Volume gusuran dan timbunan dihitung

Pengukuran panjang dan arah trase jalan dilaksanakan


Data dan informasi hasil pembutan trase jalan dicatat sesuai dengan ketentuan.

Laporan hasil pelaksanaan pembutan trase jalan didistribusikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel.


pembuatan trase jalan di lapangan dan mendokumentasikan hasil kegiatan

yang digunakan untuk melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di

lapangan pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem



Peta kerja;

478

Pengukur jarak;

Helling meter;

GPS;

Kompas;

Cat.

3. Pekerjaan yang dilakukan :


3.2 Melaksanakan kegiatan pembuatan trase jalan di lapangan;

3.3 Mendokumentasikan hasil kegiatan.



Hutan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP. Nomor 3 tahun

2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan


PANDUAN PENILAIAN















479


Hutan;


Hutan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pembuatan

trase jalan hutan di lapangan;





Perencanaan hutan;

Perpetaan Kehutanan;

Kultur tehnik;

Dasar-dasar ilmu lingkungan.


Menggunakan peta kehutanan;

Menggunakan GPS/kompas.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyelesaikan trase jalan di lapangan.

KOMPETENSI KUNCI

480



2







481


JUDUL UNIT : Membuat Peta Trace Jalan



membuat peta trace jalan pada sektor kehutanan

bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.



1.1 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku dengan pekerjaan membuat peta trace jalan diidentifikasi.

1.2 Rencana pembuatan peta trace jalan ditetapkan.

1.3 Data dan informasi termasuk peta-peta terkait yang dibutuhkan untuk membuat peta trace jalan dihimpun.

1.4 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat peta trace jalan disiapkan.

2. Merencanakan jaringan jalan

2.1 Data dan informasi penting untuk perencanaan jaringan jalan disortir.

2.2 Pembatasan wilayah perencanaan jaringan jalan dilakukan.

2.3 Evaluasi kemungkinan lokasi trase jalan dilakukan.

2.4 Alternatif trase jalan dipilih berdasarkan peta kontur.

2.5 Titik-titik (zona) kardinal positif dan negatif diidentifikasi.

3. Memetakan trace jalan 3.1 Titik-titik (zona) kardinal positif dan negatif diletakkan dalam peta.

3.2 Titik-titik kardinal positif yang berdekatan dihubungkan sedemikian rupa sehingga titik-titik kardinal positif dilewati (dimanfaatkan).

3.3 Titik-titik kardinal negatif dihindari sedemikian rupa sehingga tidak terlewati.

3.4 Hasil trase jalan yang telah dipilih diaplikasikan dalam gambar profil memanjang dan melintang.

3.5 Pola jaringan jalan dibuat sesuai dengan

482


ketentuan yang berlaku.


4.1 Laporan pekerjaan membuat peta trace jalan disusun.

4.2 Peta trace jalan yang dihasilkan didokumentasikan dengan baik.

4.3 Peta trace jalan didistribusikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merencanakan jaringan

jalan, memetakan trace jalan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan dalam membuat peta trace jalan pada sektor kehutanan bidang

perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Alat tulis;

Perangkat komputer/laptop dengan software yang relevan seperti arc view,

autocad map, dll;

Peta areal kerja;

Peta penutupan lahan;

Peta penataan zona areal hutan;

Peta topografi/kontur;

Peta iklim dan hidrologi;

Peta geologi dan tanah;

Peta pembagian blok, petak, dan anak petak;

Peta pohon hasil ITSP;

Data hasil inventarisasi sosekbud;

Dokumen hasil inventarisasi dan perencanaan pengusahaan hutan;

Peta keadaan jaringan jalan (PWH);

Dokumen hasil penilaian kondisi ekologi (rencana peruntukan fungsi

hutan);

483

Dokumen rencana manajemen hutan.



3.2 Merencanakan jaringan jalan;

3.3 Memetakan trace jalan;


4. Peraturan untuk yang diperlukan :




serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009 tentang sistem

silvikultur;

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor

P.09/Menhut-II/2009 tentang pedoman pelaksanaan sistem

silvikultur;

Surat Keputusan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor 274

tahun 2001 Perihal Reduce Impact Logging.

PANDUAN PENILAIAN :












484


1.3.1 KHT.PH02.043.01 : Menyusun Rancangan Pembukaan

Wilayah Hutan;

1.3.2 KHT.PH03.014.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja pembukaan

Wilayah Hutan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat peta trace jalan;





Prinsip-prinsip PWH;

Prinsip-prinsip Reduce Impact Logging;

Ilmu ukur tanah;

Perpetaan;

Sistem pemanenan kayu yang akan digunakan;

Klasifikasi sistem jaringan jalan hutan.


4.1 Membaca peta;

4.2 Mengoperasikan komputer;

4.3 Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Geografi/GIS;

4.4 Mengidentifikasi titik-titik (zona) kardinal positif dan negatif.

5. Aspek kritis :

Ketepatan dalam memetakan trase jalan.

485

KOMPETENSI KUNCI



2







486


JUDUL UNIT : Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan



rancangan pembukaan wilayah hutan sebagai bagian

dari pembukaan wilayah hutan pada bidang

perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Menyiapkan pekerjaan Peraturan/pedoman, juklak dan juknis terkait dengan pembukaan wilayah hutan diinventarisir;

Bahan, peta dan peralatan disiapkan

Melaksanakan kegiatan Lay out/desain trase jalan dibuat;

Rencana jalan utama, jalan cabang, dan jalan sarad ditentukan;

Rencana lokasi prasarana (TPn, TPK, dan lokasi camp) ditentukan.


Laporan hasil penyusunan rancangan pembukaan wilayah hutan disusun;

Laporan hasil menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan didistribusikan;

Laporan hasil menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan di arsipkan.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel


dan mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk

menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan pada sektor kehutanan

bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


Peta kerja;

Meja gambar;

487

Alat tulis.



3.2 Melaksanakan kegiatan;


Peraturan yang dibutuhkan :





PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.PH02.042.01 : Membuat Peta Trace Jalan;

1.3.2 KHT.PH03.014.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja pembukaan

Wilayah Hutan.

Kondisi penilaian :


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rancangan

pembukaan wilayah hutan;

488





Dasar-dasar perencanaan hutan;

Kultur tehnik/Ketehnikan hutan;

Ilmu tanah.


4.1 Membaca peta.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat rancangan pembukaan wilayah hutan.

KOMPETENSI KUNCI



2







489


JUDUL UNIT : Melaksanakan Penebangan (Felling) dan Pembagian

Batang (Bucking) dengan Menggunakan Alat

Chainsaw



melaksanakan penebangan (felling) dan pembagian

batang (bucking) dengan menggunakan alat chainsaw

dalam kegiatan pemanenan hasil hutan kayu bidang

pemanfaatan hasil hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.


1. Menyiapkan chainsaw

1.1 Ukuran chainsaw dipilih sesuai dengan kondisi kerja

1.2 Pemeriksaan awal sebelum pengoperasian secara lengkap dilaksanakan sesuai SOP/ manual alat.

1.3 Bar dan rantai dipasang, ketegangan rantai dichek/diperiksa

1.4 Bahan bakar dan oli pelumas diisikan dengan cara yang aman

1.5 Chainsaw dihidupkan sesuai manual, pelumasan rantai di periksa, dibiarkan 3 – 5 menit, lalu dimatikan

2. Menyiapkan pekerjaan 2.1 Ketentuan, pedoman, juklak/juknis yang terkait dengan pemanenan hasil hutan kayu di inventarisir.

2.2 Regu kerja dan SDM pelaksana disiapkan

2.2 Perlengkapan dan bahan disiapkan.

2.3 Pakaian kerja dan personal protective equipment dikenakan.

2.4 Chainsaw beserta perlengkapan dan bahan dibawa ke lokasi kegiatan dengan aman

490

3. Melaksanakan penebangan (felling)

3.1 Areal sekitar pohon dan tanaman pembelit dibersihkan

3.2 Arah rebah dan arah penyelamatan ditetapkan.

3.3 Takik rebah dan takik balas dibuat sesuai ketentuan

3.4 Tunggak dan batang kayu ditandai sesuai ketentuan

3.5 Dokumen penebangan dibuat sesuai dengan ketentuan

4. Melaksanakan

pembagian batang (bucking)

4.1 Pemotongan/meratakan banir dengan

badan kayu (butting), pemotongan cabang/ranting (debranching), dan pemotongan pucuk (topping) dilaksanakan sesuai ketentuan.

4.2 Pembagian batang (bucking) dilaksanakan sesuai ketentuan

4.3 Nomor batang diterakan sesuai ketentuan

4.4 Paku S dipasang

4.5 Dokumen pembagian batang dibuat sesuai ketentuan.

5. Memelihara chainsaw 5.1 Chainsaw dibersihkan

5.2 Mesin dan peralatan chainsaw diperiksa

5.3 Chainsaw disimpan ditempat yang aman

5.4 Kelainan dan kerusakan chainsaw dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan menyiapkan chainsaw,

menyiapkan pekerjaan, menebang pohon, membagi batang dan memelihara

chainsaw dalam rangka penebangan dan pembagian batang.

Operator chainsaw dibantu seorang helper dalam melaksanakan tugasnya.


2.1 Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk perlengkapan chainsaw,

meliputi: bahan bakar, pelumas, kunci busi, kunci pas, cadangan busi,

cadangan rantai, kikir, dan baji.

491

2.2 Peralatan dan bahan lainnya yang dibutuhkan meliputi: peta kerja,

dokumen LHC, pita ukur (roll meter), tongkat ukur (scale stick), parang,

alat dan bahan K3, alat tulis, buku ukur, palu, Paku S, cat dan kuas.


3.1 Menyiapkan chainsaw;


3.3 Melaksanakan penebangan;

3.4 Melaksanakan pembagian batang;

3.5 Memelihara chainsaw.


4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor.

P.63/Menhut-II/2006 jo P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan

Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara;

4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.01/MEN/1978

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan

Pengangkutan Kayu;

4.3 SOP terkait

PANDUAN PENILAIAN













492

1.3.1 KHT.PH02.048.01 : Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan

Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan Penatausahaan Hasil

Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Bulat.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penebangan

(felling) dan pembagian batang (bucking) dengan menggunakan alat

chainsaw;





3.1 Pemanenan Hasil Hutan;

3.2 Silvikultur Hutan.


4.1 Memelihara dan merawat chainsaw

4.2 Membaca peta

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengoperasikan chainsaw

5.2 Ketepatan dalam enebang pohon (felling)

493

KOMPETENSI KUNCI



1







494


JUDUL UNIT : Melaksanakan Penebangan (Felling) dan Pembagian

Batang (Bucking) dengan Menggunakan Alat selain

Chainsaw

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penebangan (felling) dan pembagian batang (bucking) dengan menggunakan alat selain chainsaw pada bidang pemanfaatan hutan dalam system pengelolaan hutan lestari.


1. Menyiapkan pekerjaan pemanenan

1.1 Ketentuan, pedoman, juklak/juknis yang terkait dengan pemanenan hasil hutan kayu di inventarisir.

1.2 Peralatan penebangan dan pembagian batang disiapkan

1.3 Regu kerja dan SDM pelaksana disiapkan

1.4 Pakaian kerja dan personal protective equipment dikenakan.

2. Melaksanakan penebangan

2.1 Tanaman/ranting yang dapat mengganggu di sekitar pohon yang akan ditebang dibersihkan.

2.2 Arah rebah dan arah penyelamatan ditetapkan.

2.3 Takik rebah dan takik balas dibuat sesuai ketentuan

2.4 Tunggak dan batang kayu ditandai sesuai ketentuan

2.5 Dokumen penebangan dibuat sesuai ketentuan

3. Melaksanakan pembagian batang

3.1

Pemotongan/meratakan banir dengan badan kayu (butting), pemotongan cabang/ranting (debranching), dan pemotongan pucuk (topping) dilaksanakan

495


sesuai ketentuan.

3.2 Pembagian batang (bucking) dilaksanakan sesuai ketentuan

3.3 Nomor batang diterakan sesuai ketentuan

3.4 Paku S dipasang

3.5 Dokumen pembagian batang dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan pemanenan, melaksanakan

penebangan, dan melaksanakan pembagian batang yang digunakan untuk

melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu pada sektor kehutanan bidang


Pembagian batang (bucking) dapat juga dilaksanakan di areal tonggak

setelah pohon ditebang atau di tempat penimbunan sementara (landing)

setelah kayu disarad atau di tempat penimbunan kayu (TPK) setelah kayu

diangkut.


2.1 Peta kerja;

2.2 Dokumen LHC;

2.3 Pita ukur (roll meter);

2.4 Tongkat ukur (scale stick);

2.5 Gergaji potong;

2.6 Parang;

2.7 Kapak;

2.8 Alat dan bahan K3;

2.9 Alat tulis, buku ukur;

2.10 Palu;

2.11 Paku S;

2.12 Cat dan kuas.

496


3.1 Menyiapkan pekerjaan

3.2 Melaksanakan penebangan

3.3 Melaksanakan pembagian batang

4. Peraturan yang diperlukan adalah :

4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor.


Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara

4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam

Penebangan dan Pengangkutan Kayu

4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN :














Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan Penatausahaan Hasil

Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Bulat.


497


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penebangan

(felling) dan pembagian batang (bucking) dengan menggunakan alat

selain chainsaw;





3.1 Dasar-dasar Ilmu ukur kayu;

3.2 Penatausahaan hasil hutan.


4.1 Menggunakan alat menebang dan pembagian batang;

4.2 Mengukur dimensi kayu.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menebang dan membagi batang.

KOMPETENSI KUNCI



2







498


JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan

Menggunakan Alat Bulldozer (Traktor)



melaksanakan penyaradan kayu bulat dengan

menggunakan alat Bulldozer (Traktor), dalam kegiatan

pemanenan hasil hutan kayu bidang pemanfaatan

hasil hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


1. Menyiapkan traktor 1.1 Pemeriksaan awal sebelum operasi (rutin) dilaksanakan sesuai manual

1.2 Peralatan dan bahan untuk mengoperasikan traktor disiapkan

1.3 Pemanasan mesin (warming up) dilaksanakan

1.4 Traktor menuju kayu bulat yang akan disarad melalui jalur sarad direncanakan.


2.1 Peraturan, juklak/juknis yang terkait dengan penyaradan kayu diinventarisir

2.2 Perlengkapan kerja (attachment) disiapkan

2.3 Regu kerja dan sumber daya manusia ditetapkan

2.4 Pakaian kerja dan personal protective equipment dikenakan

2.5 Lokasi tempat penimbunan sementara (TPn) disiapkan sesuai rencana pemanenan

3. Melaksanakan penyaradan

3.1 Tali pengikat dipasang pada kayu bulat

3.2 Penderekan (winching) dilaksanakan sesuai ketentuan.

3.3 Menyarad kayu secara aman melalui jalur sarad dilaksanakan

3.4 Kayu bulat disusun di tempat penimbunan sementara (TPn)

3.5 Dokumen penyaradan dibuat sesuai ketentuan.

4. Memelihara traktor 4.1 Traktor diparkir di tempat yang aman

499

4.2 Traktor dibersihkan

4.3 Mesin dan peralatan traktor diperiksa

4.4 Kelainan dan kerusakan traktor dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan menyiapkan traktor,

menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penyaradan, dan memelihara traktor

dalam kegiatan pemanenan hasil hutan untuk produksi kayu (log).

Operator bulldozer dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 – 2 orang

helper, yang bertugas antara lain mengikat log dan melepaskan ikatan

ketika log sampai di TPn.

Bulldozer dengan berban rantai (baja) dalam kegiatan pemanenan hasil

hutan.

Traktor yang digunakan untuk penyaradan bermesin diesel dengan daya

mesin berkisar antara 140 – 220 Horse Power (HP) dengan berat operasi

berkisar antara 14 – 22 ton. Traktor yang digunakan memiliki spesifikasi

khusus untuk pekerjaan hutan (jungle specification). Traktor dilengkapi

dengan pisau (blade) di bagian depan (front attachment) dan winch di bagian

belakang (rear attachment). Winch dilengkapi dengan kabel baja (wire rope)

dan pengait (hook). Kompetensi ini biasanya dilakukan dengan standard

operating procedure (SOP) yang telah dipakai secara rutin dan mapan.

Pemeriksaan awal sebelum pengoperasian (rutin) dapat meliputi;

pemeriksaan dan pembersihan saringan udara, pengisian bahan bakar,

pemeriksaan oli (engine oil, hydraulic oil), pemeriksaan sistem pendingin (air

radiator), pembacaan Hourmeter.

Penyaradan dilaksanakan dari areal tonggak menuju tempat penimbunan

sementara (landing) melalui jalur yang direncanakan.

Persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja meliputi; petunjuk

penanganan, pakaian pelindung, penghindaran bahaya, pengoperasian

bulldozer, dan kebijakan keselamatan kerja perusahaan

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : :

2.1 Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk perlengkapan Bulldozer

(Traktor), meliputi: pisau (blade) di bagian depan (front attachment) dan

500

winch di bagian belakang (rear attachment), kabel baja (wire rope),

pengait (hook), BBM dan oli.

2.2 Peralatan dan bahan lainnya yang dibutuhkan meliputi: peta kerja dan

dokumen laporan penebangan.

3. Pekerjaan yang lakukan :

3.1 Menyiapkan traktor;


3.3 Melaksanakan penyaradan;

3.4 Memelihara traktor .



P.63/Menhut-II/2006. jo P.45/Menhut-II/2009 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;



Penebangan dan Pengangkutan Kayu;

4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN













501


Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.044.01 : Melaksanakan penebangan (felling) dan

pembagian batang (bucking) dengan

menggunakan alat chainsaw.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penyaradan

kayu bulat dengan menggunakan alat bulldozer (traktor);





3.1 Dasar-dasar Reduced Impact Logging (RIL).


4.1 Memelihara dan merawat bulldozer;

4.2 Membaca peta kerja;

4.3 Mengorganisasi regu kerja.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyarad kayu.

KOMPETENSI KUNCI









502


JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan

Menggunakan Alat Selain Bulldozer (Traktor)



melakukan penyaradan kayu bulat dengan

menggunakan alat selain Bulldozer (traktor) hasil

tebangan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan

hutan dalam sistem pengelolaah hutan lestari.



Peraturan, juklak/juknis yang terkait dengan penyaradan kayu diinventarisir.

Perlengkapan dan bahan disiapkan

Regu kerja dan sumber daya manusia ditetapkan

Pakaian kerja dan personal protective equipment dikenakan

Lokasi tempat penimbunan sementara (TPn) disiapkan sesuai rencana pemanenan

2. Melaksanakan penyaradan

Kayu bulat yang akan disarad diidentifikasi dan ditetapkan

Peralatan penyaradan dipasang pada kayu.

Menyarad kayu secara aman melalui jalur sarad yang direncanakan.

Kayu bulat disusun di tempat penimbunan sementara (TPn)

Dokumen penyaradan dibuat sesuai ketentuan

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan dan melaksanakan

penyaradan, yang digunakan untuk melakukan penyaradan kayu hasil

tebangan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam


503


2.1 Dokumen laporan tebangan;

2.2 Alat sarad;

2.3 Tali;

2.4 Parang/sabit;

2.5 Perlengkapan K 3.



3.2 Melaksanakan penyaradan.




Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara



Penebangan dan Pengangkutan Kayu.

4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN :













504


Kayu;



menggunakan alat chainsaw.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penyaradan

kayu bulat dengan menggunakan alat selain bulldozer (traktor);





3.1 Dasar-dasar Reduced Impact Logging (RIL)


4.1 Mengorganisasikan regu kerja

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menyarad kayu dalam jalur sarad.

KOMPETENSI KUNCI



1







505


JUDUL UNIT : Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan merencanakan pemanenan hasil hutan kayu sebagai bagian dari pemanenan hasil hutan dalam system pengelolaan hutan lestari.


Menyiapkan pekerjaan rencana pemanenan

1.1 Ketentuan/pedoman/juklak/juknis diinventarisir.

1.2 Peralatan, bahan dan materi disiapkan.

Menyusun rencana pemanenan diatas peta

2.1 Arah rebah pohon dan arah jalur penyelamatan operator penebangan direncanakan.

2.2 Arah sarad pohon direncanakan

2.3 Lokasi TPN ditetapkan

Menyusun rencana pemanenan di lapangan

3.1 Arah rebah pohon dan arah jalur penyelamatan operator penebangan ditentukan dan ditandai

3.2 Arah dan trase jalan sarad log hasil penebangan ditentukan dan ditandai di lapangan

3.3 Lokasi TPn ditandai.

Mendokumentasikan hasil perencanaan pemanenan

4.1 Laporan hasil perencanaan pemanenan dibuat dan diarsipkan

4.2 Hasil perencanaan pemanenan dilaporkan dan didistribusikan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan persiapan pekerjaan,

pelaksanaan penebangan dan pembagian batang, penyaradan dan

penimbunan, dan pendokumentasian hasil pelaksanaan pemanenan pada

pekerjaan pemanenan hasil hutan.

506


2.1 Peta kerja;

2.2 Parang;

2.3 Cat, pita ecolin ;

2.4 Alat tulis dan buku ukur;

2.5 Kompas, Clinometer, GPS;

2.6 Komputer.

2.7 LHC.



3.2 Menyusun rencana pemanenan diatas peta;

3.3 Menyusun rencana pemanenan dilapangan;

3.4 Mendokumentasikan hasil perencanaan.





4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11/2009 tentang Sistem

Silvikultur pada IUPHHK.

PANDUAN PENILAIAN












507


1.3.1 KHT.PH02.043.01 : Menyusun Rancangan Pembukaan

Wilayah Hutan.

1.3.2 KHT.RC02.045.01 : Menyusun Rencana Kerja Tahunan


PHHK).



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan pemanenan

hasil hutan kayu;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes

tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat

kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).


3.1 Pemanenan Hasil Hutan;

3.2 Keteknikan Hutan/Kultur Teknik;

3.3 Silvikultur Hutan.


4.1 Menggunakan program Arc-GIS/Arc-View;

4.2 Menggunakan Kompas, Clinometer, GPS;

4.3 Membaca peta.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana pemanenan di atas peta.

508

KOMPETENSI KUNCI



2







509


JUDUL UNIT : Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan



melakukan penimbunan kayu hasil tebangan pada




Mempersiapkan pekerjaan

Peraturan perundang-undangan, ketentuan dan juklak/juknis diinventarisir.

Bahan, dokumen dan peralatan dipersiapkan

Regu kerja dan sumber daya manusia pelaksana ditetapkan

Melaksanakan penimbunan

Kulit kayu bulat dikupas

Penandaan kayu bulat dilaksanakan ssuai peraturan

Terhadap kayu yang pecah baru dipasang paku “S”.

Penimbunan kayu dilaksanakan sesuai peraturan


Laporan hasil penimbunan kayu bulat disusun

Dokumen laporan hasil kegiatan penimbunan kayu bulat didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan evaluasi, melaksanakan

kegiatan, mendokumentasikan hasil kegitan digunakan untuk melakukan

penimbunan kayu hasil tebangan pada sektor kehutanan bidang



2.1 Dokumen laporan penyaradan kayu bulat;

2.2 Alat penimbunan;

2.3 Alat kupas kulit;

2.4 Parang;

510

2.5 Paku S;

2.6 Palu;

2.7 Cat dan kuas.



3.2 Melaksanakan penimbunan;





Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.



4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN :















menggunakan alat chainsaw ;

511



menggunakan alat selain chainsaw;

1.3.3 KHT.PH02.046.01 : Melakukan penyaradan kayu bulat

dengan menggunakan alat Bulldozer

(traktor);

1.3.4 KHT.PH02.047.01 : Melakukan penyaradan kayu bulat

dengan menggunakan alat selain

Bulldozer (traktor);

1.3.5 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan penatausahaan hasil hutan

(PUHH) kayu bundar/bulat



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penimbunan

kayu hasil tebangan;







4.1 Mengorganisasikan regu kerja.

4.2 Mengenal jenis kayu

4.3 Mengenali cacat kasar kayu bulat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menimbun kayu

512

KOMPETENSI KUNCI



1







513


JUDUL UNIT : Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan



melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan pada


sistem pengelolaah hutan lestari.


Mempersiapkan pekerjaan Peraturan, ketentuan, juklak/juknis yang terkait dengan pengangkutan kayu diinventarisir

Bahan dan peralatan pengangkutan disiapkan

Regu kerja dan sumber daya manusia ditetapkan

Mengangkut kayu

Kayu bulat yang akan diangkut diidentifikasi dan ditetapkan

Kayu bulat yang akan diangkut dimuat ke atas kendaraan pengangkut sesuai ketentuan

Kayu bulat di atas kendaraan diikat

Pengangkutan dilaksanakan

Membongkar muatan Tali yang mengikat kayu bulat dibuka.

Kayu bulat di diturunkan dari atas kendaraan.

Kayu bulat ditumpuk sesuai ketentuan.

Terhadap kayu yang pecah baru dipasang paku “S”

Penandaan pada batang kayu yang rusak diperbaiki.

Mendokumentasikan hasil pengangkutan

Laporan hasil pengangkutan disusun sesuai peraturan

Dokumen laporan kegiatan pengangkutan didistribusikan

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengangkut kayu,

membongkar muatan dan, mendokumentasikan hasil kegitan digunakan

untuk melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan pada sektor

514


lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan penyaradan kayu, mencakup :

2.1 Dokumen laporan hasil produksi;

2.2 Alat muat bongkar;

2.3 Alat angkut;

2.4 Tali;

2.5 Cat dan kuas;

2.6 Palu;

2.7 Paku „S“;

2.8 Perlengkapan K3.



3.2 Mengangkut kayu;

3.3 Membongkar muatan;



4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor.


Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;




4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN :






515








1.3.1 KHT.PH02.049.01 : Melakukan Penimbunan Kayu Hasil

Tebangan ;


(PUHH) kayu bundar/bulat.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengangkutan

kayu hasil tebangan;





3.1 Dasar-dasar Ilmu Ukur Kayu


3.3 Mengenal jenis kayu


4.1 Mengorganisasikan regu kerja;

4.2 Mengenal cacat kayu.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memuat kayu dikendaraan.

516

KOMPETENSI KUNCI



1







517


JUDUL UNIT : Menetapkan Nama Jenis Kayu

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari

atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

diperlukan untuk menetapkan nama jenis kayu pada

kegiatan pemanfaatan hasil hutan


Menyiapkan pekerjaan. Ketentuan tentang tata cara penetapan nama jenis kayu diidentifikasi.

Perlengkapan disiapkan dan diperiksa kelayakan pakainya.

Mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi kayu

Ciri kasar dan/atau anatomi yang terdapat pada kayu diamati dan diidentifikasi.

Ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu ditetapkan.

Mencocokkan ciri kasar dan/atau anatomi kayu dengan kunci identifikasi.

Ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu dicocokkan dengan kunci identifikasi.

Nama jenis kayu ditetapkan dan dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi

ciri kasar dan/atau anatomi kayu dan mencocokkan ciri kasar dan/atau

anatomi kayu dengan kunci identifikasi untuk menetapkan nama jenis

kayu.

2. Perlengkapan yang diperlukan :

2.1 Kunci Identifikasi nama jenis kayu;

2.2 Kaca pembesar (pembesaran 10 x;

2.3 Pisau (cutter);

2.4 Kampak.


518


3.2 Mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi kayu;

3.3 Mencocokkan ciri kasar dan/atau anatomi kayu dengan kunci

identifikasi;


4.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo

P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang

Berasal dari Hutan Negara;

4.2 Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24

Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan

4.3 SNI 01-5010.5-2006: Pendukung di bidang kehutanan – Bagian 5

Nama kayu -perdagangan;

4.4 Manual Pengenalan Jenis Kayu di Lapangan yang diterbitkan oleh

Pusdiklat Kehutanan dan PROSEA.

PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3;



519



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan nama jenis

kayu;





3.1 Dendrologi;

3.2 Ilmu anatomi kayu.


4.1 Mengamati dan menetapkan ciri kasar dan ciri anatomi;

4.2 Menggunakan kunci identifikasi jenis kayu.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mencocokkan ciri kasar dan/atau anatomi kayu yang

dominan dengan kunci identifikasi.

KOMPETENSI KUNCI



1







520


JUDUL UNIT : Menetapkan Volume Kayu Bundar/Kayu Bulat



dibutuhkan dalam menetapkan volume kayu bundar

pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan.


1. Menyiapkan pekerjaan.

Peraturan tentang penetapan volume kayu bundar diidentifikasi.


2. Mengukur dimensi kayu bundar.

2.1 Panjang kayu diukur sesuai peraturan.

2.2 Diameter kayu diukur sesuai peraturan.

2.3 Panjang dan diameter kayu dicatat sesuai peraturan.

3. Menghitung volume kayu bundar.

3.1 Kayu bundar ditetapkan volume kotornya sesuai peraturan.

3.2 Cacat kayu bundar yang mereduksi diukur sesuai peraturan.

3.3 Volume cacat kayu bundar dihitung sesuai peraturan.

3.4 Volume bersih kayu bundar dihitung sesuai peraturan.

3.5 Volume kotor, volume cacat dan volume bersih kayu bulat dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengukur

dimensi kayu, dan menghitung volume yang digunakan untuk menetapkan

volume kayu bundar.

2. Perlengkapan untuk menetapkan volume kayu bundar, meliputi:



521

2.3 Pita phi ( band);

2.4 Tabel Isi Kayu Bundar;

2.5 Tabel Reduksi Cacat;

2.6 Alat hitung (calculator);

2.7 Daftar isian (tally sheet).



3.2 Mengukur dimensi kayu bundar;

3.3 Menghitung volume kayu bundar.

4. Peraturan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas:




4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24

Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan;

4.3 SNI 7533.1:2010: Kayu bundar – Bagian 1 : Istilah dan definisi;

4.4 SNI 7533.2:2011: Kayu bundar – Bagian 2 : Pengukuran dan tabel isi

kayu bundar;

4.5 SNI 7535.3:2011: Kayu bundar jenis jati – Bagian 3 : Pengukuran dan

tabel isi kayu bundar Jati;

4.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengusahaan Hutan Nomor.

P.14/VI-BIKPPHH/2009, tanggal 10 Nopember 2009 tentang Metoda

Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN








522






1.3.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan Nama Jenis Kayu;





berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan volume kayu

bundar/bulat;





3.1 Ilmu ukur kayu;

3.2 Pengenalan cacat kayu yang mereduksi volume.


4.1 Menggunakan peralatan pengukuran;

4.2 Mengidentifikasi cacat yang mempengaruhi volume.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengukur dimensi kayu bundar / bulat.

523

KOMPETENSI KUNCI



1







524


JUDUL UNIT : Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar

/Bulat Kecil

DISKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari


dibutuhkan dalam menetapkan volume tumpukan

kayu bundar kecil pada kegiatan pemanfaatan hasil

hutan.


Menyiapkan pekerjaan.

Peraturan tentang penetapan volume tumpukan kayu bundar kecil diidentifikasi.


Mengukur dimensi tumpukan kayu bundar kecil.

Tinggi, lebar dan panjang tumpukan diukur sesuai peraturan.

Data tinggi, lebar dan panjang tumpukan dicatat sesuai peraturan.

Menghitung volume tumpukan kayu bundar kecil.

Volume tumpukan kayu bundar kecil dihitung dalam satuan stapel meter (sm) sesuai peraturan.

Volume tumpukan kayu bundar kecil dikonversi dari satuan sm ke dalam satuan meter kubik (m3) sesuai peraturan.

Volume tumpukan kayu bundar kecil dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel


dimensi tumpukan, dan menghitung volume tumpukan yang digunakan

untuk menetapkan volume tumpukan kayu bundar kecil.

2. Perlengkapan yang dubutuhkan :



525

2.3 Daftar isian (tally sheet);

2.4 Tabel angka konversi.



3.2 Mengukur dimensi kayu bundar kecil;

3.3 Menghitung volume kayu bundar kecil;








4.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengusahaan Hutan Nomor.


Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia;

4.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor.

P.05/VI-BIKPHH/2008, tentang Angka Konversi Volume Stapel Meter

(sm) ke dalam Volume Satuan Meter Kubik (m3) Kayu Bulat Kecil.

PANDUAN PENILAIAN:












526







berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan volume

tumpukan kayu bundar/bulat kecil;





3.1 Ilmu ukur kayu.


4.1 Menggunakan peralatan pengukuran.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengukur dimensi dan volume tumpukan kayu

bundar kecil.

KOMPETENSI KUNCI


1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan

informasi

1







527


JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Kayu

Bulat



dibutuhkan dalam menetapkan mutu penampilan

kayu bundar pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan.


1. Menyiapkan pekerjaan. 1.1 Peraturan tentang penetapan mutu kayu bundar diidentifikasi.

1.2 Perlengakapan disiapkan dan diperiksa kelayakan pakainya.

2. Mengidentifikasi cacat terberat.

2.1 Cacat terberat pada bentuk kayu, badan kayu dan bontos kayu ditetapkan.

2.2 Cacat terberat pada bentuk kayu, badan kayu dan bontos kayu diukur dan/atau dinilai.

2.3 Cacat yang mempengaruhi isi sehat/nilai konversi dihitung persentasenya.

2.4 Hasil pengukutan/penilaian cacat terberat di catat sesuai peraturan.

3. Menetapkan mutu penampilan kayu bundar.

3.1 Mutu penampilan kayu bundar berdasarkan cacat terberat pada bentuk, badan kayu dan bontos kayu ditetapkan sesuai peraturan.

3.2 Mutu penampilan kayu bundar berdasarkan isi sehat/ nilai konversi ditetapkan sesuai peraturan.

3.3 Mutu penampilan kayu bundar ditetapkan sesuai peraturan.

3.4 Mutu penampilan kayu bundar dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi

cacat, menetapkan isi sehat/nilai konversi, dan menetapkan mutu yang

digunakan untuk menetapkan mutu penampilan kayu bundar.

528




2.3 Tabel persyaratan mutu;

2.4 Tabel Reduksi Cacat (Tabel C dan Tabel D);

2.5 Alat hitung.

2.6 Alat/tongkat sogok;

2.7 Kapak uji;


2.9 Daftar Persyaratan mutu kayu bundar.



3.2 Mengidentifikasi cacat terberat;

3.3 Menetapkan mutu penampilan.





4.3 SNI 7534.1:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 1; Klasifikasi,

persyaratan dan penandaan;

4.4 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 2; Cara uji;

4.5 SNI 7535.1:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 1; Klasifikasi,


4.6 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 2; Cara uji;

4.7 SNI 7536.1:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 1; Klasifikasi,


4.8 SNI 7536.2:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 2; Cara uji.

PANDUAN PENILAIAN



529












1.3.2 KHT.PH02.052.01 : Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan mutu

penampilan kayu bundar/bulat;





3.1 Ilmu ukur kayu;

3.2 Pengenalan cacat kayu.


4.1 Mengidentifikasi, mengukur, menghitung dan menilai cacat kayu;

4.2 Membaca dan menerapkan persyaratan mutu;

4.3 Menggunakan peralatan pengujian.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi cacat terberat

530

KOMPETENSI KUNCI



1







531

Kode unit : KHT.PH02.055.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Volume Kayu Gergajian



dibutuhkan dalam menetapkan volume kayu gergajian

pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan.



1.1 Peraturan tentang penetapan volume kayu gergajian diidentifikasi.

1.2 Perlengkapan disiapkan.

1.3 Kelayakan pakai peralatan diperiksa.

1.4 Dimensi nominal diketahui.

2. Mengukur dimensi (tebal, lebar dan panjang) kayu gergajian.

2.1 Sortimen kayu gergajian ditetapkan.

2.2 Dimensi sebenarnya diukur sesuai peraturan.

2.3 Selisih antara dimensi nominal dengan dimensi sebenarnya dibandingkan dengan toleransi.

2.4 Dimensi ditetapkan kesesuaiannya.

2.5 Dimensi nominal, sortimen, dimensi sebenarnya dan kesesuaiannya dicatat sesuai peraturan.

3. Menghitung volume kayu gergajian.

3.1 Volume kayu gergajian ditetapkan sesuai peraturan.

3.2 Volume kayu gergajian dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks variabel


dimensi, dan menghitung volume yang digunakan untuk menetapkan

volume kayu gergajian.



2.2 Jangka sorong (kaliper);

2.3 Alat hitung (kalkulator);

532


3. Tugas pekerjaan yang diperlukan :


3.2 Mengukur dimensi kayu gergajian;

3.3 Menghitung volume kayu gergajian.

4. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan volume kayu gergajian,

adalah:






4.3 SNI 7537.1:2010: Kayu gergajian – Bagian 1 : Istilah dan definisi;

4.4 SNI 7537.2:2010: Kayu gergajian – Bagian 2 : Pengukuran dimensi;


P.02/VI-BPHH/2005, tentang Metode Pengujian Kayu Gergajian Rimba

Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN














533



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan volume kayu

gergajian;





3.1 Ilmu ukur kayu.


4.1 Menggunakan peralatan pengujian

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengukur dimensi kayu gergajian.

KOMPETENSI KUNCI



1



4 Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok 1




534


JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian



dibutuhkan dalam menetapkan mutu penampilan

kayu gergajian pada kegiatan pemanfaatan hasil

hutan.



1.1 Peraturan tentang metode pengujian kayu gergajian diidentifikasi.

1.2 Peralatan disiapkan.


2. Mengidentifikasi cacat terberat

2.1 Cacat kayu gergajian terberat diidentifikasi.

2.2 Cacat kayu gergajian terberat diukur/dihitung dan/dinilai sesuai peraturan.

2.3 Muka bersih ditetapkan sesuai peraturan dan dicacat

3. Menetapkan mutu penampilan kayu bundar.

3.1 Mutu penampilan berdasarkan cacat terberat ditetapkan sesuai peraturan.

3.2 Mutu penampilan berdasarkan muka bersih ditetapkan sesuai peraturan.

3.3 Mutu penampilan kayu gergajian ditetapkan sesuai peraturan.

3.4 Mutu penampilan berdasarkan cacat terberat, muka bersih dan mutu penampilan kayu gergajian dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan,

memgidentifikasi cacat terberat dan menetapkan mutu yang digunakan

untuk menetapkan mutu penampilan kayu gergajian.



535




2.5 Tabel Persyaratan mutu penampilan kayu gergajian.



3.2 Mengidentifikasi cacat terberat;


4. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan volume kayu gergajian,

adalah:




4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal

24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan;

4.3 SNI 7537.1:2010: Kayu gergajian – Bagian 1 : Istilah dan definisi;

4.4 SNI 7537.2:2010: Kayu gergajian – Bagian 2 : Pengukuran dimensi;

4.5 SNI 7538.1:2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 1 : Klasifikasi,


4.6 SNI 7538.2:2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 2 : Cara uji;

4.7 SNI 7539.1:2010: Kayu gergajian jenis jati – Bagian 1 : Klasifikasi,



4.9 SNI 7540.1:2010: Kayu gergajian dain jarum – Bagian 1 : Klasifikasi,


4.10 SNI 7540.2:2010: Kayu gergajian daun jarum – Bagian 2 : Cara uji;


P.02/VI-BPHH/2005, tentang Metode Pengujian Kayu Gergajian

Rimba Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN


536













1.3.2 KHT.PH02.055.01 : Menetapkan Volume Kayu Gergajian.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan mutu

penampilan kayu gergajian;




3. Pengetahuan yang diperlukan :

3.1 Pengenalan cacat kayu;

3.2 Ilmu ukur kayu.

4. Keterampilan yang diperlukan :

4.1 Menggunakan peralatan pengujian;

4.2 Mengidentifikasi cacat;

4.3 Membaca dan menerapkan persyaratan mutu penampilan kayu

gergajian.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi cacat terberat

537

KOMPETENSI KUNCI



1







538


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengujian Venir



dibutuhkan dalam melaksanakan pengujani venir

dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan.


1. Menyiapkan pekerjaan pengujani venir.

1.1 Peraturan tentang uji venir dipahami.

1.2 Perlengkapan uji venir disiapkan dan diperiksa kelayakan pakainya.

1.3 Tebal, lebar dan panjang nominal diketahui.

2. Menetapkan dimensi dan volume venir

2.1 Tebal, lebar dan panjang venir sebenarnya diukur berdasarkan peraturan.

2.2 Selisih antara hasil pengukuran dengan dimensi nominal dibandingkan terhadap toleransi

2.3 Kelulusan dimensi venir ditetapkan.

2.4 Volume venir ditetapkan sesuai peraturan.

2.5 Dimensi, kelulusan dimensi dan volume venir dicatat sesuai peraturan.

3. Menetapkan kadar air dan kesikuan venir.

3.1 Kadar air venir ditetapkan sesuai peraturan.

3.2 Kesikuan venir ditetapkan sesuai peraturan.

3.3 Kadar air dan kesikuan venir dicatat sesuai peraturan.

4. Menetapkan mutu penampilan venir.

4.1 Cacat terberat pada venir diukur/dinilai.

4.2 Mutu penampilan venir ditetapkan sesuai peraturan.

4.3 Mutu penampilan venir dicatat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

539

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan

dimensi dan volume venir, menetapkan kadar air dan kesikuan venir, dan

menetapkan mutu penampilan yang digunakan dalam melakukan uji venir.



2.2 Jangka sorong atau mikrometer;

2.3 Alat siku mekanis;

2.4 Alat ukur kadar air (moisture meter);



2.7 Tabel Persyaratan mutu.



3.2 Menetapkan dimensi dan volume venir;

3.3 Menetapkan kadar air dan kesikuan;






4.2 SNI 01-5008.3-2000: Venir sayat jati.

4.3 ISO 18775 Veneers – Term and definition, determination of physical and

characteristics and tolerance;

4.4 SNI 01-5008.2-2000: Kayu lapis penggunaan umum;

4.5 Peraturan (SOP) perusahaan;

4.6 Standar yang digunakan dalam perdagangan;

4.7 Peraturan Menteri kehutanan Nomor. P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24

Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan.

PANDUAN PENILAIAN



540











1.3.1 KHT.PH02.051.01: Menetapkan Nama Jenis Kayu.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengujian

venir;




3. Pengetahuan dibutuhkan :

3.1 Pengenalan cacat venir.


4.1 Menggunakan peralatan pengujian

4.2 Menerapkan persyaratan mutu.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan kesesuaian dimensi.

541

KOMPETENSI KUNCI



1







542


JUDUL UNIT : Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)

Kayu Bundar/Kayu Bulat



dibutuhkan dalam melaksanakan pinatausahaan

hasil hutan (PUHH) pada kegiatan pemanfaatan hasil

hutan.


1. Menyiapkan pekerjaan. 1.1 Peraturan tentang penataan hasil hutan dipahami.

1.2 Perlengkapan dan bahan disiapkan.

1.3 Nomor pohon pada kayu bulat diperiksa.

2. Membuat dokumen PUHH hasil penebangan

2.1 Hasil penetapan jenis dan volume dicatat sesuai ketentuan.

2.2 Penandaan pada setiap batang dibuat.

2.3 Hasil penetapan jenis dan volume pada setiap periode dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat sesuai ketentuan.

2.4 Laporan hasil produksi dilaporkan untuk diperiksa sesuai ketentuan.

2.5 Hasil pemeriksaan dikirim kepada instansi terkait,

3. Membuat dokumen PUHH Pengangkutan KB/KBK

3.1 Data KB/KBK yang akan diangkut dimasukkan ke dalam dokumen sesuai ketentuan.

3.2 Dokumen angkutan kayu bulat dibuat sesuai ketentuan.

3.3 Dokumen angkutan kayu bulat didistribusikan sesuai ketentuan

4. Membuat dokumen PUHH mutasi KB/KBK

4.1 Laporan Mutasi Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil (LMKB /LMKBK) dibuat.

4.2 LMKB/LMKBK didistribusikan sesuai ketentuan

543

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pembuatan dokumen PUHH hasil

produksi, pengangkutan dan mutasi kayu bulat yang digunakan untuk

melaksanakan penatausahaan kayu bulat.


2.1 Alat tulis;

2.2 Alat hitung;

2.3 Mesin ketik/computer;

2.4 Blanko PUHH.;

2.5 Cat dan kuas;

2.6 Pahat;

2.7 Barcode.




Berasal dari Hutan Negara.

PANDUAN PENILAIAN














544

1.3.2 KHT.PH02.052.01 : Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat;

1.3.3 KHT.PH02.053.01 : Menetapkan Volume Tumpukan Kayu

Bundar/Bulat Kecil;

1.3.4 KHT.PH02.054.01 : Menetapkan Penampilan Mutu Kayu

Bundar/Bulat.




penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu bundar/bulat;




3. Pengetahuan yang diperlukan : Tidak ada


4.1 Mengoperasikan computer;

4.2 Menggunakan mesin ketik;

4.3 Menggunakan mesin hitung.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat dokumen hasil penebangan dan angkutan.

KOMPETENSI KUNCI



1







545

842

KODE UNIT : KHT. PA02.001.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan




menyusun rencana pengamanan kawasan dan

sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian.



1.1 Peraturan/pedoman terkait pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan diinventarisir.

1.2 Informasi data dasar mengenai daerah rawan gangguan keamanan, ciri, sifat dan sebaran atau dinamika dan hubungan antar aktor pelaku (player map) terjadinya gangguan keamanan hutan disiapkan.

1.3 Perlengkapan untuk perencanaan dipersiapkan.


2. Menetapkan tindakan pengamanan

2.1 Teknik dan strategi pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan ditetapkan.

2.2 Jenis aktivitas pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan dirumuskan.

2.3 Tujuan, sasaran, output dan indikator keberhasilan setiap aktivitas pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan ditetapkan.

3. Menyusun rencana pelaksanaan

3.1 Organisasi pelaksana pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan termasuk quick respon team disusun.

3.2 Jenis dan jumlah kebutuhan alat untuk pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan disusun.

3.3 Tata waktu pelaksanaan disusun.

3.4 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan dihitung.

843



4.1 Dokumen rencana pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan disusun.


BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel:

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan tindakan

pengamanan, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana pengamanan kawasan

dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian pada bidang

perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


2.1 Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial ekonomi dan budaya;

2.2 Dokumen rekaman gangguan terhadap kawasan dan sumberdaya

hutan;

2.3 Peta kerja;

2.4 Perangkat komputer;

2.5 ATK.



3.2 Menetapkan tindakan pengamanan;

3.3 Menyusun rencana pelaksanaan;






4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan;

844

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25

Agustus 2008 tentang: Pedoman Penanggulangan Konflik antara

Manusia dan Satwa Liar;

4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003

tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran


4.5 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2000

tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa

Liar;

4.6 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.PA02.002.01 : Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan

Sumberdaya Hutan di Lapangan;

1.3.2 KHT.PA02.003.01 : Mensosialisasikan Hukum Kehutanan;

1.3.3 KHT.PA02.004.01 : Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan

dan Sumberdaya Hutan;

1.3.4 KHT.PA02.005.01 : Menangani Barang Bukti Pelanggaran

Hukum Kehutanan;






845

1.3.5 KHT.PA03.001.01 : Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan

Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit

Kelestarian;

1.3.6 KHT.PA03.002.01 : Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan menyusun

rencana pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit

kelestarian;




kerja).


3.1 Perlindungan hutan;


3.3 Dasar-dasar perpetaan kehutanan;

3.4 Instrumen perencanaan;

3.5 Jenis atau bentuk gangguan kawasan dan sumberdaya hutan;

3.6 Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat;

3.7 Teknik penyusunan anggaran.


4.1 Membaca peta;

4.2 Mengatur waktu, bahan dan peralatan;


4.4 Mengaplikasikan instrumen perencanaan.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam merencanakan tindakan pengamanan kawasan dan

sumberdaya hutan.

846

KOMPETENSI KUNCI


1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 3







847


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan

Sumberdaya Hutan di Lapangan



melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya

hutan di lapangan



1.1 Peraturan/pedoman terkait pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan diinventarisir.

1.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengamanan kawasan hutan dihimpun.

1.3 Regu kerja ditetapkan.

1.4 Tata waktu dan prioritas lokasi sasaran pengamanan dipetakan.


2. Mengembangkan strategi pengamanan

2.1 Penilikan (surveilance) untuk mendeteksi potensi gangguan kawasan diterapkan.

2.2 Hubungan hulu-hilir terkait dengan komoditi hutan tertentu dianalisa.

2.3 Kerjasama atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengamanan kawasan dikembangkan.

2.4 Koordinasi dengan pihak-pihak kunci dilakukan.

2.5 Evaluasi pelaporan hasil pengamanan kawasan untuk mendapatkan strategi pengamanan kawasan yang lebih relevan secara berkala dilakukan.

3. Melakukan kegiatan pengamanan di lapangan

3.1 Patroli rutin dilakukan secara berkala sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan.

3.2 Patroli insidentil dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

3.3 Penanganan pertama terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang dijumpai dalam kegiatan pengamanan kawasan dilakukan.

848


3.4 Pencatatan atau perekaman data/informasi selama kegiatan pengamanan kawasan dilakukan.


4.1 Laporan kegiatan melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di lapangan disusun.


BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengembangkan strategi

pengamanan, melakukan kegiatan pengamanan di lapangan, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan

pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di lapangan pada bidang



2.1 Kendaraan patroli (mobil/speed boat/motor);

2.2 Alat bela diri (senjata api/senjata genggam/laras panjang);

2.3 Dokumen rencana kerja;

2.4 Pelengkapan patroli;

2.5 Peta kerja;

2.6 GPS/Kompas;

2.7 Alat komunikasi (HT, RIG);

2.8 Alat dokumentasi (kamera saku);

2.9 Teropong binokuler;


2.11 ATK.



3.2 Mengembangkan strategi pengamanan;

3.3 Melakukan kegiatan pengamanan;

849

3.4 Melaporkan hasil kegiatan.






Hutan;

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa;

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan

Satwa;

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal

25 Agustus 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara





4.8 Keputusan Dirjen PHKA Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21

Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;


PANDUAN PENILAIAN











850





1.3.1 KHT.PA02.001.01 : Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan

dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit

Kelestarian;





Hukum Kehutanan;



Kelestarian;

1.3.6 KHT.PA03.002.01 : Menangani Pelanggaran Hukum

Kehutanan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengamanan

kawasan dan sumberdaya hutan di lapangan;




kerja).





3.4 Bentuk/jenis pelanggaran bidang kehutanan dan penanganannya;

3.5 Navigasi;

3.6 Prosedur penggunaan senjata;

3.7 Situasi lapangan/wilayah yang ditanggungjawab.

851


4.1 Bela diri;

4.2 Membuat BAP;

4.3 Membaca peta;

4.4 Mengoperasikan kendaraan patroli;

4.5 Mengoperasikan senjata;

4.6 Mengoperasikan alat navigasi: kompas dan GPS;

4.7 Mengoperasikan alat dokumentasi (kamera saku);

4.8 Mengoperasikan teropong binokuler;

4.9 Mengoperasikan alat komunikasi.

5. Aspek kritis:

5.1. Ketepatan dalam menetapkan strategi pengamanan;

5.2. Kesinambungan dalam melaksanakan tindakan pengamanan.

KOMPETENSI KUNCI









852


JUDUL UNIT : Mensosialisasikan Hukum Kehutanan



mensosialisasikan hukum kehutanan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait sosialisasi hukum kehutanan diinventarisir.

1.2 Tujuan sosialisasi ditetapkan.

1.3 Sasaran sosialisasi ditetapkan.

1.4 Tata waktu, lokasi dan agenda sosialisasi ditentukan.


2. Mempersiapkan materi sosialisasi

2.1 Bahan untuk penyusunan materi sosialisasi dihimpun.

2.2 Materi sosialisasi disusun.

3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi

3.1 Metode sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik sasaran ditetapkan.

3.2 Materi dan substansi sosialisasi disampaikan.

3.3 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan .

3.4 Umpan balik dan kesimpulan hasil sosialisasi disusun.


4.1 Laporan pelaksanaan sosialisasi regulasi kehutanan disusun.


BATASAN VARIABEL:



sosialisasi, melaksanakan kegiatan sosialisasi, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk mensosialisasikan hukum kehutanan

pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


2.1 Komputer/laptop;

853

2.2 Alat tulis;

2.3 Infocus/LCD;

2.4 Ruang sosialisasi;

2.5 Papan tulis, white board, dll;

2.6 Sound system.

3. Tugas yang harus dilakukan :


3.2 Mempersiapkan materi sosialisasi;

3.3 Melaksanakan kegiatan sosialisasi;







Hutan;

4.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8206/Kpts-II/2002 tentang

Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan;


Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;

4.5 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.132/MenHut-II/2004

tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan;


PANDUAN PENILAIAN







854









Kelestarian;






Hukum Kehutanan;



Kelestarian;


Kehutanan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mensosialisasikan hukum

kehutanan;




kerja).


3.1 Regulasi pengelolaan hutan;


3.3 Teknik penyusunan materi sosialisasi;

3.4 Teknologi penyuluhan kehutanan;

855

3.5 Metode sosialisasi;

3.6 Media sosialisasi;

3.7 Dinamika kelompok.



4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus;

4.3 Memilih, menyusun dan menyajikan materi sosialisasi;

4.4 Merancang media sosialisasi;

4.5 Mengidentifikasi karakteristik sasaran.

5. Aspek kritis:

5.1. Keaktifan dan kesinambungan dalam melaksanakan kegiatan

sosialisasi.

KOMPETENSI KUNCI









856

KODE UNIT : KHT.PA02.004.01

JUDUL UNIT : Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan

Sumberdaya Hutan



patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan



1.1 Peraturan/pedoman terkait patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan diinventarisir.

1.2 Perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan patroli disiapkan.

1.3 Skala prioritas patroli ditentukan.

2. Melakukan kegiatan patroli

2.1 Patroli sesuai skala prioritas yang sudah ditentukan dilakukan.

2.2 Sosialisasi batas wilayah kerja kepada para pihak selama patroli dilakukan.

2.3 Penanganan pertama terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang dijumpai pada saat patroli dilakukan.

2.4 Pencatatan atau perekaman data/informasi selama patroli dilakukan.

2.5 Kerjasama atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan patroli dikembangkan.


3.1 Laporan kegiatan patroli disusun.


BATASAN VARIABEL



patroli, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

melakukan patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan pada

bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


2.1 Kendaraan patroli (mobil/speed boat/motor);

857

2.2 Senjata api (senjata genggam/laras panjang);

2.3 Peta kerja;

2.4 Alat navigasi (kompas, GPS);

2.5 Alat komunikasi (HT, RIG);

2.6 Alat dokumentasi (kamera saku);


2.8 Perlengkapan P3K.



3.2 Melaksanakan kegiatan patroli;




Hutan;

4.2 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 140/Kpts-

II/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan

Hutan Lindung;


II/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi

Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;


II/1998.tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional

Jagawana;


PANDUAN PENILAIAN






858








1.3.1 KHT.PA02.001.01 : Menyusun Rencana Pengamanan

Kawasan dan Sumberdaya Hutan di

Tingkat Unit Kelestarian;





Hukum Kehutanan;

1.3.5 KHT.PA03.001.01 : Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan


Kelestarian;


Kehutanan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan patroli

pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan.




kerja).



3.2 Bentuk/jenis pelanggaran bidang kehutanan dan penanganannya;

3.3 Perpetaan;

3.4 Navigasi;

859

3.5 Prosedur penggunaan senjata;

3.6 Situasi lapangan/wilayah yang ditanggungjawabi .


4.1 Membaca peta;

4.2 Mengoperasikan kendaraan patroli;

4.3 Mengoperasikan senjata;

4.4 Mengoperasikan alat navigasi: kompas dan GPS;

4.5 Mengoperasikan alat dokumentasi (kamera saku);

4.6 Mengoperasikan teropong binokuler;

4.7 Mengoperasikan alat komunikasi;

4.8 Melakukan tindakan P3K.

5. Aspek kritis:

5.1. Kesigapan dalam melakukan kegiatan patroli

KOMPETENSI KUNCI









860


JUDUL UNIT : Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum

Kehutanan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, kete-

rampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mena-

ngani barang bukti pelanggaran hukum kehutanan.



1.1. Peraturan/pedoman terkait penanganan barang bukti pelanggaran hukum kehutanan diinventarisir.

1.2. Metode penanganan barang bukti ditetapkan.

1.3. Perlengkapan untuk penanganan barang bukti pelanggaran hukum disiapkan

2. Melakukan identifikasi barang bukti pelanggaran hukum.

2.1 Barang bukti hasil terjadinya pelangggaran hukum diidentifikasi.

2.2 Jenis, jumlah, luas, atau volume barang bukti dicatat.

2.3 Koordinat lokasi penemuan barang bukti diambil.

2.4 Lokasi penemuan barang bukti diplotkan dalam peta.

2.5 Dokumentasi foto atau video barang bukti dibuat.

3. Melakukan penanganan barang bukti

3.1 Lokasi penemuan barang bukti diamankan.

3.2 Barang bukti hasil pelanggaran yang ada di lokasi temuan dijaga.

3.3 Lokasi tempat penyimpanan barang bukti ditentukan.

3.4 Barang bukti diangkut ke tempat yang sudah ditentukan.

3.5 Berita acara serah terima barang bukti disusun dan di tandatangani para pihak.


4.1 Laporan kegiatan penanganan barang bukti pelanggaran hukum disusun.


861

BATASAN VARIABEL:


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi

barang bukti pelanggaran hukum, melakukan penanganan barang bukti,

dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menangani

barang bukti pelanggaran hukum kehutanan pada bidang perlindungan



2.1 Dokumen laporan kejadian perkara;

2.2 Peta kerja;


2.4 ATK;

2.5 Kendaraan/alat angkut;

2.6 Kamera foto/video digital;

2.7 GPS.



3.2 Melakukan identifikasi barang bukti pelanggaran hukum;

3.3 Melakukan penanganan barang bukti;






4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa;




Hutan;



862













PANDUAN PENILAIAN















Kelestarian;




863





Kelestarian;

1.3.6 KHT.PA03.002.01 : Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menangani barang bukti

pelanggaran hukum kehutanan.




kerja).


3.1 Dasar-dasar Hukum Acara Pidana;

3.2 Dasar-dasar PPNS;

3.3 Jenis-jenis barang bukti;

3.4 Metode penanganan dan pengamanan barang bukti.


4.1 Melakukan penyelidikan;

4.2 Melakukan penyidikan;

4.3 Membaca peta;

4.4 Berkomunikasi efektif;

4.5 Mengoperasikan GPS;

4.6 Mengoperasikan kamera foto/video digital.

5. Aspek kritis:

5.1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menangani barang bukti

pelanggaran hukum.

864

KOMPETENSI KUNCI









865


JUDUL UNIT : Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung di dalam

Wilayah KPH dan Mengintegrasikannya dalam

Penataan Hutan


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan

alokasi kawasan lindung di dalam wilayah KPH dan

mengintegrasikannya dalam penataan hutan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait kawasan lindung diinventarisir.

1.2 Perlengkapan untuk keperluan menyusun rencana disiapkan.


2. Merencanakan alokasi kawasan lindung

2.1 Strategi dan kebijakan pengalokasian kawasan lindung di dalam wilayah KPH ditetapkan.

2.2 Informasi data dasar mengenai kawasan dianalisis.

2.3 Hasil penilaian dan pemetaan kawasan bernilai konservasi tinggi ditelaah.

2.4 Rencana alokasi kawasan lindung ditetapkan.

3. Mengintegrasikan rencana alokasi kawasan lindung kedalam rencana penataan hutan

3.1 Rencana alokasi kawasan lindung diintegrasikan kedalam rencana pembagian blok atau zona.

3.2 Rencana alokasi kawasan lindung diintegrasikan kedalam rencana pembagian petak dan anak petak


4.1 Rencana alokasi kawasan lindung didokumentasikan.

4.2 Dokumen rencana alokasi kawasan lindung diadministrasikan sesuai ketentuan.

866

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merencanakan alokasi

kawasan lindung, mengintegrasikan rencana alokasi kawasan lindung

kedalam rencana penataan hutan, dan mendokumentasikan pekerjaan

yang digunakan untuk menyusun rencana alokasi kawasan lindung dalam

wilayah KPH dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan pada bidang



2.1 Alat tulis kantor;


2.3 Peta areal kerja;

2.4 Citra satelit dan hasil penafsirannya;

2.5 Peta administrasi;

2.6 Peta topografi;

2.7 Peta RTRWP/RTRWK;

2.8 Peta vegetasi/tutupan lahan;

2.9 Peta blok, jalan, sungai, irigasi, infrastruktur dan batas konsesi;

2.10 Peta RePPProT dan tanah;

2.11 Peta penyebaran ekosistem;

2.12 Dokumen hasil penilaian dan pemetaan kawasan bernilai konservasi

tinggi;

2.13 Dokumen rencana penataan hutan.



3.2 Merencanakan alokasi kawasan lindung;

3.3 Mengintegrasikan rencana alokasi kawasan lindung kedalam rencana

penataan hutan;



4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

867




Hutan Lindung;


Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995

tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;


II/1998 tanggal 6 April 1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Hutan Produksi;

4.5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 177/Kpts-II/2003 tentang

Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit

Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;





Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006 tentang


Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

70/Kptsii/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman

Industri;

4.9 Peraturan/pedoman terkait yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:






868








1.3.1 KHT.PA02.007.01 : Merekam Kondisi Kawasan Lindung;

1.3.2 KHT.PA03.003.01 : Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi

Kawasan Lindung di Tingkat KPH;

1.3.3 KHT.PA03.004.01 : Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan

Lindung di Wilayah KPH;

1.3.4 KHT.PA03.005.01 : Menilai Kawasan Bernilai Konservasi

Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung.

2 Kondisi penilaian:


berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana alokasi

kawasan lindung dalam wilayah KPH dan mengintegrasikannya dalam

penataan hutan;




kerja).



3.2 Penataan hutan;

3.3 Kategori kawasan lindung;

3.4 Citra satelit;

3.5 Perpetaan;

3.6 SIG.

4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:


869

4.2 Mengoperasikan perangkat lunak GIS;

4.3 Membaca peta;

4.4 Membaca dan menafsirkan citra satelit;


5. Aspek kritis:

5.1 Kejelasan dalam merencanakan alokasi kawasan lindung;

5.2 Ketepatan dalam mengintegrasikan rencana alokasi kawasan lindung

dalam penataan hutan.

KOMPETENSI KUNCI









870


JUDUL UNIT : Merekam Kondisi Kawasan Lindung



merekam kondisi kawasan lindung



1.1 Peraturan/pedoman yang berkaitan dengan kawasan lindung diinventarisir.

1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan dipersiapkan.

1.3 Waktu pelaksanaan diatur.

2. Melakukan pekerjaan merekam

2.1 Perekaman terhadap fisik kawasan lindung dan sumberdaya (hasil hutan) didalamnya dilakukan.

2.2 Segala bentuk pelanggaran atau gangguan keamanan yang terjadi di kawasan lindung dicatat.

2.3 Bentuk dan intensitas kerusakan yang terjadi di kawasan lindung diidentifikasi.

2.4 Rekaman gambar/video untuk memperkuat bukti dan membantu pelaporan dibuat.


3.1 Laporan kegiatan merekam kondisi kawasan lindung disusun.


BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan

merekam, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

merekam kondisi kawasan lindung pada bidang perlindungan hutan dalam



2.1 Alat tulis ;

2.2 Perlengkapan komputer;


871

2.4 Kompas/GPS;


2.6 Peta kerja.



3.2 Melakukan pekerjaan merekam;



4.1 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung;






Hutan Lindung;








II/1998. tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional

Jagawana;


PANDUAN PENILAIAN





872









1.3.1 KHT.PA02.006.01 : Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung di

Dalam Wilayah KPH dan Mengintegrasi-

kannya Dalam Penataan Hutan.




Lindung di Wilayah KPH;

1.3.4 KHT.PA03.005.01 : Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

untuk Alokasi Kawasan Lindung.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam kondisi kawasan

lindung.




kerja).



3.2 Bentuk/jenis pelanggaran bidang kehutanan;

3.3 Perpetaan.


4.1 Membaca peta;

4.2 Mengoperasikan kompas dan GPS;

873

4.3 Mengoperasikan kamera foto/video digital;

4.4 Mengoperasikan teropong binokuler.

5. Aspek kritis:

5.1. Keakuratan dalam merekam kondisi kawasan lindung

KOMPETENSI KUNCI









874


JUDUL UNIT : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran

Hutan



perlindungan hutan dari kebakaran hutan



1.1 Peraturan/pedoman, data dan informasi terkait dengan perlindungan hutan dari kebakaran diinventarisir.

1.2 Perlengkapan serta data dan informasi untuk merencanakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan diidentifikasi dan disiapkan.

1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan diidentifikasi dan dihubungi.

1.4 Kerangka konseptual perlindungan hutan dari kebakaran hutan disiapkan.

2. Menyusun strategi 2.1 Teknik dan strategi perlindungan hutan dari kebakaran hutan ditetapkan.

2.2 Prioritas program perlindungan hutan dari kebakaran hutan disusun.

2.3 Tujuan, sasaran, output, aktivitas dari setiap program prioritas dideskripsikan.

2.4 Indikator keberhasilan setiap program ditetapkan.

2.5 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.


3.1 Tata waktu pelaksanaan ditetapkan

3.2 Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan ditetapkan.

3.3 Organisasi/tim pelaksana program perlindu-ngan hutan dari kebakaran hutan disusun.


4.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari kebakaran disusun.

4.2. Dokumen rencana perlindungan hutan dari kebakaran diadministrasikan dan didistribusikan.

875

BATASAN VARIABEL:


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun strategi,

menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk merencanakan perlindungan hutan dari kebakaran pada





2.3 Peta wilayah KPH;

2.4 Peta kerja;

2.5 Data hotspot;


2.7 Laporan pemantauan dan penanganan kebakaran hutan.



3.2 Menyusun strategi;




4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian

Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan

dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;


II/1998tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;


Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010

tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan


876

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan

dan/atau Lahan;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang

Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan

Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan

Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994

tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;


Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember

1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 SK Dirjen PHPA Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember

1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman

Kebakaran Hutan;



1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu

Kebakaran;



1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Hutan;



1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Hutan;


Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;



877

Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman

Kebakaran Hutan;



Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor

222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan

untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor

38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan

Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;


PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran

Hutan;

1.3.2 KHT.PA02.010.01 : Melaksanakan Penanganan Pasca

Kebakaran Hutan;

1.3.3 KHT.PA02.011.01 : Membuat Sekat Bakar;

1.3.4 KHT.PA02.012.01 : Membuat Tempat Penampungan Air

878

(Embung);

1.3.5 KHT.PA02.013.01 : Menyusun Sistem Peringatan Dini (Early

Warning System Kebakaran Hutan);

1.3.6 KHT.PA02.016.01 : Melakukan Sosialisasi Pencegahan

Kebakaran Hutan;

1.3.7 KHT.PA02.017.01 : Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan

Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.8 KHT.PA02.018.01 : Merekam Kejadian Kebakaran Hutan.




perlindungan hutan dari kebakaran.




kerja).



3.2 Citra satelit;

3.3 Perpetaan;

3.4 SIG;

3.5 Teknik penyusunan anggaran;

3.6 Pemahaman dasar-dasar pencegahan dan pengendalian kebakaran.

3.7 Sejarah kejadian kebakaran hutan;

3.8 Kerawanan kebakaran;

3.9 Pengetahuan iklim.





4.4 Membaca peta;


879


5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi perlindungan hutan dari

kebakaran hutan.

KOMPETENSI KUNCI









880


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan



pemadaman kebakaran hutan.



1.1 Rencana penanganan dan pengendalian kebakaran hutan disusun.

1.2 Peraturan/pedoman mengenai pemadaman kebakaran hutan diinventarisir.

1.3 Perlengkapan dan personil disiapkan.

1.4 Informasi lokasi kebakaran, faktor penyebab kebakaran dan tingkat bahaya kebakaran dikumpulkan.

2. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan

2.1 Pengecekan lapangan terhadap titik panas dilakukan.

2.2 Pemadaman awal untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar melalui pemadaman seketika dilakukan.

2.3 Pemadaman lanjutan untuk menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal dilakukan.

2.4 Pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan.


3.1 Laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan disusun.


BATASAN VARIABEL:


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan tindakan

penanganan dan pengendalian, serta mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran hutan pada


881


2.1 Peralatan tangan: kapak dua fungsi (pulaski), kapak dua mata, alat

pemotong dan pengait (bushhook), golok, gergaji, gepyok/pemukul api

(flapper), garu tajam (fire rake), garu pacul (mcleod rake), cangkul,

sekop (shovel), pompa punggung (backpack pump), obor sulut tetes;

2.2 Perlengkapan perorangan: Helm, lampu kepala, kacamata,

slayer/masker, sarung tangan, kopel rim, peples, boot, pakaian

pelindung;

2.3 Pompa air dan perlengkapannya: slip on unit/ pompa sorong, pompa

jinjing, pompa apung, tangki air;

2.4 Peralatan telekomunikasi: radio genggam (handy talky), radio mobil,

RIG, HP, megapon, peluit;

2.5 Pompa bertekanan tinggi;

2.6 Peralatan mekanis: gergaji rantai (chainsaw), traktor, buldozer, grader;

2.7 Peralatan transportasi: mobil/kapal/pesawat pemadam, mobil slip on

unit, mobil/kapal personil dan logistik, sepeda motor;

2.8 Peralatan logistik, medis dan SAR.



3.2 Melaksanakan tindakan pemadaman;




Hutan;

4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian




II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;






882


dan/atau Lahan;
















Kebakaran Hutan;




Kebakaran;








Kebakaran Hutan;




883




Kebakaran Hutan;











PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT. PA02.011.01 : Membuat Sekat Bakar;


(Embung)

884


Warning System) Kebakaran Hutan

1.3.4 KHT.PA02.014.01 : Mengoperasikan Alat Pemadam

Kebakaran;

1.3.5 KHT.PA02.015.01 : Mengoperasikan Alat Berat untuk

Penanggulangan Kebakaran



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pemadaman

kebakaran hutan;




kerja).


3.1 Cara kerja alat pemadam kebakaran;

3.2 Dasar-dasar pemadaman kebakaran;

3.3 Faktor penyebab kebakaran;

3.4 Lokasi rawan kebakaran;

3.5 Wildlife mitigation;

3.6 Rescue;

3.7 Prosedur keadaan darurat.


4.1 Mendeteksi kebakaran hutan secara dini;

4.2 Memetakan lokasi rawan kebakaran;

4.3 Menggunakan alat pemadam kebakaran;

4.4 Memobilisasi para pihak.

5. Aspek kritis:

5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pemadaman kebakaran

hutan.

885

KOMPETENSI KUNCI









886


JUDUL UNIT : Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan



penanganan pasca kebakaran hutan.


1. Merencanakan pekerjaan

1.1 Peraturan/pedoman terkait penanganan pasca kebakaran hutan diinventarisir.

1.2 Perlengkapan untuk keperluan penanganan pasca kebakaran hutan disiapkan.

1.3 Personil penanganan pasca kebakaran hutan disiagakan.

2. Melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan.

2.1 Pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) melalui pengecekan lapangan pada areal yang terbakar dilakukan.

2.2 Identifikasi penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar serta pengaruh kebakaran terhadap lingkungan dan ekosistem dilakukan.

2.3 Kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran dipantau.

2.4 Kebutuhan penanaman kembali kawasan bekas kebakaran dilakukan.

2.5 Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dilakukan.


3.1 Laporan penanganan pasca kebakaran hutan disusun.


BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan

penanganan pasca kebakaran dan mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan pada


887




2.3 Perlengkapan komputer/laptop;

2.4 Dokumen rekaman kejadian kebakaran.


3.1 Merencanakan pekerjaan;

3.2 Melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan;




Hutan;











dan/atau Lahan;











888







Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Dirjen PHPA Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal

29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan

Rambu-rambu Kebakaran;





1994tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Hutan;

4.14 SK Dirjen PHPA Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk


4.15 SK Dirjen PHPA Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis

Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman

Kebakaran Hutan;

4.16 SK Dirjen PHPA Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis

Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 SK Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997

tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan

Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 SK Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/

SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk

Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku;

889

PANDUAN PENILAIAN:













1.3.1 KHT.PA02.009.01 : Melaksananakan Pemadaman Kebakaran

Hutan


Kebakaran.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penanganan

pasca kebakaran hutan.




kerja).


3.1 Faktor penyebab kebakaran;

3.2 Lokasi rawan kebakaran;

3.3 Regulasi penanganan pelanggaran hukum;

3.4 Rehabilitasi hutan.


4.1 Menyiapkan pulbaket;

890

4.2 Mengidentifikasi kebakaran;

4.3 Melakukan monitoring;

4.4 Melakukan penanaman;

4.5 Menindak pelaku pelanggaran hukum.

5. Aspek kritis:

5.1 Kelengkapan dalam mengumpulkan informasi kebakaran hutan;

KOMPETENSI KUNCI









891


JUDUL UNIT : Membuat Sekat Bakar



membuat sekat bakar



1.1 Peraturan/pedoman pembuatan sekat bakar diidentifikasi.

1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat sekat bakar disiapkan.

1.3 Rencana pembuatan sekat bakar disusun.


2. Melaksanakan pekerjaan

2.1 Jenis sekat bakar sesuai kebutuhan lapangan ditetapkan.

2.2 Pemilihan lokasi penempatan sekat bakar dilakukan.

2.3 Lebar dan panjang sekat bakar yang sesuai dengan jenis kebakaran hutan yang mungkin terjadi ditetapkan.

2.4 Pembuatan sekat bakar sesuai dengan kebutuhan lapangan dilakukan.

2.5 Upaya meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pembuatan sekat bakar diterapkan.


3.1 Laporan kegiatan pembuatan sekat bakar disusun.


BATASAN VARIABEL:



pekerjaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

membuat sekat bakar pada bidang perlindungan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.


2.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari kebakaran hutan

892


2.3 Peta kerja pembuatan sekat bakar;


2.5 Peralatan tangan (alat potong/kapak, golok, parang, cangkul, gergaji,

garu, garpu, sekop);

2.6 Peralatan semi mekanis (gergaji mesin);

2.7 Peralatan mekanis (traktor/buldozer);

2.8 Perlengkapan keselamatan diri;

2.9 Perlengakapan P3K.



3.2 Melaksanakan pekerjaan;

3.3 Melaporkan pekerjaan.



Hutan;











dan/atau Lahan;



4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam

Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade

Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;


893











Kebakaran Hutan;




Kebakaran;








Kebakaran Hutan;







Kebakaran Hutan;




894








PANDUAN PENILAIAN














Hutan;


Kebakaran.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat sekat bakar;




hasil kerja).

895



3.2 Tipe sekat bakar;

3.3 Prinsip-prinsip penempatan sekat bakar;

3.4 Cara kerja peralatan tangan, semi mekanis dan mekanis untuk

keperluan pembuatan sekat bakar;

3.5 Perpetaan kehutanan.



4.2 Mengoperasikan peralatan semi mekanis;

4.3 Mengoperasikan peralatan mekanis;

4.4 Membaca peta;

4.5 Menggunakan alat navigasi;

4.6 Mengorganisasikan tim.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis, lebar dan panjang sekat bakar.

KOMPETENSI KUNCI









896


JUDUL UNIT : Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)



membuat tempat penampungan air (embung)



1.1 Peraturan/pedoman pembuatan tempat penampungan air (embung) diidentifikasi.

1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat tempat penampungan air (embung) disiapkan.

1.3 Rencana pembuatan tempat penampungan air (embung) disusun.

1.4 Informasi curah hujan, jenis tanah dan arah alur air limpasan di lokasi potensial penempatan penampungan air (embung) dikumpulkan.


2. Melaksanakan pekerjaan 2.1 Jumlah dan sebaran tempat penampungan air (embung) ditetapkan.

2.2 Lokasi penempatan penampungan air (embung) dipilih.

2.3 Dimensi ukuran (luas dan kedalaman) tempat penampungan air (embung) yang optimal ditetapkan.

2.4 Pembuatan tempat penampungan air (embung) sesuai dengan kebutuhan lapangan dilakukan.

2.5 Upaya meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pembuatan tempat penampungan air (embung) diterapkan.


3.1 Laporan kegiatan pembuatan tempat penampungan air (embung) disusun.


897

BATASAN VARIABEL:




membuat tempat penampungan air (embung) pada bidang perlindungan



2.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari kebakaran hutan



2.4 Peralatan tangan (alat potong/kapak, golok, parang, cangkul, gergaji,

garu, garpu, sekop);

2.5 Peralatan semi mekanis (gergaji mesin);

2.6 Peralatan mekanis (traktor/buldozer);

2.7 Perlengkapan keselamatan diri;

2.8 Perlengakapan P3K.




3.3 Melaporkan pekerjaan.



Hutan;











898


dan/atau Lahan;
















Kebakaran Hutan;




Kebakaran;








Kebakaran Hutan;




899




Kebakaran Hutan;











PANDUAN PENILAIAN














Hutan;


Kebakaran Hutan;

900

1.3.3 KHT.PA02.011.01 : Membuat Sekat Bakar



berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat tempat

penampungan air (embung);




hasil kerja).



3.2 Model embung air;

3.3 Prinsip-prinsip penempatan embung air;

3.4 Cara kerja peralatan tangan, semi mekanis dan mekanis untuk

keperluan pembuatan sekat bakar;




4.2 Mengoperasikan peralatan semi mekanis;

4.3 Mengoperasikan peralatan mekanis;

4.4 Membaca peta;

4.5 Menggunakan alat navigasi;

4.6 Mengorganisasikan tim.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam menentukan lokasi dan dimensi tempat penampungan air (embung).

901

KOMPETENSI KUNCI









902


JUDUL UNIT : Menyusun Sistem Peringatan Dini (Early Warning

System) Kebakaran Hutan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan Pengetahuan, keterampilan


sistem peringatan dini (early warning system)

kebakaran hutan



1.1 Peraturan dan ketentuan yang terkait dengan kebakaran hutan diinventarisir.

1.2 Rencana penyusunan sistem peringatan dini (early warning system) kebakaran hutan ditetapkan.

1.3 Kelengkapan peralatan untuk menyusun sistem peringatan dini (early warning system) kebakaran hutan diidentifikasi.

2. Merancang sistem pengawasan kebakaran hutan

2.1 Pusat krisis kebakaran hutan ditetapkan.

2.2 Penempatan sensor yang sesuai dengan parameter untuk terjadinya kebakaran hutan dilakukan.

2.3 Sistem dan teknologi komunikasi serta jalur informasi yang akan digunakan dipilih.

2.4 Standard protokol pengiriman data, aplikasi pengolahan data, dan sistem database disiapkan.

2.5 Aplikasi penyebaran informasi ditetapkan.

3. Merancang dan menguji perangkat lunak

3.1 Pembuatan web sebagai media pemantau sistem dilakukan.

3.2 Program peringatan dini kebakaran hutan

dengan pemberian fitur alarm peringatan dini pada aplikasi dibuat.

3.3 Konfigurasi webserver pada pengolah data dilakukan.

3.4 Fitur-fitur yang tidak dibutuhkan pada sistem pengoperasian direduksi.

3.5 Pengujian perangkat lunak dengan memberikan trigger pada setiap sensor untuk melihat perubahan yang terjadi pada sistem pemantau dilakukan.

903


4. Menganalisa sistem 4.1 Sistem yang sudah dibangun diimplementasikan.

4.2 Analisa keakuratan sistem yang dibangun dalam memberikan peringatan dini dari kebakaran hutan dilakukan.

4.3 Umpan balik untuk penyempurnaan sistem yang sudah dibangun dilakukan.


5.1 Laporan kerja pembuatan sistem peringatan dini (early warning system) kebakaran hutan disusun.


5.3 Laporan didistribusikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merancang sistem

pengawasan kebakaran hutan, merancang dan menguji perangkat lunak,

menganalisa sistem, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan

untuk menyusun sistem peringatan dini (early warning system) kebakaran

hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.




2.3 Software penerimaan dan penyebaran informasi;

2.4 Sensor;

2.5 Jalur komunikasi on line internet/wifi;

2.6 Toolbox pengolah data;

2.7 Jaringan sirine/alarm (tower, modulator, pusat kendali).



3.2 Merancang sistem pengawasan kebakaran hutan;

3.3 Merancang dan menguji perangkat lunak;

904

3.4 Menganalisa sistem;




Hutan;











dan/atau Lahan;
















Kebakaran Hutan;


905




Kebakaran;








Kebakaran Hutan;




4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelesta-

rian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis


Kebakaran Hutan;











PANDUAN PENILAIAN




906










1.3.1 KHT.PA02.008.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari

Kebakaran Hutan;


Kebakaran Hutan;



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun sistem

peringatan dini (early warning system) kebakaran hutan;




kerja).


3.1 Parameter terjadinya kebakaran hutan;

3.2 Sistem komunikasi dan distribusi informasi;

3.3 Aplikasi pengolahan data dan sistem database;

3.4 Sistem jaringan sirine;

3.5 Perancangan perangkat lunak/pemrograman.



4.2 Membuat web;

4.3 Mengaplikasikan software;

4.4 Memasang sensor.

907

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam merancang sistem pengawasan kebakaran hutan.

KOMPETENSI KUNCI









908


JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran



mengoperasikan alat pemadam kebakaran



1.1 Alat pemadam kebakaran disiapkan.

1.2 Alat pelindung diri disiapkan.

1.3 Manual/prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran dicermati.

2. Melakukan pengoperasian alat pemadam kebakaran

2.1 Jenis alat pemadam kebakaran sesuai dengan jenis dan tingkat bahaya kebakaran dipilih.

2.2 Peralatan pemadam kebakaran sesuai manual/prosedur yang ada dioperasikan.

2.3 Alat pelindung diri untuk kesehatan dan keselamatan kerja selama mengoperasikan alat pemadam kebakaran digunakan.

2.4 Kecelakaan/luka akibat dari penggunaan alat pemadam kebakaran dihindari.

2.5 Upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pengoperasian alat pemadam kebakaran dilakukan.

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan dan melakukan

pengoperasian alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk

mengoperasikan alat pemadam kebakaran sebagai bagian dari



2.1 Alat pemadaman kebakaran (peralatan tangan, peralatan semi

mekanis, peralatan mekanis);

2.2 Alat keselamatan diri;

2.3 Manual pengoperasian alat pemadam kebakaran.

909



3.2 Melakukan pengoperasian alat pemadam kebakaran.



Hutan;











dan/atau Lahan;
















Kebakaran Hutan;


910




Kebakaran;








Kebakaran Hutan;







Kebakaran Hutan;











PANDUAN PENILAIAN :




911











Hutan;


Kebakaran Hutan;


Penanggulangan Kebakaran Hutan



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan alat

pemadam kebakaran;




kerja).



3.2 Jenis dan penyebab kebakaran hutan;

3.3 Karakteristik api;

3.4 Jenis dan prinsip kerja alat pemadam kebakaran;

3.5 Strategi dan metode pemadaman kebakaran hutan;

3.6 Organisasi pemadaman kebakaran hutan;

3.7 Kesehatan dan keselamatan kerja.


912


4.2 Mengoperasikan peralatan semi mekanis/mekanis.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketangkasan dalam mengoperasian alat pemadam kebakaran.

KOMPETENSI KUNCI









913


JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Berat untuk Penanggulangan

Kebakaran Hutan



mengoperasikan alat berat untuk penanggulangan

kebakaran hutan.



1.1 Peraturan/pedoman/manual mengenai pengoperasian alat berat untuk penanggulangan kebakaran hutan diidentifikasi.

1.2 Alat berat yang akan digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan disiapkan di lokasi.

1.3 Alat pelindung diri dikenakan.

2. Mengoperasikan alat berat

2.1 Alat berat sesuai dengan manual/prosedur yang berlaku dioperasikan.

2.2 Pengecekan kondisi alat berat sebelum dan sesudah pengoperasian dilakukan.

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan dan mengoperasikan alat

yang digunakan dalam mengoperasikan alat berat untuk penanggulangan

kebakaran hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem

pengelolaan hutan lestari. Jenis alat berat untuk penanggulangan

kebakaran hutan antara lain buldozer, escavator, dan lain-lain.

2. Perlengkapan yang dbutuhkan:

2.1 Alat keselamatan diri;

2.2 Peta kerja;

2.3 Manual/petunjuk pengoperasian;

2.4 Form pemeriksaan peralatan berat.


914


3.2 Mengoperasikan alat berat.



Hutan;











dan/atau Lahan;
















Kebakaran Hutan;


915

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian

Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994

tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu

Kebakaran;








Kebakaran Hutan;







Kebakaran Hutan;











PANDUAN PENILAIAN



916













berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan alat berat

untuk penanggulangan kebakaran hutan.




kerja).


3.1 Prosedur pengoperasian alat berat;

3.2 Prinsip-prinsip ekologi;

3.3 Keselamatan dan kesehatan kerja.


4.1 Membaca peta;

4.2 Menghidupkan dan mematikan alat berat;

4.3 Mengecek kondisi alat berat.

5. Aspek kritis :

5.1. Ketepatan dan ketangkasan dalam mengoperasikan alat berat

917

KOMPETENSI KUNCI









918


JUDUL UNIT : Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan



sosialisasi pencegahan kebakaran hutan



1.1 Peraturan/pedoman terkait dengan pencegahan kebakaran hutan hutan diinventarisir.


1.3 Tata waktu, lokasi dan agenda sosialisasi ditentukan.

1.4 Tujuan dan sasaran sosialisasi ditetapkan.

2. Mempersiapkan materi sosialisasi

2.1 Materi sosialisasi pencegahan kebakaran hutan sesuai keperluan dihimpun dan disortir.

2.2 Materi sosialisasi disusun.

3. Melakukan kegiatan sosialisasi

3.1 Metode sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik sasaran dipilih dan ditetapkan.

3.2 Materi dan substansi sosialisasi disampaikan.


3.4 Umpan balik dan kesimpulan hasil sosialisasi disusun.


4.1 Laporan kegiatan sosialisasi disusun.

4.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL



sosialisasi, melakukan kegiatan sosialisasi, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk melakukan sosialisasi pencegahan



919


2.1 LCD projector/infocus;

2.2 Peralatan komputer/laptop;

2.3 Papan tulis/white board;


2.5 Generator set;

2.6 Sound system;

2.7 Ruang sosialisasi;



3.2 Mempersiapkan materi sosialisasi;

3.3 Melaksanakan kegiatan sosialisasi;




Hutan;











dan/atau Lahan;







920











Kebakaran Hutan;




Kebakaran;








Kebakaran Hutan;







Kebakaran Hutan;




921








PANDUAN PENILAIAN














Kebakaran Hutan


Hutan;


Kebakaran Hutan;


Warning System) Kebakaran Hutan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan sosialisasi

pencegahan kebakaran hutan;

922




kerja).


3.1 Teknik penyusunan materi sosialisasi;

3.2 Teknologi penyuluhan kehutanan;

3.3 Metode dan media sosialisasi;

3.4 Desain grafis;

3.5 Teknik komunikasi;

3.6 Dinamika kelompok;

3.7 Perpetaan;

3.8 Sumber kebakaran dan pencegahan kebakaran hutan;

3.9 Sosial ekonomi masyarakat.


4.1 Memilih, menyusun dan menyajikan materi sosialisasi;

4.2 Merancang media sosialisasi;

4.3 Mengidentifikasi karakteristik sasaran;


4.5 Mengoperasikan LCD/Infocus.

5. Aspek kritis :

5.1 Kejelasan dalam penyampaian materi sosialisasi

KOMPETENSI KUNCI









923


JUDUL UNIT : Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan

dari Kebakaran Hutan



mengadministrasikan kegiatan perlindungan hutan dari

kebakaran hutan.



1.1 Peraturan/pedoman mengenai pengadministrasian diinventarisir.

1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mengadministrasikan kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan disiapkan.

2. Mengadministrasikan kegiatan

2.1 Format baku data administrasi hasil kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan ditetapkan.

2.2 Data/informasi kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dibukukan sesuai format yang telah ditetapkan.

2.3 Sistem pengelolaan dan pelayanan informasi data administrasi kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dirumuskan.

2.4 Dokumen-dokumen terkait kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dikelompokkan.

2.5 Pengarsipan dokumen terkait kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dilakukan.


3.1 Pekerjaan mengadministrasikan kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan secara berkala dilaporkan.

3.2 Laporan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengadministrasikan

kegiatan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

924

mengadministrasikan kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan

pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.




2.3 Lemari arsip;

2.4 Form isian.



3.2 Mengadministrasikan kegiatan;




Hutan;











dan/atau Lahan;




Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman

Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;


Konservasi Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994


925




Konservasi Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember





Kebakaran Hutan;




Kebakaran;








Kebakaran Hutan;


Konservasi Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk





Kebakaran Hutan;





Konservasi Alam Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk

926

Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman

Industri tanpa Pembakaran;





PANDUAN PENILAIAN














Kebakaran Hutan;


Hutan;


Kebakaran Hutan;


Warning System) Kebakaran Hutan;


Kebakaran Hutan;

1.3.6 KHT.PA02.018.01 : Merekam Kejadian Kebakaran.

927



berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk mengadminis-

trasikan kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan.




kerja).


3.1 Sistem pengarsipan;

3.2 Sistem pengelolaan dan pelayanan informasi data administrasi.


4.1 Mengaplikasikan program Excel/Word dan Acces/dBase

Visual/Foxpro/My SQL.

5. Aspek kritis:

5.1 Kerapihan dan kelengkapan dokumentasi kegiatan.

KOMPETENSI KUNCI









928


JUDUL UNIT : Merekam Kejadian Kebakaran



merekam kejadian kebakaran



1.1 Ketentuan/pedoman untuk merekam kejadian kebakaran diidentifikasi.


2. Melaksanakan pekerjaan

2.1 Waktu dan lokasi kejadian kebakaran dicatat.

2.2 Sumber api atau penyebab kebakaran hutan diidentifikasi.

2.3 Luasan area yang terbakar diperkirakan.

2.4 Foto atau rekaman gambar kejadian kebakaran dibuat.


3.1 Data yang dikumpulkan disusun dalam bentuk laporan;


BATASAN VARIABEL:




merekam kejadian kebakaran pada sektor kehutanan bidang perlindungan






2.4 GPS.



929





Hutan;











dan/atau Lahan;
















Kebakaran Hutan;


930




Kebakaran;








Kebakaran Hutan;







Kebakaran Hutan;











PANDUAN PENILAIAN




931











Kebakaran Hutan;


Hutan;

1.3.3 KHT.PA02.017.01 : Mengadministrasikan Kegiatan Perlin-

dungan Hutan dari Kebakaran Hutan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam kejadian

kebakaran.




kerja).


3.1 Teknik pendokumentasian.


4.1 Mengoperasikan komputer/laptop;

4.2 Mengoperasikan kamera foto/video digital;

4.3 Mengoperasikan GPS.

5. Aspek kritis :

5.1 Keakuratan dalam merekam kejadian kebakaran.

932

KOMPETENSI KUNCI









933


JUDUL UNIT : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Hama dan

Penyakit



perlindungan hutan dari hama dan penyakit.



1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan hutan dari hama dan penyakit diinventarisir.

1.2 Perlengkapan untuk keperluan merencana-kan perlindungan hutan dari hama dan penyakit diidentifikasi dan dipersiapkan.

1.3 Kerangka konseptual perencanaan perlindungan hutan dari hama dan penyakit disiapkan.


2. Menyusun strategi 2.1 Teknik dan strategi perlindungan hutan dari hama dan penyakit yang relevan ditetapkan.

2.2 Prioritas program perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun.




3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan


3.2 Jenis dan jumlah kebutuhan alat ditetapkan.

3.3 Organisasi/tim pelaksana program perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun.


4.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun.


934

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun strategi,

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan perlindungan hutan dari

hama dan penyakit pada bidang perlindungan hutan dalam sistem






3.4 Peta kerja;

3.5 Dokumen laporan pemantauan dan penanganan serangan hama dan

penyakit.



3.2 Menyusun strategi





Hutan;

4.2 Pengendalian Hama Terpadu (Ditjenbun);


PANDUAN PENILAIAN






935








1.3.1 KHT.PA02.020.01 : Merencanakan Pemantauan Perlindungan

Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.2 KHT.PA02.021.01 : Melaksanakan Penanganan Serangan

Hama dan Penyakit;

1.3.3 KHT.PA02.022.01 : Merekam Serangan Hama dan Penyakit di

Lapangan.

1.3.4 KHT.PA03.008.01 : Menetapkan Kebijakan Perlindungan


1.3.5 KHT.PA03.009.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari

Hama dan Penyakit.








kerja).


3.1 Jenis hama dan penyakit tanaman hutan;

3.2 Morfologi serangga hama;

3.3 Dinamika hama dan penyakit tanaman hutan;

3.4 Penyebab penyakit tanaman hutan;

3.5 Teknik pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman

hutan atau strategi pengelolaan hama terpadu;

3.6 Jenis dan sifat pestisida dan musuh alami atau organisme pengontrol;

936

3.7 Instrumen perencanaan.




4.3 Membaca peta;


5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi perlindungan hutan dari hama

dan penyakit.

KOMPETENSI KUNCI









937


JUDUL UNIT : Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan dari

Hama dan Penyakit



pemantauan perlindungan hutan dari hama dan

penyakit.





1.3 Pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.

2. Merencanakan tindakan pemantauan

2.1 Parameter yang akan dipantau ditetapkan.

2.2 Metode atau teknik pemantauan ditetapkan.

3. Menyusunan rencana pelaksanaan pemantauan.

3.1 Lokus/lokasi pemantauan dipetakan.

3.2 Tim pelaksana disusun.

3.3 Tata waktu pemantauan ditetapkan.

3.4 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan perlindungan hutan dari hama dan penyakit dihitung.

3.5 Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan untuk pemantauan disusun.


4.1 Dokumen rencana pemantauan perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun.


BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merencanakan tindakan

pemantauan, menyusun rencana pelaksanaan pemantauan, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan

938

pemantauan perlindungan hutan dari hama dan penyakit pada bidang






3.4 Peta kerja;

3.5 Rekaman kejadian serangan hama dan penyakit.



3.2 Merencanakan tindakan pemantauan;

3.3 Menyusun rencana pelaksanaan pemantauan;




Hutan;



PANDUAN PENILAIAN:











939




Hama dan Penyakit;

1.3.2 KHT.PA02.022.01 : Merekam Serangan Hama dan Penyakit

di Lapangan.




pemantauan perlindungan hutan dari hama dan penyakit.




kerja).





3.4 Penyebab penyakit tanaman hutan;



3.6 Jenis dan sifat pestisida dan musuh alami atau organisme pengontrol.




4.3 Membaca peta.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam memilih teknik pemantauan.

940

KOMPETENSI KUNCI









941


JUDUL UNIT : Melaksanakan Penanganan Serangan Hama dan

Penyakit di Lapangan



penanganan dan pengendalian serangan hama dan

penyakit di lapangan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman hutan diidentifikasi.

1.2 Perlengkapan untuk penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit disiapkan.

1.3 Rencana penanganan dan pengendalian ditetapkan.

2. Mengidentifikasi hama dan penyakit.

2.1 Ciri serangan hama dan penyakit diidentifikasi.

2.2 Jenis hama atau penyakit tanaman hutan diidentifikasi.

2.3 Tingkat serangan hama dan penyakit ditentukan berdasarkan fakta di lapangan.

2.4 Intensitas kerusakan akibat serangan hama dan penyakit dihitung,

3. Melaksanakan tindakan penanganan dan pengendalian.

3.1 Strategi/teknik penanganan dan pengendalian hama dan penyakit berdasarkan tingkat sera-ngan dan intensitas kerusakan ditetapkan.

3.2 Pembatasan wilayah penyebaran (lokalisasi) serangan hama dan penyakit dilakukan.

3.3 Perlakuan lingkungan untuk mengurangi perkembangan hama dan penyakit dilakukan.

3.4 Pemusnahan tanaman yang terkena serangan dilakukan.

3.5 Kerusakan terhadap tanaman yang sehat dan komponen lingkungan lainnya dihindarkan.


4.1 Laporan penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit disusun.


942

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengidentifikasi hama

dan penyakit, melaksanakan tindakan penanganan dan pengendalian, dan


penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman

hutan di lapangan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem


Unit ini berlaku untuk seluruh jenis tanaman hutan dan dilaksanakan

pada areal penanaman untuk mengurangi kerusakan/kerugian yang

ditimbulkan akibat serangan hama dan penyakit serta untuk menjaga

keseimbangan ekosistem hutan dimana masing-masing unsur lingkungan

saling mendukung bagi pertumbuhan tanaman hutan. Hama mencakup

segala jenis hewan atau binatang yang mengganggu dan dapat merugikan

tanaman hutan, sedangkan penyakit tanaman mencakup penyebab

penyakit patogenis.




3.3 Musuh alami/organisme pengontrol;

3.4 Bahan kimia (pestisida);

3.5 Peralatan semprot;

3.6 Perangkap hama;

3.7 Perlengkapan keselamatan kerja: pakaian, masker, sarung tangan,

pelindung mata dan sepatu.



3.2 Mengidentifikasi serangan hama dan penyakit;

3.3 Melaksanakan tindakan penanganan dan pengendalian;


943



Hutan;

4.2 Pengendalian hama terpadu (Ditjenbun);


PANDUAN PENILAIAN:














Hama dan Penyakit;

1.3.2 KHT.PA02.020.01 : Merencanakan Pemantauan

Perlindungan Hutan dari Hama dan

Penyakit;

1.3.3 KHT.PA02.022.01 : Merekam Serangan Hama dan Penyakit

di Lapangan;




Hama dan Penyakit.


944


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penanganan

serangan hama dan penyakit tanaman hutan di lapangan.




kerja).


3.1 Jenis hama dan penyebab penyakit tanaman hutan;


3.3 Siklus hidup dan dinamika populasi hama dan penyakit tanaman

hutan serta stadia pada saat menjadi hama yang menyerang tanaman;

3.4 Karakteristik hama dan penyakit tanaman hutan;

3.5 Vektor;

3.6 Teknik pengendalian secara kimia;

3.7 Teknik pengendalian tanpa kimia;



3.9 Jenis dan sifat pestisida dan musuh alami atau organisme pengontrol;

3.10 Karakteristik kerusakan tanaman oleh hama dan patogen umum;

3.11 Cara kerja kelompok bahan kimia yang berbeda.


4.1 Mengenali serangga hama tanaman hutan;

4.2 Mengidentifikasi hama dan penyakit;

4.3 Mengendalikan hama dan penyakit tanaman hutan secara kimia;

4.4 Mengendalikan hama dan penyakit tanaman hutan tanpa kimia;

4.5 Mengendalikan hama dan penyakit tanaman hutan secara terpadu;

4.6 Menggunakan alat semprot;

4.7 Mencampur bahan kimia yang berbeda;

4.8 Mendokumentasikan tindakan pengendalian hama dan penyakit

tanaman hutan;

4.9 Menggunakan alat perangkap hama.

945

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menentukan tindakan penanganan dan

pengendalian serangan hama dan penyakit

KOMPETENSI KUNCI










946

JUDUL UNIT : Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan



merekam serangan hama dan penyakit di lapangan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait merekam serangan hama dan penyakit diinventarisir.

1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk merekam serangan hama dan penyakit disiapkan.


1.4 Gejala dan atau tanda serangan hama dan penyakit dicatat.

2. Melaksanakan kegiatan merekam

2.1 Jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman hutan diidentifikasi.

2.2 Intensitas atau tingkat serangan hama dan penyakit ditentukan.

2.3 Dampak atau kerusakan akibat serangan hama dan penyakit diidentifikasi.

2.4 Luasan wilayah yang mengalami serangan hama dan penyakit dihitung.


3.1 Hasil rekaman serangan hama dan penyakit di lapangan disusun dalam bentuk laporan.


BATASAN VARIABEL



merekam dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

merekam serangan hama dan penyakit di lapangan pada bidang





947

2.3 Alat dokumentasi;


2.5 GPS;

2.6 Form isian serangan hama dan penyakit;

2.7 Buku identifikasi hama dan penyakit.



3.2 Melaksanakan kegiatan merekam;




Hutan.


PANDUAN PENILAIAN:














Hama dan Penyakit;



1.3.3 KHT.PA02.021.01 : Melaksanakan Penanganan Serangan

Hama dan Penyakit di Lapangan;

948




Hama dan Penyakit.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam serangan hama

dan penyakit di lapangan.




kerja).


3.1 Perundang-undangan dan ketentuan lain terkait perlindungan hutan

dari hama dan penyakit;




3.5 Penyebab penyakit tanaman hutan.




4.3 Mengoperasikan alat dokumentasi;

4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketelitian dalam merekam data

949

KOMPETENSI KUNCI









950


JUDUL UNIT : Merekam Karakateristik Gangguan Manusia dan

Ternak di Lapangan



merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak

di lapangan.



1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gangguan manusia dan ternak diinventarisir.

2.1 Bahan dan alat untuk pelaksanaan merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak dipersiapkan

2. Merekam gangguan 2.1 Ciri/karakteristik gangguan dari manusia dan ternak di lapangan diidentifikasi.

2.2 Intensitas/frekuensi dan eskalasi gangguan dari manusia dan ternak diidentifikasi.

2.3 Pelaku gangguan diidentifikasi..

2.4 Bentuk dan intensitas kerusakan (dampak) yang terjadi diidentifikasi dicatat.

2.5 Rekaman visual atau audiovisual dibuat untuk memperkuat bukti dan membantu pelaporan

3. Menentukan karakteristik gangguan

3.1 Tipologi gangguan dibangun.

3.2 Skala gangguan yang terjadi di lapangan ditetapkan.

3.3 Penyebab utama terjadinya gangguan ditetapkan.


4.1 Laporan kegiatan merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak di lapangan disusun.


BATASAN VARIABEL:


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merekam gangguan,

951

menentukan karakteristik gangguan, dan mendokumentasikan pekerjaan

yang digunakan untuk merekam karakateristik gangguan manusia dan

ternak di lapangan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem



2.1 Peta kerja;

2.2 GPS;

2.3 Form rekaman;

2.4 Alat bantu dokumentasi (kamera saku);

2.5 Perangkat computer/mesin ketik;

2.6 ATK.



3.2 Merekam gangguan;

3.3 Menentukan karakteristik gangguan;







Hutan;







Hutan Lindung;




952



Jagawana;


Agustus 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara




Jagawana;


PANDUAN PENILAIAN:














Manusia dan Ternak

1.3.2 KHT.PA02.025.01 : Melakukan Penanganan Gangguan

Ternak di Lapangan;

1.3.3 KHT.PA02.026.01 : Merekam Gangguan Hutan dari Manusia

dan Ternak ;

1.3.4 KHT.PA03.010.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis

Perlindungan Hutan dari Gangguan

Manusia dan Ternak;

953


Gangguan Manusia dan Ternak.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam karakateristik

gangguan manusia dan ternak di lapangan.




kerja).




3.3 Bentuk dan jenis gangguan kawasan.


4.1 Membaca peta;


4.3 Mengoperasikan alat bantu dokumentasi.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketelitian dalam merekam gangguan.

KOMPETENSI KUNCI









954


JUDUL UNIT : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Gangguan

Manusia dan Ternak



perlindungan hutan dari gangguan manusia dan

ternak.



1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak diinventarisir.

2.1 Informasi data dasar mengenai sosial ekonomi masyarakat dan kejadian gangguan hutan dari manusia dan ternak disiapkan.

3.1 Perlengkapan untuk keperluan merencanakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disiapkan.


2. Menyusun strategi perlindungan

2.1 Teknik dan strategi perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak yang relevan ditetapkan.

2.2 Prioritas program perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun.







3.3 Organisasi/tim pelaksana program perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun.


4.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun.

4.2 Dokumen rencana diadministrasikan dan didistribusikan.

955

BATASAN VARIABEL:


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun strategi

perlindungan, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan perlindungan hutan dari

gangguan manusia dan ternak pada bidang perlindungan hutan dalam





2.3 Peta kerja;

2.4 Dokumen data dasar sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan;

2.5 Dokumen rekaman kejadian gangguan hutan dari manusia dan

ternak.



3.2 Menyusun strategi perlindungan;





Hutan;













956

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.PA02.023.01 : Merekam Karakteristik Gangguan Manusia

dan Ternak di Lapangan;

1.3.2 KHT.PA02.025.01 : Melakukan Penanganan Gangguan Ternak

di Lapangan;


dan Ternak ;



Manusia dan Ternak;






perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak.




kerja).

957



3.2 Jenis atau bentuk gangguan manusia;

3.3 Jenis atau bentuk gangguan ternak;

3.4 Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat;

3.5 Teknik penyusunan anggaran.




4.3 Mengaplikasikan instrumen perencanaan;

4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi perlindungan hutan dari

gangguan manusia dan ternak.

KOMPETENSI KUNCI









958


JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di

Lapangan



melakukan penanganan gangguan ternak di lapangan



1.1 Peraturan/pedoman terkait penanganan gangguan ternak diinventarisir.

1.2 Perlengkapan untuk penanganan gangguan ternak di lapangan disiapkan.

2. Melakukan penanganan gangguan

2.1 Lokasi dan sebaran terjadinya gangguan ternak di lapangan diidentifikasi

2.2 Jenis dan perkiraan jumlah ternak yang mengganggu dicatat.

2.3 Kepemilikan ternak yang mengganggu diidentifikasi.

2.4 Pembinaan dan pemberian sanksi terhadap pemilik ternak yang menggangu dilakukan.


3.1 Laporan kegiatan penanganan gangguan ternak di lapangan disusun.


BATASAN VARIABEL:


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan penanganan

gangguan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

penanganan gangguan ternak di lapangan pada bidang perlindungan hutan



2.1 Pengusir/penghalau ternak;

2.2 Peta kerja;

2.3 ATK.

2.4 Perlengkapan komputer.

959



3.2 Melakukan pengangan gangguan;







Hutan;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal

25 Agustus 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara



PANDUAN PENILAIAN:













1.3.1 KHT.PA02.023.01 : Merekam Karakteristik Gangguan

Manusia dan Ternak di Lapangan;


Manusia dan Ternak;



960


dan Ternak;



Manusia dan Ternak;





berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penanganan

gangguan ternak di lapangan;




kerja).




3.3 Pembinaan masyarakat.



4.2 Menghalau ternak;

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan tindakan penanganan gangguan

961

KOMPETENSI KUNCI









962


JUDUL UNIT : Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merekam

gangguan hutan dari manusia dan ternak.



1.1 Peraturan/pedoman terkait merekam gangguan hutan dari manusia dan ternak diinventarisir.

1.2 Perlengkapan untuk pelaksanaan merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak disiapkan

2. Merekam gangguan 2.1 Jenis gangguan dari manusia dan ternak di lapangan diidentifikasi.

2.2 Intensitas/frekuensi dan eskalasi gangguan dari manusia dan ternak diidentifikasi.

2.3 Pelaku gangguan atau pemilik ternak penyebab gangguan diidentifikasi..

2.4 Bentuk dan intensitas kerusakan (dampak) yang terjadi diidentifikasi.

2.5 Rekaman audio atau visual untuk memperkuat bukti dan membantu pelaporan dibuat.


3.1 Laporan kegiatan merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak di lapangan disusun.


BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merekam gangguan, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merekam gangguan

hutan dari manusia dan ternak pada bidang perlindungan hutan dalam



2.1 Peta kerja;

963

2.2 GPS;

2.3 Form rekaman;

2.4 Alat bantu dokumentasi (kamera saku);


2.6 ATK.



3.2 Merekam gangguan;







Hutan;







Hutan Lindung;





II/1998 tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional

Jagawana;




964


II/1998 tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional

Jagawana;


PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.PA02.023.01 : Merekam Karakteristik Gangguan

Manusia dan Ternak di Lapangan;


Manusia dan Ternak;

1.3.3 KHT.PA02.025.01 : Melakukan Penanganan Gangguan

Ternak di Lapangan;



Manusia dan Ternak;





berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam gangguan hutan

dari manusia dan ternak;

965




kerja).



3.2 Bentuk/jenis pelanggaran bidang kehutanan;

3.3 Perpetaan.


4.1 Membaca peta;


4.3 Mengoperasikan alat dokumentasi.

5. Aspek kritis:

5.1. Ketelitian dalam merekam gangguan

KOMPETENSI KUNCI









966


JUDUL UNIT : Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat,

Spesies Dan Sumberdaya Genetik



konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya

genetik



1.1 Peraturan/pedoman terkait konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik diinventarisir.

1.2 Informasi data dasar mengenai ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik dihimpun.

1.3 Perlengkapan untuk menyusun perencanaan disiapkan.


2. Menyusun strategi konservasi

2.1 Teknik dan strategi konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik yang relevan ditetapkan.

2.2 Prioritas program konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik pada tingkat unit kelestarian disusun sesuai analisis tingkat kepentingan dengan mengacu pada hasil analisis kondisi kekinian.


2.4 Indikator keberhasilan setiap program konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik ditetapkan.



3.1 Tata waktu pelaksanaan tindakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik ditetapkan.


3.3 Organisasi/tim pelaksana program ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik disusun.

967



4.1 Dokumen rencana konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik disusun.


BATASAN VARIABEL:


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun strategi

konservasi, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan konservasi ekosistem,

habitat, spesies dan sumberdaya genetik pada bidang perlindungan hutan






2.4 Peta penyebaran ekosistem, flora dan fauna;


2.6 Dokumen informasi data dasar mengenai ekosistem, habitat, spesies

dan sumberdaya genetik;

2.7 Dokumen kebijakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan

sumberdaya genetik.



3.2 Menyusun strategi konservasi;





Tumbuhan dan Satwa;

968



4.3 Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES;

4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/ Kpts-II /1998

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma

Nutfah di Hutan Produksi;






Liar;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/ 2005 tentang

Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;


Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;

4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2007 tentang:

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (Panthera

tigris sumatrae) 2007-2017;


September 2008 tentang: Arahan Strategis Konservasi Spesies

Nasional 2008 – 2018;




4.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-IV/2007 tentang:

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Tahun 2007-2017;


Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera Dan Gajah

Kalimantan 2007-2017;


Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak 2007 - 2017 (Strategy

And Action Plan For The Conservation Of Rhinos In Indonesia);

4.15 Peraturan/pedoman terkait yang berlaku.












969

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.PA02.028.01 : Merencanakan Tindakan Perlindungan

Spesies Dilindungi;

1.3.2 KHT.PA02.029.01 : Merencanakan Pemantauan Spesies

Dilindungi;

1.3.3 KHT.PA02.030.01 : Melakukan Penilaian Habitat Spesies

Dilindungi;

1.3.4 KHT.PA02.031.01 : Melakukan Penilaian Populasi Spesies

Dilindungi;

1.3.5 KHT.PA02.036.01 : Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi

di Lapangan;

1.3.6 KHT.PA02.038.01 : Merencanakan Restocking Populasi Spesies

dilindungi.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan konservasi

ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik;




kerja).

970




3.3 Perpetaan;

3.4 SIG;


3.6 Tipe ekosistem;

3.7 Metode konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya

genetik.





4.4 Membaca peta;


4.6 Mengorganisasikan para pihak.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi konservasi ekosistem, habitat,

spesies dan sumberdaya genetik

KOMPETENSI KUNCI



3







971


JUDUL UNIT : Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies

Dilindungi



tindakan perlindungan spesies dilindungi.



1.1 Peraturan/pedoman, data dan informasi terkait dengan perlindungan spesies dilindungi diinventarisir.

1.2 Informasi data dasar mengenai spesies dilindungi dikumpulkan.

1.3 Peralatan dan bahan untuk keperluan perencanaan dipersiapkan.


2. Merumuskan strategi perlindungan

2.1 Teknik dan strategi perlindungan spesies dilindungi ditetapkan.

2.2 Prioritas program perlindungan spesies dilindungi disusun.




3. Menyusun rencana pelaksanaan.

3.1 Lokus/lokasi dirancang dan ditentukan dalam peta lokasi rencana perlindungan spesies dilindungi sesuai ketentuan.

3.2 Organisasi/tim pelaksana program perlindungan spesies dilindungi disusun Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan untuk perlindungan spesies dilindungi disusun.

3.3 Tata waktu pelaksanaan dirancang.


4. Mendokumen-tasikan pekerjaan.

4.1 Dokumen rencana perlindungan spesies dilindungi disusun.


972

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merumuskan stretegi

perlindungan, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan tindakan perlindungan

spesies dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem

pengelolaan hutan lestari. Untuk penetapan jenis satwa liar dan tumbuhan

dilindungi agar berpedoman pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor

7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa.





2.4 Citra satelit dan hasil penafsirannya (baik dalam bentuk hard copy

maupun digital;

2.5 Dokumen rencana kerja perlindungan hutan;

2.6 Dokumen baseline information spesies dilindungi;

2.7 Peta penyebaran flora fauna dilindungi.



3.2 Merumuskan strategi perlindungan;

3.3 Merumuskan rencana pelaksanaan;




Hutan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa;

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemafaatan


973

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang

Lembaga Konservasi;



4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31




Alam Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;


PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.PA02.027.01 : Merencanakan Konservasi Ekosistem,

Habitat, Spesies, dan Sumberdaya

Genetik;


Dilindungi;


Dilindungi;

974


Dilindungi;

1.3.5 KHT.PA02.036.01 : Melakukan Pemantauan Spesies

Dilindungi di Lapangan;

1.3.6 KHT.PA02.038.01 : Merencanakan Restocking Populasi

Spesies dilindungi.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan tindakan

perlindungan spesies dilindungi.




kerja).

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:


3.2 Citra satelit;

3.3 Perpetaan;

3.4 SIG;


3.6 Flora fauna yang dilindungi dan yang tidak dilindungi;

3.7 Metode konservasi spesies.





4.4 Membaca peta;

4.5 Membaca dan menganalisis citra satelit.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam merumuskan strategi perlindungan spesies

dilindungi

975

KOMPETENSI KUNCI









976


JUDUL UNIT : Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi



pemantauan spesies dilindungi.



1.1 Peraturan/pedoman terkait pemanataun spesies dilindungi diinventarisir.

1.2 Perlengkapan untuk merencanakan pemantauan spesies dilindungi diidentifikasi dan dipersiapkan.

1.3 Pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.

2. Menetapkan teknik pemantauan

2.1 Parameter spesies dilindungi yang akan dipantau ditetapkan.

2.2 Metode atau teknik pemantauan untuk setiap parameter ditetapkan.


3.1 Lokus/lokasi pemantauan spesies dilindungi dirancang.

3.2 Organisasi tim pelaksana disusun.

3.3 Tata waktu pelaksanaan dirancang.

3.4 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan spesies dilindungi dihitung.

3.5 Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan untuk pemantauan disusun.


4.1 Dokumen rencana pemantauan spesies dilindungi disusun.


BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan teknik

pemantauan, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan pemantauan spesies

dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari. Untuk penetapan jenis satwa liar dan tumbuhan dilindungi

agar berpedoman pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun

977

1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan

Satwa.




2.3 Peta kerja;

2.4 Dokumen informasi data pokok spesies dilindungi;

2.5 Dokumen laporan kegiatan perlindungan spesies dilindungi.



3.2 Menetapkan teknik pemantauan;





Hutan;


Tumbuhan dan Satwa;




Lembaga Konservasi;










978

PANDUAN PENILAIAN















Genetik;


Spesies Dilindungi;


Dilindungi;


Dilindungi;



1.3.6 KHT.PA02.038.01 : Merencanakan Restocking Populasi

Spesies dilindungi.

1.3.7 KHT.PA03.015.01 : Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies

dilindungi;

1.3.8 KHT.PA03.016.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Spesies

Dilindungi.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan peman

979

-tauan spesies dilindungi.




kerja).



3.2 Citra satelit;


3.4 SIG;


3.6 Flora fauna yang dilindungi dan yang tidak dilindungi;

3.7 Metode pemantauan.


4.1. Mengoperasikan komputer;

4.2. Mengatur waktu, bahan dan peralatan;

4.3. Mengoperasikan perangkat lunak GIS;

4.4. Membaca peta;

4.5. Membaca citra satelit.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menetapkan teknik pemantauan.

KOMPETENSI KUNCI









980


JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi



penilaian habitat spesies dilindungi.


1. Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian habitat spesies dilindungi diinventarisir.

1.2 Rencana penilaian habitat ditetapkan.

1.3 Instrumen penilaian habitat disusun.

1.4 Perlengkapan untuk keperluan penilaian habitat disiapkan.

2. Mengumpulkan data dan informasi

2.1 Data dan informasi dasar mengenai habitat spesies dilindungi dihimpun.

2.2 Data lapangan yang dibutuhkan untuk menilai habitat spesies dilindungi diinventarisir.

2.3 Observasi lapang sesuai prosedur dilakukan.

3. Melakukan penilaian 3.1 Data dan informasi dasar serta hasil pemantauan lapangan dianalisis.

3.2 Kecukupan kuantitas dan kualitas habitat bagi spesies dilindungi dinilai.


4.1 Hasil penilaian habitat spesies dilindungi disusun dalam bentuk laporan.


BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengumpulkan data dan

informasi, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk melakukan penilaian habitat spesies dilindungi pada



2.1 Alat tulis;

981

2.2 Perangkat komputer/laptop;

2.3 Peta kerja;

2.4 Dokumen hasil pengukuran parameter habitat;

2.5 Dokumen hasil pengukuran parameter populasi;

2.6 Perlengkapan observasi lapang.



3.2 Mengumpulkan data dan informasi;

3.3 Melakukan penilaian;




Tumbuhan dan Satwa;


Hutan;


PANDUAN PENILAIAN














Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik;

982



1.3.3 KHT.PA02.037.01 : Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi;

1.3.4 KHT.PA03.012.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai

Perlindungan Spesies Dilindungi;

1.3.5 KHT.PA03.013.01 : Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem,

Habitat, Spesies, dan Sumber daya Genetik;


1.3.7 KHT.PA02.036.01 : Merencanakan Restocking Populasi Spesies

Dilindungi;

1.3.8 KHT.PA02.037.01 : Membuat Koridor Satwa Liar;




habitat spesies dilindungi.




kerja).


3.1 Ekologi hutan;

3.2 Ekologi satwa liar;

3.3 Parameter habitat;

3.4 Teknik/metode analisis data;

3.5 Teknik/metode observasi lapang.


4.1 Melakukan observasi;

4.2 Membaca peta;

4.3 Menyusun instrumen penilaian;

4.4 Mengoperasikan komputer (Wordprocessor, Spreadsheet, Basisdata).

983

5. Aspek kritis:

5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI









984


JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi



penilaian populasi spesies dilindungi.


1. Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian populasi spesies dilindungi diinventarisir.

1.2 Rencana penilaian populasi ditetapkan.

1.3 Instrumen penilaian populasi disusun.

1.4 Perlengkapan untuk keperluan penilaian populasi disiapkan.

2. Mengumpulkan data dan informasi

2.1 Data dan informasi dasar mengenai populasi spesies dilindungi dihimpun.

2.2 Data lapangan yang dibutuhkan untuk menilai populasi spesies dilindungi diinventarisir.


3. Melakukan penilaian 3.1 Data dan informasi dasar serta hasil pemantauan lapangan dianalisis.

3.2 Kesehatan atau keseimbangan populasi spesies dilindungi dinilai.


4.1 Hasil penilaian populasi spesies dilindungi disusun dalam bentuk laporan.


BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengumpulkan data dan

informasi, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk melakukan penilaian populasi spesies dilindungi pada


985


2.1 Alat tulis;


2.3 Peta kerja;

2.4 Dokumen hasil pengukuran parameter habitat;

2.5 Dokumen hasil pengukuran parameter populasi;

2.6 Perlengkapan observasi lapang.



3.2 Mengumpulkan data dan informasi;





Tumbuhan dan Satwa;


Hutan;


PANDUAN PENILAIAN












986





Spesies Dilindungi;


Dilindungi;

1.3.4 KHT.PA02.030.01 : Melakukan Pemantauan Spesies dilindungi

di Lapangan;


Konservasi, Ekosistem, Habitat, Spesies, dan

Sumberdaya Genetik pada Tingkat KPH;

1.3.6 KHT.PA03.013.01 : Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem,



Perlindungan Spesies Dilindungi;

1.3.8 KHT.PA03.015.01 : Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies

Dilindungi;

1.3.9 KHT.PA03.016.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Spesies

Dilindungi.




populasi spesies dilindungi.




kerja).


3.1 Ekologi hutan;

3.2 Ekologi satwa liar;

3.3 Parameter populasi;

3.4 Teknik/metode analisis data;

987

3.5 Teknik/metode observasi lapang.


4.1 Melakukan observasi;

4.2 Membaca peta;

4.3 Menyusun instrumen penilaian;


5. Aspek kritis:

5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian

KOMPETENSI KUNCI









988


JUDUL UNIT : Memasang Radio-Telemetry pada Satwa Liar Langka/

Dilindungi


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memasang

radio- telemetry pada satwa liar langka/dilindungi



1.1 Peraturan/pedoman terkait pemantauan satwa liar langka/dilindungi diinventarisir.

1.2 Manual atau prosedur pemasangan radio-telemetry dipelajari.


1.4 Rencana pemasangan radio-telemetry ditetapkan.

2. Mencatat informasi satwa

2.1 Satwa liar yang akan dipasangi radio-telemetry ditangkap.

2.2 Data/informasi tentang satwa liar yang akan dipasangi radio-telemetry dicatat.

2.3 Informasi-informasi lain untuk pemantauan seperti nomor urut individu, tanggal pemasangan radio pemancar, nomor frekuensi dicatat.

3. Melakukan pemasangan radio-telemetry

3.1 Perangkat radio pemancar yang akan dipasangkan pada satwa diuji coba.

3.2 Perangkat radio pemancar dipasang.

3.3 Perangkat radio penerima dipasang.

3.4 Satwa yang sudah selesai dipasangi radio pemacar dilepaskan.


4.1 Laporan kegiatan pemasangan radio telemetry pada satwa liar langka/dilindungi disusun.


BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mencatat informasi

satwa, melakukan pemasangan radio-telemetry, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk memasang radio-telemetry pada satwa liar

989

langka/dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem



2.1 Perangkat radio pemancar (trasnmitter radio);

2.2 Perangkat radio penerima (receiver radio);

2.3 Baterai;

2.4 Antena portable;

2.5 Alat komunikasi (HT);


2.7 GPS;

2.8 Peta kerja;

2.9 Penghitung waktu.



3.2 Mencatat informasi satwa;

3.3 Melakukan pemasangan radio-telemetry;




Tumbuhan dan Satwa;


PANDUAN PENILAIAN










990





Dilindungi;


Dilindungi;


Dilindungi di Lapangan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memasang radio-telemetry

pada satwa liar langka/dilindungi.




kerja).


3.1 Cara kerja radio telemetry;

3.2 Perpetaan;

3.3 GPS;

3.4 Perilaku satwa;


4.1 Immobilisasi satwa;

4.2 Memasang radio pemancar;

4.3 Mengoperasikan radio penerima;


4.5 Membaca peta;

4.6 Mengoperasikan alat komunikasi;

4.7 Mengidentifikasi jenis kelamin, memperkirakan umur, mengukur

berat dan mengidentifikasi ciri-ciri morfologi satwa.

991

5. Aspek kritis:

5.1 Ketelitian dalam memasang perangkat radio-telemetry.

KOMPETENSI KUNCI



1







992


JUDUL UNIT : Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi



pelepasliaran satwa liar dilindungi.



1.1 Peraturan/ketentuan mengenai pelepas-liaran satwa liar dilindungi diidentifikasi.

1.2 Rencana pelepasliaran satwa liar dilindungi ditetapkan.


2. Menyiapkan satwa liar yang akan dilepasliarkan

2.1 Seleksi kelamin dan seleksi keturunan dilakukan.

2.2 Tes medis dan pemeliharaan kesehatan dilakukan.

2.3 Pelatihan kemampuan beradaptasi, melindungi diri dari predator dan pemanfaatan habitat pra-lepasliar dilakukan.

3. Menetapkan area pelepasliaran

3.1 Lokasi dan luas area pelepasliaran dikaji.

3.2 Ketersediaan pakan, air dan tempat perlindungan di area pelepasliaran dipelajari.

3.3 Determinasi kebutuhan spesies yang kritis dilakukan.

3.4 Area pelepasliaran ditetapkan.

4. Melakukan pelepasliaran

4.1 Satwa liar dilindungi yang akan dilepasliarkan diangkut ke area pelepasliaran.

4.2 Proses aklimatisasi di kandang habituasi dilakukan.

4.3 Pelepasan satwa liar ke habitat alami dilakukan.

4.4 Pemantauan terhadap satwa liar yang dilepasliarkan dilakukan.


5.1 Laporan kegiatan pelepasliaran satwa liar dilindungi disusun.


993

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyiapkan satwa liar

yang akan dilepasliarkan, menetapkan area pelepasliaran, melakukan

pelepasliaran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

melakukan pelepasliaran satwa liar dilindungi pada bidang perlindungan




2.2 Peta kerja;

2.3 GPS;

2.4 Kandang;

2.5 Perlengkapan medis untuk tim dan satwa yang akan dilepasliarkan;

2.6 Sarana angkutan.



3.2 Menyiapkan satwa liar yang akan dilepasliarkan;

3.3 Menetapkan area pelepasliaran;

3.4 Melakukan pelepasliaran;




Tumbuhan dan Satwa;




PANDUAN PENILAIAN




994












Genetik;


Spesies Dilindungi;


Dilindungi;

1.3.4 KHT.PA02.039.01 : Membuat Koridor Satwa Liar.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pelepasliaran

satwa liar dilindungi.




kerja).


3.1 Rehabilitasi satwa;

3.2 Ekologi satwa;

3.3 Perilaku satwa;

3.4 Teknik immobilisasi satwa.


4.1 Membaca peta;

995


4.3 Merawat satwa;

4.4 Immobilisasi satwa;

4.5 Mengangkut satwa.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menyeleksi satwa dan menetapkan area untuk

pelepasliaran

KOMPETENSI KUNCI









996


JUDUL UNIT : Memasang Camera Trapping



memasang camera trapping.



1.1 Manual instruksi camera trap yang akan dipasang diinventarisir.

1.2 Peta lokasi kerja disiapkan.

1.3 Peralatan kerja dan bahan sesuai dengan SOP dan standar yang berlaku disiapkan.

2. Menentukan lokasi pemasangan camera trap

2.1 Informasi sekunder mengenai satwa target dikumpulkan.

2.2 Survey lokasi dilakukan.

2.3 Lokasi pemasangan camera trap dipetakan.

3. Mengoperasikan camera trap

3.1 Camera trap sesuai dengan manual instruksi dirangkai.

3.2 Sudut bidik lensa kamera, sudut pancar sensor dan ketinggian dari permukaan tanah sesuai dengan jenis satwa target diukur.

3.3 Pengaturan tanggal dan waktu pada camera trap serta uji coba camera trap sebelum diaktifkan dilakukan.

3.4 Pemeriksaan terhadap kondisi camera trap dan hasil tangkapannya secara berkala dilakukan.

3.5 Hasil pemantauan dengan camera trapping dianalisis


4.1 Rekaman hasil pemantauan dengan camera trapping dikumpulkan.

4.2 Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala.

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menentukan lokasi

pemasangan, memasang camera trapp, dan mendokumentasikan pekerjaan

997

yang digunakan untuk mengoperasikan camera trapp pada bidang

pemanfaatan hasil hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


2.1 Kamera yang tahan air (waterproof), Auto focus, mempunyai perekam

data (misal; pencatat waktu dan tanggal);

2.2 Baterai yang tahan lama;

2.3 Sensor;

2.4 Memory card;

2.5 Peta lokasi kerja;

2.6 Kompas;

2.7 GPS (Global Position System);


2.9 Perlengkapan komputer/laptop.



3.2 Menentukan lokasi pemasangan camera trap;

3.3 Mengoperasikan camera trap;




Tumbuhan dan Satwa;




PANDUAN PENILAIAN







998







1.3.1 KHT.PA02.035.01 : Mengoperasikan Camera Trap untuk

Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindungi.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan camera

trapping.




kerja).


3.1 Pola perilaku satwa liar;

3.2 Cara kerja camera trap;

3.3 Perpetaan;

3.4 GPS.


4.1 Menginstalasi camera trap;


4.3 Membaca peta;

4.4 Menginterpretasi hasil rekaman kamera.

5. Aspek kritis:

5.1 Kecermatan dalam mengoperasikan dan memilih lokasi pemasangan

camera trap

999

KOMPETENSI KUNCI









1000


JUDUL UNIT : Mengoperasikan Camera Trap Untuk Pemantauan

Populasi Satwa Liar Dilindungi



mengoperasikan camera trap untuk pemantauan

populasi satwa liar dilindungi.



1.1 Manual instruksi camera trap yang akan dipasang diinventarisir.

1.2 Peta lokasi kerja disiapkan.

1.3 Peralatan kerja dan bahan sesuai dengan SOP dan standar yang berlaku disiapkan.

2. Menentukan lokasi pemasangan camera trap

2.1 Informasi sekunder mengenai satwa target dikumpulkan.

2.2 Survey lokasi dilakukan.

2.3 Lokasi pemasangan camera trap dipetakan.

3. Mengoperasikan camera trap

3.1 Camera trap sesuai dengan manual instruksi dirangkai.

3.2 Sudut bidik lensa kamera, sudut pancar sensor dan ketinggian dari permukaan tanah sesuai dengan jenis satwa target diukur.

3.3 Pengaturan tanggal dan waktu pada camera trap serta uji coba camera trap sebelum diaktifkan dilakukan.

3.4 Pemeriksaan terhadap kondisi camera trap dan hasil tangkapannya secara berkala dilakukan.

3.5 Hasil pemantauan dengan camera trapping

dianalisis


4.1 Rekaman hasil pemantauan dengan camera trapping dikumpulkan.

4.2 Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala.

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menentukan lokasi

1001

pemasangan, mengoperasikan camera trap dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk mengoperasikan camera trap untuk

pemantauan populasi satwa liar dilindungi pada bidang perlindungan



2.1 Kamera yang tahan air (waterproof), Auto focus, mempunyai perekam

data (misal; pencatat waktu dan tanggal);

2.2 Baterai yang tahan lama;

2.3 Sensor;

2.4 Memory card;

2.5 Peta lokasi kerja;

2.6 Kompas;

2.7 GPS (Global Position System);





3.2 Menentukan lokasi pemasangan camera trap;

3.3 Mengoperasikan camera trap;


4. Peraturan yang dibutuhkan:


Tumbuhan dan Satwa;


PANDUAN PENILAIAN







1002







1.3.1 KHT.PA02.034.01 : Memasang Camera Trapping



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memasang camera trap

untuk pemantauan populasi satwa liar dilindungi.




kerja).


3.1 Jenis satwa liar dilindungi;

3.2 Pola perilaku satwa liar;

3.3 Cara kerja camera trap;

3.4 Perpetaan;

3.5 GPS.


4.1 Menginstalasi camera trap;


4.3 Membaca peta;

4.4 Menginterpretasi hasil rekaman kamera.

5. Aspek kritis:

5.1 Kecermatan dalam mengoperasikan dan memilih lokasi pemasangan

camera trap

1003

KOMPETENSI KUNCI









1004


JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di

Lapangan



pemantauan spesies dilindungi di lapangan.



1.1 Peraturan/pedoman terkait pemantauan spesies dilindungi diinventarisir.

1.2 Metode pemantauan ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk

melakukan pemantauan disiapkan.

2. Mengerjakan pemantauan spesies

2.1 Parameter populasi spesies dilindungi sesuai perencanaan dipantau.

2.2 Komponen habitat spesies dilindungi di lapangan dipantau.

2.3 Jenis dan intensitas gangguan terhadap spesies dilindungi di lapangan dicatat.


3.1 Laporan hasil pemantauan spesies dilindungi disusun.


BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengerjakan kegiatan

pemantauan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

melakukan pemantauan spesies dilindungi di lapangan pada bidang

perlindungan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


2.1 Peta kerja;

2.2 Kompas;

2.3 GPS;

2.4 Alat tulis;


1005


2.7 Counter/alat hitung;




3.2 Mengerjakan kegiatan pemantauan;




Hutan;


Tumbuhan dan Satwa;










PANDUAN PENILAIAN










1006





Dilindungi;


Dilindungi;

1.3.3 KHT.PA02.034.01 : Memasang Camera Trapping;

1.3.4 KHT.PA02.035.01 : Mengoperasikan Camera Trap Untuk

Pemantauan Populasi Satwa Liar

Dilindungi.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pemantauan

spesies dilindungi di lapangan.




kerja).


3.1 Parameter populasi spesies dilindungi;

3.2 Ekologi satwa liar dilindungi;

3.3 Komponen habitat satwa liar dilindungi;

3.4 Sumber dan jenis gangguan terhadap satwa liar dilindungi.


4.1 Mengukur parameter populasi;

4.2 Mengoperasikan alat navigasi;

4.3 Membuat dokumentasi foto/video;

4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan pemilihan metode pemantauan untuk setiap parameter.

1007

KOMPETENSI KUNCI









1008


JUDUL UNIT : Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi


dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki

habitat spesies dilindungi.



1.1 Peraturan/pedoman terkait habitat spesies dilindungi diinventarisir.

1.2 Rencana perbaikan habitat spesies dilindungi ditetapkan.

1.3 Metode atau strategi perbaikan habitat sesuai kebutuhan ditetapkan.

1.4 Perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan perbaikan habitat disiapkan.

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan habitat

2.1 Ketersediaan pohon sarang, tanaman pelindung, tempat tinggal, tempat berkembangbiak, tempat minum, tempat berkubang atau mandi bagi spesies dilindungi dicukupi.

2.2 Penanaman atau pengkayaan tanaman-tanaman pakan dilakukan.

2.3 Jenis-jenis asing yang bersifat invasif atau merusak kondisi lingkungan alami dihindarkan.

2.4 Penjarangan, pembersihan, pengolahan tanah, pemupukan, pendangiran, dan penyiraman dilakukan.

2.5 Dampak buruk dari kegiatan perbaikan habitat terhadap jenis-jenis yang bukan menjadi target pengelolaan dijaga.


3.1 Laporan kegiatan perbaikan habitat spesies dilindungi disusun.


BATASAN VARIABEL



perbaikan habitat, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan

1009

untuk memperbaiki habitat spesies dilindungi pada bidang perlindungan



2.1 Bibit tanaman pakan dan tanaman pelindung;

2.2 Peralatan tangan seperti cangkul, parang dll;

2.3 Peralatan semi mekanis;

2.4 Peralatan mekanis;

2.5 Pupuk;

2.6 Alat penyiram;

2.7 Alat tulis;

2.8 Dokumen hasil penilaian habitat.



3.2 Melaksanakan kegiatan perbaikan habitat;




Tumbuhan dan Satwa;


Hutan;


PANDUAN PENILAIAN










1010





Dilindungi



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memperbaiki habitat

spesies dilindungi.




kerja).


3.1 Strategi perbaikan habitat;

3.2 Kebutuhan habitat bagi spesies dilindungi;

3.3 Jenis-jenis tanaman pakan dan preferensi pakan spesies dilindungi;

3.4 Jenis-jenis pohon sarang, tanaman pelindung, dan tempat tinggal

atau berkembang biak spesies dilindungi;

3.5 Jenis tanaman invasif;

3.6 Teknik penjarangan, pembersihan, pengolahan tanah, pemupukan,

pendangiran, dan penyiraman;

3.7 Dosis pemupukan.


4.1 Menanam;

4.2 Memberantas tanaman invasif;

4.3 Melakukan penjarangan;

4.4 Melakukan pembersihan;

4.5 Melakukan pengolahan tanah;

4.6 Melakukan pemupukan;

4.7 Melakukan pendangiran;

4.8 Melakukan penyiraman;

1011

4.9 Menggunakan peralatan tangan, semi mekanis dan mekanis.

5. Aspek kritis:

5.1 Penguasaan teknik perbaikan habitat.

KOMPETENSI KUNCI









1012


JUDUL UNIT : Merencanakan Restocking Populasi Spesies

Dilindungi



restocking spesies dilindungi



1.1 Peraturan/pedoman terkait restocking populasi spesies dilindungi diinventarisir.

1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk perencanaan disiapkan.

1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan diidentifikasi.

2. Merencanakan seleksi satwa

2.1 Metode penyeleksian satwa untuk restocking ditetapkan.

2.2 Kriteria atau persyaratan genetik, fisik, dan kesehatan satwa yang akan dikembalikan ke habitat alam didefinisikan.

2.2 Model peramalan/perkiraan kemampuan bertahan hidup satwa ditetapkan.

3. Merencanakan habitat pelepasan

3.1 Kriteria habitat yang sesuai untuk pelepasan disusun.

3.2 Metode identifikasi kesesuaian habitat ditetapkan.

4. Menetapkan rencana pelaksanaan restocking

4.1 Tujuan, sasaran, output, aktivitas dan indikator keberhasilan pelaksanaan restocking populasi spesies dilindungi ditetapkan.

4.2 Tim pelaksana restocking populasi spesies dilindungi disusun.

4.3 Jenis dan jumlah kebutuhan alat disusun.

4.4 Metode pelepasliaran ditetapkan.

4.5 Format berita acara pelaksanaan restocking disiapkan.


5.1 Dokumen rencana restocking populasi spesies dilindungi disusun.


1013

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merencanakan seleksi

satwa, merencanakan habitat pelepasan, menetapkan rencana pelaksanaan

restocking, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

merencanakan restocking spesies dilindungi pada bidang perlindungan






2.4 Dokumen informasi data dasar aspek bio-ekologi dan fisik-kimia areal

yang direncanakan untuk restocking;

2.5 Data/Informasi mengenai populasi dan perilaku spesies dilindungi

yang akan dilakukan restocking;

2.6 Data/informasi kebutuhan habitat bagi spesies dilindungi yang akan

dilakukan restocking.



3.2 Merencanakan seleksi satwa;

3.3 Merencanakan habitat pelepasan;

3.4 Menetapkan rencana pelaksanaan restocking;




Tumbuhan dan Satwa;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan


4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan;



1014


PANDUAN PENILAIAN











1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -


1.3.1 KHT. PA02.028.01 : Merencanakan Tindakan Perlindungan

Spesies Dilindungi;


Dilindungi;


Dilindungi;


Dilindungi di Lapangan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan restocking

populasi spesies dilindungi.




kerja).

1015


3.1 Persyaratan genetik dan kesehatan satwa;

3.2 Ekologi satwa;

3.3 Perilaku satwa;

3.4 Habitat alami atau daerah penyebaran satwa;


3.6 Teknik penganggaran.




4.3 Membaca peta;

4.4 Mengaplikasikan instrumen perencanaan;

4.5 Mengorganisasikan para pihak.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam merencanakan seleksi satwa dan lokasi pelepasan

KOMPETENSI KUNCI









1016


JUDUL UNIT : Membuat Koridor Satwa Liar


dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat

koridor satwa liar



1.1 Peraturan/pedoman terkait koridor satwa liar diinventarisir.

1.2 Evaluasi area habitat yang direncanakan untuk terhubung oleh koridor dilakukan.

1.3 Spesies target (seperti spesies payung) yang menjadi target desain koridor ditetapkan.

1.4 Koridor potensial dalam mengakomodasi pergerakan masing-masing spesies target dievaluasi.

2. Menetapkan rencana pembangunan koridor

2.1 Lokasi atau wilayah yang akan dibangun sebagai koridor satwa dipetakan.

2.2 Pilihan strategi/teknik pelaksanaan pembuatan koridor satwa liar ditetapkan.

2.3 Rencana pelaksanaan kegiatan ditetapkan.

3. Membangun koridor 3.1 Pembangunan koridor dilakukan.

3.2 Efek isolasi di sepanjang koridor diminimalkan.

3.3 Pemeliharaan dan/atau pemulihan vegetasi asli dilakukan.

3.4 Gangguan di sepanjang koridor satwa liar dihindarkan.


4.1 Laporan kegiatan membuat koridor satwa liar disusun.


BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan rencana,

membangun koridor, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan

dalam membuat koridor satwa liar pada bidang perlindungan hutan dalam

rangka pengelolaan hutan lestari.

1017


2.1 Alat tulis;

2.2 Peta kerja;

2.3 Dokumen hasil kajian bidang ekologi dan sosial budaya;

2.4 Peta hasil interpretasi citra;

2.5 Peralatan tangan, semi mekanis dan/atau mekanis.

2.6 Bibit dari jenis-jenis vegetasi asli



3.2 Menetapkan rencana;

3.3 Membangun koridor;




Tumbuhan dan Satwa;


Hutan;


PANDUAN PENILAIAN













1018

1.3.1 KHT.PA02.030.01 : Melakukan Penilaian Habitat Speseies

Dilindungi;




berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat koridor satwa

liar.




kerja).


3.1 Teritori dan wilayah jelajah satwa;

3.2 Kebutuhan habitat bagi satwa target;

3.3 Prinsip-prinsip pembangunan koridor;

3.4 Citra satelit.


4.1 Membaca peta;

4.2 Identifikasi koridor potensial;

4.3 Interpretasi citra.

5. Aspek kritis:

5.1 Kesesuaian lokasi koridor

KOMPETENSI KUNCI









1019


JUDUL UNIT : Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi

Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan,

sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan

pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat tingkat

unit kelestarian pada bidang perlindungan hutan dalam

sistem pengelolaan hutan lestari


1. Menyiapkan pekerjaan pengumpulan data sosial ekonomi

1.1 Metode pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat di identifikasi dan ditetapkan.

1.2 Tim kerja dan sumber daya manusia ditetapkan.

1.3 Training tim pengambil data lapangan dilakukan

1.4 Bahan dan peralatan yang diperlukan disiapkan.

2. Mengumpulkan data sosial ekonomi

2.1 Sumber pengambilan data diidentifikasi

2.2 Formulir dan dokumen instrumen pengumpulan data sosek disiapkan.

2.3 Data sosial ekonomi dikumpulkan sesuai metode yang telah ditetapkan.

3. Mendokumentasikan hasil kegiatan pengumpulan data sosial ekonomi

3.1 Dokumen laporan hasil pengumpulan data sosek disusun.

3.2 Dokumen laporan hasil pengumpulan data sosek di distribusikan.

3.3 Dokumen laporan hasil pengumpulan data sosek di arsipkan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan pengumpulan data sosial

ekonomi, mengumpulkan data sosial ekonomi, dan mendokumentasikan

hasil kegiatan pengumpulan data sosial ekonomi, untuk melakukan

pengumpulan data sosial ekonomi masarakat tingkat unit kelestarian pada

1020

sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.


2.1 Buku statistik.

2.2 Peta kerja, peta administrasi,

2.3 Form/Blanko.

2.4 Alat tulis.

2.5 Komputer


3.1 Menyiapkan pekerjaan pengumpulan data sosial ekonomi.

3.2 Mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi.

3.3 Mendokumentasikan hasil kegiatan pengumpulan data sosial

ekonomi.


4.1 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

Nomor : P.04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi

DAS.

4.2 Pedoman kriteria indikator pemberdayaan masyarakat di sekitar

kawasan konservasi Dirjen PHKA 2007

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin

diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit

kompetensi yang terkait :

1.1 KHT.PA02.041.01 : Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi

tingkat Unit Kelestarian;

1.2 KHT.PA02.042.01 : Melakukan Analisis Kelembagaan

Masyarakat Pada Wilayah KPH;

1.3 KHT.PA02.043.01 : Menyusun Rencana Program Pemberdayaan

Masyrakat;

1.4 KHT.PA02.044.01 : Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial.

1021



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengumpulan

data sosial ekonomi masarakat tingkat unit kelestarian.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/ lisan, tes


kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)


3.1 Sosiologi kehutanan.

3.2 Sosial ekonomi/agribisnis.

3.3 Demografi

3.4 Karakteristik budaya setempat

3.5 Menggali informasi


4.1 Kemampuan survei sosial.

4.2 Kemampuan menggunakan teknik PRA/FGD

4.3 Melakukan wawancara

4.4 Komunikasi efektif

4.5 Melakukan enumerasi

5. Aspek kritis unit kompetensi ini ada pada elemen kompetensi :

5.1 Kecermatan Dalam Mengumpulkan Data Sosial Ekonomi.

KOMPETENSI KUNCI









1022


JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat

Unit Kelestarian

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan,

sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis

data sosial ekonomi tingkat unit kelestarian pada

bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari


1. Menyiapkan pekerjaan analisis data sosial ekonomi

1.1 Metode analisis data sosial ekonomi di identifikasi dan ditetapkan .

1.2 Bahan dan peralatan disiapkan.

2. Melakukan analisis data sosial ekonomi

2.1 Data sosial ekonomi di himpun dan di sortir sesuai keperluan

2.2 Data sosial ekonomi dianalisis sesuai metode yang telah ditetapkan.

2.3 Nilai dan klasifikasi parameter sosial ekonomi ditetapkan sesuai ketentuan.

3. Mendokumentasikan hasil analisis data sosial ekonomi

3.1 Laporan hasil analisis data sosek disusun sesuai ketentuan.

3.2 Laporan hasil analisis data sosek didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan analisis data sosial ekonomi,

melakukan analisis data sosial ekonomi, dan mendokumentasikan hasil

analisis data sosial ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan analisis

sosial ekonomi pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam


2. Perlengkapan untuk melakukan analisis data sosial ekonomi tingkat unit

kelestarian adalah :

2.1 Data kepedulian individu.

2.2 Data partisipasi masyarakat.

1023

2.3 Data Tekanan penduduk.

2.4 Data ketergantungan penduduk terhadap hutan dan lahan.

2.5 Data tingkat pendapatan.

2.6 Data produktivitas lahan.

2.7 Data jasa lingkungan.

2.8 Komputer.

2.9 Alat tulis.

3. Tugas untuk melakukan analisis data sosial ekonomi tingkat unit

kelestarian :

3.1 Menyiapkan pekerjaan analisis pengolahan data sosial ekonomi.

3.2 Melakukan analisis data kondisi sosial ekonomi.

3.3 Mendokumentasikan hasil analisis data sosial ekonomi




DAS.

PANDUAN PENILAIAN :





1.1 KHT.PA02.040.01 : Melakukan Pengumpulan Data Sosial ekonomi

Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian;

1.2 KHT.PA02.042.01 : Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat

Pada Wilayah KPH;


Masyrakat;



1024



sosial ekonomi.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tertulis,


kerja.


3.1 Ilmu-ilmu Sosial

3.2 Ilmu ekonomi

3.3 Dasar-dasar agribisnis.

3.4 Demografi

3.5 Dasar-dasar statistik.


4.1 Kemampuan mengolah dan menganalisa data


5.1 Ketelitian dalam melakukan analisis data kondisi sosial ekonomi.

KOMPETENSI KUNCI









1025


JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada

Wilayah KPH



analisis kelembagaan masarakat pada wilayah KPH

pada bidang perlindungan hutan dalam sistem



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Ketentuan dan peraturan yang terkait di inventarisir

1.2 Metode analisis kelembagaan di identifikasi dan ditetapkan.

1.3 Bahan dan peralatan yang diperlukan disiapkan.

2. Melakukan identifikasi kelembagaan masarakat.

2.1 Data kelembagaan masarakat wilayah KPH dihimpun dan di sortir.

2.2 Kegiatan-kegiatan dan hasil yang telah dilaksanakan dicatat.

3. Melakukan analisis kelembagaan

3.1 Data identifikasi potensi para pihak dan identifikasi d analisis.

3.2 Peran kelembagaan masarakat ditetapkan sesuai ketentuan.

4. Mendokumentasikan hasil analisis kelembagaan

4.1 Hasil kegiatan analisis kelembagaan masarakat di buat laporan.

4.2 Hasil analisis peran diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi

kelembagaan masyarakat, melakukan analisis kelembagaan dan

mendokumentasikan hasil analisis kelembagaan yang digunakan untuk

melakukan analisis kelembagaan masarakat pada wilayah KPH pada sektor

1026


lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan analisis kelembagaan masarakat pada

wilayah KPH :

2.1 Data sosek

2.2 Buku statistik wilayah administrasi Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.3 Peta wilayah administrasi

2.4 Komputer.

2.5 ATK.

2.6 Blanko isian.

3. Tugas untuk melakukan analisis kelembagaan masarakat pada wilayah

KPH :

3.1 Menyiapkan pekerjaan .

3.2 Melakukan identifikasi kelembagaan masarakat.

3.3 Melakukan analisis kelembagaan.

3.4 Mendokumentasikan hasil analisis kelembagaan



Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

terpadu.

PANDUAN PENILAIAN :








tingkat Unit Kelestarian;


Masyrakat;

1027




berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis

kelembagaan masarakat pada wilayah KPH.



kerja.


3.1 Sosiologi

3.2 Statistik

3.3 Dasar-dasar antropologi

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk kompetensi ini :

4.1 Kemampuan menggunakan komputer.


5.1 Ketelitian dalam melakukan analisis kelembagaan masyarakat pada

wilayah KPH.

KOMPETENSI KUNCI









1028


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Program Pemberdayaan

Masyarakat



rencana program pemberdayaan masarakat pada

sektor kehutanan bidang perlindungan hutan dalam



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Ketentuan dan pedoman, juklak dan juknis di inventarisir.

1.2 Bahan dan peralatan disiapkan

2. Membuat rencana program

2.1 Bahan dan data komponen sosial masyarakat diidentifikasi dan dianalisis.

2.2 Metode dan prosedur kerja ditetapkan.

2.3 Regu kerja/tim dan SDM pelaksana disusun dan ditetapkan.

2.4 Tata waktu, jenis kegiatan, anggaran/beaya dan pelaksana ditetapkan serta biaya yang diperlukan disusun.

3. Mendokumentasikan hasil kerja

3.1 Dokumen laporan menyusun rencana program pemberdayaan masarakat disusun.

3.2 Dokumen laporan menyusun rencana program pemberdayaan masarakat didistribusikan.

3.3 Dokumen laporan menyusun rencana program pemberdayaan masarakat diarsipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuatan

rencana program, dan mendokumentasian hasil kerja untuk menyusun

1029

rencana program pemberdayaan masarakat pada sektor kehutanan bidang


2. Perlengkapan untuk menyusun rencana program pemberdayaan masarakat

meliputi:

2.1 Data sosek dari hasil inventarisasi tegakan hutan

2.2 Buku statistic wilayah Povinsi/Kabupeten/Kota.

2.3 Dokumen AMDAL, RKL/RPL,

2.4 Peta kerja

2.5 Komputer

2.6 ATK


3.1 Menyiapakan pekerjaan;

3.2 Membuat rencana program;


4. Peraturan yang yang terkait dengan menyusun rencana program

pemberdayaan masarakat adalah :

4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/ Menhut-II/2009 tentang

Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada

Hutan Hak

4.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang

jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan

AMDAL dan peraturan lainnya terkait AMDAL

PANDUAN PENILAIAN







1030




pada Wilayah KPH;




berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana program

pemberdayaan masarakat


tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di

tempat kerja dan tempat uji kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan adalah:


3.2 Ilmu sosial ;

3.3 Dasar-dasar antropologi.


4.1 Mengoperasikan komputer

4.2 Bekerja dalam tim

5. Aspek kritis unit kompetensi ini pada elemen kompetensi :

5.1 Ketepatan dalam membuat rencana program.

KOMPETENSI KUNCI









1031


JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial



kegiatan kelola sosial pada bidang pemanfaatan hutan



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Ketentuan dan pedoman, juklak dan juknis diinventarisiri.

1.2 Dokumen rencana kegiatan kelola sosial, bahan-bahan dan peralatan disiapkan.

2. Menyusun rencana kegiatan kelola sosial

2.1 Lokasi dan kelompok sasaran kelola sosial ditentukan

2.2 Regu kerja dan SDM disusun dan ditetapkan.

2.3 Tata waktu, lokasi/sasaran kegiatan dan jenis kegiatan ditetapkan.

2.4 Biaya yang diperlukan dihitung.

2.5 Dokumen rencana kelola sosial disusun

3. Melaksanakan kegiatan kelola sosial

3.1 Desiminasi/sosialisasi kegiatan kelola sosial kepada stakeholders

3.2 Kegiatan kelola sosial dilaksanakan sesuai ketentuan.

4. Mendokumentasikan hasil kerja

4.1 Dokumen laporan hasil kegiatan kelola sosial disusun.

4.2 Laporan kegiatan kelola sosial didistribusikan.

4.3 Laporan kegiatan kelola sosial di arsipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan menyiapkan pekerjaan,

meyusun rencana kegiatan kelola sosial, dan pendokumentasian hasil kerja

untuk melaksanakan kegiatan kelola sosial pada sektor kehutanan bidang


1032

2. Perlengkapan melaksanakan kegiatan kelola sosial meliputi:

2.1 Dokumen AMDAL, RKL/RPL,

2.2 Peta kerja

2.3 Komputer

2.4 ATK

3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :


3.2 Meyusunan rencana kegiatan kelola sosial;

3.3 Melaksanakan kegiatan kelola social;

3.4 Mendokumentasian hasil kerja.

4. Peraturan untuk melaksanakan kegiatan kelola sosial meliputi:

4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2008 Tentang

Hutan Desa.

PANDUAN PENILAIAN










pada Wilayah KPH;


Masyarakat.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan kegiatan

kelola sosial.

1033



kerja.

3. Pengetahuan pendukung untuk kompetensi ini adalah :

3.1 Pertanian/Agronomi;

3.2 Manajemen konflik;


3.4 Hubungan antar manusia.

4. Keterampilan pendukung

4.1 Teknik komunikasi ;

4.2 Teknik fasilitasi;

4.3 Dasar-dasar penyuluhan;

4.4 Membangun hubungan ( public speaking, body language).

5. Aspek kritis unit kompetensi ini pada elemen kompetensi :

5.1 Kejelasan dalam menyampaikan materi sosialisasi/diseminasi.

KOMPETENSI KUNCI









1034


JUDUL UNIT : Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat



merencanakan program pemberdayaan masyarakat

sebagai bagian dari perlindungan hutan dalam rangka



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Alat dan bahan disiapkan.

1.2 Peraturan/ketentuan tentang pemberdayaan masyarakat diidentifikasi.

1.3 Baseline information mengenai sosial ekonomi ,budaya masyarakat, dan biofisik lokasi disiapkan.

1.4 Kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat KPH dianalisis.

1.5 Instrumen perencanaan ditetapkan.


2. Menetapkan teknik dan strategi pemberdayaan masyarakat

2.1 Motivasi dan persepsi masyarakat dianalisis.

2.2 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan di kaji.

2.3 Kebutuhan untuk pemberdayaan diidentifikasi.

2.4 Teknik dan strategi pemberdayaan ditetapkan.

3. Merancang program

pemberdayaan masyarakat

3.1 Tujuan dan sasaran pemberdayaan

ditetapkan.

3.2 Pilihan program pemberdayaan masyarakat diidentifikasi.

3.3 Program pemberdayaan masyarakat yang paling memungkinkan untuk diterapkan dipilih dan ditetapkan.

3.4 Rencana kegiatan dan indikator kinerja, biaya serta tata waktu pelaksanaan program ditetapkan.


4.1 Rencana program pemberdayaan masyarakat diadministrasikan

1035


4.2 Dokumen rencana program pemberdayaan masyarakat didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan teknik dan

strategi pemberdayaan, merancang program pemberdayaan masyarakat,

dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan

program pemberdayaan masyarakat pada sektor kehutanan bidang

pembinaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat

mencakup:



2.3 Peta administrasi wilayah;

2.4 Peta budaya;

2.5 Peta pemukiman penduduk;


2.7 Dokumen baseline information aspek sosial ekonomi dan budaya

masyarakat.

3. Tugas pekerjaan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat

meliputi:


3.2 Menetapkan teknik dan strategi pemberdayaan

3.3 Merancang program pemberdayaan masyarakat

3.4 Mendokumentasikan pekerjaan

4. Peraturan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat

adalah:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

1036


Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan

Penggunaan Kawasan Hutan;

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan;


Hutan;


Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan


4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 tentang:

Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar

Hutan Dalam Rangka Social Forestry;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011, 14 Maret

2011 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Kehutanan;

4.9 Peraturan-peraturan daerah yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit kompetensi yang terkait :

1.1 KHT.PA02.046.01 : Melakukan Prakondisi Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan program

pemberdayaan masyarakat.



kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).





1037

3.1 Sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;


3.3 Pilihan program pemberdayaan masyarakat.


Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini

sebagai berikut:


4.2 Membaca peta;

4.3 Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan;

4.4 Merancang program/kegiatan.

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam

mendukung unit kompetensi ini pada elemen kompetensi adalah:

5.1 Ketepatan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI









1038


JUDUL UNIT : Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat


keterampilan Dan sikap kerja yang dibutuhkan

dalam melakukan Prakondisi kegiatan pemberdayaan

masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hutan

dalam rangka pengelolaan hutan lestari


1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/ketentuan/SOP tentang pemberdayaan masyarakat diidentifikasi.

1.2 Dokumen kebijakan pemberdayaan masyarakat dianalisa.

1.3 Sasaran pemberdayaan masyarakat ditetapkan.

1.4 Bahan dan alat disiapkan.

2. Melakukan asesmen potensi pemberdayaan masyarakat

2.1 Instrumen pemberdayaan disiapkan.

2.2 Organisasi atau kelembagaan masyarakat dianalisa.

2.3 Kebutuhan masyarakat diidentifikasi.

2.4 Opsi-opsi pemberdayaan masyarakat dianalisa.

2.5 Penilaian terhadap teknik pemberdayaan dilakukan.

3. Melakukan sosialisasi pemberdayaan ke sasaran

3.1 Tim sosialisasi ditentukan.

3.2 Maksud dan tujuan pemberdayaan disampaikan kepada masyarakat.

3.3 Respon atau umpan balik dari masayarakat diidentifikasi.

3.4 Temuan atau kebutuhan masyarakat diidentifikasi.

4. Melakukan negosiasi 4.1 Gap antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan KPH/pemegang izin dianalisa.

4.2 Prioritas pemberdayaan masyarakat keduabelah pihak ditetapkan.

4.3 Berita acara kesepakatan keduabelah pihak dibuat.


5.1 Dokumen pelaksanaan kegiatan diadministrasikan.

5.2 Dokumen pelaksanaan kegiatan didistribusikan.

1039

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan asesmen potensi

pemberdayaan masyarakat, melakukan sosialisasi pemberdayaan ke

sasaran, melakukan negosiasi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan

masyarakat pada sektor kehutanan bidang pembinaan hutan dalam sistem


2. Perlengkapan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat

mencakup:



2.3 Peta administrasi wilayah;

2.4 Peta budaya;

2.5 Peta pemukiman penduduk;


2.7 Dokumen baseline information aspek sosial ekonomi dan budaya

masyarakat.

3. Tugas pekerjaan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat

meliputi:


3.2 Melakukan sosialisasi pemberdayaan ke sasaran;

3.3 Melakukan negosiasi;


4. Peraturan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat

adalah:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.


Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan

Penggunaan Kawasan Hutan.

1040

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah.

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan.


Hutan.


Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

Penggunaan Kawasan Hutan.

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 tentang:

Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar

Hutan Dalam Rangka Social Forestry.

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011, 14 Maret

2011 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Kehutanan.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit kompetensi yang terkait :

1.1 KHT.PA02.045.01 : Merencanakan Program Pemberdayaan

Masyarakat.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan prakondisi

kegiatan pemberdayaan masyarakat.



kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).


Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini

sebagai berikut:


3.2 Sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;




1041

3.3 Pilihan program pemberdayaan masyarakat (PRA,dll).


Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini

sebagai berikut:

4.1 Melakukan negosiasi;

4.2 Komunikasi dengan orang lain;

4.3 Teknik fasilitator.

5. Aspek kritis:


mendukung unit kompetensi ini pada elemen kompetensi adalah:

5.1 Melakukan negosiasi.

KOMPETENSI KUNCI









1042


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH



melaksanakan pengelolaan SDM KPH dalam sistem

pengelolan hutan lestari


1. Merencanakan kebutuhan SDM

1.1 Rencana kebutuhan disiapkan.

1.2 Pengadaan pegawai dilaksanakan.

1.3 Rencana penempatan pegawai disiapkan.

2. Melaksanakan Pengembangan SDM

2.1 Pelatihan SDM disiapkan.

2.2 Penyegaran SDM dilakukan.

2.3 Rencana pendidikan pegawai di siapkan.

2.4 Pengiriman SDM untuk peningkatan kapasitas dilakukan.

3. Melaksanakan pendayagunaan SDM

3.1 Rencana alih tugas SDM KPH disiapkan.

3.2 Penilaian kinerja SDM dilakukan.

3.3 Alih tugas SDM dilakukan.

4. Mengelola administrasi kepegawaian

4.1 Data kepegawaian disusun.

4.2 Daftar urutan kepegawaian disusun.

4.3 Surat Keputusan dan dokumen kepegawaian lainnya diarsipkan.

4.4 Kenaikan pangkat, disiplin pegawai, pensiun, dll diproses.

4.5 Laporan kepegawaian dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel:

Unit ini berlaku untuk merencanakan kebutuhan SDM, melaksanakan

pengembangan SDM, melaksanakan pendayagunaan SDM, mengelola

administrsi kepegawaian yang digunakan untuk melaksanakan

pengelolaan SDM KPH sektor kehutanan dalam pengelolan hutan lestari.

1043



2.2 Komputer dan printer.


3.1 Merencanakan kebutuhan SDM;

3.2 Melaksanakan pengembangan SDM;

3.3 Melaksanakan pendayagunaan SDM;

3.4 Mengelola administrsi kepegawaian.


4.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tanggal 23

Desember 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan

pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi

di daerah;



dan KPHP;


Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Produksi;

4.4 Peraturan terkait tentang pengangkatan, kenaikan pangkat / jenjang

karir, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;

4.5 Peraturan atau pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN








1044





1.3 Unit kompetensi terkait: -



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengelolaan

SDM KPH;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/

praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen

kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.


3.1 Managemen SDM;

3.2 Prinsip-prinsip good governance.


4.1 Kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi;

4.2 Pengoperasian komputer;

4.4 Mengoreksi laporan.

5. Aspek Kritis :

5.1 Ketepatan dalam mendayagunakan SDM

KOMPETENSI KUNCI

NO

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1. Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 2







1045


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

(Sarpras)



melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana

dalam sistem pengelolan hutan lestari.


1. Merencanakan kebutuhan sarpras

1.1 Analisa kebutuhan sarpras dibuat.

1.2 Kebutuhan Sarpras diusulkan.

1.3 Kebutuhan sarpras dianggarkan.

2. Mengelola sarpras

2.1 Sarpras diadakan

2.2 Sarpras didistribusikan

2.3 Sarpras diadministrasikan

2.4 Pemeliharaan sarpras dilakukan

2.5 Sarpras dihapuskan

3. Menyusun laporan

3.1 Laporan pengelolaan sarpras dibuat

3.2 laporan pengelolaan sarpras didistribusikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel:

Unit ini berlaku untuk memerencanakan kebutuhan sarpras, mengelola

sarpras, dan menyusun laporan yang digunakan untuk melaksanakan

pengelolaan sarana dan prasarana sektor kehutanan dalam pengelolan

hutan lestari.



2.2 Komputer dan printer.



3.2 Mengelola keuangan;


1046





di daerah;



dan KPHP;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang



Produksi.

PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.AK02.003.01 : Menyusun Rencana Anggaran;

1.3.2 KHT.AK02.004.01 : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan;

1.3.2 KHT.AK02.005.01 : Menyusun Laporan Keungan;

1.3.3 KHT.AK02.006.01 : Melakukan Pengendalian dan Pengawasan

Pengelolaan Keuangan.



1047


keuangan;




tempat kerja.


3.1 Akuntasi;

3.2 Pengadaan barang dan jasa;

3.3 Pengujian keuangan;

3.4 Prinsip-prinsip good governance;

3.5 Prinsip-prinsip pengendalian anggaran;

3.6 Prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi akrual.



4.2 Penggunaan teknologi informasi untuk men-set-up dan menganalisis

dari spreadsheet;

4.3 Kemampuan dalam mengidentifikasikan dan menggolongkan

pendapatan dan belanja;

4.4 Kemampuan untuk menyajikan laporan;

4.5 Kemampuan untuk menulis laporan dan rekomendasi;

4.6 Kemampuan numerik untuk perhitungan dan analisa;

4.7 Mencatat, mecari dan mengklasifikasikan informasi keuangan.

5. Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam mengelola keuangan.

1048

KOMPETENSI KUNCI

NO


TINGKAT








1049


JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Anggaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, dan sikap

kerja yang dibutuhkan dalam menyusun pengetahuan,

rencana anggaran sektor kehutanan dalam sistem



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan dan kebijakan terkait diidentifikasi.

1.2 Alat pengukuran diidentifikasi.

1.3 Alat dan bahan dididentifikasi.

2. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran

2.1 Akun-akun pendapatan dan belanja diidentifikasi.

2.2 Tujuan anggaran satuan kerja diidentifikasi.

2.3 Pencermatan terhadap rencana anggaran dilakukan.

2.4 Pembahasan dengan stakeholders dilakukan.

2.5 Hasil pembahasan dimasukkan dalam dokumen rencana anggaran.

3. Mendokumentasikan rencana anggaran

3.1 Hasil penyususunan rencana anggran dilaporkan.

3.2 Dokumen rencana anggaran didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel:

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penyusunan

rencana anggaran, mendokumentasikan rencana anggaran yang

digunakan untuk menyusun rencana anggaran sektor kehutanan dalam

pengelolan hutan lestari.


2.1 Kalkulator;


2.3 Komputer dan printer;

2.4 Formulir anggaran komprehensif.

1050



3.2 Melaksanakan penyusunan rencana anggaran;

3.3 Mendokumentasikan rencana anggaran.


4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman

Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntasi Pemerintahan;

4.5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang

/ Jasa Pemerintah;


pengelolaan keuangan daerah;

4.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.05/2007 tentang

Bagan Akun Standar;

4.8 Standard Operating Procedure (SOP).

PANDUAN PENILAIAN




1.1.2. Penetapan standar asesmen;







1051



1.2.2 KHT.AK02.005.01 : Menyusun Laporan Keungan.







anggaran.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/

praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen

kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.


3.1 Prinsip-prinsip perencanaan anggaran;


3.3 Teknik-teknik peramalan (forecasting);

3.4 Prinsip-prinsip analisa statistik dan pengukuran selisih;

3.5 Prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi aktual;

3.6 Pertimbangan etika untuk peramalan dan proyeksi anggaran;

3.7 Prinsip-prinsip good governance.




dari spreadsheet;






4.7 Mencatat, mencari dan mengklasifikasikan informasi keuangan.

1052

5. Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana anggaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO


TINGKAT








1053


JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, dan sikap

kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan

pengetahuan pengelolaan keuangan sektor kehutanan

dalam sistem pengelolan hutan lestari



1.1 Organisasi dan personil pengelola keuangan ditetapkan.

1.2 Rencana operasional ROK (Rencana Operasional Kegiatan) dibuat.

2. Mengelola keuangan 2.1 Dana kas disediakan.

2.2 Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan.

2.3 Dokumen keuangan diuji.

2.4 Transaksi keuangan dicatat sesuai ketentuan perbendaharaan.

2.5 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan perbendaharaan dilakukan.


3.1 Laporan pertanggung jawaban perbendaharaan dibuat

3.2 Laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perbendaharaan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel:

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengelola keuangan,


pengelolaan keuangan sektor kehutanan dalam pengelolan hutan lestari.


2.1 Kalkulator;


2.3 Komputer dan printer;

2.4 Formulir anggaran komprehensif.

1054



3.2 Mengelola keuangan;












/ Jasa Pemerintah;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007, tentang

pengelolaa keuangn daerah;


Bagan Akun Standar;


PANDUAN PENILAIAN











1055




1.3.2 KHT.AK02.005.01 : Menyusun Laporan Keungan;






keuangan;




tempat kerja.


3.1 Akuntasi;

3.2 Pengadaan barang dan jasa;


3.4 Prinsip-prinsip good governance;


3.6 Prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi akrual.




dari spreadsheet;






4.7 Mencatat, mecari dan mengklasifikasikan informasi keuangan.

1056

5. Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam mengelola keuangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO


TINGKAT








1057


JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Keuangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan ketrampilan,


menyusun laporan keuangan sektor kehutanan dalam


BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat laporan keuangan,

mengevaluasi laporan keuangan, membuat dokumentasi pekerjaan yang

digunakan untuk menyusun laporan keuangan sektor kehutanan dalam

sistem pengelolan hutan lestari.


2.1 Kalkulator;


1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Pencermatan dokumen sumber akuntasi dilakukan.

1.2 Pembukuan atau jurnal transaksi keuangan (SAK dan SIMAK / Sistem Infomasi Managemen Akuntasi BMN) dibuat.

1.3 Transaksi keuangan diposting ke buku besar.

1.4 Rekonsiliasi dilakukan.

2. Membuat Laporan Keuangan

2.1 Laporan realisasi anggaran pendapatan dibuat.

2.2 Laporan realisasi anggaran belanja dibuat.

2.3 Neraca dibuat.

2.4 Catatan atas laporan keuangan dibuat.

3. Mengevaluasi laporan keuangan

3.1 Analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan dan belanja dilakukan

3.2 Analisa neraca dilakukan

3.3 Tren isue pengelolaan keuangan dianalisa

4. Membuat dokumentasi pekerjaan

4.1 Laporan keuangan dibuat

4.2 Laporan keuangan didistribusikan

1058


2.3 Jurnal;

2.4 Buku besar;

2.5 Daftar saldo akun sebelum penutupan;

2.6 Data penyesuaian.

3. Tugas yang dilakukan :


3.2 Membuat laporan keuangan;

3.3 Mengevaluasi laporan keuangan;

3.4 Membuat dokumentasi pekerjaan.











/ Jasa Pemerintah;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007, tentang

pengelolaa keuangn daerah;


Bagan Akun Standar;


PANDUAN PENILAIAN





1059









1.2.2 KHT.AK02.004.01 : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan.


1.3.1 KHT.AK02.006.01 : Melakukan Pengendalian dan

Pengawasan Pengelolaan Keuangan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun laporan

keuangan;






3.1 Pengetahuan kebijakan organisasi, prosedur dan persyaratan

akuntansi;

3.2 Pengetahuan sistem akuntansi organisasi;

3.3 Prinsip-prinsip entri ganda;

3.4 Jurnal umum dan akun buku besar;

3.5 Metode depresiasi;

3.6 Pengelompokkan akun akun dalam laporan keuangan;

3.7 Format laporan keuangan.

1060


4.1 Keterampilan literasi untuk mengidentifikasi informasi keuangan,

untuk mengikuti SAK dan SPAP dan prosedur akuntansi organisasi;

4.2 Pengidentifikasian rekening;

4.3 Penyusunan laporan laba rugi (untuk BLU);

4.4 Penyusunan neraca;

4.5 Laporan Operasional;

4.6 Laporan perubahan modal atau Laporan Saldo Laba (untuk BLU);

4.7 Penyusunan laporan arus kas.

5. Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat laporan keuangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO


TINGKAT








1061


JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian dan Pengawasan

Pengelolaan Keuangan



melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan

keuangan sektor kehutanan dalam sistem pengelolan

hutan lestari


1. Menyiapakan pekerjaan

1.1 Peraturan-peraturan atau kebijakan keuangan identifikasi.

1.2 Lingkup penugasan diidentifikasi.

1.3 Laporan pelaksanaan kegiatan dianalisa.

2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan

2.1 Pembukuan dan kas diperiksa secara berkala.

2.2 Kegiatan pengadaan barang dan jasa dimonitor kinerjanya.

2.3 Kegiatan pengujian keuangan dipantau.

2.4 Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dipantau.


3.1 Laporan hasil pekerjaan dibuat.

3.2 Laporan hasil pekerjaan disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapakan pekerjaan, melaksanakan

pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan,

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan

pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan sektor kehutanan

dalam sistem pengelolan hutan lestari.


2.1 Format kertas kerja pemeriksaan;

2.2 Pedoman evaluasi sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP);

2.3 Komputer dan Printer;

1062

2.4 Alat hitung;

2.5 Alat tulis kantor.

3. Tugas yang dilakukan :


3.2 Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan;











4.5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah;

4.6 Permendagri Nomor 13 tahun 2007, tentang pengelolan Keuangan

Daerah;


Bagan Akun Standar;


PANDUAN PENILAIAN









1063







1.3.3 KHT.AK02.005.01 : Menyusun laporan keuangan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengendalian

dan pengawasan pengelolaan keuangan;




tempat kerja.


3.1 Fungsi dan tujuan pengendalian;

3.2 Lingkungan organisasi;

3.3 Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

3.4 Bukti audit.


4.1 Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP);

4.2 Komunikasi dengan orang orang lain;


5. Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan

pengelolaan keuangan.

1064

KOMPETENSI KUNCI









1065


JUDUL UNIT : Merekam Pelaksanaan Standard Operating

Procedure (SOP)



merekam pelaksanaan SOP sektor kehutanan dalam




1.1 SOP diidentifikasi.

1.2 Formulir SOP disiapkan.

1.3 Alat dan bahan disiapkan.

2. Membuat rekaman SOP

2.1 Formulir SOP diisi sesuai kondisi aktual.

2.2 Formulir yang sudah diisi ditandatangani sesuai tanggal pengisian.

3. Melaporkan hasil pembuatan rekaman SOP

3.1 Dokumen rekaman dilaporkan sesuai ketentuan.

3.2 Dokumen rekaman didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat rekaman SOP,

melaporkan hasil pembuatan rekaman SOP yang digunakan untuk

merekam pelaksanaan SOP sektor kehutanan dalam sistem pengelolan

hutan lestari.


2.1 SOP / manual kerja yang sesuai;

2.2 ATK.



3.2 Membuat rekaman SOP;

3.3 Melaporkan hasil pembuatan rekaman SOP.


1066




Produksi;

4.2 SOP atau manual kerja yang terkait;

4.3 Intruksi Kerja pengisian SOP.

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.AK03.001.01 : Menyusun Standard operating Procedure

(SOP);

1.3.2 KHT.AK03.002.01 : Memantau Pelaksanaan SOP.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam pelaksanaan

SOP;





1067


3.1 Prinsip pengelolaan hutan lestari;

3.2 Pengetahuan tentang sertifikasi.


4.1 Mengisi rekaman.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melaksanakan SOP.

KOMPETENSI KUNCI

NO


TINGKAT








1068

KODE UNIT : KHT. AK02.008.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Hutan



merencanakan sistem informasi manajemen hutan di

dalam wilayah KPH sektor kehutanan dalam sistem




1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutan diinventarisir.

1.2 Bahan dan alat disiapkan

2. Menyiapkan materi sistem informasi manajemen

2.1 Tujuan dan sasaran SIM ditetapkan

2.2 Hal-hal terkait pengambilan keputusan diidentifikasi

2.3 Periode updating data ditetapkan

2.4 Informasi penting yang perlu dimasukkan

3. Melaksanakan kegiatan penyusunan sistem informasi manajemen

3.1 Desain jenis data dan informasi yang dibutuhkan disusun.

3.2 Mekanisme pengisian data dan informasi dirancang.

3.3 Model pengambilan keputusan ditetapkan.

4. Melaporkan hasil kegiatan

4.1 Sistem informasi manajemen disiapkan.

4.2 Laporan hasil sistem informasi manajemen didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil sisitem informasi manajemen didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan materi sistem

informasi manajemen, melaksanakan kegiatan penyusunan sistem

informasi manajemen, dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan

untuk merencanakan sistem informasi manajemen hutan dalam sistem


1069



2.2 Infocus/LCD;

2.3 Dokumen rencana dan pengelolaan hutan;

2.4 Papan tulis, white board, dll.



3.2 Menyiapkan materi sistem informasi manajemen;

3.3 Melaksanakan kegiatan penyusunan sistem informasi manajemen;




Hutan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun

2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan serta Pemanfaatan Hutan;







4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010, tentang

sistem perencanaan kehutanan;




di daerah;



dan KPHP;



1070


Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.AK02.009.01 : Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk

Pengambilan Keputusan;

1.3.3 KHT.AK02.010.01 : Mengumpulkan Data dan Informasi

Penting.

1.3.2 KHT.AK03.003.01 : Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem

Informasi Manajemen Hutan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan sistem

informasi manajemen (SIM) hutan;




tempat kerja.



1071


3.3 Ilmu komputer;

3.4 Pengambilan keputusan.




4.3 Membangun model pengambilan keputusan.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan sistem informasi manajemen yang dibuat.

KOMPETENSI KUNCI

NO


TINGKAT








1072


JUDUL UNIT : Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk

Pengambilan Keputusan



mengoperasikan sistem informasi untuk pengambilan

keputusan di dalam wilayah KPH pada sektor




1.1 Pedoman pengoperasian SIM disiapkan.


2. Melaksanaan kegiatan operasionalisasi SIM

2.1 Data dan informasi dikumpulkan.

2.2 Updating data dengan sistematik dilakukan.

2.3 Model pengambilan keputusan dijalankan.


3.1 Laporan hasil penilaian model dibuat.

3.2 Laporan hasil penilaian didokumentasikan.

3.3 Laporan hasil penilaian didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan

operasionalisasi SIM, melaporkan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk

mengoperasikan sistem informasi untuk pengambilan keputusan dalam




2.2 Infocus/LCD;


2.4 Papan tulis, white board, dan lain-lain.



3.2 Melaksanakan kegiatan operasionalisasi SIM;

1073

3.3 Melaporkan hasil kegiatan .



Hutan;














pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan

produksi di daerah;


Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada

KPHL dan KPHP;




Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :






1074








1.3.1 KHT.AK02.008.01 : Merencanakan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) Hutan);

1.3.2 KHT.AK02.010.01 : Mengumpulkan Data dan Informasi

Penting.


Informasi Manajemen Hutan;



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan sistem

informasi untuk pengambilan keputusan;




tempat kerja.



3.2 Ilmu komputer.




4.3 Uploading data dalam aplikasi online.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengoperasionalkan SIM.

1075

KOMPETENSI KUNCI









1076


JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data dan Informasi Penting



mengumpulkan data dan informasi penting di dalam

wilayah KPH pada sektor kehutanan dalam sistem



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutan diinventarisir.


2. Melaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi penting

2.1 Data dan informasi dikumpulkan.

2.2 Updating data dengan sistimatik dilakukan .

3. Melaksanakan entry data ke dalam sistem

3.1 Format data dibuat sesuai kebutuhan.

3.2 Data di upload ke dalam sistem.


4.1 Laporan hasil pengumpulan data dibuat.

4.2 Laporan hasil pengumpulan data didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil pengumpulan data disampaikan kepada yang berwenang.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanaan kegiatan

pengumpulan data dan informasi penting, melaksanakan entry data ke

dalam sistem, melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk

mengumpulkan data dan informasi penting dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.



2.2 Infocus/LCD;


1077




3.2 Melaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi penting;

3.3 Melaksanakan entry data ke dalam sistem;


4. Peraturan untuk Mengumpulkan data dan informasi penting, adalah :


Hutan;















di daerah;



dan KPHP;




Produksi.

1078

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.AK02.008.01 : Merencanakan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) Hutan;

1.3.2 KHT.AK02.009.01 : Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk

Pengambilan Keputusan;


Informasi Manajemen Hutan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengumpulkan data dan

informasi penting;




tempat kerja.



3.2 Ilmu komputer;



1079


4.3 Entry data ke dalam sebuah sistem.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis data dan informasi penting.

KOMPETENSI KUNCI

NO


TINGKAT








1087

3. KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS

Pada kelompok kompetensi inti terdapat beberapa unit kompetensi yang

mengadopsi dari beberapa SKKNI, yaitu:

a. SKKNI Bidang Pemanfaatan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.

59/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan serta

Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan. Terdapat 1 (satu) unit kompetensi yang

diadopsi, yaitu: (1) Merencanakan Penyadapan Getah Pinus

(KHT.PH03.005.01)

b. SKKNI Bidang Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan yang sudah ditetapkan

dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor: KEP. 59/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang

Perencanaan, Pemanfaatan serta Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan.

Terdapat 1 (satu) unit kompetensi yang diadopsi, yaitu : (1) Menyiapkan

Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian (KHT.RH03.001.01).

c. SKKNI Sub Bidang Pengelolaan DAS yang sudah ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor: KEP. 45/MEN/III/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina

Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengelolaan DAS

menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.Terdapat 4 (empat)

unit kompetensi yang diadopsi, yaitu : (1) Melakukan Pengolahan dan

Analisis Data Debit Aliran (KHT.WM03.002.01), (2) Melakukan Pengolahan

dan Analisis Data Sedimentasi (KHT.WM03.004.01), (3) Melakukan

Pengolahan dan Analisis Data Curah Hujan (KHT.WM03.004.01), dan (4)

Melakukan Evaluasi Kinerja DAS (KHT.WM03.008.01).

d. SKKNI Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan yang sudah ditetapkan

dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor: KEP. 93/MEN/IV/2011 tentang Penetapan Rancangan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang

Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Perbenihan

1088

Tanaman Hutan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Terdapat 4 (empat) unit kompetensi yang diadopsi yaitu: (1) Menyusun

Design/Rancangan Pembangunan Sumber Benih (KHT.PT 03.001.01); (2)

Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih (KHT.PT03.002.01), (3) Memeriksa

Mutu genetik Benih (KHT.PT03.003.01), dan (4) Menguji Mutu Fisik

Fisiologis Bibit (KHT.PT03.004.01).

e. SKKNI Sub Bidang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu yang sudah

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor: KEP. 99/MEN/IV/2011 tentang Penetapan

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor

Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sub

Bidang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Terdapat 1 (satu) unit kompetensi

yang diadopsi yaitu : Menetapkan Mutu Madu (KHT.BK03.006.01)

1089


JUDUL UNIT : Menetapkan Kebijakan K3



menetapkan kebijakan K3 sektor kehutanan dalam



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Kebijakan, peraturan, perundangan terkait K3 sektor kehutanan diidentifikasi.

1.2 Alat dan bahan disiapkan.

2. Menentukan program manajemen K3

2.1 Identifikasi bahaya dan resiko ditempat kerja dibuat.

2.2 Tujuan program K3 dirumuskan.

2.3 Perencanaan program K3 disusun.

3. Menyusun kebijakan K3 3.1 Persyaratan tempat kerja dibuat sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku di sektor kehutanan.

3.2 Hak dan kewajiban pekerja dibuat sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku di sektor kehutanan.

3.3 SOP dan sistem manajemen K3 dibuat.


4.1 Hasil pekerjaan didokumentasikan.

4.2 Hasil pekerjaan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menentukan program

managemen K3, menyusun kebijakan K3, mendokumentasikan pekerjaan

yang digunakan untuk menetapkan kebijakan K3 sektor kehutanan dalam


2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Bagan organisasi;.

2.2 Uraian tugas;

1090

2.3 Flow diagram process;

2.4 Panduan keadaan darurat (Emergency Response Plan);

2.5 SOP KPH;

2.6 Komputer;

2.7 Alat tulis.

3 Tugas pekerjaan yang dilakukan :


3.2 Menentukan program manajemen K3;

3.3 Menyusun kebijakan K3;



4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008


serta Pemanfaatan Hutan terutama tentang Sertifikasi SDM

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas

Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida;

4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor Per.01/MEN1976

tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan;

4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor Per.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu;


Nomor Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta

Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan

Ahli Keselamatan Kerja;


Per.01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis

Perusahaan;

1091


Nomor Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

pada Konstruksi Bangunan;


Per.02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;

4.10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor

Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan

Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;


Per.01/MEN/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja;


Nomor Per.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan;


Nomor Per.02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las;


Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;

4.15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor

Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut;


Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;


Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Instalasi Penyalur

Petir;


Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan

Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;


Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan

Kesehatan Kerja;


Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja;

1092

4.21 Peraturan Menteri tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor

Per.01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan

Bagi tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan

Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja;


Per.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan

Kecelakaan;


Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata

Kerja Dokter Penasehat;

4.24 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 155/MEN/1984

Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga dan

Transmigrasi Nomor Kep. 125/MEN/82, Tentang Pembentukan,

Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

4.25 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor

KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit

Akibat Kerja;

4.26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor

Kep.245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Nasional;

4.27 Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor Ins.11/M/BW/1997 tentang

Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran;

4.28 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial

Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja

Republik Indonesia Nomor Kep. 84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian

Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan;


PANDUAN PENILAIAN :




1093










1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3;

1.3.2 KHT.RC01.002.01 : Melakukan Pertolongan Pertama Pada

Korban Kecelakaan Kerja.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan K3.






3.1 Ergonomi;

3.2 Higienis Industri;

3.3 Perawat Kesehatan Kerja;

3.4 Program K3 ditempat kerja;

3.5 Resiko bahaya di Tempat kerja.


4.1 Kemampuan berkomunikasi dengan parapihak;

4.2 Kemampuan menganalisa;

4.3 Kemampuan bernegosiasi;

4.4 Penggunaan Komputer;

4.5 Penggunaan peralatan K3;

4.6 Membangun relasi antar pihak.

1094

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun kebijakan K3.

KOMPETENSI KUNCI









1095


JUDUL UNIT : Menentukan Media Komunikasi



menentukan media komunikasi pengelolaan hutan

lestari sektor kehutanan


1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Tujuan dan sasaran komunikasi ditentukan.

1.2 Anggaran dan biaya diidentifikasi.

1.3 Bahan dan perlengkapan disiapkan.

2. Menetapkan media komunikasi

2.1 Analisa media komunikasi dilakukan.

2.2 Jangkauan komunikasi diidentifikasi.

2.3 Memilih media komunikasi sesuai kebutuhan.

2.4 Maintenance dan upload berita berkala dilakukan (untuk media berbasis website)



3.2 Dukumentasi komunikasi dibuat.

3.3 Dokumen komunikasi didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan media

komunikasi, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

menentukan media komunikasi pengelolaan hutan lestari sektor

kehutanan.



2.2 Printer;

2.3 ATK;

2.4 SOP KPH.

1096



3.2 Menentukan media komunikasi;



4.1 Peraturan Pemerintah keterbukaan informasi;


PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.RC01.003.01: Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan

Hutan Lestari

1.3.2 KHT.PK01.001.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menentukan media

komunikasi.




tempat kerja.

1097



3.2 Tehnik fasilitator.


4.1 Pengoperasian komputer;

4.2 Komunikasi dengan pihak lain;

4.3 Teknik jurnalisme.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan menentukan media komunikasi sesuai.

KOMPETENSI KUNCI









1098


JUDUL UNIT : Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan

Konflik di Wilayah KPH



menetapkan keputusan mengenai pengelolaan konflik

di wilayah KPH pada sektor kehutanan dalam sistem



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait dengan pengelolaan konflik diinventarisir.

1.2 Bahan, peta dan peralatan dipersiapkan.

1.3 Tujuan dan sasaran keputusan ditetapkan.

2. Menyiapkan materi keputusan

2.1 Materi konflik di wilayah KPH dihimpun.

2.2 Materi proses penyelesaian konflik yang telah dilakukan dihimpun.

2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan.

3. Melaksanaan kegiatan pengambilan keputusan

3.1 Materi dan substansi konflik disampaikan.

3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan.

3.3 Kesimpulan hasil disusun dan tetapkan.


4.1 Format laporan ketetapan penyelesaian konflik disiapkan.

4.2 Laporan hasil kegiatan penetapan keputusan penyelesaian konflik didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil kegiatan penetapan keputusan penyelesaian konflik didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :



arahan, pelaksanaan kegiatan arahan dan melaporkan hasil kegiatan, yang

digunakan untuk menetapkan keputusan dalam pengelolaan konflik di

wilayah KPH dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

1099



2.2 Infocus/LCD;

2.3 Ruang pengarahan;

2.4 Papan tulis, white board.



3.2 Menyiapkan materi keputusan;

3.3 Melaksanaan kegiatan pengambilan keputusan;




Hutan;


Tukar menukar Kawasan Hutan;


Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 50/Menhut-II/ 2010,

Penegasan Batas Kawasan Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2010,



Managemen Kolaborasi;

4.7 Peraturan perundangan yang terkait yang masih berlaku;

4.8 Peraturan-peraturan daerah terkait.

PANDUAN PENILAIAN :







1100







1.3.1 KHT.RC02.004.01 : Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan

Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di

Lapangan;

1.3.2 KHT.RC02.005.01 : Melakukan Mediasi Konflik;

1.3.3 KHT.RC02.006.01 : Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik

di Lapangan.

1.3.4 KHT.RC03.003.01 : Menentukan Media Komunikasi.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan keputusan

dalam pengelolaan konflik di wilayah KPH.






3.1 Pengelolaan kawasan hutan;


3.3 Konflik tenurial;

3.4 Agraria.




5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat keputusan pengelolaan konflik.

1101

KOMPETENSI KUNCI









1102


JUDUL UNIT : Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan

Hutan



evaluasi hasil inventarisasi tegakan hutan sebagai

bagian dari perencanaan hutan pada kegiatan

pengelolaan hutan.


1. Mempersiapkan pekerjaan evaluasi hasil inventarisasi tegakan hutan.

1.1 Peraturan dan ketentuan tentang evaluasi inventarisasi tegakan hutan dikuasai.

1.2 Peralatan, dokumen, data dan informasi untuk keperluan evaluasi inventarisasi tegakan hutan diidentifikasi dan dipersiapkan sesuai dengan keperluan.

1.3 Metode evaluasi hasil inventarisasi tegakan hutan dikuasai.

2. Melakukan observasi di lapangan.

2.1 Observasi dan pengukuran dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

2.2 Data hasil observasi dan pengukuran dicatat sesuai dengan keperluan.

3. Melakukan pengolahan data dan analisis hasil observasi .

3.1 Data hasil observasi diolah sesuai ketentuan

3.2 Hasil pengolahan data dianalisis dan disimpulkan serta dibuat rekomendasi

4. Mendokumentasikan hasil evaluasi pelaksanaan inventarisasi tegakan hutan.

4.1 Hasil pelaksanaan observasi dan pengukuran dihimpun dan dicatat sesuai dengan ketentuan.

4.2 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan inventarisasi tegakan hutan diadministrasikan dan didistribusikan sesuai dengan keperluan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan

inventarisasi tegakan hutan pada kegiatan perencanaan hutan untuk

pengelolaan hutan. Untuk evaluasi hasil inventarisasi tegakan hutan

1103

dalam rangka pembinaan hutan sistem TPTI ( ITT, ITSP) agar berpedoman

pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts-II/1989 tentang

Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia dan

Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 564/KPTS/IV-

BPHH/1989 jo Nomor 151/KPTS-BPHH/1993 tentang Pedoman Tebang

Pilih Tanam Indonesia. Untuk evaluasi hasil Inventarisasi Hutan

Menyeluruh Berkala (IHMB) agar berpedoman pada Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.34 /Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi

Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Produksi yang secara khusus mengatur kegiatan

tersebut dan peraturan lain yang terkait.

2. Peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang dibutuhkan berupa peta

kerja, peta realisasi plot contoh, pengukur lereng, pengukur jarak, alat

ukur diameter, tali untuk pembentukan plot/sub plot, Global Positioning

System (GPS)/kompas, Alat Tulis Kantor (ATK) dan tally sheet.

3. Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini:

3.1 PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

3.2 PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatan Hutan;

3.3 Permenhut Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan

Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

3.4 Permenhut Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan

Standarisasi Inventarisasi Hutan;

PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

1.1 Melaksanakan inventarisasi tegakan hutan, kode unit KHT

RC002.001.01;

2.1 Menyusun laporan hasil inventarisasi tegakan hutan, kode unit KHT

RC002.002.01;

1104

3.1 Menyusun rencana inventarisasi tegakan hutan, kode unit KHT

RC002.003.01.

2. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, lisan/wawancara,

demonstrasi/ praktek dan simulasi di tempat kerja atau di tempat uji

kompetensi (TUK) yang ditentukan.

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan adalah:

3.1 Perpetaan kehutanan

3.2 GPS

3.3 Flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak

3.4 Kartografi

3.5 Sistem Informasi Geografis

3.6 Statistika

3.7 Citra Satelit

3.8 Perencanaan hutan

3.9 Teknik penyusunan anggaran

3.10 Teknik perhitungan prestasi tenaga kerja

3.11 Metodologi inventarisasi hutan.

4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan adalah:

4.1 Mengoperasikan aplikasi komputer (Wordprocessor, Spreadsheet,

Basisdata)

4.2 Mengoperasikan perangkat lunak GIS

4.3 Membaca peta kehutanan

4.4 Membaca citra satelit

4.5 Menggunakan GPS/kompas

4.6 Menggunakan Kurva/Tabel Tinggi

4.7 Menggunakan Tabel Volume

4.8 Menggunakan Tabel Berat.

5. Aspek kritis

Aspek kritis unit kompetensi ini pada elemen kompetensi:

5.1 Melakukan observasi di lapangan

5.2 Melakukan pengolahan data dan analisis hasil observasi .

1105

KOMPETENSI KUNCI









1106


JUDUL UNIT : Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di

dalam Wilayah KPH



memberikan arahan proses inventarisasi hutan di

dalam wilayah KPH dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.



1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inventarisasi hutan di dalam wilayah KPH diinventarisir.

1.2 Bahan dan alat disiapkan

1.3 Tujuan dan sasaran arahan ditetapkan.

2. Menyiapkan materi arahan

2.1 Materi arahan inventarisasi hutan dihimpun dan disortir sesuai keperluan

2.2 Materi arahan disusun .

2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan

3. Memberikan arahan 3.1 Materi dan substansi arahan disampaikan.


3.3 Kesimpulan hasil arahan disusun .

4. Membuat laporan kegiatan

4.1 Laporan hasil kegiatan dibuat.

4.2 Laporan hasil kegiatan didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil kegiatan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan materi arahan,

memberikan arahan, dan membuat laporan kegiatan yang digunakan

untuk memberikan arahan proses inventarisasi hutan di dalam wilayah

KPH dalam sistem pengelolaan hutan lestari.



2.2 Infocus/LCD;

1107





3.2 Menyiapkan materi arahan;

3.3 Memberikan arahan;




Hutan;








4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6 /Menhut-II/2010 tentang

Norma Standar Prosedur Kriteria pengelolaan hutan pada KPHL dan

KPHP;



Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :








1108






1.3.1 KHT.RC03.001.01 : Melaksanakan Evaluasi Hasil Inven-

tarisasi Tegakan Hutan;

1.3.2 KHT.RC02.003.01 : Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi

Tegakan Hutan ;

1.3.3 KHT.RC02.002.01 : Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi

Tegakan Hutan;

1.3.4 KHT.RC02.001.01 : Melaksanakan Inventarisasi Tegakan

Hutan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan proses

inventarisasi hutan di dalam wilayah KPH;




tempat kerja.




3.3 Metodologi inventarisasi hutan.



4.2 Komunikasi lisan.

5. Aspek kritis :

5.1 Kejelasan dalam penyampaian arahan terkait inventarisasi hutan.

1109

KOMPETENSI KUNCI









1110


JUDUL UNIT : Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter

Kelimpahan/Populasi, Habitat dan Perilaku Satwa

Liar


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memimpin

pelaksanaan pengukuran parameter

kelimpahan/populasi, habitat dan perilaku satwa liar.


1. Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan perilaku satwa liar diinventarisir.



2. Mendeskripsikan rencana 2.1 Detail rencana kerja dijelaskan.

2.2 Target kerja yang diharapkan disampaikan.

2.3 Pembagian kerja tim disepakati.

2.4 Rencana teknis disepakati oleh semua anggota tim.

3. Memimpin pelaksanaan pengukuran

3.1 Komunikasi yang efektif dengan seluruh anggota tim dilakukan.

3.2 Kerjasama dan kinerja anggota tim dalam rangka pencapaian tujuan pengukuran parameter kelimpahan/populasi dan habitat satwa liar dipantau.

3.3 Masalah yang timbul selama memimpin pengukuran parameter kelimpahan/populasi dan habitat satwa liar diselesaikan.

3.4 Pemeriksaan ulang kelengkapan dan kecukupan data hasil pengukuran dilakukan.


4.1 Pelaksanaan tugas di lapangan disusun dalam bentuk laporan.


1111

BATASAN VARIABEL



mendeskripsikan rencana, memimpin pelaksanaan pengukuran, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk memimpin

pelaksanaan pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan

perilaku satwa liar pada bidang perencanaan hutan dalam sistem



2.1 Alat tulis;


2.3 Dokumen rencana pengukuran parameter kelimpahan/populasi,

habitat dan perilaku satwa liar.



3.2 Mendeskripsikan rencana;

3.3 Memimpin pelaksanaan pengukuran;




Tumbuhan dan Satwa;




Kehutanan;

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan


4.5 Peraturan/Pedoman terkait lainnya yang berlaku.

1112

PANDUAN PENILAIAN











1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -


1.3.1 KHT.RC02.007.01 : Melakukan Pengukuran Parameter

Kelimpahan Populasi Satwa Liar

1.3.2 KHT. RC02.008.01 : Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan


Budaya dan Manfaatnya

1.3.3 KHT.RC02.009.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Habitat

Satwa Liar

1.3.4 KHT.RC02.010.01 : Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar

1.3.5 KHT.RC02.011.01 : Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar

1.3.6 KHT.RC02.012.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran

Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar

1.3.7 KHT.RC02.13.01 : Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memimpin pelaksanaan

pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan perilaku

satwa liar.



1113


kerja).


3.1 Metode pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan

perilaku satwa liar;

3.2 Team work;

3.3 Perencanaan kerja operasional;

3.4 Motivasi dan kepemimpinan;

3.5 Teknik komunikasi.


4.1 Membagi tugas;

4.2 Mengarahkan tim;

4.3 Memotivasi tim.

5. Aspek kritis:

5.1 Kepemimpinan dalam pelaksanaan pengukuran.

5.2 Kejelasan dalam pembagian tugas.

KOMPETENSI KUNCI









1114


JUDUL UNIT : Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter

Obyek Wisata Alam



pelaksanaan pengukuran parameter obyek wisata ala



1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter obyek wisata alam diinventarisir.



2. Mendeskripsikan rencana

2.1 Detail rencana kerja dijelaskan.



2.4 Rencana teknis disepakati oleh semua anggota tim.

3. Memimpin pelaksanaan pengukuran


3.2 Kerjasama tim dan kinerja anggota tim dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengukuran parameter obyek wisata alam dipantau.

3.3 Masalah yang timbul selama memimpin pelaksanaan pengukuran parameter obyek wisata alam diselesaikan.

3.4 Pemeriksaan ulang kelengkapan dan kecukupan data pengamatan dilakukan.

4. Mengadministrasikan pekerjaan


4.2 Laporan kegiatan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL



mendeskripsikan rencana, memimpin pelaksanaan pengukuran, dan

mengadministrasikan pekerjaan yang digunakan untuk memimpin

1115

pelaksanaan pengukuran parameter obyek wisata alam pada bidang

perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


2.1 Alat tulis;


2.3 Dokumen rencana pengukuran parameter obyek wisata alam.




3.3 Memimpin pelaksanaan pengukuran;

3.4 Mengadministrasikan pekerjaan.


4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan




Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 tahun 2010 tentang




Konservasi Alam tahun 2002 tentang Kriteria Standar Penilaian

Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi);

4.6 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi



4.7 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman

Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman






1116

4.8 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam






PANDUAN PENILAIAN :











1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :


1.3.1 KHT. RC02.014.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Obyek

Wisata Alam.

1.3.2 KHT.RC02.015.01 : Melakukan Analisis Data Hasil

Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memimpin pelaksanaan

pengukuran parameter obyek wisata alam.



1117


kerja).


3.1 Metode pengukuran parameter obyek wisata alam;

3.2 Team Work;

3.3 Perencanaan kerja operasional;

3.4 Prinsip pendelegasian tugas;




4.1 Membagi tugas;


4.3 Memotivasi tim.

5. Aspek kritis :

5.1 Kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran.


KOMPETENSI KUNCI









1118


JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya



melakukan evaluasi inventarisasi sosial budaya dalam




1.1 Ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang terkait diinventarisir.

1.2 Bahan dan alat yang diperlukan disiapkan.

1.3 Sistem dan metode evaluasi ditetapkan .

2. Melakukan evaluasi 2.1 Bahan dan laporan hasil kinerja inventarisasi sosial budaya disiapkan.

2.2 Dokumen laporan inventarisasi sosial budaya dianalisis.

2.3 Dokumen laporan inventarisasi sosial budaya dievaluasi.

3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan

3.1 Laporan evaluasi disusun sesuai ketentuan.

3.2 Laporan hasil evaluasi didokumentasikan.

3.3 Laporan hasil evaluasi didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan evaluasi, dan

mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan

pekerjaan evaluasi hasil inventarisasi sosial budaya dalam sistem


2 Perlengkapan yang digunakan :

2.1 Dokumen hasil inventarisasi sosial budaya;

2.2 Komputer;

2.3 ATK.



1119

3.2 Melakukan evaluasi;


4 Peraturan yang diperlukan :







dan KPHP;

4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Inventarisasi Sosial,

Ekonomi, dan Budaya

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.RC02.016.01 : Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial

Budaya Masyarakat;

1.3.2 KHT.RC02.017.01 : Melakukan Analisis Data Hasil

Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat.

1120



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi

inventarisasi sosial budaya;




tempat kerja.


3.1 Teknik evaluasi;

3.2 Ilmu Sosial budaya;

3.3 Dasar statistik.


4.1 Mengoperasikan komputer.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan evaluasi hasil inventarisasi sosial

budaya.

KOMPETENSI KUNCI









1121


JUDUL UNIT : Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan

Hutan



mengevaluasi hasil penataan batas kawasan hutan

pada bidang perencanaan hutan dalam sistem




1.1 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan diinventarisir.

1.2 Peta, bahan dan peralatan disiapkan.

1.3 Organisasi pelaksana dan sumber daya manusia ditetapkan.

2. Melaksanakan kegiatan

2.1 Dokumen dan peta hasil penataan batas di analisis.

2.2 Lokasi sampling yang akan di cek di tetapkan.

2.3 Pemeriksaan lapangan dilakukan.

2.4 Hasil pemeriksaan lapangan di susun.


3.1 Dokumen hasil evaluasi lapangan didistribusikan sesuai ketentuan.

3.2 Dokumen rencana penataan hutan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan dan

melaporkan hasil kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi hasil

pengukuran lapangan penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.


2.1 Dokumen hasil penataan batas;

2.2 Peta hasil penataan batas;

2.3 Peta kerja.

1122



3.2 Melaksanakan kegiatan;



4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;





4.4 Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-





Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten dan Kota;


Penataan Batas Areal Kerja Ijin Penataan Hutan;


Pembentukan Wilayah KPH;



dan KPHP;

4.9 Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan

Nomor 12/Kpts/VII-1/1998 tentang Pembuatan, Pemeriksaan dan



4.10 Panduan tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan;

4.11 Peraturan dan pedoman terkait lainnya yang masih berlaku.

1123

PANDUAN PENILAIAN :














Hutan;

1.3.2 KHT.RC02.031.01 : Melakukan Pemetaan Hasil Pengum-

pulan Informasi Dasar Sumberdaya

Hutan;




1.3.5 KHT.RC03.010.01 : Menilai Hasil Penataan Hutan;

1.3.6 KHT.RC03.011.01 : Memberikan Arahan Proses Penataan

Hutan;



berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi hasil

pengukuran lapangan penataan hutan.




tempat kerja.

1124


3.1 Dasar-dasar SIG;



4.1 Membaca peta;

4.2 Menggunakan kriteria penataan;

4.3 Mengoperasikan GPS.

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa hasil pengukuran di lapangan.

KOMPETENSI KUNCI









1125


JUDUL UNIT : Menilai Hasil Penataan Hutan



menilai hasil penataan hutan dalam sistem



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait dengan penataan hutan diinventarisir.

1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan.

2. Menyusun rencana

2.1 Capaian kinerja penataan hutan tingkat KPH ditetapkan.

2.2 Tahap-tahap pelaksanaan menilai hasil penataan hutan disusun.

2.3 Alokasi sumberdaya dan petunjuk pelaksanaan ditetapkan.

2.4 Rencana pelaksanaan penilaian disusun dan ditetapkan.

3. Melakukan kegiatan 3.1 Indikator monitoring dan penilaian ditetapkan.

3.2 Instrumen monitoring dan penilaian dipersiapkan.

3.3 Sistem monitoring dan penilaian ditetapkan.

3.4 Penilaian penataan hutan dilaksanakan.


4.1 Laporan kegiatan penilaian penataan hutan disusun sesuai ketentuan.

4.2 Laporan hasil kegiatan penilaian penataan hutan didokumentasikan dan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun rencana,

melakukan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan

untuk menilai hasil penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.

1126

2. Perlengkapan yang diperlukan :

2.1 Dokumen Rencana kerja penataan hutan;

2.2 Dokumen Laporan penataan hutan;

2.3 Peta kerja;

2.4 ATK.



3.2 Menyusun rencana;

3.3 Melakukan kegiatan;



4.1 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah

nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

4.2 Keputusan Menteri Kehutanan nomor 628/Kpts-II/1997 tentang


4.3 Permenhut Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit

Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-




4.5 Peraturan Menteri Kehutanan nomor 20 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten dan Kota;

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2011, tentang

Penataan Batas Areal Kerja Ijin Penataan Hutan;


Pembentukan wilayah KPH;



dan KPHP;

4.9 Keputusan Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan nomor


1127



4.10 Panduan tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan;


PANDUAN PENILAIAN :














Hutan;

1.3.2 KHT.RC02.031.01 : Melakukan Pemetaan Hasil

Pengumpulan Informasi Dasar

Sumberdaya Hutan;






berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai hasil penataan

hutan.



1128


tempat kerja.




3.3 Dasar-dasar kartografi.


4.1 Membaca peta:

4.2 Mengidentifikasi gap kriteria penataan.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memberikan penilaian penataan hutan.

KOMPETENSI KUNCI









1129


JUDUL UNIT : Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan



memberikan arahan proses penataan hutan dalam



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait dengan penataan hutan diinventarisir.

1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan.



2.1 Materi arahan penataan hutan dihimpun sesuai keperluan.

2.2 Materi arahan disusun.


3. Melaksanaan kegiatan arahan

3.1 Materi dan substansi arahan disampaikan.


3.3 Kesimpulan hasil arahan disusun .


4.1 Format laporan arahan disiapkan.

4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan proses penataan hutan tingkat KPH didokumentasikan.


BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :


melaksanaan kegiatan arahan dan melaporkan hasil kegiatan, yang

digunakan untuk memberikan arahan proses penataan hutan dalam

sistem pengelolaan hutan lestari. Dalam hal bentuk arahan dilakukan

secara tertulis, maka KUK nomor 3.2 diabaikan.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan :


2.2 Infocus/LCD;

1130


2.4 Papan tulis, white board;

2.5 ATK.




3.3 Melaksanaan kegiatan arahan;


4 Peraturan yang digunakan :

4.1 Keputusan Menteri Kehutanan nomor 628/Kpts-II/1997 tentang

Pembuatan Pemeriksaan dan pengesahan Peta Kehutanan.


Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan.

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2007 jo



dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.


Rencana Kerja UPHHK-HA dan Restorasi Ekosistem.


PANDUAN PENILAIAN :











1131




Hutan;

1.3.2 KHT.RC02.031.01 : Melakukan Pemetaan Hasil Pengum-

pulan Informasi Dasar Sumber-

daya Hutan;




1.3.5 KHT.RC03.009.01 : Mengevaluasi Hasil Pengukuran

Lapangan Penataan Hutann;

1.3.6 KHT.RC03.010.01 : Menilai Hasil Penataan Hutan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan proses

penataan hutan.




tempat kerja.








5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menyampaikan materi arahan.

1132

KOMPETENSI KUNCI









1133


JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan



melakukan evaluasi perencanaan hutan sektor



1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan hutan diinventarisir.

1.2 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi disiapkan.

2. Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi

2.1 Capaian kinerja perencanaan hutan ditetapkan.

2.2 Tahap-tahap pelaksanaan evaluasi perencanaan hutan disusun.

2.3 Alokasi sumberdaya dan petunjuk pelaksanaan evaluasi perencanaan hutan disusun.

2.4 Rencana pelaksanaan evaluasi perencanaan hutan disusun.

3. Melakukan kegiatan evaluasi

3.1 Indikator evaluasi perencanaan hutan ditetapkan.

3.2 Instrumen evaluasi perencanaan hutan disiapkan.

3.3 Sistem evaluasi perencanaan hutan ditetapkan.

3.4 Evaluasi kegiatan perencanaan hutan dilaksanakan .

4. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi perencanaan hutan

4.1 Laporan kegiatan evaluasi perencanaan hutan dibuat.

4.2 Laporan hasil kegiatan didokumentasikan.


BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun rencana

pelaksanaan evaluasi, melakukan kegiatan evaluasi, dan melaporkan hasil

1134

kegiatan evaluasi perencanaan hutan yang digunakan untuk melakukan

evaluasi perencanaan hutan pada sektor kehutanan dalam sistem



2.1 Dokumen Perencanaan Hutan;

2.2 Peta Kerja;

2.3 ATK;

2.4 Alat hitung.



3.2 Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi;

3.3 Melakukan kegiatan evaluasi;

3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi perencanaan hutan.


4.1 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan;

4.2 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 jo nomor 3 tahun 2008



4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62/Menhut-II/2008 jo.



Rakyat;










1135




PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.RC02.032.01 : Melaksanakan penghitungan etat

tebangan.

1.3.2 KHT.RC02.033.01 : Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan

Jangka Panjang;


Jangka pendek;

1.3.4 KHT.RC03.006.01 : Memberikan Arahan Kebijakan

Perencanaan Hutan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi

perencanaan hutan .




tempat kerja.

1136


3.1 Perencanaan Hutan;

3.2 Metode Evaluasi.

4 Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan Komputer;

4.2 Membaca Peta.

5 Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melaksanakan evaluasi perencanaan hutan.

KOMPETENSI KUNCI









1137


JUDUL UNIT : Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan



memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan

pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari .


1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan perencanaan hutan diinventarisir.

1.2 Bahan,peta dan peralatan disiapkan.


2.1 Materi arahan kebijakan perencanaan hutan disortir sesuai keperluan.

2.2 Materi arahan kebijakan perencanaan hutan disusun.


3. Melaksanaan kegiatan arahan

3.1 Materi dan substansi arahan kebijakan perencanaan hutan disampaikan.


3.3 Kesimpulan hasil arahan kebijakan perencanaan hutan disusun.

4. Mendokumentasikan hasil kegiatan.

4.1 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan dibuat.

4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :



melaksanaan kegiatan arahan dan mendokumentasikan hasil kegiatan,

yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan

pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

1138

Dalam hal memberikan arahan dilakukan dalam bentuk tertulis maka KUK

Nomor 2.3 dan 3.2 diabaikan.



2.2 Infocus/LCD;






3.3 Melaksanaan kegiatan arahan;

3.4 Mendokumkentasikan hasil kegiatan.


4.1 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan;

4.2 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008



4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62/Menhut-II/2008 jo.



Rakyat;










1139



PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT. RC02.034.01 : Melaksanakan Perhitungan Etat.


Jangka Panjang;


Jangka Pendek;

1.3.4 KHT.RC03.012.01 : Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan;



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan

kebijakan perencanaan hutan.




tempat kerja.


1140


3.2 Manajemen hutan.



4.2 Berkomunikasi efektif.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyampaikan materi arahan.

5.2 Kejelasan dalam memberikan arahan.

KOMPETENSI KUNCI



3







1141


JUDUL UNIT : Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai

Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit

Kelestarian.



memberikan arahan kebijakan mengenai perencanaan

pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian pada


sistem pegelolaan hutan lestari



1.1 Peraturan, juknis /juklak terkait dengan perencanaan hutan pada tingkat unit kelestarian diinventarisir.



2. Mempersiapkan materi arahan

2.1 Materi arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian dihimpun sesuai keperluan.

2.2 Materi arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian disusun.


3. Memberikan arahan 3.1 Materi dan substansi arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian disampaikan.


3.3 Kesimpulan hasil arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian disusun


4.1 Format laporan arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian disiapkan.

4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian didokumentasikan.

1142

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :


arahan, memberikan arahan dan melaporkan hasil kegiatan, yang

digunakan untuk memberikan arahan perencanaan pengelolaan hutan

pada tingkat unit kelestarian pada sektor kehutanan bidang perencanaan




2.2 Infocus/LCD;



3 Tugas pekerjaan yang dilakukan:


3.2 Mempersiapkan materi arahan;

3.3 Memberikan arahan;




Kehutanan;


tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan


4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo Nomor







4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor


1143

4.6 Peraturan menhut Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan


PANDUAN PENILAIAN :















berpengaruh atas tercapainya kompetensi perencanaan pengelolaan

hutan pada tingkat unit kelestarian;





3.1 Perencanana hutan;


3.3 Silvikultur;


4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini

sebagai berikut :

1144



5. Aspek kritis

5.1 Kejelasan dalam memberikan arahan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI









1145


JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan



melakukan evaluasi kinerja pengelolaan hutan pada

bidang pemanfaatan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA


1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan diinventarisir.

1.1 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi kinerja disiapkan

2. Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja

2.1 Capaian kinerja pengelolaan hutan dihimpun.

2.2 Rencana dan tahap-tahap pelaksanaan evaluasi kinerja disusun.

3. Melakukan kegiatan evaluasi kinerja

3.1 Indikator evaluasi kinerja pengelolaan hutan ditetapkan.

3.2 Instrumen evaluasi kinerja pengelolaan hutan disiapkan.

3.3 Evaluasi kinerja pengelolaan hutan dilaksanakan.

4. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi evaluasi kinerja pengelolaan hutan

4.1 Laporan kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan hutan disusun.

4.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan hutan didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan rencana

pelaksanaan evaluasi kinerja, melakukan kegiatan evaluasi kinerja dan

melaporkan hasil kegiatan evaluasi evaluasi kinerja pengelolaan hutan,

yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan hutan

1146

pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem



2.1 Dokumen rencana kerja dari pemegang ijin;

2.2 Dokumen laporan realisasi dari pemegang ijin;

2.3 Peta kerja;


2.5 ATK.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan hutan,

meliputi :


3.2 Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi;


3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan hutan.

4. Peraturan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan hutan adalah :


tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

serta Pemanfaatannya





Restorasi Ekosistem









1147

PANDUAN PENILAIAN :




kompetensi yang terkait : --



berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi kinerja

pengelolaan hutan.


tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja,

dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini

sebagai berikut :



3.3 Silvikultur;


3.5 Metode evaluasi


sebagai berikut :

4.1 Berkomunikasi efektif

5. Aspek kritis :

5.1 Kecermatan dalam melakukan evaluasi.

1148

KOMPETENSI KUNCI









1149


JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil Hutan

Kayu, Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan



melakukan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan

kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan pada bidang


lestari.



1.1 Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait diinventarisir.

1.2 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi kinerja dipersiapkan.

2. Menyusun indikator kinerja

2.1 Indikator kinerja pemasaran hasil hutan kayu disusun.

2.2 Indikator kinerja pemasaran hasil hutan bukan kayu disusun.

2.3 Indikator kinerja pemasaran jasa lingkungan disusun.

3. Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja

3.1 Capaian kinerja pemasaran hasil hutan kayu dihimpun.

3.2 Capaian kinerja pemasaran hasil hutan bukan kayu dihimpun.

3.3 Capaian kinerja pemasaran jasa lingkungan dihimpun.

3.4 Rencana dan tahap-tahap pelaksanaan evaluasi kinerja pemasaran disusun.


4.1 Instrumen dan evaluasi kinerja dipersiapkan.

4.2 Evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu dilaksanakan.

4.3 Evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan bukan kayu dilaksanakan.

4.4 Evaluasi kinerja pemasaran jasa lingkungan dilaksanakan.

1150


5. Mendokumentasikan hasil kegiatan evaluasi evaluasi kinerja

5.1 Laporan kegiatan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan disusun.

5.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun indikator

kinerja, menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja, melakukan

kegiatan evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil kegiatan evaluasi

kinerja, yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pemasaran

hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan pada sektor


lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan

kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan, mencakup :


2.2 Dokumen laporan realisasi;

2.3 Peta kerja;


2.5 ATK.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan

kayu,bukan kayu dan jasa lingkungan, meliputi :

3.1 Mempersiapkan pekerjaan

3.2 Menyusun indikator kinerja

3.3 Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja

3.4 Melakukan kegiatan evaluasi kinerja

3.5 Medokumentasikan hasil kegiatan evaluasi kinerja

1151















PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan



Hutan Bukan Kayu

1152



Lingkungan


Unit Kelestarian

1.3.5 KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi

1.3.6 KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan

1.3.7 KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan

1.3.8 KHT.PH02.023. 01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil

Hutan Kayu


Hutan Bukan Kayu


Lingkungan

1.3.11 KHT.PH02.026.01 : Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin

1.3.12 KHT.PH02.027.01 : Menyusun Dokumen Rekomendasi

Perijinan




pemasaran hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: wawancara/lisan, tes tertulis,




sebagai berikut :

3.1 Ekonomi kehutanan;

3.2 Perilaku konsumen;

3.3 Marketing


sebagai berikut :

4.1 Berkomunikasi efektif

1153

5. Aspek kritis

5.1 Melakukan kegiatan evaluasi

KOMPETENSI KUNCI









1154


JUDUL UNIT : Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan Dan Bisnis

Tingkat KPH



memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis

tingkat KPH dalam sektor kehutanan bidang


lestari.



1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan perijinan dan bisnis kehutanan diinventarisir;

1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan;


2. Menyusun materi arahan

2.1 Materi arahan kebijakan perijinan dan bisnis kehutanan dihimpun dan disortir sesuai keperluan;

2.2 Materi arahan disusun;


3. Melaksanakan kegiatan arahan

3.1 Materi dan substansi arahan disampaikan;

3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan;

3.3 Kesimpulan hasil arahan disusun.


4.1 Format laporan memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH disiapkan;

4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH didokumentasikan;

4.3 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun materi

1155

arahan, melaksanakan kegiatan arahan dan melaporkan hasil kegiatan,

yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis

tingkat KPH pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam


Dalam hal arahan disampaikan secara tertulis, maka KUK nomor 2.3 dan

nomor 3.2 disesuaikan

2. Perlengkapan untuk memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis

tingkat KPH, mencakup:


2.2 Infocus/LCD;


2.4 Papan tulis, white board;

2.5 ATK;

3. Tugas pekerjaan untuk memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis

tingkat KPH, meliputi :


3.2 Menyusun materi arahan;

3.3 Melaksanakan kegiatan arahan;


2. Peraturan untuk memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis

tingkat KPH, adalah :









tatacara permohonan dan perluasan ijin pemanfaatan HHK;

1156













PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan


Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan

Bukan Kayu


Ekowisata dan Jasa Lingkungan


1157

Unit Kelestarian

1.3.5 KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi

1.3.6 KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan

1.3.7 KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan

1.3.8 KHT.PH02.023.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan

Kayu

1.3.9 KHT.PH02.024.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan

Bukan Kayu

1.3.10 KHT.PH02.025.01: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa

Lingkungan

1.3.11 KHT.PH02.026.01: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin

1.3.12 KHT.PH02.027.01: Menyusun Dokumen Rekomendasi

Perijinan

1.3.13 KHT.PH03.006.01: Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran

Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu, dan Jasa

Lingkungan

1.3.14 KHT.PH03.008.01: Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan

Rencana Bisnis Tingkat KPH




kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/ lisan, tes tertulis,




sebagai berikut :

3.1 Perencanaan Hutan;

3.2 Manajemen Hutan;

3.3 Ekonomi Kehutanan;

3.4 Dasar-dasar pemasaran hasil hutan.

1158


sebagai berikut :




5. Aspek kritis:

5.1 Kejelasan dalam meberikan arahan.

KOMPETENSI KUNCI



2







1159


JUDUL UNIT : Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan Rencana

Bisnis Tingkat KPH



memberikan arahan kebijakan penyusunan rencana

bisnis pada tingkat KPH pada sektor kehutanan bidang


lestari.



1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pengusahaan hutan diinventarisir.



2.1 Materi arahan kebijakan pengusahaan hutan disortir sesuai keperluan.

2.2 Materi arahan kebijakan pegusahaan hutan disusun.


3. Mengarahkan kebijakan pengusahaan hutan

3.1 Materi dan substansi arahan kebijakan pengusahaan hutan disampaikan.


3.3 Kesimpulan hasil arahan kebijakan pengusahaan hutan disusun.


4.1 Format laporan arahan kebijakan pegusahaan hutan disiapkan.

4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan didistribusikan

BATASAN VARIABEL :



arahan, mengarahkan kebijakan pengusahaan hutan, dan melaporkan

hasil kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan

1160

penyusunan rencana bisnis tingkat KPH pada sektor kehutanan bidang




2.2 Infocus/LCD;


2.4 Papan tulis, white board, dll



3.2 Mempersiapkan materi arahan dipersiapkan;

3.3 Mengarahkan kebijakan pengusahaan hutan;


4. Peraturan untuk memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan,

adalah :


Kehutanan;

















1161

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1. KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan

1.3.2. KHT.PH02.017.01

: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan


Hutan Bukan Kayu

1.3.1. KHT.PH02.018.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan

Ekowisata dan Jasa Lingkungan

1.3.1. KHT.PH02.019.01

: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat

Unit Kelestarian

1.3.2. KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi

1.3.3. KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan

1.3.4. KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan

1.3.5. KHT.PH02.023.01

: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil

Hutan Kayu

1.3.6. KHT.PH02.024.01

: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil

Hutan Bukan Kayu

1.3.7. KHT.PH02.025.01

: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa

Lingkungan

1.3.8. KHT.PH02.026.01 : Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin

1.3.9. KHT.PH02.027.01

: Menyusun Dokumen Rekomendasi

Perijinan

1162

1.3.10. KHT.PH03.006.01

: Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran

Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu, dan Jasa

Lingkungan

1.3.11. KHT.PH03.007.01

: Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan

dan Bisnis Tingkat KPH




kebijakan penyusunan rencana bisnis pada tingkat.



kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)



3.2 Manajemen hutan;

3.3 Ekonomi Kehutanan;

3.4 Silvikultur


sebagai berikut :



5. Aspek kritis:

5.1 Kejelasan dalam memberikan arahan.

1163

KOMPETENSI KUNCI









1164


JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja

usaha wisata alam.



1.1 Peraturan/pedoman penilaian kinerja usaha wisata alam diinventarisir.

1.2 Rencana penilaian kinerja usaha wisata alam ditetapkan.

1.3 Instrumen penilaian kinerja usaha wisata alam disusun.

1.4 Perlengkapan untuk penilaian kinerja disiapkan.

2. Melakukan pengumpulan data

2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas/usaha wisata alam dikumpulkan.

2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja usaha wisata alam dicatat.

2.3 Observasi lapangan sesuai prosedur dilakukan.

3. Melakukan penilaian 3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi usaha wisata alam dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan.

3.2 Kinerja usaha wisata alam ditetapkan.

3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja usaha wisata alam dirumuskan.


4.1 Laporan penilaian kinerja usaha wisata alam disusun.


BATASAN VARIABEL:


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan

data, melakukan penilaian, serta mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk menilai kinerja usaha wisata alam pada bidang


1165




2.3 Peta kerja;

2.4 Citra satelit;

2.5 Pedoman penilaian kinerja pengusahaan wisata alam;

2.6 Dokumen rencana kerja pemanfaatan kawasan hutan;

2.7 Dokumen laporan kegiatan pengusahaan wisata alam;

2.8 Dokumen UKL/UPL.



3.2 Melakukan pengumpulan data;

3.3 Melakukan penilaian.





4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan;

4.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang

Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-

JL) di Hutan Produksi;


Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau



Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;






Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang





1166





PANDUAN PENILAIAN












1.3 Unit kompetensi terkait

1.3.1 KHT.PH02.028.01: Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam

1.3.2 KHT.PH02.029.01: Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket

Wisata Alam

1.3.3 KHT.PH02.030.01: Menyusun Desain Tapak Pembangunan

Sarana dan Prasarana Wisata Alam

1.3.4 KHT.PH02.031.01: Menyusun Program Interpretasi Lingkungan

1.3.5 KHT.PH02.032.01: Mempromosikan Wisata Alam

1.3.6 KHT.PH02.033.01: Memandu Pengunjung Wisata Alam

1.3.7 KHT.PH02.034.01: Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam

1.3.8 KHT.PH03.010.01: Memimpin Pembangunan Sarana dan

Prasarana Wisata Alam

1167



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja usaha

wisata alam;




kerja).


3.1 Sistem informasi geografis (SIG);

3.2 Analisis data;

3.3 Metode pemantauan;

3.4 Teknik penghitungan prestasi kerja;

3.5 UKL/UPL.


4.1 Menyusun instrumen evaluasi;



4.4 Membaca peta;

4.5 Mengoperasikan perangkat lunak SIG;

4.6 Mengidentifikasi gap;

4.7 Mengidentifikasi dampak.

5. Aspek kritis:

5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian kinerja usaha wisata alam.

1168

KOMPETENSI KUNCI









1169


JUDUL UNIT : Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana

Wisata Alam



pembangunan sarana dan prasarana wisata alam



1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam diinventarisir.

1.2 Metode kerja dideskripsikan.


2. Mendeskripsikan rencana kerja

2.1 Detail rencana kerja dijelaskan.



2.4 Rencana teknis disepakati oleh semua anggota.

3. Memimpin pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana


3.2 Kerjasama dan kinerja anggota tim dalam rangka pencapaian tujuan dipantau.

3.3 Masalah yang timbul selama memimpin pembangunan sarana dan prasarana wisata alam diselesaikan.

3.4 Penghargaan terhadap hasil kerja tim diberikan.

3.5 Capaian target kerja dipantau.



4.2 Laporan kegiatan memimpin pembangunan sarana dan prasarana wisata alam diadiministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mendeskripsikan

rencana, memimpin pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana, dan

1170

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk memimpin

pembangunan sarana dan prasarana wisata alam pada bidang



2.1 Alat tulis;



2.4 Dokumen desain engineering sarana dan prasarana wisata alam;

2.5 Perlengkapan keselamatan kerja;

2.6 Peta kerja.




3.3 Memimpin pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana;





4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, 12 Februari 2010

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman







Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang









1171

PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.PH02.028.01 : Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam

1.3.2 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket

Wisata Alam


Sarana dan Prasarana Wisata Alam


Lingkungan

1.3.5 KHT.PH02. 032.01 : Mempromosikan Wisata Alam

1.3.6 KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata Alam


Alam

1.3.8 KHT.PH03.009 : Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memimpin pembangunan

sarana dan prasarana wisata alam;




kerja).

1172


3.1 Teknis dan standar sarana prasarana wisata;

3.2 Ketentuan pembangunan sarana prasarana wisata berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku;

3.3 Prinsip-prinsip kerja tim;

3.4 Prinsip dari rencana kerja;

3.5 Prinsip pendelegasian tugas;




4.1 Membagi tugas;


4.3 Memotivasi tim;

4.4 Membaca desain engineering.

5. Aspek kritis:

5.1 Kepemimpinan dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana;


KOMPETENSI KUNCI



2







1173


JUDUL UNIT : Memantau Produk Jasa Lingkungan


dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau jasa

lingkungan produk



1.1 Peraturan/pedoman terkait pemantauan produk jasa lingkungan diinventarisir.

1.2 Prinsip-prinsip pemantauan produk jasa lingkungan dideskripsikan.

1.3 Rencana pemantauan produk jasa lingkungan ditetapkan.

1.4 Perlengkapan untuk memantau produk jasa lingkungan sesuai dengan keperluan disiapkan.

2. Melakukan pemantauan

2.1 Unsur hayati lingkungan dipantau.

2.2 Unsur non-hayati lingkungan dipantau.

2.3 Potensi/kuantitas produk jasa lingkungan yang dapat diproduksi atau dimanfaatkan di dalam wilayah KPH dinilai.

2.4 Pemantauan atau pengujian kualitas produk jasa lingkungan di dalam wilayah KPH dilakukan.


3.1 Laporan kegiatan pemantauan produk jasa lingkungan disusun.


BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pemantauan,

dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk memantau

produk jasa lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem


2. Perlengkapan untuk memantau produk jasa lingkungan mencakup:

2.1 Alat tulis;

1174


2.3 Peta kerja;

2.4 Peta penutupan lahan;

2.5 Dokumen rencana pemanfaatan dan pemantauan jasa lingkungan;

2.6 Alat uji kualitas air.



3.2 Melakukan pemantauan;



4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun



4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun2008 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;








Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;


Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

(REDD);


PANDUAN PENILAIAN







1175











1.3.1 KHT.PH03.012.01: Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa

Lingkungan;

1.3.2 KHT.PH03.013.01: Menilai kinerja Pemanfaatan Produk Jasa

Lingkungan;

1.3.3 KHT.PH02.028.01: Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;

1.3.4 KHT.PH02.029.01: Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket

Wisata Alam;

1.3.5 KHT.PH02.030.01: Menyusun Desain Tapak Pembangunan


1.3.6 KHT.PH02.031.01: Menyusun Program Interpretasi

Lingkungan;

1.3.7 KHT.PH02.032.01: Mempromosikan Wisata Alam;

1.3.8 KHT.PH02.033.01: Memandu Pengunjung Wisata Alam;

1.3.9 KHT.PH02.034.01: Mengelola Dampak Kunjungan Wisata

Alam.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memantau produk jasa

lingkungan.




kerja).

1176


3.1 Teknik atau strategi pemantauan jasa lingkungan;

3.2 Perpetaan;

3.3 SIG/penginderaan jauh;

3.4 Sistem MRV.


4.1 Melakukan penginderaan jauh;

4.2 Memantau unsur-unsur lingkungan;

4.3 Menguji kuantitas dan kualitas air;

4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis :

5.1 Kecermatan dalam melakukan pemantauan.

KOMPETENSI KUNCI









1177


JUDUL UNIT : Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa

Lingkungan


dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan

tindakan perlindungan jasa lingkungan sebagai bagian

dari pemanfaatan hutan dalam rangka pengelolaan

hutan lestari.



1.1 Peraturan/ketentuan, data dan informasi terkait dengan perlindungan jasa lingkungan diinventarisir.

1.2 Rencana perlindungan jasa lingkungan ditetapkan.

1.3 Prinsip-prinsip perlindungan jasa lingkungan dideskripsikan.

1.4 Metode perlindungan jasa lingkungan yang akan diterapkan ditetapkan.

1.5 Perlengkapan untuk menerapkan tindakan perlindungan jasa lingkungan disiapkan.

2. Menerapkan tindakan perlindungan

2.1 Kebijakan dan prosedur standar dalam perlindungan jasa lingkungan diterapkan.

2.2 Pemasangan papan-papan larangan serta patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan secara rutin dilakukan.

2.3 Pencegahan dan mitigasi gangguan terhadap produk jasa lingkungan dilakukan.

2.4 Koordinasi dan kerjasama pengamanan dan perlindungan jasa lingkungan dengan berbagai pihak yang terkait dibangun.

2.5 Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran/pemanfaatan jasa lingkungan secara illegal diterapkan.


3.1 Laporan kegiatan perlindungan terhadap jasa lingkungan disusun.


1178

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menerapkan tindakan

perlindungan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam

menerapkan tindakan perlindungan jasa lingkungan pada bidang





2.3 Peta kerja;

2.4 Perlengkapan patroli/pengamanan kawasan;

2.5 Papan larangan.



3.2 Menerapkan tindakan perlindungan;



4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun



4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun2008 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air













1179



(REDD);


PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.PH03.012.01 : Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa

Lingkungan;

1.3.2 KHT.PH03.013.01 : Menilai kinerja Pemanfaatan Produk Jasa

Lingkungan;



Wisata Alam;




Lingkungan;



1.3.9 KHT.PH02.034.01 : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam;

1.3.10 KHT.PH03.011.01 : Memantau Produk Jasa Lingkungan;


1180

1.3.11 KHT.PH03.013.01 : Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa

Lingkungan



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menerapkan tindakan

perlindungan jasa lingkungan.




kerja).


3.1 Jenis/produk jasa lingkungan;


3.3 Pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan;

3.4 Penegakan hukum.


4.1 Menyiapkan dan memasang papan larangan;

4.2 Mengoperasikan peralatan patroli;

4.3 Melakukan patroli.

5. Aspek kritis:

5.1 Kesinambungan penerapan tindakan perlindungan

KOMPETENSI KUNCI









1181


JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa

Lingkungan






1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan diinventarisir.

1.2 Rencana penilaian kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan ditetapkan.

1.3 Instrumen penilaian kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan disusun.

1.4 Perlengkapan untuk penilaian kinerja dipersiapkan.


2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas pemanfaatan produk jasa lingkungan dihimpun.

2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan diinventarisir.

2.3 Observasi/pemantauan lapangan sesuai prosedur dilakukan.

3. Melakukan penilaian 3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas pemanfaatan produk jasa lingkungan dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan.

3.2 Kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan dinilai.

3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan dirumuskan.


4.1 Hasil penilaian kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan disusun dalam bentuk laporan.


1182

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan

data, melakukan penilaian, serta mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk menilai kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan

pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.




2.3 Peta kerja;

2.4 Citra satelit;

2.5 Pedoman monitoring pemanfaatan jasa lingkungan;

2.6 Dokumen rencana kerja pemanfaatan produk jasa lingkungan;

2.7 Dokumen laporan kegiatan pemanfaatan produk jasa lingkungan.







4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008


Pemanfaatan Hutan;


Sumber Daya Air;



Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL)

di Hutan Produksi;







1183





(REDD);


PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.PH03.012.01 : Menerapkan Tindakan Perlindungan

Jasa Lingkungan;

1.3.2 KHT.PH03.013.01 : Menilai kinerja Pemanfaatan Produk

Jasa Lingkungan;

1.3.3 KHT.PH02.028.01 : Merencanakan Pengusahaan Wisata

Alam;

1.3.4 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi, dan

Paket Wisata Alam;




Lingkungan;



1184


1.3.9 KHT.PH02.034.01 :Mengelola Dampak Kunjungan Wisata

Alam;

1.3.10 KHT.PH03.011.01 : Memantau Produk Jasa Lingkungan;

1.3.11 KHT.PH03.012.01 : Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa

Lingkungan



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja





kerja).



3.2 Analisis data;

3.3 Citra satelit;

3.4 Sistem monitoring;

3.5 Teknik penghitungan prestasi kerja.





4.4 Membaca peta;


4.6 Membaca dan menafsirkan citra satelit.

5. Aspek kritis:

5.1. Keakuratan dalam melakukan penilaian.

1185

KOMPETENSI KUNCI









1186


JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Pembukaan Wilayah

Hutan



melakukan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan



1.1 Peraturan/pedoman terkait dengan pembukaan wilayah hutan diinventarisir.

1.2 Bahan, peta dan peralatan untuk pelaksanaan evaluasi kinerja disiapkan

2. Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi

2.1 Capaian kinerja pembukaan wilayah hutan ditetapkan.

2.2 Tahap-tahap pelaksanaan evaluasi kinerja disusun.

2.3 Alokasi sumberdaya kinerja ditetapkan.

2.4 Rencana pelaksanaan evaluasi kinerja disusun dan ditetapkan


3.1 Indikator monitoring dan evaluasi ditetapkan.

3.2 Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan.

3.3 Evaluasi kegiatan kinerja pembukaan wilayah hutan dilaksanakan.

4. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja

4.1 Laporan kegiatan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan disusun sesuai ketentuan.

4.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :



pelaksanaan evaluasi, melakukan kegiatan evaluasi kinerja dan

melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja, yang digunakan untuk

melakukan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan pada sektor

kehutanan bidang pemanfatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.

1187

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi kinerja pembukaan wilayah

hutan, mencakup :

2.1 Dokumen Rencana PWH;

2.2 Dokumen Laporan kinerja PWH;

2.3 Peta kerja;

2.4 ATK.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja pembukaan wilayah

hutan , meliputi :



3.3 Melakukan kegiatan evaluasi kinerja;

3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja.

4. Peraturan untuk melakukan evaluasi hasil penataan hutan tingkat KPH,

adalah :


Hutan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP. Nomor 3 tahun




Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;


PANDUAN PENILAIAN :









1188








Angkutan;

1.3.3 KHT.PH02.040.01 : Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan;

1.3.4 KHT.PH02.041.01: Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan

Hutan di Lapangan;

1.3.5 KHT.PH02.042.01 : Membuat Peta Trace Jalan;

1.3.6 KHT.PH02.043.01 : Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah

Hutan.

1.3.7 HT.PH02.055.01 : Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan

Hutan di Lapangan.




pembukaan wilayah hutan;






3.2 Perpetaan Kehutanan;

3.3 Kultur tehnik.


4.1 Membaca peta

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan evaluasi kinerja.

1189

KOMPETENSI KUNCI









1190


JUDUL UNIT : Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bunda/Kayu Bulat



dibutuhkan dalam memeriksa hasil pengujian kayu

bundar dalam pemanfaatan hasil hutan


1. Menyiapkan pekerjaan. 1.1 Peraturan pemeriksaan kayu bundar diidentifikasi.

1.2 Perlengkapan disiapkan


1.4 Jumlah batang dan individu kayu bundar contoh (sample) ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

2. Memeriksa jumlah batang dan nama jenis kayu.

2.1 Partai kayu bundar dihitung jumlah batangnya

2.2 Partai kayu bundar ditetapkan nama jenis kayunya.

2.3 Jumlah batang dan nama jenis kayu dicocokkan dengan jumlah batang dan nama jenis kayu yang tercantum dalam dokumen.

2.4 Jumlah batang dan nama jenis kayu ditetapkan kesesuaiannya sesuai peraturan.

3. Memeriksa dimensi dan/ atau volume kayu bundar.

3.1 Dimensi dan/atau volume kayu bundar contoh ditetapkan sesuai peraturan.

3.2 Dimensi dan/atau volume kayu bundar contoh diperbandingkan terhadap dimensi dan/atau volume kayu bundar bersangkutan yang tercantum dalam dokumen.

3.3 Dimensi dan/atau volume kayu bundar ditetapkan kesesuaiannya sesuai peraturan.

4. Memeriksa mutu penampilan kayu bundar.

4.1 Mutu penampilan kayu bundar contoh ditetapkan sesuai peraturan.

4.2 Mutu penampilan kayu bundar contoh diperbanding-kan terhadap mutu penampilan kayu bundar bersangkutan yang tercantum dalam dokumen.

4.3 Mutu penampilan kayu bundar ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan.

1191


5. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.

5.1 Daftar hasil pemeriksaan kayu bundar dibuat.

5.2 Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memeriksa

jumlah batang, dan nama jenis kayu, memeriksa dimensi dan/atau volume

kayu, memeriksa mutu penampilan dan mendokumentasikan hasil

pemeriksaan, yang digunakan untuk memeriksa hasil pengujian kayu

bundar/bulat.




2.3 Pita phi ( band);

2.4 Tabel Isi kayu bundar rimba;

2.5 Tabel isi kayu bundar jati;

2.6 Tabel Reduksi Cacat bontos dan tabel reduksi cacat gubal;


2.8 Pisau (cutter);

2.9 Alat/tongkat sogok;

2.10 Kaca pembesar (pembesaran 10 x);


2.12 Kapak uji;


2.14 Tabel Persyaratan mutu penampilan kayu bundar.



3.2 Memeriksa jumlah batang dan jenis kayu;

3.3 Memeriksa dimensi dan atau volume kayu bundar;

1192

3.4 Memeriksa mutu penampilan kayu bundar;

3.5 Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.

4 Peraturan untuk melaksanakan pemeriksaan pengujian hasil pengujian

kayu bundar.




4.2 Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal

24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan.

4.3 SNI 7533.1:2010: Kayu bundar – Bagian 1 : Istilah dan definisi

4.4 SNI 7533.2:2011: Kayu bundar – Bagian 2 : Pengukuran dan tabel isi

kayu bundar;

4.5 SNI 7534.1:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 1; Klasifikasi,

persyaratan dan penandaan

4.6 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 2; Cara uji

4.7 SNI 7535.1:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 1; Klasifikasi,


4.8 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 2; Cara uji.

4.9 SNI 7535.3:2011: Kayu bundar jenis jati – Bagian 3 : Pengukuran dan

tabel isi kayu bundar Jati;

4.10 SNI 7536.1:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 1; Klasifikasi,


4.11 SNI 7536.2:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 2; Cara uji

4.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengusahaan Hutan Nomor


Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia.

4.13 Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-

BIKPHH/2008, tentang Angka Konversi Volume Stapel Meter (sm) ke

dalam Volume Satuan Meter Kubik (m3) Kayu Bulat Kecil.

4.14 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor

P.05/VI-BIKPHH/2008, tentang Angka Konversi Volume Stapel Meter

(sm) ke dalam Volume Satuan Meter Kubik (m3) Kayu Bulat Kecil.

1193

PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetisi yang terkait dengan unit kompetensi ini:

1.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan nama jenis kayu.

1.2 KHT.PH02.052.01 : Menetapkan volume kayu bundar/bulat.

1.3 KHT.PH02.053.01 : Menetapkan volume tumpukan kayu bundar/bulat

kecil.

1.4 KHT.PH02.054.01 : Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Bulat


Penilaian dapat dilakukan dengan cara: tes tertulis, lisan/wawancara,

demonstrasi/ praktek dan simulasi ditempat pengumpulan kayu (TPn), di

tempat penimbunan kayu (TPK) atau tempat uji kompetensi (TUK) yang

ditentukan.

3. Pengetahuan pendukung yang diperlukan:

3.1 Ilmu ukur kayu.

3.2 Teknik pemeriksaan.

3.3 Pengenalan jenis kayu.

3.4 Pengenalan cacat kayu bundar.

3.5 Penata usahaan hasil hutan (PUHH).

4. Keterampilan pendukung yang diperlukan:

4.1 Menentukan individu kayu bundar contoh yang akan diperiksa.

4.2 Menggunakan peralatan pemeriksaan pengujian.

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa jumlah keping dan jenis kayu bundar;

5.2 Ketelelitian dalam memeriksa dimensi, dan atau volume kayu bundar;

5.3 Ketelitian dalam memeriksa mutu penampilan kayu bundar.

1194

KOMPETENSI KUNCI









1195


JUDUL UNIT : Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Gergajian




gergajian dalam pemanfaatan hasil hutan


1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan tentang pemeriksaan hasil pengujian kayu gergajian diidentifikasi.

1.2 Perlengkapan memeriksa hasil pengujian kayu gergajian disiapkan

1.3 Kelayakan peralatan diperiksa.

1.4 Jumlah keping dan individu Kayu gergajian contoh (sample) ditetapkan sesuai dengan peraturan.

2. Memeriksa jumlah keping dan jenis kayu gergajian

2.1 Partai kayu gergajian dihitung jumlah kepingnya.

2.2 Partai kayu gergajian ditetapkan nama jenisnya

2.3 Jumlah keeping dan nama jenis kayu dicocokkan dengan jumlah keeping dan nama jenis kayu yang tercantum dalam dokumen.

2.4 Jumlah keping dan nama jenis kayu ditetapkan kesesuaiannya berdasarkan peraturan.

3. Memeriksa dimensi, sortimen dan volume kayu gergajian

3.1 Dimensi, sortimen dan volume kayu gergajian contoh ditetapkan sesuai peraturan.

3.2 Dimensi, sortimen, dan volume kayu gergajian contoh diperbandingkan terhadap dimensi, sortimen, dan volume kayu gergajian bersangkutan yang tercantum dalam dokumen.

3.3 Dimensi, sortimen, dan volume kayu gergajian ditetapkan kesesuaian/kelulusannya berdasarkan peraturan.

3.4 Dimensi, sortimen, dan volume kayu gergajian dicatat sesuai peraturan.

1196


4. Memeriksa mutu penampilan kayu gergajian

4.1 Mutu penampilan kayu gergajian contoh ditetapkan sesuai peraturan.

4.2 Mutu penampilan kayu gergajian contoh diperbandingkan terhadap mutu penampilan kayu gergajian bersangkutan yang tercantum dalam dokumen.

4.3 Mutu penampilan kayu gergajian ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan.

4.4 Mutu penampilan kayu gergajian dicatat sesuai peraturan

5. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan

5.1 Daftar hasil pemeriksaan kayu gergajian dibuat

5.2 Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel


jumlah keping dan nama jenis kayu, memeriksa dimensi, sortimen dan

volume kayu gergajian, memeriksa mutu penampilan dan

mendokumentasikan hasil pemeriksaan, yang digunakan untuk memeriksa

hasil pengujian kayu gergajian.


2.1 Pita ukur (roll meter).

2.2 Jangka sorong (kaliper).

2.3 Alat hitung (kalkulator).

2.4 Pisau (cutter).

2.5 Kaca pembesar (pembesaran 10 x).

2.6 Tabel persyaratan mutu.


3. Tugas pekerjaan yang dilakukan;


2.2 Memeriksa jumlah keping dan jenis kayu;

2.3 Memeriksa dimensi, sortimen dan volume;

1197

2.4 Memeriksa mutu penampilan.

2.5 Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.



P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang


4.2 Peraturan Menteri kehutanan Nomor. P.45/Menhut/II/2011 tanggal


4.3 SNI 7537.1:2010: Kayu gergajian – Bagian 1 : Istilah dan definisi

4.4 SNI 7537.2:2010: Kayu gergajian – Bagian 2 : Pengukuran dimensi

4.5 SNI 7538.1:2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 1 : Klasifikasi,



4.7 SNI 7539.1:2010: Kayu gergajian jenis jati – Bagian 1 : Klasifikasi,



4.9 SNI 7540.1:2010: Kayu gergajian dain jarum – Bagian 1 : Klasifikasi,


4.10 SNI 7540.2:2010: Kayu gergajian daun jarum – Bagian 2 : Cara uji;

4.11 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-

BPHH/2005, tentang Metode Pengujian Kayu Gergajian Rimba

Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi yang terkait dengan unit kompetensi ini:

1.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan nama jenis kayu;

1.2 KHT.PH02.055.01: Menetapkan mutu penampilan kayu gergajian;

1.3 KHT.PH02.056.01: Menetapkan volume kayu gergajian.



demonstrasi/ praktek dan simulasi di pabrik/gudang atau di tempat uji

kompetensi (TUK) yang ditentukan.

1198


3.1 Pengenalan jenis kayu.

3.2 Pengenalan cacat kayu gergajian.

3.3 Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH).

3.4 Proses pembuatan kayu gergajian.


4.1 Menetapkan individu kayu gergajian contoh yang akan diperiksa.


5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa jumlah keping dan jenis kayu gergajian.

5.2 Ketelitian dalam memeriksa dimensi, sortimen dan volume kayu

gergajian.

KOMPETENSI KUNCI



3







1199


JUDUL UNIT : Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Venir




Venir dalam pemanfaatan hasil hutan


1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan tentang pemeriksaan hasil pengujian venir kayu identifikasi.

1.2 Perlengkapan memeriksa hasil pengujian venir kayu disiapkan.


1.4 Jumlah/tumpukan venir kayu contoh dan Individu jumlah/tumpukan ditetapkan sesuai dengan peraturan.

1.5 Dimensi nominal dicatat.

2. Memeriksa nama jenis kayu dan dimensi venir kayu

2.1 Nama jenis kayu venir kayu contoh ditetapkan.

2.2 Dimensi venir contoh diukur sesuai peraturan.

2.3 Nama jenis kayu dan dimensi venir contoh dicocokkan dengan nama jenis kayu dan dimensi yang tercantum dalam dokumen.

2.4 Nama jenis kayu dan dimensi venir ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan.

2.5 Volume venir ditetapkan dan dicatat sesuai peraturan.

3. Memeriksa kadar air dan kesikuan venir

3.1 Kadar air venir contoh ditetapkan sesuai peraturan.

3.2 Kadar air venir ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan.

3.3 Kesikuan venir contoh ditetapkan sesuai peraturan.

3.4 Kesikuan venir ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan.

3.5 Kadar air dan kesikuan dicatat sesuai

1200


peraturan.

4. Memeriksa mutu penampilan venir

4.1 Mutu penampilan venir kayu contoh ditetapkan sesuai peraturan.

4.2 Mutu penampilan venir kayu ditetapkan kesesuaian/ kelulusannya sesuai peraturan.

4.3 Mutu penampilan venir dicatat sesuai peraturan.

5. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan

5.1 Daftar hasil pemeriksaan venir kayu dibuat

5.2 Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel


jumlah lembar dan nama jenis kayu, memeriksa dimensi dan volume venir,

memeriksa kadar air dan kesikuan, memeriksa mutu penampilan dan

mendokumentasikan hasil pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa

hasil pengujian venir kayu.





2.4 Pisau (cutter);

2.5 Kaca pembesar (pembesaran 10 x);



3 Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :


3.2 Menetapkan dimensi dan volume venir.

3.3 Menetapkan kadar air dan kesikuan;


1201





4.2 Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal


4.3 SNI 01-5008.3-2000: Venir sayat jati.

4.4 ISO 18775 Veneers – Term and definition, determination of physical and

characteristics and tolerance.

4.5 SNI 01-5008.2-2000: Kayu lapis penggunaan umum.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi yang terkait dengan unit kompetensi ini:

1.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan nama jenis kayu;

1.2 KHT.PH02.057.01 : Melaksanakan pengujian venir.



demonstrasi/ praktek dan simulasi di TPn/TPK/pabrik/gudang atau di

tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan.


3.1 Pengenalan jenis kayu;

3.2 Pengenalan cacat kayu venir kayu;

3.3 Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH).


4.1 Menetapkan individu venir kayu contoh yang akan diperiksa;


5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa jenis dan dimensi venir kayu.

1202

KOMPETENSI KUNCI









1203


JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Penangkaran Satwa Liar



penangkaran satwa liar dalam pemanfaatan hutan



1.1 Peraturan/ketentuan terkait penangkaran satwa liar diinventarisir.

1.2 Rencana penilaian kinerja penangkaran satwa liar ditetapkan.

1.3 Instrumen penilaian kinerja disusun.

1.4 Perlengkapan untuk keperluan penilaian disiapkan.


2.1 Semua rekaman hasil pelaksanaan penangkaran satwa liar dikumpulkan.

2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja penangkaran satwa liar diinventarisir.


3. Melakukan penilaian 3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas penangkaran satwa liar dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan.

3.2 Kinerja penangkaran satwa liar ditetapkan.

3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja penangkaran satwa liar dirumuskan.


4.1 Laporan penilaian kinerja penangkaran satwa liar disusun.


BATASAN VARIABEL



pengumpulan data, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja penangkaran satwa liar

pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

1204

2. Perlengkapan yang dibutukan:



2.3 Peta kerja;

2.4 Dokumen rencana penangkaran satwa liar;

2.5 Dokumen desain tapak (site plan) penangkaran;

2.6 Dokumen rekaman hasil/laporan pelaksanaan penangkaran satwa

liar;

2.7 Dokumen rencana bisnis.







4.1 Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa;




Lembaga Konservasi;









4.8 SNI 01-5009.9-2001 Istilah dan Definisi yang Berkaitan dengan

Penangkaran Satwa Liar Berasaskan Konservasi Hayati;


1205

PANDUAN PENILAIAN :













1.3.1 KHT.PH02.069.01 : Merencanakan Penangkaran Satwa

Liar

1.3.2 KHT.PH02.072.01 : Membuat Site Plan Penangkaran Satwa

Liar

1.3.3 KHT.PH02.077.01 : Memelihara Satwa Liar di Kandang

Penangkaran

1.3.4 KHT.PH02.078.01 : Memeriksa Kesehatan Satwa Liar di

Kandang Penangkaran

1.3.5 KHT.PH02.083.01 : Melakukan Pengolahan Data Hasil

Pemanenan, Pengangkutan, dan

Perlindungan Satwa Liar.




penangkaran satwa liar;




kerja).

1206


3.1 Teknik pemantauan populasi;

3.2 Teknik analisis data/statistika;

3.3 Teknik penghitungan prestasi kerja;

3.4 Teknik penangkaran satwa liar;

3.5 Indikator-indikator keberhasilan usaha penangkaran.





5. Aspek kritis:

5.1 Ketajaman dalam menganalisis data dan melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI









1207

KODE UNIT : KHT.PH 03.019.01

JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Pemanenan Satwa Liar



pemanenan satwa liar dalam pemanfaatan hutan



1.1 Peraturan/pedoman penilaian kinerja pemanenan satwa liar diinventarisir.

1.2 Rencana penilaian kinerja pemanenan satwa liar ditetapkan.

1.3 Instrumen penilaian kinerja pemanenan satwa liar disusun.

1.4 Perlengkapan untuk menilai kinerja disiapkan.


2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas pemanenan satwa liar dikumpulkan.

2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja pemanenan satwa liar diinventarisir.


3. Melakukan penilaian 3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas pemanenan satwa liar dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan.

3.2 Kinerja pemanenan satwa liar ditetapkan.

3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja pemanenan satwa liar dirumuskan.


4.1 Laporan penilaian kinerja pemanenan satwa liar disusun.


BATASAN VARIABEL




pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja pemanenan satwa liar

pada bidang pemanfaatan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

1208




2.3 Dokumen rencana pemanenan satwa liar;

2.4 Dokumen laporan pelaksanaan penangkaran satwa liar;

2.5 Dokumen hasil implementasi pengelolaan spesies di lapangan.







4.1 Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa;




Lembaga Konservasi;










4.8 SNI 01-5009.9-2001 Istilah dan Definisi yang Berkaitan dengan

Penangkaran Satwa Liar Berasaskan Konservasi Hayati;


1209

PANDUAN PENILAIAN













1.3.1 KHT.PH02.070.01 : Merencanakan Pemanenan Satwa Liar

1.3.2 KHT.PH02.071.01 : Melaksanakan Pemanenan Satwa Liar di

Lapangan

1.3.3 KHT.PH02.073.01 : Menguji Kualitas Produk Satwa Liar;

1.3.4 KHT.PH02.074.01 : Melakukan Pengangkutan Satwa Liar;

1.3.5 KHT.PH02.075.01 : Melakukan Imobilisasi Satwa Liar dengan

Pembiusan;

1.3.6 KHT.PH02.081.01 : Menangkap Satwa Liar Secara Fisik

Mekanik

1.3.7 KHT.PH02.083.01 : Melakukan Pengolahan Data Hasil

Pemanenan, Penangkaran, dan

Perlindungan Satwa Liar

1.3.8 KHT.PH02.084.01 : Mengadministrasikan Hasil Pemanenan

dan Pengangkutan Satwa Liar



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja pemanenan

satwa liar



1210


kerja).


3.1 Teknik pemantauan populasi;

3.2 Teknik analisis data/statistika;

3.3 Teknik pemanenan satwa liar;






5. Aspek kritis:

5.1 Ketajaman dalam menganalisis data dan melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI









1211


JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan

Oleh Pemegang Ijin



melakukan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh

pemegang ijin pada bidang pemanfaatan dalam sistem



1 Mempersiapkan pekerjaan

1.1 Peraturan terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir.

1.2 Bahan, peta dan peralatan untuk pelaksanaan evaluasi kinerja disiapkan.

2 Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi

2.1 Indikator evaluasi kinerja ditetapkan.

2.2 Data kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin dihimpun.

2.3 Rencana dan tahap-tahap pelaksanaan evaluasi disusun.

3 Melakukan kegiatan evaluasi

3.1 Instrumen evaluasi dipersiapkan.

3.2 Evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin dilaksanakan.

4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin

4.1 Laporan kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin disusun.

4.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja

pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :



pelaksanaan evaluasi, melakukan kegiatan evaluasi dan melaporkan hasil

kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin, yang

digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh

1212

pemegang ijin pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.

2. Perlengkapan, mencakup :




2.4 Peta kerja;


2.6 ATK.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan

oleh pemegang ijin, meliputi :




3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh

pemegang ijin.

4. Peraturan untuk melakukan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh

pemegang ijin adalah :


Kehutanan;










1213

PANDUAN PENILAIAN :





1.1 KHT.PH03.021.01 : Merekam Kinerja Pemegang Ijin;




pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin .





sebagai berikut :




3.4 Metode evaluasi.


sebagai berikut :


5. Aspek kritis :

5.1 Kecermatan melakukan evaluasi.

1214

KOMPETENSI KUNCI









1215


JUDUL UNIT : Merekam Kinerja Pemegang Ijin



merekam kinerja pemegang ijin pada bidang


lestari



1.1 Peraturan, juklak dan juknis yang terkait diinventarisir.

1.2 Bahan, peta dan peralatan untuk pelaksanaan merekam kinerja dipersiapkan.

2. Melakukan kegiatan merekam kinerja

2.1 Dokumen rencana kerja dan laporan kegiatan dari pemegang ijin dihimpun dan dianalisis.

2.2 Instrumen dan formulir untuk kegiatan merekam kinerja dibuat sesuai keperluan.

3. Melaporkan hasil kegiatan merekam kinerja

3.1 Laporan kegiatan merekam kinerja pemegang ijin disusun sesuai ketentuan.

3.2 Laporan hasil kegiatan merekam kinerja pemegang ijin didokumentasikan.

3.3 Laporan hasil kegiatan merekam kinerja pemegang ijin didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :



merekam kinerja dan melaporkan hasil kegiatan merekam kinerja, yang

digunakan untuk merekam kinerja pemegang ijin pada bidang pemanfaatan






2.4 Peta kerja;

1216

2.5 ATK.

3. Tugas pekerjaan yang diperlukan:


3.2 Melakukan kegiatan merekam kinerja;

3.3 Melaporkan hasil kegiatan merekam kinerja.

4. Peraturan yang dibutuhkan:


Kehutanan.


tentang Tata Hutan da Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatannya

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo.Nomor




Restorasi Ekosistem

PANDUAN PENILAIAN :





1.1 KHT. PH03.020.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan

Oleh Pemegang ijin



berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam kinerja pemegang

ijin .




1217



3.2 Pemanfaatan hutan;


3.4 Silvikultur;

3.5 Dasar-dasar perpetaan kehutanan.




5. Aspek kritis :

5.1 Kecermatan dalam melakukan pemantauan

KOMPETENSI KUNCI









1218


JUDUL UNIT : Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan

Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin



memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan yang

dilaksanakan oleh pemegang ijin pada bidang


lestari.



1.1 Peraturan/pedoman terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir.

1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan



2.1 Materi arahan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin dihimpun sesuai keperluan

2.2 Materi arahan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin disortir sesuai keperluan

2.3 Materi arahan disusun .


3. Mengarahkan kebijakan pemanfaatan hutan

3.1 Materi dan substansi arahan disampaikan.


3.3 Kesimpulan hasil arahan disusun



4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :


1219

arahan, mengarahkan kebijakan pemanfaatan hutan dan melaporkan

hasil kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan

pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin pada sektor kehutanan bidang


Dalam hal arahan dilakukan secara tertulis, maka KUK nomor 3.2 dan 3.3

di abaikan.



2.2 Infocus/LCD

2.3 Ruang pengarahan


3. Tugas pekerjaan untuk memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan

oleh pemegang ijin, meliputi :



3.3 Mengarahkan kebijakan pemanfaatan hutan;




Kehutanan;










Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi;


IPK.

1220

PANDUAN PENILAIAN :





1.1 KHT.PH03.023.01 : Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap

Rencana Pemanfaatan Hutan yang

Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin




kebijakan pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin.





sebagai berikut :

3.1 Perencanaan hutan

3.2 Pengelolaan hutan

3.3 Dasar-dasar pemasaran hasil hutan

3.4 Silvikultur


sebagai berikut :



4.3 Komunikasi efektif

5. Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam

mendukung unit kompetensi ini, pada elemen kompetensi sebagai berikut :

5.1 Kejelasan dalam memberikan arahan

1221

KOMPETENSI KUNCI









1222


JUDUL UNIT : Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap

Rencana Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan

Oleh Pemegang Ijin



memberikan masukan terhadap rencana pemanfaatan

hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin pada


hutan lestari.



1.1 Peraturan/pedoman terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir.

1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan

2. Menyusun pertimbangan teknis

2.1 Dokumen rencana pemanfaatan hutan dari pemegang ijin dianalisis secara administrasi.

2.2 Dokumen rencana pemanfaatan hutan dari pemegang ijin dianalisis secara teknis.

2.3 Pertimbangan teknis terhadap pemanfaaatan hutan oleh pemegang ijin disusun


3.1 Format laporan pertimbangan teknis terhadap pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin disiapkan.

3.2 Laporan hasil kegiatan memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfatan hutan oleh pemegang ijin diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun pertimbangan

teknis dan melaporkan hasil kegiatan yang digunakan untuk memberikan

pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan oleh pemegang

ijin pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.

1223


2.1 Dokumen rencana kerja pemegang ijin;

2.2 Peta Wilayah;

2.3 Peta kerja;

2.4 Alat hitung.



3.2 Menyusun pertimbangan teknis;




Kehutanan;










Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.

PANDUAN PENILAIAN :





1.1 KHT.PH03.022.01 : Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan

Hutan yang Dilaksanakan oleh Pemegang Ijin.

1224



berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan pertimbangan

teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh

pemegang ijin;







3.3 Dasar-dasar pemasaran hasil hutan;

3.4 Silvikultur.





5. Aspek kritis

5.1 Kejelasan dalam memberikan pertimbangan teknis.

KOMPETENSI KUNCI









1225

KODE UNIT : KHT.PT03.002.01

JUDUL UNIT : Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja memeriksa hasil

pengujian mutu benih dalam rangka perbenihan

tanaman hutan


1. Menyiapkan pekerjaan 1.1 Prosedur pemeriksaan hasil pengujian mutu benih disiapkan

1.2 Bahan untuk pemeriksaan hasil pengujian diidentifikasi dan disiapkan

2. Memeriksa dokumen 2.1 Dokumen hasil pengujian benih dicocokkan dengan standar mutu benih

2.2 Hasil pemeriksaan ditetapkan sesuai ketentuan

3. Mendokumentasikan hasil kegiatan.

1.1 Daftar hasil pemeriksaan mutu benoh dicatat

1.2 Hasil kegiatan diadministrasikan

1.3 Hasil kegiatan didistribusikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memeriksa dokumen, dan

mendokumentasikan hasil pemeriksaan, yang digunakan untuk memeriksa

hasil pengujian mutu benih dalam rangka pengujian benih pada sub

bidang perbenihan tanaman hutan.

2. Perlengkapan untuk memeriksa hasil pengujian mutu benih, mencakup:

2.1 Peraturan pemeriksaan mutu benih

2.2 Hasil pengujian mutu benih

2.3 Standar mutu benih

2.4 Label benih/pengujian

2.5 Blanko laporan pemeriksaan

2.6 Alat tulis

1226

2.7 catatan

3. Tugas pekerjaan untuk memeriksa hasil pengujian mutu benih, meliputi:


3.2 Memeriksa dokumen

3.3 Mendokumentasikan hasil kegiatan

4. Peraturan untuk memeriksa hasil pengujian mutu benih, adalah:

4.1 Undang-undang Nomor12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun1995 tentang Perbenian

Tanaman

4.3 Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-

II/2009.

4.4 SNI 7627:2010 Mutu benih tanaman hutan

4.5 SNI 7628.1:2010 Uji benih tanaman hutan - Istilah dan definisi.

4.6 SNI 7628.2:2010 Uji benih tanaman hutan - Pengambilan contoh.

4.7 SNI 7628.3:2010 Uji benih tanaman hutan - Analisis kemurnian.

4.8 SNI 7628.4:2010 Uji benih tanaman hutan - Penentuan berat.

4.9 SNI 7628.5:2010 Uji benih tanaman hutan - Penentuan kadar air.

4.10 SNI 7628.6:2010 Uji benih tanaman hutan - Daya berkecambah

4.11 SNI 7516-2008, Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan :

1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian

1.1.4 Penetapan standar penilaian

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

1227

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

1.2.1 KHT.PT02.012.01 : Mengambil benih contoh.

1.2.2 KHT.PT.02.013.01 : Menganalisa kemurnian benih.

1.2.3 KHT.PT.02.014.01 : Menentukan berat seribu butir.

1.2.4 KHT.PT.02.015.01 : Menetapkan kadar air benih.

1.2.5 KHT.PT.02.016.01 : Menguji daya berkecambah benih


1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi.



kerja.


3.1 Mengenal berbagai jenis benih

3.2 Mengenal berbagai dokumen benih

3.3 Pengujian mutu benih


4.1 Mengisi label/sertifikat benih

4.2 Penggunaan alat penimbang benih

4.3 Penggunaan oven

4.4 Penggunaan alat pengambil contoh

5. Aspek kritis


mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :

5.1 Memeriksa dokumen

1228

KOMPETENSI KUNCI









1229

KODE UNIT : KHT. RH03.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Persemaian



melakukan evaluasi kinerja persemaian pada bidang

rehabilitasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.



1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persemaian diinventarisir;

1.2 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi dipersiapkan.


2.1 Indikator evaluasi persemaian ditetapkan;

2.2 Instrumen evaluasi persemaian dipersiapkan;

2.3 Evaluasi kegiatan persemaian dilaksanakan.

3. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi

3.1 Laporan kegiatan evaluasi persemaian disusun sesuai ketentuan;

3.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi persemaian hutan didokumentasikan;

3.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi persemaian hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :



evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan evaluasi, yang digunakan untuk

melakukan evaluasi kinerja persemaian pada sektor kehutanan, bidang

reboisasi dan rehabilitasi lahan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi kinerja persemaian, mencakup :

2.1 Dokumen laporan persemaian;

2.2 Peta Kerja;

2.3 ATK;

2.4 Alat hitung.

1230

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja persemaian, meliputi :



3.3 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi.


4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-V/2007 tentang

Perbenihan Tanaman Hutan;

4.2 SNI 01-5006.3-1999: Pembuatan persemaian permanen tanaman

hutan;

4.3 SNI 01-5006.12-2003: Penanganan benih generatif pohon hutan;

4.4 SNI 01-5006.13-2003: Penanganan bibit melalui pembiakan generatif.

PANDUAN PENILAIAN :



1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian;

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian;

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian;

1.1.4 Penetapan standar penilaian;

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan;



1.2.1 KHT.RC01.001.01 : Melaksanakan K3 di tempat kerja;

1.2.2 KHT.RH02.001.01 : Menyiapkan Media Bibit;

1.2.3 KHT.RH02.002.01 : Menyemaikan Benih;

1.2.4 KHT.RH02.003.01 : Menyapih Bibit;

1.2.5 KHT.RH02.004.01 : Memelihara Bibit;

1.2.6 KHT.RH02.005.01 : Menyeleksi Bibit Siap Tanam;

1.2.7 KHT.RH02.006.01 : Mengemas dan Mengangkut Bibit.

1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:----

1231




persemaian.


tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop di tempat



sebagai berikut :

3.1 Persemaian;

3.2 Metode Evaluasi.


sebagai berikut :

4.1 Mengoperasikan Komputer;

4.2 Membaca Peta .

5. Aspek kritis :

5.1 Kecermatan dan ketepatan melakukan kegiatan evaluasi

KOMPETENSI KUNCI



2







1232


JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Pemeliharaan Tegakan

Hutan



melakukan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan

hutan pada sektor kehutanan bidang rehabilitasi hutan

dalam sistem pengelolaah hutan lestari


1. Mempersiapkan pekerjaan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan

1.1 Peraturan/pedoman, juklak dan juknis terkait yang masih berlaku diinventarisir;

1.2 Bahan, peta kerja, dokumen dan peralatan dipersiapkan.

2. Melaksanakan kegiatan Evaluasi

2.1 Tim dan SDM pelaksana ditetapkan;

2.2 Laporan realisasi kegiatan pemeliharaan tegakan hutan di himpun dan di sortir;

2.3 Metode evaluasi ditetapkan;

2.4 Evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan dilakukan.

3. Mendokumentasikan hasil kegiatan

3.1 Laporan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan disusun;

3.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan evaluasi kinerja

pemeliharaan tegakan hutan, melaksanakan kegiatan evaluasi,

mendokumentasikan hasil kegiatan yang digunakan untuk melakukan

evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan pada sektor kehutanan

bidang rehabilitasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.


2.1 Dokumen rencana pemeliharaan tegakan hutan;

2.2 Dokumen laporan realisasi pemeliharaan tegakan hutan;

1233

2.3 Peta kerja;

2.4 Alat hitung;

2.5 Tally sheet.


3.1 Mempersiapkan pekerjaan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan

hutan;

3.2 Melaksanakan kegiatan evaluasi;


4. Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah :

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan;


Sistem Silvikultur dalam Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Produksi;

4.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-

BPHA/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam

Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :










1.2.1 KHT.RH02.010.01 : Melakukan Kegiatan Pengayaan;

1.2.2 KHT.RH02.011.01 : Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman;

1.2.3 KHT.RH02.017.01 : Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman

Muda;

1234

1.2.4 KHT.RH02.018.01 : Melaksanakan Penilaian Tanaman;

1.2.5 KHT.RH02.019.01 : Melaksanakan Penilaian Hasil Tanaman.

1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-




pemeliharaan tegakan hutan;





adalah :

3.1 Dasar-dasar Silvikultur;

3.2 Perpetaan Kehutanan.


sebagai berikut :

4.1 Membaca peta;

4.2 Menggunakan alat hitung.

5. Aspek kritis:

5.1 Kecermatan dalam melaksanakan evaluasi.

KOMPETENSI KUNCI



1







1235


JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi Dan

Reklamasi



melakukan evaluasi kinerja rehabilitasi dan reklamasi

pada bidang rehabilitasi hutan dalam sistem



1. Mempersiapkan pekerjaan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi

1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rehabilitasi dan reklamasi hutan diinventarisir.

1.2 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi dipersiapkan

2. Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi

2.1 Capaian kinerja rehabilitasi dan reklamasi ditetapkan.

2.2 Tahap-tahap pelaksanaan evaluasi disusun.

2.3 Alokasi sumberdaya dan petunjuk pelaksanaan evaluasi ditetapkan.

2.4 Rencana pelaksanaan evaluasi disusun dan ditetapkan.

2.5 Tim kerja ditetapkan.


3.1 Indikator monitoring dan evaluasi ditetapkan.

3.2 Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan.

3.3 Evaluasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi dilaksanakan.

4. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi

4.1 Laporan kegiatan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi hutan disusun sesuai ketentuan

4.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi hutan didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi hutan didistribusikan.

1236

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan evaluasi rehabilitasi dan

reklamasi, menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi, melakukan

kegiatan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan evaluasi, yang digunakan

untuk melakukan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi pada sektor

kehutanan bidang reboisasi dan rehabilitasi lahan dalam sistem

pengeloalaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi,

mencakup :

2.1 Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Reklamasi;

2.2 Laporan kinerja rehabilitasi dan reklamasi;

2.3 Peta kerja;

2.4 Alat hitung;

2.5 ATK


3.1 Mempersiapkan pekerjaan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi;



3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi.


4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan;


Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;


Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03/MENHUT-V/2004 tentang

Pedoman pembuatan tanaman reboisasi Hutan Lindung,dan Hutan

Produksi GNRHL;

1237

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-

II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan;

4.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun

2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

PANDUAN PENILAIAN :










1.2.1 KHT.RH02.007.01 : Menyusun Rencana Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan;

1.2.2 KHT.RH02.018.01 : Melaksanakan Penilaian Hasil Tanaman;

1.2.3 KHT.RL02.011.01 : Menilai Keberhasilan Reklamasi;

1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-----




rehabilitasi dan reklamasi hutan.





sebagai berikut :

3.1 Silvikultur;

3.2 Reklamasi hutan;

3.3 Metode evaluasi.

1238


sebagai berikut :

4.1 Membaca peta;


5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketepatan melakukan evaluasi.

KOMPETENSI KUNCI



3







1239


JUDUL UNIT : Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah

Aliran Sungai (DAS)



memberikan arahan kebijakan pengelolaan Daerah

Aliran Sungai (DAS) bidang rehabilitasi hutan pada

sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan

lestari.


1. Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan DAS diinventarisir.

1.2 Bahan dan alat dipersiapkan.

1.3 Tujuan dan sasaran arahan kebijakan pengelolaan DAS ditetapkan.


2.1 Materi arahan kebijakan pengelolaan DAS disortir sesuai keperluan.

2.2 Materi arahan kebijakan pengelolaan DAS disusun.


3. Mengarahkan kebijakan pengelolaan DAS

3.1 Materi dan substansi arahan kebijakan pengelolaan DAS hutan disampaikan.


3.3 Kesimpulan hasil arahan kebijakan pengelolaan DAS disusun.

4. Melaporkan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pengelolaan DAS

4.1 Format laporan arahan kebijakan pengelolaan DAS disiapkan.

4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pengelolaan DAS didokumentasikan.

4.3 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pengelolaan DAS didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :


arahan, mengarahkan kebijakan pengelolaan DAS dan melaporkan hasil

1240

kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan

pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sektor kehutanan bidang

rehabilitasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.



2.2 Infocus/LCD;






3.3 Mengarahkan kebijakan pengelolaan DAS;

3.4 Melaporkan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan

pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).


4.1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4.2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan;


Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

terpadu;

4.5 Peraturan Menteri Kehutanan P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola

Umum, Kriteria dan Standar PDAS terpadu.

PANDUAN PENILAIAN :





1241






1.2.1 KHT.WM03.008.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja DAS.





kebijakan pengelolaan (DAS) .





3.1 Perencanaan DAS;

3.2 Pengelolaan DAS.




5. Aspek kritis

5.1 Kejelasan dalam meberikan arahan.

1242

KOMPETENSI KUNCI









1243

KODE UNIT : KHT. WM03.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit

Aliran



pengolahan dan analisis debit aliran dalam rangka

melakukan evaluasi tata air.


1. Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data debit aliran

1.1 Metodologi pengolahan dan analisis data debit ditentukan.

1.2 Bahan dan alat yang diperlukan disiapkan

2. Melakukan pengolahan dan analisis debit aliran

2.1 Lengkung debit aliran dibuat sesuai dengan ketentuan.

2.2 Persamaan lengkung dibuat sesuai dengan ketentuan.

2.3 Debit aliran pada saat kejadian banjir dihitung dengan menggunakan persamaan lengkung debit aliran (ekstrapolasi).

2.4 Debit harian diolah dikonversi sesuai ketentuan.

2.5 Data debit aliran dianalisis sesuai ketentuan.

3. Mendokumentasikan hasil pengolahan dan analisis data debit aliran

3.1 Data debit aliran dihimpun sesuai ketentuan.

3.2 Laporan hasil pengolahan dan analisis data debit aliran dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengolahan dan

analisis, serta membuat laporan hasil pengolahan analisis data debit aliran,

yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan anlisis data debit aliran

pada sub bidang pengelolaan DAS.


2.1 Data debit hasil pengukuran pada berbagai tinggi muka air.

2.2 Komputer dengan program excel.

1244

2.3 Alat tulis.


3.1 Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis debit aliran.

3.2 Melakukan pengolahan dan analisis debit aliran.

3.3 Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis debit aliran.


4.1 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial Nomor: P. 04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan

Evaluasi DAS;

4.2 Petunjuk teknis pemilihan daerah tangkapan air;

4.3 Petunjuk teknis monitoring tata air DAS;

4.4 Pedoman/SOP terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :


1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.


1.1.4 Penetapan standar penilaian.

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian


1.2.1 KHT.WM02.013.01 : Melakukan Pengukuran Debit Sungai.



1.3.2 KHT.WM03.009.01 : Merumuskan Program dan Kegiatan

Pengelolaan DAS.


1245


berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengolahan dan

analisis data debit aliran.



kerja.



3.2 Dasar-dasar hidrologi.

3.3 Pertanian (ilmu tanah, teknik tanah dan air).


4.1 Kemampuan menghitung menggunakan program excel.

4.2 Kemampuan menghitung konversi satuan.

5. Aspek kritis :

5.1 Melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran.

KOMPETENSI KUNCI









1246


JUDUL UNIT : Melakukan Pengolahan dan Analisis Data

Sedimentasi



pengolahan dan analisis sedimentasi dalam rangka



1. Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data sedimentasi

1.1 Teknik pengolahan dan analisis data sedimentasi ditetapkan.


2. Membuat lengkung debit sedimen terlarut (suspended discharge rating curve)

2.1 Lengkung debit sedimen terlarut dibuat dengan menghubungkan data debit aliran hasil pengukuran dengan debit sedimen terlarut hasil pengukuran berupa persamaan logaritmik.

2.2 Penggambaran persamaan lengkung debit sedimen terlarut sesuai dengan ketentuan.

3. Melakukan penghitungan dan analisis debit sedimen terlarut

3.1 Debit sedimen terlarut dihitung per kejadian banjir dengan menggunakan persamaan lengkung debit suspensi (ekstrapolasi).

3.2 Debit sedimen terlarut harian, bulanan, dan tahunan diolah sesuai ketentuan.

3.3 Konversi satuan debit sedimen terlarut menjadi satuan sedimentasi sesuai ketentuan.

3.4 Data debit sedimen terlarut dianalisis sesuai ketentuan.

4. Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data sedimentasi

4.1 Data debit sedimen terlarut dihimpun sesuai ketentuan.

4.2 Laporan hasil pengolahan dan analisis data sedimentasi dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :


Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat lengkung debit

sedimen terlarut (suspended discharge rating curve), melakukan

penghitungan dan analisis debit sedimen terlarut, dan membuat laporan

1247

hasil pengolahan dan analisis data sedimentasi pada sub bidang

pengelolaan DAS.


2.1 Data debit sedimen terlarut hasil pengukuran pada berbagai tinggi

muka air;

2.2 Komputer;

2.3 Alat tulis.


3.1 Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data debit.

3.2 Membuat lengkung debit sediment terlarut (suspended discharge rating

curve).

3.3 Melakukan penghitungan dan analisis debit sedimen terlarut.

3.4 Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis sedimentasi.



Nomor: P. 04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi

DAS.

4.2 Petunjuk teknis pemilihan daerah tangkapan air.

4.3 Petunjuk teknis monitoring tata air DAS.

PANDUAN PENILAIAN :










1.2.1 KHT.WM02.015.01 : Melakukan Pengukuran Sedimentasi.

1248



1.3.2 KHT.WM02.013.01 : Melakukan Pengukuran Debit Sungai.

1.3.3 KHT.WM03.002.01 : Melakukan Pengolahan dan Analisis Data

Debit Aliran.





analisis data sedimentasi.



kerja.




3.3 Ilmu tanah, teknik tanah dan air.


4.1 Kemampuan mengkonversi satuan.

4.2 Kemampuan menganalisis data sedimentasi

5. Aspek kritis :

5.1 Membuat lengkung debit sedimen terlarut (suspended discharge rating

curve)

1249

KOMPETENSI KUNCI








7. Menggunakan teknologi

1250


JUDUL UNIT : Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Curah

Hujan



pengolahan dan analisis curah hujan dalam rangka



1. Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data curah hujan

1.1 Teknik pengolahan dan analisis data curah hujan ditetapkan.


2. Melakukan pengolahan dan analisa data curah hujan

2.1 Data kejadian hujan diolah sesuai ketentuan.

2.2 Data curah hujan dianalisis sesuai ketentuan.

3. Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data curah hujan

3.1 Data curah hujan dihimpun sesuai ketentuan.

3.2 Laporan hasil pengolahan dan analisis data curah hujan dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :



analisa data, dan membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data

curah hujan, yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan analisis

data curah hujan pada sub bidang pengelolaan DAS.


2.1 Data curah hujan per kejadian hujan.

2.2 Komputer.

2.3 Alat tulis.


3.1 Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data curah hujan.

1251

3.2 Melakukan pengolahan dan analisa data curah hujan.

3.3 Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data curah hujan.

4. Peraturan untuk melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran

adalah :

4.1 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial Nomor: P. 04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan

Evaluasi DAS.

4.2 Petunjuk teknis pemilihan daerah tangkapan air.

4.3 Petunjuk teknis monitoring tata air DAS.


PANDUAN PENILAIAN :


1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:








1.2.1 KHT.WM02.016.01 : Melakukan Pengumpulan Data

Penggunaan Lahan.







analisis data debit aliran.

1252



kerja.



3.2 Dasar-dasar klimatologi


4.1 Kemampuan menggunakan komputer.

4.2 Kemampuan membaca kertas pias hujan.

4.3 Kemampuan menggunakan alat penakar hujan

5. Aspek kritis :

5.1 Melakukan pengolahan dan analisis data curah hujan

KOMPETENSI KUNCI



2







1253

KODE UNIT : KHT.WM03.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja DAS



pengolahan dan analisis kelembagaan DAS dalam

rangka evaluasi kelembagaan DAS.


1. Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis kelembagaan DAS

1.1 Metode evaluasi kelembagaan DAS ditentukan.


2. Melakukan pengolahan dan analisis data kelembagaan DAS

2.1 Data kelembagaan DAS diolah sesuai metode yang telah ditetapkan.

2.2 Data kelembagaan DAS dianalisis sesuai ketentuan.

2.3 Nilai dan skor indikator kelembagaan DAS ditetapkan sesuai ketentuan

3. Mendokumentasikan hasil pengolahan dan analisis data kelembagaan DAS

3.1 Laporan hasil pengolahan dan analisis data kelembagaan DAS disusun sesuai ketentuan.

3.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :



analisis data, dan mendokumentasikan hasil pengolahan dan analisis data

kelembagaan DAS yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan

analisis kelembagaan DAS pada sub bidang pengelolaan DAS


2.1 Data keberdayaan lembaga lokal/adat.

2.2 Data ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

2.3 Data koordinasi,integrasi,sinkronisasi, sinergi.

2.4 Data Kegiatan Usaha Bersama.

2.5 Alat tulis.

1254

2.6 Komputer.


3.1 Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis kelembagaan DAS

3.2 Melakukan pengolahan dan analisis data kelembagaan DAS

3.3 Mendokumentasikan hasil pengolahan dan analisis data




DAS.


PANDUAN PENILAIAN :










1.2.1 KHT.WM02.018.01 : Melakukan Pengumpulan Data

Kelembagaan DAS.






berpengaruh atas tercapainya kompetensi evaluasi kelembagaan DAS.

1255



kerja.



3.2 Ilmu-ilmu sosial.

3.3 Ilmu ekonomi.

3.4 Ilmu kehutanan.

3.5 Ilmu pertanian.

3.6 Ilmu geografi


4.1 Kemampuan survei sosial.

4.2 Keterampilan PRA/FGD

5. Aspek kritis :


mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :

5.1 Melakukan pengolahan dan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI









1256


JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan




menilai kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya

hutan di tingkat unit kelestarian



1.1 Peraturan/pedoman terkait pengamanan ka-wasan dan sumberdaya hutan diinventarisir.

1.2 Perlengkapan untuk menilai kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan disiapkan.

1.3 Rencana penilaian kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan ditetapkan.

1.4 Instrumen penilaian kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan disusun.


2.1 Rekaman kejadian gangguan kawasan dan sumberdaya hutan dan tindakan pengamanan yang dilakukan dikumpulkan.

2.2 Data lapangan yang dibutuhkan untuk menilai kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian diinventarisir.


3. Melakukan penilaian. 3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekam-an hasil implementasi aktivitas pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan.

3.2 Kinerja pengamanan kawasan dan sumber daya hutan di tingkat unit kelestarian dinilai. Rekomendasi perbaikan kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian dirumuskan.


4.1 Laporan penilaian kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian disusun.


1257

BATASAN VARIABEL :



pengumpulan data, melakukan penilaian dan mendokumentasikan

pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja pengamanan kawasan

dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian pada bidang



2.1 Pedoman monitoring pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan;


2.3 Dokumen laporan realisasi kinerja;

2.4 Peta kerja;


2.6 ATK.











Hutan;









1258



Liar;


PANDUAN PENILAIAN:













1.3.1 KHT.PH03.002.01 : Menangani Pelanggaran Hukum

Kehutanan;

1.3.2 KHT.PH02.001.01 : Menyusun Rencana Pengamanan

Kawasan dan Sumberdaya Hutan di


1.3.3 KHT.PA02.002.01 : Melaksanakan Pengamanan Kawasan




Sumberdaya Hutan;


Hukum Kehutanan.







1259

pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit

kelestarian.




kerja).


3.1 Dasar-dasar Perencanaan hutan;



3.4 Teknik monitoring dan evaluasi;

3.5 Teknik analisis data;

3.6 Jenis gangguan terhadap kawasan dan sumberdaya hutan;






4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam melakukan penilaian kinerja pengamanan kawasan

dan sumber daya hutan

KOMPETENSI KUNCI









1260


JUDUL UNIT : Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan


dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menangani

pelanggaran hukum kehutanan



1.1 Peraturan/pedoman tekait penanganan pelanggaran hukum kehutanan diinventarisir.

1.2 Data dan informasi mengenai pelanggaran hukum dikumpulkan.

1.3 Prosedur standar penanganan pelanggaran hukum ditetapkan.

1.4 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk menangani pelanggaran hukum disiapkan.

2. Melakukan identifikasi pelanggaran hukum.

2.1 Lokasi dan barang bukti terjadinya pelanggaran hukum diidentifikasi.

2.2 Pelaku dan jejaring pelaku pelanggaran hukum diidentifikasi.

2.3 Jenis pelangggaran hukum yang terjadi diidentifikasi.

2.4 Modus operandi dari pelaku pelanggaran hukum di identifikasi .

2.5 Jenis pelanggaran yang akan ditangani diklasifikasikan menjadi pelanggaran administratif, teknis, pidana, perdata, atau tata usaha negara (TUN).

3. Melakukan penanganan pelanggaran hukum

3.1 Laporan kejadian (LK) disusun .

3.2 Pelaku dan barang bukti diamankan.

3.3 Penanganan pelanggaran hukum dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

4. Mengkoordinasikan penanganan pelanggaran hukum

4.1 Pihak kunci dalam penanganan pelanggaran hukum diidentifikasi.

4.2 Koordinasi dengan pihak kunci dilakukan.

4.3 Pengawalan proses penegakan hukum dengan jajaran penegak hukum dilakukan.


5.1 Laporan penanganan pelanggaran hukum disusun.

5.2 Laporan didistribusikan sesuai ketentuan.

1261

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi

pelanggaran hukum, melakukan penanganan pelanggaran hukum,

mengkoordinasikan penanganan pelanggaran hukum, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menangani

pelanggaran hukum pada bidang perlindungan hutan dalam sistem






2.4 Laporan kejadian pelanggaran hukum.



3.2 Melakukan identifikasi terjadinya pelanggaran hukum;

3.3 Melakukan penanganan tindakan pelanggaran hukum;

3.4 Mengkoordinasikan penanganan pelanggaran hukum;







Hutan;


Tumbuhan dan Satwa;



4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan

Satwa;

1262







4.8 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-V/2001

tentang Penghentian Penebangan dan Perdagangan Ramin (Gonytylus

spp);



4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-

II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:

P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil

Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;


PANDUAN PENILAIAN:















Kelestarian;






1263

1.3.2 KHT.PH02.001.01 : Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan


Kelestarian;

1.3.3 KHT.PA02.002.01 : Melaksanakan Pengamanan Kawasan




Sumberdaya Hutan;


Hukum Kehutanan.



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menangani pelanggaran

hukum kehutanan.




kerja).


3.1 Jenis/bentuk pelanggaran hukum kehutanan;

3.2 Teknis pelaporan kejadian pelanggaran hukum;

3.3 Tindakan pertama untuk gangguan keamanan hutan;

3.4 Hukum Acara Pidana;


3.6 Dasar-dasar PPNS;

3.7 Perlindungan Hutan.


4.1 Mengumpulkan dan mengamankan alat bukti;

4.2 Mengamankan pelaku pelanggaran hukum;

4.3 Melakukan penyelidikan;

4.4 Melakukan penyidikan;

4.5 Melakukan under cover;

1264


4.7 Membaca peta.

5. Aspek kritis:

5.1 Kejelian dalam mengidentifikasi pelanggaran hukum kehutanan.

5.2 Kesigapan dalam menangani pelanggaran hukum.

KOMPETENSI KUNCI









1265


JUDUL UNIT : Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan

Lindung di Tingkat KPH



menetapkan kebijakan mengenai alokasi kawasan

lindung di tingkat KPH.



1.1 Peraturan/ketentuan terkait alokasi kawasan lindung diinventarisir.

1.2 Data dasar aspek fisik-kimia, bio-ekologi serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat dihimpun.


1.4 Kerangka konseptual alokasi kawasan lindung di tingkat KPH disiapkan.

2. Menetapkan kebijakan 2.1 Kebijakan pengalokasian kawasan lindung yang sudah ada dianalisis.

2.2 Arah kebijakan pengalokasian kawasan lindung ditentukan.

2.3 Rumusan kebijakan pengalokasian kawasan lindung di tingkat KPH disusun.

2.4 Kebijakan mengenai alokasi kawasan lindung di tingkat KPH ditetapkan.


3.1 Kebijakan pengalokasian kawasan lindung di tingkat KPH didokumentasikan.


BATASAN VARIABEL

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan kebijakan,

dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan

kebijakan mengenai alokasi kawasan lindung di tingkat KPH pada bidang


1266




2.3 Peta-peta terkait;

2.4 Dokumen hasil penilaian dan pemetaan kawasan bernilai konservasi

tinggi.



3.2 Menetapkan kebijakan;




Kawasan Lindung;





Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan

Lindung;





II/1998 tanggal

6 April 1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan

Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Hutan Produksi;





II/1998 tanggal

14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan

Perkebunan Fungsional;

1267






tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor


Industri.


PANDUAN PENILAIAN:













1.2.1 KHT.PA03.004.01 : Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung

di dalam Wilayah KPH;

1.2.2 KHT.PA03.005.01 : Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggu

untuk Kawasan Lindung


Dalam Wilayah KPH dan Mengintegrasikan-

nya dalam Penataan Hutan;

1.2.4 KHT.PA02.007.01 : Merekam Kondisi Kawasan Lindung.

1268



berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan

mengenai alokasi kawasan lindung di tingkat KPH;




kerja).


3.1 Perundang-undangan terkait kawasan lindung;

3.2 Prosedur pengalokasian kawasan lindung;

3.3 Perumusan kebijakan.


4.1 Menganalisis masalah;

4.2 Merumuskan kebijakan;

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI









1269


JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di

Dalam Wilayah KPH



pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH.



1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung diinventarisir.

1.2 Rencana evaluasi kinerja pengelolaan kawasan lindung ditetapkan.

1.3 Instrumen penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung disusun.

1.4 Peralatan untuk keperluan penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung dipersiapkan.

2. Melakukan pengumpulan data.

2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH dihimpun.

2.2 Data lapangan yang dibutuhkan untuk menilai kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH diinventarisir.


3. Melakukan penilaian. 3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas pengelolaan kawasan lindung dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3.2 Kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH dinilai.

3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH dirumuskan.


4.1 Hasil penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH disusun dalam bentuk laporan.


1270

BATASAN VARIABEL

1 Kontek variabel :



pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan kawasan

lindung di dalam wilayah KPH pada bidang perlindungan hutan dalam






2.4 Peta kawasan lindung;


2.6 Pedoman monitoring kawasan lindung;

2.7 Dokumen laporan pengelolaan kawasan lindung.





3.4 Menyusun laporan hasil penilaian.



Kawasan Lindung;






Lindung;




1271


II/1998 tanggal

6 April 1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan

Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Hutan Produksi;





II/1998 tanggal

14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan

Perkebunan Fungsional;






tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

70/Kptsii/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman

Industri;


PANDUAN PENILAIAN












1272




1.3.2 KHT.PA03.005.01 : Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

untuk Alokasi Kawasan Lindung;







berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja pengelolaan

kawasan lindung di dalam wilayah KPH.




kerja).



3.2 Analisis data;

3.3 Citra satelit;

3.4 Metode pemantauan;

3.5 Indikator kinerja;






4.4 Membaca peta;



5 Aspek kritis:

1273

5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI









1274


JUDUL UNIT : Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk

Alokasi Kawasan Lindung



menilai dan memetakan kawasan bernilai konservasi

tinggi untuk alokasi kawasan lindung.



1.1 Peraturan/pedoman terkait kawasan lindung diinventarisir.

1.2 Pedoman penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) diidentifikasi.

1.3 Tim pelaksana disusun.

1.4 Perlengkapan yang diperlukan disiapkan.

2. Melakukan studi pendahuluan (desk study)

2.1 Data sekunder yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan dan membantu analisis lanjutan dihimpun.

2.2 Data sekunder dianalisis.

2.3 Identifikasi awal kawasan potensial bernilai konservasi tinggi dilakukan.

2.4 Hasil identifikasi awal KBKT diplotkan dalam peta.

2.5 Metode pengambilan data lapangan ditetapkan.

3. Melakukan verifikasi dan mengumpulkan data di lapangan

3.1 Verifikasi lapang (ground check) terhadap data sekunder yang sudah dimiliki dilakukan.

3.2 Pengukuran dan penilaian terhadap aspek fisik kawasan, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan sosial budaya dilaksanakan.

3.3 Pemeriksaan silang dan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan data dan informasi dilakukan.

4. Menganalisis data dan memetakan KBKT

4.1 Data yang sudah dikumpulkan dianalisis.

4.2 Keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) diidentifikasi.

4.3 Kawasan yang teridentifikasi mengandung nilai konservasi tinggi dipetakan.

1275


5. Menyusun laporan dan rekomendasi

5.1 Laporan penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi disusun.

5.2 Laporan dikonsultasikan pada publik.

5.3 Rekomendasi berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan KBKT disusun.

5.4 Laporan akhir hasil penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL


Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan studi

pendahuluan (desk study), melakukan verifikasi dan pengumpulan data di

lapangan, menganalisis data dan memetakan KBKT, serta menyusun

laporan dan rekomendasi yang digunakan untuk menilai kawasan bernilai

konservasi tinggi untuk alokasi kawasan lindung pada bidang perlindungan





2.3 Perangkat lunak GIS;

2.4 Peta-peta (iklim/curah hujan, sistem lahan/tanah,

topografi/kelerengan, tutupan lahan/tata guna lahan, hidrologi/DAS,

geologi, sebaran ekosistem/flora/fauna, administrasi wilayah

desa/kecamatan/kabupaten, pemukiman penduduk, RTRWK/P, peta

budaya, tingkat bahaya erosi, jaringan jalan dsb);

2.5 Redlist data book IUCN, CITES;

2.6 Kompas;

2.7 GPS;

2.8 Panduan wawancara dan kuesioner;



2.11 Tambang dan pita ukur/caliper;

1276

2.12 Golok/parang ;

2.13 Pengukur waktu;

2.14 Perekam audio/tape recorder;

2.15 Senter;

2.16 Tally sheet;

2.17 Buku panduan identifikasi tumbuhan;

2.18 Buku panduan identifikasi satwa;

2.19 Perlengkapan P3K;

2.20 Perlengkapan pribadi.


3.1 Mempersiapkan pekerjaan

3.2 Melakukan studi pendahuluan (desk study)

3.3 Melakukan verifikasi dan pengumpulan data di lapangan

3.4 Menganalisis data dan memetakan KBKT

3.5 Menyusun laporan dan rekomendasi



Kawasan Lindung;






Lindung;










1277









Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor


Industri;


PANDUAN PENILAIAN
















Lindung di Dalam Wilayah KPH;




1278




berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kawasan bernilai

konservasi tinggi untuk alokasi kawasan lindung.




kerja).


3.1 Kategori kawasan lindung;

3.2 Metode penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi;

3.3 GIS;

3.4 Perpetaan;

3.5 Teknik komunikasi;

3.6 Ekologi hutan;

3.7 Analisis data.



4.2 Membaca peta;

4.3 Mengaplikasikan GIS;

4.4 Mengoperasikan berbagai perlengkapan survey;

4.5 Menyusun panduan wawancara;

4.6 Mengidentifikasi jenis tumbuhan/satwa;

4.7 Memetakan hasil penilaian NKT.

5. Aspek kritis:

5.1. Keakuratan dalam menganalisis data dan memetakan kawasan

bernilai konservasi tinggi (KBKT)

1279

KOMPETENSI KUNCI









1280


JUDUL UNIT : Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan

dari Kebakaran Hutan



menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan dari

kebakaran hutan



1.1 Peraturan/ketentuan terkait perlindungan hutan dari kebakaran hutan diinventarisir.

1.2 Data dasar aspek fisik-kimia, bio-ekologi serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat disiapkan.


1.4 Kerangka konseptual perlindungan hutan dari kebakaran hutan disiapkan.

2. Menganalisis masalah 2.1 Situasi masalah perlindungan hutan dari kebakaran hutan dideskripsikan.

2.2 Akar masalah terjadinya kebakaran hutan diidentifikasi.

2.3 Akar masalah ditetapkan.

3. Menetapkan kebijakan 3.1 Kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan yang sudah ada dianalisis.

3.2 Arah kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan ditentukan.

3.3 Rumusan kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan disusun.

3.4 Kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan ditetapkan.


4.1 Kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan didokumentasikan.


1281

BATASAN VARIABEL:

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menganalisis masalah,

menetapkan kebijakan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang

digunakan untuk menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan dari






2.3 Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik-kimia, bio-ekologi, dan sosial

budaya;

2.4 Dokumen kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan

tingkat daerah/pusat








Hutan;





II/1998

tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;






1282


dan/atau Lahan;







Pelestarian Alam Nomor243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994




Pelestarian Alam Nomor244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember





Kebakaran Hutan;




Kebakaran;


Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994

tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan





Kebakaran Hutan;


Pelestarian Alam Nomor81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk


1283




Kebakaran Hutan;


Alam Nomor48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem

Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan

Nomor222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan

Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa

Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan

Nomor38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis

Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;


PANDUAN PENILAIAN:














Kebakaran;

1.3.2 KHT. PA02.008.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari

Kebakaran Hutan;

1284


Hutan;


Kebakaran Hutan;



(Embung);



1.3.8 KHT.PA02.014.01 : Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran;




Kebakaran Hutan;

1.3.11 KHT.PA02.017.01 : Mengadministrasikan Kegiatan Perlin-

dungan Hutan dari Kebakaran Hutan;





teknis perlindungan hutan dari kebakaran hutan;




kerja).

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

3.1 Perundang-undangan/pedoman terkait perlindungan hutan dari

kebakaran hutan;


3.3 Teknik analisis masalah;

3.4 Perumusan kebijakan;

3.5 Sejarah kejadian kebakaran hutan;

3.6 Kerawanan kebakaran;

1285

3.7 Pengetahuan dasar penyebab dan pengendalian kebakaran hutan;

3.8 Pengetahuan iklim.




4.3 Membuat keputusan.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menganalisis masalah.

5.2 Kecermatan dalam merumuskan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI









1286


JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran



perlindungan hutan dari kebakaran


1. Mempersiapkan pekerjaan 1.1 Peraturan/pedoman tentang perlindungan hutan dari kebakaran hutan diinventarisir.

1.2 Perlengkapan untuk keperluan penilaian kinerja disiapkan.

1.3 Rencana penilaian kinerja perlindungan hutan dari kebakaran hutan disusun.

1.4 Instrumen penilaian perlindungan hutan dari kebakaran hutan disusun.


1.1 Rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan hutan dari kebakaran hutan dikumpulkan.

1.2 Data lapangan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari kebakaran diinventarisir.


3. Melakukan penilaian 3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan hutan dari kebakaran dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan.

3.2 Kinerja perlindungan hutan dari kebakaran ditetapkan.

3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja perlindungan hutan dari kebakaran dirumuskan.


4.1 Hasil penilaian kinerja perlindungan hutan dari kebakaran disusun dalam bentuk laporan.

4.2 Laporan hasil penilaian kinerja perlindungan hutan dari kebakaran diadministrasikan sesuai ketentuan.

1287

BATASAN VARIABEL:




pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari

kebakaran pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan

hutan lestari.






2.5 Peta hotspot dan lokasi rawan kebakaran;


2.7 Pedoman monitoring perlindungan hutan dari kebakaran hutan;


2.9 Dokumen laporan perlindungan hutan;

2.10 Dokumen rekaman kejadian kebakaran hutan.








Hutan;





II/1998

tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;


1288






dan/atau Lahan;








1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan

lainnya;







Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Perlindungan Hutan

dan Pelestarian Alam Nomor246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29

Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan

Rambu-rambu Kebakaran;







1289


Kebakaran Hutan;


Pelestarian Alam Nomor81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk



Pelestarian Alam Nomor46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis


Kebakaran Hutan;

4.16 SK Dirjen PHPA Nomor48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis

Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor222/Kpts/IV-

BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk

Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan

Nomor38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis

Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;


PANDUAN PENILAIAN:












1290



Perlindungan Hutan dari Kebakaran

Hutan;


Kebakaran;

1.3.3 KHT. PA02.008.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari

Kebakaran Hutan;


Hutan;


Kebakaran Hutan;



(Embung);



1.3.9 KHT.PA02.014.01 : Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran;




Kebakaran Hutan;

1.3.12 KHT.PA02.017.01 : Mengadministrasikan Kegiatan

Perlindungan Hutan dari Kebakaran

Hutan;





perlindungan hutan dari kebakaran.



1291


kerja).



3.2 Analisis data;

3.3 Citra satelit;

3.4 GPS;

3.5 Metode pemantauan kebakaran hutan;




4.2 Membaca peta;





5. Aspek kritis:

5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI



3







1292


JUDUL UNIT : Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari

Hama dan Penyakit



menetapkan kebijakan perlindungan hutan dari hama

dan penyakit.



1.1 Peraturan/ketentuan terkait perlindungan hutan dari hama dan penyakit diinventarisir.

1.2 Data dasar aspek fisik-kimia dan bio-ekologi disiapkan.


1.4 Kerangka konseptual perlindungan hutan dari hama dan penyakit disiapkan.

2. Menganalisis masalah 2.1 Situasi masalah perlindungan hutan dari hama dan penyakit dideskripsikan.

2.2 Akar masalah terjadinya serangan hama dan penyakit diidentifikasi.


3. Menetapkan kebijakan 3.1 Kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit yang sudah ada dianalisis.

3.2 Arah kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit ditentukan.

3.3 Rumusan kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun.

3.4 Kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit ditetapkan.


4.1 Kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit didokumentasikan.


BATASAN VARIABEL:




digunakan untuk menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hutan

1293

dari hama dan penyakit pada bidang perlindungan hutan dalam sistem





2.3 Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik-kimia, dan bio-ekologi;

2.4 Dokumen kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit

tingkat daerah/pusat.








Hutan;



PANDUAN PENILAIAN












1294



Hama dan Penyakit;


Hama dan Penyakit;



1.3.4 KHT.PA02.021.01 : Melaksanakan Penanganan dan

Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit

di Lapangan;


Lapangan;








kerja).


3.1 Perundang-undangan dan ketentuan lain terkait perlindungan hutan

dari hama dan penyakit;


3.3 Teknik analisis masalah;

3.4 Perumusan kebijakan.




4.3 Membuat keputusan.

1295

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menganalisis masalah;

5.2 Kecermatan dalam merumuskan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI









1296


JUDUL UNIT : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Hama dan

Penyakit







1.2 Rencana penilaian kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit ditetapkan.

1.3 Instrumen evaluasi perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun.

1.4 Perlengkapan untuk keperluan penilaian kinerja dipersiapkan.

2. Melakukan pengumpulan data.

2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan hutan dari hama dan penyakit dikumpulkan.

2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit diinventarisir.


3. Melakukan penilaian. 3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan hutan dari hama dan penyakit dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan.

3.2 Kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit dinilai.

3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit dirumuskan.


4.1 Hasil penilaian kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun dalam bentuk laporan.


1297

BATASAN VARIABEL




pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari

hama dan penyakit pada bidang perlindungan hutan dalam sistem



2.1 Pedoman monitoring dan evaluasi perlindungan hutan dari hama dan

penyakit tanaman hutan;

2.2 Dokumen rencana perlindungan hutan dari hama dan penyakit;

2.3 Dokumen laporan kegiatan perlindungan hutan dari hama dan

penyakit;

2.4 Alat tulis;


2.6 Peta kerja.








Hutan;

4.2 Peraturan terkait Pengendalian Hama Terpadu;


PANDUAN PENILAIAN:




1298











Hama dan Penyakit;


Hama dan Penyakit;



1.3.4 KHT.PA02.021.01 : Melaksanakan Penanganan dan

Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit

di Lapangan;


Lapangan.








kerja).



3.2 Karakteristik hama dan penyakit tanaman hutan;


3.4 Analisis data/statistika;

1299



4.1 Mengaplikasikan komputer;



4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:

5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI



3







1300


JUDUL UNIT : Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan

dari Gangguan Manusia dan Ternak



menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan

dari gangguan manusia dan ternak.



1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan hutan dari gangguan manusia diinventarisir.

1.2 Data dasar aspek fisik-kimia, bio-ekologi serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat disiapkan.


1.4 Kerangka konseptual perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disiapkan.

2. Menganalisis masalah 2.1 Situasi masalah perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak dideskripsikan.

2.2 Akar masalah terjadinya gangguan manusia dan ternak diidentifikasi.


3. Menetapkan kebijakan 3.1 Kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak yang sudah ada dianalisis.

3.2 Arah kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak ditentukan.

3.3 Rumusan kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun.

3.4 Kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak ditetapkan.


4.1 Kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak didokumentasikan.


1301

BATASAN VARIABEL:

1 Kontek variabel :



digunakan untuk menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan dari

gangguan manusia dan ternak pada bidang perlindungan hutan dalam





2.3 Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik-kimia, bio-ekologi, dan sosial

budaya;

2.4 Dokumen kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan

ternak tingkat daerah/pusat








Hutan;













Documents

LAMPIRAN - nenytriana.files.wordpress.com · adalah terbentuknya unit organisasi KPH yang disertai dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya. ... berarti berlaku