LAMPIRAN 1 SASARAN PEMBANGUNAN DAN · PDF fileMenurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap serta memberantas jaringan utama supply narkoba dan prekursor. 4. ... terorisme dan dapat

PENINGKATANKEAMANAN, KETERTIBANDAN PENANGGULANGANKRIMINALITAS

PENCEGAHAN DANPENANGGULANGANTERORISME

1. Menurunnya kriminalitas sebagai awal terciptanyarasa aman masyarakat

2. Terungkapnya jaringan kejahatan transnasional.terutama narkotika, perdagangan manusia, danpencucian uang.

3. Menurunnya jumlah pecandu narkoba danmengungkap serta memberantas jaringan utamasupply narkoba dan prekursor.

4. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumberdaya kehutanan. Serta menurunnya kasus illegallogging dan illegal trading.

1. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayahhukum Indonesia.

2. Meningkatnya antisipasi dan ketahanan masyarakatterhadap aksi terorisme

3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negaraterhadap ancaman terorisme secara keseluruhan

1. Indeks kriminalitas danrasio penyelesaian kasuskriminalitas

2. jumlah pecandu narkoba.3. Angka illegal logging dan

illegal trading

1. Penurunan kejadian tindakterorisme di wilayah hukumIndonesia.

2. Sosialisasi dan upayaperlindungan masyarakatterhadap aksi terorisme.

3. Selesainya mayoritaspenanganan kejadianterorisme dan dapatdicegahnya kejadian baru

4. Siapnya pranata danpelaksanaan penegakanhukum penanggulanganterorisme berdasarkanprinsip demokrasi dan HAM.

Lampiran 1 | 1

Agenda Aman dan Damai

No. Bidang RPJMSasaran Indikator

Capaian sampaisaat ini Sumber Data

LAMPIRAN 1SASARAN PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

PENINGKATAN RASASALING PERCAYA DANHARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT

BUDAYA

1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik;

2. Terpeliharanya situasi aman dan damai; serta 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan kebijakan publik danpenyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.

Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat.

5. Penghargaan terhadapprinsip-prinsip demokrasi,HAM, dan supremasi hukumdalam penanganan aksiterorisme.

1. Penyediaan sarana danprasarana umum yang rusakakibat konflik.

2. Penguatan institusi lokalkemasyarakatan sebagaiwadah solusi konflik danpeningkatan rasa salingpercaya dan harmonisasidiantara kelompokmasyarkat.

Jumlah konflik etnis dan sosial.

Lampiran 1 | 2

Agenda Aman dan Damai



PERWUJUDAN LEMBAGADEMOKRASI YANG MAKINKOKOH

PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1. Terlaksananya peran dan fungsi lembagapenyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatansesuai Konstitusi dan peraturan perundangan yangberlaku;

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam prosespengambilan keputusan kebijakan publik

3. Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis,jujur dan adil pada tahun 2009.

Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunanantara perempuan dan laki-laki yang diukur oleh angkaGDI dan GEM

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dananak

1. Pelaksanaan urusan wajibyang menjadi kewenanganPemerintah daerah propinsi,kabupaten/kota dalamkonteks otonomi daerah dandesentralisasi.

2. Kualitas fungsi dan peranlembaga legislatif di daerah(DPRD)

Angka Gender-relatedDevelopment Index (GDI); danAngka Gender EmpowermentMeasurement (GEM)

Jumlah kekerasan terhadapperempuan dan anak

GDI 0,691 padatahun 2003;

GEM 0,546 padatahun 2002

Jumlah kekerasan655 kasus padatahun 2003

HumanDevelopmentReport, UNDP, 2005

Indonesia HumanDevelopmentReport, 2004

Data Pusat KrisisTerpadu (PKT) RSCiptoMangunkusumo,2003

Lampiran 1 | 3

Agenda Adil dan Demokratis



Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak Kesejahteraan anak: - Angka partisipasi sekolah

(APS)- Status gizi balita buruk- Persalinan bayi oleh tenaga

kesehatanPerlindungan anak: - Pekerja anak (%)- Jumlah anak yang memilki

akte kelahiran

- APS anak usia 7-12 tahun, 13-15tahun, dan 16-18tahun masing-masing 96,77persen, 83,49persen, dan 53,48persen.

- Status gizi balitaburuk diperdesaan 9,46persen, diperkotaan (7,16persen).

- Persalinan bayioleh tenagakesehatan diperdesaan 50,8persen, diperkotaan 82,7persen.

Susenas 2004

Survei KonsumsiGaram YodiumRumah Tangga2003

Susenas 2004

Sakernas 2003

Lampiran 1 | 4




PEMBENAHAN SISTEMDAN POLITIK HUKUM

1. Tersedianya masukan dalam rangka penyusunanperaturan perundang-undangan nasional dan daerahyang berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalamkehidupan bermasyarakat serta rasa keadilanmasyarakat.

1. Peran dan fungsi Prolegnasmaupun Prolegda.

2. Koordinasi antarlembagayang tugas dan fungsinyamelakukan pemberantasankorupsi baik di pemerintahpusat maupun daerah.

3. Tingkat Partisipasi PolitikMasyarakat dalam Pilkada

- Pekerja anak 5,6persen darijumlah anak umur10-14 tahun (73,1persen bekerjalebih dari 35jam/minggu, dan72,0 persenbekerja di sektorpertanian).

- Jumlah anak yangmemiliki aktekelahiran 42persen.

Susenas 2004

Lampiran 1 | 5




REVITALISASI PROSESDESENTRALISASI DANOTONOMI DAERAH

1. Penyempurnaan secara terus-menerus yang meliputistruktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraanpemerintahan daerah, serta pengaturan kembalikewenangan antara pusat dan daerah reformasibirokrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasaryang diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

2. Pengupayaan sosialisasi dan dialog interaktif antaraPemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakatuntuk memantapkan persiapan pelaksanaan Pilkada.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaansumber daya serta peningkatan kesejahteraan danpelayanan umum yang bersifat lokal.

4. Peningkatan akses ke masyarakat terhadap informasikebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dankoordinasi dana dekonsentrasi melalui gubernurprovinsi sebagai kepala wilayah dan kebijakanmemperkuat peran pemerintah provinsi dalammemfasilitasi kegiatan lintas daerah melalui kerjasama antardaerah dan antarwilayah

1. Pengaturan kewenanganantara pusat dan daerahyang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yangdiamanatkan dalam UUD NRI1945

2. Kontrol sosial oleh perangkathukum daerah untukmemperlancar persiapanpelaksanaan Pilkadaselanjutnya.

3. Kualitas produk hukum yangberkaitan denganpengelolaan sumber dayadaerah, yang dihasilkan olehpemerintah daerah ataulegislatur daerah, yangberorientasi padakesejahteraan masyarakatdaerah.

4. Akses masyarakat terhadapinformasi kebijakan

5. penyelenggaraanpemerintah daerah

6. Peraturan daerah yangspesifik mengenaimekanisme dan koordinasidana dekonsentrasi melaluigubernur provinsi

Lampiran 1 | 6




1. PENDIDIKAN 1. Meningkatnya taraf pendidikanpenduduk Indonesia melalui:

a. Meningkatnya secara nyatapersentase penduduk yang dapatmenyelesaikan Program WajibBelajar Pendidikan Dasar SembilanTahun

b. Meningkatnya secara signifikanpartisipasi penduduk yang mengikutipendidikan menengah yang antaralain diukur dengan:

c. Meningkatnya proporsi anak yangterlayani pada pendidikan anak usiadini;

d. Menurunnya angka buta aksarapenduduk berusia 15 tahun keatasmenjadi 5 persen pada tahun 2009;

e. Meningkatnya akses orang dewasauntuk mendapatkan pendidikankecakapan hidup;

f. Meningkatnya keadilan dankesetaraan pendidikanantarkelompok masyarakat termasukantara wilayah maju dan tertinggal,antara penduduk kaya dan pendudukmiskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.

1. Angka Buta Aksarapenduduk usia 15 tahunkeatas;

2. Angka Paratisipasi Kasar(APK) untuk setiap jenjangpendidikan;

3. Angka Partisipasi Sekolah(APS) untuk setiap kelompokusia sekolah;

4. Angka Melanjutkan5. Angka putus sekolah6. Angka mengulang kelas7. Rata-rata lama penyelesaian

pendidikan

1. Angka Buta Aksara penduduk 15tahun keatas: 10,21% (2003)

2. APK jenjang SD/MI: 117,13%

3. APK jenjang SMP/MTs : 82,24%

4. APK jenjang SMA/SMK/MA: 54,38%5. APK PT: 10,73%6. APS penduduk usia 7-12 tahun:

96,77%7. APS penduduk usia 13-15 tahun:



12,07%

1. StatistikPendidikan, 2003

2. Susenas 2004

3. Susenas 2004

4. Susenas 20045. Susenas 20046. Susenas 2004

7. Susenas 2004

8. Susenas 2004

9. Susenas 2004

Lampiran 1 | 7

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat



2. Meningkatnya kualitas pendidikanyang ditandai dengan:

a. Tersedianya standar pendidikannasional serta standar pelayananminimal untuk tingkat kabupaten/kota;

b. Meningkatnya proporsi pendidik padajalur pendidikan formal maupun nonformal yang memiliki kualifikasiminimun dan sertifikasi sesuai denganjenjang kewenangan mengajar;

c. Meningkatnya proporsi satuanpendidikan baik negeri maupun swastayang terakreditasi baik;

d. Meningkatkan persentase siswa yanglulus ujian akhir pada setiap jenjangpendidikan;

e. Meningkatnya minat baca pendudukIndonesia.

3. Meningkatnya relevansi pendidikandengan kebutuhan pembangunan yangantara lain diukur dengan:

a. Meningkatnya efektivitas pendidikankecakapan hidup pada semua jalur danjenjang pendidikan;

4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensimanajemen pelayanan pendidikan yangantara lain diukur dengan:

Lampiran 1 | 8




2. KESEHATAN

a. Efektifnya pelaksanaan manajemenberbasis sekolah;

b. Meningkatnya anggaran pendidikanbaik yang bersumber dari APBNmaupun APBD sebagai prioritasnasional

c. Meningkatnya peran serta masyarakatdalam pembangunan pendidikan;

d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaanotonomi dan desentralisasi pendidikantermasuk otonomi keilmuan.

1. Meningkatnya umur harapan hidupdari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun;

2. Menurunnya angka kematian bayi dari35 menjadi 26 per 1000 kelahiranhidup;

3. Menurunnya angka kematian ibumelahirkan dari 307 menjadi 226 per100.000 kelahiran hidup; dan

4. Menurunnya prevalensi gizi kurangpada anak balita dari 25,8 persenmenjadi 20,0 persen.

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

3. Angka Kematian Ibu (AKI)

4. Prevalensi Gizi Kurang

1. 69,0 tahun pada tahun 2005

2. 32.3 per 1000 kelahiran hidup padatahun 2005

3. 307 per 100.000 kelahiran hidup

4. 28,2 persen

1. ProyeksiPendudukIndonesia 2000-2025, BPS-UNFPA-Bappenas,2005

2. ProyeksiPendudukIndonesia 2000-2025, BPS-UNFPA-Bappenas,2005

3. SDKI 2002-20034. BPS 2003, Survey

Konsumsi GaramYodium RumahTangga

Lampiran 1 | 9




3. KEPENDUDUKAN DANKELUARGABERENCANA

Menurunnya rata-rata laju pertumbuhanpenduduk menjadi sekitar 1,14 persen pertahun

Menurunnya tingkat fertilitas totalmenjadi sekitar 2,2 per perempuan

Menurunnya persentase pasangan usiasubur yang tidak terlayani (unmet need)menjadi 6 persen

Meningkatnya peserta KB laki-lakimenjadi 4,5 persen

Meningkatnya penggunaan metodekontrasepsi yang efektif dan efisien

Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yangaktif dalam usaha ekonomi produktif

Meningkatnya jumlah institusimasyarakat dalam penyelenggaraanpelayanan KB dan kesehatan reproduksi

Laju pertumbuhan penduduk(%)

Total Fertility Rate/TFR (perperempuan)

Unmet need KB (%)

Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%)

Contraceptive PrevalenceRate/CPR (%)

Jumlah keluarga yang aktifdalam Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS)

Jumlah institusi masyarakatyang menyelenggarakanpelayanan KB dan kesehatanreproduksi, terdiri PPKBD, SubPPKBD dan Kelompok KB

Laju pertumbuhan penduduk 1,36persen per tahun dalam periode padatahun 2000-2005

TFR 2,23 per perempuan pada tahun2005

Unmet need 8,6 persen

Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 1,3persen

CPR 60 persen

Sekitar 4,0 juta keluarga yang aktifdalam UPPKS

Sekitar 82,4 ribu PPKBD; 365,9 ribuSub PPKBD; dan 773,5 ribu KelompokKB

Proyeksi PendudukIndonesia 2000-2025, BPS- UNFPA-Bappenas, 2005

Proyeksi PendudukIndonesia 2000-2025, BPS- UNFPA-Bappenas, 2005

SDKI 2002-2003

SDKI 2002-2003

SDKI 2002-2003

BKKBN (s/d Juni2005)

BKKBN (s/d Maret2005)

Lampiran 1 | 10


6. PARIWISATA

Pertanian

Meningkatnya cakupan jumlah kabupatendan kota dalam pelaksanaan SistemInformasi Administrasi Kependudukan

Meningkatkan kontribusi Pariwisatadalam perolehan devisa menjadi sekitarUSD 10 Miliar pada tahun 2009, sehinggasektor pariwisata diharapkan mampumenjadi salah satu penghasil devisaterbesar

1. Tercapainya tingkat PertumbuhanSektor Pertanian rata-rata 3,52 persenper tahun

2. Meningkatnya pendapatan dankesejahteraan petani

Adanya Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan(SIAK)

• Wisatawan nusantara(wisnus) di setiap propinsi,kabupaten/kota.

- Jumlah pengeluaran wisnuspada akhir tahun 2009.

- Peran pemerintah danswasta dalam peningkatankapasitas masyarakat dalambidang pariwisata.

- Investasi bidang pariwisata.

- Tingkat pertumbuhansektor pertanian sebesar3,52 persen per tahun

- harga produk pertanian

Terdapat 12 kabupaten/kota yangtelah melaksanakan SIAK hinggatahun 2004

1. Pertumbuhan PDB Sektor pertanian,termasuk perikanan dan kehutanansebesar 4,1 persen

2. Penyerapan tenaga kerja di sektorpertanian di atas 43,3 persen atausekitar 40,6 juta jiwa

3. Meningkatnya harga gabahditingkat petani menjadi sebesarRp 1.382/kg GKG

Ditjen Adminduk,Depdagri, 2005

Lampiran 1 | 11




Terjaganya tingkat produksi beras dalamnegeri dengan tingkat ketersediaanminimal 90 persen dari kebutuhandomestik, untuk pengamanankemandirian pangan

Diversifikasi produksi, ketersediaan dankonsumsi pangan untuk menurunkanketergantungan pada beras

Produksi dan ketersediaanberas dalam negeri

Produksi, ketersediaan dankonsumsi pangan sumberkarbohidrat non beras danpangan sumber protein ternakdan ikan.

1. Produksi padi diperkirakanmencapai 54,09 juta ton atausekitar lebih dari 95 persenkebutuhan domestik

2. Tersedianya cadangan beraspemerintah sebanyak 350 ribu tondan penyaluran beras raskinsebanyak 1,54 juta ton kepada10,54 juta keluarga miskin

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)pada tahun 2003 mencapai 77,6atau meningkat dibandingkan PPHtahun 2002 sebesar 72,6. Dalamhal ini PPH menggambarkan normakecukupan energi pangan yangdikonsumsi oleh setiap individu.Dengan konsumsi tersebutkomsumsi protein 55,4 gram perkapita per hari yang meningkatdibandingkan tahun sebelumnyayaitu 54,4 gram/kapita/hari.

2. Khusus untuk ikan, konsumsi perkapita sebesar 23,18(Kg/Kapita/tahun)

Lampiran 1 | 12




Kelautan danPerikanan

Memperbaiki pengelolaan ekosistempesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yangdilakukan secara lestari, terpadu danberbasis masyarakat

Menyepakati batas laut dengan negaratetangga, terutama Singapura, Malaysia,Timur Leste, Papua New Guinea, danFilipina

Menyerasikan peraturan perundanganyang terkait dengan pengelolaan danpemanfaatan sumber daya pesisir dan laut

Menyelenggarakan desentralisasi yangmendorong pengelolaan sumber dayapesisir dan laut yang efisien danberkelanjutan

Menyelenggarakan pemanfaatan ruanglaut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secaraserasi sesuai dengan daya dukunglingkungannya

Partisipasi masyarakat dalampengelolaan pesisir, laut danpulau-pulau kecil secara lestaridan terpadu

Ditandatanganinya perjanjianbatas laut dengan Singapura,Malaysia, Timur Leste, PapuaNew Guinea, dan Filipina

Peraturan perundangan untukpengelolaan dan pemanfaatansumber daya pesisir dan laut

Otonomi daerah di bidangkelautan dan perikanan

Tata ruang pesisir, laut, danpulau-pulau kecil secaraterpadu dan mantap

Terbentuknya 280 POKWASMAS di 24Propinsi

Terjadinya dialog dan pembahasanbatas laut dengan negara Singapura,Malaysia, Timur Leste, Papua NewGuinea, dan Pilipina

Tersosialisasinya harmonisasi sistemhukum sebagai pilar pengelolaanwilayah pesisir dan laut, sertatersusunnya rencana pengelolaanpesisir terpadu daerah di lebih dari 42kab/kota

Pengembangan dan pemanfaatankelembagaan kelautan dan perikanandi daerah

Pembuatan dan pembahasan draftnaskah akademis pemanfaatan ruanglaut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

Lampiran 1 | 13




KEHUTANAN

Meningkatkan upaya mitigasi bencanaalam laut, dan keselamatan masyarakatyang bekerja di laut dan tinggal di pesisirdan pulau-pulau kecil

Tegaknya hukum, khususnya dalampemberantasan pembalakan liar (IllegalLogging) dan penyelundupan kayu

Penetapan kawasan dalam tataruangseluruh propinsi di Indonesia setidaknya30 persen dari dari luas hutan yang telahdi tata batas

Sistem mitigasi bencana alamlaut, baik untuk masyarakatpekerja di laut maupunmasyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Perlindungan sertapengamanan hutan

Penunjukkan kawasan hutan

Pembentukan instansi pusatpencegahan dini tsunami di Indonesiasebagai bagian dari sistempencegahan dini tsunami lautanhindia (Indian Ocean Tsunami EarlyWarning System)

1. Terbitnya Intruksi Presiden RI No. 4Tahun 2005 tentangpemberantasan kayu secara illegaldiseluruh kawasan hutan danperedarannya diseluruh wilayahRepublik Indonesia

2. Melaksanakan operasi pengamananhutan dengan melaksanakanOperasi Hutan Lestari

1. Telah dilaksanakannya penetapankawasan hutan sebanyak 35 unitdengan luas kawasan 110.545 ha

2. Penyelesaian penunjukan kawasanhutan dan perairan (Sumut, Babel,dan Gorontalo) serta reviewpenunjukan kawasan hutan danperairan propinsi ( NTB, Sulsel,Sultra, dan Jatim)

Lampiran 1 | 14




SUMBER DAYAENERGI, MINERALDAN PERTAMBANGAN

Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggungjawab yang disepakati oleh pusat dan daerah

Meningkatnya investasi pertambangandan sumber daya mineral denganperluasan lapangan kerja dan kesempatanberusaha

Teridentifikasinya ”kawasan rawanbencana geologi” sebagai upayapengembangan sistem mitigasi bencana

Berkurangnya kegiatan pertambangantanpa ijin (PETI) dan usaha-usahapertambangan yang merusak dan yangmenimbulkan pencemaran

Dilakukannya usaha pertambangan yangmencegah timbulnya pencemaran dankerusakan lingkungan

Kelembagaan pengelolaankehutanan pusat dan daerah

Iklim usaha melalui KuasaPertambangan daerah

Jumlah korban akibat bencanaalam geologi

Jumlah kegiatan pertambangantanpa ijin (PETI)

Kasus-kasus pencemaranlingkungan hidup di bidangpertambangan

1. Penataan organisasi, tata hubungankerja,prosedur kerja, pembakuansarana-prasarana kerja serta analisajabatan pusat dan daerah

2. Pelaksanaan pengelolaanadministrasi,koordinasi,perencanaandan anggaran secara efisien, sertarestrukturisasi lembaga

Tercapainya divestasi sahamperusahaan-perusahaanpertambangan

Terpetakannya daerah potensi danrawan bencana alam geologi dantersedianya sistem informasi dinibencana alam geologi

Penertiban PETI di wilayah kerjapertambangan dan kontrak karya

Dilakukannya sosialisasi bidanggeologi dan sumber daya mineral,menyelesaikan kasus-kasuspencemaran lingkungan melaluiproses peradilan

Lampiran 1 | 15




LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya kualitas air permukaan(sungai, danau dan situ) dan kualitas airtanah disertai pengendalian danpemantauan terpadu antar sektor

1. Angka BOD (BiochemicalOxygen Demand) dan COD(Chemical Oxygen Demand)di air permukaan

2. Kandungan amoniak di airpermukaan, terutama disungai-sungai perkotaanpadat penduduk.

3. Limbah industri, pertanian,dan rumah tangga.

4. Kualitas air tanah,khususnya di perkotaan, dariinterusi air laut, bakteriEscheria Coli, dan logamberat.

2. Kualitas BOD dan COD airpermukaan khususnya di berbagaikawasan padat permukiman danbagian hilir daerah aliran sungai(DAS) masih banyak menunjukkannilai yang melewati ambang batas;

3. Kualitas BOD 30 sungai umumnyamasih melampaui kriteria mutu airkelas I dan II;

4. Kualitas COD 30 sungai umumnyamasih melampaui kriteria mutu airkelas I;

5. Sekitar 60% rumah tangga diIndonesia masih memiliki potensisumber air minum (air tanah) yangtercemar;

6. Sampling pada danau Toba danDanau Batur menunjukkan bahwaparameter COD dan Coliform telahmelebihi ambang batas baku mutu

Lampiran 1 | 16




Terkendalinya pencemaran pesisir danlaut melalui pendekatan terpadu antarakebijakan konservasi tanah di wilayahdaratan dengan ekosistem pesisir danlaut

1. Laju kerusakanekosistem/habitat pesisir danlaut (mangrove, terumbukarang, padang lamun)terutama di pantai utaraPulau Jawa dan pantai timurPulau Sumatera.

2. Tata ruang danpembangunan wilayah pesisiryang terkendali dengan baik.

3. Laju sedimentasi danpendangkalan sungai danmuara sungai di Sumatera,Kalimantan, dan Jawa.

4. Tingkat Pencemaran laut darikegiatan industri,pertambangan, pertanian,rumah tangga, danperhubungan laut.

5. Praktik penangkapan ikanyang merusak dan ilegal danpengambilan pasir laut.

1. Parameter kualitas air laut sepertiTSS, NH3-N, Minyak, lemak danlogam berat di 11 pelabuhan diIndonesia menunjukkan masihberada di bawah baku mutu.Sementara parameter sulfur danfenol terdeteksi melebihi ambangbaku mutu di beberapa pelabuhan;

2. Kondisi pencemaran pesisir dan lautmasih tetap terjadi dan makinmemburuk oleh karena sedimen airsungai yang membawa berbagaikontaminan termasuk logam beratmenuju laut;

3. Hanya 6.83% terumbu karangdiseluruh wilayah peraian Indonesiadalam kondisi sangat baik. Sisanyakondisi Baik 25.72%, sedang36.87% dan rusak 30.58.

Lampiran 1 | 17




Meningkatnya kualitas udara perkotaanyang didukung oleh perbaikanmanajemen dan sistem transportasi kotayang ramah lingkungan

Pelestarian dan pemanfaatankeanekaragaman hayati secaraberkelanjutan sesuai pedoman IBSAP2003-2020 (Indonesian BiodiversityStrategy and Action Plan)

1. Kualitas udara di perkotaandari senyawa partikulat(PM10), karbon monoksida(CO), dan nitrogen oksida(NOx)

2. Penggunaan bahan bakarramah lingkungan (CNG, ) disektor industri dantransportasi.

1. Penurunan laju deforestasihutan alam hingga titik nolpada tahun 2020 (nasional).

2. Kearifan tradisional yangdigunakan dalampemanfaatankeanekaragaman hayati.

1. Air Quality Monitoring System di 9kota besar telah terpasang;

2. Nilai ISPU menunjukkan nilairentang baik sampai dengan tidaksehat di kota Jakarta, Bandung,Pekanbaru, Pontianak danPalangkaraya. Sedangkan kotalainnya masih dalam kategori baikdan sedang ;

3. Pencemaran udara khususnyaparameter PM10, O3 dan CO masihterjadi pada kota metropolitan dankota besar;

4. Penggunaan bahan bakar ramahlingkungan mulai dikembangkankhususnya penggunaan biodmass(biodiesel dan etanol)

1. Laju deforestasi masih menunjukkanangka mencapai 2 juta ha pertahun;

2. Tingkat keterancaman dankepunahan berbagai spesies langkamasih tetap tinggi;

3. Telah ditemukan berbagai spesiesbaru tanaman maupun binatang diberbagai wilayah Indonesia

Lampiran 1 | 18




Meningkatnya upaya pengelolaan sampahperkotaan dengan menempatkanperlindungan lingkungan sebagai salahsatu faktor penentu kebijakan

Tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakanlingkungan, bencana banjir, kekeringan,gempa bumi, dan tsunami, sertabencana-bencana alam lainnya

1. Terselenggaranyapengelolaan sampahperkotaan dengan basis kerjasama antar daerah.

2. Adanya pengelolaan sanitarylandfill sebagai penggantiTPA (tempat pembuanganakhir) sampah di perkotaan.

3. Adanya pengelolaan sampahperkotaan dengan teknologimodern yang ramahlingkungan.

1. Data sumber daya alam, baikdata potensi maupun datadaya dukung kawasanekosistem, termasuk pulau-pulau kecil.

2. Informasi kepada masyarakattentang mitigasi bencana danpotensi sumber daya alamdan lingkungan hidup.

3. Adanya sistem informasi diniuntuk mengurangi resikokerusakan akibat bencanaalam.

4. Isu lingkungan hidup mulaimendapat perhatian serius karenapencemaran yang diakibatkan olehburuknya pengelolaan TempatPembuangan Akhir (TPA) sampah dikawasan perkotaan

5. Penyusunan naskah akademis RUUPersampahan masih dilaksanakan

3. Status Lingkungan Hidup Indonesia(SLHI) tahun 2002, 2003 dan tahun2004 telah disusun di tingkatnasional;

4. Hanya beberapa Pemda yangmenyusun Status Lingkungan HidupIndonesia (SLHD);

Lampiran 1 | 19




I. SUMBER DAYA AIR 1. Tercapainya pola pengelolaan sumberdaya air yang terpadu danberkelanjutan;

2. Terkendalinya potensi konflik air; 3. Terkendalinya pemanfaatan air tanah; 4. Meningkatnya kemampuan pemenuhan

kebutuhan air bagi rumah tangga,permukiman, pertanian, dan industridengan prioritas utama untukkebutuhan pokok masyarakat danpertanian rakyat;

5. Berkurangnya dampak bencana banjirdan kekeringan;

6. Terkendalinya pencemaran air; 7. Terlindunginya daerah pantai dari

abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, danwilayah strategis;

8. Meningkatnya partisipasi aktifmasyarakat;

9. Meningkatnya kualitas koordinasi dankerjasama antar instansi;

10.Terciptanya pola pembiayaan yangberkelanjutan;

11. Tersedianya data dan sistem informasiyang aktual, akurat dan mudah diakses

12.Pulihnya kondisi sumber-sumber airdan prasarana sumber daya air,ketersediaan air baku bagi masyarakat,

1. Penyusunan pola danrencana pengelolaansumber daya air, operasidan pemeliharaan, danPemanfaatan potensiwilayah sungai di Propinsi,Kabupaten/Kota danWilayah Sungai

2. Kebijakan dan implementasikonservasi air tanah (KotaJakarta, Bandung, Surabaya,Semarang, dan PropinsiNTT)

3. Rehabilitasi situ/danau(Kota Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi, JawaTengah, Jawa Timur, dandaerah lainnya)

4. Pembangunan waduk(Propinsi Banten, JawaBarat, Jawa Tengah, JawaTimur, Bali, Nusa TenggaraBarat, Nusa Tenggara Timur,dan Sulawesi Selatan)

5. Pembangunan embung-embung (Pulau Jawa, NusaTenggara Timur, dan wilayahrawan kekeringan lainnya)

Lampiran 1 | 20




pengendalian banjir terutama padadaerah perkotaan, serta pulihnyakondisi pantai di Nanggroe AcehDarussalam dan sebagian wilayahSumatera Utara akibat bencana alam.

6. Pola pembiayaan kompetitifdi tingkat Propinsi,Kabupaten/Kota, danWilayah Sungai

7. Penyusunan NSPM sertapetunjuk teknis danpetunjuk pelaksanaan

8. Pemberdayaan perkumpulanpetani pengelola air (P3A)pada daerah irigasi

9. Rehabilitasi jaringan irigasidan rawa

10. Pembangunan sarana danprasarana pengambilan dansaluran pembawa air bakupada wilayah strategis dandaerah tertinggal

11. Pembentukan DewanSumber Daya Air Propinsi,Wilayah Sungai, danKabupaten/Kota, sertaKomisi Irigasi Propinsi danKabupaten/Kota

12. Sistem informasi dan DSSPropinsi, Wilayah Sungai,dan Kabupaten/Kota

13. Luasan kondisi kawasanhijau di daerah tangkapanwilayah sungai

Lampiran 1 | 21




14. Terbentuknya forumkoordinasi pengelolaansumber daya air di tingkatpropinsi dan apabiladiperlukan dapat puladibentuk di tingkatkabupaten/kota.

15. Penegakan hukum dalampenanganan pemukiman liardi kawasan bantaran sungai.

16. Alokasi APBD untukpembebasan lahan dalamrangka pekerjaanpembangunan prasaranasumber daya air.

17. APBD kabupaten/kota untukoperasi dan pemeliharaanjaringan irigasi padaseluruh daerah irigasidibawah 1000 Ha

18. APBD propinsi untuk daerahirigasi dengan luasan 1000-3000 Ha

19. Terpenuhinya kebutuhandana APBD kabupaten/kotauntuk operasi danpemeliharaan sungai yangberada di wilayahnya, dandana APBD propinsi untuk

Lampiran 1 | 22




II. TRANSPORTASI 1. meningkatnya jumlah dan kualitaspelayanan transportasi

2. meningkatnya mobilitas dan distribusinasional dan wilayah;

3. meningkatnya pemerataan dankeadilan pelayanan transportasi baikantar wilayah maupun antar golonganmasyarakat di perkotaan, perdesaan,maupun daerah terpencil danperbatasan;

4. meningkatnya kualitas pelayanantransportasi yang berkesinambungandan ramah lingkungan, serta sesuaidengan standar pelayanan yangdipersyaratkan;

5. Berkembangnya industri jasatransportasi yang bersifat komersial didaerah yang telah berkembangdengan melibatkan peran serta

sungai lintaskabupaten/kota.

20. Penurunan tingkat konversilahan pertanian menjadilahan non-pertanian.

21. Meningkatnya kontribusidan partisipasi daerahdalam penyediaanprasarana sumber daya air.

1. jumlah kecelakaanpenyelenggaraan pelayanantransportasi

2. Panjang jalan (beraspal)dibandingkan dengan luaswilayah.

3. Jumlah pelabuhan(konvensional danpetikemas) dibandingkandengan luas wilayah

4. Jumlah pelabuhan yangmelayani pelayaraninternasional

5. Jumlah aktifitas Bongkarmuatan di pelabuhan perkapita.

6. Jumlah bandara yangmelayani penerbanganinternasional

Lampiran 1 | 23




swasta dan masyarakat danmeningkatkan pembinaan pelakutransportasi nasional;

7. Jumlah kecelakaan danfatalitas per juta kmperjalanan

8. Jumlah sarana bantunavigasi per 100 milepanjang pantai

9. Kondisi jaringan jalannasional, propinsi dankabupaten

10. Jaringan pelayanantransportasi di wilayahterpencil dan perbatasan,

11. pengembangan prasaranatransportasi melaluipendekatan kewilayahan

12. Penataan jalan distribusiangkutan barang dan kelasjalan sesuai dengan tatanantransportasi wilayah dansistranas

13. Adanya alternatif sumberpembiayaan jalan di luarAPBD maupuan APBNkarena DAU/DAK, APBDpropinsi/ kabupaten/kota

14. jumlah investor swasta barudalam pembangunan danpengelolaan jasa pelayananprasarana transportasi

Lampiran 1 | 24




III. ENERGI,KETENAGALISTRIKAN,POS DAN TELEMATIKA

Pos dan Telematika 1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakatakan layanan pos dan telematika;

2. Terjaganya kualitas pelayanan pos di3.760 kecamatan;

3. Tercapainya teledensitas sambungantetap sebesar 13 persen dan teleponbergerak 20 persen;

4. Terselesaikannya pembangunanfasilitas telekomunikasi perdesaansekurang-kurangnya 43 ribusambungan baru di 43 ribu desa;

5. Meningkatnya kualitas dan jangkauanlayanan penyiaran televisi dan radioyang masing-masing mencakup 88persen dan 85 persen pendudukIndonesia;

6. Terselesaikannya persiapan migrasisistem penyiaran dari analog ke digital.

1. Mengembangkan fasilitaspertukaran informasimengenai daerah masing-masing secara interaktif,misalnya melaluipengembangan situs(homepage);

2. Menyediakan anggaran untukpemeliharaan fasilitas posdan telematika yang telahdibangun melalui programPSO/USO

3. jumlah prasarana pos dantelematika yang terpeliharadan berfungsi;

4. keterisolasian wilayah/daeraholeh pelayanan pos dantelematika (bertambahnyajumlah desa, daerahperbatasan, dan daerah blankspot yang mendapatkanfasilitas pos dan telematika);

Lampiran 1 | 25




Energi

Ketenagalistrikan

1. Terbangunannya tambahaninfrastruktur batubara

2. Meningkatnya konsumsi batubarauntuk pemakaian dalam negeri

3. Meningkatnya peran energi terbarukan

1. Peningkatan rasio elektrifikasi listrikperdesaan pada akhir tahun 2009sebesar 97%;

2. Meningkatnya pemanfaatan potensigas, batubara dan panas bumi sertaenergi baru terbarukan untukpembangkit listrik;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat,koperasi dan swasta

1. Pengawasan lingkunganpertambangan batubara.

2. Aturan bagi hasil untukpertambangan batubara.

3. Tambahan kapasitas energiterbarukan

4. Pembangunan energi darisumber energi terbarukandan yang tersedia setempat

1. Rasio elektrifikas dan rasioelektrifikasi listrik perdesaan

2. Investasi masyarakat,koperasi dan swasta dibidang ketenagalistrikan

3. Investasi pembangunanpembangkit listrik skala kecildi daerah terpencil danperdesaan terutama yangmemanfaatkan energiterbarukan

4. Peraturan daerah yangmenghambat investasi bidangketenagalistrikan

Lampiran 1 | 26




IV. PERUMAHAN DANPERMUKIMAN

Perumahan 1. pemenuhan kebutuhan hunian bagimasyarakat melalui terciptanya pasarprimer yang sehat, efisien, akuntabel,tidak diskriminatif, dan terjangkau olehseluruh lapisan masyarakat yangdidukung oleh sistem pembiayaanperumahan jangka panjang yangmarket friendly, efisien, dan akuntabel.

2. terbentuknya pola subsidi yang tepatsasaran, tidak mendistorsi pasar,akuntabel, dan mempunyai kepastiandalam hal ketersediaan setiap tahun

3. terbentuknya pola pembiayaan untukperbaikan dan pembangunan rumahbaru yang berbasis swadaya masyarakat

4. penyediaan subsidi perumahan bagimasyarakat berpenghasilan rendahadalah sebanyak 1.350.000 unitrumah, melalui pembangunan rumahsusun sewa sebanyak 60.000 unit,rumah susun sederhana milik melaluiperan serta swasta 25000 unit, sertapeningkatan akses kredit mikro untukpembangunan dan perbaikanperumahan berbasis keswadayaanmasyarakat sebanyak 3.600.000 unit.

1. Peran perbankan daerah(BPD) dalam meningkatkanpasar primer perumahan danpenyediaan kredit mikroperumahan

2. Dana pendamping (APBD)bagi subsidi prasarana dansarana permukiman

3. Pembangunan Rusunawa diperkotaan

4. Peranserta pengembang daninvestor/institusi daerahuntuk membangun rumahsusun milik sederhana(Rusunami)

5. Kemudahan perijinanpengurnagan biaya perijinanpembangunan rumah/rumahsusun bagi masyarakatberpenghasilan rendah.

Lampiran 1 | 27




Air Minum dan AirLimbah

5. penurunan luasan kawasan kumuhsebesar 50 persen dari luas yang adasaat ini pada akhir tahun 2009.

1. meningkatnya cakupan pelayanan airminum perpipaan secara nasionalhingga mencapai 40 persen pada akhirtahun 2009 dengan perincian cakupanpelayanan air minum perpipaan untukpenduduk yang tinggal di kawasanperkotaan diharapkan dapat meningkathingga mencapai 66 persen dan dikawasan perdesaan meningkat hinggamencapai 30 persen.

2. open defecation free untuk semuakabupaten/kota hingga akhir tahun2009 yang berarti semua rumahtangga minimal mempunyai jambansebagai tempat pembuangan faecesdan meningkatkan kualitas airpermukaan yang dipergunakan sebagaiair baku bagi air minum.

5. Untuk kota-kota metropolitan dankota besar secara bertahapdikembangkan sistem air limbahterpusat (sewerage system).

1. Anggaran yang,2. dialokasikan untuk

peningkatan pelayanan airminum dan sanitasi secarasignifikan

3. akses terhadap pelayanan airminum perpipaan

4. fasilitas air minum yangberkualitas baik di perdesaan

5. Jumlah jamban yangmemenuhi syarat di rumahtangga kabupaten / kota.

6. Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Daerah.

Lampiran 1 | 28




Hbk-Lampiran1&2 1/13/06 11:50 AM Page 28

LAMPIRAN 2RENCANA AKSI NASIONAL DESENTRALISASI (RANDF)

Lampiran 2 | 29

No ISU-ISU STRATEGI DAN KEGIATAN WAKTU LEMBAGA

A.1 1. Pengaturan urusan dan tanggung jawabantara pemerintah pusat, provinsi dankabupaten/kota masih belum jelas.

1.1. Dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan(stakeholders) melalui lokakarya-lokakarya nasional , DDNsedang menyusun rumusan untuk Memperbaiki PP25/2000 tentang Pembagian Kewenangan denganmempertimbangkan secara seksama prinsip peran,kewajiban dan tanggung - jawab dari pemerintah pusat,dan daerah.

1.2. Mencari solusi yang paling optimal untuk mengurangiketidak-konsistenan antara berbagai peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah dengan sektor terkait.

Desember 2005

2006-2009

DDN, Dep Hukumdan HAM danDepartemensektoral

DDN, Dep Hukumdan HAM danDepartemensektoral

A.1. PENGATURAN KEWENANGAN - TUJUAN : UNTUK MEMPERTEGAS PENGATURAN URUSAN DI SETIAP TINGKATAN PEMERINTAHAN

Lampiran 2 | 30


A.2 2. Dengan diterbitkannya perundang-perundangan baru tentang otonomi daerahyang telah menerapkan prinsip “money tofollow functions”, maka langkah selanjutnyadalam menata hubungan antara pemerintahdan daerah adalah dengan melakukanpenyempurnaan menurut UU 33/2004 secaramenerus dari formula dan ketentuan yang adasaat ini.

2.1. Melakukan kajian secara menerus atas peraturan yang adadengan mengembangkan model simulasi untukmenemukan cara yang efesien dan merata dalampembagian sumberdaya. Kajian tersebut akan difokuskanpada :

(i) Keseimbangan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal;(ii) Kelayakan upaya percepatan untuk meniadakan

peraturan tentang “hold harmless” pada tahun2004; dan

(iii) Perimbangan berbagai sumber fiskal termasuk :DBH, DAU, DAK, dana Dekonsentrasi dan danaTugas Perbantuan.

2.2. Depkeu berkoordinasi dengan BAPPENAS dan DPODMengirimkan hasil kajian sebagaimana dijelaskan setiaptahun ke Kabinet untuk dijadikan pertimbangan.

2.3. Pemerintah melalui DPOD, menyusun jadual kerja untukimplementasi pelimpahan kewenangan antara departemensector (paling tidak kesehatan, pendidikan dan prasaranadasar) bagi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota,terkait dengan butir 1.1. (ii)

2006-2009

2006-2009

2008 (denganimplementasimulai TA 2009)

Depkeu ,BAPPENAS danDPOD

Depkeu, BAPPENASdan DPOD

Depkeu dan DPOD(berkoordinasi eratdi tingkat teknisdengan BAPPENASdan DepartemenSektor.

A.2. PERIMBANGAN PEMBIAYAAN DAN KEWENANGAN - TUJUAN : UNTUK MEMASTIKAN BAHWA BERBAGAI URUSAN DAN KEWAJIBAN MEMPUNYAI ANGGARAN YANG MEMADAI

Lampiran 2 | 31


3. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebagailembaga yang berperan dalam keseimbangankeuangan daerah, perlu diperkuat.

4. Pemberian layanan publik diarahkan agar lebihsesuai dengan norma dan standar.

2.4. Depkeu berkoordinasi dengan DPOD menyusun jadual-kerja yang jelas untuk mengalihkan belanja dekonsentrasiyang seharusnya telah didesentralisasi kan ke DAKsebagaimana telah diatur dalam PP tentang DanaDekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai tindak lanjutdari butir 1.1

3.1. DPOD berkoordinasi dengan Depkeu dan BAPPENASmerumuskan dan menyajikan alternatif kebijakankeuangan antar pemerintahan kepada Presiden setiaptahun, sebagai bagian dari simulasi formulasi anggaran.

4.1. Dengan melakukan konsultasi publik, menyusun PPtentang Pedoman Penyusunan Standar PelayananMinimum (SPM).

4.2. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kerangka yangsedang disusun, pemerintah (melalui DPOD) perludirumuskan sistem kebijakan tentang tugas dan prioritasyang dapat jadi acuan bagi pelayanan kesehatan,pendidikan dan prasarana dasar, dengan indicator danukuran yang jelas. Sistem kebijakan ini merupakan upayasementara dalam pengembangan SPM, yang nantinya

2008 (mulaiditerapkan pada TA2009)

2007-09

Desember 2005

Akhir 2006

Depkeu dan DPOD(berkoordinasi ditingkat teknisdengan BAPPENASdan DepartemenSektor)

DPOD

DDN

DPOD

B. BELANJA DAERAH - TUJUAN : AGAR BELANJA PUBLIK LEBIH RASIONAL DAN DAPAT DIARAHKAN UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KUALITASPELAYANAN.

B.1. STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Lampiran 2 | 32


5. Belanja gaji dan upah lainnya meningkattajam pada tingkat pemerintah daerah,utamanya sebagai akibat ekspansi strukturorganisasi dan kurangnya insentif untukmelakukan restruktur.

dapat tuntas dalam waktu 6-8 tahun, dan sejalan puladengan upaya pencapaian MDG.

4.3. Merumuskan metodologi dan pembiayaan untuk SPMpaling tidak untuk 3 sektor (kesehatan, pendidikan danprasarana dasar).

5.1. Menerapkan kerangka peraturan yang baik untukpemberian insentif nyata dan fleksibilitas pada pemerintahdaerah tentang struktur organisasi kepemerintahan,jumlah pegawai, kualifikasinya dan sistem insentif/penghargaan.

Metodologi :2006Pembiayaan :2007-2008

2006-2007

Depkeu dan DDN(bersama denganDepartemen sektormelalui DPOD)

DDN, OD(berkoordinasidengan MENPAN)

B.2. RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Lampiran 2 | 33


6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap kecilsebagai akibat terbatasnya kewenanganpemerintah daerah dalam perpajakan Dalampada itu banyak pemerintah daerah di masalalu telah mengeluarkan peraturan tentangPajak Daerah yang dinilai sangatmembebankan dunia usaha.

7. Pemberian DBH ke daerah sering terlambat,dimana daerah baru menerima pada kuartalterakhir. Ini menyebabkan terjadiketerlambatan pelaksanaan anggaran.

6.1. Mengirimkan draft revisi UU 34/2000 tentang PajakDaerah dan Retribusi untuk memberikan diskresi kepadapemerintah daerah untuk memperluas dan menetapkantariff untuk jenis pajak sesuai dengan daftar positif(daftar “tertutup” ).

6.2. Pemerintah akan melakukan kaji ulang secara periodikatas PAD dan rekomendasi untuk peraturannya, dengantujuan untuk memperbaiki PAD setiap tahunnya.

7.1. Pemerintah harus memastikasn bahwa mekanismepemberian setiap triwulan dapat terlaksana, dandimasukan dalam perbaikan PP 104/2000.

2006

2006 - 2009

2006

Depkeu

Depkeu

Depkeu

C. PENDAPATAN DAERAH

C.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - TUJUAN : UNTUK MEMANTAPKAN PENDAPAT ASLI DAERAH DENGAN CARA MENINGKATKAN KAPASITAS

C.2. DANA BAGI HASIL1.

C.2. TRANSFER - TUJUAN : UNTUK MEMPERBAIKI KESEIMBANGAN HORIZONTAL DAN VERTICAL MELALUI TRANSFER FISKAL ANTAR PEMERINTAHAN

Lampiran 2 | 34


8. Penerapan sistem DAU mendorong ketidak-seimbangan antar daerah, dimana daerah yangkaya akan memperoleh lebih besar dari yangdibutuhkannya dalam anggaran rutinsedangkan daerah yang miskin menerimasebaliknya.

9. Sistem transfer di Indonesia masih dalamproses evolusi, dimana belum sepenuhnyamenerapkan prinsip “dana mengikuti fungsi”.Kecilnya DAK (kira-kira Rp 3.000 Milyar atausedikit di atas 1/4 DAU) merupakan salah satumanifestasinya. Selain itu alokasi DAU yangbesar dapat mempersulit akuntabilitas danjuga besarnya alokasi Dana Dekonsentrasimenunjukan belum tuntasnya pelimpahankewenangan.

8.1. Berdasarkan pada bahasan butir 2.1, Depkeuberkoordinasi dengan DPOD merumuskan danmengusulkan rekomendasi kepada Kabinet untukmemperbaiki transparansi dari sistem DAU dan untukmewujudkan akuntabilitas fiscal yang setara dan lebihbaik.

9.1. Sejalan dengan bahasan pada butir 2.1, Depkeu danBAPPENAS berkoordinasi dengan DPOD merumuskan danmenyampaikan rekomendasi ke Kabinet untukmeningkatkan DAK agar dapat memperbaiki akuntabilitasdengan pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepadadaerah untuk menjalankan prioritas nasional.

2006(diulang, karenasudah pernahdilaksanakan)

2006

Depkeu dan DPOD

Depkeu danBAPPENAS(berkoordinasidengan DPOD danDepartemen sector.

C.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU)2.

C.2. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)3.

Lampiran 2 | 35


10. Kegagalan dalam menyelesaikan persoalanmasa lalu mengenai hutang pemerintahdaerah dan perusahan daerah (misal:PDAM) menjadi hambatan untuk adanyainvestasi baru.

11. Peraturan perundangan yang barumemperbolehkan pemerintah daerahlangsung meminjam dari pasar modal.Namun mekanisme untuk meminjam dariBUMD masih belum jelas.

12. Masih ada ketidak-jelasan kepemilikanasset antara pemerintah pusat, propinsi danpemerintah daerah.

10.1. Sejalan dengan UU 33/2004 yang memperbolehkan Pusatuntuk menalangi pembayaran hutang daerah denganmenahan pemberian DAU/DBH, Depkeu harus merumuskankebijakan dan mekanisme yang jelas tentang penahananDAU/DBH yang telah dialokasikan.

11.1. Depkeu perlu merumuskan peraturan pelaksanaanpinjaman pemerintah daerah dan perusahaan daerahdengan memperhatikan prudensi dan kapasitas sebagaiupaya untuk mendorong pembangunan daerah yang dapatdipertanggungjawabkan secara dan memastikannya agarditanda-tangani oleh Presiden.

12.1. Depkeu bersama dengan DDN : (i) menyelesaikanperaturan pemerintah yang diamanatkan dalamperundang-undangan tentang Perbendaharaan Negara danKeseimbangan dalam hubungannya dengan manajemenasset; dan (ii) mempersiapkan petunjuk dan manualpelatihan tentang manajemen aset; dan memastikannyaagar ditanda-tangani oleh Presiden.

2006 (mulai efektifuntuk APBN 2007)

2006

2006

Depkeu

Depkeu

Depkeu dan DDN

C.3. PINJAMAN DAERAH - TUJUAN : UNTUK MEMPERBAIKI PRUDENSI FISKAL DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

D.1. PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN DAERAH

D. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - TUJUAN : UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS , TERTIB DAN AKUNTABILITAS .

Lampiran 2 | 36


13. Banyak pemerintah daerah yang belummenerapkan secara konsisten standarpenganggaran, akuntasi dan pelaporan

14. Kerangka hukum yang terkait dengankepailitan pemerintah daerah perlu dipertegasdan diperkuat.

15. Implementasi otonomi daerah telahmendorong tumbuhnya pemekaran daerah ,sehingga membebankan keuangan negaratanpa ada manfaat nyata bagi peningkatanpelayanan publik.

13.1. DDN/Depkeu memberikan dukungan untuk pengembangankapasitas melalui pembuatan buku petunjukan danpelatihan untuk mempermudah penerapan StandarAkuntasi Pemerintah dan peraturan yang berlaku tentangpengelolaan keuangan daerah.

13.2. Paralel dengan upaya yang sedang berjalan untukpengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)dan sesuai dengan kajian tentang sistem pelaporan,Depkeu (berkoordinasi dengan DDN) akan menerapkanpemberian sangsi pada pemerintah daerah yang tidakmenyampaikan informasi tentang keuangan daerah secarateratur untuk menjadi masukan SIKD. Sangsi ini akandilaporkan kepada DPOD.

14.1. DDN, Depkeu dan DPOD merumuskan peraturanpemerintah agar dapat secara tegas menjelaskan ukuran-ukuran tentang kepailitan pemerintah daerah, danmemastikannya agar ditanda-tangani oleh Presiden.

15.1. DDN dan Depkeu merumuskan kerangka kebijakan tentangpemekaran daerah untuk bahan pertimbangan Kabinet,tentu dengan memperhitungkan pengalaman selama 5(lima) tahun dan kerugian/keuntungan nya.

2006 - 2008

2006

2006

2006

DDN dan Depkeu

Depkeuberkoordinasidengan DDN

DDN, Depkeu danDPOD

DDN dan Depkeu

Lampiran | 37


16. Supervisi dan monitoring keuangan daerahmasih tidak efektif sebagai akibat darikapasitas yang terbatas dan kurangnyaakuntabilitas.

17. Pemerintah Daerah menghadapi kendalakapasitas dan kualitas SDM yang sangatbervariasi di setiap daerah. Upaya untukmenjalankan secara benar mandat menurutperaturan perundangan juga terbentur padaalokasi sumberdaya yang berbeda di setiaplembaga pemerintah di daerah.

16.1. Depkeu dan DDN merumuskan peraturan pelaksanaantentang pengawasan internal.

16.2. Depkeu dan DDN membangun program pengembangankapasitas bersama dan program akreditasi untuk stafkeuangan pemerintah daerah, termasuk diantaranya darisatuan pengawas internal (BAWASDA).

17.1. Pemerintah akan memperluas upaya PengembanganKapasitas untuk penguatan : (i) pemerintah pusat danpropinsi dalam menilai kinerja pemerintah daerah (ii)pengelolaan keuangan daerah dan akuntantabilitas.

2006

2006

2006-07

Depkeu dan DPOD

Depkeu dan DDN

Depkeu dan DDN

D.2. AKUNTABILITAS

E. PENGEMBANGAN KAPASITAS - TUJUAN : UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DAERAH DAN NASIONAL DALAM PENGELOLAAN, MONITORING DANEVALUASI KEUANGAN

Lampiran 2 | 38


18. Belum adanya mekanisme koordinasimerupakan kendala utama penerapandesentralisasi. Sangat penting agar DPODdidukung oleh sumberdaya yang cukupsehingga mampu mengkaji isu penting danmerumuskan rekomendasi secara periodikuntuk disampaikan kepada Presiden.

18.1. Sejalan dengan Peraturan Presiden 28/2005, maka DDNharus memastikan bahwa sekretariat DPOD : (i)mempunyai cukup sumberdaya untuk mengkoordinasikanpelaksanaan desentralisasi, melakukan kajian mendalamdan konsultasi dengan para pemangku kepentingan; (ii)mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnyasecara efisien; (iii) menyelenggarakan rapat denganseluruh menteri terkait minimal sekali dalam setiaptriwulan; dan (iv) ditugaskan untuk melaksanakanmonitoring dan evaluasi kemajuan NAPFD dan menyusundan menyampaikan laporan setiap triwulan ke DPOD.

2006-2009 DDN danSekretariat TeknisDPOD

F. KOORDINASI , PEMANTAUAN DAN EVALUASI NAPFD - TUJUAN : UNTUK MEMPERKUAT PERAN DPOD DALAM PELAKSANAAN KOORDINASIDESENTRALISASI

Documents

LAMPIRAN 1 SASARAN PEMBANGUNAN DAN · PDF fileMenurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap serta memberantas jaringan utama supply narkoba dan prekursor. 4. ... terorisme dan dapat