Lampiran 1-5 (Lakip Pemda Tanah Datar 2013)

7/21/2019 Lampiran 1-5 (Lakip Pemda Tanah Datar 2013)

http://slidepdf.com/reader/full/lampiran-1-5-lakip-pemda-tanah-datar-2013 1/195

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

1. 1. 19,29% 20,00% 20,71% 21,43% 22,14% Formulasi perhitungan :

Tipe perhitungan : Kualitatif

2. 400% 25,00% 6,67% 25,00% 20,00% Formulasi perhitungan :

jumlah zakat

- x 100%


3. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Formulasi perhitungan :

Jumlah anak yang khatam al-Quran Tahun Sekarang

Tipe perhitungan : Non Kualitatif

4. 600 600 600 600 600 Formulasi perhitungan :

Jumlah masyarakat yang


5. Jumlah peserta Qurban (orang) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Formulasi perhitungan :


jumlah zakat tahun sebelumnya

(3)

Persentase masjid dan mushala yang

dikunjungi dalam rangka pembinaankeagamaan

(3)



Sumber Data : Bagian Kesra


Sumber Data : Bagian Kesra dan Kecamatan

Jumlah zakat tahun

sekarang


(9)

Jumlah peserta Qurban


No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Jumlah masyarakat yang mendaftar

berangkat haji

Persentase Peningkatan zakat yang

terhimpun

Sekretariat

Daerah danKecamatan x 100%

Jumlah mesjid/mushala yang ditargetkan

Jumlah mesjid/mushala yg dikunjungi Jumlah mesjid/mushala yg dikunjungi

Meningkatnya

pemahaman danpengamalan ajaran

agama

Jumlah anak yang Khatam Al-Qur'an

(orang)

LAMPIRAN I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

PENJELASAN



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

2. 65,7 67,2 70,7 74,4 Formulasi perhitungan :

x 100%


3. 1. 70 100 130 150 180 Formulasi perhitungan :

x 100%


4. 40% 40% 20% 20% Formulasi perhitungan :

x 100%


5. 20% 20% 20% 20% 20% Formulasi perhitungan :

x 100%


6. 1. 20% 20% 20% 20% 20% Formulasi perhitungan : Kantor Kesbang

Dinas Pendidika

x 100%

Dinas

Kebudayaaan

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah raga

Jumlah Penyelesaian batas ulayat yang

ditargetkan

Jumlah peserta penyuluhan ABS-SBK dari

lembaga unsur nagari dan guru BAM

Jumlah lembaga unsur Nagari yang ada dan

sekolah yang memiliki guru BAM

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Budparpora

Meningkatnya

pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai

adat dan budaya

Jumlah peserta yang mendapat

penyuluhan dan seminar terhadap adat

Bas andi Syarak-Syarak Bas andi

Kitabullah (ABS-SBJ) (orang)

Persentase Lembaga unsur nagari yang

diberi pelatihan, sosialisasi penyelenggaran

adat (Lembaga unsur)

Persentase Lembaga unsur nagari yang

diberi pelatihan, sosialisasi penyelenggaran

adat (Lembaga unsur)

Jumlah penyelesaian batas ulayat

Jumlah Mesjid,mushalla, surau lembaga

pendidikan keagamaan dan organisasi

keagamaan yang ada

Persentase Mes jid , mushalla, surau,

le mbaga pe ndidikan ke agamaan dan

organisasi keagamaan yang difasilitasi

Persentase SLTA yang mendapatkan

peny uluhan terhadap bahay a dan

pengaruh penyalahgunaan narkoba

Sekretariat

Daerah

Sekretariat

Daerah

Sumber Data : Bagian Nagari dan Rantau

Jumlah penyelesaian batas ulayat

Jumlah lembaga unsur nagari (5 unsur)


Sekretariat

Daerah

Meningkatnya

pelayanan kehidupan

beragama

Meningkatnya jumlah

konflik adat yang dapat

diselesaikan

Berkurangnya

kenakalan remaja dan

perbuatan maksiat Jumlah SLTA dan SLTP mendapat penyuluhan

bahaya dan pengaruh penyelahgunaan narkoba

Persentase f asilitasi penyelesaian batas

ulayat nagari (kasus)

Meningkatnya peran

pemangku adat dan

tokoh agama

Jumlah lembaga unsur nagari yang dilatih

Jumlah SLTA dan SLTP yang ditargetkan

Sumber Data : Bagian Nagari dan Rantau



keagamaan yang difasilitasi






2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


7.A. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

1. Formulasi perhitungan :

x 100%

- SD 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

- SMP 100% 100,0% 100% 100% 100%



x 100%


- SD 90,76% 92,41% 94,06% 95,71% 100%

- SMP 96,30% 100% 100% 100% 100%

3.85,19% 88,89% 92,6% 96,296% 100%

Formulasi perhitungan :

x 100%


Jumlah SD/MI yang jumlah peserta didik tidak

melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak

melebihi 36 orang

Jumlah SD,SMP

Jumlah satuan pendidikan dalam jarak yang

terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal

3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP

Jumlah SMP

Sumber Data : Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI

No 23 Tahun 2013


No 23 Tahun 2013

Jumlah SD/MI yang jumlah peserta didik tidak

melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak

melebihi 36 orang

Sumber Data : Laporan Tahunan Kesbangpol dan Disdik

Jumlah SD,SMP

SMP tersedia ruang laboratorium IPA

yang dilengkapi dengan meja dan kursi

yang cukup untuk 36 peserta didik dan

minimal satu set peralatan praktek IPA

untuk demonstrasi dan eksperimen

peserta didik;

Jumlah SMP tersedia ruang laboratorium IPA

yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang

cukup untuk 36 peserta didik

Peserta didik dalam setiap rombongan

belajar untuk SD t idak me lebihi 32

orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36

orang. Untuk setiap rombongan belajar

te rs edia 1 (s atu) r uang ke las yang

dilengkapi dengan meja dan kursi yang

cukup untuk peserta didik dan guru,

serta papan tulis;

Dinas

Pendidikan,

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi


No 23 Tahun 2013

Meningkatnya mutu,

perluasan, pemerataan

dan relevansi

pendidikan

Satuan pendidikan dalam jarak yang

terjangkau dengan berjalan kaki yaitu

maksimal 3 km untuk SD dan 6 km

untuk SMP dari kelompok permukiman

permanen di daerah terpencil



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


x 100%

- SD 92,1% 94,72% 97,36% 99% 100%

- SMP 92,59% 94,44% 96,30% 100% 100%


5. 92,08% 94,72% 97,36% 100% 100% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%



No 23 Tahun 2013

Jumlah SMP Tersedia SMP ter sedia 1 (satu)

orang guru untuk se tiap mata pelajaran, dan

untuk daerah khusus tersedia s atu orang guru

untuk setiap rumpun mata pelajaran;

Jumlah SD,SMP

Jumlah setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap 32 pese rta didik dan 6 (enam)

orang guru untuk se tiap satuan pendidikan,

dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru

setiap satuan pe ndidikan

Jumlah Di setiap SD dan SMP tersedia satu

ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan

kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah

dan staf kependidikan lainnya; dan di setiapSMP tersedia ruang kepala sekolah yang

terpisah dari ruang guru

SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk

setiap mata pelajaran, dan untuk daerah

khusus tersedia satu orang guru untuk

setiap rumpun mata pelajaran;

Jumlah SMP


No 23 Tahun 2013

SD dan SMP tersedia satu ruang guru


untuk setiap orang guru, kepala sekolah

dan staf kependidikan lainnya; dan di

setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala

sekolah yang terpisah dari ruang guru;

Jumlah SD

SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk

set iap 32 pese rta d idik dan 6 (enam)

orang guru untuk setiap satuan

pendidikan, dan untuk daerah khusus 4

(e mpat ) or ang gur u s etiap s atuan

pendidikan;


No 23 Tahun 2013



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

7. 89,11% 92% 95,71% 100% 100% Formulasi perhitungan :

x 100%


8. 98,15% 100% 100% 100% 100% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%

Jumlah SMP


Jumlah SMP tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan

separuh diantaranya (35% dari ke seluruhan

guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk

daerah khusus masing-masing sebanyak 40%

dan 20%;

Jumlah SMP


No 23 Tahun 2013

Jumlah SD tersedia 2 (dua) orang guru yang

memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV

dan 2 (dua) orang guru yang telah memilikisertifikat pendidik

Jumlah SD


No 23 Tahun 2013

DisetiapSD tersedia 2 (dua) orang guru

yang memenuhi kualifikasi akademik S1

atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang

telah memiliki sertifikat pendidik;

SMP tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%

dan separuh dian taran ya (35% dar i

keseluruh an g uru) telah memiliki

s er tif ikat pend idik , un tuk dae rah

khusus masing-masing sebanyak 40%

dan 20%;


akade mik S-1 atau D-I V dan t elah

memiliki sertifikat pendidik masing-

masing satuorang untuk mata pelajaran

Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan

Bahasa Inggris;

Jumlah SMP tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik masing-masing satu orang

untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa

Indonesia, dan Bahasa Inggris;


No 23 Tahun 2013



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

10

.89,11% 92% 96% 100% 100% Formulasi perhitungan :

x 100%


11

.100% 100% 100% 100% 100%


x 100%


12

.


x 100%

-

SD96,00% 92% 100% 100% 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%


Jumlah pengawas SD,SMP


No 23 Tahun 2013


No 23 Tahun 2013

Jumlah SMP yang memilki Kepala SMP

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik

Jumlah SMP yang memilki Kepala SMP

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik

Jumlah SMP

Pe ngawas s ekolah dan madras ah

memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-

IV dan t elah memiliki sertifikat Pendidik; Jumlah pengawas sekolah dan madrasah

memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

dan telah memiliki sertifikat Pendidik

Jumlah SD yang Kepala Sekolah berkualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik

Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik;

Jumlah SD


No 23 Tahun 2013

Kepala SD berkualifikasi akademik S-1


pendidik;



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

13

.


-

SD100% 100% 100% 100% 100%

x 100%

-

SMP

100% 100% 100% 100% 100%


14

.


- SD 100% 100% 100% 100% 100% x 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%


B.

15 92,1% 94,7% 97,4% 100% 100% Formulasi perhitungan :

x 100%


No 23 Tahun 2013

Jumlah pengawas SD,SMP

Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan

pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan

dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam

untuk melakukan supervisi dan pembinaan

Jumlah SD menyediakan buku teks yang

sudah ditetapkan kelayakannya oleh

Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa

Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan

perbandingan satu set untuk setiap pesertadidik;

Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan

pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan


No 23 Tahun 2013

SD menyediakan buku teks yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh

Pemerintah mencakup mata pelajaran

Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan

IPS deng an perband ing an satu set

untuk setiap peserta didik;

Jumlah SD

PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Kunjungan pengawas ke satuan

pendidikan dilakukan satu kali setiap

bulan dan setiap kunjungan dilakukan

selama 3 jamuntuk melakukan supervisi

dan pembinaan;

Jumlah SD, SMP, yang memiliki rencana dan

melaksanakan kegiatan untuk membantusatuan pendidikan dalam mengembangkan

kurikulum dan proses pe mbelajaran yang

efektif

Rencana dan melaksanakan kegiatan

untuk membantu satuan pendidikan

dalam mengembangkan kurikulum danproses pembelajaran yang efektif;



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%



x 100%


18 Formulasi perhitungan :

x 100%

- SD 85,5% 88,1% 94,1% 100% 100%- SMP 92,6% 96,3% 100% 100% 100%


No 23 Tahun 2013

Jumlah SMP

Jumlah SMP menyediakan buku teks yang


Pemerintah mencakup semua mata pelajaran

dengan perbandingan satu set untuk setiap

perserta didik;


No 23 Tahun 2013

Jumlah SD menyediakan satu set peraga IPA

dan bahan yang terdiri dari model kerangka

manusia, model tubuh manusia, bola dunia

(globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk

eksperimen dasar, dan poster/carta IPA

Jumlah SD

Setiap SMP menyediakan buku teks

yang sudah ditetapkan kelayakannya

oleh Pemerintah mencakup semua mata

pelajaran dengan perbandingan satu set

untuk setiap perserta didik;

SD menyediakan satu set peraga IPA

dan bahan yang te rdiri dari mode l

kerangka manusia, model tubuhmanusia, bola dunia (globe) , contoh

peralatan optik, kit IPA untuk

eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

Jumlah SD memiliki 100 judul buku pengayaan

dan 10 buku ref erensi,dan setiap SMP memiliki

200 judul buku pengayaan dan 20 buku

referensi;

Jumlah SD,SMP

Se tiap SD memilik i 100 judul buku

pengayaan dan 10 buku referensi,dan

setiap SMP memi liki 200 judul buku

pengayaan dan 20 buku referensi;


No 23 Tahun 2013



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%- SD 100% 100% 100% 100% 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%



x 100%


- SD 100% 100% 100% 100% 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%


x 100%

- SD 100% 100% 100% 100% 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%


Jumlah Total satuan pendidikan

Jumlah Guru Tetap di SD,SMP yang bekerja

37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,termasuk merencanakan pembelajaran,

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, membimbing atau melatih

peserta didik, dan melaksanakan tugas

tambahan;

Jumlah total guru tetap SD,SMP

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per

minggu di satuan pendidikan, termasuk

merencanakan pembelajaran,melaksanakan pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran, membimbing atau

melatih peserta didik, dan melaksanakan

tugas tambahan;

Sat uan pe ndidikan me ne rapkan

kurikulum tingkat satuan pendidikan

(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;


No 23 Tahun 2013

Satuan pendidikan menyeleng-garakan

proses pembelajaran selama 34 minggu

per tahun dengan kegiatan tatap muka

sebagaiberikut : a)Kelas I – I I : 18 jam

pe r minggu; b) Ke las I II : 24 jam pe r

minggu; c) Ke las I V - VI : 27 jam pe rming gu atau d )K e las V II - IX : 27 j am

per minggu;


No 23 Tahun 2013

Jumlah satuan Pendidikan SD, SMP yang

menyelenggarakan prose s pembelajaran selama

34 minggu per tahun dengan ke giatan tatap

muka


No 23 Tahun 2013

Jumlah Satuan Pendidikan menerapkan

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

sesuai ketentuan yang berlaku;

Jumlah Total satuan pendidikan


No 23 Tahun 2013



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


- SD 100% 100% 100% 100% 100% x 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%



x 100%

- SD 100% 100% 100% 100% 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%



x 100%

- SD 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Total Kepala

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%



x 100%

Se tiap guru me ne rapkan re ncana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang

disusun berdasarkan silabus untuk

setiap mata pelajaran yang diampunya;

Jumlah guru di Kabupaten yang menerapkan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang

disusun berdasarkan silabus untuk set iapmata pelajaran yang diampunya;

Kepala sekolah melakukan supervisi

kelas dan memberikan umpan bal ik

ke pada gur u dua kali dalam s et iap

semester;


No 23 Tahun 2013

Setiap guru menyampaikan laporan hasil

e valuas i mata pelajaran ser ta has il

penilaian setiap peserta didik kepada

kepala sekolah pada akhir semesterdalam bentuk laporan hasil prestasi

belajar peserta didik;

Jumlah guru menyampaikan laporan hasil

evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian

setiap peserta didik kepada kepala sekolah

pada akhir semester dalam bentuk laporan

hasil prestasi belajar peserta didik;


No 23 Tahun 2013

Jumlah guru di Kabupaten mengembangkan

dan menerapkan program penilaian untuk

membantu meningkatkan kemampuan belajar

peserta didik;

Total jumlah guru

Jumlah Kepala Sekolah melakukan supervisi

kelas dan memberikan umpan balik kepada

guru dua kali dalam setiap semester

Se tiap guru me nge mbangkan dan

menerapkan program penilaian untuk

membantu meningkatkan kemampuan


Total jumlah guru


No 23 Tahun 2013



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

- SD 100% 100% 100% 100% 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%



x 100%

- SD 100% 100% 100% 100% 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100% Tipe perhitungan : Kualitatif


- SD 100% 100% 100% 100% 100% x 100%

- SMP 100% 100% 100% 100% 100%


28 5,07% 2,55% 2,83% 2,75% 3,00% Formulasi perhitungan :

+ x 100%


No 23 Tahun 2013

Setiap satuan pendidikan menerapkan

prinsip-prinsip manajemen berbasis

sekolah (MBS)Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip

manajemen berbasis sekolah (MBS)

Kepala sekolah atau madrasah

menyampaikan laporan hasil ulangan

akhir s emester (UAS) dan Ulan gan

Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir

(US/UN) kepada orang tua peserta didik

dan menyampaikan rekapitulasinya

kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota atau Kantor

Kementerian Agama di kabupaten/kota

pada setiap akhir semester;

Jumlah Kepala sekolah atau madrasah

menyampaikan laporan hasil ulangan akhir

semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas

(UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang

tua peserta didik dan menyampaikan

rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan atau

Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada

setiap akhir semester;

Jumlah kepala sekolah


No 23 Tahun 2013

Jumlah guru


No 23 Tahun 2013

Jumlah satuan pendidikan

Persentase jumlah eksemplar buku

perpustakaan Jumlah Eksemplar buku

tahun lalu

Jumlah

Eksemplar buku

tahun ini

Jumlah total eksemplar buku perpustakaan



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



+ x 100%



x 100%


Sumber Data : Laporan

2. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%


Jumlah pemuda dan pemuda yang terseleksi

Jumlah pemuda dan pemudi di 14 Kec.


Jumlah OKP yang ada


Jumlah SMA di Kab. Tanah Datar

Persentase pemuda dan pemudi Nagari

yang mendapat penyuluhan dalam

ke giat an se le ks i pe muda pelopor

keamanan lingkungan

Pe rs ent as e sis wa s is wi SMA yang

mendapat pelatihan kepemimpinan

dalam kegiatan seleksi PASKIBRAKA Jumlah peserta PASKIBRAKA yang terseleksi

Pe rs ent as e sis wa s is wi SMA yang

mendapat pelatihan kepemimpinan

dalam kegiatan seleksi PASKIBRAKA Jumlah peserta PASKIBRAKA yang terseleksi

Dinas

Kebudayaaan

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah raga

Sumber Data : Laporan tahunan Kantor Perpustakaan

Arsip dan Dokumentasi

Jumlah Total pengunjung perpustakaan

Sumber Data : Laporan tahunan Kantor Perpustakaan

Arsip dan Dokumentasi

Jumlah pengunjung

tahun ini

Jumlah

pengunjung

tahun lalu

Meningkatnya

par tis ipas i pemuda

dalam pembangunan

Persentase peningkatan jumlahpengunjung perpustakaan

Jumlah potensi sumber kesejahteraan

Sosial yang mengakses pelayanan Sosial

(TKSK,PSM, Karang Taruna, Tagana) Jumlah OKP yang aktif



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN






Jumlah organisasi cabang olah raga yang dibina




10 A. Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas

,1. Angka Usia Harapan Hidup 71 71,3 71,6 72 72,3 Formulasi perhitungan :


2 Angka kematian ibu melahirkan 120 115 110 105 102 Formulasi perhitungan :

Even t o lahrag a y ang dilaksanakan

maupun yang diikuti

Sumber Data : Lap. T ahunan Dinas Budparpora

Dinas

Kebudayaaan

Pariwisata,

Pemuda dan

Olah raga

Meningkatnya aktivitas

keolahragaan

Olahraga yang berkembang dimasyarakat

yang difasilitasi


Jumlah olahraga yang berkembang di masyarakat


yang difasilitasi



Jumlah event olahraga yang dilaksanakan maupun diikuti

Jumlah Atlet yang berprestasi

Atlet yang berprestasi (orang)


Organisasi cabang Olahraga yang dibina


Meningkatnya Kualitas

Kesehatan Penduduk

Perkiraan Lama hidup rata-rata penduduk dengan

asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut

umur

Sumber Data : BPS (Hasil Survey ) Metode Mortpak4.



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

x 100.000 Pddk


3 Angka kematian bayi 30 28 26 24 23 Formulasi perhitungan :


4 Cakupan rawat Inap 0,028 0,029 0,030 0,031 0,031 Formulasi perhitungan :

x 100%


5 Cakupan rawat jalan 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 Formulasi perhitungan :

x 100%

Jumlah penduduk


6 90 90 90 90 90 Formulasi perhitungan :

Jumlah Kematian Ibu hamil

dan bersalin sampai 42 hari

setelah melahirkan dalam I

tahun

Jumlah kelahiran Hidup

x 100.000 Pddk

Sumber Data : BPS (Hasil Survey )

Jumlah Kematian bayi

berusia dibawah satu

tahuntertentu. Ibu hamil

dan bersalin sampai 42

hari setelah melahirkan

Sumber Data : BPS (Hasil Survey )

Jumlah kelahiran hidup

pada satu tahun

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan


Jumlah Kunjungan Rawat Inap Puskesmas

Cakupan Kunjungan bayi

Jumlah penduduk

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

x 100%



x 100%



x 100%

Jumlah seluruh maskin



x 100%



Jumlah Kunjungan balita di Puskesmas dalam

1 Tahun


Sumber Data : Permen Kesehatan RI No 741/

MENKES/VII/2008


MENKES/VII/2008


MENKES/VII/2008

Cakupan pelayanan Kesehatan

Masyarakat miskin Jumlah kunjungan pasien miskin di Sarkes

strata 1


Masyarakat miskin

Cakupan Balita Gizi buruk mendapat

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan

di sarana pelayanan kesehatan d isatu wilayah

kerja pd kurun waktu tertentu


Cakupan pelayanan anak balitaCakupan pelayanan anak balita

Jumlah balita


MENKES/VII/2008

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan

sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun

waktu tertentu

Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah

kerja dalam kurun waktu yg sama

Cakupan penjaringan kese hatan siswa



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

x 100%


11 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 91 92 93 94 95 Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%



Jumlah sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga

Jml murid SD dan setingkat yg diperiksa

kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau

tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu

Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah

kerja dalam kurun waktu yg sama

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi

yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat

penanganan definitif di satu wilayah pada

kurun waktu tertentu

Cakupan pertolongan persalinan oleh

bidang atau tenaga kesehatan yang

memiliki kom etensi kebidanan



memiliki kom etensi kebidanan


MENKES/VII/2008

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di

satu wilayah kerja pada kurun waktu yang

sama


MENKES/VII/2008


MENKES/VII/2008

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan

antenakal K4 di satu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan

antenakal K4 di satu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

x 100%



x 100%



x 100%



x 100%


Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi

yang ada*

kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu

tertentu

Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali

pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah

kerja pada kurun waktu tertentu


MENKES/VII/2008

Sumber Data : Permen Kesehatan RI No 741/MENKES/VII/2008

Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-24

bulan keluarga miskin Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg

mendapat Makanan Pendamping - ASI

Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga

miskin


MENKES/VII/2008

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Jumlah neonatus dengan komplikasi yang

tertangani

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani


MENKES/VII/2008

Cakupan pelayanan ibu nifasCakupan pelayanan ibu nifas

Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu yg sama

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


x 100%



x 100%



x 100%


B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN


x 100%




Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin Jumlah pasien miskin di sarkes strata 2 dan

strata 3


pasien masyarakat miskin Jumlah pasien miskin di sarkes strata 2 dan

strata 3

Jumlah masyarakat miskin


MENKES/VII/2008


Persentase Pendistribusian obat ke unit

pelayanan kesehatan

Jumlah obat terdribusi dalam satu tahun Jumlah obat terdribusi dalam satu tahun

Prekwensi pengiriman Obat dlm setahun

Persentase ketersediaan obat sesuai

kebutuhan Jumlah Stok Obat untuk 18 bln Jumlah Stok Obat untuk 18 bln

Jumlah Kebutuhan Obat untuk 18 Bln

Cakupan peserta KB Aktif

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di

satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah Seluruh PUS di satu wilayah kerjadalam kurun waktu yang sama



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


x 100%

C. Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular


x 100%

Jumlah seluruh


23

a. 100 100 100 100 100 Formulasi perhitungan :

x 100.000 Pddk


b. 100 100 100 100 100 Formulasi perhitungan :

x 100%


c. 100 100 100 100 100 Formulasi perhitungan :

x 100%

Jumlah kasus AFP non

Polio yang dilaporkan

Jumlah Penduduk < 15

tahun


Jumlah Rumah Sakit


Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit :

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang

ditemukan dan diobati dalam satu wilayahselama satu tahun


MENKES/VII/2008

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per

100.000 penduduk < 15 tahun

Cakupan balita dengan Pneumonia

yang ditangani

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif

Cakupan desa/kelurahan universal childimmunization (UCI) Jumlah desa /kelurahan UCI Jumlah desa /kelurahan UCI

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

yang harus diberikan sarana kesehatan

(RS)Pelayanan gawat darurat level 1

Jumlah penderita pneumonia balita yang

ditangani di satu wilayah kerja pd kurun waktu

satu tahun

Jumlah penderita pneumonia balita yang

ditangani di satu wilayah kerja pd kurun waktu

satu tahun

Persentase penemuan pasien baru

TB BTA positif (CDR)

Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita

di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg

sama



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


d. 100 100 100 100 100 Formulasi perhitungan :

x 100%


D.


x 100%


E.

25 Cakupan Desa Siaga Aktif 90 92 92 97 100 Formulasi perhitungan :

x 100%


Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani

<24 jam dalam periode tertentu


MENKES/VII/2008

Jumlah Desa Siaga yang Aktif

Jumlah Desa Siaga yang dibentuk

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah perkiraan penderita diare pd satu

wilayah tertentu dalam waktu yg sama (10%

dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KB

Cakupan Nagari mengalami KLB yang

dilakukan penyeleidikan epidemiologi

<24 jam Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani

<24 jam dalam periode tertentu


MENKES/VII/2008


MENKES/VII/2008

dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi

pada periode yang sama

Jumlah penderita diare yang datang dan

dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di

suatu wilayah tertentu dalam waktu satu t ahun

Cakupan balita diare yang pendapat

pelayanan kesehatan



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


x 100%


F.


x 100%



x 100%



x 100%




x 100%

Persentase keluarga yang memiliki

Persentase Rumah Sehat

Jumlah tempat yang diperiksa

Persentase rumah tangga yang

berperilaku hidup bersih dan sehat (Ber-

PHBS)

Jumlah keluarga yang yang memenuhi syarat

kesehatan

Jumlah keluarga yang diperiksa


Persentase TTU memenuhi syaratPersentase TTU memenuhi syarat


kesehatan



Jumlah tempat pengolahan makanan yang

memenuhi syarat kesehatan

Kondisi Lingkungan Sehat

Cakupan tempat pengolahan makanan

yang memenuhi syarat kesehatan


kesehatan

Jumlah RT yang di survey

Jumlah keluarga yang yang memilik akses

jamban


Jumlah RT ber-PHBS Jumlah RT ber-PHBS




2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


31 Persentase akses air minum 45 50 60 65 70 Formulasi perhitungan :

x 100%


G. Formulasi perhitungan :

32 26 27 28 29 30





34 7 7,1 7,2 7,3 7,4 Formulasi perhitungan :





Jumlah dokter umum

100.000 Penduduk

Jumlah dokter gigi

Jumlah Apoteker Jumlah Apoteker

100.000 Pddk

100.000 Pddk

Profesionalisme Tenaga Kesehatan

Rasio dokter umum per 100.000

Jumlah keluarga yang yang memilik akses air

minum



100.000 Pddk

Rasio dokter gigi per 100. 000 Penduduk

Rasio dokter spesialis per 100. 000

Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk


Jumlah dokter spesialis



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

36 Rasio bidan per 100.000 penduduk 92 93 94 95 100 Formulasi perhitungan :


37 Rasio perawat per 100.000 penduduk 75 85 90 95 100 Formulasi perhitungan :


38 75 80 83 87 90

x 100%


H. Pengawasan Obat dan Makanan

39 65 70 75 75 75

x 100%


I.

41 0.58% 0,65% 0,56% 0.60% 0.59% Formulasi perhitungan :

x 100%


Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan


Persentase tenaga kesehatan yang

memiliki izin

Jumlah paktek tenaga kesehatan


Jumlah sarana distribusi obat dan makanan

yang memenuhi syarat


Jumlah bidan

100.000 Pddk


Jumlah obat dan makanan yang tersedia

∑ PUS yg usia istrinya < 20 th

∑ PUS yg usia istrinya 15 - 49 th

Persentase Sarana distribusi obat dan

makanan yang diawasi

Cakupan Pasangan Usia Subur yang

isterinya dibawah usia 20 th 3.5%


Jumlah praktek yang memiliki izin Jumlah praktek yang memiliki izin

Jumlah perawat


100.000 Pddk



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%



x 100%



x 100%



x 100%



∑ PUS (tak KB) iat +tial

∑ PUS 15 - 49 th

Sumber Data : Peraturan Kepala BKKBN No. 55//HK-

010/B5/2010


010/B5/2010

∑ Peserta KB aktif

∑ Anggota UPPKS ber KB

∑ Anggota UPPKS yg PUS

Cakupan PUS yang ing in ber KB tidak

terpenuhi (unmet need) 5%

CakupanPUS pesertaKB Anggota Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB

∑ Pasangan Usia Subur (PUS)


010/B5/2010

∑ Anggota BKB ber KB

∑ PUS anggota BKB


010/B5/2010

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita(BKB) ber KB 70%


010/B5/2010

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

x 100%


47 951 orang . 000 oran1.000 oran1.000 oran1.000 orangFormulasi perhitungan :

x 100%


J.



K.


x 100%



PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO

PENYEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

∑ PLKB / PKB

Jumlah kebutuhan alat dan obat (100%) - penyediaan

oleh Pemerintah Pusat (30%) - Pelayanan Swasta (40 %)


010/B5/2010


010/B5/2010

∑ Desa / Kelurahan


010/B5/2010

Rekap data mikro keluarga


010/B5/2010

∑ Desa/Kelurahan

∑ PPKBD Keterangan

Rat io Pembantu Pembina Ke luarga

Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di

setiap Desa / Kelurahan

Cakupan penyediaan informasi data

mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan

100% setiap Tahun

Cakupan Peny ed iaan A lat dan Obat

Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan

Masyarakat 30% setiap tahun

/ Penyuluh KB PLKB/PKB) 1 Petugas

disetiap 2 desa/ kelurahan∑ Desa / Kelurahan

Dinas SosialMeningkatnya tarafMeningkatnya taraf Persentase (%) PMKS dalam 1 tahun



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

x 100%



x 100%


x 100%


4 - - - - - Formulasi perhitungan :

x 100%

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

dalam 1 tahun

Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya

memperoleh bantuan sosial

Persentase (% ) WKBSM dalam 1 tahun

yang menyediakan sarana prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial

Sumber Data : Permen Sosial No. 80/HUK/2010


Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi

peserta program pemberdayaan masyarakat

melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi

sejenis


Persentase (% ) jumlah PMKS dalam 1

tahun yang menjadi peserta program

pemberdayaan masyarakat melalui KUBE

atau kelompok sosial ekonomi sejenis

dan enaga

Ker a

hidup penyendang

masalah kesejah-teraan

Sosial (PMKS) dan

aksesibilitas terhadap

pela-yanan sosial

masyarakat

hidup penyendang


Sosial (PMKS) dan


pela-yanan sosial

masyarakat

Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya

menjadi peserta program pemberdayaan

masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial


Persentase (% ) panti sosial skalakabupaten/kota dalam 1 tahun yang

menyediakan sarana prasarana


jumlah panti sosial skala kabupaten dalam 1

tahun yang menyediakan sarana prasarana


jumlah panti sosial skala kabupaten dalam 1

tahun yang menyediakan sarana prasarana


Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang

mnyediakan sarana prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial


mnyediakan sarana prasarana pelayanan



seharusnya menyediakan sarana prasarana

yang memperoleh bantuan sosial



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%


12. A.


x 100%

a.1 Padi 0,04% 0,13% 0,75% 0,40% 0,72%

2 Jagung 0,54% 0,31% 0,46% 0,56% 0,45% Tipe perhitungan : Kualitatif

3 Kacang Tanah 3,12% 2,33% 6,26% 4,89% 4,19%

b.

1 Cabe 1,99% 5,80% 10,94% 10,52% 4,75%

2 T omat 28,18% 32,55% 19,58% 4,00% 4,00%

3 Buncis 5,01% 4,99% 4,99% 5,00% 2,00%

4 Wortel 77,77% 4,63% 4,35% 2,66% 4,00%

5 Pisang 9,02% 2,00% 2,51% 2,66% 3,00%

c. 1 Karet 4,95% 4,81% 10,00% 10,00% 10,00%

2 Kakao 104,89% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3 kopi 0,17% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%



Luas areal tanaman unggulan daerah (Ha)

Meningkatkatnya

kesejahteraan petani

Persentase Ketersediaan

Persentase Pening katan produks i

Komoditi Unggulan Daerah Produktivitas unggulan daerah (ton)

Sumber Data : PP No. 6 Tahun 2008

KETERSEDIAAN PRODUKTIVITAS

UNGGULAN DAN CADANGAN PANGAN

Dinas

Pertanian,

Perkebunanan

dan

Kehutanan,

Dinas

Perternakandan Perikanan

Persentase Ketersediaan

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,

yang seharusnya yang menerima jaminan sosial

dalam 1 tahun

Ketersediaan energ i dan prote in perkapita

Komoditi Tanaman Pangan

Komoditi Hortikultura

Persentase (% ) penyandang cacat fisikdan mental, serta lanjut usia tidak

potensial yang menerima jaminan sosial

dalam 1 tahun

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,

serta lanjut usia tidak potensial yang menerima

jaminan sosial dalam 1 tahun

pelayanan kesejateraan sosial




2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

+



x 100%



a. 27,00% 51,00% 25,00% 20,00% 15,00%

b. 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% -

c. 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

x 100%

Jumlah produksi



a. 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00%

b. 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% -

c. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% x 100%



Pengolahan

Ternak Besar

Tanggkapan

Jumlah produksi

perikanan

tangkap tahun

lalu

Jumlah produksi

perikanan tangkap

tahun ini Tanggkapan

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan

Perikanandan Dinas Koperindagpastam

Jumlah Cadangan Pangan

1.000 ton

Sumber Data : Permen Pert anian No.65/Permentan/

OT.140/12/2010

Penguatan Cadangan Pangan

Energi per Kapita /Hari Protein per Kapita / Hari

Sumber Data : Permen Pert anian No. 65/Permentan/

OT.140/12/2010

2

Jumlah populasi ternak

tahun ini

Jumlah populasi

ternak tahun lalu

Jumlah populasi ternak tahun lalu

Persentase Produks i Produk has il

Ternak kecil


Perikanan

unggas

Budidaya

Persentase Produksi ternak

Persentase Produksi Perikanan :



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

a. 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% -

b. 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% x 100%


B.




2 - x 100%


C.



Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga

dan Akses Pangan (%)

DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

PENGANEKARAGAMAN DAN

KEAMANAN PANGAN


OT.140/12/2010

Nilai capaian Pasokan, harga dan Akses Pangan

Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)

Harga realisasi rata-

rata komoditas

pilihan

Harga target rata-

rata komoditas

pilihan

peternakan

Jumlah populasi ternak tahun lalu


Perikanan


OT.140/12/2010

Sumber Data

: Permen Pert anian No.65/Permentan/

OT.140/12/2010

Skor Pola Pangan harapan (PPH) (%)

Pencapaian Skor PPH dibandingkan target PPH yang

ditetapkan

Daging

Telur

Jumlah populasi ternak

tahun ini

Jumlah populasi

ternak tahun lalu



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


x 100%


D.


x 100%


2. 6 Unit 8 unit 10 Unit 12 Unit 14 Unit Formulasi perhitungan :



x 100%


OT.140/12/2010


OT.140/12/2010

Jumlah desa mandiri pangan (DMP)

Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk Rawan

Pangan

PENANGANGAN KERAWANAN PANGAN

Jumlah total sampel pangan yang

diperdagangkan

Desa Mandiri Pangan (DMP)

Pengawasan dan Pembinaan keamanan

pangan (%) Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi

Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk Rawan

Pangan yang sudah atau s edang ditangani

sesuai dengan Standar yang berlaku

Persentase Revitalisasi pasar Dinas Koperasi,

Perindustrian,

Perdagangan,Pasar dan

Pertambangan


OT.140/12/2010

Jumlah pasar yang direvitalisasi

Jumlah pasar

Penanganan Daerah Rawan Pangan

(PDRP) (%)


(PDRP) (%)

Berkembangnya pasar

sebagai sentra

perdagangan



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%



x 100%



x 100%



-

x 100%

Sumber Data : Laporan T ahunan Dinas

Koperindagpastam

Presentase jumlah koperasi sehat

Persentase peningkatan UTTP yang

ditera-teraulang

Jumlah UTTP yg ditera-teraulang th

sebelumnya

Presentase jumlah koperasi aktif

Persentase pedagang yang menjual

barang kadaluarsa dan ilegal Jumlah pedagang yang menjual barang

kadaluarsa dan ilegal

Jumlah koperasi aktif tahun ini - tahun lalu

Jumlah koperasi sehat/menghasilkan laba

Jumlah koperasi

sehat/menghasilkan

laba tahun ini

Jumlah koperasi

sehat/menghasilk

an laba tahun lalu

Jumlah UTTP yg ditera-teraulang th ybs - th

sebelumnya

Dinas Koperasi,

Perindustrian,

Perdagangan,

Pasar dan

Pertambangan

Jumlah pedagang yang diawasi

Sumber Data

: Laporan T ahunan DinasKoperindagpastam


Koperindagpastam


Koperindagpastam

Jumlah koperasi akif tahun lalu

Berkembangnya usaha

mikro, Kecil, menengah

dan koperasi



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%



-

x 100%



x 100%


15. 1.

a. Cakupan kajian seni 50% 50% 50% 50% 50% Formulasi perhitungan :

x 100%

Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian.Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian.

Persentase pertumbuhan unit usaha

industri

Persentase koperasi yang melakukanRAT

tahun lalu


Koperindagpastam

Jumlah unit usaha

industri tahun

pengukuran

Jumlah unit

usaha industri

tahun lalu

Sumber Data

: Laporan T ahunan DinasKoperindagpastam

Jumlah unit usaha industri tahun lalu


Koperindagpastam


Koperindagpastam

Jumlah IKM yang menggunakan mesin dan

peralatan

Persentase peningkatan Industri Kecil

Menengah ( IKM) yang menggunakan

mesin dan peralatan

Jumlah IKM

Jumlah koperasi aktif yang melakukan RAT

Jumlah koperasi aktif seluruhnya

Dinas

Kebudayaaan

Pariwisata,

Pemuda dan Jumlah kajian seni yang dilakukan Jumlah kajian seni yang dilakukan

Jumlah Kajian Seni (15 kajian seni)

Berkembangnya

kepariwisataan daerah



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


b. Cakupan fasilitasi seni 30 % 30% 30% 30% 30% 30% Formulasi perhitungan :

x 100%


c. Cakupan Gelar seni 75 % 75% 75% 75% 75% 75% Formulasi perhitungan :

x 100%


d. M isi Kesenian 100% 100% 100% 100% 100% 100% Formulasi perhitungan :

Jumlah misi seni yang dilakukan


2 Sarana dan Prasarana

a. 25% 25% 25% 25% 25% Formulasi perhitungan :

x 100%


Jumlah fasilitasi Seni (7 cakupan fasilitasi seni) Jumlah fasilitasi Seni (7 cakupan fasilitasi seni)

Jumlah gelar seni yang dilakukan Jumlah gelar seni yang dilakukan

Jumlah gelar Seni (4 gelar seni)

Sumber Data : Permen Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010

Jumlah fasilitasi yang dilakukan





Cakupan S umber Day a Man us ia

Kesenian dan Budaya 25 % Jumlah SDM seni yang dimiliki

Jumlah SDM Kesenian (25 %)





2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

b. Cakupan Tempat Seni dan Budaya 100% 100% 100% 100% 100% Formulasi perhitungan :

Jumlah tempat Seni dan Budaya yang dimiliki


c. 34% 34% 34% 34% 34% Formulasi perhitungan :

Jumlah organisasi seni dan budaya yang dimiliki


3 Jumlah Kunjungan Wisata (orang) 249671 249671 285000 285000 287000 Formulasi perhitungan :

Jumlah Kunjungan wisata peer tahun


16. A.PELAYANAN PELATIHAN KERJA

1. 45,71429 83,33 75,00 75,00 75,00 Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%


Dinas Sosialdan Tenaga

Kerja

Sumber Data : Permen Te naga Kerja dan Transmigrasi

No. PER.04/MEN/IV/2011

Besaran tenagakerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis masyarakat Jumlah tenaga kerja yang dilatih




Jumlah tenaga kerja yang dilatih

Cakupan Organisasi Seni dan Budaya



Menurunnya jumlah

penduduk miskin dan

pengangguran Besaran tenagakerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis kompetensi Jumlah pendaftaran pelatihan perbasis

kompetensi

Jumlah pendaftaran pelatihan perbasis

kompetensi

Jumlah pendaftaran pelatihan berbasis

Masyarakat

Jumlah pendaftaran pelatihan berbasis

Masyarakat

Sumber Data : Permen Te naga Kerja dan TransmigrasiNo. PER.04/MEN/IV/2011



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


x 100%

Jumlah pendaftaran


B. PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

4 769 2.122 3.560 3560 3560 Formulasi perhitungan :

x 100%


C.


x 100%


D.

6 799 2.085 2.023 2040 2060 Formulasi perhitungan :

x 100%

Tambah Dana A


E.

Besaran tenagakerja yang mendapatkan

pelatihan kewirausahaan Jumlah tenaga kerja yang dilatih



Besaran pencari kerja yang terdaftar

yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

Jumlah pencari kerja terdaftar

PELAYANAN PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIANL

Besaran kasus yang diseles aikan dengan

Perjanjian Bersama (PB) Jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB Jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB

Jumlah kasus yang dicatat

PELAYANAN KEPESERTAAN

JAMSOSTEK

Besaran pekerja/buruh yang menjadi

peserta program jamsostek Jumlah pekerja/buruh peserta program

jamsostek aktif

Jumlah pekerja/buruh peserta program

jamsostek aktif

Jumlah pekerja atau buruh

PELAYANAN PENGAWASAN



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


x 100%


Sumber Data : Permen

8 30 30 178 - - Formulasi perhitungan :

x 100%


17. 1 10,00% 10,30% 11,20% 12,00% 12,60% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%



x 100%

∑ korban KtP/A yg memperoleh layanan

kesehatan

Badan Taskin

dan PMPKB

Sumber Data : Permen Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak No 01 Tahun 2010

Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapatkan

penanganan pengaduan oleh petugas

terlatih didalam unit pelayanan terpadu

∑ Pengaduan/Lap. yg ditindak lanjuti

∑ Pengaduan /Lap. yg masuk

Jumlah pengaduan/hasil lapangan yang

ditindaklanjuti


kekerasan yang mendapatkan layanan

ke se hatan ole h te naga ke se hat anterlatih di Puskesmas mampu

Indeks Pembangunan Pengarus-utamaan

Gender (%)

Jumlah pengaduan yang masuk



KETENAGAKERJAAN

Besaran pemeriksaan perusahaan

Jumlah perusahaan yang telah diperiksa Jumlah perusahaan yang telah diperiksa

Jumlah perusahaan yang terdaftar

Besaran Pengujian Peralatan di

Perusahaan Jumlah peralatan yang telah diuji Jumlah peralatan yang telah diuji

Jumlah peralatan yang terdaftar



Meningkatkan peran

dan partisipasi

perempuan dalam

pembangunan



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


3. 100,00% 100,00% Formulasi perhitungan :

x 100%


4. - - - 100,00% 100,00% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%


6. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Formulasi perhitungan : x 100%

∑ seluruh korban KtP/A yg terdata datang di

Puskesmas

∑ korban yg mendpt layanan bantuan

∑ korban kekerasan yg memperoleh pelayanan

rehabsos


Perempuan dan Perlindungan Anak No 01/2010

∑ korban kekerasan yg membutuhkan pel.

bimbingan rohani

∑ korban kekerasan yg membutuhkan

rehabsos

∑ korban kekerasan yg mendpt pelayanan

bimb. rohani

Cakupan layanan bimbingan rohani yang

diberikan oleh petugas bimbingan rohani

te rlatih bagi pe re mpuan dan anak

korban kekerasan di dalam unit

pelayanan terpadu

Cakupan penegakan hukum dari tingkat

penyidikan sampai dengan putusan

pengadilan atas kasus-kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak





Cakupan perempuan dan anak korbankekerasan yang mendapatkan layanan

bantuan hukum



Cakupan layanan rehabilitasi sosialyang

diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial

te rlatih bagi pe re mpuan dan anak

korban kekerasan di dalam unit

pelayanan terpadu

tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS

∑ Perkara yg diputuskan pengadilan

∑ Perkara kekerasan thd pere mp. & anak yg



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%



x 100%


18. A.


SPM Kondisi Jalan =



Dinas

Pekerjaan

Umum

Sumber Data : Permen PU No. 14/PRT/M/2010

∑ perempuan & anak korban kekerasan yg

mendapat pelayanan pemulangan

∑ perempuan & anak korban keker asan yang

tercatat di UPT

∑ korban yg membutuhkan layanan

JALAN





Cakupan layanan pemulangan bag i

perempuan dan anak korban kekerasan



Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi


Jalan Yang Memudahkan Masyarakat

∑ korban yg membutuhkan reintegrasi sos ial

∑ perempuan & anak korban kekerasan yg

disatukan kembali ke ke luarga

Jalan Yang Menghubungkan Pusat-

Pusat Kegiatan Dalam Wilayah

Kabupaten (Km)

Meningkatkan

kuantitas dan kualitas

jalan dan jembatan∑ Panjang jalan memenuhi

kriteria kondisi jalan

∑ Panjang jalan pe nghubung

PK



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

SPM Aksesibilitas =



SPM Kecepatan =


B.


SPM Mobilitas =



SPM Keselamatan =


19. 1. 7.447,599 7.447,599 7.447,599 7.447,599 7.447,599 Formulasi perhitungan :



Dinas

Pekerjaan

Umum∑ KetersediaaN air baku (M3/Tahun) dari InstalasiPengolah Air



Air baku untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimal sehari hari (M3/Tahun)

RUAS

Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat

dilakukan Sesuai dengan KECEPATAN

Rencana (Km)

Jalan yang menjamin kendaraan dapat

berjalan dengan selamat dan nyaman

(Km)

Per Individu Melakukan Perjalanan Km)

Meningkatnya kualitas

s umber daya air dan

irigasi

Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan

Berkendara dengan Selamat

(Km)∑ Panjang jalan memenuhi

kriteria kecepatan jalan


PK

∑ Angka Mobilitas yang

ditargetkan

∑ Angka mobilitas yang

ditentukan

∑ Panjang jalan memenuhi

kroteria kese lamatan


PK

∑ Panjang jalan memenuhi

kriteria aksesibilitas jalan


PK



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN






21. A. Formulasi perhitungan :

1. 65.754 65.754 65.754 65.754 65.754



Dinas PU dan

Kantor LH

∑ Jumlah kumulatif masyarakat yang memiliki


∑ Jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki oleh

masyarakat di seluruh Kabupaten

Sistem air l imbah skala komunitas/

kawasan (jiwa)


Tersedianya sarana dan

pras arana s anitas i

Pemukiman

AIR LIMBAH PEMUKIMAN

Sistem air limbah setempat yang

memadai. (KK)

∑ Jumlah kumulatif Tangki sept ik yang yang dilayani

oleh IPLT Akhir thn pencapaian SPM

Air irigasi untuk pertanian rakyat padasistem irigasi yang sudah ada (liter/dtk) SPM Keandalan Ketersediaan Air Irigasi :

∑ Keters ediaa air Irigasi (Liter/detik) pada setiap musim

tanam


Meningkatnya cakupan

pelayanan air bersih

Akses air minum yang aman melalui Sistem

Penyediaan Air Minum dengan jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

ter lindung i deng an kebutuh an pokok

minimal 60 liter/orang/ hari

∑ Jumlah kebutuhan Air Baku (M3/Tahun) Berdasarkan

target MDgs

SPM air minum :

∑ Jumlah penduduk pada akhir tahun pencapai SPM

∑ Masyarakat yang memiliki akses air minum yang aman


∑ kebutuhan air irigasi (Liter/detik) Berdasarkan

rencana tanam



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN




23. 1. 13,22% 13,37% 19,38% 25,07% Formulasi perhitungan :

x 100%


2. 55,91% 66,67% 68,89% 74,44% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%

Meningkatnya

kesiagaan dalam

penanggulangan

bahaya kebakaran

∑ Jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang

telah tertangani di Kota Pada akhir T ahun Pencapaian

SPM

Sumber Data : Permen Dalam Negeri No 69 tahun 2012

∑ kasus kebakaran di WMK yg ter tangani dlm

waktu tanggap

akses/terlayani sistem jaringan dan pe ngolahan air

limbah skala komunitas/kawasan/kota

∑ Jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang

telah ditetapkan oleh Bupati di Kabupaten


∑ kasus kebakaran dlm jangkauan WMK


Tingkat Waktu tanggap (response time

rate)

Persentase aparatur pemadam

kebakaran yang memenuhi standarkualifikasi ∑ Satgas Damkar memiliki sertifikasi ses uai

∑ luas potensi kebakaran


∑ Jumlah kumulatif masyarakat di seluruh kabupaten

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

∑ luas WMK (luas lingkaran)

Luasan permukiman kumuh yang

berkurang dikawasan perkotaan (unit)

Badan

Penanggulanga

n Bencana

Daerah

Meningkatnya

kuantitas dan kualitas

perumahan.



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%


24. A. Dinas PU, KPPT



25. A.

1.97% 94% 94% 73% 73%


x 100%

Cakupan angkutan umum yang melayani

wilayah yang telah terse dia jaringan

jalan untuk jaringan jalan

Kabupaten/Kota

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN


∑ WMK /lingkungan dan/ kawasan berpotensi

kebakaran

standar kuali ikasi

∑ Satgas Damkar


∑ WMK memiliki mobil/mesin Damkar yang

layak pakai


∑ Jumlah jumlah bangunan yang terlayani kepada

masyarakat dalam memohon IMB

∑ Jumlah jumlah bangunan yang terlayani kepada

masyarakat dalam memohon IMB

Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada

Cakupan masyarakat dalam pengurusan

IMB di kabupaten (rekomendasi advi

planning)

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang

melayani wilayah yang telah ters edia jaringan

jalan Kabupaten (Unit)

Meningkatnya sarana

dan prasarana

perhubungan

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya acuan

peruntukan danpemanfaatan ruang

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran

diatas 3000-5000 liter pada WMK



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%


B.


x 100%

Jumlah halte yang



x 100%

yang melayani wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan Kabupaten (Unit)

Sumber Data : Permen Perhubungan No. 81 Thn 2011

Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang

melayani jaringan trayek yang menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah

yang telah berkembang pada wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan Kabupaten (Unit).

Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada

yang melayani jaringan trayek yang

menghubungkan daerah tertinggal dan

terpencil dengan wilayah yang te lah

berkembang pada wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan Kabupaten (Unit).


Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Cakupan halte pada setiap Kabupaten

yang telah dilayani angkutan umum

dalam trayek. Jumlah halte yang sudah ada pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek (Unit).

Jumlah halte yang sudah ada pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek (Unit).


Cakupan terminal angkutan penumpang

pada se tiap Kabupate n yang t elah

dilayani angkutan umum dalam trayek. Jumlah terminal angkutan penumpang yang

sudah ada pada setiap Kabupaten yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit).

Jumlah terminal angkutan penumpang yang

sudah ada pada setiap Kabupaten yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit).

Jumlah terminal angkutan penumpang yang

.

Cakupan angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dengan

wilayah yang telah berkembang pada

wilayah yang telah terse dia jaringan

jalan Kabupaten

T T b T h SKPD



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


C.

1.

a.

- Rambu (kondisi awal :76,72 %) 83,83% 90,37% 95,05% 97,48% 100,00% Formulasi perhitungan :

- Marka (kondisi awal : 47,22 % ) 57,03% 66,08% 78,88% 88,48% 100,00%

- Guardrill 0% 0% 0% 0% 10%

x 100%

Jumlah fasilitas


C.


x 100%

Jumlah Unit Pengujian


D.


x 100%

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

seharusnya ada pada setiap Kabupaten yang

telah dilayani angkutan umum dalam trayek

(Unit).

FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

Cakupan fasilitas perlengkapan jalan

(rambu, marka, dan guardrill) dan

penerangan jalan umum (PJU) pada jalan

Kabupaten.

Rata-rata pe rs ent ase capaian

indikator Fasil itas Perlengkapan

Jalan :

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Rambu,

Marka, dan Guardrill) yang sudah ada (Unit)

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Rambu,

Marka, dan Guardrill) yang sudah ada (Unit)


Cakupan unit pe ngujian kendara-an

bermotor bagi Kabupaten yang memiliki

populasi kendaraan wajib uji minimal

4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor

yang sudah ada (Unit)

Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor

yang sudah ada (Unit)


SUMBER DAYA MANUSIA

Cakupan Sumber Daya Manusia (SDM)

di bidang terminal pada Kabupaten yang

telah memiliki terminal. Jumlah SDM di bidang Terminal yang sudah

ada (Orang)

Jumlah SDM di bidang Terminal yang

TARGET RPJMD Kab Tanah Datar SKPD



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



x 100%


Sumber Data : Permen

.


x 100%



x 100%


Jumlah SDM di Bidang Pengujian Kendaraan

Bermotor Yang Seharusnya Ada (Orang)

seharusnya ada Orang)


Jumlah SDM yang sudah ada yang memiliki

kompetensi sebagai pengawas kelaikan

kendaraan pada setiap perusahaan angkutan

umum Yang Ada (Orang)


di bidang pengujian kendaraan bermotorpada Kabupaten yang telah melakukan

pengujian berkala kendaraan bermotor.

Jumlah SDM di bidang Pengujian KendaraanBermotor yang sudah ada (Orang)

Jumlah SDM di bidang Pengujian KendaraanBermotor yang sudah ada (Orang)


di bidang MRLL, Evaluasi Andalal in ,

Pengelolaan Parkir pada

Kabupaten/Kota.

Jumlah SDM di Bidang Minimum Route Leg

Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan

Parkir yang sudah ada (Orang)

Jumlah SDM Bidang Minimum Route Leg

Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan

Parkir yang seharusnya ada (Orang)



yang memiliki kompetensi sebagai

pengawas kelaikan kendaraan pada

setiap perusahaan angkutan umum

Jumlah SDM yang seharusnya ada yang

memiliki kompetensi s ebagai pengawas

kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan

angkutan umum Yang Ada (Orang)

Sumber Data : Permen Perhubungan No. 81 Thn 2011Sumber Data : Permen Perhubungan No. 81 Thn 2011

TARGET RPJMD Kab Tanah Datar SKPD



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

E.


x 100%


26. A.


x 100%


B.


x 100%


C.

PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK

PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH

KESELAMATAN

Cakupan standar keselamatan bag i

angkutan umum yang melayani trayekdi

dalam Kabupaten/Kota.

Jumlah angkutan umum yang melayani trayekdi dalam kabupaten/kota yang seharusnya

menerapkan standar kes elamatan (unit)

Jumlah angkutan umum yang melayani trayek

di dalam kabupaten/kota yang sudah

menerapkan standar kes elamatan (unit)



pengelolaan

Lingkungan Hidup

Dinas

Pertabunhut,

Dinas

Koperindagpast

am dan Kantor

Lingkungan

Hidup

Persentase jumlah usaha dan/atau

keg iatan yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan

pencemaran air

∑ Usaha dan/atau kegiatan yang telah

mentaati persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran air

∑ Usaha dan/atau kegiatan yang telah

mentaati persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran air

∑ Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

Sumber Data : Permen Negara Lingkungan Hidup No. 20

Tahun 2008


Tahun 2008


Tahun 2008


kegiatan sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan administra-tif

dan teknis pengendalian pencemaran

udara

∑ Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang telah

memenuhi persyaratan administratif dan teknis

pengendalian pencemaran udara

∑ Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang potensial mencemari udara

yang telah di inventarisasi.

TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar SKPD



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar

PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN


x 100%



x 100%







D.


Luas hutan dan lahan yangdirehabilitasi

(%)

PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

luas total hutan dan lahan kritis

Sumber Data : Laporan tahunan Dinas Pertabunhut

Kasus Illegal logging, Illegal Trading dan

Kasus kebakaran hutan

Prosentase luasan lahan yang telah

ditetapkan status kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi

biomassa yang diinformasikan

∑ Luasan lahan yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada

tahun berjalan

∑ Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai

lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa

Jumlah kasus illegal logging Per tahun

Jumlah Kasus Kebakaran hutan per tahun


Tahun 2008


Tahun 2008

Sumber Data : Laporan tahunan Dinas Pertabunhut

∑ Jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan/atau

Prosentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pecemaran dan/atau perusakan




2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN

x 100%



x 100%


27. 1. 20% 20% 20% 20% 20% Formulasi perhitungan :

x 100%


2.

- 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Formulasi perhitungan :

x 100%


Badan

Penganggulang

an Bencana

Daerah

Sumber Data : Laporan Tahunan BPBD

Jumlah daerah rawan bencana diawasi dan

dikendalikan

∑ Jumlah Nagari yang di layani

Jumlah Kecamatan dampak potensi rawan

gunung api (7 Kecamatan)

Persentase Daerah rawan bencana yang

diawasi dan dikendalikan

Jumlah potensi rawan bencana alam gunung

api

Tersedianya data dan

peta daerah rawan

bencana

∑ Jumlah Nagari Di Kabupaten Tanah Datar∑ Jumlah Nagari Di Kabupaten Tanah Datar

Persentase potensi daerah rawan

bencana alam geologi


Tahun 2008

Sumber Data : Laporan Tahunan Kantor Lingkungan

Hidup

perusakan lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti

∑ Jumlah pengaduan yang diterima instansi

lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1

(satu) satu tahun

Jumlah daerah rawan bencana terindentifikasi

Cakupan Daerah Layanan Persampahan

Gunung Api

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

N S S ST T G S INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar SKPD

GG GPENJELASAN



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


JAWAB

PENJELASAN

- 35,71% 35,71% 71,43% 42,86% 42,86% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%


29 1. 100% 100% 100% 100% 100% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%


Masyarakat yang mendapatkan

sosialisasi penanggulangan bencana Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

Jumlah sosialisasi yang ditargetkan dalam 5

tahun

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

Jumlah sosialisasi yang ditargetkan dalam 5

tahun

Persentase (%) korban bencana yang

dievakuasi dengan menggunakan sarana

prasarana tanggap darurat lengkap

dalam 1 tahun

Tanah longsor

Jumlah daerah yang dipantau

Jumlah Kecamatan


Sumber Data : Laporan Tahunan Koperindagpastam

Sumber Data : Laporan Tahunan Koperindagpastam


Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota

yang dievakuasi dengan menggunakan sarana

prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1

tahun.

Jumlah korban bencana yang seharusnya


prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1

tahun

Meningkatnya sarana

prasarana

penanggulangan

bencana

Persentase (%) korban bencana dalam 1

tahun yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat

Dinas Sosial

dan Tenaga

Ke rja, Badan

Penanggulanga

n Bencana

Daerah

Dinas Sosial

dan Tenaga

Ke rja, Badan

Penanggulanga

n Bencana

Daerah

Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang

menerima bantuan sosial selama masa tanggap

darurat

Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yangseharusnya menerima bantuan sosial selama

masa tanggap darurat

Meningkatnya

pengetahuan dan

kesiapsiagaan

masyarakat

dalampenanggulangan

bencana

Badan

Penganggulang

an Bencana

Daerah

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar SKPD

PENANGGUNGPENJELASAN



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


JAWAB

PENJELASAN

3. 0 25% 25% 25% 25% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%



x 100%



x 100%



Persentase Saran a dan prasarana

penanggulangan bencana alam

Persentase penyelesaian kasus

pengaduan masyarakat yang

dituntaskan di dalam/di luar

pengadilan

jumlah target Peraturan Perundang-undangan

yang dipublikasikan

Jumlah Perda yang berperspektif HAM yang

Sumber Data : Laporan Tahunan Sekretariat Daerah

Jumlah sarana dan prasarana yang seharusnya

ada dalam penanggulangan bencana


Jumlah Penyelesaian kasus yang ditargetkan

jumlah Peraturan Perundang-undangan yang

dipublikasikan

Jumlah Perda yang berperspektif HAM


Jumlah sarana dan prasarana yang ada dalam

penanggulangan bencana


Meningkatnya

kesadaran masyarakat

terhadap norma-norma

dan peraturan

perundang-undangan

yang berlaku

Jumlah Penyelesaian kasus pengaduan

masyarakat yang dituntaskan


Kantor Satpol.

Sekretariat


dan kompetensi SDM

Aparatur

Jumlah diklat yang dilaksanakan

BKD dan Diklat Badan

Kepegawaian

dan Diklat

Badan

Kepegawaian

dan Diklat

Jumlah diklat yang dilaksanakan dalam satu

tahun

Persentase Perda Kabupaten yang

berperspektif HAM

Persentase peraturan perun dan g-

undangan yang telah dipublikasikan

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar SKPD




2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


JAWAB

PENJELASAN



x 100%


32 A.


x 100%


2. 41,20 65,00 75,00 85,00 90,00 Formulasi perhitungan : x 100%



x 100%




pelayanan publik

Persentase satuan kerja yang

kelembagaannya telah sesuai

dengan kebutuhan dan peraturan

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga

Rekomendasi terhadap layanan

PELAYANAN DOKUMEN


Sumber Data : Laporan Tahunan BKD dan Diklat

Jumlah satker yang kelembagaannya telah

sesuai dengan kebutuhan dan peraturan

Jumlah satker

∑ penduduk wajib KTP elektronik

Sumber Data : Permendagri No. 69 T ahun 2012

Dinas Capil dan

Kependudukan∑ KK yang diterbitkan

∑ kepala keluarga

Cakupan penerbitan Kartu TandaPenduduk (KTP) ∑ KTP elektonik yg diterbitkan



Cakupan penerbitan kutipan Akta

Kelahiran ∑ kutipan akta kelahiran yg diterbitkan

∑ kelahiran yang terjadi






2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)

No. INDIKATOR KINERJA UTAMA JAWAB

PENJELASAN

x 100%


5 36% 100% 100% 100% 100% Formulasi perhitungan :

x 100%



x 100%



x 100%




Tersedianya informasi peluang

usaha sektor/bidang unggulan

(Sektor)

Tersedianya informasi peluang

usaha sektor/bidang unggulan

(Sektor)

Sumber Data : Laporan Tahunan KPPT

Jumlah lama proses perizinan

Sumber Data : Laporan Tahunan KPPT

Jumlah informasi peluang sektor/bidang unggulan yang

jelas dan diakui

Sumber Data : Peraturan Kepala Badan Koordinasi

.

Jumlah SKPD seluruhnya

Persentase SKPD yang memiliki dan

menerapkan SOP Jumlah SKPD yang memiliki dan menerapkan

SOP


menerapkan SOP Jumlah SKPD yang memiliki dan menerapkan

SOP

publik yang telah ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi yang telah ditinjaklanjuti

Sumber Data : Laporan Indek Kepuasan Masyarakat

(Bagian Organisasi)

Sumber Data : Laporan tahunan Sekretariat Daerah

Jumlah Unit Kerja yang diberikan rekomendasi

Jumlah seluruh jenis izin

Jumlah permohonan izin

Persentase jumlah Izin yang

dikeluarkan Jumlah izin yang dikeluarkan

Rata-rata lama proses perijinan dari

tahun ke tahun





2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)

JAWAB


Jumlah kerjasama kemitraan yang terfasilitasi






12 6% 6% Formulasi perhitungan :


131 kali/th 1 kali/th



Penanaman Modal No. 14 Tahun 2011

:

Penanaman Modal No. 14 ahun 2011

Pendaftaran Penanaman Modal

Dalam Negeri, Izin Prinsip

Penanaman Modal Dalam Negeri,

Izin Usaha Penanaman Modal Dalam

Negeri, Tanda Daftar Perusahaan

(TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP), Perpanjangan Izin

Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) yang bekerja di lebih dari 1

(satu) kabupaten, sesuai

kewenangan pemerintah

Jumlah pendaftaran penanaman modal Dalam

Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal DN, Izin

Usaha Penanaman Modal DN, TDP,SIUP

Perpanjanan Izin IMTA sesuai kewenangan dan

peraturan



Terselenggaranya promosi peluang

penanaman modal tingkat

Kabupaten. Jumlah promosi peluang penanaman modal yang

terselenggara



Terselenggaranya pelayanan

perizinan dan non perizinan bidang

penanaman modal melalui

Pe layanan Te rpadu Sa tu Pintu

PTSP di tin kat Kabu aten

Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan

melalui PTSP

Terselenggaranya bimbingan

1 kali/th

Sumber Data : Peraturan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal No. 14 Tahun 2011

Terselenggaranya fasilitasi

pemerintah daerah dalam rangka

kerjasama kemitraan Antara Usaha

Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

(UMKMK) tingkat kabupaten/ kota

dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional

1 kali/th 1 kali/th 1 kali/th 1 kali/th

6% 6%6% 6%

1 kali/th 1 kali/th 1 kali/th

6%

1 kali/th 1 kali/th





2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)

JAWAB






33 1. Formulasi perhitungan :

a. 45 45 45 45 45 Tipe perhitungan : Non Kualitatif

b. 3 3 5 5 7

d. 15 20 28 35 40

e. 75 85 120 150 180

Terimplementasikannya Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE).

Jumlah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang

terimplementasikan.



Terselenggaranya sosialisasi

kebijakan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha Jumlah sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha yang terselenggara.

pelaksanaan Kegiatan Penanaman

Modal kepada masyarakat dunia

usaha.

Jumlah bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman

Modal kepada masyarakat dunia usaha yang

terselenggara.





Sekretariat

Daerah, Dinas

Perhubungan,

Kominikasi dan

Informasi.

Media interpersonal seperti

sarasehan, ceramah/ diskusi dan

lokakarya (kali/tahun setiap

kecamatan)

Sumber Data : Permen Kominfo No 22/Perim.Kominfo

/12/2010

Me dia luar r uang s eper ti me dia

, , , ,

,

Media massa seperti majalah, radio,

dan televisi (kali/tahun)

Media baru seperti websi te (media

online) (setiap hari)

Jumlah diseminasi dilaksanakan

Pelaksanaan Diseminasi dan

Pendistribusian Informasi Nasional

melalui:

Terwujudnya

transparansi pelayanan

1 kali/th 1 kali/th

i ii i i

1 kali/th 1 kali/th1 kali/th

2011 2012 2013 2014 2015No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA


PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)

JAWAB

2. 0 0 0 14,29% 50% Formulasi perhitungan :

x 100%




34. 1. Formulasi perhitungan :

x 100%

- BPK 50% 60% 75% 80% 90%

- BPKP 40% 45% 50% 60% 70%

- Inspektorat 65% 70% 80% 85% 90% Tipe perhitungan : Kualitatif


x 100%



x 100%

Sekretariat

Daerah,Inspektorat,

Dinas

Pekerjaan

Umum

Sistim aplikasi informasi pemerintah

daerah secara elektronik

Jumlah kasus yang dapat diselesaikan

Persentase kasus pengaduan yang telah

ditindaklanjuti

Sumber Data : Laporan tahunan Dishubkominfo

bu le tin , lea l et , book le t, b rosur ,

spanduk, dan baliho (Kali/Tahun)

Jumlah temuan (kasus) yang dapat

ditindaklanjuti

Sumber Data : Laporan Tahunan Inspektorat


Jumlah SKPD yg menyampaikan LAKIP tepat

waktu

Persentase SKPD yang

menyampaikan LAKIP dan laporan

penetapan kinerja secara benar dan

tepat waktu Jumlah SKPD yg menyampaikan LAKIP

Jumlah temuan

Jumlah kasus tahun yang bersangkutan

Terwujudnya pelayanan

yang baik, bersih, dan

akuntabel

Persentase tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan

Jumlah sistim aplikasi informasi di Pemda Tanah Datar

Sumber Data : Permen Kominfo No 22/Perim.Kominfo

/12/2010

Cakupan pengembangan dan

pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat di Tingkat Kecamatan Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Jumlah Kecamatan



PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)

JAWAB



x 100%



x 100%


35. 1 Formulasi perhitungan :

100% 100% 100% 100% 100%

x 100%



50,67% 34,22% 43,04% 33,74% 30,71% Jumlah aset

keseluruhan

- Jumlah akumulasi

penyusutan

x 100%


DinasPendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

Jumlah laporan aset yang disampaikan oleh

SKPD

Persentase SKPD yangMenyampaikan Laporan Aset

(semester dan tahunan)

Persentase asistensi penyelenggara

negara yang wajib melaporkan harta

kekayaannya

Sumber Data : Laporan Tahunan Sekretariat (Bagian

Organisasi)

Sumber Data : Laporan Tahunan Sekretariat (Bagian

Hukum dan HAM)

Jumlah aset tetap yang tercatat dalam aplikasi

aset SKPD


Jumlah evaluasi LAKIP SKPD yang telah

dievaluasi

Jumlah LAKIP SKPD

Jumlah PN yang wajib melaporkan harta

kekayaannya yang ditargetkan

Persentase evaluasi LAKIP SKPD

Terwujudnyapengelolaan keuangan

dan asset daerah

dengan baik Jumlah Laporan aset yang seharusnya

disampaikan oleh SKPD

Persentase Aset tetap SKPD yang

layak pakai yang tercatat dalam

aplikasi aset

Sumber Data : Laporan Tahunan DPPKA

PN yang wajib lapor harta kekayaanya



PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)


- 5.108.456.519,37 6.084.743.180 8.774.156.686 9.677.727.924 10.645.500.716,4 Tipe perhitungan : Kualitatif

-

5.096.749.535 5.678.275.452 7.244.673.212 7.704.038.814 8.474.442.659

- 22.354.066.118 21.195.440.235 24.376.899.921,46 24.655.382.230,46 27.120.920.453,51

- 19.263.914.514,56 20.071.205.066 22.710.672.297 24.067.910.380 26.474.701.418

4. tepat tepat tepat tepat tepat Formulasi perhitungan :


5. tepat tepat tepat tepat tepat Formulasi perhitungan :



100% 100% 100% 100% 100% x 100%



Jumlah Pencapaian PAD


Menyampaikan Laporan Keuangan






Cakupan Penegakan Peraturan

Penyampaian APBD Kabupaten tepat

waktu yang disusun sesuai dengan

kalender penganggaran

Penyampaian APBD tepat waktu sesuai

peraturan perundang-undangan

Retribusi

Meningkatnya

Penyampaian APBD tepat waktu sesuai


Satpol PP,

Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli

Daerah dari tahun ke tahun

Pajak


Hasil Pegelolaan Kekayaan daerah

Lain-lain PAD yang Sah

Penyampaian perubahan APBD tepat



Jumlah laporan keuangan yang disampaikan

oleh SKPD

Jumlah laporan keuangan yang disampaikan

oleh SKPD

Jumlah Laporan keuangan yang seharusnya

disampaikan oleh SKPD

Waktu penyelesaian penelaahan APBD ses uai

ketentuan



PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)

x 100%





x 100%



x 100%



x 100%

Pe rsentase Koordinasi dengan

Aparat Keamanan dalam

penanganan kasus tindak kejahatan

dan kriminal yang terjadi di daerah

Cakupan rasio petugas Linmas

∑ pelanggaran perda/perkada yg diselesaikandaerah dan peraturan kepala daerah


Jumlah kasus tindak kejahatan/kriminal yang

terjadi dalam 1 tahun

∑ kelomp. patroli dikalikan 3 patroli dlm sehari

∑ satuan Linmas

∑ kelompok kecamatan (jumlah ke camatan)

∑ pelanggaran perda/perkada yg dilaporkan/

dipantau

Cakupan patrol i siaga ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat

ketentraman dan

kenyamanan

masyarakat

,

Kesbangpol

Sumber Data : Laporan Tahunan Kantor Kesbangpol


∑ RT


Jumlah Koordinasi serta kerjasama

dengan aparat keamanan dalam

penanganan kasus tindak kejahatan

Meningkatnya

efektifitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase Kunjungan Kerja DPRD

yang difasilitasi setiap masa reses

Setwan,

Sekretariat

Daerah,

Bappeda dan

Jumlah kunjungan kerja DPRD yg

difasilitasi setiap masa reses3 x setahun , 1 kali reses max

6 hari Jumlah kunjungan kerja DPRD yg seharusnya



PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)



x 100%



x 100%

-



x 100%


5. 100 Formulasi perhitungan :

x 100%


Persentase penegasan pilar batas

wilayah administrasi pemerintahan

yang telah ditetapkan :

Jumlah Dokumen Perencanaan yang

disampaikan tepat waktu

Sumber Data : Laporan Tahunan Setda (Bagian

Pemerintahan Umum)

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

Jumlah pilar batas wilayah administrasi

Sumber Data : Laporan Tahunan Bappeda dan PM

antara batas Kabupate/kota

Jumlah pilar batas wilayah administrasi

pemerintahan yang telah disepakati

Persentase keselarasan program

RPJMD dengan RKPD

Jumlah program RPJMD yang harus

Persentase penyampaian dokumen

perencanaan dan data pendukung

perencanaan pembangunan tepat

waktu

Sumber Data : Laporan Tahunan Bappeda dan PM

Jumlah Dokumen Perencanaan yang

disampaikan tepat waktu

Sumber Data : Laporan Tahunan Setwan

Sumber Data : Laporan Tahunan Setwan

Persentase Kunjungan Kerja Komisi

DPRD yang difasilitasi Setwan Jumlah kunjungan kerja komisi DPRD

yang difasilitasi Setwan3 x Setahun, 1 x Kunker Max 7

Hari Jumlah kunjungan kerja komisi DPRD

di asilitasi setiap masa reses

95 Jumlah Program RKPD tahun berkenaan

80 85 9080 85 90



PENANGGUNG

JAWAB

PENJELASAN



(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10)(3)(3) (9)

6.

a. 0 0 1 1 1 Formulasi perhitungan :

x 100%


b. 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Formulasi perhitungan :


Survey yang dilakukan

Sumber Data : Laporan T ahunan Koperindagpastam

Persentase survey potensi energi

baru dan terbarukan untuk

pembangkit tenaga listrik

Sumber Data : Laporan T ahunan Koperindagpastam

Lokasi potensi energi baru dan terbarukan

untuk pembangkit tenaga listrik

Jumlah lokasi yang disurvey

Energi panas bumi

Energi tenaga air



(1) (2) (4)

1. 1. 20,71%

2. 6,67%

3. 3,000

4. 600

5. Jumlah peserta Qurban (orang) 30,000

2. 67,2

LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013

(3)

Persentase masjid dan mushala yangdikunjungi dalam rangka pembinaan

keagamaan


(orang)

Persentase Mesjid, mushalla, surau, lembaga


k dif ilit i

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya pelayanan

kehidupan beragama


berangkat haji

Meningkatnyapemahaman dan

pengamalan ajaran

agamaPersentase Peningkatan zakat yang

terhimpun

TARGET



(1) (2) (4)(3)

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

7. A. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

1.

- SD 100,0%

- SMP 100%

2.

- SD 100%

- SMP 100%

3. 93,0%


belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang,

dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang.

Untuk setiap rombongan belajar tersedia

1 (satu) ruang kelas yang dilengkapidengan meja dan kursi yang cukup untuk

peserta didik dan guru, serta papan tulis;

SMP tersedia ruang laboratorium IPA


Meningkatnya mutu,


dan relevansi pendidikanSatuan pendidikan dalam jarak yang







(1) (2) (4)(3)


6. 92,59%

7. 100,00%

8. 100%

Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru

yang memenuhi kualifikasi akademik S1



SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk






dan separuh diantaranya (35% dari

keseluruhan guru) telah memiliki

sertifikat pendidik, untuk daerah khusus

masing-masing sebanyak 40% dan 20%;



(1) (2) (4)(3)


13

- SD 100%

- SMP 100%

14

.

- SD 100%

- SMP 100%

B.

15 97,4%SD menyediakan buku teks yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah

k t l j B h





dalam mengembangkan kurikulum dan

proses pembelajaran yang efektif;




selama 3 jam untuk melakukan supervisi

dan pembinaan;



(1) (2) (4)(3)


19

- SD 100%

- SMP 100%

20

SD 100%

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per


merencanakan pembelajaran,

melaksanakan pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran, membimbing ataumelatih peserta didik, dan melaksanakan

tugas tambahan;


proses pembelajaran selama 34 mingguper tahun dengan kegiatan tatap muka

sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam

per minggu; b) Kelas III : 24 jam per

minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per

minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam

per minggu;



(1) (2) (4)(3)


25

- SD 100%

- SMP 100%

26

- SD 100%



akhir semester (UAS) dan Ulangan


(US/UN) kepada orang tua peserta didikdan menyampaikan rekapitulasinya






evaluasi mata pelajaran serta hasil


kepala sekolah pada akhir semester

dalam bentuk laporan hasil prestasi




(1) (2) (4)(3)


3 100,00%

9. 1. 14

2. 500

3. 30

2. 3

10 A. Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Angka Usia Harapan Hidup 71,6

2 Angka kematian ibu melahirkan 110

Event olahraga yang dilaksanakanmaupun yang diikuti

Meningkatnya aktivitaskeolahragaan


yang difasilitasi





(TKSK,PSM, Karang Taruna, Tagana)


Kesehatan Penduduk



(1) (2) (4)(3)


17 95

18 90

19 75


20 100

21 100

C.

22 95

23




pasien masyarakat miskin



kebutuhan

Persentase Pendistribusian obat ke unitpelayanan kesehatan

Cakupan desa/kelurahan universal child

immunization (UCI)


Pelayanan Pencegahan Dan

Pemberantasan Penyakit Menular



(1) (2) (4)(3)


F.

27 73

28 83

29 83

30 70

31 Persentase akses air minum 60

G.

32 28

33 21

34 7,235 3

36 Rasio bidan per 100.000 penduduk 94

37 Rasio perawat per 100.000 penduduk 90

38 83Persentase tenaga kesehatan yang

memiliki izin



Persentase TTU memenuhi syarat



Cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan



Rasio dokter spesialis per 100. 000Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk



(1) (2) (4)(3)


46 1.000 orang

J.

47 15,00%

K.

48 75,00%

11. 1. 26

2. 145

PENYEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTR

Persentase (%) PMKS dalam 1 tahun yang



Ratio Pembantu Pembina Keluarga





100% setiap Tahun

Cakupan Penyediaan Alat dan ObatKontrasepsi utk Memenuhi Permintaan


Meningkatnya taraf

hidup penyendang


Sosial (PMKS) dan


pela-yanan sosial

masyarakat

Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1





(1) (2) (4)(3)


b.

1 Cabe 10,94%

2 Tomat 19,58%

3 Buncis 4,99%

4 Wortel 4,35%

5 Pisang 2,51%

c.

1 Karet 10,00%

2 Kakao 10,00%

3 kopi 0,26%

2. 70%

3. 50%

4.

a. 25,00%

b. 5,00%

c 25 00%



Komoditi Perkebunan

Budidaya


Ketersediaan energi dan protein perkapita

Tanggkapan

Pengolahan



(1) (2) (4)(3)


D.

1. 50%

2. 10 Unit

13. 1. 4,76%

2. 50,00%

3. 7,50%

14. 1. 90,50%

2. 20,00%

3. 54,10%

Berkembangnya usaha


dan koperasi

PENANGANGAN KERAWANAN

PANGAN

Persentase peningkatan UTTP yang ditera

teraulang


(PDRP) (%)


barang kadaluarsa dan ilegal

Persentase koperasi yang melakukan

RAT



Berkembangnya pasar

sebagai sentra

perdagangan


Persentase Revitalisasi pasar



(1) (2) (4)(3)


16. A. PELAYANAN PELATIHAN KERJA

1. 80

2. 352

3. 35


4 3.560

C.

5 8

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan berbasis masyarakat

Menurunnya jumlah

penduduk miskin dan

pengangguran Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis kompetensi



INDUSTRIANL

Besaran kasus yang diselesaikan dengan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yangditempatkan



(1) (2) (4)(3)


3 100,00%

4 100,00%

5 100,00%

18. A.1. 1614,38

2. 11

JALAN

Cakupan layanan pemulangan bagi


Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per

Individu Melakukan Perjalanan (Km)



kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih

di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A

dan PPT/PKT di RS

Jalan Yang Menghubungkan Pusat-Pusat

Kegiatan Dalam Wilayah Kabupaten (Km)

Meningkatkan kuantitasdan kualitas jalan dan

jembatan





(1) (2) (4)(3)


21. A.

1. 65.754

2. 355.624

22. 1. 30

23. 1. 13,37%

2. 66,67%

3. 15,38%Persentase aparatur pemadam kebakaran

yang memenuhi standar kualifikasi

Meningkatnya kesiagaan

dalam penanggulangan

bahaya kebakaran


rate)


Sistem air limbah skala komunitas/

kawasan (jiwa)


prasarana sanitasi

Pemukiman


Sistem air limbah setempat yang

memadai. (KK)

Meningkatnya kuantitas

dan kualitas perumahan.





(1) (2) (4)(3)


2. 100%

C.

1.

a.

- Rambu (kondisi awal :76,72 %) 1.017

- Marka (kondisi awal : 47,22 %) 6.163

- Guardrill 0

b. Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.110





Kabupaten.

Rata-rata persentase capaian

indikator Fasilitas Perlengkapan Jalan

:


pada setiap Kabupaten yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek.



(1) (2) (4)(3)


F.

1. 100%

26. A.1. 100

B.

2. 100

C.

PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

DARI SUMBER TIDAK BERGERAK



memenuhi persyaratan administra-tif dan

teknis pengendalian pencemaran udara

KESELAMATAN

Cakupan standar keselamatan bagi

angkutan umum yang melayani trayek di


Meningkatnya kualitaspengelolaan Lingkungan

HidupPersentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan yang mentaati persyaratan


pencemaran air


PELAYANAN INFORMASI STATUS

KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU

TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA



(1) (2) (4)(3)


27. 1. 20%

2.

- 100,00%

- 71,43%

28. 1. 20%

29 1. 275%

2. 100%Persentase (%) korban bencana yang


Tanah longsor

Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi




Meningkatnya sarana

prasarana





Persentase potensi daerah rawan bencana

alam geologi

Gunung Api

Meningkatnya

pengetahuan dan

kesiapsiagaan

masyarakat

dalampenanggulangan

bencana


peta daerah rawan

bencana



(1) (2) (4)(3)


32 A.

1. 80,00

2. 75,00

3. 30,00

4 69,00%

5 100%

6 100%


menerapkan SOP


publik yang telah ditindaklanjuti

PELAYANAN DOKUMEN

KEPENDUDUKAN

Cakupan penerbitan Kartu Tanda

Penduduk (KTP)


pelayanan publik


dikeluarkan



Kelahiran



(1) (2) (4)(3)


12

13

14 100%

6%




usaha.



Pendaftaran Penanaman Modal Dalam

Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal

Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman

Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP), Perpanjangan IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing


(satu) kabupaten, sesuai kewenangan

pemerintah

1 kali/th



(1) (2) (4)(3)


2. 0

3. 4

34. 1.

- BPK 75%

- BPKP 50%

- Inspektorat 80%

2. 90%

3. 100%






tepat waktu


ditindaklanjuti


yang baik, bersih, dan

akuntabel


Pemeriksaan



Masyarakat di Tingkat Kecamatan



(1) (2) (4)(3)


4. tepat

5. tepat

6.

100%

36. 1. 85,00%

2. 0,86

3 189 9%





waktu yang disusun sesuai dengankalender penganggaran


Cakupan Penegakan Peraturandaerah dan peraturan kepala daerah

Cakupan patroli siaga ketertiban





Meningkatnyaketentraman dan

kenyamanan masyarakat



(1) (2) (4)(3)


4. 100

5.

6.

a. 1

b. 60,00%




Energi tenaga air

Persentase keselarasan programRPJMD dengan RKPD 90




waktu

Energi panas bumi



(1) (2) (4)

1. 1. 20,71%

2. 6,67%

3. 3,000

4. 600

5. Jumlah peserta Qurban (orang) 30,000

2. 67,2

TARGET


terhimpun

Meningkatnya

pemahaman danpengamalan ajaran

agama


berangkat haji


kehidupan beragama

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

(3)




(orang)



k dif ilit i

LAMPIRAN 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013



(1) (2) (4)

TARGET No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

(3)

- SD 100,0%

- SMP 100%

2.

- SD 100%

- SMP 100%

3. 93,0%

4.



dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang.Untuk setiap rombongan belajar tersedia

1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk


SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi


minimal satu set peralatan praktek IPA

untuk demonstrasi dan eksperimen





(1) (2) (4)


(3)

8. 100%

9. 96,30%

10 100%





sertifikat pendidik, untuk daerah khususmasing-masing sebanyak 40% dan 20%;


akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik masing-

masing satu orang untuk mata pelajaran

Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, danBahasa Inggris;



pendidik;



(1) (2) (4)


(3)

- SD 100%

- SMP 100%

B.

15 97,4%

16 92,6%

17 97,4%SD menyediakan satu set peraga IPA dan

bahan yang terdiri dari model kerangka

manusia, model tubuh manusia, bola

d nia (globe) contoh peralatan optik kit

SD menyediakan buku teks yang sudahditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah

mencakup mata pelajaran Bahasa

Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS

dengan perbandingan satu set untuk

setiap peserta didik;



Setiap SMP menyediakan buku teks yang


Pemerintah mencakup semua matapelajaran dengan perbandingan satu set




(1) (2) (4)


(3)

20

- SD 100%- SMP 100%

21

- SD 100%- SMP 100%

22




sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam

per minggu; b) Kelas III : 24 jam per


minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam

per minggu;

Satuan pendidikan menerapkan



Setiap guru menerapkan rencana






(1) (2) (4)


(3)

26

- SD 100%

- SMP 100%

27

- SD 100%

- SMP 100%

28 2,83%Persentase jumlah eksemplar buku













sekolah (MBS)



(1) (2) (4)


(3)

3. 30

2. 3


1. Angka Usia Harapan Hidup 71,6

2 Angka kematian ibu melahirkan 110

3 Angka kematian bayi 26

4 Cakupan rawat Inap 0,030

5 Cakupan rawat jalan0,83

6 90

7 90

8 90

9 100

10 100


Masyarakat miskin


Kesehatan Penduduk


Cakupan penjaringan kesehatan siswa


Cakupan pelayanan anak balita



yang difasilitasi



(1) (2) (4)


(3)


20 100

21 100

C.

22 95

23

a. 100

b. 100

c. 100




immunization (UCI)






yang ditangani



Persentase penemuan pasien baru TB

BTA positif (CDR)





(1) (2) (4)


(3)

G.

32 28

33 21

34 7,2

35 3

36 Rasio bidan per 100.000 penduduk 94

37 Rasio perawat per 100.000 penduduk 90

38 83

H. Pengawasan Obat dan Makanan

39 75

I.

40 0,63%

Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)








Persentase tenaga kesehatan yang

memiliki izin





(1) (2) (4)


(3)

K.

48 75,00%

11. 1. 26

2. 145

3. 15

4 0





Meningkatnya taraf hidup penyendang


Sosial (PMKS) dan


pelayanan sosial

masyarakat



100% setiap Tahun


Persentase (%) PMKS dalam 1 tahun yangmemperoleh bantuan sosial

Persentase (%) WKBSM dalam 1 tahun



Persentase (%) panti sosial skala

kabupaten/kota dalam 1 tahun yangmenyediakan sarana prasarana




(1) (2) (4)


(3)

2. 70%

3. 50%

4.

a. 25,00%

b. 5,00%

c. 25,00%

5.

a. 3,00%

b. 5,00%

c. 8,00%

6

a. 5,00%

b. 15,00%

B

unggas

Tanggkapan

Ternak kecil

Persentase Produksi Produk hasil

peternakan



Ketersediaan energi dan protein per

kapita

Budidaya

Pengolahan


Daging

Telur


Ternak Besar



(1) (2) (4)


(3)

3. 7,50%

14. 1. 90,50%

2. 20,00%

3. 54,10%

4. 4,00%

5. 10,00%

15. 1.

a. Cakupan kajian seni 33,33%

b. Cakupan fasilitasi seni 30 % 30,00%

c Cakupan Gelar seni 75 % 75 00%


Persentase peningkatan Industri Kecil

Menengah (IKM) yang menggunakan

mesin dan peralatan


RAT





industri

Perlindungan pengembangan dan

pemanfaatan bidang kesenian.

Berkembangnya


Berkembangnya usaha


dan koperasi



(1) (2) (4)


(3)


4 3.560

C.

5 8

D.

6 5.733

E.

7 301



INDUSTRIANL


Perjanjian Bersama (PB)

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang

ditempatkan


KETENAGAKERJAAN



JAMSOSTEK


peserta program jamsostek



(1) (2) (4)


(3)

18. A.

1. 1614,38

2. 11

3. 1614,38

B.

4. 1614,38

5. 1614,38

19 1 7 447 599

RUAS



Rencana (Km)


berjalan dengan selamat dan nyaman(Km)

Meningkatkan kuantitas

dan kualitas jalan dan

jembatan Jalan Yang Menghubungkan Pusat-Pusat





(Km)




JALAN



(1) (2) (4)


(3)

23. 1. 13,37%

2. 66,67%

3. 15,38%

4. 66,67%

24. A.

1. 207

25. A.

1.94%

Meningkatnya sarana

dan prasarana

perhubungan





planning)





Persentase aparatur pemadam kebakaran




bahaya kebakaran


rate)

Tersedianya acuan

peruntukan dan

pemanfaatan ruang



(1) (2) (4)


(3)

a.

- Rambu (kondisi awal :76,72 %) 1.017

- Marka (kondisi awal : 47,22 %) 6.163

- Guardrill 0

b. Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.110

D.

1. 100%

E.

2. 100%

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR



:

Cakupan Sumber Daya Manusia (SDM) di

bidang pengujian kendaraan bermotor

SUMBER DAYA MANUSIA

Cakupan unit pengujian kendara-an

bermotor bagi Kabupaten yang memilikipopulasi kendaraan wajib uji minimal




(1) (2) (4)


(3)

B.

2. 100

C.

3. 100

4. 2,67

3 12




Prosentase luasan lahan yang telah









Okupasi



Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

(%)



(1) (2) (4)


(3)

29 1. 275%

2. 100%

3. 25%

30. 1. 20%

2. 20%

3. 20%

Meningkatnya sarana

prasarana





Meningkatnya kesadaran

masyarakat terhadap

norma-norma danperaturan perundang-

undangan yang berlaku

Persentase peraturan perundang-


Persentase penyelesaian kasus

pengaduan masyarakat yang

dit t k di d l /di l

Persentase (%) korban bencana yang

dievakuasi dengan menggunakan saranaprasarana tanggap darurat lengkap dalam

1 tahun

Persentase Sarana dan prasarana


Persentase Perda Kabupaten yang berperspektif

HAM



(1) (2) (4)


(3)

6 100%

7 10

8 1

9

10


tahun ke tahun (hari kerja)


dikeluarkan



K b t





(UMKMK) tingkat kabupaten/kota

dengan pengusaha tingkat provinsi/

nasional

Tersedianya informasi peluang usaha

sektor/bidang unggulan (Sektor)

1 kali/th

1 kali/th



(1) (2) (4)


(3)

13

14 100%

15

33 1.

a. 45

b 5

1 kali/th

1 kali/th

Terwujudnya


Media baru seperti website (media



melalui:






usaha.



Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).


kebijakan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha



(1) (2) (4)


(3)

3. 100%

4. 25%

5. 20%

35. 1

100%

2.

43,04%

3.



aplikasi aset





negara yang wajib melaporkan harta

kekayaannya


Menyampaikan Laporan Aset





tepat waktu

Terwujudnya pengelolaan

keuangan dan asset

daerah dengan baik



(1) (2) (4)


(3)

3. 189,9%

4. 21,43%

37. 1. 100%

-

2. 100%

-

3. 100%

Meningkatnya efektifitas

perencanaan

pembangunan daerah



3 x setahun , 1 kali reses max 6

hari


DPRD yang difasilitasi Setwan

3 x Setahun, 1 x Kunker Max 7

Hari





Persentase Koordinasi dengan Aparat

Keamanan dalam penanganan kasus

tindak kejahatan dan kriminal yang

terjadi di daerah

(1) (2) (4) (5) (6)

LAMPIRAN 4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

REALISASI CAPAIAN (%)

(3)




1. 1. 20,71% 19,29% 93,10%

2. 6,67% 12% 180,00%

3. 3,000 3.440 114,70

4. 600 445 74,16

5. Jumlah peserta Qurban (orang) 30,000 28.689 95,63

2. 67,2 66,6 99,10

3. 1. 130 150 115,00Meningkatnya

pemahaman dan


adat dan budaya

Jumlah peserta yang mendapat

penyuluhan dan seminar terhadap adat

Basandi Syarak-Syarak Basandi

Kitabullah (ABS-SBJ) (orang)


dikunjungi dalam rangka pembinaan

keagamaan


(orang)





berangkat haji

Meningkatnya

pemahaman dan

pengamalan ajaran

agama


kehidupan beragama


terhimpun

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


4. 40% 20% 50%Persentase Lembaga unsur nagari yang diberi

pelatihan, sosialisasi penyelenggaran adat

(Lembaga unsur)

Meningkatnya peran

pemangku adat dan

tokoh agama



5. 20% 0% 0%

6. 1. 20% 20% 100%

7. A. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

1.

- SD 100,0% 100,00% 100,00%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

2.

Meningkatnya jumlah

konflik adat yang dapat

diselesaikan

Persentase SLTA yang mendapatkan

penyuluhan terhadap bahaya dan

pengaruh penyalahgunaan narkoba



dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang.

Untuk setiap rombongan belajar tersedia

1 (satu) ruang kelas yang di lengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk


Persentasse fasilitasi penyelesaian bata

ulayat nagari (kasus)

Berkurangnya kenakalan

remaja dan perbuatan

maksiat

Meningkatnya mutu,


dan relevansi pendidikanSatuan pendidikan dalam jarak yang





(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


- SD 100% 90,76% 100,00%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

3. 93,0% 90,74% 98,00%SMP tersedia ruang laboratorium IPA



4.

- SD 97,36% 97,36% 100,00%

- SMP 96,30% 96,30% 100,00%

5.97,36% 95,71% 98,31%



minimal satu set peralatan praktek IPAuntuk demonstrasi dan eksperimen



untuk setiap orang guru, kepala sekolah

dan staf kependidikan lainnya; dan di

setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala

sekolah yang terpisah dari ruang guru;

SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk

setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)

orang guru untuk setiap satuan

pendidikan, dan untuk daerah khusus 4

(empat) orang guru setiap satuan

pendidikan;

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


6. 92,59% 87,04% 94,00%SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk






7. 100,00% 1000,00% 100,00%

8. 100% 100,00% 100,00%

9. 96,30% 92,59% 96,15%

Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1







sertifikat pendidik, untuk daerah khusus

masing-masing sebanyak 40% dan 20%;


akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki serti fikat pendidik masing-

masing satu orang untuk mata pelajaran

Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan

Bahasa Inggris;

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


10 100% 100,00% 100,00%

11 Kepala SMP berkualifikasi akademik S 1



pendidik;



11

.100% 100,00% 100,00%

12

- SD 100% 100,00% 100,00%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

13

- SD 100% 100,00% 100,00%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

14

.

Pengawas sekolah dan madrasah

memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-

IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik;

Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1


pendidik;




selama 3 jam untuk melakukansupervisi

dan pembinaan;



dalam mengembangkan kurikulum dan

proses pembelajaran yang efektif;

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


- SD 100% 100% 100,00%

- SMP 100% 100% 100,00%

B. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR




15 97,4% 95,71% 98,31%

16 92,6% 87,04% 94,00%

17 97,4% 96,37% 98,98%

18

- SD 94,0% 92,41% 98,25%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

SD menyediakan buku teks yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah

mencakup mata pelajaran BahasaIndonesia, Matematika , IPA, dan IPS

dengan perbandingan satu set untuk

setiap peserta didik;

Setiap SMP menyediakan buku teks yang


Pemerintah mencakup semua mata

pelajaran dengan perbandingan satu set


SD menyediakan satu set peraga IPA dan

bahan yang terdiri dari model kerangka

manusia, model tubuh manusia, bola

dunia (globe), contoh peralatan optik, kit

IPA untuk eksperimen dasar, danposter/carta I PA;

Setiap SD memiliki 100 judul buku

pengayaan dan 10 buku referensi,dan

setiap SMP memiliki 200 judul buku

pengayaan dan 20 buku referensi;

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per


merencanakan pembelajaran,

melaksanakan pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran, membimbing atau

melatih peserta didik dan melaksanakan



- SD 100% 100,00% 100,00%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

20

- SD 100% 100,00% 100,00%- SMP 100% 100,00% 100,00%

21

- SD 100% 100,00% 100,00%- SMP 100% 100,00% 100,00%

melatih peserta didik, dan melaksanakan

tugas tambahan;




sebagai berikut : a) Kelas I – I I : 18 jam

per minggu; b) Kelas I II : 24 jam per


minggu atau d) Kelas VI I - IX : 27 jam

per minggu;

Satuan pendidikan menerapkan



(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


22

- SD 100% 100,00% 100,00%SMP

Setiap guru menerapkan rencana






- SMP 100% 100,00% 100,00%

23

- SD 100% 100,00% 100,00%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

24

- SD 100% 100,00% 100,00%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

25

- SD 100% 100,00% 100,00%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

Kepala sekolah melakukan supervisi

kelas dan memberikan umpan balik

kepada guru dua kali dalam setiap

semester;


evaluasi mata pelajaran serta hasil


kepala sekolah pada akhir semester

dalam bentuk laporan hasi l prestasi


Setiap guru mengembangkan danmenerapkan program penilaian untuk

membantu meningkatkan kemampuan


(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


26 Kepala sekolah atau madrasah








- SD 100% 100% 100,00%

- SMP 100% 100% 100,00%

27

- SD 100% 100,00% 100,00%

- SMP 100% 100,00% 100,00%

28 2,83% 4,33% 153,30%

29 2,81% 2,65% 94,22%



sekolah (MBS)

y p p y





Persentase jumlah eksemplar buku

perpustakaan

Persentase peningkatan jumlah

pengunjung perpustakaan

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


8. 1. 100,00% 100,00% 100,00%

2. 100 00% 100 00% 100 00%Persentase pemuda dan pemudi Nagari

Persentase siswa siswi SMA yang

mendapat pelat ihan kepemimpinan

dalam kegiatan seleksi PASKIBRAKA

Meningkatnya partisipasi

pemuda dalam

pembangunan



100,00% 100,00% 100,00%

3 100,00% 100,00% 100,00%

9. 1. 14 14 100,00%

2. 500 427 85,40%

3. 30 30 100,00%

2. 3 2 100,00%

p p g

yang mendapat penyuluhan dalam

kegiatan seleksi pemuda peloporkeamanan lingkungan

Event olahraga yang dilaksanakan

maupun yang diikuti



(TKSK,PSM, Karang Taruna, Tagana)

Meningkatnya aktivitas

keolahragaan


yang difasilitasi



(1) (2) (4) (5) (6)


(3)



1. Angka Usia Harapan Hidup 71,6 71.8 100.2

2 Angka kematian ibu melahirkan 110 166 66.2

3 Angka kematian bayi 26 15 173.3

4 Cakupan rawat Inap 0,030 0,004 13,3


Kesehatan Penduduk



, , ,

5 Cakupan rawat jalan 0,83 0,17 20

6 90 71.20 79,10

7 90 67 74.4

8 90 90 100

9 100 100 100

10 100 97,6 97,6

11 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 93 77,9 83,7

12 83 100 120,4

13 90 73,5 79,66

14 90 86 95,5

15 94 100 106,3

16 100 100 100

Cakupan pelayanan ibu nifas

Cakupan neonatal dengan komplikasi

yang ditangani

Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-24

bulan keluarga miskin

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi

yang ditangani



memiliki kompetensi kebidanan


Cakupan penjaringan kesehatan siswa

SD dan setingkat


Cakupan pelayanan anak balita


Masyarakat miskin

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


17 95 76,1 80,1

18 90 98,8 109,7

19 75 100 133,3


kebutuhan

Persentase Pendistribusian obat ke unit

pelayanan kesehatan





20 100 100 100

21 100 50 50

C.

22 95 85,6 90,10

23

a. 100 50 50

b. 100 100 100

c. 100 47 47


immunization (UCI)

Persentase penemuan pasien baru TB

BTA positif (CDR)










yang ditangani



(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


d. 100 100 100

D. Penyelidikan Epidemiologi dan

Penanggulangan KB

Cakupan balita diare yang pendapat

pelayanan kesehatan



24 100 100 100

E.

25 Cakupan Desa Siaga Aktif 92 92 100

26 60 55,5 92,5

F.

27 73 55 75,3

28 83 60 72,2

29 83 80 96

30 70 60 85,5

31 Persentase akses air minum 60 75 125

G.

32 28 16,6 59,2

33 21 6,4 30,4

34 7,2 3,2 44,4



Persentase TTU memenuhi syarat


Persentase rumah tangga yang

berperilaku hidup bersih dan sehat (Ber-

PHBS)


Cakupan tempat pengolahan makanan

yang memenuhi syarat kesehatan

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Nagari mengalami KLB yang

dilakukan penyeleidikan epidemiologi <24 jam




(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


35 3 2,6 86,6

36 Rasio bidan per 100.000 penduduk 94 87,7 93,2

37 Rasio perawat per 100.000 penduduk 90 72,2 80,2

38 83 66,5 80,1Persentase tenaga kesehatan yang

memiliki izin




H. Pengawasan Obat dan Makanan 39 75 100 133,3

I.

40 0,63% 0,62% 94,41%

41 74,00% 76,57% 103,47%

42 11,50% 10,42% 90,61%

43 74,00% 75,92% 102,60%

44 65,00% 67,06% 103,17%



Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak

terpenuhi (unmet need) 5%

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta

KB aktif 65%



Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) ber KB 70%

Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


45 96,00% 96,00% 100,00%

46 1.000 orang 1.000 orang 100,00%

Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh

KB/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas

disetiap 2 desa/ kelurahan

Ratio Pembantu Pembina Keluarga





J.

47 15,00% 0,00% 15,00%

K.

48 75,00% 75,00% 100,00%

11. 1. 26 16 61,54

2. 145 145 100



100% setiap Tahun


PENYEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTR

Cakupan Penyediaan Alat dan Obat

Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan


Persentase (%) PMKS dalam 1 tahun yang


Meningkatnya taraf

hidup penyendang


Sosial (PMKS) dan

aksesibil itas terhadap

pela-yanan sosial

masyarakat





(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


3. 15 15 100

4 0 0 0Persentase (%) WKBSM dalam 1 tahun

Persentase (%) panti sosial skala

kabupaten/kota dalam 1 tahun yang

menyediakan sarana prasarana




4 0 0 0

5 203 193 95,07

12. A.

1.

a.

1 Padi 0,75% 0,15% 20,452 Jagung 0,46% 36,52% 7.958,68

3 Kacang Tanah 6,26% 134,11% 2.141,76

b.

1 Cabe 10,94% 40,27% 368,06%

2 Tomat 19,58% 44,43% 226,90%

3 Buncis 4,99% 10,52% 210,73%

Meningkatkatnya


Persentase Peningkatan produksi

Komoditi Unggulan Daerah

Persentase (%) WKBSM dalam 1 tahun



Komoditi Tanaman Pangan


Persentase (%) penyandang cacat fisik

dan mental, serta lanjut usia tidak

potensial yang menerima jaminan sosial

dalam 1 tahun

KETERSEDIAAN PRODUKTIVITAS

UNGGULAN DAN CADANGAN PANGAN

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


4 Wortel 4,35% 144,86% 3332,81%

5 Pisang 2,51% -40,33% -1609,50%

c.

1 Karet 10,00% 96,58% 962,82%

2 Kakao 10,00% 80,39% 803,83%

3 kopi 0 26% 10 16% 3958 84%

Komoditi Perkebunan



3 kopi 0,26% -10,16% -3958,84%

2. 70% 165,44% 236,34%

3. 50% 95,28% 190,56%

4.

a. 25,00% 23,80% 95,20%

b. 5,00% 26,81% 104,60%

c. 25,00% 5,30% 106,00%

5.

a. 3,00% 5% 166%

b. 5,00% 4,93% 188,66%

c. 8,00% 9,07% 113,42%

6

a. 5,00% 1,45% 28,91%

b. 15,00% 14,93% 99,51%

Ternak Besar


Daging

Telur

unggas

Tanggkapan

Ternak kecil

Persentase Produksi Produk hasil

peternakan

Budidaya


Ketersediaan energi dan protein per

kapita


Pengolahan

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


B.

1. 70% 70,00% 100,00%

2. 70% 70,00% 100,00%

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga

dan Akses Pangan (%)

Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)




C.

1. 75% 72,14% 103,06%

2. 70% 70,00% 100,00%

D.

1. 50% 45,00% 90,00%

2. 10 Unit 8 Unit 80,00%

13. 1. 4,76% 4,76% 100,00%

2. 50,00% 65,74% 131,48%

3. 7,50% 7,50% 100,00%

Pengawasan dan Pembinaan keamanan

pangan (%)

PENANGANGAN KERAWANAN

PANGAN

Persentase peningkatan UTTP yang ditera-

teraulang


(PDRP) (%)

Persentase Revitalisasi pasar



Skor Pola Pangan harapan (PPH) (%)

PENGANEKARAGAMAN DANKEAMANAN PANGAN


Berkembangnya pasar

sebagai sentra

perdagangan

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


14. 1. 90,50% 89,70% 94,41%

2. 20,00% 13,00% 65,00%

3. 54,10% 63,00% 126,00%

4. 4,00% 4,57% 114,25%

Berkembangnya usaha


dan koperasi


industri


RAT





5. 10,00% 8,00% 80,00%

15. 1.

a. Cakupan kajian seni 33,33% 33,33% 100,00%

b. Cakupan fasilitasi seni 30 % 30,00% 57,14% 190,46%

c. Cakupan Gelar seni 75 % 75,00% 100,00% 133,00%

d. Misi Kesenian 100% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Sarana dan Prasarana

a. 25,00% 63,00% 252,00%

b. Cakupan Tempat Seni dan Budaya 100,00% 100,00% 100,00%

c. 34,00% 66,66% 194,00%

3 Jumlah Kunjungan Wisata (orang) 285.000 275.935 97,00%

Perlindungan pengembangan dan

pemanfaatan bidang kesenian.

Persentase peningkatan Industri KecilMenengah (IKM) yang menggunakan

mesin dan peralatan

Berkembangnya


Cakupan Sumber Daya Manusia

Kesenian dan Budaya 25 %

Cakupan Organisasi Seni dan Budaya

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


16. A. PELAYANAN PELATIHAN KERJA

1. 80 254 306

2. 352 370 105,11


pelatihan berbasis masyarakat

Menurunnya jumlah

penduduk miskin dan

pengangguran Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis kompetensi



3. 35 30 85,71


4 3.560 114 3,20

C.

5 8 8 100%

D.

6 5.733 3.404 59,37


pelatihan kewirausahaan



INDUSTRIANL


Perjanjian Bersama (PB)

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang

ditempatkan


JAMSOSTEK


peserta program jamsostek

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


E.

7 301 60 19,93

8 178 178 100,00


KETENAGAKERJAAN


Besaran Pengujian Peralatan di

Perusahaan



17. 1 11,20% 11,20% 100,00%

2 100,00% 100,00% 100,00%

3 100,00% 100,00% 100,00%

4 100,00% 100,00% 100,00%

5 100,00% 100,00% 100,00%

Meningkatkan peran dan

partisipasi perempuan

dalam pembangunan


kekerasan yang mendapatkan

penanganan pengaduan oleh petugas

terlatih didalam unit pelayanan terpadu

Cakupan layanan pemulangan bagi






kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih

di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A

dan PPT/PKT di RS

Indeks Pembangunan Pengarus-utamaan

Gender (%)

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


18. A.

1. 1614,38 1486,96 92,00%

2. 11 11 100,00%

JALAN



Jalan Yang Menghubungkan Pusat-Pusat


Meningkatkan kuantitas

dan kuali tas jalan dan

embatan

K

M

K

mmKM



3. 1614,38 935,93 58,00%

B.

4. 1614,38 936 58,00%

5. 1614,38 713 44,00%

19. 1. 7.447,599 47.934,720 644,00%

2. 105.937 52.823 50,00%Air irigasi untuk pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang sudah ada (liter/dtk)


pokok minimal sehari hari (M3/Tahun)

RUAS



Rencana (Km)


berjalan dengan selamat dan nyaman

(Km)


sumber daya air dan

irigasi



(Km)

PKSeuruh

SPMpe ncapaanakhran

PKPenghubungJaanPanang

kece paankreramemenuhaanPanangKecepaanSPM

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


20. 355.624 76.033 21,00%

21. A.

Meningkatnya cakupan

pelayanan air bersih


prasarana sanitasi


Akses air minum yang aman melalui Sistem

Penyediaan Air Minum dengan jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

terlindungi dengan kebutuhan pokok

minimal 60 liter/orang/ hari



1. 65.754 2.738 4,00%

2. 355.624 3.290 1,00%

22. 1. 30 5 17,00%

23. 1. 13,37% 13,37% 100,00%

2. 66,67% 66,67% 100,00%

3. 15,38% 15,38% 100,00%

4. 66,67% 66,67% 100,00%

Persentase aparatur pemadam kebakaran




bahaya kebakaran


Tingkat Waktu tanggap (response timerate)



Sistem air limbah skala komunitas/

kawasan (jiwa)

prasarana sanitasi

Pemukiman Sistem air limbah setempat yangmemadai. (KK)

Meningkatnya kuantitas

dan kualitas perumahan.



(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


24. A.

1. 207 207 100,00%

25. A.

1.




planning)

Meningkatnya sarana

dan prasarana



Tersedianya acuan

peruntukan dan

pemanfaatan ruang



94% 94% 100%

2. 0% 0 0

B.

1. 47% 47% 100%

2. 100% 100% 100%

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Cakupan halte pada setiap Kabupaten

yang telah dilayani angkutan umum

dalam trayek.


jaringan trayek yang menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dengan

wilayah yang telah berkembang pada

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan

Kabupaten

perhubungan

p g y g y

wilayah yang telah tersedia jaringan jalanuntuk jaringan jalan Kabupaten/Kota


pada setiap Kabupaten yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek.

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


C.

1.

a.





Kabupaten.





- Rambu (kondisi awal :76,72 %) 1.017 1.033 10.157

- Marka (kondisi awal : 47,22 %) 6.163 7.842 121,40

- Guardrill 0 0 0

b. Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.110 900 81,81

D.

1. 100% 100% 100%

E.

2. 100% 100% 100%

:


bidang pengujian kendaraan bermotor

pada Kabupaten yang telah melakukan

pengujian berkala kendaraan bermotor.

SUMBER DAYA MANUSIA

Cakupan unit pengujian kendara-an

bermotor bagi Kabupaten yang memiliki

populasi kendaraan wajib uji minimal


PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


3. 0,00% 0 0

4. 100% 100% 100%


yang memiliki kompetensi sebagai

pengawas kelaikan kendaraan pada setiap

perusahaan angkutan umum


bidang MRLL, Evaluasi Andalalin,

Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.



F.

1. 100% 100% 100%

26. A.

1. 100 100 100

B.

2. 100 0 0

p g







Cakupan standar keselamatan bagi

angkutan umum yang melayani trayek di



pengelolaan Lingkungan

HidupPersentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan yang mentaat i persyaratan


pencemaran air


KESELAMATAN

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


C.

3. 100 0 0Prosentase luasan lahan yang telah









4. 2,67 5,95 222,67%

3 12 9 75,00%

4. 3 4 133,33%

D.

5. 100 100 100

6. 13% 13% 100%

Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

(%)


Okupasi

Kasus kebakaran hutan

Prosentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaanpecemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Cakupan Daerah Layanan Persampahan

PELAYANAN TINDAK LANJUT

PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT

ADANYA DUGAAN PENCEMARAN

DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


27. 1. 20% 28% 140%

2.

- 100,00% 100,00% 100,00%

- 71,43% 71,43% 100% Tanah longsor



Persentase potensi daerah rawan bencana

alam geologi

Gunung Api


peta daerah rawan

bencana



28. 1. 20% 20% 100,00%

29 1. 275% 275% 100%

2. 100% 77,00 77,50

3. 25% 25% 100,00

Persentase Sarana dan prasarana


Persentase (%) korban bencana yangdievakuasi dengan menggunakan sarana

prasarana tanggap darurat lengkap dalam

1 tahun

Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi


Meningkatnya

pengetahuan dan

kesiapsiagaan

masyarakat

dalampenanggulangan

bencana

Meningkatnya sarana

prasarana





(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


30. 1. 20% 20% 100%

2. 20% 10,00 50,00

3. 20% 20% 100%P t l i k

Persentase peraturan perundang-


Persentase Perda Kabupaten yang berperspektif

HAM

Meningkatnya kesadaran

masyarakat terhadap

norma-norma dan

peraturan perundang-

undangan yang berlaku



31. 1. 4 5 125%

2. 100% 100% 100%

32 A.

1. 80,00 104,14% 120,00%

2. 75,00 83,35% 111,00%

Persentase penyelesaian kasuspengaduan masyarakat yang

dituntaskan di dalam/di luar

pengadilan

PELAYANAN DOKUMENKEPENDUDUKAN

Meningkatnya kualitaspelayanan publik



dan kompetensi SDM

Aparatur

Jumlah diklat yang dilaksanakan

BKD dan Diklat

Persentase satuan kerja yang

kelembagaannya telah sesuai dengan

kebutuhan dan peraturan

Cakupan penerbitan Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


3. 30,00 34,68% 116,00%

4 69,00% 69,00% 100,00%

5 100% 100,00% 100,00%

6100% 100% 100%


menerapkan SOP


publik yang telah ditindaklanjuti

Persentase jumlah Izin yangdik l k


Kelahiran



100% 100% 100%

7 10 5 200,00

8 1 6 600,00%

9

10

11 0% 0% 0%

1 kali/th 100,00%

Tersedianya informasi peluang usaha

sektor/bidang unggulan (Sektor)

1 kali/th 100,00%1 kali/th

Terselenggaranya pelayanan

perizinan dan non perizinan bidang

penanaman modal melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat





(UMKMK) tingkat kabupaten/kota

dengan pengusaha tingkat provinsi/

nasional



Kabupaten.

1 kali/th


tahun ke tahun (hari kerja)

Persentase jumlah Izin yangdikeluarkan

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


126% 100%

Pendaftaran Penanaman Modal Dalam

Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal

Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman

Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing


(satu) kabupaten sesuai kewenangan

6%



13

14 100% 0% 0%

15

33 1.

1 kali/th 100%

1 kali/th 100% Terselenggaranya bimbingan



usaha.



Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).


kebijakan penanaman modal kepadamasyarakat dunia usaha

(satu) kabupaten, sesuai kewenanganpemerintah



melalui:

Terwujudnya


1 kali/th

1 kali/th

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


a. 45 53 117,80%

b. 5 3 60,00%

c. 28 35 125,00%Media interpersonal seperti

sarasehan, ceramah/ diskusi dan

lokakarya (kali/tahun setiap

kecamatan)



Media baru seperti website (media

online) (setiap hari)



d. 120 135 112,50%

2. 0 0% 0%

3. 4 4 100,00%

34. 1.

- BPK 75% 84,00% 119,30%

- BPKP 50% 57,00% 113,64%

- Inspektorat 80% 94% 116,90%

2. 90% 100% 111,11%



kecamatan)Media luar ruang seperti media

bulet in, leaflet, booklet, brosur,

spanduk, dan baliho (Kali/Tahun)



Masyarakat di Tingkat Kecamatan


ditindaklanjuti


yang baik, bersih, danakuntabel


Pemeriksaan

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


3. 100% 100,00% 100,00%

4. 25% 25% 100,00%

5. 20% 20% 100%




tepat waktu





35. 1

100% 70,51% 70,51%

2.

43,04% 43,04%100%

3.

- 8.774.156.686 7.601.731.379 86,70%

- 7.244.673.212 6.445.338.983,00 89,08%

- 24.376.899.921,46 23.528.134.407 96,51%

- 22.710.672.297 22.152.441.663,07 97,53%


Menyampaikan Laporan Aset


Terwujudnya pengelolaan

keuangan dan asset

daerah dengan baik

Hasil Pegelolaan Kekayaan daerah

Lain-lain PAD yang Sah

p y ggnegara yang wajib melaporkan harta

kekayaannya

Retribusi





aplikasi aset

Pajak

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


4. tepat tepat 100%

5. tepat tepat 100%

6 P t SKPD









6.

100% 100,00% 100,00%

36. 1. 85,00% 86,89% 102,20%

2. 0,86 0,86 100,00%

3. 189,9% 189,9% 100,00%

4. 21,43% 21,43% 100,00%Persentase Koordinasi dengan Aparat

Keamanan dalam penanganan kasus

tindak kejahatan dan kriminal yang

terjadi di daerah





Cakupan Penegakan Peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah

Cakupan patroli siaga ketertiban


Meningkatnya

ketentraman dan

kenyamanan masyarakat

(1) (2) (4) (5) (6)


(3)


37. 1. 100% 100,00% 100,00%

-

2. 100% 100,00% 100,00%

-


DPRD yang difasilitasi Setwan

3 x Setahun, 1 x Kunker Max 7H i

Meningkatnya efektifitas

perencanaan

pembangunan daerah



3 x setahun , 1 kali reses max 6

hari



3. 100% 57,14% 57,14%

-

4. 100 100,00% 100,00%

5. 98,46% 109,04%

6.

a. 1 33,33 100

b. 60,00% 80,00% 200,00%







antara batas Kabupaten/kota

Energi tenaga air

Persentase keselarasan program

RPJMD dengan RKPD

Hari

90




waktu

Energi panas bumi

2012 2013 2012 2013 2012 2013

1. 1.

1. 210.000.000,00 250.000.000,00 190.006.300,00 212.292.950,00 90,48 84,92 -5,56

%

+/- (%) SKPD

Pagu Anggaran (Rp)

Meningkatnya

pemahaman dan

pengamalan ajaran

agama

Realisasi (Rp.)

Kunjungan Tim Ramadhan

Kab. Tanah Datar

F ilit i P l k H ji

Sekretariat Daerah

(Bagian Kesra)

No. Sasaran Strategis

Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Program/Kegiatan

LAMPIRAN 5. AKUNTABILITAS KEUANGAN



2. 100.000.000,00 172.825.000,00 95.504.400,00 159.973.900,00 95,50 92,56 -2,94

3. 150.000.000,00 1.760.000.000,00 122.991.300,00 1.531.445.550,00 81,99 87,01 5,02

4. Peringatan Hari Besar 100.000.000,00 110.000.000,00 88.410.700,00 48.687.600,00 88,41 44,26 -44,15

2.

1. 254.700.000,00 212.153.000,00 83,30 -83,30 Sekretariat DPRD

814.700.000,00 2.292.825.000 709.065.700,00 1.952.400.000,00 87,94 77,19 -10,75

2. 1.

1. 115.000.000,00 245.200.000,00 74.308.900,00 149.810.900,00 64,62 61,10 -3,52

2. 280.000.000,00 284.975.000,00 273.980.793,00 142.650.350,00 97,85 50,06 -47,79 Kecamatan

395.000.000,00 530.175.000,00 348.289.693,00 292.461.250,00 81,23 55,58 -25,66

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Fasilitasi Kegiatan MTQ

Kab. Tanah Datar

Pembangunan Sarana

Rumah Ibadah

Fasilitasi Pencapaian

halaqah dan berbagai

Forum Keagamaan lainnya

dalam upaya peningkatan

wawasan kebangsaan

Sekretariat Daerah

(Bagian Kesra)

Sekretariat Daerah

(Bagian Kesra)

Rata-rata per sasaran

Meningkatnya

pelayanan kehidupan

beragama

Peningkatan Toleransi dan

kerukunan dalam

kehidupan beragama

Fasilitasi Pelaksanaan Haji

Kab. Tanah Datar


Sekretariat Daerah

(Bagian Kesra)

Program Kemitraan


Kebangsaan

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD

Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp.)

No. Sasaran Strategis Program/Kegiatan

3. 1.

1. 26.500.000,00 40.000.000,00 18.092.000,00 36.133.700,00 68,27 90,33 22,06 Dinas Budparpora

2.

Program Pengembangan Nilai

Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi

Adat Budaya Daerah

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Meningkatnya

pemahaman dan


adat dan budaya



1. 50.000.000,00 40.145.100,00 80,29 -80,29 Dinas Budparpora

2. 94.500.000,00 200.000.000,00 90,701,00.00 198.986.750,00 95,98 99,49 3,51 Dinas Budparpura

3. 36.100.000,00 34.000.000,00 32.640.500,00 32.866.700,00 90,42 96,67 6,25 Dinas Budparpura

4. 31.000.000,00 30.000.000,00 18.631.250,00 21.703.000,00 60,10 72,34 12,24 Dinas Budparpura

5. 10.000.000,00 35.000.000,00 9.412.500,00 17.793.100,00 94,13 50,84 -43,29

3.

1. 71.200.000,00 69.000.000,00 64.936.150,00 63.706.750,00 91,20 92,33 1,13 Kecamatan

292.800.000,00 134.000.000,00 165.765.500,00 103.202.850,00 85,35 82,33 -3,02

Pentas Seni dan Budaya,

Festival, Lomba Cipta

dalam upaya peningkatan

wawasan kebangsaan


Fasilitasi Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah

Pagelaran Kesenian Dalam

dan Luar Negeri

Sekretariat Daerah

(Bag.Perekonomian

dan SDA)

Program Kemitraan


Kebangsaan

Monev dan Pe laporan

PelaksanaanPengembangan

Keanekaragaman Budaya

Fasilitasi Pemilihan Uda

dan Uni Duta Wisata

Pelestarian Atraksi Budaya

Daerah

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



4. 1.

1. 356.625.000,00 630.687.750,00 347.337.000,00 606.351.250,00 97,40 96,14 -1,26

356.625.000,00 347.337.000,00 97,40 96,14 -1,26

5. 1.

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan


Meningkatnya peran

pemangku adat dan

tokoh agama

Sekretariat Daerah

(Bag. Pemnag) dan 14

Kecamatan

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan

Meningkatnya jumlah

konflik adat yang

dapat diselesaikan

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

P d



1. 93.040.000,00 110.000.000,00 91.074.950,00 100.773.500,00 97,89 91,61 -6,28

93.040.000,00 93.040.000,00 91.074.950,00 93.040.000,00 97,89 91,61 -6,28

6. 1.

1. Penyuluhan Pencegahan

Peredaran/ Penggunaan

Minuman Keras danNarkoba

176.170.000,00 147.825.000,00 154.676.400,00 135.377.850,00 87,80 91,58 3,78Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

2.

1. Monev dan Pelaporan 10.000.000,00 122.500.000,00 10.000.000,00 118.876.250,00 100,00 97,04 -2,96 Kecamatan

186.170.000,00 164.676.400,00 93,90 94,31 0,41

7. 1.

1. 175.000.000,00 175.000.000,00 173.531.050,00 173.888.350,00 99,16 99,36 0,20 Dinas Pendidikan

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan

Masyarakat


Sekretariat Daerah

(Bag. Pemnag)

dapat diselesaikan Pedesaan

Berkurangnya

kenakalan remaja

dan perbuatan

masksiat

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)


Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Meningkatnya mutu,

perluasan,

pemerataan dan

relevansi pendidikanPenyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2. 50.000.000,00 40.000.000,00 47.512.450,00 35.430.200,00 100,00 88,58 -11,42 Dinas Pendidikan

2.

1. 1.160.274.650,00 3.052.271.553,00 1.017.024.600,00 2.774.461.200,00 87,65 90,90 3,25 Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pengembangan Kurikulum

bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan

anak usia dini

Penambahan Ruang Kelas



2. 205.000.000,00 193.086.000,00 94,19 -94,19 Dinas Pendidikan

3. 285.447.335,00 2.852.972.446,00 1.784.616.551,00 2.652.910.400,00 625,20 92,99 -532,21 Dinas Pendidikan



6. 4.598.378.400,00 2.398.720.971,00 3.984.190.530,00 1.660.018.600,00 86,64 69,20 -17,44 Dinas Pendidikan





11. 810.000.000,00 1.296.218.108,00 555.751.647,00 1.143.841.589,00 68,61 88,24 19,63 Dinas Pendidikan

Sekolah

Pembangunan Taman,

Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir

Pembangunan

Perpustakaan Sekolah

Pembangunan Jaringan

Instalasi Listrik Sekolah

dan Perlengkapannya

Pembangunan Sarana Air

Bersih dan Sanitari

Pengadaan Alat Praktik

dan Peraga Siswa

Pengadaan Meubelair

Sekolah

Pengadaan Perlengkapan

Sekolah

Pengadaan Sarana

Mobilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/ Berat

Ruang Kelas Sekolah

Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



12. 2.066.706.000,00 1.621.430.000,00 78,45 -78,45 Dinas Pendidikan



Penyediaan Dana

Pengembangan Sekolah

untuk SD/MI/SDLB dan

SMP/MTs

Penyelenggaraan Paket B

setara SMP

Penyediaan Buku Pelajaran

untuk SD/MI/SDLB dan

SMP/MTs








3.

1. 1.296.150.000,00 1.000.000.000,00 1.255.961.000,00 933.219.200,00 96,90 93,32 -3,58 Dinas Pendidikan


Program Pendidikan Menengah

Pembangunan Taman,

Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir

Pembinaan Kelembagaan

dan Manajemen Sekolah

dengan Penerapan

Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) di Satuan

Pendidikan Dasar

Pembinaan Minat, Bakat

dan Kreativitas Siswa

Penyelenggaraan

Akreditasi SekolahOperasional Manajemen

BOS

Peningkatan Kapasitas

Siswa Berprestasi

Penambahan Ruang Kelas

Sekolah

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD




4. Pengadaan Mebeluer

Sekolah199.640.000,00 60.000.000,00 196.855.000,00 59.653.000,00 98,60 99,42 0,82

Dinas Pendidikan

5.

111.598.000,00 3.001.035.227,00 110.466.000,00 3.000.289.400,00 98,99 99,98 0,99 Dinas Pendidikan

6. 1.088.519.000,00 700.000.000,00 1.022.922.942,00 635.350.797,00 93,97 90,76 -3,21 Dinas Pendidikan

7 20 000 000 00 50 000 000 00 18 573 200 00 49 092 500 00 92 87 98 19 5 32 Di P didik

Pengadaan Pakaian

Seragam Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Kelas Skolah

Penyediaan Bantuan

Operasional Manajemen

Mutu (BOMM)

Penyelenggaraan Paket C







4.



5.

Penyelenggaraan Paket C

Setara SMU

Pembinaan Kelembgaan

dan Manajemen Sekolah

dengan Penerapan

Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS)

Pengembangan Metode

Belajar dan Mengajar

dengan menggunakan

teknologi informasi dan

komunikasi

Peningkatan Ke rjasama

dengan Dunia Usaha dan

Dunia Industri

Program Pendidikan non

formal

Pemberian Bantuan

Operasional Pendidikan

Non Formal

Pengembangan Pendidikan

Keaksaraan

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD







Pelaksanaan Uji

kompetensi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Pelatihan bagi pendidik

untuk memenuhi standar

kompetensi

Pembinaan Kelompok Kerja

Guru (KKG)

Pengembangan sisitim



4. 6 . 85. 08,00 00.000.000,00 2 .5 0. 50,00 99.9 .600,00 3 ,90 99,9 65,0 as e d d a

6.

1. 198,661,100.00 362.500.000,00 163,760,300.00 350.961.336,00 82,43 96,82 14,39 Dinas Pendidikan


3. 60.000.000,00 59.500.000,00 57.299.300,00 53.428.100,00 95,50 89,80 -5,70 Dinas Pe ndidikan


7.

1. 7.700.000.000,00 4.897.165.000,00 63,60 -63,60 KPAD

49.485.684.073,00 37.908.334.421,00 30.324.469.654,00 35.925.813.665,00 92,01 93,08 1,07

g g

penghargaan dan

perlindungan tehadap

profesi pendidik

Program Manajemen

pelayanan pendid ikan


Kegiatan pelaksanaan

Evaluasi Hasil Kinerja

Bidang Pendidikan

Pembinaan Dewan

Pendidikan

Penerapan sistim dan

informasi manajemen

pendidikan

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Program Pengembangan

Budaya Baca d an Pembinaan

Perpustakaan

Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



8 1.

1. 10.000.000,00 7.245.000,00 72,45 -72,45 Dinas Budparpora

2.

1. 446.899.500,00 706.338.000,00 428.470.635,00 686.468.610,00 95,88 97,19 1,31

2. 25.000.000,00 2.373.395.000,00 94,94 -94,94 Dinas Budparpora

Meningkatnya

Partisipasi Pemuda

dalam pembangunan

Program pengembangan dan

keserasian kebijakan pemuda

Kegiatan pendataan

potensi kepemudaan

Program peningkatan peran

serta kepemudaan

Pembinaan organisasi

kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan

Dinas Budparpora

dan Kecamatan



2. , Dinas Budparpora

3. 1.000.000.000,00 15.000.000,00 444.180.000,00 7.402.200,00 44,42 49,35 4,93 Dinas Budparpora

4. 3.000.000.000,00 2.677.215.000,00 89,24 -89,24 Dinas Budparpora



3.

1. 1.480.000.000,00 20.000.000,00 1.478.253.000,00 16.749.220,00 99,88 83,75 -16,13 Dinas Sosnaker

556.699.500,00 756.338.000,00 522.771.465,00 725559380,00 83,76 85,93 2,18

9 1.

1. 38.600.000.000,00 413.962.000,00 29.385.465.000,00 344.544.800,00 76,13 83,23 7,10 Dinas BudparporaPelaksanaan identifikasi

bakat dan potensi pe lajar

dalam olahraga

dasar kepemimpinan

Fasilitasi aksi bakti sosial

kepemudaan

Fasilitasi pekan temu

wicara organisasi pemuda

Pembinaan pemuda

pelopor keamanan

lingkungan

Monitoring, evaluasi danpelaporan

Program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan

sosial

kegiatan pembinaan

karang taruna


Meningkatnya

aktivitas

keolahragaan

Program pembinaan dan

pemasyarakatan olah raga

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2. 15.300.000.000,00 110.000.000,00 11.038.720.000,00 71.501.700,00 72,15 65,00 -7,15 Dinas Budparpora



Penyelenggaraan

kompetensi olahraga

pemberian penghargaan

bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan

berprestasi

Peningkatan jaminan

kesejahteraan bagi masa

depan atlet, pelatih dan

teknisi olahraga



5. 26.900.000.000,00 175.000.000,00 22.146.840.000,00 147.338.000,00 88,45 84,19 -4,26 Dinas Budparpora

2.


2. 231.801.500,00 170.000.000,00 20.073.300.000,00 169.056.800,00 86,60 99,45 12,85 Dinas Budparpora

2.798.201.500,00 868.962.000,00 2.305.755.050,00 732.441.300,00 79,77 82,97 3,20

10 1.

1. 1.333.962.000,00 1.673.798.580,00 1.330.746.564,00 1.565.135.089,00 99,76 93,51 -6,25 Dinkes

2. 32.000.000,00 32.000.000,00 28.075.000,00 31.995.000,00 87,73 99,98 12,25 Dinkes

3. 12.000.000,00 10.000.000,00 11.505.000,00 9.917.500,00 95,88 99,18 3,30 Dinkes

Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

olahraga

pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga


Program peningkatan sarana

dan prasarana olahraga

Meningkatnya

kualitas kesehatan

penduduk

Program obat dan perbekalan

kesehatan

Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

Peningkatan pemerataan

obat dan perbekalan

kesehatan

Peningkatan mutu

pelayanan farmasi

komunitas dan rumah

sakit

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



4. 16.000.000,00 8.000.000,00 15.830.000,00 7.985.500,00 98,94 99,82 0,88 Dinkes

5. 131.000.000,00 155.397.700,00 129.294.900,00 152.470.455,00 98,70 98,12 -0,58 Dinkes

6. 13.000.000,00 30.000.000,00 10.325.300,00 26.630.950,00 79,43 88,77 9,34 Dinkes

Peningkatan mutu

penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

Pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas dan

jaringannya

Peningkatan pe layanan

kesehatan bagi pengungsikorban bencana



7. 40.000.000,00 386.503.000,00 37.284.464,00 376.639.618,00 93,21 97,45 4,24 Dinkes

8. 23.070.000,00 54.600.000,00 21.420.000,00 54.067.950,00 92,85 99,03 6,18 Dinkes

9. 2.934.593.580,00 5.339.681.300,00 2.375.520.431,00 3.140.232.051,00 80,95 58,81 -22,14 Dinkes

10. 30.000.000,00 85.400.000,00 16.377.450,00 78.286.000,00 54,59 91,67 37,08 Dinkes

11.22.200.000,00 8.598.200,00 38,73

-38,73 Dinkes

12. 20.000.000,00 16.858.600,00 84,29 -84,29 Dinkes

13. Upaya kesehatan mata 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 -100,00 Dinkes

14. 75.000.000,00 66.148.400,00 88,20 -88,20 Dinkes

2.

1. 45.000.000,00 47.000.000,00 42.136.800,00 46.971.000,00 93,64 99,94 6,30 Dinkes

Evaluasi program ibu

Penyelenggaraan

penyehatan lingkungan

Penilaian tenaga

kesehatan teladan Tk.

Kabupaten

Penyediaan biaya

operasional puskesmas

Pelatihan kelas ibu balita

Pelaksanaan audit

maternal perinatal

Pengadaan buku

kesehatan ibu dan anak

dan stiker ibu hamil

Program pengawasan obat dan

makanan

Peningkatan penyidik dan

penegakan hukum di

bidang obat dan makanan

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2. 24.000.000,00 65.000.000,00 23.704.200,00 64.657.200,00 98,77 99,47 0,70 Dinkes

3. 10.000.000,00 30.000.000,00 9.990.000,00 28.381.100,00 99,90 94,60 -5,30 Dinkes

3.

Peningkatan

pemberdayaan konsumen

/ masyarakat di bidang

obat dan makanan

Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Program promosi kesehatan

dan pemberdayaan



1. 40.000.000,00 40.000.000,00 39.923.850,00 39.048.100,00 99,81 97,62 -2,19 Dinkes

2. 20.000.000,00 20.000.000,00 19.930.000,00 19.990.000,00 99,65 99,95 0,30 Dinkes

3. 40.298.100,00 40.108.100,00 99,53 -99,53 Dinkes

4. 71.520.000,00 69.148.426,00 96,68 96,68 Dinkes

5. 25.000.000,00 54.600.000,00 - 54.067.950,00 - 99,03 99,03 Dinkes

Monitoring evaluasi dan

pelaporan

p y

masyarakat

Pengembangan media

promosi dan informasi

sadar hidup sehat

Penyuluhan masyarakat

pola hidup sehat

rapat koordinasi, kerja tim,

pertemuan akselerasi serta

monitoring dan evaluasiprogram UKS

Pemberian penghargaan

bagi tenaga kesehatan

yang berdedikasi dan

berprestasi

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



4.

1. 73.200.000,00 81.400.000,00 66.315.350,00 79.902.300,00 90,59 98,16 7,57 Dinkes

24 000 000 00 15 000 000 00 14 728 950 00 14 594 600 00 61 37

Program perbaikan gizi

massyarakat

Penanggulangan kurang

energi protein (KEP),

anemia gizi besi,gangguan

akibat kekurangan yodium

(GAKY), kurang vitamin A

dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya

P t t t i i



2. 24.000.000,00 15.000.000,00 14.728.950,00 14.594.600,00 61,37 97,30 35,93 Dinkes

5.

1. 8.000.000,00 3.773.500,00 47,17 -47,17 Dinkes

2. 10.000.000,00 104.763.000,00 9.388.700,00 92.474.200,00 93,89 88,27 -5,62 Dinkes

3. 56.600.000,00 50.000.000,00 54.775.700,00 42.128.200,00 96,78 84,26 -12,52 Dinkes

6.

1. 16.000.000,00 238.850.000,00 15.939.800,00 218.519.000,00 99,62 91,49 -8,14 Dinkes

2. 77.685.000,00 75.000.000,00 72.386.850,00 72.097.400,00 93,18 96,13 2,95 Dinkes

3. 20.000.000,00 15.000.000,00 19.330.000,00 14.127.200,00 96,65 94,18 -2,47 Dinkes

4. 16.000.000,00 15.000.000,00 15.083.650,00 14.947.900,00 94,27 99,65 5,38 DinkesPeningkatan surveilance

epidemiologi dan

penanggulangan wabah

Pemantauan status gizi

Program pengembangan

lingkungan sehat

Pengkajian penge mbangan

lingkungan sehat

Penyuluhan menciptakan

lingkungan sehat

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

Peningkatan imunisasi

Pelayanan pencegahan dan

penanggulan penyakit

menular

Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



7.

1. 16.000.000,00 15.000.000,00 15.337.900,00 14.917.350,00 95,86 99,45 3,59 Dinkes

2. 6.000.000,00 6.000.000,00 3.760.000,00 5.999.900,00 62,67 100,00 37,33 Dinkes

3. 20.000.000,00 15.000.000,00 17.735.000,00 15.000.000,00 88,68 100,00 11,33 Dinkes

Pembangunan dan

pemutakhiran data dasar

standar pe layanan

kesehatan

monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Registrasi, akreditasi dansertifikasi serta perijinan

tenaga dan sarana

Program standarisasi

pelayanan kesehatan



8.

1. 43.775.000,00 43.714.950,00 99,86 -99,86 Dinkes

9.

1. 2.084.000.000,00 1.648.772.800,00 1.968.617.000,00 1.519.472.600,00 94,46 92,16 -2,31

2. 250.000.000,00 456.109.000,00 244.147.970,00 445.936.500,00 97,66 97,77 0,11 Dinkes

3. 503.355.000,00 499.544.000,00 99,24 -99,24 Dinkes

4. 225.000.000,00 196.722.800,00 224.303.925,00 195.592.000,00 99,69 99,43 -0,27 Dinkes

Program pelayanan kesehatan

penduduk miskin

pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas

pembantu

Rehabilitasi sedang/berat

puskesmas pembantu

kesehatan yang ada di

lembaga kesehatan

pemerintah dan swasta

kegiatan pelayanan operasi

katarak

Program pengadaan,

peningkatan dan perbaiakan


puskesmas/pembantu dan jaringannya

pembangunan puskesmas

pembantu

pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



5. 270.000.000,00 257.393.000,00 95,33 -95,33 Dinkes

10.

1. 26.400.000,00 26.013.050,00 98,53 -98,53 DinkesSosialisasi data

kepersertaan jamkesmas

baru, jamkesda, dan data

masyarakat miskin yang

belum punya jaminan serta

data jampersal

Rehabilitasi sedang/berat

puskesmas

Program kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan



11.

1. 6.000.000,00 4.560.500,00 76,01 -76,01 Dinkes

2. 16.000.000,00 15.000.000,00 10.776.250,00 14.314.000,00 67,35 95,43 28,08 Dinkes

12.

1. 8.000.000,00 6.483.700,00 81,05 -81,05 Dinkes

13.

1. 24.000.000,00 20.000.000,00 19.882.800,00 16.901.900,00 82,85 84,51 1,66 Dinkes

Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia

Kegiatan pe layanan

pemeliharaan kesehatan

Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan

makananan

Pengawasan dan

pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan

hasil produksi rumah

tangga

Pelatihan pelaksanaan

manajemen asfiksia

j p

Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak

balita

Review stimulasi deteksi

dan intervensi dini tumbuh

kembang

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2. 8.000.000,00 8.000.000,00 6.875.000,00 7.800.000,00 85,94 97,50 11,56 Dinkes

14.

1. 3.300.000.000,00 3.550.218.000,00 499.197.889,00 2.810.553.649,00 15,13 79,17 64,04 Dinkes

2. 20.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 9.318.550,00 100,00 93,19 -6,81 Dinkes

Pengawasan dan

pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan

restaurant

Program kebijakan dan

manajemen pembangunan

kesehatan

Peningkatan program

pemberdayaan dan

jaminan kesehatan

Penyediaan SIKDA dan SIK



, , , , , , ,

15.

1. 12.000.000,00 12.000.000,00 10.909.000,00 10.368.950,00 90,91 86,41 -4,50 Dinkes

2. 20.000.000,00 12.518.900,00 62,59 -62,59 RUSD

3. 20.000.000,00 17.931.900,00 89,66 -89,66 RUSD

16.

1. 2.282.165.000,00 747.165.000,00 2.267.339.998,00 742.597.000,00 99,35 99,39 0,04 RUSD

2. 220.000.000,00 200.000.000,00 200.657.500,00 193.865.000,00 91,21 96,93 5,72 RUSD

Workshop CLTS dan

pengembangan higiene

sanitasi

Pelatihan hygine dan

sanitasi

Program pengadaan,

penongkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa /rumah sakit paru-

paru /rumah sakit mata

Rehabilitasi bangunan

rumah sakit

Penambahan ruang rawat

inap rumah sakit (VVIP,

VIP, kelas I, II dan III)

Dokter Keluarga

Program sarana air bersih dan

sanitasi masyarakat miskin

(PANSIMAS)

Monitoring sarana air

bersih dan sanitasi

masyarakat pedesaan

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



3. 805.833.000,00 3.113.066.000,00 781.227.500,00 3.082.818.000,00 96,95 99,03 2,08 RUSD

4. 11.640.000,00 11.612.233,00 99,76 -99,76 RUSD

5. 300.000.000,00 150.000.000,00 298.915.000,00 149.848.000,00 99,64 99,90 0,26 RUSD

6. 60.000.000,00 65.000.000,00 49.042.000,00 57.647.500,00 81,74 88,69 6,95 RUSD

Pengadaan perlengkapan

rumah tangga rumah sakit

Pemeliharaan

rutin/berkala instalasi dan

pengolahan limbah rumah

sakit

Pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit

Pengadaan obat-obatan

rumah sakit



7. 98.000.000,00 75.000.000,00 93.201.200,00 69.897.220,00 95,10 93,20 -1,91 RUSD

8. 75.000.000,00 100.000.000,00 70.611.040,00 99.669.500,00 94,15 99,67 5,52 RUSD

9. 15.000.000,00 20.000.000,00 11.854.000,00 19.860.750,00 79,03 99,30 20,28 RUSD

17.

1. 191.233.500,00 203.387.500,00 181.408.544,00 202.500.000,00 94,86 99,56 4,70 RUSD

2. 13.895.706.638,00 12.436.517.780,00 89,50 -89,50 RUSDPenyediaan biaya (pegawai

dan barang/jasa)

operasional RSUD seperti

pengadaan obat-obatan

dan habis pakai, makan

pasien, jasa pe layanan dan

kegiatan penunjang

operasional lainnya

kemitraan peningkatn

kualitas dokter dan

paramedis

Program kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

Pemeliharaan

rutin/berkala alat-alat

kesehatan

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

ambulance/jenazah

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan rumah sakit

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



18.

1. 14.381.332.002,00 13.683.173.250,00 95,15 95,15 Dinkes

19.

1. 70.500.000,00 67.849.700,00 96,24 -96,24 Dinkes

20.

Pembinaan tentang UKS

ke se kolah-sekolah

Program keluarga berencana


lingkungan sehat

Program upaya kesehatan

masyarakat

Penyediaan Biaya

operasional dan

pemeliharaan



1. 412.077.000,00 446.316.500,00 311.435.000,00 410.451.900,00 75,58 91,96 16,39 PMPKB

21.

1. 16.230.000,00 45.740.000,00 16.189.950,00 40.616.750,00 99,75 88,80 -10,95 PMPKB

22.

1. 326.200.000,00 397.826.400,00 322.694.000,00 347.567.900,00 98,93 87,37 -11,56 PMPKB

23.

1. 2.022.150.000,00 1.936.688.700,00 95,77 -95,77 Dinkes

24.

1. 103.400.000,00 101.425.100,00 98,09 98,09 Dinkes

Pengadaan sarana

mobilitas tim KB keliling

Program pelayanan

kontrasepsi

Pelayanan pemasangan

kontrasepsi KB

Bantuan Operasional

Kesehatan

Program pembinaan peran

serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang

mandiri

Program perbaikan gizi

masyarakat

Penyusunan Peta

Informasi Masyarakat

Kurang Gizi

Fasilitasi pembentukan

kelompok masyarakat

peduli KB

Program bina gizi dan

kesehatan ibu dan akan

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2. 81.400.000,00 79.902.300,00 98,16 98,16 Dinkes

32.880.873.818,00 34.780.969.582,00 27.494.446.638,00 30.662.430.258,00 86,80 94,68 7,87

11 1. Sosnaker


Meningkatnya tarfhidup penyandang

masalah


Program pemberdayaan fakirmiskin komunitas adat

terpencil (KAT) dan

penyandang masalah

Penanggulangan Kurang

Energi Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi,

Gangguan akibat Kurang

Yodium (GAKY), Kurang

Vitamin A, dan



1. 75.000.000,00 65.732.780,00 87,64 -87,64

2. Sosnaker

1. 5.000.000,00 5.000.000,00 4.934.840,00 4.984.980,00 98,70 99,70 1,00

3. Sosnaker

1. 15.000.000,00 14.878.230,00 99,19 -99,19

program pembinaan panti

asuahan/ panti jompo

kegiatan ini terealisasi

berupa pembinaan 13

panti asuhan

j

(PMKS) dan


pelayanan sosial

masyarakat

penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

lainnya

Penyusunan data base

penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan

ketenagakerjaan

Pelayanan dan

perlindungan sosial bagi

korban tgindak kekerasan

dan pekerja migran

Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan

sosial

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



4.

1. 13.800.000,00 10.870.250,00 78,77 -78,77 Sosnaker

2. 197.800.000,00 15.000.000,00 194.891.480,00 13.702.500,00 98,53 91,35 -7,18 Sosnaker

3. 48.300.000,00 16.657.860,00 34,49 -34,49 Sosnaker

Peningkatan jenjang

kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejateraan sosial

masyarakat

pelaksanaan bimbingan

dan pengiriman pelatihan

program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan

sosial

peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia

dunia usaha



4. 14.800.000,00 20.000.000,00 14.782.530,00 16.749.220,00 99,88 83,75 -16,14 Sosnaker

5.

1. 34.333.000,00 29.424.000,00 85,70 Bag. Kesra

2. 105.090.000,00 100.000.000,00 88.871.000,00 39.845.200,00 84,57 39,85 -44,72 Bag. Kesra

3. 86.500.000,00 62.157.250,00 71,86 -85,70 Kesra

4. 35.000.000,00 36.500.000,00 24.158.900,00 35.438.700,00 69,03 97,09 28,07 DPPKA

555.623.000,00 176.500.000,00 461.626.340,00 110.720.600,00 74,61 82,35 7,74

bagi 14 orang tenaga


kecamatan (TKSK)

pembinaan karang taruna

Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejateraan

sosial

koordinasi perumusan

kebijakan dan sinkronisasi

pelaksanaan upaya-upaya

penaggulan kemiskinandan penurunan

keenjangan

monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di

bidang kesejahteraan

rakyat

Administrasi pengelolaan

bantuan sosial

Administrasi pengelolaan

bantuan sosial


2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



12 1.

1. 63.000.000,00 105.000.000,00 57.667.100,00 85.608.500,00 91,54 8 1,53 -10,00 Distanbunhut

2. 116.000.000,00 278.500.000,00 106.913.500,00 171.199.850,00 92,17 6 1,47 -30,69 Distanbunhut

Pemberdayaan petani

pemakai air

Koordinasi kegiatan water

resources and irrigation

sector managemen

program (WISMP) danpenyusunan rencana

program WISMP dan

program penanganan

Meningkatnya

kesejateraan petani


pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya



2.

1. 27.000.000,00 24.550.000,00 27.000.000,00 23.335.000,00 100,00 95,05 -4,95 Ketahanan Pgn

2. 21.000.000,00 37.785.000,00 20.910.250,00 37.646.200,00 99,57 -99,57 Ketahanan Pgn

3. 20.800.000,00 20.425.000,00 98,20 -98,20 Ketahanan Pgn

4. 53.700.000,00 982.335.510,00 51.030.526,00 843.876.493,00 95,03 85,91 -9,12 Ketahanan Pgn

5. 31.000.000,00 20.000.000,00 29.713.750,00 19.762.900,00 95,85 98,81 2,96 Ketahanan Pgn

6. 24.000.000,00 23.824.750,00 99,27 -99,27 Distanbunhut

Pengembangan cadangan

pangan daerah

Pengembangan desa

mandiri pangan

Penanganan paska panen

dan pengolahan hasil

pertanian

Program peningkatan

ketahanan pangan pertanian

/perkebunan

penyusunan data base

potensi produk pangan

Pemanfaatan pekarangan

untuk penge mbangan

pangan

p g p g

lahan kritis dan sumber

daya air berbasis

masyarakat (PLKSDA-BM)

Penyuluhan sumber

pangan alternatif

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



7. 50.000.000,00 48.020.000,00 46.859.550,00 47.938.050,00 93,72 99,83 6,11 Distanbunhut

3.

1. 90.227.800,00 137.000.000,00 78.567.900,00 120.798.830,00 87,08 88,17 1,10 Distanbunhut

2. 47.525.000,00 69.000.000,00 47.383.450,00 66.924.000,00 99,70 96,99 -2,71 Distanbunhut

3. 427.971.496,00 367.438.714,00 395.818.050,00 351.768.770,00 92,49 95,74 3,25 Distanbunhut

Penyuluhan dan

pendampingan petani danpelaku agribisnis

Peningkatan sistem

insentif dan disinsensif

Program peningkatan


Peningkatan produksi,

produktifitas dan mutu

produk perkebunan,

produk perkebunan

pelatihan petani dan

pelaku agribisnis



4.

1. 12.400.000,00 7.840.000,00 12.143.900,00 7.798.900,00 97,93 99,48 1,54 Distanbunhut

5.

1. 147.050.000,00 65.000.000,00 144.666.400,00 63.135.100,00 98,38 97,13 -1,25 Distanbunhut

2. 40.000.000,00 57.225.000,00 39.138.600,00 56.575.700,00 97,85 98,87 1,02 DistanbunhutPengadaan sarana dan

prasarana teknologi

pertanian/perkebunan

tepat guna

Program peningkatan

pemasaran hasil produksi

pertanian /perkebunan

Pembangunan pusat-pusat

etalase/eksebisi/promosi

atas hasil produksi hasil

pertanian /perkebunan

program peningkatan

penerapan teknologi


insentif dan disinsensif

bagi petani/kelompok tani

Penelitian dan

pengembangan teknologi


tepat guna

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



6.

1. 3.247.974.318,00 3.515.102.390,00 2.952.128.405,00 3.492.667.600,00 90,89 99,36 8,47 Distanbunhut

2. 50.000.000,00 133.801.000,00 45.854.950,00 131.992.875,00 91,71 98,65 6,94 Distanbunhut

3. 95.000.000,00 108.569.800,00 94.728.400,00 108.232.170,00 99,71 99,69 -0,03 DistanbunhutPenunjang dana

dekonsertasi tugas

perbantuan pertanian dan

k b

Penyediaan sarana

produksi


Pengembangan bibit

unggul


Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan terdiri

dari kegiatan



7.

1. 287.410.000,00 293.100.000,00 259.905.200,00 279.464.300,00 90,43 95,35 4,92 Distanbunhut

2. 52.000.000,00 51.965.000,00 99,93 -99,93 Disnakkan

8.

1. 26.242.000,00 60.000.000,00 26.195.550,00 59.594.650,00 99,82 99,32 -0,50 Disnakkan

2. 51.503.500,00 75.000.000,00 51.439.450,00 74.536.800,00 99,88 99,38 -0,49 Disnakkan

Peningkatan kapasitas

tenaga penyuluh


Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

ternak

Pemeliharaan kesehatan

dan pencegahan penyakit

menular ternak

Pemusnahan ternak yang

terjangkit penyakit

endemik

Peningkatan kapasitas

tenaga penyuluhpeternakan/perikanan

perkebunan


penyuluh


lapangan

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



9.

1. 10.464.425.000,00 75.000.000,00 8.153.710.930,00 74.198.600,00 77,92 98,93 21,01 Disnakkan

10.

1. 25.422.500,00 20.000.000,00 24.600.550,00 19.896.650,00 96,77 99,48 2,72 Disnakkan

Penunjang dana

dekonsentrasi dan tugas

perbantuan sektor

peternakan

Program peningkatan


peternakan

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

Program peningkatan produksi

hasil peternakan



2. 37.325.117,00 55.000.000,00 37.103.085,00 54.114.900,00 99,41 98,39 -1,01 Disnakkan

11.

1. 1.395.043.583,00 853.450.000,00 1.387.617.950,00 834.338.475,00 99,47 97,76 -1,71 Disnakkan

12.

1. 10.000.000,00 35.000.000,00 8.477.000,00 28.915.600,00 84,77 82,62 -2,15 Perekonomian

Program peningkatan



Fasilitasi kerjasama

regional/nasional/internas

ional penyediaan hasil

produksi


komplementer

Program peningkatan

penerapan teknologi

peternakan

prasarana pasar produksi

peternakan

promosi atas hasil

produksi peternakan

unggulan daerah

Pengadaan sarana dan

prasarana teknologipeternakan tepat guna

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2. 25.219.500,00 2.500.625,00 9,92 -9,92 Distanbunhut

3. 753.500.000,00 743.984.850,00 98,74 -98,74 Distanbunhut

4. 971.549.000,00 962.290.700,00 99,05 -99,05 Distanbunhut

Program peningkatan

produksi, produktivitas

dan mutu tanaman pangan

untuk mencapai

swasembada dan

swasembada be rkelanjutan

Program peningkatan

produksi, produktifitas dan

mutu produk tanaman

holtikultura berkelanjutan

Program peningkatan

produksi, produktifitas dan



5. 634.900.000,00 634.900.000,00 100,00 -100,00 KKP

13.

1. 300.000.000,00 150.000.000,00 50,00 -50,00 KKP

2. 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 19.762.900,00 33,33 -33,33 KKP

19.659.188.814,00 7.443.717.414,00 16.709.465.371,00 7.074.083.813,00 89,71 94,26 4,54

13 1.

1. 48.962.500,00 943.284.100,00 47.087.750,00 889.256.700,00 96,17 94,27 -1,90 koperindagpas tam

Program peningkatan

ketahanan pangan

(pertanian/perkebunan)

Penguatan lembaga

distribusi pangan

masyarakat (LDPM)

Penumbuhan dan

penngembangan lumbunng

pangan


Berkembangnya

pasar sebagai sentra

perdagangan

Program pembangunan

infrastruktur pedesaan

Pembangunan pasar

pedesaan

p , p

mutu tanaman

perkebunan berkelanjutan

Program peningkatan

diversifikasi dan

ketahanan pangan

masyarakat

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2.

1. 159.224.800,00 1.215.350.000,00 120.125.300,00 939.441.100,00 75,44 77,30 1,85 koperindagpastam

2. 42.162.500,00 25.645.000,00 31.864.050,00 24.183.000,00 75,57 94,30 18,72 koperindagpas tam

3. 17.475.000,00 17.435.000,00 99,77 -99,77 koperindagpastam

Program pembinaan pedagang

kaki lima dan asongan

Penataan tempat berusaha

bagi pedagang kaki lima

dan asongan

Pembinaan organisasi

pedagang kaki lima dan

asongan

Monitoring harga s embilan

bahan pokok dan barang

penting lainnya



4. 127.075.000,00 108.223.000,00 85,16 -85,16 koperindagpastam

394.899.800,00 2.184.279.100,00 324.735.100,00 1.852.880.800,00 86,43 88,62 2,20

14 1.

1. 34.600.000,00 46.400.000,00 34.335.400,00 45.382.500,00 99,24 97,81 -1,43

2.

1. 23.938.000,00 23.294.000,00 97,31 -97,31

3.

1. 112.750.000,00 50.000.000,00 111.958.200,00 49.678.350,00 99,30 99,36 0,06

Dinas

koperindagpastam

Dinas

koperindagpastam

Dinas

koperindagpastam

Pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi/KUD

Pembinaan, pengawasan

dan penghargaan koperasi

berprestasi

Program peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

Berkembangnya

usaha mikro, kecil,

menengah dan

koperasi

Program penciptaan iklim

usaha kecil menengah yang

kondusif


kewirausahaan dan

keunggulan kompentitif UKM

Fasilitasi penge mbangan

usaha kecil menengah

Peningkatan sistem

jaringan informasi

perdagangan


2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2. 35.650.000,00 35.567.050,00 99,77 -99,77

4.

1. 20.000.000,00 17.409.000,00 87,05 -87,05

5.

Dinas

koperindagpastam

Sekretariat Daerah,Bag. Pe rekonomian

Fasilitasi permasalahan

proses produksi usaha

kecil menengah

Penilaian kesehatan

KSP/USP koperasi dan

penilaian klasifikasi

koperasi

Program penciptaan iklim

usaha-usaha kecil menengah

yang kondusif


kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha



1. 10.000.000,00 242.000.000,00 9.270.500,00 225.237.900,00 92,71 93,07 0,37

6.

1. 39.170.000,00 51.000.000,00 37.429.500,00 39.733.400,00 95,56 77,91 -17,65

7.

1. 95.700.000,00 85.000.000,00 68.784.100,00 81.697.390,00 71,87 96,11 24,24 Bappeda dan PM

40.000.000,00 29.237.200,00 73,09 -73,093 Bappeda dan PM

411.808.000,00 474.400.000,00 367.284.950,00 441.729.540,00 90,65 92,85 2,20

penyusunan data,

investasi, dan pinjaman

Daerah


Sekretariat Daerah,

Bag. Pe rekonomian

Sekretariat Daerah,

Bag. Pe rekonomian

Program peningkatan promosi

dan kerjasama investasi

keunggulan kompetitif usaha

kecil menengah

Koordinasi pere ncanaan

dan pengembangan

penanaman modal

Fasilitasi penge mbangan

sarana promosi hasil

produksi

Program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha

mikro kecil menengah

Pemantauan pengelolaan

pengguna danapemerintah bagi usaha

mikro kecil menengah

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



15 1

1. 20.000.000,00 50.000.000,00 19.646.000,00 49.134.920,00 98,23 98,27 0,04 Budparpora

2. 200.000.000,00 250.000.000,00 198.478.100,00 244.788.700,00 98,23 97,92 -0,31 Budparpora

2

1 1.200.000.000,00 3.053.909.000,00 222.438.050,00 2.191.337.554,00 18,54 71,76 53,22 Budparpora

program pengembangan

Destinasi Pariwisata

Pengembangan objek

pariwisata unggulan

Berkembangnya

kepariwisataan

daerah


pemasaran pariwisata

Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara di

dalam dan Luar Negeri

Kegiatan Event/Lomba

Bidang Kepariwisataan



2. 50.000.000,00 550.000.000,00 34.961.000,00 523.394.925,00 69,92 95,16 25,24 Budparpora

3. 75.000.000,00 66.501.300,00 88,67 -88,67 Budparpora

1.545.000.000,00 3.903.909.000,00 542.024.450,00 3.008.656.099,00 74,72 90,78 16,06

16 1.

1. 50.000.000,00 50.000.000,00 49.444.500,00 49.553.980,00 98,89 99,11 0,22 Dinas Sosnaker

2.

1. 25.000.000,00 10.000.000,00 24.848.500,00 9.956.500,00 99,39 99,57 0,17 Dinas Sosnaker

2. 275.000.000,00 111.036.500,00 261.826.625,00 98.235.225,00 95,21 88,47 -6,74 Dinas Sosnaker

3. 45.000.000,00 45.000.000,00 44.848.200,00 44.840.900,00 99,66 99,65 -0,02 Dinas Sosnaker

Program peningkatan

kesempatan kerja

Penyusunan informasi

bursa tenaga kerja

Kerjasama pendidikan dan

pelatihan

Penyiapan tenaga kerja

siap pakai

pariwisata unggulan

Peningkatan pembangunan


pariwisata

pengembangan daerah

tujuan wisata


Menurunnya jumlah

penduduk miskin dan

pengangguaran


dan produktifitas tenaga kerja


keterampilan bagi pencari

kerja

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



3.

1. 16.500.000,00 17.500.000,00 14.837.020,00 16.791.090,00 89,92 95,95 6,03 Dinas Sosnaker

2. 5.000.000,00 17.000.000,00 5.000.000,00 11.759.400,00 100,00 69,17 -30,83 Dinas Sosnaker

Fasilitasi penyelesaian

prosedur, penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial

Peningkatan pengawasan,

perlindungan dan

penegakan hukum

terhadap keselamatankerja dan kesehatan kerja

Program perlindungan dan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan



3. 5.000.000,00 9.000.000,00 4.943.440,00 8.787.500,00 98,87 97,64 -1,23 Dinas Sosnaker

4. Dinas Sosnaker

4.

1. 29.360.000,00 28.469.900,00 96,97 -96,97 PMPKB

2. 73.400.000,00 44.395.550,00 60,48 -60,48 Bappeda dan PM

3. 28.000.000,00 27.109.450,00 96,82 -96,82 Sosnaker

Penyusunan rencana

strategis penaggulangan

kemiskinan kabupaten

tanah datar

Pemantauan kinerja

lembaga penyalur tenaga

kerja

Kegiatan ini terealisasi

berupa memantau

pelaksanaan kegiatan

lembaga penyalur tenaga

kerja (PJTKI)

Program penanggulangan

kemiskinan

Peningkatan operasional

lembaga pengelola

penanggulangan

kemiskinan

Pembinaan dan pelatihan

bagi penyandang cacat dan

keluarga miskin

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



4. 40.000.000,00 36.000.000,00 24.820.860,00 35.781.840,00 62,05 99,39 37,34 Sosnaker

5. 18.600.000,00 10.000.000,00 18.208.270,00 9.714.500,00 97,89 97,15 -0,75 Sosnaker

6. 25.000.000,00 20.000.000,00 24.817.380,00 18.377.920,00 99,27 91,89 -7,38 Sosnaker

7. 12.300.000,00 12.205.100,00 99,23 -99,23 Koperindagpastam

Pembinaa lanjut usia luar

panti keluarga miskin

Pembinaan keterampilan

kelompok usaha bersama

(KUBE) keluarga miskin

Monitoring dan evaluasi

penanggulangan

kemiskinan daerah

Monitoring dan eveluasi

penanggulangan

kemiskinan



5.

1. 174.161.000,00 179.450.000,00 173.104.500,00 174.767.450,00 99,39 97,39 -2,00

2. 681.056.200,00 729.498.500,00 675.725.200,00 663.378.610,00 99,22 90,94 -8,28

3. 8.108.000,00 900.675.800,00 6.902.700,00 891.876.900,00 85,13 99,02 13,89

6.

1. 31.428.000,00 31.383.150,00 99,86 -99,86 Bappeda dan PM

2. 35.800.000,00 33.661.950,00 94,03 -94,03 Dinas Sosnaker

Badan Taskin PMPKB

Badan Taskin PMPKB

Badan Taskin PMPKB

Program peningkatan

keberdayaan masyarakat

pedesaan

Pemberdayaan lembaga

dan organisasi masyarakat

pedesaan

Penyelenggaraan

diseminasi informasi bagi

masyarakat deas (programnasional pemberdayaan

masyarakat-mandiri

pedesaan)

Sosialisasi dan temu kader

pos yandu

Monev perkembangan

dana kredit mikro nagari

(KMN)

Pembinaan dan gelar

teknologi tepat guna


lembaga ekonomi pedesaan

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



7.

1. 145.000.000,00 76.817.000,00 52,98 -52,98

2. 563.009.000,00 42.200.000,00 557.383.800,00 41.060.840,00 99,00 97,30 -1,70

8.

Badan Taskin PMPKB

Badan Taskin PMPKB

Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan

desa

Sosialisasi dan

pembentukan kelompok

pemberdayan masyarakat


masyarakat dan pemerintah

desa



1. 10.459.000.000,00 10.450.000.000,00 99,91 -99,91

2. 6.250.000.000,00 5.857.766.900,00 93,72 -93,72

9. 661.000.000,00 434.877.000,00 65,79 -65,79 Dinas Sosnaker

19.656.722.200,00 2.177.360.800,00 18.883.396.995,00 2.074.882.655,00 90,99 94,47 3,49

17 1.

1. 24.987.500,00 21.840.000,00 17.842.750,00 19.535.050,00 71,41 89,45 18,04 PMPKB

2. 49.445.000,00 17.075.000,00 43.439.100,00 16.999.650,00 87,85 99,56 11,71 PMPKB

Badan Taskin PMPKB

Badan Taskin PMPKB

peningkatan kemandirian

masyarakat pe rdesaan

jumlah anggaran dana

bantuan langsung

masyarakat (BLM) PNPM-

MPd integrasi

Program penempatan dan

perluasan kesempatan kerja


Meningkatkan peran

dan partisipasi

perempuan dalam

pembangunan

Program penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan

anak

Advokasi dan fasilitasi PUG

bagi perempuan

Pengembangan sistem

informasi gender dan anak

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



3. 37.740.000,00 853.134.800,00 35.556.950,00 276.872.900,00 94,22 32,45 -61,76 PMPKB

2.

122.000.000,00 76.875.000,00 118.600.900,00 71.133.900,00 97,21 92,53 -4,68 PMPKB

3.

Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender

dan anak


hidup dan perlindungan

perempuan

Fasilitasi upaya perlindungan

perempuan terhadap tindak

kekerasan

Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan



1. 134.370.000,00 675.705.200,00 114.086.050,00 350.129.100,00 84,90 51,82 -33,09 PMPKB

368.542.500,00 1.644.630.000,00 329.525.750,00 734.670.600,00 87,12 73,16 -13,96

18 1.

1. 125.000.000,00 150.000.000,00 124.325.500,00 122.429.500,00 99,46 81,62 -17,84 Dinas PU

2. 14.437.648.500,00 24.745.064.140,00 13.263.595.250,00 23.594.436.150,00 91,87 95,35 3,48 Dinas PU

3. 1.873.420.000,00 2.857.000.000,00 1.818.495.970,00 2.791.730.500,00 97,07 97,72 0,65 Dinas PU

2.

1. 9.051.528.000,00 9.228.497.000,00 9.034.762.890,00 9.265.916.425,00 99,81 100,41 0,59 Dinas PU

Penyuluhan bagi ibu

rumah tangga dalam

membangun kelurga

sejahtera


Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas jalan dan

jembatan

program pembangunan jalan

dan jembatan

Perencanaanpembangunan jalan

Pembangunan jalan

pembangunan jembatan

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Rehabilitasdi/pemeliharaa

n jalan

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



3.

1. 5.666.805.000,00 67.850.000,00 5.147.927.000,00 67.850.000,00 90,84 100,00 9,16 Dinas PU

2. 300.000.000,00 200.000.000,00 299.683.000,00 199.120.489,00 99,89 99,56 -0,33 Dinas PU

3. 50.000.000,00 75.000.000,00 49.963.000,00 74.843.000,00 99,93 99,79 -0,14 Dinas PU

Program peningkatan sarana

dan prasarana kebinamargaan

Pengadaan alat-alat berat

Rehabilitasi/pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan bengkel alat-

alat berat

Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat ukur dan bahan

laboratorium

kebinamargaan



4.

1. 1.328.758.000,00 150.000.000,00 1.210.404.800,00 148.710.000,00 91,09 99,14 8,05 Dinas PU

2. 285.634.000,00 1.694.380.000,00 252.252.000,00 1.651.689.000,00 88,31 97,48 9,17 Dinas PU

3. 570.252.400,00 429.020.000,00 460.870.030,00 429.020.000,00 80,82 100,00 19,18 Dinas PU

33.689.045.900,00 39.596.811.140,00 31.662.279.440,00 38.345.745.064,00 93,91 97,11 3,20

19 1.

1. 50.000.000,00 175.000.000,00 49.722.000,00 140.974.500,00 99,44 80,56 -18,89 Dinas PU

2. 49.922.000,00 46.636.000,00 93,42 -93,42 Dinas PU

Program pembangunan

infrastruktur pedesaan

Penataan lingkungan

pemukiman penduduk

pedesaan

Rehabilitasi dan

rekonstruksi jalan

Rehabilitasi dan

rekontruksi jembatan


Meningkatnya

kualitas sumber daya

air dan irigasi


pengelolan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

Perencanaan

pembangunan jaringan

irigasi

Perencanaan

pembangunan jaringan air

bersih/air minum

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



3. 6.282.333.500,00 7.605.452.000,00 5.632.780.610,00 7.464.412.760,00 89,66 98,15 8,48 Dinas PU

4. 835.342.500,00 750.000.000,00 818.947.800,00 745.785.620,00 98,04 99,44 1,40 Dinas PU

5. 24.458.800,00 25.000.000,00 20.099.000,00 21.565.000,00 82,17 86,26 4,09 Dinas PU

6. 1.474.720.800,00 1.461.711.950,00 99,12 -99,12 Dinas PU

7. 17.050.000,00 172.305.000,00 16.997.800,00 172.012.000,00 99,69 99,83 0,14 Dinas PU

8.733.827.600,00 8.727.757.000,00 8.046.895.160,00 8.544.749.880,00 94,51 92,85 -1,66

Rehab/pemeliharaan

jaringan irigasi

Optimalisasi fungsi

jaringan irigasi yang telah

dibangun

pmberdayaan petani

pemakai air

Rehabilitasi dan

rekontruksi jarinagan

irigasi

Rehabilitasi dan

rekontruksi sungai




20 1.

1. 2.310.000.000,00 594.652.100,00 2.292.500.000,00 577.754.300,00 99,24 97,16 -2,08 Dinas PU

2. 1.449.550.000,00 1.449.550.000,00 100,00 -100,00 Dinas PU

3. 2.060.903.000,00 2.337.619.000,00 1.926.076.900,00 2.078.525.300,00 93,46 88,92 -4,54 Dinas PU

2.

1. 12.000.000,00 12.000.000,00 10.909.000,00 10.368.950,00 90,91 86,41 -4,50 DINKES

2. 20.000.000,00 12.518.900,00 62,59 -62,59 DINKES

p

Meningkatnya

cakupan pelayanan

air bersih

Program pemberdayaan air

minum dan sanitasi berbasis

masyarakat

Penyediaan air minum dan

sanitasi berbasis

masyarakat

Pamsimas hibah insentif

desa (HID)

Pembanguna sarana dan

prasarana air bersih

perdesan

Program sarana air bersih dan

sanitasi masyarakat miskin

(PAMSIMAS)

Monitoring sarana air

bersih dan sanitasi

masyarakat pedesaan

Workshop CLTS dan

pengembangan higiene

sanitasi

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



3. 20.000.000,00 17.931.900,00 89,66 -89,66 DINKES

5.872.453.000,00 2.944.271.100,00 5.709.486.700,00 2.666.648.550,00 89,31 90,83 1,52

21 1.

1. 91.700.000,00 74.765.000,00 81,53 -81,53 Dinas PU

2. 49.710.000,00 48.262.400,00 97,09 -97,09 RSUD

2.

Pelatuhan hygine dan

sanitasi


Tersedianya sarana

dan prasarana

sanitasi pemukiman

Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah

Penyediaan prasarana dan

sarana air limbah

Program perencanaan

b k k

Pengembangan teknologi

pengelolaan air minum dan

air limbah



1. 79.600.000,00 74.420.450,00 93,49 -93,49 Dinas PU

3.

1. 798.324.000,00 625.000.000,00 574.558.900,00 562.866.800,00 71,97 90,06 18,09 Dinas PU

1.019.334.000,00 625.000.000,00 772.006.750,00 562.866.800,00 86,02 90,06 4,04

22

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 100,00 -100,00 Dinas PU

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 100,00 -100,00

pengembangan kota-kota

menengah dan besar

Koordinasi pere ncanaan

air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong


Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas perumahan


pengembangan infrastruktur

pemukiman

Pengaturan,

pembinaan,pengawasan

dan perlaksanaan

pengembangan

permukiman


2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



23

1. 200.552.000,00 50.000.000,00 200.162.000,00 46.473.400,00 99,81 92,95 -6,86 BPBD

2. 384.029.000,00 210.000.000,00 364.428.000,00 203.399.900,00 94,90 96,86 1,96 BPBD

584.581.000,00 260.000.000,00 564.590.000,00 249.873.300,00 97,35 94,90 -2,45

24 1.


penangggulangan bahaya

kebakaran

Meningkatnya

kesiagaan dalam

penanggulangan

bahaya kebakaran

Program peningkatan

kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran


prasarana pencegahan

bahaya kebakaran


Tersedianya acuan

peruntukan dan

Program perencanaan tata

ruang



1. 259.000.000,00 255.148.550,00 98,51 -98,51 DINAS PU

2. 58.500.000,00 150.000.000,00 56.570.000,00 79.890.500,00 96,70 53,26 -43,44 DINAS PU

2.

1. 72.975.000,00 138.000.000,00 72.762.500,00 133.777.500,00 99,71 96,94 -2,77 DINAS PU

2. 50.000.000,00 100.000.000,00 41.655.100,00 84.503.100,00 83,31 84,50 1,19

440.475.000,00 388.000.000,00 426.136.150,00 298.171.100,00 94,56 78,23 -16,32

25 1.

1. 40.000.000,00 50.000.000,00 39.000.000,00 49.395.000,00 97,50 98,79 1,29 DISHUBKOMIN FO

peruntukan dan

pemanfaatan ruangruang

Penyusunan rencana detail

tata ruang kawasan

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

RTRW

Program penge ndalian

pemanfaatan ruang

Pengawasan pemanfaatanruang

Sosialisasi kebijakan

pengendalian pemanfaatan

ruang


Meningkatnya sarana

dan prasarana

perhubungan

Program

Rehablilitasi/pemeliharaan

prasarana/fasilitas LLAJ

Kegiatan

rehabilitasi/pemeliharaan

rambu-rambu lalu lintas

dan trafic light

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2.

1. 8.200.000,00 6.305.000,00 76,89 -76,89 DISHUBKOMIN FO

3.

1. 164.128.000,00 215.390.600,00 158.480.600,00 212.203.500,00 96,56 98,52 1,96 DISHUBKOMIN FO

2. 195.840.000,00 264.169.400,00 181.293.500,00 232.667.250,00 92,57 88,08 -4,50

408.168.000,00 529.560.000,00 385.079.100,00 494.265.750,00 90,88 95,13 4,25

Program peningkatan

pelayanan angkutan

Uji kelayakan sarana

transportasi guna

keselamatan penumpang

Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu

lalu lintas

Pengadaan marka jalan




26 1.

1. 1.277.025.800,00 1.526.862.500,00 1.122.555.150,00 1.456.857.975,00 87,90 95,42 7,51 Distanbunhut

2.

1. 23.000.000,00 29.628.000,00 20.839.500,00 29.559.000,00 90,61 99,77 9,16 Distanbunhut

3.

1. 222.777.381,00 264.385.766,00 159.839.000,00 232.421.850,00 71,75 87,91 16,16 Distanbunhut

2. 486.719.000,00 299.421.850,00 329.676.350,00 195.840.000,00 67,73 65,41 -2,33 Distanbunhut

Meningkatnya

kualitas dan

pengelolaan

lingkungan hidup

Program rehabilitasi hutan dan

lahan

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

rehabilitasi hutan dan

lahan

Program perlindungan dankonservasi sumber daya hutan

Pencegahan dan

pengendalian kebakaran

hutan dan lahan


konservasi sumber daya alam

Pengendalian kerusakan

hutan dan lahan

Peningkatan konservasi

daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



3. 95.225.000,00 126.100.000,00 89.865.450,00 113.450.550,00 94,37 89,97 -4,40 Distanbunhut

4.

1. 50.000.000,00 40.000.000,00 44.499.050,00 30.970.500,00 89,00 77,43 -11,57 Kantor LH

2. 35.000.000,00 35.000.000,00 29.251.680,00 24.286.500,00 83,58 69,39 -14,19 Kantor LH

3. 26.000.000,00 3.823.900,00 17.956.900,00 3.174.800,00 69,07 83,03 13,96 Kantor LH

Pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan

sumber daya alam

Program pengendalian

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura

Pemantauan kualitas

lingkungan

Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang

lingkungan hidup



4. 20.000.000,00 23.500.000,00 18.848.300,00 17.142.000,00 94,24 72,94 -21,30 Kantor LH

5.

1. 30.000.000,00 30.000.000,00 20.541.300,00 17.833.650,00 68,47 59,45 -9,03 Kantor LH

6.

1. 253.307.000,00 87.568.000,00 165.495.000,00 86.675.000,00 65,33 98,98 33,65 Kantor LH

2. 20.000.000,00 14.706.000,00 73,53 -73,53 Kantor LH

7.

1. 70.000.000,00 120.000.000,00 68.410.800,00 98.858.350,00 97,73 82,38 -15,35 Kantor LH

Koordinasi penyusunan

amdal


dan akses informasi sumber

daya alam dan lingkungan

hidup

Pengembangan data dan

informasi lingkunganProgram peningkatan

pengendalian polusi

Pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah

cair

Penyuluhan dan

pengendalian polusi dan

pencemaran

Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan ruang

terbuka hijau (RTH)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



8.

1. 935.000.000,00 611.885.000,00 612.997.500,00 491.275.000,00 65,56 80,29 14,73 Kantor LH

2. 194.999.280,00 267.090.000,00 188.939.300,00 172.822.850,00 96,89 64,71 -32,19 Kantor LH

3. 15.000.000,00 14.978.100,00 99,85 -99,85 Kantor LHPeningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan


sarana penge lolaan

persampahan

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan



9.

1. 14.000.000,00 23.100.000,00 12.224.000,00 20.024.000,00 87,31 86,68 -0,63

10.

1. 14.120.000,00 40.000.000,00 13.888.750,00 33.982.900,00 98,36 84,96 -13,41

2. 14.000.000,00 12.750.900,00 91,08 -91,08

3. 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 -100,00 Dinas Budparpura

11.

1. 20.000.000,00 19.995.000,00 99,98 -99,98 Dinas Budparpura

Sekretariat Daerah,

Bag. Pe rekonomian

Sekretariat Daerah,

Bag. Pe rekonomian

Sekretariat Daerah,

Bag. Pe rekonomian

Pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan

SDA

Koordinasi penge lolaan

konservasi SDA


sarana penge lolaan

persampahan

Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Penataan ruang terbuka

hijau


konservasi sumber daya alam



lingkungan hidup

Koordinasi penertiban

kegiatan pertambahan

tanpa izin (PETI)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



12.

1. 10.000.000,00 9.387.000,00 93,87 -93,87 Dinas PU

2. 60.880.000,00 47.766.450,00 78,46 -78,46 Bappeda dan PM

3.907.053.461,00 3.528.365.016,00 3.055.411.480,00 3.025.174.925,00 85,42 81,17 -4,25



lingkungan hidup

Penyusunan kebijakan

pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan

hidup

Penyusunan kebijakan

pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkunganhidup




27

1. 45.150.000,00 25.000.000,00 44.262.250,00 22.233.850,00 98,03 88,94 -9,10 BPBD

2. 48.000.000,00 25.000.000,00 44.171.500,00 22.605.350,00 92,02 90,42 -1,60 BPBD

93.150.000,00 50.000.000,00 88.433.750,00 44.839.200,00 95,03 89,68 -5,35

28

1. 55.000.000,00 42.760.600,00 77,75 -77,75 BPBD

Penyusunan data base dan

peta penanggulanganbencana


Meningkatnya

pengetahuan dan

kesiapsiagaan

masyarakat dalam

penanggulangan

bencana

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban

bencana alam

Pemberdayaan potensi

masyarakat dalam



peta daerah rawan

bencana


penanggulangan korban

bencana alam

Pemantauan dan

penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2. 200.000.000,00 168.942.850,00 84,47 -84,47 BPBD

3. 55.250.000,00 39.439.200,00 71,38 -71,38 BPBD

4. 41.650.000,00 39.446.150,00 94,71 -94,71 BPBD

351.900.000,00 290.588.800,00 82,08 -82,08

29

sosialisasi kebencanaan

Gladi posko/gladi lapangan

(simulasi penanganan

bencana)


Meningkatnya sarana

prasarana

penanggulangan

bencana


penaggulangan korban

bencana alam

Fasilitas ipotensi

masyarakat dalam


dan penyelamatan



1. 55.000.000,00 54.757.750,00 99,56 -99,56 BPBD

2. 40.000.000,00 38.968.150,00 97,42 -97,42 BPBD

95.000.000,00 93.725.900,00 98,49 -98,49

30 1.

25.000.000,00 32.500.000,00 24.715.500,00 27.819.400,00 98,86 85,60 -13,26Sekretariat Daerah,

Bag. Hukum


prasarana evakuasi

penduduk dari

ancaman/korban bencana

alam


Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

Koordinasi pelaksanaan

kegiatan rencana aksi

nasional hak asasi

manusia (RANHAM)

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat terhadap

norma-norma dan


undangan yang

berlaku

bencanaPengadaan tempat

penampungan sementara

dan evakuasi penduduk

dari ancaman/korban

bencana alam

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2.

1. 199.000.000,00 228.900.000,00 194.439.400,00 154.025.700,00 97,71 67,29 -30,42

2. 137.300.000,00 171.530.000,00 134.247.030,00 164.165.600,00 97,78 95,71 -2,07

3. 46.635.000,00 73.298.500,00 39.509.780,00 68.219.000,00 84,72 93,07 8,35Sekretariat Daerah,

Bag. Hukum

Sekretariat Daerah,

Bag. Hukum

Sekretariat Daerah,

Bag. Hukum

Fasilitasi sosialisasi


undangan

Koordinasi kerjasama

permasalahan peraturan

perundang-undangan

Legislasi rancangan


Program penataan peraturan

perundang-undangan



4. 40.000.000,00 44.000.000,00 37.839.300,00 42.803.100,00 94,60 97,28 2,68

447.935.000,00 550.228.500,00 430.751.010,00 457.032.800,00 94,73 87,79 -6,94

31 1.

202.725.000,00 163.315.500,00 80,56 -80,56

2.

1. 62.000.000,00 53.950.000,00 50.772.950,00 49.322.450,00 81,89 91,42 9,53

2. 293.492.500,00 308.263.000,00 101.009.100,00 98.316.908,00 34,42 31,89 -2,52 BKD dan Diklat

3. Penempatan PNS 71.501.700,00 67.000.000,00 56.260.850,00 55.959.300,00 78,68 83,52 4,84 BKD dan Diklat

4. 45.545.000,00 57.000.000,00 43.277.000,00 49.385.000,00 95,02 86,64 -8,38

Sekretariat Daerah,

Bag. Hukum

Sekretariat Daerah,

Bag. Organisasi

Sekretariat Daerah,

Bag. PUM


pengembangan aparatur

Penilaian camat

berprestasi

Seleksi penerimaan CPNS

Penataan sistem

administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

Publikasi peraturan

perundang-undangan


Meningkatnya

kualitas dan

kompetensi SDM

aparatur

Program pembinaan

pengembangan aparatur

Penyusunan instrumen

analisis jabatan PNS

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



5. 58.200.000,00 59.764.000,00 45.205.700,00 27.517.900,00 77,67 46,04 -31,63 BKD dan Diklat

6. 18.598.950,00 10.476.800,00 56,33 -56,33 BKD dan Diklat

7. 18.563.000,00 5.072.120,00 27,32 -27,32 BKD dan Diklat

8. 18.505.500,00 15.000.000,00 11.455.800,00 12.605.500,00 61,90 84,04 22,13 BKD dan Diklat

9. 337.650.000,00 457.147.000,00 286.360.495,00 386.858.350,00 84,81 84,62 -0,19 BKD dan Diklat

Pemberian penghargaan

bagi PNS yang berprestasi

Proses penangan kasus-

kasus pelanggaran disiplinPNS

Penyelenggaraan diklat

teknis,fungsional dan

kepemimpinan

Pembangunan/pengemban

gan sistem informasi

kepegawaian daerah

Seleksi dan penetapan

PNS untuk tugas belajar



10. 17.872.500,00 10.000.000,00 10.644.450,00 9.382.250,00 59,56 93,82 34,26 BKD dan Diklat

11. 74.474.450,00 35.890.000,00 37.867.590,00 23.381.550,00 50,85 65,15 14,30 BKD dan Diklat

3.

1. 15.000.000,00 5.000.000,00 13.390.000,00 4.250.000,00 89,27 85,00 -4,27 Dinas PU

2. 718.400.000,00 655.560.374,00 561.782.000,00 351.169.640,00 78,20 53,57 -24,63 Seluruh SKPD

3. 30.000.000,00 2.210.000,00 7,37 -7,37 KPPT

4. 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 -100,00 BPBD

Bimbingan teknisimplementasi peraturan

perundang-undangan

Pelatihan pendidikan bagi

aparatur pelayanan

perizinan terpadu


dalam rangka menambah

wawasan dan pngetahuan

tentang teknis pemadaman

api


formal

Seleksi penerimaan IPDN

Sosialisasi peraturan

kepegawaian

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



5. 20.000.000,00 18.734.700,00 93,67 -93,67 KPAD

6. 447.000.500,00 353.242.200,00 79,03 -79,03 BKD dan Diklat

7. 322.164.800,00 365.699.000,00 253.717.600,00 317.089.200,00 78,75 86,71 7,95 BKD dan Diklat

4.

22.125.000,00 30.261.000,00 0,00 BKD dan Diklat


teknis tugas dan fungsi

bagi PNS daerah

Program pendidikan

kedinasan

Pendidikan penjenjangan

struktual


dibidang kearsipan dan

bidang perpustakaan


prajabatan bagi CPNS

daerah



2.801.818.900,00 2.120.534.374,00 2.032.794.855,00 1.385.238.048,00 69,23 74,37 5,14

32 1.

1. 27.774.000,00 27.744.000,00 99,89 -99,89

2. 64.870.000,00 43.905.000,00 63.405.000,00 42.205.000,00 97,74 96,13 -1,61 KPPT

3. 8.000.000,00 9.000.000,00 7.920.000,00 8.970.000,00 99,00 99,67 0,67 KPPT

4. 45.231.000,00 42.450.000,00 24.217.000,00 29.896.400,00 53,54 70,43 16,89 KPPT

2.

15.500.000,00 13.875.000,00 9.725.000,00 13.585.000,00 62,74 97,91 35,17

Dinas

Koperindagpastam

Koperindagpastam

pendataan ulang tempat

usaha

Sosialisasi prosedur

pelayanan perizinan

terpadu

Penyusunan buku

informasi pelayanan

perizinan terpadu

Monitoring,evaluasi dan

pelaporan

Fasilitasi kemudahan

perizinan penge mbangan

usaha

Program peningkatan efisensi

perdagangan dalam negeri

struktual


Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Program peningkatan

pelayanan terpadu kepada

masyarakat

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



3.

1. 315.460.100,00 354.300.000,00 273.030.300,00 349.153.700,00 86,55 98,55 12,00 Disdukcapil

2. 50.000.000,00 113.000.000,00 47.778.000,00 111.772.450,00 95,56 98,91 3,36 Disdukcapil

3. 536.974.830,00 387.015.000,00 525.184.435,00 343.146.350,00 97,80 88,66 -9,14

4.

130.000.000,00 473.210.000,00 112.250.600,00 400.541.400,00 86,35 84,64 -1,70

Disdukcapil dan 14

Kecamatan

Sekretariat Daerah,

Bag. Organisasi

Implementasi sistem

administrasi

kependudukan


publik dalam bidang

kependudukan

pengembangan data base

kependudukan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

Penyusunan sistem

informasi terhadap layanan

publik

Program penataan

administrasi kependudukan



1.193.809.930,00 1.436.755.000,00 1.091.254.335,00 1.299.270.300,00 86,57 91,86 5,29

33 1.

290.934.000,00 280.000.000,00 267.541.950,00 264.287.350,00 91,96 94,39 2,43

2.

866.250.000,00 1.120.250.000 821.201.200,00 982.940.848,00 94,80 87,74 -7,06Penyebarluasan Informasi

Pembangunan DaerahSekretaris Daerah,

Bag.Humas


Terwujudnya

transparasi

pelayanan


komunikasi, informasi dan

media massa

Pembinaan dan

pengembangan SumberDaya Komunikasi dan

Informasi

Sekretaris Daerah,

Bag.Humas

Program Kerjasama i nformasi

dengan Mas media

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



3.

1. 154.975.000,00 140.811.900,00 90,86 -90,86

2. 210.000.000,00 209.969.000,00 99,99 -99,99

3. 35.000.000,00 15.041.500,00 42,98 -42,98

1.557.159.000,00 1.120.250.000,00 1.454.565.550,00 4.131.974.550,00 84,12 91,07 6,95

Pengembangan sistemmenjadi Aplikasi Multi

User, Validasi data

kepegawaian

Sekretaris Daerah,Bag.Humas



Data/Informasi

Penunjang Kegiatan Unit

Penggerak (Focal Point )

Reformasi Pengadaan

Barang dan jasa

Sekretaris Daerah,

Bag.Humas

Kerjasama berlangganan

Media CetakSekretaris Daerah,

Bag.Humas



34 1.

1. 60.000.000,00 146.250.000,00 56.951.410,00 144.394.385,00 94,92 98,73 3,81 Inspektorat

2. 500.175.000,00 600.000.000,00 500.175.000,00 595.635.000,00 100,00 99,27 -0,73 Inspektorat

3. 56.000.000,00 55.000.000,00 47.745.900,00 54.025.000,00 85,26 98,23 12,97 Inspektorat

4. 43.689.600,00 32.830.000,00 75,14 -75,14 I ns pe ktorat

5. 113.625.000,00 140.600.000,00 111.668.225,00 136.781.300,00 98,28 97,28 -0,99 Inspektorat

Pelaksanaan pengawasan

Internal secara Berkala

Penanganan Kasus

Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Terwujudnya

pelayanan yang

baik,bersih,dan

akuntabel

Program peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah

Bebas Korupsi

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2.

1. 35.000.000,00 75.000.000,00 26.215.300,00 72.398.400,00 74,90 96,53 21,63

2. 440.000.000,00 450.000.000,00 382.868.050,00 154.282.100,00 87,02 34,28 -52,73

3 68.100.000,00 48.200.000,00 28.747.900,00 22.525.050,00 42,21 46,73 4,52

4. 141.800.000,00 1.459.650.000,00 128.630.349,00 766.226.009,00 90,71 56,82 -33,89

Sekretariat Daerah

Bag.Organisasi

Rapat Koordinasi Unsur

MuspidaSekretariat Daerah

Bag.PUM

Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah Sekretariat DaerahBag.PUM

Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnya

Sekretariat Daerah

Bag. PUM,

Bag.Umkap, Bag.

Humas

Program peningkatan

pengembangan Sstem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD



5. 2.060.700.000,00 2.725.425.000,00 1.900.452.362,00 2.279.224.753,00 92,22 83,63 -8,59

6. 10,000,000.00 100.000.000,00 14.945.000,00 83,63 83,63

7. 50.000.000,00 50.000.000,00 14.600.000,00 15.050.000,00 29,20 83,63 54,43

3.

10.000.000,00 11.000.000,00 8.602.500,00 9.130.000,00 86,03 83,00 -3,02

3.579.089.600,00 5.861.125.000,00 3.239.486.996,00 4.264.616.997,00 79,66 80,15 0,49

Program Penataan dan

Penyemprnaan Kebijakan

Sistem dan prosedur

Pengawasan

Sekretariat Daerah,

Bag. Hukum


Kegiatan Pelaporan dan

Pemuktahiran Data

Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggaraan Negara

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar DaerahSekretariat Daerah

Bag. Pemnag, Bag.

Umkap

Dialog/Audiensi dengan

Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan/ Anggota

Organisasi Sosial da

Masyarakat

Sekretariat Daerah,

Bag. Umkap

Kunjungan Kerja/

Inspeksi Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

Sekretariat Daerah,

Bag. Umkap

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



35 1.

1. 138.825.000,00 200.000.000,00 10.000.000,00 151.877.300,00 7,20 -7,20

2. 15.000.000,00 1.851.000,00 12,34 -12,34 DPRD

3. 27.955.000,00 37.700.000,00 21.359.000,00 22.317.300,00 76,40 59,20 -17,21 DPPKA

4. 37.620.800,00 37.465.250,00 99,59 -99,59

Monitoring dan

Pengendalian Administrasi

Kegiatan APBD

Sekretariat Daerah,

Dalbang

Pelaporan Prognosis

Realisasi AnggaranPenatausahaan Keuangan

Pengendalian dan

Penyusunan Laporan

Kegiatan Bulanan SKPD

Sekretariat Daerah,

Dalbang

Terwujudnya

pengelolaan

keuangan dan aset

daerah dengan baik

Program Peningkatan

pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



5. 40.000.000,00 40.000.000,00 29.237.200,00 27.755.400,00 73,09 69,39 -3,70 DPPKA

6. 10.000.000.000,00 15.000.000,00 _ 12.002.000,00 80,01 80,01 DPPKA

7. 10.000.000,00 7.300.000,00 9.637.400,00 6.231.400,00 96,37 85,36 -11,01 DPPKA

8. 35.000.000,00 40.000.000,00 32.266.700,00 33.443.840,00 92,19 83,61 -8,58 DPPKA

9. 111.595.000,00 245.622.000,00 105.512.670,00 232.624.010,00 94,55 94,71 0,16 SKPD

10. 39.200.000,00 42.000.000,00 30.080.900,00 27.153.750,00 76,74 64,65 -12,09DPRD,BKD dan

DIKLAT, Dinas

Koperindagpastam,

Budparpora, DPPKA

Penyusunan Data,

Investasi dan Pinjaman

Daerah

Penyusunan Laporan dan

Verifikasi Realisasi

Pendapatan

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Prognosis

Realisasi Anggaran

Penyusunan Laporan

capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2.

1. 62.180.000,00 40.000.000,00 43.217.550,00 31.556.700,00 69,50 78,89 9,39 DPPKA

2. 281.000.000,00 257.103.000,00 263.835.200,00 193.398.350,00 93,89 75,22 -18,67 DPPKA

3. 25.300.000,00 25.000.000,00 8.676.550,00 10.759.950,00 34,29 43,04 8,75 DPPKA

4. 312.700.000,00 276.250.000,00 249.683.250,00 232.840.750,00 79,85 84,29 4,44 DPPKA

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah



APBD


Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD



b h APBD



5. 25.300.000,00 25.000.000,00 5.928.900,00 22.512.550,00 23,43 90,05 66,62 DPPKA

6. 127.930.000,00 139.825.000,00 117.419.300,00 123.007.900,00 91,78 87,97 -3,81 DPPKA

7. 50.000.000,00 55.885.000,00 7.167.300,00 2.620.000,00 14,33 4,69 -9,65 DPPKA

8. 330.740.000,00 597.375.000,00 233.836.900,00 488.351.250,00 70,70 81,75 11,05 DPPKA

9. Penagihan PBB & BPHTB 195.000.000,00 73.384.400,00 37,63 -37,63 DPPKA

10. Penagihan PAD 140.000.000,00 135.000.000,00 68.496.400,00 72.139.300,00 48,93 53,44 4,51 DPPKA

11. Perencanaan PAD


Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan

APBD



pertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Sosialisasi Paket Regulasi

tentang Penge lolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

perubahan APBD

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



12. 30.000.000,00 25.000.000,00 13.123.250,00 19.814.150,00 43,74 79,26 35,51 DPPKA

13. 40.000.000,00 57.280.000,00 32.578.400,00 55.390.000,00 81,45 96,70 15,25 DPPKA

14. 40.000.000,00 71.060.000,00 30.307.200,00 54.960.200,00 75,77 77,34 1,58 DPPKA

15. 64.700.000,00 73.550.000,00 38.225.500,00 27.946.000,00 59,08 38,00 -21,09 DPPKA

16. 550.000.000,00 _ _ DPPKA

17. 575.355.000,00 119.750.000,00 335.610.750,00 83.589.000,00 58,33 69,80 11,47 DPPKA

Analisa Dokumen

Pelaksanaan Anggaran

Analisa Dokumen

Pelaksanaan Perubahan

Anggaran

Penyusunan Regulasi

pengelolaan Keuangan

Daerah

Penyusunan Aplikasi Pajak

Daerah

Peningkatan Sarana

Prasarana,

Operasionalisasi Pajak

Daerah

Monitoring dan Evaluasi

Pendapatan Daerah



18. 62.400.000,00 73.550.000,00 7.725.000,00 27.946.000,00 12,38 38,00 25,62 DPPKA

19. 66.340.000,00 80.500.000,00 64.600.950,00 68.133.400,00 97,38 84,64 -12,74 14 Kecamatan

3.

18.020.000,00 20.948.000,00 17.923.600,00 20.938.000,00 99,47 99,95 0,49 Koperindagpas tam

4.

89.275.000,00 85.000.000,00 89.227.600,00 84.960.500,00 99,95 99,95 0,01 Pemnag

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-

Sumber Pendapatan

Daerah

Program , kegiatan dan

Realisasi Pelaksanaan

Kegiatan


Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Program Pembinaan dan

fasil itas Pengelolaan

Keuangan Desa

Evaluasi Rancangan

Peraturan Nagari tentang

APB Desa

ae a

Penyusunan Ranperda

Pedoman Penge lolaan

Barang Milik Daerah

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



5.

1. 42.000.000,00 120.000.000,00 40.316.400,00 39.887.950,00 95,99 33,24 -62,75 DPPKA

2. 377.250.000,00 3.467.479.000,00 283.593.600,00 314.134.473,00 75,17 9,06 -66,11 DPPKA

3. 310.584.500,00 444.325.000,00 198.301.950,00 305.444.028,00 63,85 68,74 4,90 SKPD

6.

1. 133.754.100,00 3.401.525.000,00 127.329.000,00 2.572.960.735,00 95,20 75,64 -19,55 SKPD

2 2 288 199 900 00 4 200 866 680 00 2 127 924 000 00 3 921 978 800 00 93 00 93 36 0 37 SKPD

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan Standar

Satuan Harga

Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


Gedung Kantor

Pembangunan Gedung



2. 2.288.199.900,00 4.200.866.680,00 2.127.924.000,00 3.921.978.800,00 93,00 93,36 0,37 SKPD

3. 298.510.000,00 282.890.500,00 94,77 -94,77 SKPD

4. 100.000.000,00 110.000.000,00 48.103.600,00 101.477.500,00 48,10 92,25 44,15 SKPD

5. 272.900.000,00 335.000.000,00 270.800.000,00 298.797.100,00 99,23 89,19 -10,04 SKPD

6. 97.150.000,00 3.371.683.100,00 93.857.000,00 2.559.582.885,00 96,61 75,91 -20,70 SKPD

7. 3.260.675.000,00 6.488.511.200,00 2.839.283.038,00 5.598.809.450,00 87,08 86,29 -0,79 SKPD

8. 1.947.991.250,00 3.998.650.000,00 1.811.801.120,00 3.737.615.750,00 93,01 93,47 0,46 SKPD

9. 1.312.500.425,00 822.910.000,00 1.112.478.439,00 789.255.140,00 84,76 95,91 11,15 SKPDPengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Pembangunan Rumah

Dinas

PemeliharaanRutin/Berkal

a Rumah Jabatan/Dinas

Pengadaan PeralatanRumah Jabatan/Dinas

Pengadaan

Jaringan/Instalansi

Listrik,Air dan Telepon

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Pembangunan Gedung

Kantor

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



10. 570.630.000,00 808.760.000,00 536.222.490,00 730.284.565,00 93,97 90,30 -3,67 SKPD

11. 199.955.500,00 449.500.000,00 176.614.350,00 374.143.218,00 88,33 83,24 -5,09 SKPD

12. 452.500.000,00 215.500.000,00 448.876.211,00 111.851.715,00 99,20 -99,20 SKPD

13. 450.000.000,00 443.623.000,00 98,58 98,58 SKPD

14. 1.294.250.000,00 3.401.525.000,00 1.039.104.940,00 2.572.950.735,00 80,29 75,64 -4,65 SKPD

15. Pengadaan Mebeleur 700.877.700,00 111.680.000,00 648.286.400,00 109.635.000,00 92,50 98,17 5,67 SKPD

16. 200.900.000,00 34.800.000,00 173.475.800,00 25.055.000,00 86,35 72,00 -14,35 SKPD

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas


Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Meubeler

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Jabatan



17. 4.914.466.400,00 5.818.805.330,00 4.707.347.063,00 5.346.117.747,00 95,79 91,88 -3,91 SKPD

32.316.530.575,00 40.837.218.310,00 18.944.984.021,00 32.087.873.791,00 74,12 75,41 1,30

36 1.

1. 70.000.000,00 80.305.000,00 66.947.160,00 78.695.600,00 95,64 98,00 2,36 Kesbangpol

2. 273.519.000,00 268.025.000,00 214.266.530,00 185.729.460,00 78,34 69,30 -9,04 Kesbangpol

3. 42.721.000,00 42.612.500,00 99,75 -99,75 Satpol PP

4. 63.375.000,00 155.864.400,00 62.371.075,00 152.823.600,00 98,42 98,05 -0,37 14Kecamatan

Penyiapan Tenaga

Pengendali Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional


Meningkatnya

ketentraman dan

kenyamananmasyarakat

Program Peningkatan

Keamanan dan kenyamanan

Lingkungan

Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Fasilitasi Komunitas

Intelijen

Daerah(KOMINDA)

Berkala Meubeler

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2.

1. 230.000.000,00 280.000.000,00 229.921.950,00 279.994.000,00 99,97 100,00 0,03 Satpol PP

2. 139.200.000,00 50.000.000,00 138.501.900,00 7.736.050,00 99,50 15,47 -84,03

3. 12.000.000,00 12.000.000,00 11.560.000,00 11.985.000,00 96,33 99,88 3,54 Satpol PP

Program Pemeliharaan

Kamtramtibmas dan

Pencegahan Tindak kriminal

Pengawasan Penge ndalian

dan Evaluasi Kegiatan

Polisi Pamong Praja

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

Kerja Sama pengembangan

Kemampuan Aparat Polisi

Pamong Praja dengan

TNI/POLRI dan Kejaksaan



4. 16.000.000,00 15.488.920,00 96,81 - 96,81 Kesbangpol

846.815.000,00 846.194.400,00 781.670.035,00 716.963.710,00 95,59 80,11 -15,48

37 1.

1. 59.814.000,00 105.000.000,00 51.638.450,00 66.936.100,00 86,33 63,75 -22,58 Bappeda dan PM

2. 35.000.000,00 105.000.000,00 24.622.750,00 66.936.100,00 70,35 -70,35 Bappeda dan PM


Pelaporan


Meningkatnya

Efektifitas

PerencanaanPembangunan

Daerah

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tunmbuh

Koordinasi Penetapan

Rencana Tata Ruang

Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat

Tumbuh

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2.

1. 40.000.000,00 40.000.000,00 36.326.200,00 34.404.800,00 90,82 -90,82 Bappeda dan PM

2. Penetapan RPJMD 118.500.000,00 105.848.100,00 89,32 -89,32 Bappeda dan PM

3. 310.000.000,00 296.238.450,00 95,56 -95,56 Bappeda dan PM

4. 50.000.000,00 47.500.000,00 43.975.850,00 46.885.900,00 87,95 98,71 10,76 Bappeda dan PM

5. Penetapan RKPD 7.500.000,00 25.000.000,00 6.375.000,00 21.735.300,00 85,00 86,94 1,94 Bappeda dan PM

6. 5.000.000,00 3.833.400,00 76,67 -76,67 Pariwisata

7. 31.872.500,00 105.000.000,00 31.556.700,00 92.851.200,00 99,01 88,43 -10,58

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pengembangan Partisipasi

Masyarakat Dalam

Perumusan Program dan

Kebijakan Layanan Publik


RKPD

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Penyusunan Perencanaan

Tahunan


Pelaporan Pelaksanaan



8. 70.930.000,00 70.853.150,00 99,89 -99,89 Bappeda dan PM

9. 62.000.000,00 56.169.700,00 90,60 -90,60 Bappeda dan PM

3.

79.600.000,00 70.000.000,00 74.420.450,00 53.632.400,00 93,49 76,62 -16,88 Bappeda dan PM

4.

95.700.000,00 95.000.000,00 78.006.500,00 83.732.450,00 81,51 88,14 6,63 Bappeda dan PM

Penyusunan Masterplan

Pembangunan Ekonomi

Daerah

Koordinasi Penyusunan

Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

Koordinasi Pere ncanaan

Air Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Pere ncanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi

p

Rancangan Pembangunan

Daerah

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



5.

116.000.000,00 145.000.000,00 77.004.900,00 134.479.030,00 66,38 92,74 26,36 Bappeda dan PM

6.

1. 9.000.000,00 85.000.000,00 8.569.000,00 79.677.150,00 95,21 93,74 -1,47 Bappeda dan PM

2. 7.500.000,00 47.500.000,00 7.146.000,00 46.885.900,00 95,28 98,71 3,43 Bappeda dan PM

3. 50.000.000,00 66.000.000,00 46.320.000,00 52.732.650,00 92,64 79,90 -12,74 Bappeda dan PM

Program Perencanaan Sosial

dan Budaya

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Sosial dan Budaya


Data/Informasi

Penyusunan dan

Pengumpulan

Data/Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Penyusunan dan Analisis

Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran

Penyusunan dan

Pengumpulan



4. 25.000.000,00 70.000.000,00 7.993.000,00 59.683.900,00 31,97 85,26 53,29 Bappeda dan PM

5. 109.000.000,00 100.000.000,00 70.157.600,00 58.103.100,00 64,36 58,10 -6,26

7.

199.600.000,00 150.000.000,00 99.909.200,00 105.088.750,00 50,05 70,06 20,00

8.

1. 32.000.000,00 2.528.720.000,00 29.296.292,00 355.343.576,00 91,55 14,05 -77,50 Set. DPRD

Penyusunan dan

Pengumpulan


Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Koordinasi Kerjasama

Wilayah PerbatasanSekretariat Daerah,

Bag. PUM

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Pembakuan Nama Rupa

Bumi

Sekretariat Daerah,

Bag. PUM

Program Kerjasama

Pembangunan

Pengumpulan


Penyusunan Dokumen

Perencanaan

2012 2013 2012 2013 2012 2013

%

+/- (% ) SKPD



2. 100.000.000,00 88.400.000,00 71.288.340,00 54.742.000,00 71,29 61,93 -9,36 Set. DPRD

3. Rapat-Rapat Paripurna 140.000.000,00 206.463.000,00 116.009.937,00 75.946.700,00 82,86 36,78 -46,08 Set. DPRD

4. Res es 327.000.000,00 684.500.000,00 217.265.550,00 327.985.600,00 66,44 47,92 -18,53 Set. DPRD

5. 338.607.500,00 624.450.000,00 88.680.000,00 538.559.999,00 26,19 86,25 60,06 Set. DPRD

6. 7.445.081.500,00 8.724.886.350,00 6.397.152.862,00 6.350.353.568,00 85,92 72,78 -13,14 Set. DPRD

9.864.705.500,00 14.113.419.350,00 8.116.657.381,00 8.706.696.173 79,49 73,73 -5,76

(6,22)


Pimpinan dan Amggota

DPRD


Total 236.745.476.210,00 215.376.564.491,00

Kunjungan Kerja Pimpinan

dan Anggota DPRD dalam

Daerah

186.682.508.139,00 190.041.798.823,00 78,85 88,24

Rapat-Rapat Alat

Kelengkapan Dewan



Documents

Lampiran 1-5 (Lakip Pemda Tanah Datar 2013)