Upload
henry-eko-putra-siregar
View
38
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
lampiran
Citation preview
LAMPIRAN B.VI : PERATURAN BUPATI LABUHANBATUNOMOR : TAHUN 2013TANGGAL: 2013 M
1435 H
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring
adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks
paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa
dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu.
PENDAHULUAN
Tujuan
1. Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL) untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Ruang Lingkup
2. Kebijakan ini menerapkan basis akrual dalam pencatatan
Akuntansi nya, namun dalam pencatatan Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu tetap menggunakan akuntansi berbasis kas.
MANFAAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan
informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu yang merupakan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun
anggaran sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu KA06-1
SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang
diperkenankan.
DEFINISI
4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.
Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan.
SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-
LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dalam APBK selama satu periode pelaporan.
STUKTUR LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu KA06-2
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:
(a)Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
(b)Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
(c) SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;
(d)mata uang pelaporan yaitu Rupiah;
(e)Penyesuaian lain yang diizinkan dan
(f) satuan angka yang digunakan.
PERIODE PELAPORAN
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekali dalam
setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah
dan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan dengan suatu periode
yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas
mengungkapkan informasi sebagai berikut:
(a)alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
(b)fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
TEPAT WAKTU
8. Manfaat suatu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih berkurang
jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-
faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu tidak dapat dijadikan pembenaran atas
ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan
keuangan tepat waktu.
9. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu KA06-3
ISI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
10.Laporan Perubahan Saldo Anggaran sekurang-kurangnya mencakup
pos-pos sebagai berikut:
(a) Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya (awal);
(b)Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
(c) SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;
(d)Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (jika ada);
(e)Lain-lain (penyesuaian lain yang diizinkan) dan
(f) Saldo anggaran lebih akhir.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijelaskan lebih lanjut
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
12. Pos penggunaan Saldo Anggaran Lebih dijelaskan lebih lanjut dalam
Catatan atas Laporan Keuangan,
13. Pos koreksi kesalahan pembukuan dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (jika ada),
14.Pos lain-lain (Penyesuaian yang diizinkan) juga dijelaskan pada
Catatan atas Laporan Keuangan.
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPK SEBELUM KONVERSI
15.Laporan Realisasi Anggaran SKPK (LRA SKPK) disusun untuk semester
satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi
pendapatan dan belanja SKPK yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi
Anggaran SKPK sebelum konversi (berdasarkan Permendagri No. 13
Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 ) adalah sebagai
berikut :
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu KA06-4
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATUSKPK ………………
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHPERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER….
(Dalam Rupiah)No.
Uraian 20X1 20X0
1 Saldo Anggaran Lebih Awal2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan PEmbiayaan
Tahun Berjalan3 Sub Total (1-2)4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA)5 Subtotal (3+4)6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya7 Lain-lain8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu KA06-5