LAKIP Satker 07 SUMBAR · Melaksanakan penyebaran informasi dan sosialisasi tentang Penggunaan Obat, Kosmetika, Obat tradisonal dan Makanan danMinuman. j. Mengumpulkan, menganalisis

LAPORAN KINERJA

DANA APBN SATKER 07 TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS KESEHATAN PROV. SUMBAR

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud dari akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan yang diamanahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBN pada Satker 07. Pelaporan ini akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai dan berbagai bentuk saran dalam perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan. Sangat disadari bahwa pelaporan ini belum sempurna, sehingga saran terhadap perbaikannya sangat dibutuhkan. Terima kasih terhadap seluruh pihak terkait yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan dan membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bisa bermanfaat dan dapat dijadikan bahan untuk penyusunan perencanaan kerja tahun berikutnya dan pedoman untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depannya.

Padang, 31 Desember 2019 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Dr. Hj. Merry Yulieday, MARS. NIP. 19730610 199503 1 002

DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………………………... 1 Daftar Isi ………………………………………………………………………………………….. 2 BAB I. PENDAHULUAN……………………………….......................………………… 3 BAB II. PERENCANAAN KINERJA ……………………………………..…………… 5 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..........................................……………………. 8 BAB IV. PENUTUP….......…………………………………………………………….. 15 LAMPIRAN …………………………………………………………………………………… 16

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka

diamanatkan tentang pengamanan sediaan farmasi dan Alat Kesehatan yang kemudian diatur lebih

lanjut dalam PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan peralatan kesehatan,

maka sebagai suatu amanat aturan perundangan yang ada di Indonesia sudah diterbitkan berbagai

peraturan yang mengatur hal tersebut dan berbagai bentuk program, upaya dan kegiatan dalam

pelaksanaannya.

Kebijakan Pemerintah terhadap peningkatan akses obat telah ditetapkan antara lain dalam

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan

Kebijakan Obat Nasional (KONAS). Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam

jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu dengan

harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Salah satu tujuan

KONAS yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 189/Menkes/ SK/III/2006

adalah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial

dengan ruang lingkup yang mencakup pembiayaan, ketersediaan serta pemerataan obat bagi

masyarakat. Akses masyarakat terhadap obat esensial dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu

penggunaan obat rasional, harga yang terjangkau, pembiayaan yang berkelanjutan dan sistem

pelayanan kesehatan serta suplai yang dapat menjamin ketersediaan, pemerataan dan

keterjangkauan.Salah satu sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Rencana

Strategis 2015-2019 adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi

standar dan terjangkau oleh masyarakat.

Program pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin dilaksanakan sesuai amanat

KONAS sebagai upaya pembiayaan yang berkelanjutan sehingga Pemerintah dapat menjamin

ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin hingga tingkat pelayanan kesehatan dasar

(Puskesmas).

Dalam hal pengamanan peralatan kesehatan dan PKRT maka tujuan yang ingin dicapai

adalah agar segala bentuk Alkes dan PKRT yang beredar di masyarakat dan sarana pelayanan

kesehatan yang akan dimanfaatkan untuk memberikan pertolongan / pelayanan kesehatan kepada

masyarakat harus terjamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya.

Untuk mencapai hal tersebut maka kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah

sebagai berikut :

- Pemberian perizinan terhadap sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT

- Pengawasan perizinan terhadap sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT

- Pemberian izin edar terhadap produk Alkes dan PKRT yang beredar

- Pengawasan terhadap produk Alkes dan PKRT yang beredar dimasyarakat

- Pengawasan Inspeksi sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT dalam penerapan

CPAKB/CPPKRTB/CDAKB

- Pelaksanaan Vigilance

- Peningkatan Gerakan Masyarakat Sehat melalui peningkatan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi kepada masyarakat tentang Alkes dan PKRT yang baik dan benar.

- Menyediakan berbagai aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang Alkes dan PKRT

dimana Kementerian Kesehatan sudah membuat berbagai aplikasi yang dapat mempermudah

masyarakat untuk mengakses informasi untuk mengetahui izin edar alat kesehatan, melaporkan

kejadian yang tidak diinginkan terhadap produk alat kesehatam yang beredar, untuk tenaga

pengelola program juga sudah ada berbagai aplikasi untuk memudahkan pengawasan terhadap

produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas dalam melaksanakan tugas dalam pengawasan

terhadap perizinan, sarana maupun produk Alkes dan PKRT.

Berbagai kegiatan yang sudah dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut, namun masih

ditemukan dilapangan bahwa masih ada sarana produksi ataupun sarana distribusi Alat kesehatan

dan PKRT yang belum menjalankan Cara Produksi atau Cara Distribusi yang baik, sehingga

dikhawatirkan bahwa Alkes dan PKRT yang diproduksi dan didistribusi tidak aman, bemutu dan

bermanfaat ketika akan digunakan.

Dipasaran setelah dilakukan pengawasan juga masih ditemukan adanya produk Alkes dan PKRT

yang tidak memiliki izin edar, produk yang tidak memenuhi syarat edar sehingga tentu juga tidak

menjamin keamanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat ketika menggunakannya.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

dan pelimpahan kewenangan yang diterima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

melalui dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019, maka dilakukanlah berbagai bentuk kegiatan

yang secara umum bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu dan kemanfaatan Alkes dan

PKRT ketika dimanfaatkan oleh masyarakat, kegiatan untuk meningkatkan kapasitas petugas

dalam pelaksanaan program Alkes dan PKRT dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

masyarakat dalam mengenali produk Alkes dan PKRT yang aman, bermutu dan bermanfaat serta

berbagai informasi program Alkes dan PKRT.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah,mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan

akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pernerintahan yang

lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, untuk mengetahui kemampuannya

dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui PerMenPAN &

RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Menjamin produk Farmasi, Alkes dan PKRT yang beredar dimasyarakat terjamin keamanan

mutu dan manfaatnya.

- Menjamin terlaksananya proses produksi dan distribusi produk Farmasi, Alkes dan PKRT

sesuai manajemen pengelolaan yang baik sehingga keamanan, mutu dan kemanfaatannya

dapat terjamin ketika digunakan oleh masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Tujuan

- Meningkatkan kapasitas petugas dalam pelaksanaan program Farmasi, Alkes dan PKRT.

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengenali produk Farmasi,

Alkes dan PKRT yang aman, bermutu dan bermanfaat.

- Meningkatkan Manajemen pengelolaan Farmasi, Alkes dan PKRT yang baik disarana

produksi dan distribusi serta fasilitas pelayanan kesehatan.

- Meningkatkan diseminasi berbagai informasi program Farmasi, Alkes dan PKRT kepada

berbagai stake holder terkait.

Laporan Kinerja Satker 07 Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (089018)

memberikan informaasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai dari anggaran bersumber APBN (Dekonsentrasi)

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk

peningkatan kinerja.

C. Sasaran Program dan Aspek Strategis

Sasaran Program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Khususnya Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan (Satker 07) sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kemampuan Pengelola Obat Dalam Perencanaan Kebutuhan Obat, Vaksin

dan BMHP.

b. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Pengelolaan Obat, vaksin dan BMHP sesuai standar.

c. Meningkatnya Ketersediaan Obat, dan perbekes di faskes dasar.

d. Meningkatnya Penggunaan Obat Rasional (POR).

e. Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan program Alkes dan PKRT

f. Meningkatnya cakupan Alkes dan PKRT yang aman yang beredar dimasyarakat.

g. Meningkatnya jumlah sarana distribusi Alkes dan PKRT yang melaksanakan CDAKB

h. Meningkatnya Cara pengguna Alkes dan PKRT yang baik dan benar.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, susunan organisasi Seksi Kefarmasian dan Seksi

Alkes dan PKRT berada pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Barat yang terdiri atas: a. Seksi Kefarmasian b. Seksi Alkes &PKRT

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Untuk pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Satker 07) dilakukan oleh 2 (dua)

seksi yaitu : Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes dan PKRT

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat maka Seksi Alkes dan PKRT berada di Bidang Sumber

Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT), Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

di bidang Kefarmasian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

di bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi :

a. Seksi Kefarmasian;

b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Seksi Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pelayanan kefarmasian dan Seksi Seksi Kefarmasian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pelayanan

kefarmasian.

b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pelayanan

kefarmasian. Dengan rincian tugas :

a. Melaksanakan dan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan ProgramKefarmasian;

b. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan obat , obat tradisional, kosmetika dan Makanan

danMinuman; c. Menyusun rencana dan program kerja seksi Kefarmasian;

d. Menyusun perencanaan, dan menganalisis data kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan

Kab/Kota dan stok cadangan Provinsi (BufferStock);

e. Melakukan Pembinaan terhadap tenaga kesehatan dalam menerapkan penggunaan obat

rasional (POR), Pelayanan Kefarmasian di Sarana Farmasi Komunitas danKlinik;

f. Melakukan monitoring dan pemantauan tingkat ketersediaan obat, Penggunaan Obat

Rasional, Pelayanan Kefarmasian di sarana pelayanan kesehatanpemerintah.

g. Pembinaan dalam rangka perizinan bagi sarana farmasi ( PBF, IKOT, IOT, Kosmetika dan

Makanan dan Minuman ).

h. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pendistribusian obat pada Pedagang Besar

Farmasi(PBF)

i. Melaksanakan penyebaran informasi dan sosialisasi tentang Penggunaan Obat,

Kosmetika, Obat tradisonal dan Makanan danMinuman.

j. Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi laporan Penggunaan Obat, Pelayanan

Kefarmasian, Ketersediaan Obat, , Penggunaan Narkotika dan psikotropika, di Sarana

Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

k. Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi laporan Produksi dan Distribusian obat,

Obat Tradisonal, Kosmetika dan Makanan dan Minuman di sarana produksi dan distribusi

kefarmasian. l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksiKefarmasian; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas danfungsinya.

Seksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), mempunyai

tugas pokok : penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT); dan

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT).

Uraian tugas pokok dan fungsi tersebut meliputi :

a. melaksanakan dan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan program Alkes dan Perbekalan


b. mengumpulkan data yang berkaitan dengan Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT);

c. menyusun rencana dan program kerja seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT);

d. menganalisa kebutuhan Alkes dari fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

e. memfasilitasi izin penggunaan peralatan yang mengandung Radio Aktif ke Bapeten;

f. melakukan Pembinaan terhadap tenaga kesehatan dalam Pengelolaan Alkes dan Perbekalan


g. melakukan monitoring dan pemantauan Pengelolaan Alkes di sarana pelayanan kesehatan

pemerintah;

h. melakukan Pembinaan dalam rangka perizinan bagi sarana produksi dan distribusi Alkes dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

i. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap cara produksi dan distribusi alkes dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang baik di sarana produksi dan distribusi Alkes

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

j. melaksanakan pelatihan dan workshop program alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT);

k. melaksanakan penyebaran informasi dan sosialisasi tentang Alkes dan perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT);

l. mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi laporan Produksi dan distribusi Alkes dan

perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

m. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT);

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT); dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. SISTEMATIKA

Sistematika laporan kinerja Satker 07 Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

(089018) Tahun 2019 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sasaran Program dan Aspek Strategis

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika

Bab II Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

B. Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi

C. Sumber Daya Manusia

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja disusunlah Alur Anggaran serta Jadwal Pelaksanaan kegiatan

Satker (07) yang terjadwal sepanjang tahun 2019 mulai bulan Januari sampai bulan Desember yang

tersusun dalan POA dan Anggaran Kas 2019.

Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Kementerian Kesehatan (Satker 07) Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

(089018) Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

No Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target 1. Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian

Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

76 Fasyankes

2. Peningkatan Tata Kelola obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

1 Provinsi

3. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina

56 Sarana

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alata Kesehatan

Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1 Provinsi

5 Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Provinsi/ Kab/Kota yang terpapar tentang penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang tepat guna

281 orang

6 Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Produk dan sarana distribusi Alat Kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diuji

21 produk

Anggaran Kegiatan

No Kegiatan Anggaran 1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Rp. 348.481.000,-


Rp.414.303.000,-

3. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Rp.181.468.000,-


Rp.417159.000,-


Rp.231198.000,-


Rp. 175.894.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu

penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan

yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET 2019(%)

1 Meningkatnya Kemampuan Pengelola Obat Dalam Perencanaan Kebutuhan Obat, Vaksin dan BMHP

Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Kebutuhan Obat dan vaksin 99

2 Meningkatnya Ketersediaan Sarana Pengelolaan Obat, vaksin dan BMHP sesuai standar

Persentase IFK Kab/Kota Yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat sesuai standar

96

3 Meningkatnya Ketersediaan Obat, dan perbekes di faskes dasar

Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Essensial 96

4 Meningkatnya Penggunaan Obat Rasional (POR)

Persentase Kabupaten/Kota Yang Puskesmasnya Dengan Capaian POR Minimal 60%.

85

5 Meningkatnya Ketersediaan Produk Alkes dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan

Persentase Produk Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi syarat

86

6 Meningkatnya sarana produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang baik

Persentase sarana produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)

70

Cara perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian

INDIKATOR KINERJA CARA PERHITUNGAN

Persentase Kab/Kota Yang Menyusun Rencana Kebutuhan Obat

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Kebutuhan Obat melalui e-Monev Katalog dibagi dengan Jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dikali seratus persen

Persentase IFK Kab/Kota Yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat Sesuai Standar ≥ 70%

Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen Pengelolaan Obat sesuai standar ≥ 70% dibagi dengan jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dikali dengan seratus persen

Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Essensial

Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) Puskesmas

Jumlah (n) Puskesmas yang Melapor x jumlah total item obat indikator × 100%

Persentase Kabupaten/Kota Yang Puskesmasnya Dengan Capaian Por Minimal 60%

Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas dibagi jumlah Kabupaten/Kota keseluruhan x 100 %. Indikator kinerja POR di Puskesmas dinyatakan dalam persentase, dengan formula sebagai berikut :

% Capaian POR = Jumlah Persentase Capaian masing-masing Indikator Peresepan

Jumlah komponen IndikatorPeresepan

Persentase Produk Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi syarat

Jumlah produk Alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan x 100% Jumlah produk Alkes dan PKRT yang dilakukan pengujian

Persentase sarana produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)

Jumlah sarana produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi syarat x 100 % Jumlah sarana produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diperiksa

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Persentase Kab/Kota Yang Menyusun Rencana Kebutuhan Obat Target Tahun 2019

(99 %) dengan realisasi 100% dengan Capaian Kinerja 101,01%.

Mengacu pada Permenkes nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan

Katalog Elektronik (E-Catalogue) dan Permenkes No.71 tahun 2013 tentang Pelayanan

Kesehatan pada JKN, maka diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi obat e-

catalog untuk membantu dalam pemantauan ketersediaan obat e-catalogue dalam

pemenuhan kebutuhan Obat Program JKN.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat publik di pelayanan kesehatan, maka perlu adanya Rencana

Kebutuhan Obat (RKO) yang berasal dari seluruh Dinas Kesehatan Provinsi yang dikumpulkan

dari setiap Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota, dan dikirim melalui aplikasi e- monev Kementerian

Kesehatan (http://monevkatalogobat.kemkes.go.id).

Pengiriman RKO yang valid dan tepat waktu akan sangat berpengaruh sekali kepada pemenuhan

ketersediaan obat di tahun berikutnya, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan

obat . antara lain 1. Kelancaran (tidak ada penunggakan) pembayaran pengadaan obat dari user/faskes

(Kab/Kota dan RS) ke distributor menyebabkan lancarnya pembayaran distributor ke pabrik , sehingga

pabrik bisa menyediakan bahan baku obat sesuai kebutuhan. 2.Kecepatan waktu tayang harga e katalog,

(semakin cepat tayang semakin cepat faskes melakukan pengadaan, semakin cepat obat terpenuhi).

Dari 19 Kabupaten/Kota sudah melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) melalui aplikasi

e-Monev RKO.

No Faskes Jumlah Faskes

Kirim RKO 2019 Melalui E- Monev %

1 Dinkes Kab/Kota 19 19 100 2 RS.Pemerintah 20 20 100

Bila dibandingkan dengan tahun 2016 (Target 96 %, Realisasi 100 %), Tahun 2017 ( Target 97%

Realisasi 100%),Tahun 2018 (Target 98 %, Realisasi 100 % ) sedangkan Tahun 2019 (Target 99%,

Realisasi 100 %).Hal ini menandakan kesadaran Fasilitas Kesehatan (Dinkes Kab/Kota dan Rumah Sakit)

untuk membuat RKO cukup tinggi dengan harapan ketersediaan obat dapat terpenuhi dari tahun ke tahun.

2. Persentase IFK Kab/Kota Yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat Sesuai Standar ≥

70 %. target tahun 2019 (96 %) realisasi 100% dengan capaian kinerja 106,38%.

LaporanKinerjaSatker07tahun2019ProvinsiSumateraBarat19


Analisis Data :

Penilaian dilakukan terhadap 2 komponen yaitu Komponen A untuk Sumber Daya dan

Komponen B untuk Pengelolaan.

Komponen Sumber Daya (A) dilakukan penilaian terhadap :

- Struktur Organisasi - Sumber Daya Manusia : Penanggungjawab IF dan Jumlah SDM - Biaya Operasional - Sarana dan Prasarana

Komponen Pengelolaan (B) dilakukan penilaian terhadap : - Perencanaan - Penerimaan - Penyimpanan - Distribusi - Pencatatan dan Pelaporan - Pemusnahan - Pengembangan Kompetensi


Realisasi Indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standard ≥ 70 % tahun 2019 sebesar 100%,

melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 96 % .Bila

dibandingkan dengan tahun 2018 ( Target 94 %, Realisasi 100 %) , Tahun 2017 (Target 92 %, Realisasi

90 %). Terlihat bahwa realisasi tetap 100% ditahun 2019 Hal ini disebabkan karena semua IFK ( 100

%) di tahun 2019 sudah lengkap semua komponen diatas yaitu komponen SDM maupun komponen

pengelolaan dengan total skor nilai ≥ 70 % .

3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Essensial tahun 2019 target 96 %

realisasi 98,7 % dengan capaian kinerja 111,28 %

a. Dasar pemilihan Puskesmas

Puskesmas yang melaporkan data ketersediaan obat dan vaksin adalah seluruh Puskesmas

di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebanyak 275 Puskesmas.

b. Dasar Pemilihan Item Obat Indikator

Obat-obat yang dipilih sebagai obat indikator merupakan obat pendukung program

kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit,

serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium

Nasional.

c. Item Obat Indikator

NO NAMA OBAT BENTUK 1 Albendazol Tablet 2 Amoxicillin 500 mg Tablet 3 Amoxicillin Syrup 4 Deksametason 0,5 mg Tablet 5 Diazepam inj 5 mg/mL Injeksi 6 Epinefrin (Adrenalin) 0,1% (sebagai HCL) Injeksi 7 Fitomenadion (Vitamin K) Injeksi 8 Furosemid 40 mg / Hidroklorotiazid Tablet 9 Garam oralit Serbuk

10 Glibenklamid / Metformin Tablet 11 Kaptopril Tablet 12 Magnesium Sulfat 20 % Injeksi 13 Metilergometrin Maleat 0,200 mg-1 ml Injeksi 14 Obat Anti Tuberculosis dewasa Tablet 15 Oksitosin Injeksi 16 Parasetamol 500 mg Tablet


17 Tablet Tambah Darah Tablet 18 Vaksin BCG Injeksi 19 Vaksin DPT-HB-Hib Injeksi 20 Vaksin Td Injeksi

Realisasi indikator Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin esensial


Dari tabel diatas terlihat bahwa : Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial tahun 2019 sebesar 98,70 %,

melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 94 %.. Bila

dibandingkan dengan data realisasi Tahun 2018 , Target = 94 , Realisasi = 98%, terlihat adanya sedikit

peningkatan ketersediaan obat , hal ini disebabkan karena adanya perbaikan sistim yang menunjang

dalam proses pemenuhan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari hulu sampai

kehilir, seperti waktu dan validasi data RKO, waktu tayang harga e-katalog, koordinasi antara pabrik,

LKPP, Ditjen Farmalkes dan distributor yang ada di e-katalog. Disamping itu ada beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan 20 item obat

indikator tesebut yaitu :

1. Meningkatkan kepatuhan Puskesmas dalam mengirimkan laporan tepat waktu.

2. Meningkatkan peran IFK Kabupaten/Kota untuk memantau ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial

di Puskesmas.

3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Program

KIA & Gizi serta Pengelola Program P2 P (TB dan Immunisasi) untuk selalu memantau dan

memonitor ketersediaan Obat indikator 20 item di Puskesmas baik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Puskesmas.

4. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Puskesmasnya Dengan Capaian POR Minimal 60% . Target = 35 % , Realisasi = 94,74 %, Capaian Kinerja =270,67 %


Defenisi operasional Indikator Penggunan Obat Rasional

No

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL

Persentase

Kab/Kota yang

menerapkan

penggunaan

obat rasional di

Puskesmas

Definisi Operasional :

Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat

Rasional di Puskesmas adalah Kabupaten/Kota yang

Puskesmasnya memiliki nilai rerata Penggunaan Obat Rasional

minimal ≤ 60 %.

Penghitungan Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

menggunakan Formulir Pelaporan Indikator Peresepan dengan

mengacu pada 4 (empat) parameter, yaitu :

(1) Persentase penggunaan antibiotik pada penatalaksanaan kasus

ISPA non-pneumonia,

(2) Persentase penggunaan antibiotik pada penatalaksanaan kasus

diare non-spesifik,

(3) Penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia, dan

(4) Rerata item obat perlembar resep di Puskesmas, terhadap

seluruh kasus ISPA non-pneumonia, diare non-spesifik dan

Myalgia di sarana yang sama

Cara Perhitungan:

Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat

Rasional di Puskesmas dibagi jumlah Kabupaten/Kota keseluruhan

x 100 %.

Indikator kinerja POR di Puskesmas dinyatakan dalam persentase,

dengan formula sebagai berikut :


% 𝑃𝑂𝑅

=Jumlah persentase capaian masing−masing indikator Peresepan

Jumlah komponen indikator Peresepan

=100 − a X !""

!"+ 100 − b X !""

!"+ 100 − c X !""

!!+ 100 − d X !

!,!]

4

Keterangan :

a. Persentase Penggunaan antibiotik pada ISPA non

pneumonia (angka riil)

b. Persentase Penggunaan antibiotik pada Diare non Spesifik

(angka riil)

c. Persentase Penggunaan injeksi pada Myalgia (angka riil)

d. Rerata item obat per lembar resep X 100 %

4

Batas toleransi bagi masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Penggunaan antibiotik pada penatalaksanaan kasus ISPA

non-pneumonia: 20 %

2. Penggunaan antibiotik pd penatalaksanaan kasus diare

non-spesifik: 8 %

3. Penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia:

1%

4. Rerata item obat perlembar resep: 2,6


HASIL CAPAIAN

a. Persentase Penggunaan Antibiotika pada Ispa Non Pneumonia

b. Persentase Penggunaan Antibiotika pada Diare Non Spesifik

c.


c. Persentase Penggunaan Injeksi pada myalgia

d. Rerata item resep pada satu lembar resep


e . Rekapitulasi Capaian Nilai POR


Kondisi yang dicapai :

NO. KAB/KOTA JUMLAH KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA YG

MELAPOR

Jumlah Kab/Kota

dengan capaian POR ≥60%

Persentase Kab/Kota

dengan capaian

POR ≥60%

1 Kabupaten / Kota 19

18

18 94,59 %

Perhitungan capaian Indikator Penggunaan Obat Rasional berdasarkan rekapitulasi data capaian

Penggunaan Obat Rasional secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi yang kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan

c.q. Direktorat Pelayanan Kefarmasian setiap tiga bulan.

Indikator Penggunaan Obat Rasional merupakan indikator yang terdiri

dari komponen Penggunaan Antibiotika pada ISPA Non Pneumonia, Penggunaan Antibiotika pada Diare

Non Spesifik, Penggunaan Injeksi pada Myalgia dan Rerata Jumlah R/ dalam satu lembar Resep.

Masing-masing komponen indikator dihitung terhadap jumlah kasus ISPAnon-pneumonia, diare non-

spesifik dan myalgia yang diambil di sarana yang sama, dengan menggunakan rumus tertentu.

Dari data diatas tampak bahwa Indikator Penggunaan Obat Rasional pada tahun 2019 yaitu “Persentase

Kabupaten/Kota yang puskesmasnya dengan capaian POR minimal ≥ 60 %, Target 2019 = 35 % dan

Realisasi 94,59 % dengan capaian 270,67 % , Ini artinya bahwa dari 19 Kab/Kota, 18 Kab Kota

capaian POR nya ≥ 60 %. Hanya 1 Kabupaten (Kepulauan Mentawai) yang tidak diketahui karena tidak

melaporkan tetapi itu sudah melampui target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Jadi Target

Persentase Nilai POR sudah tercapai bahkan dengan capaian kinerja lebih dari 200%, Hal ini

disebabkan adanya beberapa upaya yang dilakukan al :

- Melakukan sosialisasi POR kepada tenaga kesehatan dan masyarakat secara berkesinambungan.

- Selalu Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program terkait POR.

- Melakukan evaluasi terhadap capaian POR baik melalui pertemuan maupun pembinaan ke kab/kota.


5. Persentase Produk Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) yang memenuhi syarat

Indikator ini target 86% Realisasi 88,6 %. Masih ditemukan adanya produk PKRT yang

tidak memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu produk pembersih lantai/WC yang

koefisien fenolnya dibawah standar yang ditetapkan, perlu peningkatan dalam

pemeriksaan produk alkes dan PKRT karena banyaknya macam dan jenis produk

sehingga perlu pemeriksaan lebih banyak agar bisa didapatkan data yang lebih

representatif tentang kondisi produk Alkes dan PKRT yang beredar dimasyarakat. Belum

ada kegiatan pemeriksaan produk Alkes dan PKRT ni di Kabupaten Kota sehingga perlu

upaya replikasi kegiatan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterperiksaan produk

Alkes dan PKRT yang beredar dimasyarakat.

6. Persentase sarana produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB).

Indikator ini target 70 % terealisasi 100%, di Sumbar terdapat 1 unit sarana Pabrik

Produsen Alkes dan PKRT dan sarana ini dilakukan inspeksi dan penilaian terhadap

penerapan CPAKB/CPPKRTB dan mendapatkan nilai 70, ini menunjukkan bahwa

sarana tersebut sudah memenuhi penerapan CPAKB/CPPKRT yang dilakukan tetapi

perlu terus perbaikan lebih lanjut agar dapat ditingkatkan untuk bisa direkomendasikan

mendapatkan sertifikat CPAKB/CPPKRTB jika bernilai diatas 80 %.


Indikator Kinerja Kegiatan APBN Satker 07 Target kegiatan yang didanai oleh Dana Dekonsentrasi Satker 07 (Ditjen Kefarmasian dan Alat

Kesehatan) Tahun 2019 yang menjadi tanggungjawab pelaksanaannya di Seksi Kefarmasian

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

No Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi Persen

tase 1. Peningkatan

Pelayanan Kefarmasian

Tenaga Kefarmasian yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

76 Fasyankes 76 Fasyankes 100%



1 Provinsi 1 Provinsi 100%



56 Sarana 56 Sarana 100%






281 orang 281 orang 100%



21 produk 35 produk 22 Sarana

166%


Dapat kita lihat bahwa Pelaksanaan kegiatan APBN pada Seksi Kefarmasian terealisasi sesuai

Target (100%), bahwa dalam kegiatan pertemuan dapat terlaksana dengan baik dan dihadiri oleh

seluruh perwakilan Kabupaten/Kota, serta seluruh Sarana Distribusi Kefarmasian dapat terbina

dengan baik.

B. Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi (07)

No Kegiatan Anggaran Realisasi Keuangan

Persentase Keuangan

Persentase Fisik

1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Rp. 348.481.000,- Rp. 339.295.335,- 97,36 100


Rp.414.303.000,- Rp.368.005.900,- 88,83 100


Rp.181.468.000,- Rp.141.111.000,- 77,76 100


Rp.417.159.000,- Rp.378.115.935,- 90,94 100

1. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Rp. 231.198.000,-

Rp. 226.708.700,- 98,06 100

2. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Rp. 175.894.000,- Rp. 163.553.566,- 92,98 166

I. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Total anggaran Rp. 348.481000,-, terdiri dari kegiatan sebagai berikut : A. Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis

Farmakoekonomi di Rumah Sakit (Rp. 129.979.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 125.956.800,- (96,91 %)


3. Pelaksanaan : a. Kegiatan Workshop dilaksanakan di Hotel Rocky Padang. b. Kegiatan dihadiri sebagai peserta adalah : Komite Medik/Dokter, Komite Farmasi

dan Terapi dan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Kab/Kota dan RSU Provinsi, IDI Wilayah, IAI Wilayah,

c. Nara Sumber : Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Narasumber Pakar dari Perguruan Tinggi dan Narasumber dari Rumah Sakit referensi yang telah menerapkan Implementasi Fornas.

4. Permasalahan : Dalam penerapan Implementasi Fornas di Rumah Sakit terdapat kendala bahwa para dokter masih mengunakan obat diluar fornas karena faktor kebiasaan dan fanatik terhadap merek tertentu yang dianggap lebih berkhasiat.

5. Pemecahan Masalah : Harus ada dukungan dari manajemen Rumah Sakit agar Implementasi Fornas di Rumah Sakit dapat dilakukan secara maksimal, dukungan mungkin berupa Reward n Funishman terhadap tenaga medis yang melaksanakan implementasi Fornas dalam peresepan obat kepada pasien.

B. Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian

sesuai Standar dan Penggunaan Obar Rasional di Puskesmas (Rp. 74.458.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 73.701.200,- (98,98 %) 3. Pelaksanaan :

a. Kegiatan Workshop dilaksanakan di Hotel Rocky Padang. b. Peserta Tenaga Kefarmasian Puskesmas Se Kota Padang dan Penangungjawab

Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten/Kota. c. Nara Sumber : Direktorat Pelayanan Kefarmasian dan Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Barat. 4. Permasalahan :

Dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obar Rasional di Puskesmas terdapat beberapa kendala antara lain adalah faktor kebiasaan Tenaga Medis Puskesmas meresepkan Obat yang tidak rasional terutama Antibiotika dan juga pemahaman pasien bahwa kalau berobat ke puskesmas itu makin banyak obat makin cepat sembuh.

5. Pemecahan Masalah : Harus dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada tenaga medis puskesmas secara berkesinambungan tentang pentingnya pemakaian obat rasional untuk menekan Resistensi antibiotika dan pemborosan dalam pemakaian obat, begitu juga kepada pasien/ masyarakat melalui Gerakan Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat).

C. Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam

rangka mendukung Germas di Kabupaten Kota Provinsi


a. Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat dan Optimalisasi AoC dalam rangka Mendukung Germas di Kab/Kota/ Provinsi (Rp. 106.875.000) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp 103.758.335,- (97,08%) 3. Pelaksanaan :

a. Dilakukan kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat dan Optimalisasi AoC dalam Rangka Mendukung Germas di laksanakan di Kabupaten Solok selama 2 hari pada tanggal 16-17 September 2019.

b. Peserta terdiri dari Apoteker (AoC) 25 orang, unit lain di Dinas Kesehatan Kab Solok 19 Orang , Kader Posyandu 40 orang, dan Tokoh Masyarakat lainnya (PKK, Bundo Kanduang, dan Organisasi Profesi) 41 orang, Total 100 orang Masyarakat.

c. Narasumber berasal dari narasumber pusat dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian Kemkes RI, narasumber lokal dari Dinkes Provinsi dan Dinkes kab. Solok, dan Apoteker Master AoC.

d. Hari pertama diisi dengan materi pembekalan untuk Apoteker AoC, hari kedua berisi materi tentang Gema Cermat seperti DAgusibu, Penggolongan Obat, dan Penggunaan Obat Rasional pada Masyarakat.

4. Permasalahan : a. Belum aktifnya AoC yang ada di Kabupaten Solok b. Masih kurangnya pemahaman dan minat masyarakat tentang pentingnya

Germas 5. Pemecahaan Masalah :

a. Tingkatkan peran AoC dalam pelaksanaan Germas b. Membentuk kader-kader di masyarakat sebagai perpanjangan tangan AoC

yang menjangkau sampai ke nagari-nagari.

b. Evaluasi Pelaksanaan dan Optimalisasi Gema Cermat di Kab/Kota yang telah Tersosialisasi (Rp.37.169.000) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp 35.879.000,- (96,53%)

3. Pelaksanaan : a. Dilakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan dan Optimalisasi Gema Cermat di

Kab/Kota selama 2 hari pada tanggal 14-15 Oktober 2019 di hotel Grand Zuri Padang.

b. Peserta berjumlah 29 orang dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 8 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah tersosialisasi Gema Cermat yaitu 1. Dinas Kesehatan Kota Padang 2. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi


3. Dinas Kesehatan Kota Pariaman 4. Dinas Kesehatan Kota payakumbuh 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar 8. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok terdiri dari Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kab/Kota yang membawahi seksi kefarmasian, Apoteker AoC dan Pengelola Kefarmasian/Apoteker Puskesmas

c. Narasumber berasal dari narasumber pusat, narasumber lokal dari Dinkes Provinsi, apoteker Master AoC.

d. Dari Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Gema Cermat di Kab/Kota, sebagian besar sudah melaksanakan Gema Cermat dengan baik namun masih perlu ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya di masyarakat. Dari evaluasi diketahui juga belum ada indikator yang memadai untuk mengukur keberhasilan Gema Cermat yang sudah dilakukan.

4. Permasalahan : a. Masih banyak AoC yang belum aktif melaksanakan Gema Cermat b. Kurangnya anggaran dari Pemda setempat c. Kurangnya SDM dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam melaksanakan dan

memantau kegiatan Gema Cermat 5. Pemecahaan Masalah :

a. Tingkatkan peran AoC dalam pelaksanaan Germas, dan secara kuntinuitas melaksanakan pertemuan antar AoC dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan mencari solusi permasalahan pelaksanaan Gema Cermat

b. Mensosialisasikan Gema Cermat dengan menumpang pada kegiatan lain seperti kegiatan Promkes, dll

c. Meminta dukungan Pemda untuk penyediaan anggaran d. Menambah SDM

e. Melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan Gema Cermat.

II. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Total anggaran Rp. 414.303.000,-, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

A. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota (Rp. 83.860.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 83.520.000,- (99,59 %) 3. Pelaksanaan :

a. Kegiatan Workshop dilaksanakan di Hotel Daima Padang.


b. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Instalasi Farmasi dan Pengelola E-Logistik Kab/Kota.

c. Nara Sumber : Dari Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kemenkes RI, Operator E-Logistik Farmalkes, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kab. Kota yang telah menerapkan E-Logistik dengan baik dalam rangka berbagi pengalaman.

4. Permasalahan : Dalam Penerapan Aplikasi E- Logistik di Kab/Kota masih banyak terkendala Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang IT, sehingga masih belum dapat dimanfaatkan oleh Instalasi Farmasi Kab/Kota secara maksimal, juga masih ada yang beranggapan aplikasi ini rumit tidak praktis seperti yang diharapkan.

5. Pemecahan Masalah : Pengadaan SDM yang kompeten dibidang IT dan Penyederhanaan item dan sistem di dalam Aplikasi.

B. Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit Layanan (Rp. 115.798.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 115.693.000,- (99,91 %) 3. Pelaksanaan :

a. Kegiatan Workshop dilaksanakan di Hotel Daima Padang. b. Peserta yang hadir adalah : Kepala Instalasi Farmasi dan Petugas Penyusun

Rencana Kebutuhan Obat dan Seksi Kefarmasian/ Petugas Sistim Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) Kab/Kota Se Sumatera Barat.

c. Nara Sumber : Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat..

4. Permasalahan : Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Relatif tidak ada permasalahan, untuk pengadaan terdapat permasalahan keterlambatan dalam pengiriman obat yang telah dipesan secara E-Purchasing, sehingga pembayaran mepet ke akhir tahun dan kadang ada beberapa item obat yang tidak dapat dpenuhi oleh Pabrikan walaupun tayang di E-Katalog. Dalam pelaporan SIPNAP permasalahn timbul karena ketidakdisiplinan unit layanan (Apotik/Puskesmas) dalam pelaporan sehingga laporan tidak Up to date.

5. Pemecahan Masalah : Dalam pengiriman obat yang sudah dipesan melalui E-Purchasing agar dilakukan lebih awal dan jika memang ada item obat yang tidak dapat diproduksi agar secepatnya ditarik / diturun tayangkan di E-Catalog agar tidak terjadi pemutusan Kontrak/Cut off.

C. Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta hasil Capaian Program Kefarmasian di Fasyankes (87.070.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 79.644.000,- (91,47 %)


3. Pelaksanaan : Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Sumatera Barat yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah yang ada di Sumatera Barat, Menggali informasi tentang permasalahan dalam ketersediaan obat dan permasalahan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, selanjutnya memberikan pembinaan dan arahan terhadap permasalahan yang ada.

4. Permasalahan : Untuk ketersediaan obat terdapat permasalahan ketersediaan obat jiwa yang sangat minim sementara Pemesanan lewat E-Purchasing tidak dapat dipenuhi oleh distributor sesuai jadwal, Dalam pelayanan kefarmasian permasalah adalah keterbatasan SDM terutama Apoteker yang belum seluruh Puskesmas mempunyainya.

5. Pemecahan Masalah : Dalam pengiriman obat yang sudah dipesan melalui E-Purchasing agar dilakukan lebih awal dan jika memang ada item obat yang tidak dapat diproduksi agar secepatnya ditarik / diturun tayangkan di E-Catalog agar tidak terjadi pemutusan Kontrak/Cut off. Permasalahan Kekurangan SDM, tentu harus di adakan SDM sesuai kebutuhan

D. Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi (127.575.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 89.148.900,- (69,88 %) Realisasi Keuangan lebih rendah karena dalam penganggaran ada anggaran Transportasi ke Kabupaten/Kota, sementara transportasi dalam distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan menggunakan Mobil Box Dinas Kesehatan.

3. Pelaksanaan : Kegiatan Pendistribusian Obat Program dan Obat Buffer serta perbekalan Kesehatan dilakukan ke seluruh Instalasi Farmasi Kab/Kota di Sumatera Barat secara bergiliran selama tahun 2019, dilakukan per semester untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

4. Permasalahan : Relatif tidak ada permasalahan.

III. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Total Anggaran : Rp. 181.468.000,- A. Peningkatan Kemampuan SDM dalam Melakukan Monitoring Perizinan Sarana

Produksi dan Distribusi Kefarmasian (91.178.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100 % 2. Realisasi Keuangan : Rp. 90.468.000,-(99,22%) 3. Pelaksanaan Kegiatan :

a. Pertemuan dilaksanakan tanggal 20-22 Nov 2019 di Hotel Rocky Padang.


b. Pertemuan ini diikuti 73 orang peserta yang terdiri dari Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas PM-PTSP Kab/Kota, Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang ada di Sumatera Barat.

c. Nara Sumber berasal dari Direktorat Jenderal Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Dinas PM –PTSP Prov.Sumbar, Badan POM Padang, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

4. Permasalahan : Dari Pertemuan didapatkan permasalahan pada PBF terutama berkaitan dengan pendaftaran melalui OSS dan E Lisencing dan sistim pelaporan.

5. Pemecahan Masalah : a. Disarankan kepada Kab/Kota agar melakukan pengurusan perizinan Sarana

Produksi dan Distribusi Kefarmasian melalui system OSS dan berkoordinasi dengan PTSP

b. Untuk PBF Pusat maupun cabang yang belum melakukan pemutakhiran data melalui e Lisencing supaya melakukan pendaftaran segera.

c. Untuk PBF yang belum melakukan pelaporan melalui e report PBF agar segera menindaklanjuti dan melengkapi pelaporannya.

B. Kegiatan Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian(Rp 90.290.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100 % 2. Realisasi Keuangan : Rp. 50.643.000,-(56,09%)

Realisasi Keuangan lebih rendah karena akun perjalanan Dinas dalam penganggaran untuk ke seluruh Kabupaten/Kota sementara PBF dan Srana Distribusi Farmasi berada di ibukota Provinsi.

3. Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2019. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan mengunjungi 40 PBF dan 9 UMOT di Kabupaten Kota. Dari hasil Monev di dapatkan permasalahan : I.Pedadang Besar Farmasi (PBF) Dari 40 PBF yang dikunjungi ada beberapa PBF yang masih belum memenuhi persyaratan antara lain : 1. Masih ada PBF yang belum memiliki ruang transit khusus untuk penerimaan

Obat 2. Masih ada PBF melakukan penyimpanan produk tidak sesuai dengan persyaratan

suhu


3. Masih ada PBF yang menyimpan produk OOT bercampur dengan produk yang rusak 4. Masih ada PBF dalam pengadministrasian keluar masuk obat terdapat

ketidaksesuaian dengan fisik obat yang ada 5. Masih ada PBF dalam rotasi stok obat tidak menerapkan system FEFO 6. Masih ada PBR tidak melakukan pemeriksaan terhadap No. Batch pada saat penerimaan obat

7. Masih ada PBF yang tidak melakukan verifikasi oleh APJ terhadap SP yang dapat dilayani 9. Masih ada PBF yang menyimpan produk rusak dan kadaluarsa tidak dalam

ruangan terkunci 10 Masih ada PBF yang melakukan penyaluran obat ke sarana Apotek tidak berizin 11. Masih ada PBF yang belum mempunyai program pelatihan karyawan dan belum tersedia dokumentasi pelatihan karyawan Dari permasalahan yang terdapat pada beberapa PBF yang dikunjungi, sudah dilakukan pembinaan dan pemberian informasi kepada Pimpinan dan APJ terkait penyimpanan dan pendistribusi obat yang memenuhi persyaratan. Begitu juga bagi PBF yang melakukan perpindahan lokasi petugas provinsi juga melakukan kunjungan ke PBF baru dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk tempat penyimpanan obat. II. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dari 9 UMOT yang dikunjungi ada beberapa yang masih belum memenuhi perrsyaratan antara lain : 1. Masih ada tempat produksi yang tidak memenuhi persyaratan. 2. Masih kurangnya informasi mengenai pengurusan izin secara OSS melalui PTSP sehingga pelaku usaha terkendala dalam mendapatkan izin usahanya 3. Masih ada pelaku usaha yang tidak menggunakan tenaga teknis (AA) dalam melaksanakan usahanya .

Dari permasalahan yang ditemui di lapangan, sudah dilakukan pembinaan dan pemberian informasi kepada pemilik usaha dan untuk usaha yang belum mengurus izin atau perpanjangan izin diminta untuk segera melakukan pengurusan izinnya.

IV. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Total Anggaran : Rp.417.159.000,- A. Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan (RP.139.642.000,- 1. Anggaran : Rp 139.642.000,- 2. Realisasi Fisik : 100%


3. Realisasi Keuangan : Rp 118.777.823,- (85,06%) 4. Pelaksanaan :

Dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional selama 4 hari di Provinsi Lampung pada Bulan Maret 2019 yang dihadiri 24 orang kabid / Kasi yang membidangi Kefarmasian Kab/Kota Se Sumatera Barat dan Perwakilan dari Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat

5. Permasalahan : - 6. Pemecahaan Masalah : -

B. Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan

Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes 1. Anggaran : Rp 81.378.000,- 2. Realisasi Fisik : 100% 3. Realisasi Keuangan : Rp 80.693.000,- (99,16%) 4. Pelaksanaan :

a. Dilakukan kegiatan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes pada tangga 20-22 Agustus 2019 di Hotel Grand Zuri Padang

b. Narasumber dari Sesditjen Kefarmasian Kemkes RI, Bappeda Provinsi Sumbar dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

c. Metode pertemuan berupa ceramah, dan diskusi tanya jawab. d. Materi pertemuan yaitu : Perencanaan Pengganggaran DAK Bidang

Kesehatan di Sumatera Barat, Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan DAK SubBidang Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Berbasis Sistem Informasi Elektronik, Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan, Manajemen Data Kefarmasian, serta pemutakhiran data SIMADA.

5. Permasalahan : a. Realisasi dana DAK masih rendah, salah satunya karena masih banyak

pengadaan kegitan fisik berupa obat belum realisasi. b. Data yang ada dalam SIMADA belum update c. Kurangnya tenaga SDM sebagai penanggung jawab input data di SIMADA

6. Pemecahaan Masalah : a. Mempercepat realisasi pengadaan obat di kab/kota b. Update data SIMADA dengan pelaksanaan Desk pemutakhiran SIMADA c. Menyediakan data yang update dari pengelola program untuk mempermudah

penginputan data. d. Menunjuk satu orang staf sebagai penanggung jawab pengelola data SIMADA

di masing-masing Kab/Kota


C. Memberikan Dukungan Administrasi kegiatan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan a. Memberikan Dukungan Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Rp. 194.136.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp 177.425.112,- (91,39%) 3. Pelaksanaan :

a. Dilakukan belanja Honor Operasional Satuan Kerja setiap bulan b. Dilakukan belanja bahan dan belanja Persediaan barang konsumsi dengan

jumlah memadai. c. Dilakukan konsultasi ke Pusat sebanyak 3 kali dengan total 10 orang d. Diikuti pertemuan ke pusat sebanyak 2 kali dengan total 2 orang


b. Pelaksanaan FGD dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Terpadu dengan

Pusat (2.003.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp 1.220.000,- (60,91%) 3. Pelaksanaan :

a. Dilaksanakan FGD dengan pusat pada tanggal 3 Mei 2019 di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

b. Peserta yang hadir berjumlah 20 orang berasal dari Sesditjen Farmalkes Kemkes RI, Sekretaris Dinkes Prov Sumbar, Seksi Kefarmasian, Seksi Alkes dan PKRT, Seksi SDMK, dan Subbag HKU.

c. Permasalahan yang dibahas mengenai Penilaian Angka kredit Apoteker dan TTK, penggunaan dana DAK, permasalahan pelaporan, prosedur perizinan berusaha terutama terkait OSS, dan permasalahan dalam penggunaan Aplikasi SAS, SAIBA, E-rekon, dll.


V. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kegiatan Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Total Anggaran : Rp. 231.198.000,- A. Melaksanakan Workshop Peningkatan penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri

Dalam Implementasi Instruksi Presiden (Rp. 83.478.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2 Realisasi Keuangan : Rp. 79.692.200,- (95,5 %) 3 Pelaksanaan :


a. Kegiatan Workshop dilaksanakan di Hotel Grand Zuri. b. Kegiatan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Sarana Distribusi

Alat Kesehatan c. Nara Sumber : Kasubid Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT dan Kasi

Penilaian Alkes dan PKRT 4 Permasalahan :

a. TerdapatDinkes Kab/Kota yang tidak menghadiri acara karena adanya kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan.

5 Pemecahan Masalah : -

B. Melaksanakan Edukasi Germas Terhadap Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang Benar (147.720.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 147.016.500,- (99,5 %) 3. Pelaksanaan :

Kegiatan Germas Alkes dan PKRT dilakukan di 6 Kabupaten yaitu : 1) Kabupaten Dharmasraya 2) Kabupaten Agam 3) Kabupaten Padang Pariaman 4) Kabupaten Solok 5) Kabupaten 50 Kota 6) Kota Padang Panjang

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan mulai bulan Maret s/d Mei 2019 Kegiatan dihadiri oleh undangan yang terdiri dari tenaga kesehatan di Puskesmas, Apoteker of Change, Kader Kesehatan, PKK dan Stake holher terkait lainnya sebanyak 35 orang setiap kab/kotanya. Kegiatan diisi berupa Ceramah dan Tanya Jawab yang Nara Sumbernya dari Dinas Kesehatan Kabid SDK, Kasi Alkes dan PKRT dengan materi peraturan perundangan Alkes dan PKRT serta Tata Cara penggunaan Alkes dan PKRT yang baik dan Benar sedangkan dari Kab/Kota nara sumber dari Kepala Dinas Kesehatan/Kabid/Kasi yang membawahi program Alkes dan PKRT tentang Pelaksanaan Program Germas di Kab/Kota. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

4. Permasalahan : Tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan

5. Pemecahan Masalah : -

VI. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (PKRT) Total Anggaran Rp. 175.894.000,-

A. Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT Rp. 73.404.000,-


1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 68.945.212,- (93,93 %) 3. Pelaksanaan :

Kegiatan pembelian sampel Alkes dan PKRT dilakukan di 12 Kabupaten/ Kota yaitu : 1. Kab. Padang Pariaman 2. Kab. Agam 3. Kota Pariaman 4. Kota Bukittinggi 5. Kab. 50 Kota 6. Kab. Tanah Datar 7. Kota Solok 8. Kab. Solok 9. Kota Sawahlunto 10. Kab. Sijunjung 11. Kab. Pesisir Selatan 12. Kota Padang Jenis Alat Kesehatan dan PKRT yang dikumpulkan untuk pemeriksaan adalah sebanyak 35 Sampel yang terdiri dari 19 Alkes dan 16 jenis PKRT. Pemeriksaan dilakukan di Balai Besar POM Padang dan IPB Bogor. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka dari 35 sampel ditemukan sebanyak 4 jenis (11,4 %) yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu : beberapa jenis PKRT Pembersih Lantai dan WC yang diuji koefisien fenol yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

4. Permasalahan : a. Sulit mendapatkan No Batch/LOT yang sama pada suatu jenis alkes dan PKRT

pada sarana yang dikunjungi b. Padatnya jadwal tunggu untuk pemeriksaan di sarana laboratorium pemeriksa.

5. Pemecahan Masalah : a. Mencari Alkes dan PKRT yang sesuai dengan persyaratan nomor Batch/LOT

yang ditentukan utk pemeriksaan. b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan sarana laboratorium pemeriksa

agar pelaksanaan pemeriksaan sampel dapat dilakukan tepat waktu.

B. Melaksanakan Inspeksi Sarana produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan B.1. Inspeksi Sarana Alat Kesehatan dan PKRT ( Rp. 6.830.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 6.830.000,- (100 %) 3. Pelaksanaan :

Dilakukan kegiatan inspeksi ke sarana alat kesehatan dan PKRT yang ada di Kabupaten Kota

4. Permasalahan : - Masih ditemukan adanya sarana yang sudah tidak aktif/pindah - Masih ditemukan sarana yang belum melaksanakan CDAKB secara baik.


- Masih banyak sarana yang tidak lagi aktif dalam melaksanakan kegiatan distribusi Alkes

- Masih banyak yang tidak melakukan pelaporan e-report 5. Pemecahan Masalah :

- Melakukan pelacakan kepindahan sarana kepada pemilik/ penyewa baru/tetangga

- Melakukan pembinaan terhadap berbagai bentuk pelaksanaan CDAKB yang belum diterapkan.

B.2. Inspeksi Sarana Penyalur Alat Kesehatan ( Rp. 17.860.000,- ) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 17.759.000,- (99,43 %) 3. Pelaksanaan :

a. Dilakukan kegiatan inspeksi ke sarana penyalur alat kesehatan sebanyak 22 sarana yang dikunjungi untuk dilakukan inspeksi

b. Dari 22 sarana Distribusi Alat Kesehatan yang dilakukan inspeksi maka terdapat 5 sarana yang tidak ditemukan, tutup dan pindah alamat dan baru 3 sarana yang sudah melaksanakan CDAKB sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, tetapi masih belum bisa direkomendasikan untuk penilaian CDAKB.

4. Permasalahan : a. Masih ditemukannya sarana yang sudah tidak aktif/pindah b. Masih ditemukan sarana yang belum melaksanakan CDAKB secara baik. c. Masih banyak sarana yang tidak lagi aktif dalam melaksanakan kegiatan distribusi

Alkes 5. Pemecahan Masalah :

a. Melakukan pelacakan kepindahan sarana kepada pemilik/ penyewa baru/tetangga b. Melakukan pembinaan terhadap berbagai bentuk pelaksanaan CDAKB yang

belum diterapkan.

B.3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT dalam rangka pemberian sertifikat Produksi Alkes dan PKRT serta Sertifikat Distribusi Alkes (Rp. 20.870.000,-) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 14.849.500,- (71,08 %) 3. Pelaksanaan :

a. Dilakukan kegiatan penilaian pelaksanaan CDAKB/CPKRTB ke sarana produksi dan distribusi alat kesehatan maka dilakukan perhitungan dan penilaian pada sebanyak 18 sarana distribusi dan 1 sarana produksi untuk penilaian CDAKB/CPPKRTB.

b. Dari 18 sarana Distribusi Alat Kesehatan dan 1 sarana produksi yang dilakukan perhitungan penilaian pelaksanaan CDAKB/CPPKRTB maka belum ada sarana yang bisa direkomendasikan untuk mendapatkan Sertifikat CPPKRTB atau CDAKB ke Kementerian Kesehatan karena nilai yang didapatkan belum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (> 80).

4. Permasalahan :


a. Masih banyaknya dokumen SOP yang belum dimiliki oleh Sarana Distribusi/produksi.

b. Masih ditemukan sarana yang belum melaksanakan proses CDAKB secara baik. c. Masih ditemukan sarana yang tidak aktif untuk operasional kegiatan yang

dilakukan. 5. Pemecahan Masalah :

a. Melakukan perencanaan untuk pertemuan pelatihan CDAKB bagi sarana distribusi.

b. Melakukan pembinaan terhadap berbagai bentuk pelaksanaan CDAKB/CPPKRTB yang belum diterapkan di sarana distribusi/produksi.

B.4. Peningkatan Kemampuan SDM dalam melakukan Inspeksi Sarana Surveilans produk dan Pengendalian Perizinan Sarana ( Rp. 56.930.000,- ) 1. Realisasi Fisik : 100% 2. Realisasi Keuangan : Rp. 55.184.854,- (96,93 %) 3. Pelaksanaan :

a. Dilakukan pertemuan di Hotel Grand Zuri dengan mengundang Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Kabupaten Kota dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan.

b. Narasumber dari Kemenkes RI Kasubid dan Kasi Penilaian Alkes dan PKRT, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumbar

4. Permasalahan : a. Adanya Sarana Distribusi Alkes dan RS/Dinkes Kab/Kota yang tidak hadir

5. Pemecahan Masalah : -

C. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Satker 07 maka Dinkes Provinsi Sumatera Barat melaksnakana program dan kegiatan dari 2 Seksi yaitu Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan PKRT yang terdiri dari 12 orang petugas dengan pembagian sebagai berikut :

Daftar SDM pada Seksi Kefarmasian :

NO Nama NIP Gol Jabatan

1 2 3 4 5

1 Elno Sabri, S.Si, Apt 19741123200501106 IV/a Kasi Kefarmasian

2 Armita, S.Si, Apt 197004092003122006 IV/a Staf Seksi Kefarmasian

3 Sri Rahmi.SFarm.Apt 19841202 200901 2 004 III/d Staf Seksi

Kefarmasian 4 Yulia Elfianti, Amd.Farm 197307261994032001 III/b Staf Seksi

Kefarmasian 5 Evarianti, Amd.Farm 197402121994032001 III/b Staf Seksi

Kefarmasian 6 Rini Andriani, Amd.Farm 19781110 200012 2 001 III/a Staf Seksi


Kefarmasian

7 Liza Agnes 19660829 199003 2 002 III/b Staf Seksi Kefarmasian

Daftar SDM pada Seksi Alat Kesehatan dan PKRT :

NO Nama

NIP Gol Jabatan

1 2 3 4 5

1 Yusril, SKM, ME 19730610 199503 1 002 IV/a Kasi Alkes dan PKRT

2 Fitria, SKM 19710726 199210 2 001 III/c Staf Alkes dan PKRT

3 Dessy Riyanti, BSc. 19620810 198703 2 005 III/c Staf Alkes dan PKRT

4 Mursida, Amd. Farm. 19690808 199303 2 003 III/b Staf Alkes dan PKRT

5 Susi 19740320 201001 2 003 III/b Staf Alkes dan PKRT

Seluruh tenaga yang ada dapat diberdayakan dalam melaksanakan kegiatan secara baik sesuai

target yang telah ditetapkan.


BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

- Pelaksanaan kegiatan bersumber dana APBN pada Satker 07 Tahun Anggaran 2019 telah dapat dilaksanakan dengan baik.

- Seluruh target perjanjian kinerja dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

No Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi Persen

tase 1. Peningkatan

Pelayanan Kefarmasian

Tenaga Kefarmasian yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

76 Fasyankes

76 Fasyankes 100%






56 Sarana 56 Sarana 100%






281 orang 281 orang 100%



21 produk 35 produk 22 Sarana

166%


Laporan Kinerja Satker 07 Unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

2019 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan

strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Satker 07 Unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

2019 ini menyajikan berbagai Capaian Kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan juga upaya dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan

didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan (APBN) pada tahun anggaran 2019, yang tercermin dalam capaian Indikator

Kinerja Program serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pencapaian indikator

pada Seksi Kefarmasian tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dapat

dilihat bahwa pencapaian Kinerja Satker 07 Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tahun

2019 sudah baik dan Target Kinerja tercapai sesuai target, namun masih ada beberapa

permasalahan yang harus menjadi diatasi dan menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan

kedepannya.

5.2. Saran Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah

dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan perlu ditingkatkan dalam mencapai akuntabilitas kinerja seksi kefarmasian dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Seksi Kefarmasian tahun 2019 ini dibuat untuk menjadi acuan bagi kegiatan program tahun berikutnya.

Documents

LAKIP Satker 07 SUMBAR · Melaksanakan penyebaran informasi dan sosialisasi tentang Penggunaan Obat, Kosmetika, Obat tradisonal dan Makanan danMinuman. j. Mengumpulkan, menganalisis