Upload
hoangnhu
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. KH.Ahmad Dahlan Km.2,2 Triharjo,Wates, Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773154
e-mail: [email protected]
i
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Kata Pengantar
P uji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami
dapat menyelesaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 ini tepat
pada waktunya.
Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai pertanggungjawaban dan
menjadi bahan perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Wates, 30 Januari 2015
Kepala Dinas,
NUGROHO, S.E., M.M. Pembina Utam
Kepala Dinas,
NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda IV c
NIP. 19590929 198603 1 014
ii
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Ringkasan Eksekutif
aporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan
bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kekurangan
dalam memberikan pelayanan dapat digambarkan dalam
bentuk laporan hasil pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis.Sasaran
dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Daerah
Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.
Guna menjalankan tugas danfungsinyadalam pelayanan maupun
pengelolaan sarana perhubungan dan ketersediaan jaringan komunikasi
dan informasi yang pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan mobilisasi orang maupun data informasi, dalam
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
telah menetapkan visi: ”Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan,
komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.
Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi:
1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan
angkutan,
2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan
informasi.
LKjIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika disusun sebagai
wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem
administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien,
L
iii
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan
lingkungan strategis.
Dari analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator
kinerja sasaran sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016 hasil analisis
akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai target
sebagai berikut:
1. Capaian layanan transportasi sebesar 45,68 % atau 4,98 % di atas
target;
2. Capaian layanan komunikasi sebesar 48,84 % atau tepat sesuai
target.
Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan
peningkatannya dan dipertahankan pada tahun yang akan datang
dengan memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan
SDM kuantitas dan kualitas dan peningkatan sarana prasarana
transportasi, komunikasi dan informatika serta penyelesaian sedini
mungkin terhadap berbagai permasalahan dalam rangka peningkatan
mutu dan pelayanan.
iv
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Daftar Isi
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………….……………… ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. iv
DAFTAR TABEL .……………………………………………………………. v
DAFTAR GAMBAR …….…………………………………………………… vi
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..
1.1. Latar Belakang
1.2. Susunan Organisasi
1.3. Fungsi dan Tugas
1.4. Sumber Daya
1.5. Keuangan
1.6. Sistematika Laporan Kinerja
1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ….…………….
2.1 Perencanaan Strategis
2.2 Tujuan dan Sasaran
2.3 Rencana Kinerja
2.4 Penetapan Kinerja
2.5 Rencana Anggaran
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………….
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.3 Akuntabilitas Keuangan
21
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………...… 36
LAMPIRAN
v
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Jumlah Nilai Aset .................................................................... 8
Tabel 1.2 Aset Gedung dan Bangunan …………………………..………. 9
Tabel 1.3 Aset Peralatan Kantor ………………………………….………. 9
Tabel 1.4 Sistem Informasi Manajemen yang Ada .…………….………. 10
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja ...................................... 15
Tabel 2.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan .......................... 16
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 ................................. 17
Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2016 ………………………….……. 18
Tabel 2.5 Target Anggaran Belanja Tahun 2016……………….…….…. 19
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ………..……….….. 20
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ……………………….….…….… 22
Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2016.…………… 22
Tabel 3.3 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2016 …….…..…. 24
Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I……………..… 24
Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2016 …….…..… 29
Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II ………..…..… 29
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2016………………….… 32
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran …...… 32
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan per
Sasaran…………………………………………………...….…….
33
vi
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural
Tahun 2016 ………………………………………………….
2
Gambar 1.2 Komposisi PNS Menurut Gender...…………………………. 6
Gambar 1.3 Klasifikasi PNS Menurut Golongan dan Unit Kerja……..… 7
Gambar 1.4 Klasifikasi PNS Menurut Pendidikan dan Unit Kerja.……... 7
Gambar 1.5 Jumlah Anggaran Per Sasaran Tahun 2016. ..................... 11
Gambar 3.1 Pemeliharaan LPJU Tahun 2016 ....................................... 25
Gambar 3.2 Pengecekan Pembangunan APILL Tahun 2016 ...……….. 26
Gambar 3.3 Pengamanan Car Free Day ………….....…………………... 27
Gambar 3.4 Operasi Penegakan Hukum bidang LLAJ ………..……….. 27
Gambar 3.5 Papan Pengendalian Menara Telekomunikasi …………… 31
Gambar 3.6 Target Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Tahun
2013 – 2016.…………………………………………………
35
Gambar 3.7Grafik Nilai IKM Dishubkominfo Tahun 2013 – 2016 ..…… 36
1
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
1.1 Latar Belakang
istem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah
yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien
dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya,
menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang
transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaaan
pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan
rakyat.
Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang
berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat
untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang
didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
1.2 Susunan Organisasi
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan tugas
teknis dibentuk 3 (tiga) UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, yaitu: UPTD Terminal
S
2
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Induk Kota Wates, UPTD Sub Terminal, dan UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor.
Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika beserta nama pejabatnya sebagaimana Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural Tahun 2016
Kepala
Sekretaris
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Bidang Lalu Lintas
Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran
Kepala Bidang Komunikasi dan
Informatika
Kepala Bidang Pengendalian dan
Operasional
Kepala Seksi Angkutan
Kepala Seksi Terminal
Terminal
Kepala Seksi Perparkiran
Kepala Seksi Manajemen Lalu
Lintas
Kepala Seksi
Penerangan Jalan
Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
Kepala UPTD Terminal Induk
Kepala UPTD PKB
Kepala UPTD Sub Terminal
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Kepala Seksi Kelaikan Kendaraan
Bermotor
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Kepala Seksi Pelayanan dan
Fasilitas Perijinan
Kepala Seksi Pembinaan dan
Pengendalian
Nugroho, SE, MM
-
Evi Yulianti, S.IP Chris Agung P, SH., M. Eng Rr. Nining W, S.Sos
Sigit Purnomo, SIP R. Edi Darjanto, SH
-
Bekti Nurada, S.Sos
Rusdi Suwarno, S.IP, MM
Dra. Sri Suyantini
R. Joko Tri Hatmono, SH.,M.Hum
Drs. Rahvi Pusnah Adi
Agus Wajatmo, SE
Raharjanto, S.Sos., MM
Drs. Joko Purnomo
Hermawan US, S.ST.
Brengga Dipurwa, SIP
Suparno, S.IP
Edwin P.Hutagalung, SE. Yunarti, SE Tina Yuniana, SP
3
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
1.3 Fungsi dan Tugas
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terakhir diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan dan
Komunikasi dan Informatika.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas;
b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, terminal dan
perparkiran;
c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional;
d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;
dan
e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Fungsi dan tugas Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
1. Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan
fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian ;
b. melaksanakan kegiatan perencanaan;
c. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas;
4
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta
dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi penyelenggaraan manajemen
lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum. Untuk
menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Lalu Lintas mempunyai
tugas:
a. menyelenggarakan manajemen lalu lintas;
b. menyelenggarakan rekayasa lalu lintas;
c. meyelenggarakan penerangan jalan umum; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
berkaitan dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran, mempunyai fungsi
penyelenggaraan angkutan, pengelolaan terminal, pengelolaan
perparkiran. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang
Angkutan Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan pengangkutan orang dan barang, serta
angkutan khusus;
b. menyelenggarakan pengelolaan terminal;
c. menyelenggarakan pengelolaan perparkiran; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
berkaitan dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian dan Operasional, mempunyai fungsi
penyelenggaraan teknik kelaikan kendaraan bermotor, operasi dan
pengendalian. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang
Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan teknik kelaikan kendaraan bermotor;
b. menyelenggarakan operasi dan pengendalian; dan
5
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
berkaitandengan bidang tugasnya.
5. Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi
penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi perijinan, pembinaan dan
pengendalian. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang
Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi perijinan;
b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
berkaitandengan bidang tugasnya.
6. UPTD Terminal Induk Kota Wates mempunyai fungsi
penyelenggaraan terminal penumpang umum di Terminal Induk Kota
Wates.
7. UPTD Sub Terminal mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal
penumpang umum di Sub Terminal.
8. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi pengujian
kelaikan kendaraan bermotor.
1.4 Sumber Daya
1.4.1 Susunan Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 didukung oleh kapasitas
SDM PNS 71 orang. Secara riil jumlah ini masih kurang memadai bila
dibandingkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2015
sebanyak 94 orang PNS. Untuk mencukupi kebutuhan SDM maka
dilakukan rekrutmen tenaga harian sebanyak 27 orang.
Berdasarkan gender, golongan dan pendidikan digambarkan sebagai
berikut:
6
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
a. Gender
PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika komposisi
secara gender Pria sebanyak 61 orang (85%) dan Perempuan
sebanyak 11 orang (15%). Hal ini belum menunjukkan adanya
perimbangan disebabkan ketugasan yang sebagian besar berada di
lapangan sebagaimana ditampilkan dalam gambar 1.2.
Gambar 1.2 Komposisi PNS Menurut Gender
b. Golongan
Diklasifikasikan menurut Golongan dan Unit Kerjanya, PNS Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika terlihat pada gambar 1.3.
Pria85%
Perempuan15%
7
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Gambar 1.3 Klasifikasi PNS Menurut Golongan dan Unit Kerja
c. Pendidikan
Diklasifikasikan menurut Golongan dan Unit Kerjanya, PNS Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika terlihat pada gambar 1.4.
Gambar 1.4 Grafik Klasifikasi Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
Gol.I
Gol.III
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
5
1
2
1
4
6
0 0 0 0
1
3
7
8
7
4 4 4 4
1
4
1
0
1
2
1
0
Gol.I Gol.II
SD
SLTA
DIV/S1
0
2
4
6
8
5
1 1 11
2 21
5
7
32
3 3
1 12
1 12
3
5
23
21 1 1
3
1 12
01
SD
8
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
1.4.2 Keadaaan Sarana dan Prasarana
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam
menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya didukung
dengan sarana dan prasarana (aset) sebagai berikut :
a. Jumlah Aset sampai Desember 2016 yang dimiliki total: Rp
26.215.654.518,-, dengan perincian sebagaimana Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Jumlah Nilai Aset
No Jenis Aset Nilai (Rp)
1. Tanah 268.283.300,-
2. Mesin Peralatan 5.733.932.909,-
3. Gedung dan Bangunan 19.311.300.659,-
4. Jalan dan Irigasi 898.274.050,-
5. Aset Tetap Lainnya 3.863.600,-
6. Konstruksi dalam Pengerjaan 0,-
Total 26.215.654.518,-
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
b. Jumlah aset yang tidak terpakai: Rp 0,-
Rincian gedung bangunan dan peralatan kantor yang dimiliki
sebagaimana Tabel 1.2. Sedangkan rincian peralatan kantor disajikan
pada Tabel 1.3.
9
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Tabel 1.2 Aset Gedung dan Bangunan
No. Aset Luas Lahan Kondisi
1. Gedung Kantor 1.375 m2
Baik
2. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
4.000 m2
Gedung Administrasi rusak
3. Terminal Wates 7.910 m2 Baik
4. Sub Terminal Jagalan 1.000 m2 Baik
5. Sub Terminal Jangkaran 1.000 m2 Jalan/ Pelataran rusak
6. Sub Terminal Brosot 700 m2 Jalan/ Pelataran rusak
7. Sub Terminal Kenteng 1.664 m2 Baik
8. Sub Terminal Sentolo 1.000 m2 Baik
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Tabel 1.3 Aset Peralatan Kantor
No. Nama Barang Jumlah Kondisi
Keterangan Baik Rusak
1. Kendaraan roda empat 12 12 0 7 unit Pick Up KPDT di 7 Desa
2. Kendaraan roda dua 22 20 2
3. Komputer PC 16 13 3
4. Laptop 9 9 0
5. Printer 13 11 2
6. Scanner 1 0 1
7. LCD Proyektor 3 2 1 1 rusak ringan
8. Mesin Ketik 8 6 2
9. Handy Talky (HT) 12 10 2
10. Mesin Fax 1 1 0
11. Air Conditioner (AC) 9 9 0 -
12. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
12 11 1 UPTD PKB
13. Pemadam kebakaran 5 5 0 -
14. GPS 2 2 0 Bid. Kominfo
15. Grounding Tester 1 1 0 Bid. Kominfo
16. Teropong 1 1 0 Bid. Kominfo
17. Altimeter/meteran laser 1 1 0 Bid. Kominfo Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
10
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Memasuki era informasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
yang begitu pesat telah memberikan dampak yang begitu luas. Sebagai
organisasi publik dalam rangka meningkatkan transparansi, efektifitas dan
efisiensi pelayanan kepada masyarakat Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika menginisiasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen
(SIM). Tabel 1.4 menjelaskan SIM yang digunakan pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
Tabel 1.4 Sistem Informasi Manajemen yang Digunakan
No. Nama SIM/ Aplikasi Fungsi Keterangan
1. SIMDA Sistem pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya
Dikelola oleh DPPKA
2. SIM Aset Sistem manajemen aset terintegrasi yang meliputi permintaan aset, persetujuan permintaan, pembelian, register aset, pengiriman aset, dan penerimaan aset
Dikelola oleh DPPKA
3. MonevKu Sistem pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan APBD
Dikelola oleh BAPPEDA
4. SakipKu Sistem pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka akuntabilitas dan kinerja unit kerja
Dikelola oleh BAPPEDA
5. RencanaKu Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
Dikelola oleh BAPPEDA
6. SIM Pengendalian Menara Telekomunikasi
Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Dikelola oleh Dishubkominfo
7. SIM Pengujian Kendaraan Bermotor
Sistem Informasi Manajemen penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor
Dikelola oleh Dishubkominfo
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
11
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
1.5 Keuangan
Pendanaan yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 berasal dari
APBD Kabupaten Kulon Progo, sebesar Rp 11.730.001.745,95.Jumlah
anggaran tahun 2016 dijelaskan pada Gambar 1.7.
Gambar 1.7 Grafik Jumlah Anggaran Per Sasaran Tahun 2016
1.6 Sistematika LKjIP
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
Ringkasan Eksekutif
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai
tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi
dalam pencapaiannya. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan
untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk
Sasaran I60%
Sasaran II2%
Belanja Setiap SKPD
38%
12
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun
mendatang.
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP, Struktur Organisasi,
Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika,
Potensi SKPD, dan Sistematika penulisan LKJIP.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis,
rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal Bab disajikan
gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada
tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi
dan Misi instansi.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan
analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara
sistematis pembandingan data kinerja secara memadai,
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang
dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana
dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya
dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan,
termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.
Bab IV Penutup
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang
berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi
pemecahan masalah.
13
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
2.1 Perencanaan Strategis
enetapan Visi dan Misi menjadi salah satu komponen penting di
dalam usaha peningkatan kinerja perencanaan pembangunan
khususnya pada institusi Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan
Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan
dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan Kinerja
(Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),
maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan
pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Visi dan
Misi tersebut diterjemahkan ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Korelasi dan
keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam
kerangka penyelarasan target-target pembangunan.
Untuk mewujudkan pembangunan di bidang perhubungan dan komunikasi
dan informatika yang mendukung Visi Kabupaten Kulon Progo, maka
ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai
berikut:
“Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan
informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat“
P
14
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Perhubungan
Komunikasi Informatika ke depan mampu menjadi institusi yang memiliki
kemampuan dalam mengatur sistem perhubungan yang baik sehingga
mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi
yang selamat, aman, nyaman, cepat, lancar dan tertib, dan
penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dapat
memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah, sehingga
perhubungan dan komunikasi dan informatika menjadi pendorong,
penggerak dan penunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di
Kabupaten Kulon Progo.
Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan
visi tersebut adalah:
1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan
angkutan;
2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan
penyebarluasan informasi.
15
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatikadalam pembangunan Urusan Perhubungan dan Urusan
Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan
angkutan;
2. Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika.
Indikator kinerja sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran untuk diwujudkan disertai dengan rencana tingkat capaian juga
merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target Indikator kinerja
dirancang untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis. Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2011-2016
terdapat 2 (dua) sasaran dengan indikatornya sebagaimana disajikan
tabel 2.1.
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Realisasi Tahun Target Tahun 2016 2012 2013 2014 2015
Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi
38,62% 39,08% 39,41% 40,21% 40,70%
Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika
Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan komunikasi
47,78% 47,78% 47,78% 48,89% 48,89%
Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2011-2016
16
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
2.2.1 Strategi
Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai
dengan visi dan misi SKPD. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
disajikan pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan
Misi 1: Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan
Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan sistem perhubungan
Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan:
1) Pengelolaan Terminal 2) Pemeliharaan Sub Terminal 3) Pemeliharaan Terminal 4) Pengelolaan Perparkiran 5) Analisis Pemanfaatan terminal
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas:
1) Pemeliharaan Rutin LPJU 2) Pembangunan LPJU 3) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas
Angkutan Jalan 4) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas
Angkutan Jalan 5) Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas 6) Peningkatan Keselamatan LLAJ 7) Pembangunan APILL
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan:
Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan
Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Peningkatan pengendalian dan pengamanan dan penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan lalu lintas dan angkutan jalan
Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
Meningkatkan kinerja angkutan
Pembinaan dan pengawasan angkutan
17
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan
Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
1) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
3) Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Misi 2: Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi
Meningkatkan aksesibilitas jaringan komunikasi dan informatika
Pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa:
1) Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
2) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Meningkatkan diseminasi informasi melalui lembaga komunikasi sosial
Pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2016 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika. Berdasarkan APBD Tahun
2016 disusun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi
Informatika sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016
Sasaran Indikator Kinerja Target (%)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi 40,70%
Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan komunikasi 48,89%
18
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
2.4 Penetapan Kinerja
Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi
Informatika telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam
Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya Penetapan Kinerja dilakukan
setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan Kinerja tersebut memuat
pernyataan yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Utama organisasi, target kinerja, Program/ Kegiatan, dan anggaran.
Berikut Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika
Tahun 2016 setelah melaui proses perubahan anggaran, sebagaimana
Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi
40,70%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Pengelolaan Terminal 130.800.000,00
Pemeliharaan Terminal 67.499.900,00
Pemeliharaan Sub Terminal 228.000.000,00
Pengelolaan Perparkiran 249.212.000,00
Analisis Peningkatan Manfaat Terminal
49.700.400,00
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pembangunan Fasilitas Lalulintas Angkutan Jalan
182.066.000,00
Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
250.000.000,00
Peningkatan Keselamatan LLAJ 64.000.000,00
Pembangunan LPJU 1.745.649.044,00
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
180.000.000,00
Pembangunan dan Pemasangan APILL
499.895.400,00
Program Peningkatan pelayanan angkutan
Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
69.999.900,00
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
223.762.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan
696.499.900,00
19
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)
Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan komunikasi
48,89%
Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
170.425.000,00
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
33.999.850,00
2.5 Rencana Anggaran
2.5.1 Target Belanja SKPD Tahun 2016
Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika mendapat alokasi APBD Kabupaten sebesar Rp.
13.062.282.112,00 dan pada APBD Perubahan 2016 menjadi Rp.
12.849.018.530,70. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.
Tabel 2.5. Anggaran Belanja Tahun 2016
Uraian Jumlah Anggaran (Rp)
Persentase Anggaran (%)
Murni APBDP Murni APBDP
Belanja Tidak Langsung 4.349.001.662,00 4.364.588.326,70 34 34
Belanja Langsung 8.713.280.450,00 8.484.430.204,00 66 66
Jumlah 13.062.282.112,00 12.849.018.530,70 100 100
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
20
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
2.5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Tahun 2016 sebesar Rp 8.484.430.204,00 dijabarkan untuk
pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Sasaran Jumlah Anggaran
(Rp) PersentaseAnggaran (%)
1. Meningkatnya kualitas layanan transportasi
4.906.584.544,00 57,8%
2. Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika.
204.424.850,00 2,4%
Belanja Setiap SKPD (Eks BAU) 3.373.420.810,00 39,8%
Total Belanja Langsung 8.484.430.204,00 100
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Tabel 2.6 menunjukkan jumlah anggaran yang dikelola Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian 2 sasaran
strategis pada Tahun 2016 sebesar Rp 5.111.009.394,00.
Pada anggaran Belanja Setiap SKPD (Eks BAU) sebagai pendukung
administrasi perkantoran sebesar Rp. 3.373.420.810,00 dengan alokasi
terbesar untuk biaya rekening listrik Penerangan Jalan Umum sebesar
Rp 2.387.000,00.
21
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
roses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari
mana kegiatan pengangkutan dimulai ke tempat tujuan,kemana
kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi memegang
peranan yang cukup menentukan, bahkan wilayah yang baik
dapat ditandai antara lain dengan melihat kondisi transportasinya.
Transportasi yang aman dan lancar,selain mencerminkan keteraturan
wilayah,juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian wilayah.
Di Kabupaten Kulon Progo pada RPJMD 2011-2016 perwujudan
transportasi yang baik diarahkan dalam tata jaringan jalan dengan segala
kelengkapannya, dimana rambu lalu-lintas, APILL, LPJU, marka jalan dan
perlengkapan lain menjadi indikator peningkatan layanan transportasi.
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan
penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka
pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari
hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai
dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan
RB Nomor 29 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
sebagaimana Tabel 3.1.
P
22
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Kinerja Kriteria Kinerja
Klasifikasi Kode
1 91≤ 100 Sangat Tinggi
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Indikator Kinerja yang digunakan merupakan Indikator Kinerja Utama
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2011-2016
sebagaimanatertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Indikator Kinerja
Utama menjadi tugas utama (core) SKPD dalam mencapai visi dan misi
juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran,sebagai tolok ukur keberhasilan
dari Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika. Indikator Kinerja Utama beserta capaian realisasinya seperti
dijelaskan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2016
Indikator
Capaian (%) Target 2016 (%)
Target akhir
Renstra (2016)
(%)
Capaian s/d 2016
terhadap Target Akhir
Renstra
2012 2013 2014 2015 2016
Capaian layanan transportasi
40,70 40,70 112%
Capaian layanan komunikasi dan informasi
48,84 48,84 100%
38,62 39,08 39,42
40,32
47,78
47,78
48,84 47,78
48,84
45,68
23
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Dari tabel di atas, pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016
terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam 2 (dua)
Indikator Sasaran Strategis menunjukkan capaian Indikator Kinerja Utama
dalam klasifikasi Sangat Tinggi. Pengumpulan data Capaian Kinerja
dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan
menggunakan sistem MonevKu dan SakipKu.
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2.1 Sasaran I (Meningkatnya Kualitas Layanan
Transportasi)
Upaya menjamin ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas jalan
dilaksanakan melalui pengembangan fasilitas perlengkapan jalan.
Semakin banyaknya kegiatan yang membutuhkan jasa transportasi
menyebabkan bertambahnya intensitas pergerakan lalu lintas. Salah satu
faktor penyebab utama yang mengganggu keselamatan, ketertibandan
kelancaran lalu-lintas adalah kurang lengkap dan kurang berfungsinya
perlengkapan jalan sebagai alat bantu informasi dalam meningkatkan
kewaspadaan pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dan lebih
mengetahui karakteristik jalan yang dilaluinya. Pemerintah wajib
menyediakan perlengkapan jalan agar pergerakan lalu lintas dapat
berlangsung dengan aman, nyaman dan lancar serta ekonomis dari segi
waktu dan biaya.
Tolok ukur capaian Indikator Kinerja Sasaran I: Meningkatnya Kualitas
Layanan Transportasi, mempunyai 1 (satu) indikator yaitu capaian layanan
transportasi. Indikator kinerja capaian ini realisasi fisiknya 100,3% dari
target 40,70% terealisasi 45,68%. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I
selengkapnya disajikan pada Tabel 3.3.
24
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2016
Indikator Realisasi
2015
2016
Kriteria
Target akhir
Renstra (2016)
Capaian s/d 2016 terhadap
Akhir Renstra
Target Realisasi %
Realisasi
Capaian layanan transportasi
40,32%
40,70%
45,68% 112 ST 40,70% 112,9%
Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran I diperoleh dari data
kinerja yang disajikan pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I
No Uraian Capaian 2016
2014 2015 Target Realisasi
1 Jumlah sarana prasarana LLAJ (APILL, LPJU) dalam kondisi baik
1.711 1.777 2.118 1.814
Jumlah sarana prasarana LLAJ yang seharusnya ada
19.153 19.155 19.158 19.155
2 Jumlah sarana kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardraill) dalam kondisi baik
36.951 38.316 43.696 29.972
Jumlah sarana kelengkapan jalan yang seharusnya ada
395.880 395.880 395.880 395.880
3 Jumlah operasional pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan
40 102 100 120
Jumlah rencana operasional pengendalian lalu lintas
40 100 100 100
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator Kinerja
Sasaran I adalah sebagai berikut:
25
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Realisasi Sasaran I pada tahun 2016 sebesar 45,68% telah melampaui
target yang ditetapkan yaitu 40,70%. Dibandingkan capaian tahun 2015,
maka tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,98%. Prosentase
terhadap target capaian tahun 2016, capaian sasaran I adalah sebesar
112%.
Keberhasilan ini antara lain didukung oleh:
a. Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan,
b. Meningkatnya pelaksanaan
pengendalian dan operasional
lapangan melalui penegakan
hukum LLAJ dan Car Free Day,
c. Meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap
kebutuhan keselamatan di
jalan,
d. Penambahan prasarana LLAJ
dalam kondisi baik pada tahun
2016 telah mencapai target
dengan rincian pembangunan
LPJU sebanyak LPJU juga dipasang agar masyarakat pengguna jalan
dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman sekaligus
=Jumlah sarana kelengkapan jalan dalam kondisi baikjumlah sarana kelengkapan jalan yg seharusnya ada
+Jumlah sarana prasarana LLAJ dlm kondisi baik
Jumlah sarana prasarana LLAJ yang seharusnya ada
+ Jumlah pengamanan lalu lintas yang dilaksanakan
Jumlah rencana pengamanan lalu lintas×100%
= 1814
19155+
29972
395880+
120
100×100%
= 45,68%
Gbr 3.1 Pemeliharaan LPJU
26
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
untuk membuat suasana jalan terlihat terang dan indah di malam hari.
Pembangunan LPJU pada tahun 2016 pada tahap pertama sebanyak
192 titik dengan lokasi tersebar di 12 kecamatan yang dalam
penentuannya menggunakan parameter skala prioritas, adil, merata
dan proporsional. Selain itu juga mendapat alokasi pembangunan
LPJU dari Pemerintah DIY sebanyak 27 titik di Tinalah Kecamatan
Kalibawang Garongan Panjatan dan Panjatan Panjatan.
Penambahan APILL sebanyak 2 lokasi berdasarkan direalisasikan di
Simpang Empat Barat
Kecamatan Pengasih dan
Simpang Tiga Kepek
Pengasih. Pemeliharaan
APILL tahun 2016
dilaksanakan untuk menjamin
fungsi kinerja APILL di jalan
kewenangan Pemerintah
Kabupaten.
Perlengkapan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 dapat melampaui
target, dengan rincian: rambu lalu lintas sebanyak 1.001 unit, marka jalan
23.390 m dan guardraill
sepanjang 2.636 m. Jumlah
penambahan rambu lalu
lintas sebanyak 12 unit dan
Rambu Pendahulu Penunjuk
Jalan (RPPJ) sebanyak 12
unit yang dialokasikan di
Wates, Pengasih, Panjatan,
Kokap dan Girimulyo.
Gbr 3.2 Cek Lapangan Pembangunan APILL
Gbr 3.3 Pengamanan Car Free Day
27
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Pelaksanaan operasional dan pengendalian dilaksanakan sebanyak 120
kali dari target 100 kali. Hal ini didukung pelaksanaan pengendalian car
free day Alun-alun Wates secara rutin setiap hari Minggu oleh personil
Dishubkominfo. Operasional dan pengendalian lalu lintas juga dilakukan
melalui pemantauan lalu lintas, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan
penegakan hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan
hukum dilaksanakan menggunakan timbangan portable dengan sasaran
kelebihan tonase/ overload. Jumlah pelanggar pada tahun 2016 yang
terjaring sebanyak 1.135 terperiksa yang menjaring 222 pelanggar dari 19
kali pelaksanaan operasi.
Operasional dan pengendalian lalu lintas dilakukan melalui pemantauan
lalu lintas, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tahun 2016 telah
dilaksanakan operasi
pengendalian angkutan
barang dengan sasaran
kelebihan tonase/ overload.
Permasalahan dalam
pencapaian Sasaran I
diidentifikasi sebagai
berikut:
a. Belum tersedianya
Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagai acuan pembangunan
transportasi jalan.
b. Pembangunan perlengkapan jalankhususnya rambu, marka,dan
guardrail sangat bergantung pada anggaran Dana Alokasi Khusus
(DAK) Transportasi Darat sehingga belum dapat mencapai target
nasional Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan
Kementerian Perhubungan.
Gbr 3.4 Operasi Penegakan Hukum bidang LLAJ
28
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
c. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan berdasarkan PP RI
Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, dilaksanakan sesuai kewenangan status jalan (jalan nasional,
jalan propinsi, dan jalan kabupaten), namun tuntutan masyarakat akan
penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan diajukan kepada
Pemerintah Kabupaten.
d. Menurunnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi,
namun disisi lain angkutan umum oleh sebagian masyarakat masih
sangat diperlukan.
Solusi untuk permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Mengusulkan dalam RPJMD yang akan datang untuk penyusunan
Rencana Induk Jaringan LLAJ agar pembangunan transportasi jalan
ke depan dilaksanakan lebih terencana dan efektif.
b. Melakukan verifikasi terhadap permohonan/ aduan masyarakat terkait
kebutuhan dan kerusakan perlengkapan jalan, dan melakukan
koordinasi dengan Pemerintah DIY maupun Pusat terhadap
kebutuhan dan kerusakan perlengkapan jalan sesuai kewenangan
status jalan.
c. Pembangunan fasilitas LLAJ secara skala prioritas dan mengajukan
pendanaan melalui APBD DIY dan APBN.
d. Pembinaan pengusaha angkutan umum dan mengusulkan kegiatan
kajian jaringan trayek.
3.2.2 Sasaran II (Mewujudkan kualitas layanan
komunikasi dan informatika)
Penyelenggaraan komunikasi dan informatika mempunyai peranan
penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat dan menunjang
kelancaran pembangunan, sehingga harus senantiasa ditingkatkan
29
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
kualitas pelayanannya. Langkah penting dalam meningkatkan kualitas
pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan memperluas cakupan
jaringan telekomunikasi.
Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam
penyelenggaraan telekomunikasi yang vital. Dalam rangka efektivitas dan
efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan
lingkungan, kesehatan masyarakatdan estetika lingkungan.
Tolok ukur capaian Indikator Kinerja Sasaran II: Mewujudkan kualitas
layanan komunikasi dan informatika mempunyai satu indikator yaitu
capaian layanan komunikasi. Capaian Indikator Kinerja Sasaran II
selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2016
Indikator Realisasi
2014
2015
Kriteria
Target akhir
renstra (2016)
Capaian s/d 2014 terhadap
2016 Target Realisasi
% Realisasi
Capaian layanan komunikasi
47,78%
48,89% 48,89% 100% ST 48,89% 100%
Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran II diperoleh dari data
kinerja yang disajikan pada Tabel 3.6.
Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II
No Uraian Capaian Tahun 2015
2013 2014 Target Realisasi
1 Jumlah zona terisi dalam cell plan menara telekomunikasi
43 43 44 44
Jumlah zona seharusnya dalam cell plan menara telekomunikasi
90 90 90 90
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator Kinerja
Sasaran II adalah sebagai berikut:
30
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II pada tahun 2015 sebesar 48,89%
atau telah sesuai target yang ditetapkan, namun naik 1,11% dari capaian
tahun 2014. Dibandingkan target akhir Renstra (tahun 2016), capaian
sasaran II telah mencapai 100%.
Keberhasilan ini diantaranya didukung oleh:
a. adanya realisasi pembangunan menara pada zona baru sehingga
cakupan layanan telekomunikasi secara riil bertambah,
b. meningkatnya koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
Pengendalian
pembangunan menara
telekomunikasi baru
dilaksanakan melalui
survey terhadap
permohonan
rekomendasi menara
telekomunikasi oleh Tim
Terpadu Pengendalian
Menara Telekomunikasi yang terdiri dari unsur Dishubkominfo, BAPPEDA,
DPU, KLH, Bagian Pembangunan dan Bagian Hukum.
Pengawasan pemanfaatan menara telekomunikasi dilaksanakan dengan
memonitor menara seluler eksisting untuk mengetahui kondisi fisik menara
dan mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sosial akibat adanya
menara, yang sampai dengan tahun 2016 sebanyak 97 unit. Pemungutan
retribusi menara dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pembinaan
=Jumlah zona terisi dalam 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 menara telekomunikasi
Jumlah zona seharusnya dalam 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 menara telekomunikasi 𝑥 100%
44
90 𝑥 100% = 48,89%
Gbr 3.5 Papan Pengendalian Menara Telekomunikasi
31
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
pemanfaatan menara telekomunikasi dengan target sasaran pengusaha
menara telekomunikasi.
Permasalahan dalam pencapaian Sasaran II diidentifikasi sebagai berikut:
1. Masih ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan layanan
telekomunikasi seluler;
2. Pemungutan retribusi menara telekomunikasi pada tahun 2016
sebatas pada penyelesaian piutang tahun 2015, dikarenakan dasar
hukum pemungutan retribusi menara telekomunikasi berupa
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sampai akhir tahun 2016 masih dalam proses review
di Kementerian Dalam Negeri;
3. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat cenderung berorientasi
untuk pengajuan bantuan/ hibah kepada Pemerintah dimana hakekat
KIM adalah wahana diseminasi informasi.
Keterbatasan SDM dan sarana prasarana dalam penyelenggaraaan
urusan Komunikasi dan Informatika kurang memadai.Solusi untuk
permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan operator telekomunikasi dalam pemenuhan
infrastruktur menara telekomunikasi terutama pada zona baru.
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY untuk
terselesaikannya evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
3. Memberikan informasi/ sosialisasi bahwa sasaran KIM bukan untuk
penyaluran bantuan dana, tetapi sebagai mitra kerja pemerintah
dalam menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.
Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan SKPD teknis dan
Pemerintah DIY.
32
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tahun
2016 adalah Rp. 12.849.018.530,70 yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 4.364.588.326,70 dan Belanja Langsung sebesar
Rp. 8.484.430.204,00. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp 4.223.251.277,00 atau 96,76% dari anggaran yang tersedia,
sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar 8.236.136.990,00 atau
97,07% dari anggaran yang dialokasikan. Total Realisasi Belanja APBD
Tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2016
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Belanja Tidak Langsung 4.364.588.326,70 4.223.251.277,00 96,76%
Belanja Langsung 8.484.430.204,00 8.236.136.990,00 97,07%
Total 12.849.018.530,70 12.459.388.267,00 96,97%
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Belanja Langsung terdiri dari Belanja Setiap SKPD dan Belanja
Program/Kegiatan. Anggaran dan realisasi Belanja Langsung untuk
Belanja Setiap SKPD tahun 2016 disajikan padaTabel 3.8.
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Untuk Belanja Setiap SKPD Tahun 2016
Sasaran Keuangan Capaian
Sasaran (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Selisih (Rp)
%
Belanja Setiap SKPD 3.373.420.810,00 3.207.340.780,00 166.080.030,00 95,08% 100
Realisasi Belanja Setiap SKPD tahun 2016 sebesar Rp 3.207.340.780,00
atau 95,08% dari anggaran yang tersedia. Belanja ini mendukung
33
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
pelaksanaan tugas dan operasional perkantoran yang dilaksanakan
diantaranya melalui penyediaan jasa perkantoran, penyediaan koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa pegawai tidak tetap,
penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja, penyusunan dan evaluasi
keuangan. Penyerapan anggaran Belanja Setiap SKPD mengalami
penghematan sebesar 5,82% terutama disebabkan adanya sisa pada
Belanja Rekening Lampu Penerangan Jalan Umum, dimana efisiensi
pembayaran rekening LPJU sebagai dampak positif meterisasi dan
rekonsiliasi pembayaran rekening LPJU dengan PLN setiap bulannya.
Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan Belanja
Langsung per Sasaran Tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan Belanja Langsung per
Sasaran Tahun 2016
Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
% Program Target Realisasi %
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi
% 40,70 45,68 112,2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4.906.584.544,00 4.827.181.435,00 98,4%
Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan komunikasi dan informasi
% 48,89 48,89 100 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
204.424.850,00 201.614.775,00 98,63
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Realisasi anggaran Belanja Program/Kegiatan untuk pencapaian Sasaran
I sebesar Rp 4.827.181.435,00 atau 98,48% yang meningkat
dibandingkan capaian keuangan tahun 2015 sebesar 96,49%. Sasaran II
Rp 201.614.775,00 atau 98,63% yang turun dibanding capaian tahun
2015 sebesar 99,71% disebabkan adanya sisa pengadaan Papan Menara
34
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Telekomunikasi. Dikaitkan dengan kinerja pencapaian sasaran dengan
penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk
pencapaian sasaran tahun 2016 telah digunakan secara efektif dan efisien
dimana realisasi kinerja telah melebihi target yang ditetapkan
dibandingkan dengan realisasi keuangan yang mengalami penghematan.
Penggunaan anggaran, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana
yang dimiliki sebagaimana telah disajikan pada Bab I secara efektif dan
efisien merupakan daya pengungkit tercapainya target sasaran dan
penghematan penyerapan anggaran.
Target dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pada
Tahun 2012 sampai dengan 2016 disajikan dalam Gambar 3.7.
Gambar 3.6 Grafik Target dan Realiasasi Anggaran Pencapaian Sasaran Tahun 2013-2016
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor:
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah,
100,000,000
10,000,000,000
2013 2014 2015 2016
Target Sasaran I (Rp) Realisasi Sasaran I(Rp)
Target Sasaran II (Rp) Realisasi Sasaran II (Rp)
35
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menindaklanjuti dengan
melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD
yang memiliki unit pelayanan masyarakat. Penilaian kualitas pelayanan
urusan Perhubungan dalam rangka pencapaian sasaran I dilaksanakan
pada pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Hasil pengukuran IKM pada tahun 2016 memperoleh nilai 80,96 (dalam
kategori Baik) sedikit turun bila dibanding nilai tahun 2015. Berdasarkan
evaluasi internal, penurunan ini disebabkan adanya permasalahan pada
kondisi teknis alat uji yang menurun kinerjanya dan kondisi ruang
pelayanan administrasi yang belum representatif.
Grafik perkembangan nilai IKM pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika pada tahun 2013 sampai dengan 2016 disajikan dalam
Gambar 3.8.
Gambar 3.7 Grafik Nilai IKM Dishubkominfo Tahun 2013-2016
77.5
78.37
81.2580.96
2013 2014 2015 2016
36
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
aporan kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun
2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Berdasarkan uraian, secara umum hasil capaian kinerja telah dapat
memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Dari analisis
terhadap dua sasaran, terdapat dua indikator kinerja sasaran yang
menjadi tolak ukur. Pada tahun 2016 Indikator Kinerja Sasaran I dan
Indikator Kinerja Sasaran II telah mencapai targetnya masing – masing
sebesar 112% dan 100% dari target. Hasil analisis akuntabilitas kinerja
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan pada
kriteria sangat tinggi dengan telah menerapkan efiensi efektifitas
anggaran.
Beberapa tantangan perlu menjadi perhatian dalam kinerja kedepan
karena akan lebih berat untuk mempertahankan capaian tersebut,
sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan
monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja.Diperlukan komitmen
dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja
sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
L
37
LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016
Demikianlah LKjIP Tahun 2016 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas
kinerja. Harapan kami ada masukan untuk perbaikan penyusunan LKjIP
mendatang.
Wates, 30 Januari 2015
Kepala Dinas,
NUGROHO, S.E., M.M. Pembina Utama Muda; IVc
NIP. 19610801 198903 1 005
Kepala Dinas,
NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda IV c
NIP. 19590929 198603 1 014