LAKIP DISHUBKOMINFO KULON PROGO 2013 2016 edit.compressed.pdf · Pembina Utama Muda IV c NIP. 19590929 198603 1 014 . ii LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016 Ringkasan Eksekutif ... dan indikator

LAKIP DISHUBKOMINFO KULON PROGO 2013 1

2

LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. KH.Ahmad Dahlan Km.2,2 Triharjo,Wates, Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773154

e-mail: [email protected]

i


Kata Pengantar

P uji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang

Maha Esa, karena atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya sehingga kami

dapat menyelesaikan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 ini tepat

pada waktunya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai pertanggungjawaban dan

menjadi bahan perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Wates, 30 Januari 2015

Kepala Dinas,

NUGROHO, S.E., M.M. Pembina Utam

Kepala Dinas,

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda IV c

NIP. 19590929 198603 1 014

ii


Ringkasan Eksekutif

aporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan

bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kekurangan

dalam memberikan pelayanan dapat digambarkan dalam

bentuk laporan hasil pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis.Sasaran

dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Daerah

Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.

Guna menjalankan tugas danfungsinyadalam pelayanan maupun

pengelolaan sarana perhubungan dan ketersediaan jaringan komunikasi

dan informasi yang pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan mobilisasi orang maupun data informasi, dalam

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

telah menetapkan visi: ”Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan,

komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi:

1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan

angkutan,

2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan

informasi.

LKjIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika disusun sebagai

wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem

administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien,

L

iii


efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Dari analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator

kinerja sasaran sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016 hasil analisis

akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai target

sebagai berikut:

1. Capaian layanan transportasi sebesar 45,68 % atau 4,98 % di atas

target;

2. Capaian layanan komunikasi sebesar 48,84 % atau tepat sesuai

target.

Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan

peningkatannya dan dipertahankan pada tahun yang akan datang

dengan memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan

SDM kuantitas dan kualitas dan peningkatan sarana prasarana

transportasi, komunikasi dan informatika serta penyelesaian sedini

mungkin terhadap berbagai permasalahan dalam rangka peningkatan

mutu dan pelayanan.

iv


Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………….……………… ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. iv

DAFTAR TABEL .……………………………………………………………. v

DAFTAR GAMBAR …….…………………………………………………… vi

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..

1.1. Latar Belakang

1.2. Susunan Organisasi

1.3. Fungsi dan Tugas

1.4. Sumber Daya

1.5. Keuangan

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

1

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ….…………….

2.1 Perencanaan Strategis

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.3 Rencana Kinerja

2.4 Penetapan Kinerja

2.5 Rencana Anggaran

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………….

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

21

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………...… 36

LAMPIRAN

v


Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Nilai Aset .................................................................... 8

Tabel 1.2 Aset Gedung dan Bangunan …………………………..………. 9

Tabel 1.3 Aset Peralatan Kantor ………………………………….………. 9

Tabel 1.4 Sistem Informasi Manajemen yang Ada .…………….………. 10

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja ...................................... 15

Tabel 2.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan .......................... 16

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 ................................. 17

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2016 ………………………….……. 18

Tabel 2.5 Target Anggaran Belanja Tahun 2016……………….…….…. 19

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ………..……….….. 20

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ……………………….….…….… 22

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2016.…………… 22

Tabel 3.3 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2016 …….…..…. 24

Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I……………..… 24

Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2016 …….…..… 29

Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II ………..…..… 29

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2016………………….… 32

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran …...… 32

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan per

Sasaran…………………………………………………...….…….

33

vi


Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural

Tahun 2016 ………………………………………………….

2

Gambar 1.2 Komposisi PNS Menurut Gender...…………………………. 6

Gambar 1.3 Klasifikasi PNS Menurut Golongan dan Unit Kerja……..… 7

Gambar 1.4 Klasifikasi PNS Menurut Pendidikan dan Unit Kerja.……... 7

Gambar 1.5 Jumlah Anggaran Per Sasaran Tahun 2016. ..................... 11

Gambar 3.1 Pemeliharaan LPJU Tahun 2016 ....................................... 25

Gambar 3.2 Pengecekan Pembangunan APILL Tahun 2016 ...……….. 26

Gambar 3.3 Pengamanan Car Free Day ………….....…………………... 27

Gambar 3.4 Operasi Penegakan Hukum bidang LLAJ ………..……….. 27

Gambar 3.5 Papan Pengendalian Menara Telekomunikasi …………… 31

Gambar 3.6 Target Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Tahun

2013 – 2016.…………………………………………………

35

Gambar 3.7Grafik Nilai IKM Dishubkominfo Tahun 2013 – 2016 ..…… 36

1


1.1 Latar Belakang

istem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah

yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien

dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya,

menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang

transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaaan

pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan

rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang

berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat

untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang

didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

1.2 Susunan Organisasi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan tugas

teknis dibentuk 3 (tiga) UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, yaitu: UPTD Terminal

S

2


Induk Kota Wates, UPTD Sub Terminal, dan UPTD Pengujian Kendaraan

Bermotor.

Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika beserta nama pejabatnya sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural Tahun 2016

Kepala

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran

Kepala Bidang Komunikasi dan

Informatika

Kepala Bidang Pengendalian dan

Operasional

Kepala Seksi Angkutan

Kepala Seksi Terminal

Terminal

Kepala Seksi Perparkiran

Kepala Seksi Manajemen Lalu

Lintas

Kepala Seksi

Penerangan Jalan

Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Kepala UPTD Terminal Induk

Kepala UPTD PKB

Kepala UPTD Sub Terminal

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kepala Seksi Kelaikan Kendaraan

Bermotor

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Pelayanan dan

Fasilitas Perijinan

Kepala Seksi Pembinaan dan

Pengendalian

Nugroho, SE, MM

-

Evi Yulianti, S.IP Chris Agung P, SH., M. Eng Rr. Nining W, S.Sos

Sigit Purnomo, SIP R. Edi Darjanto, SH

-

Bekti Nurada, S.Sos

Rusdi Suwarno, S.IP, MM

Dra. Sri Suyantini

R. Joko Tri Hatmono, SH.,M.Hum

Drs. Rahvi Pusnah Adi

Agus Wajatmo, SE

Raharjanto, S.Sos., MM

Drs. Joko Purnomo

Hermawan US, S.ST.

Brengga Dipurwa, SIP

Suparno, S.IP

Edwin P.Hutagalung, SE. Yunarti, SE Tina Yuniana, SP

3


1.3 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008

tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terakhir diubah

dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun

2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan dan

Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, terminal dan

perparkiran;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;

dan

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Fungsi dan tugas Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan

kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan

fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian ;

b. melaksanakan kegiatan perencanaan;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;

d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas;

4


e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta

dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi penyelenggaraan manajemen

lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum. Untuk

menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Lalu Lintas mempunyai

tugas:

a. menyelenggarakan manajemen lalu lintas;

b. menyelenggarakan rekayasa lalu lintas;

c. meyelenggarakan penerangan jalan umum; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


3. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran, mempunyai fungsi

penyelenggaraan angkutan, pengelolaan terminal, pengelolaan

perparkiran. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang

Angkutan Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pengangkutan orang dan barang, serta

angkutan khusus;

b. menyelenggarakan pengelolaan terminal;

c. menyelenggarakan pengelolaan perparkiran; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas


4. Bidang Pengendalian dan Operasional, mempunyai fungsi

penyelenggaraan teknik kelaikan kendaraan bermotor, operasi dan

pengendalian. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang

Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan teknik kelaikan kendaraan bermotor;

b. menyelenggarakan operasi dan pengendalian; dan

5


c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

berkaitandengan bidang tugasnya.

5. Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi

penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi perijinan, pembinaan dan

pengendalian. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi perijinan;

b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

berkaitandengan bidang tugasnya.

6. UPTD Terminal Induk Kota Wates mempunyai fungsi

penyelenggaraan terminal penumpang umum di Terminal Induk Kota

Wates.

7. UPTD Sub Terminal mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal

penumpang umum di Sub Terminal.

8. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi pengujian

kelaikan kendaraan bermotor.

1.4 Sumber Daya

1.4.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 didukung oleh kapasitas

SDM PNS 71 orang. Secara riil jumlah ini masih kurang memadai bila

dibandingkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2015

sebanyak 94 orang PNS. Untuk mencukupi kebutuhan SDM maka

dilakukan rekrutmen tenaga harian sebanyak 27 orang.

Berdasarkan gender, golongan dan pendidikan digambarkan sebagai

berikut:

6


a. Gender

PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika komposisi

secara gender Pria sebanyak 61 orang (85%) dan Perempuan

sebanyak 11 orang (15%). Hal ini belum menunjukkan adanya

perimbangan disebabkan ketugasan yang sebagian besar berada di

lapangan sebagaimana ditampilkan dalam gambar 1.2.

Gambar 1.2 Komposisi PNS Menurut Gender

b. Golongan

Diklasifikasikan menurut Golongan dan Unit Kerjanya, PNS Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika terlihat pada gambar 1.3.

Pria85%

Perempuan15%

7


Gambar 1.3 Klasifikasi PNS Menurut Golongan dan Unit Kerja

c. Pendidikan

Diklasifikasikan menurut Golongan dan Unit Kerjanya, PNS Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika terlihat pada gambar 1.4.

Gambar 1.4 Grafik Klasifikasi Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

Gol.I

Gol.III

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

5

1

2

1

4

6

0 0 0 0

1

3

7

8

7

4 4 4 4

1

4

1

0

1

2

1

0

Gol.I Gol.II

SD

SLTA

DIV/S1

0

2

4

6

8

5

1 1 11

2 21

5

7

32

3 3

1 12

1 12

3

5

23

21 1 1

3

1 12

01

SD

8


1.4.2 Keadaaan Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam

menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya didukung

dengan sarana dan prasarana (aset) sebagai berikut :

a. Jumlah Aset sampai Desember 2016 yang dimiliki total: Rp

26.215.654.518,-, dengan perincian sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Nilai Aset

No Jenis Aset Nilai (Rp)

1. Tanah 268.283.300,-

2. Mesin Peralatan 5.733.932.909,-

3. Gedung dan Bangunan 19.311.300.659,-

4. Jalan dan Irigasi 898.274.050,-

5. Aset Tetap Lainnya 3.863.600,-

6. Konstruksi dalam Pengerjaan 0,-

Total 26.215.654.518,-

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016

b. Jumlah aset yang tidak terpakai: Rp 0,-

Rincian gedung bangunan dan peralatan kantor yang dimiliki

sebagaimana Tabel 1.2. Sedangkan rincian peralatan kantor disajikan

pada Tabel 1.3.

9


Tabel 1.2 Aset Gedung dan Bangunan

No. Aset Luas Lahan Kondisi

1. Gedung Kantor 1.375 m2

Baik

2. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

4.000 m2

Gedung Administrasi rusak

3. Terminal Wates 7.910 m2 Baik

4. Sub Terminal Jagalan 1.000 m2 Baik

5. Sub Terminal Jangkaran 1.000 m2 Jalan/ Pelataran rusak

6. Sub Terminal Brosot 700 m2 Jalan/ Pelataran rusak

7. Sub Terminal Kenteng 1.664 m2 Baik

8. Sub Terminal Sentolo 1.000 m2 Baik


Tabel 1.3 Aset Peralatan Kantor

No. Nama Barang Jumlah Kondisi

Keterangan Baik Rusak

1. Kendaraan roda empat 12 12 0 7 unit Pick Up KPDT di 7 Desa

2. Kendaraan roda dua 22 20 2

3. Komputer PC 16 13 3

4. Laptop 9 9 0

5. Printer 13 11 2

6. Scanner 1 0 1

7. LCD Proyektor 3 2 1 1 rusak ringan

8. Mesin Ketik 8 6 2

9. Handy Talky (HT) 12 10 2

10. Mesin Fax 1 1 0

11. Air Conditioner (AC) 9 9 0 -

12. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

12 11 1 UPTD PKB

13. Pemadam kebakaran 5 5 0 -

14. GPS 2 2 0 Bid. Kominfo

15. Grounding Tester 1 1 0 Bid. Kominfo

16. Teropong 1 1 0 Bid. Kominfo

17. Altimeter/meteran laser 1 1 0 Bid. Kominfo Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016

10


Memasuki era informasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

yang begitu pesat telah memberikan dampak yang begitu luas. Sebagai

organisasi publik dalam rangka meningkatkan transparansi, efektifitas dan

efisiensi pelayanan kepada masyarakat Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika menginisiasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen

(SIM). Tabel 1.4 menjelaskan SIM yang digunakan pada Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Tabel 1.4 Sistem Informasi Manajemen yang Digunakan

No. Nama SIM/ Aplikasi Fungsi Keterangan

1. SIMDA Sistem pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya

Dikelola oleh DPPKA

2. SIM Aset Sistem manajemen aset terintegrasi yang meliputi permintaan aset, persetujuan permintaan, pembelian, register aset, pengiriman aset, dan penerimaan aset

Dikelola oleh DPPKA

3. MonevKu Sistem pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan APBD

Dikelola oleh BAPPEDA

4. SakipKu Sistem pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka akuntabilitas dan kinerja unit kerja


5. RencanaKu Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah


6. SIM Pengendalian Menara Telekomunikasi

Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Dikelola oleh Dishubkominfo

7. SIM Pengujian Kendaraan Bermotor

Sistem Informasi Manajemen penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

Dikelola oleh Dishubkominfo


11


1.5 Keuangan

Pendanaan yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 berasal dari

APBD Kabupaten Kulon Progo, sebesar Rp 11.730.001.745,95.Jumlah

anggaran tahun 2016 dijelaskan pada Gambar 1.7.

Gambar 1.7 Grafik Jumlah Anggaran Per Sasaran Tahun 2016

1.6 Sistematika LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai

tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi

dalam pencapaiannya. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan

untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk

Sasaran I60%

Sasaran II2%

Belanja Setiap SKPD

38%

12


menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun

mendatang.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP, Struktur Organisasi,

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika,

Potensi SKPD, dan Sistematika penulisan LKJIP.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis,

rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal Bab disajikan

gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada

tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi

dan Misi instansi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan

analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara

sistematis pembandingan data kinerja secara memadai,

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang

dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana

dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya

dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan,

termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi

pemecahan masalah.

13


2.1 Perencanaan Strategis

enetapan Visi dan Misi menjadi salah satu komponen penting di

dalam usaha peningkatan kinerja perencanaan pembangunan

khususnya pada institusi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan

Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan

dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan Kinerja

(Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),

maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Visi dan

Misi tersebut diterjemahkan ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, dan

Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Korelasi dan

keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam

kerangka penyelarasan target-target pembangunan.

Untuk mewujudkan pembangunan di bidang perhubungan dan komunikasi

dan informatika yang mendukung Visi Kabupaten Kulon Progo, maka

ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai

berikut:

“Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan

informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat“

P

14


Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Perhubungan

Komunikasi Informatika ke depan mampu menjadi institusi yang memiliki

kemampuan dalam mengatur sistem perhubungan yang baik sehingga

mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi

yang selamat, aman, nyaman, cepat, lancar dan tertib, dan

penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dapat

memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah, sehingga

perhubungan dan komunikasi dan informatika menjadi pendorong,

penggerak dan penunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di

Kabupaten Kulon Progo.

Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan

visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan

angkutan;

2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan

penyebarluasan informasi.

15


2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatikadalam pembangunan Urusan Perhubungan dan Urusan

Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan

angkutan;

2. Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika.

Indikator kinerja sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran untuk diwujudkan disertai dengan rencana tingkat capaian juga

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target Indikator kinerja

dirancang untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis. Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2011-2016

terdapat 2 (dua) sasaran dengan indikatornya sebagaimana disajikan

tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Realisasi Tahun Target Tahun 2016 2012 2013 2014 2015

Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan

Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Capaian layanan transportasi

38,62% 39,08% 39,41% 40,21% 40,70%

Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika

Meningkatnya layanan komunikasi

Capaian layanan komunikasi

47,78% 47,78% 47,78% 48,89% 48,89%

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2011-2016

16


2.2.1 Strategi

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai

dengan visi dan misi SKPD. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan

Misi 1: Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan

Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan sistem perhubungan

Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan:

1) Pengelolaan Terminal 2) Pemeliharaan Sub Terminal 3) Pemeliharaan Terminal 4) Pengelolaan Perparkiran 5) Analisis Pemanfaatan terminal

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas:

1) Pemeliharaan Rutin LPJU 2) Pembangunan LPJU 3) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas

Angkutan Jalan 4) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas

Angkutan Jalan 5) Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas 6) Peningkatan Keselamatan LLAJ 7) Pembangunan APILL

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan:

Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan

Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Peningkatan pengendalian dan pengamanan dan penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan lalu lintas dan angkutan jalan

Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan

Meningkatkan kinerja angkutan

Pembinaan dan pengawasan angkutan

17


Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan

Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

1) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

3) Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Misi 2: Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi

Meningkatkan aksesibilitas jaringan komunikasi dan informatika

Pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa:

1) Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

2) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Meningkatkan diseminasi informasi melalui lembaga komunikasi sosial

Pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tahun 2016 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika. Berdasarkan APBD Tahun

2016 disusun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi

Informatika sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

Sasaran Indikator Kinerja Target (%)


Capaian layanan transportasi 40,70%


Capaian layanan komunikasi 48,89%

18


2.4 Penetapan Kinerja

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi

Informatika telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam

Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya Penetapan Kinerja dilakukan

setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan Kinerja tersebut memuat

pernyataan yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja

Utama organisasi, target kinerja, Program/ Kegiatan, dan anggaran.

Berikut Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika

Tahun 2016 setelah melaui proses perubahan anggaran, sebagaimana

Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)



40,70%

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

Pengelolaan Terminal 130.800.000,00

Pemeliharaan Terminal 67.499.900,00

Pemeliharaan Sub Terminal 228.000.000,00

Pengelolaan Perparkiran 249.212.000,00

Analisis Peningkatan Manfaat Terminal

49.700.400,00

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pembangunan Fasilitas Lalulintas Angkutan Jalan

182.066.000,00

Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

250.000.000,00

Peningkatan Keselamatan LLAJ 64.000.000,00

Pembangunan LPJU 1.745.649.044,00

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

180.000.000,00

Pembangunan dan Pemasangan APILL

499.895.400,00

Program Peningkatan pelayanan angkutan

Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

69.999.900,00

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

223.762.000,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan

696.499.900,00

19


Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Program/ Kegiatan Anggaran (Rp)



48,89%

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

170.425.000,00

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

33.999.850,00

2.5 Rencana Anggaran

2.5.1 Target Belanja SKPD Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika mendapat alokasi APBD Kabupaten sebesar Rp.

13.062.282.112,00 dan pada APBD Perubahan 2016 menjadi Rp.

12.849.018.530,70. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Anggaran Belanja Tahun 2016

Uraian Jumlah Anggaran (Rp)

Persentase Anggaran (%)

Murni APBDP Murni APBDP

Belanja Tidak Langsung 4.349.001.662,00 4.364.588.326,70 34 34

Belanja Langsung 8.713.280.450,00 8.484.430.204,00 66 66

Jumlah 13.062.282.112,00 12.849.018.530,70 100 100


20


2.5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Tahun 2016 sebesar Rp 8.484.430.204,00 dijabarkan untuk

pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Sasaran Jumlah Anggaran

(Rp) PersentaseAnggaran (%)

1. Meningkatnya kualitas layanan transportasi

4.906.584.544,00 57,8%

2. Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika.

204.424.850,00 2,4%

Belanja Setiap SKPD (Eks BAU) 3.373.420.810,00 39,8%

Total Belanja Langsung 8.484.430.204,00 100


Tabel 2.6 menunjukkan jumlah anggaran yang dikelola Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian 2 sasaran

strategis pada Tahun 2016 sebesar Rp 5.111.009.394,00.

Pada anggaran Belanja Setiap SKPD (Eks BAU) sebagai pendukung

administrasi perkantoran sebesar Rp. 3.373.420.810,00 dengan alokasi

terbesar untuk biaya rekening listrik Penerangan Jalan Umum sebesar

Rp 2.387.000,00.

21


roses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari

mana kegiatan pengangkutan dimulai ke tempat tujuan,kemana

kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi memegang

peranan yang cukup menentukan, bahkan wilayah yang baik

dapat ditandai antara lain dengan melihat kondisi transportasinya.

Transportasi yang aman dan lancar,selain mencerminkan keteraturan

wilayah,juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian wilayah.

Di Kabupaten Kulon Progo pada RPJMD 2011-2016 perwujudan

transportasi yang baik diarahkan dalam tata jaringan jalan dengan segala

kelengkapannya, dimana rambu lalu-lintas, APILL, LPJU, marka jalan dan

perlengkapan lain menjadi indikator peningkatan layanan transportasi.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan

penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari

hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai

dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan

RB Nomor 29 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana Tabel 3.1.

P

22


Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Kinerja Kriteria Kinerja

Klasifikasi Kode

1 91≤ 100 Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Indikator Kinerja yang digunakan merupakan Indikator Kinerja Utama

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2011-2016

sebagaimanatertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Indikator Kinerja

Utama menjadi tugas utama (core) SKPD dalam mencapai visi dan misi

juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran,sebagai tolok ukur keberhasilan

dari Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika. Indikator Kinerja Utama beserta capaian realisasinya seperti

dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2016

Indikator

Capaian (%) Target 2016 (%)

Target akhir

Renstra (2016)

(%)

Capaian s/d 2016

terhadap Target Akhir

Renstra

2012 2013 2014 2015 2016


40,70 40,70 112%

Capaian layanan komunikasi dan informasi

48,84 48,84 100%

38,62 39,08 39,42

40,32

47,78

47,78

48,84 47,78

48,84

45,68

23


Dari tabel di atas, pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016

terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam 2 (dua)

Indikator Sasaran Strategis menunjukkan capaian Indikator Kinerja Utama

dalam klasifikasi Sangat Tinggi. Pengumpulan data Capaian Kinerja

dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan

menggunakan sistem MonevKu dan SakipKu.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Sasaran I (Meningkatnya Kualitas Layanan

Transportasi)

Upaya menjamin ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas jalan

dilaksanakan melalui pengembangan fasilitas perlengkapan jalan.

Semakin banyaknya kegiatan yang membutuhkan jasa transportasi

menyebabkan bertambahnya intensitas pergerakan lalu lintas. Salah satu

faktor penyebab utama yang mengganggu keselamatan, ketertibandan

kelancaran lalu-lintas adalah kurang lengkap dan kurang berfungsinya

perlengkapan jalan sebagai alat bantu informasi dalam meningkatkan

kewaspadaan pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dan lebih

mengetahui karakteristik jalan yang dilaluinya. Pemerintah wajib

menyediakan perlengkapan jalan agar pergerakan lalu lintas dapat

berlangsung dengan aman, nyaman dan lancar serta ekonomis dari segi

waktu dan biaya.

Tolok ukur capaian Indikator Kinerja Sasaran I: Meningkatnya Kualitas

Layanan Transportasi, mempunyai 1 (satu) indikator yaitu capaian layanan

transportasi. Indikator kinerja capaian ini realisasi fisiknya 100,3% dari

target 40,70% terealisasi 45,68%. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

selengkapnya disajikan pada Tabel 3.3.

24


Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2016

Indikator Realisasi

2015

2016

Kriteria

Target akhir

Renstra (2016)

Capaian s/d 2016 terhadap

Akhir Renstra

Target Realisasi %

Realisasi


40,32%

40,70%

45,68% 112 ST 40,70% 112,9%

Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran I diperoleh dari data

kinerja yang disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I

No Uraian Capaian 2016

2014 2015 Target Realisasi

1 Jumlah sarana prasarana LLAJ (APILL, LPJU) dalam kondisi baik

1.711 1.777 2.118 1.814

Jumlah sarana prasarana LLAJ yang seharusnya ada

19.153 19.155 19.158 19.155

2 Jumlah sarana kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardraill) dalam kondisi baik

36.951 38.316 43.696 29.972

Jumlah sarana kelengkapan jalan yang seharusnya ada

395.880 395.880 395.880 395.880

3 Jumlah operasional pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan

40 102 100 120

Jumlah rencana operasional pengendalian lalu lintas

40 100 100 100


Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator Kinerja

Sasaran I adalah sebagai berikut:

25


Realisasi Sasaran I pada tahun 2016 sebesar 45,68% telah melampaui

target yang ditetapkan yaitu 40,70%. Dibandingkan capaian tahun 2015,

maka tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,98%. Prosentase

terhadap target capaian tahun 2016, capaian sasaran I adalah sebesar

112%.

Keberhasilan ini antara lain didukung oleh:

a. Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan prasarana Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan,

b. Meningkatnya pelaksanaan

pengendalian dan operasional

lapangan melalui penegakan

hukum LLAJ dan Car Free Day,

c. Meningkatnya kesadaran

masyarakat terhadap

kebutuhan keselamatan di

jalan,

d. Penambahan prasarana LLAJ

dalam kondisi baik pada tahun

2016 telah mencapai target

dengan rincian pembangunan

LPJU sebanyak LPJU juga dipasang agar masyarakat pengguna jalan

dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman sekaligus

=Jumlah sarana kelengkapan jalan dalam kondisi baikjumlah sarana kelengkapan jalan yg seharusnya ada

+Jumlah sarana prasarana LLAJ dlm kondisi baik

Jumlah sarana prasarana LLAJ yang seharusnya ada

+ Jumlah pengamanan lalu lintas yang dilaksanakan

Jumlah rencana pengamanan lalu lintas×100%

= 1814

19155+

29972

395880+

120

100×100%

= 45,68%

Gbr 3.1 Pemeliharaan LPJU

26


untuk membuat suasana jalan terlihat terang dan indah di malam hari.

Pembangunan LPJU pada tahun 2016 pada tahap pertama sebanyak

192 titik dengan lokasi tersebar di 12 kecamatan yang dalam

penentuannya menggunakan parameter skala prioritas, adil, merata

dan proporsional. Selain itu juga mendapat alokasi pembangunan

LPJU dari Pemerintah DIY sebanyak 27 titik di Tinalah Kecamatan

Kalibawang Garongan Panjatan dan Panjatan Panjatan.

Penambahan APILL sebanyak 2 lokasi berdasarkan direalisasikan di

Simpang Empat Barat

Kecamatan Pengasih dan

Simpang Tiga Kepek

Pengasih. Pemeliharaan

APILL tahun 2016

dilaksanakan untuk menjamin

fungsi kinerja APILL di jalan

kewenangan Pemerintah

Kabupaten.

Perlengkapan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 dapat melampaui

target, dengan rincian: rambu lalu lintas sebanyak 1.001 unit, marka jalan

23.390 m dan guardraill

sepanjang 2.636 m. Jumlah

penambahan rambu lalu

lintas sebanyak 12 unit dan

Rambu Pendahulu Penunjuk

Jalan (RPPJ) sebanyak 12

unit yang dialokasikan di

Wates, Pengasih, Panjatan,

Kokap dan Girimulyo.

Gbr 3.2 Cek Lapangan Pembangunan APILL

Gbr 3.3 Pengamanan Car Free Day

27


Pelaksanaan operasional dan pengendalian dilaksanakan sebanyak 120

kali dari target 100 kali. Hal ini didukung pelaksanaan pengendalian car

free day Alun-alun Wates secara rutin setiap hari Minggu oleh personil

Dishubkominfo. Operasional dan pengendalian lalu lintas juga dilakukan

melalui pemantauan lalu lintas, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan

penegakan hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan

hukum dilaksanakan menggunakan timbangan portable dengan sasaran

kelebihan tonase/ overload. Jumlah pelanggar pada tahun 2016 yang

terjaring sebanyak 1.135 terperiksa yang menjaring 222 pelanggar dari 19

kali pelaksanaan operasi.

Operasional dan pengendalian lalu lintas dilakukan melalui pemantauan

lalu lintas, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tahun 2016 telah

dilaksanakan operasi

pengendalian angkutan

barang dengan sasaran

kelebihan tonase/ overload.

Permasalahan dalam

pencapaian Sasaran I

diidentifikasi sebagai

berikut:

a. Belum tersedianya

Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagai acuan pembangunan

transportasi jalan.

b. Pembangunan perlengkapan jalankhususnya rambu, marka,dan

guardrail sangat bergantung pada anggaran Dana Alokasi Khusus

(DAK) Transportasi Darat sehingga belum dapat mencapai target

nasional Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan

Kementerian Perhubungan.

Gbr 3.4 Operasi Penegakan Hukum bidang LLAJ

28


c. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan berdasarkan PP RI

Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, dilaksanakan sesuai kewenangan status jalan (jalan nasional,

jalan propinsi, dan jalan kabupaten), namun tuntutan masyarakat akan

penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan diajukan kepada

Pemerintah Kabupaten.

d. Menurunnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi,

namun disisi lain angkutan umum oleh sebagian masyarakat masih

sangat diperlukan.

Solusi untuk permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Mengusulkan dalam RPJMD yang akan datang untuk penyusunan

Rencana Induk Jaringan LLAJ agar pembangunan transportasi jalan

ke depan dilaksanakan lebih terencana dan efektif.

b. Melakukan verifikasi terhadap permohonan/ aduan masyarakat terkait

kebutuhan dan kerusakan perlengkapan jalan, dan melakukan

koordinasi dengan Pemerintah DIY maupun Pusat terhadap

kebutuhan dan kerusakan perlengkapan jalan sesuai kewenangan

status jalan.

c. Pembangunan fasilitas LLAJ secara skala prioritas dan mengajukan

pendanaan melalui APBD DIY dan APBN.

d. Pembinaan pengusaha angkutan umum dan mengusulkan kegiatan

kajian jaringan trayek.

3.2.2 Sasaran II (Mewujudkan kualitas layanan

komunikasi dan informatika)

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika mempunyai peranan

penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat dan menunjang

kelancaran pembangunan, sehingga harus senantiasa ditingkatkan

29


kualitas pelayanannya. Langkah penting dalam meningkatkan kualitas

pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan memperluas cakupan

jaringan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam

penyelenggaraan telekomunikasi yang vital. Dalam rangka efektivitas dan

efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan

lingkungan, kesehatan masyarakatdan estetika lingkungan.

Tolok ukur capaian Indikator Kinerja Sasaran II: Mewujudkan kualitas

layanan komunikasi dan informatika mempunyai satu indikator yaitu

capaian layanan komunikasi. Capaian Indikator Kinerja Sasaran II

selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2016

Indikator Realisasi

2014

2015

Kriteria

Target akhir

renstra (2016)

Capaian s/d 2014 terhadap

2016 Target Realisasi

% Realisasi


47,78%

48,89% 48,89% 100% ST 48,89% 100%

Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran II diperoleh dari data

kinerja yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II

No Uraian Capaian Tahun 2015

2013 2014 Target Realisasi

1 Jumlah zona terisi dalam cell plan menara telekomunikasi

43 43 44 44

Jumlah zona seharusnya dalam cell plan menara telekomunikasi

90 90 90 90


Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator Kinerja

Sasaran II adalah sebagai berikut:

30


Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II pada tahun 2015 sebesar 48,89%

atau telah sesuai target yang ditetapkan, namun naik 1,11% dari capaian

tahun 2014. Dibandingkan target akhir Renstra (tahun 2016), capaian

sasaran II telah mencapai 100%.

Keberhasilan ini diantaranya didukung oleh:

a. adanya realisasi pembangunan menara pada zona baru sehingga

cakupan layanan telekomunikasi secara riil bertambah,

b. meningkatnya koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Menara

Telekomunikasi.

Pengendalian

pembangunan menara

telekomunikasi baru

dilaksanakan melalui

survey terhadap

permohonan

rekomendasi menara

telekomunikasi oleh Tim

Terpadu Pengendalian

Menara Telekomunikasi yang terdiri dari unsur Dishubkominfo, BAPPEDA,

DPU, KLH, Bagian Pembangunan dan Bagian Hukum.

Pengawasan pemanfaatan menara telekomunikasi dilaksanakan dengan

memonitor menara seluler eksisting untuk mengetahui kondisi fisik menara

dan mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sosial akibat adanya

menara, yang sampai dengan tahun 2016 sebanyak 97 unit. Pemungutan

retribusi menara dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pembinaan

=Jumlah zona terisi dalam 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 menara telekomunikasi

Jumlah zona seharusnya dalam 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 menara telekomunikasi 𝑥 100%

44

90 𝑥 100% = 48,89%

Gbr 3.5 Papan Pengendalian Menara Telekomunikasi

31


pemanfaatan menara telekomunikasi dengan target sasaran pengusaha

menara telekomunikasi.

Permasalahan dalam pencapaian Sasaran II diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan layanan

telekomunikasi seluler;

2. Pemungutan retribusi menara telekomunikasi pada tahun 2016

sebatas pada penyelesaian piutang tahun 2015, dikarenakan dasar

hukum pemungutan retribusi menara telekomunikasi berupa

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi sampai akhir tahun 2016 masih dalam proses review

di Kementerian Dalam Negeri;

3. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat cenderung berorientasi

untuk pengajuan bantuan/ hibah kepada Pemerintah dimana hakekat

KIM adalah wahana diseminasi informasi.

Keterbatasan SDM dan sarana prasarana dalam penyelenggaraaan

urusan Komunikasi dan Informatika kurang memadai.Solusi untuk

permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan operator telekomunikasi dalam pemenuhan

infrastruktur menara telekomunikasi terutama pada zona baru.

2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY untuk

terselesaikannya evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

3. Memberikan informasi/ sosialisasi bahwa sasaran KIM bukan untuk

penyaluran bantuan dana, tetapi sebagai mitra kerja pemerintah

dalam menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan SKPD teknis dan

Pemerintah DIY.

32


3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tahun

2016 adalah Rp. 12.849.018.530,70 yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 4.364.588.326,70 dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 8.484.430.204,00. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp 4.223.251.277,00 atau 96,76% dari anggaran yang tersedia,

sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar 8.236.136.990,00 atau

97,07% dari anggaran yang dialokasikan. Total Realisasi Belanja APBD

Tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2016

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Belanja Tidak Langsung 4.364.588.326,70 4.223.251.277,00 96,76%

Belanja Langsung 8.484.430.204,00 8.236.136.990,00 97,07%

Total 12.849.018.530,70 12.459.388.267,00 96,97%


Belanja Langsung terdiri dari Belanja Setiap SKPD dan Belanja

Program/Kegiatan. Anggaran dan realisasi Belanja Langsung untuk

Belanja Setiap SKPD tahun 2016 disajikan padaTabel 3.8.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Untuk Belanja Setiap SKPD Tahun 2016

Sasaran Keuangan Capaian

Sasaran (%)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Selisih (Rp)

%

Belanja Setiap SKPD 3.373.420.810,00 3.207.340.780,00 166.080.030,00 95,08% 100

Realisasi Belanja Setiap SKPD tahun 2016 sebesar Rp 3.207.340.780,00

atau 95,08% dari anggaran yang tersedia. Belanja ini mendukung

33


pelaksanaan tugas dan operasional perkantoran yang dilaksanakan

diantaranya melalui penyediaan jasa perkantoran, penyediaan koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa pegawai tidak tetap,

penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja, penyusunan dan evaluasi

keuangan. Penyerapan anggaran Belanja Setiap SKPD mengalami

penghematan sebesar 5,82% terutama disebabkan adanya sisa pada

Belanja Rekening Lampu Penerangan Jalan Umum, dimana efisiensi

pembayaran rekening LPJU sebagai dampak positif meterisasi dan

rekonsiliasi pembayaran rekening LPJU dengan PLN setiap bulannya.

Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan Belanja

Langsung per Sasaran Tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan Belanja Langsung per

Sasaran Tahun 2016

Kinerja Keuangan

Sasaran Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Program Target Realisasi %



% 40,70 45,68 112,2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4.906.584.544,00 4.827.181.435,00 98,4%


Capaian layanan komunikasi dan informasi

% 48,89 48,89 100 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

204.424.850,00 201.614.775,00 98,63


Realisasi anggaran Belanja Program/Kegiatan untuk pencapaian Sasaran

I sebesar Rp 4.827.181.435,00 atau 98,48% yang meningkat

dibandingkan capaian keuangan tahun 2015 sebesar 96,49%. Sasaran II

Rp 201.614.775,00 atau 98,63% yang turun dibanding capaian tahun

2015 sebesar 99,71% disebabkan adanya sisa pengadaan Papan Menara

34


Telekomunikasi. Dikaitkan dengan kinerja pencapaian sasaran dengan

penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk

pencapaian sasaran tahun 2016 telah digunakan secara efektif dan efisien

dimana realisasi kinerja telah melebihi target yang ditetapkan

dibandingkan dengan realisasi keuangan yang mengalami penghematan.

Penggunaan anggaran, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana

yang dimiliki sebagaimana telah disajikan pada Bab I secara efektif dan

efisien merupakan daya pengungkit tercapainya target sasaran dan

penghematan penyerapan anggaran.

Target dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pada

Tahun 2012 sampai dengan 2016 disajikan dalam Gambar 3.7.

Gambar 3.6 Grafik Target dan Realiasasi Anggaran Pencapaian Sasaran Tahun 2013-2016

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor:

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah,

100,000,000

10,000,000,000

2013 2014 2015 2016

Target Sasaran I (Rp) Realisasi Sasaran I(Rp)

Target Sasaran II (Rp) Realisasi Sasaran II (Rp)

35


Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menindaklanjuti dengan

melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD

yang memiliki unit pelayanan masyarakat. Penilaian kualitas pelayanan

urusan Perhubungan dalam rangka pencapaian sasaran I dilaksanakan

pada pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Hasil pengukuran IKM pada tahun 2016 memperoleh nilai 80,96 (dalam

kategori Baik) sedikit turun bila dibanding nilai tahun 2015. Berdasarkan

evaluasi internal, penurunan ini disebabkan adanya permasalahan pada

kondisi teknis alat uji yang menurun kinerjanya dan kondisi ruang

pelayanan administrasi yang belum representatif.

Grafik perkembangan nilai IKM pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika pada tahun 2013 sampai dengan 2016 disajikan dalam

Gambar 3.8.

Gambar 3.7 Grafik Nilai IKM Dishubkominfo Tahun 2013-2016

77.5

78.37

81.2580.96

2013 2014 2015 2016

36


aporan kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun

2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Berdasarkan uraian, secara umum hasil capaian kinerja telah dapat

memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Dari analisis

terhadap dua sasaran, terdapat dua indikator kinerja sasaran yang

menjadi tolak ukur. Pada tahun 2016 Indikator Kinerja Sasaran I dan

Indikator Kinerja Sasaran II telah mencapai targetnya masing – masing

sebesar 112% dan 100% dari target. Hasil analisis akuntabilitas kinerja

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan pada

kriteria sangat tinggi dengan telah menerapkan efiensi efektifitas

anggaran.

Beberapa tantangan perlu menjadi perhatian dalam kinerja kedepan

karena akan lebih berat untuk mempertahankan capaian tersebut,

sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan

monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja.Diperlukan komitmen

dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja

sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.

L

37


Demikianlah LKjIP Tahun 2016 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas

kinerja. Harapan kami ada masukan untuk perbaikan penyusunan LKjIP

mendatang.

Wates, 30 Januari 2015

Kepala Dinas,

NUGROHO, S.E., M.M. Pembina Utama Muda; IVc

NIP. 19610801 198903 1 005

Kepala Dinas,

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda IV c

NIP. 19590929 198603 1 014

Documents

LAKIP DISHUBKOMINFO KULON PROGO 2013 2016 edit.compressed.pdf · Pembina Utama Muda IV c NIP. 19590929 198603 1 014 . ii LKjIP DISHUBKOMINFO - 2016 Ringkasan Eksekutif ... dan indikator