LAKIP - Beranda – PPID Kota Mataramsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-dishubkominfo-kota-mataram.pdf · 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 ... 2

LAKIP

Dishubkominfo Kota Mataram

TAHUN 2015

LAKIP


Tahun 2015

Disusun oleh :

Sub Bagian Perencanaan


2016

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... 1

PENDAHULUAN .............................................................................................. 4

A. LATAR BELAKANG .................................................................................................................. 4

B. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................................................................ 6

C. GAMBARAN ORGANISASI ........................................................................................................ 6

D. SISTEMATIKA PENULISAN .................................................................................................... 13

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 15

A. GAMBARAN UMUM RENSTRA DISHUBKOMINFO TAHUN 2011 – 2015 ...................................... 15

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ......................................................................................... 21

C. PROGRAM KERJA TAHUN 2015 ............................................................................................. 26

AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 31

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ............................................................................ 32

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................................................. 44

PENUTUP ..................................................................................................... 52

LAMPIRAN - LAMPIRAN .............................................................................. 58

LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM 2015

1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Kota

Mataram disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai

keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana

terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, yang merupakan tahun kelima

pelaksanaan Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011-2015.

Tahun 2015 juga merupakan tahun keempat Dishubkominfo menjalankan

tupoksinya setelah berganti nama yang sebelumnya adalah Dinas Perhubungan.

Pergantian nama dan tupoksi ini berarti juga berarti bertambah pula beban kerja

dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat Kota Mataram.

Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana

termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja

serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya

yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Sesuai Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan

mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis

dan 5 (lima) Tujuan Strategis dalam rangka pencapaian kinerja DishubkominfoKota

Mataram. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dishubkominfo

Kota Mataram tahun 2015 mencapai target sebesar 96,37%. Akuntabilitas

keuangan dan pendapatan Dishubkominfo juga menunjukkan kinerja yang

menggembirakan, dari hasil realisasi keuangan tahun 2015 tercapai 93,9 % dan

realisasi pendapatan tercapai 88,90 %.


2

Tabel

Capaian Kinerja Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015

No. Jenis Capaian Tingkat Capaian Ket.

1. Kinerja Utama 106,33 %

2. Serapan Anggaran 93,9 %

3. Realisasi PAD 88,90 %

Rata - rata 96,37%

Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang

telah ditetapkan, maka kinerja Dishubkominfo Kota Mataram pada tahun 2015 dapat

dikategorikan “baik”. Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi

secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada

sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011-

2015 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut

ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan

berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dishubkominfo Kota Mataram sebagai

bagian dari upaya pembangunan Kota Mataram khususnya pada Bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB I

PENDAHULUAN


4

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2015 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis

(Renstra) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015, yang dilaksanakan

dalam kerangka mewujudkan visi Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 –

2015 “Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Telekomunikasi dan

Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing Dalam Rangka Mewujudkan

Pembangunan Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya”. Renstra

Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen

perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi

pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan, dan dokumen ini berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran

strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan

kegiatan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Tahun 2015,

sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan

akuntabilitas publik. Penyusunan LAKIP Dishubkominfo Tahun 2015 ditetapkan

dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998

Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme;


5

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000

tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang perubahan

atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang

pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram


6

13. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Mataram.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dishubkominfo Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan

informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo selama Tahun 2015

yang mengacu pada Renstra Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan

program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LAKIP

yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi,

penyusunan LAKIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas

instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah

pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dishubkominfo Kota Mataram dalam

agenda mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Govermance).

LAKIP Dishubkominfo Tahun 2015 ini juga berorientasi untuk sarana

perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis

lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-

masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka

mewujudkan visi misi Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015.

C. GAMBARAN ORGANISASI

1. Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36 Tahun 2011 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Mataram, sebagai aplikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41


7

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2007, Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4741), bahwa untuk

melaksanakan ketentuan peraturan daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun

2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun

2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota

Mataram. Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas

mempunyai fungsi :

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan Komunikasi dan

Informatika.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Komunikasi

dan Informatika.

(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi SKPD

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas.

Kepala Dishubkominfo didukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar

pada jajaran/komponen Sekretariat, Bidang – bidang, dan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) sesuai peraturan daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang

perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang

pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram, diuraikan

sebagai berikut :


8

(1) Sekretariat Dinas

Dimpimpin oleh sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dishubkominfo dengan tugas memimpin, merencana-

kan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan da-

lam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan

perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dinas terdiri

dari 3 subbag, yaitu : subbag perencanaan, subbag keuangan dan subbag

umum kepegawaian.

(2) Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara

Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada

bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara dipimpin oleh Kepala Bidang.

Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara mempunyai tugas mem-

impin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis

program dan kegiatan di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara.

Struktur Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara terdiri dari 2 seksi

yang dipimpin oleh pejabat eselon IV yaitu : Seksi Angkutan Darat dan

Udara, dan Seksi Kepelabuhanan, Angkutan Perairan dan Keselamatan

Pelayaran.

(3) Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas


Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas yang dipimpin oleh

Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas, yang

mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan


9

pembinaan teknis program/kegiatan dibidang Pengendalian Operasional

dan Rekayasa Lalu Lintas. Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa

Lalu Lintas memiliki 3 seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu : Seksi

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pembinaan dan Pengendalian

Lalu Lintas dan Seksi Teknik Sarana Lalu Lintas.

(4) Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi


Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi, yang dipimpin oleh Kepala

Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi, yang mempunyai memimpin,

merencanakan mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan da-

lam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program/kegiatan

dibidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Bidang Komunikasi dan

Desiminasi Informasi memiliki 3 seksi yaitu : Seksi Pos dan Telekomunikasi,

Seksi Sarana dan Standarisasi Teknologi Komunikasi, dan Seksi Informasi

Publik.

(5) Jabatan Fungsional

Merupakan unsur pelaksana fungsional pengujian yang bertanggung ja-

wab langsung kepada Kepala Dishubkominfo yang saat ini terdiri dari 5

orang Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas pada UPTD PKB.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Terdiri dari 3 UPTD yaitu : UPTD Terminal Mandalika, UPTD Pengujian

Kendaraan Bermotor dan UPTD Perparkiran. UPTD merupakan unsur teknis

yang berada langsung dibawah Kepala Dishubkominfo Kota Mataram


10

dengan mengemban tugas pokok sebagai pelaksana dan pengelola teknis

keterminalan, pengujian kendaraan bermotor dan perparkiran.

3. Kondisi Aset Dan SDM

(1) Kondisi Aset SKPD

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan

fungsi, Kantor DishubkominfoKota Mataram dilengkapi dengan sarana

dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan di-

nas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel I.1

Rekapitulasi Aset Dishubkominfo s/d Tahun 2015

No Jenis Barang Nilai (Rp) Ket.

1. Tanah 334.327.100 Baik

2. Peralatan, kendaraan dan Mesin 3.569.370.275 Baik

3. Gedung dan Bangunan 16.868.699.100 Baik

4. Jalan dan Jaringan 6.984.354918 Baik

5. Aset tetap lainnya 614.663.000 Baik

6. Aset Lainnya 623.060.525 Baik

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Dishubkominfo Mataram

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dimilik seluas 40.062 m2 yang terdiri dari tanah

sebagai berikut:

- Tanah terminal Mandalika : 30.435 m2

- Tanah Pengujian Kendaraan Bermotor


11

(Hak Pinjam Pakai dgn Pemprov NTB) : 3.311,6 m2

- Tanah Bangunan Kantor : 2.250 m2

- Tanah Sirkuit : 4.066 m2

2. Bangunan

- Bangunan gedung kantor terdiri dari 1 lantai dengan luas 468 m2

terletak diatas tanah seluas 2.250 m2 dijalan Jend. Ahmad yani

No. 9 Sayang-Sayang Cakranegara-Mataram.

- Bangunan Pengujian Kendaraan Bemotor terletak dijalan DR.

Sujono Lingkar Selatan Sekarbela-Mataram hingga saat ini

status bangunan dan tanahnya milik Pemprov NTB.

- Bangunan terminal Mandalika terletak di Bertais terdiri dari

bangunan utama dan penunjang terminal.

3. Inventaris/peralatan kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari

meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya

yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran

pembangunan.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimilik per 31 Desember 2015 sebanyak 30

unit yang terdiri 1 unit Bus, 5 unit kendaraan roda empat dan 24

unit kendaraan roda dua.

(2) Sumber Daya Manusia

Dishubkominfo Kota Mataram hingga tahun 2015 memiliki pegawai

sebanyak 107 orang PNS. Dari total jumlah tersebut pegawai yang

memiliki kualifikasi terbanyak adalah SLTA dengan jumlah sebanyak 60


12

orang dan yang terendah adalah pendidikan D II dengan jumlah 1

orang. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan kualifikasi

pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2

Komposisi Pegawai Dishubkominfo Tahun 2015



Gambar I.1 Prosentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

JUM. PEG.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

PANGKAT/GOLONGAN PEJABAT STRUKTURAL

PEJABAT FUNGSIONAL

107 Orang

SD : 6 SLTP : 3 SLTA : 60 D1 : - DII : 1 DIII : 3 D IV : 2 S1 : 29 SII : 3 SIII : -

Juru Muda (I/a) : 1 Juru Muda Tk.I (I/b) : Juru (I/c) : 4 Juru Tk.I (I/d) : 2 Pengatur Muda (II/a) : 15 Pengatur Muda Tk.I(II/b) : 17 Pengatur (II/c) : 17 Pengatur Tk.I (II/d) : 9 Penata Muda (III/a) : 12 Penata Muda Tk.I (III/b) : 9 Penata (III/c) : 6 Penata Tk.I (III/d) : 12 Pembina (IV/a) : 3 Pembina MudaTk.I(IV/b) : 2 Pembina Tk.I (IV/c) : -

Eselon IIa : 1 Eselon III/a : 1 Eselon III/b : 3 Eselon IV/a : 14 Eselon IV/b : 2 Eselon V/a : - Eselon V/b : -

5 Orang Fungsio

nal Penguji

4 3

60

012

29

3

Kualifikasi PendidikanSDSLTPSLTAD ID IID IIID IVS IS IIS III


13

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor

239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut

:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi

Dishubkominfo Kota Mataram dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan

dan perjanjian kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi

Dishubkominfo dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil

pengukuran kinerja.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA


15

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM RENSTRA DISHUBKOMINFO TAHUN 2011 – 2015

Tahun 2015 dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 merupakan tahun ketiga bagi

pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menjadi titik tolak dari

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)

secara komprehensif dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Ifnormatika, dimana SAKIP membentuk sistem kerja yang dimulai dari pertama,

fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang kemudian diderivasikan

dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Selanjutnya,

kedua, fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan

pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Sementara itu, Renstra Dishubkominfo Kota Mataram 2011 – 2015

merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan

dan strategi pembangunan pada tahun 2011 – 2015, sebagai tolok ukur dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Dishubkominfo di bidang Urusan Perhubungan

Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap

penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dishubkominfo dalam

melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang

diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan

dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

1. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk


16

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu

yang tepat dan bersifat strategis Renstra Dishubkominfo 2011 – 2015.

Meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat

dipertanggung-jawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting

/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,

mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian

dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis

tersebut antara lain :

(1) Isu peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dibidang pelayanan

publik;

(2) Isu koordinasi antar pihak terkait;

(3) Isu pelayanan angkutan;

(4) Isu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas;

(5) Belum optimalnya pelayanan telekomunikasi dan informatika.

2. Visi Dan Misi

Visi Dishubkominfo Kota Mataram ditetapkan dalam rangka untuk

mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Mataram.

Adapun Visi Dishubkominfo adalah sebagai berikut:


17

“Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Telekomunikasi Dan

Informatika Yang Handal Dan Berdaya Saing Dalam Rangka Mewujudkan

Pembangunan Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya “

Penjelasan Visi :

Indikasi penyelenggaraan transportasi, telekomunikasi dan

informatika yang handal adalah penyelenggaraan transportasi,

telekomunikasi dan informatika yang selamat, nyaman, aman, lancar dan

tertib.

Indikasi penyelenggaraan transportasi, telekomunikasi dan

informatika yang berdaya saing adalah penyelenggaraan transportasi,

telekomunikasi dan informatika yang efisien dan dilayani lembaga dan SDM

yang profesional.

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Dishubkominfo Kota Mataram

sehingga hal abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui

prgram dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada masa

mendatang.

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) misi yang

diemban dan akan dilaksanakan yaitu :

(1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan;

(2) Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran Dan Ketertiban Lalu

Lintas Jalan;


18

(3) Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan;

(4) Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika Yang

Berbudaya;

(5) Mewujudkan Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan Yang Optimal.

3. Arah Kebijakan Dan Strategi Dalam Rangka Mengatasi Isu – Isu

Strategis.

Dalam upayanya mengatasi permasalahan strategis Dishubkominfo

melakukan kebijakan sesuai dengan peran dan fungsinya, meliputi :


19

ISU SRATEGIS

1. kualitas dan kapasitas kelembagaan;

2. koordinasi; 3. pelayanan

angkutan; 4. kemacetan dan

kecelakaan lalu lintas;

5. pelayanan telekomunikasi

dan informatika.

KEBIJAKAN

1. Penguatan regulasi, sistem dan kualitas SDM pelayanan;

2. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi; 3. Mewujudkan pelayanan sarana dan

prasarana angkutan yang handal; 4. Penerapan manajemen sarana dan prasarana

lalu lintas yang optimal; 5. Pemerataan pemanfaatan kominfo.

STRATEGI

1. Penyusunan standar pelayanan; 2. Peningkatan kualitas teknis SDM; 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait; 4. Penyiapan data dukung dan kajian yg

memadai; 5. Optimalisasi fungsi jalan; 6. Safer people, safer road dan safer vehicle; 7. Peningkatan kinerja angkutan; 8. Penyediaan prasarana angkutan; 9. Peningkatan pemanfaatan teknologi kominfo

berbasis masyarakat; 10. Optimalisasi pengelolaan PAD

MISI

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan;

2. Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran Dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan;

3. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan;

4. Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika Yang Berbudaya;

5. Mewujudkan Pengelolaan PAD Bidang

Perhubungan Yang Optimal.

Gambar II.1 Arah Kebijakan dan Strategi Dishubkominfo Kota Mataram


20

4. Tujuan Dan Sasaran Strategis Dishubkominfo Tahun 2011 - 2015.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi

tersebut diatas, Dishubkominfo menetapkan tujuan dan sasaran strategis

yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011 – 2015, sebagai berikut :

(1) Tujuan Renstra Tahun 2011 – 2015

1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing;

2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan

selamat;

3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal;

4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan

berbudaya;

5. Meningkatkan potensi dan sumber – sumber pendapatan melalui

pengelolaan yang optimal;

(2) Sasaran Renstra Tahun 2011 – 2015

Terkait dengan kedelapan tujuan tersebut, Dishubkominfo

menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011 –

2015 yang merupakan derivasi dari masing – masing tujuan diatas,

sasaran yang hendak diwujudkan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja;

2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional,

data dan informasi serta kajian pendukung yang berkualitas;

3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait.

4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar;

5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan

selamat dalam berlalu lintas;

6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji;


21

7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengka-

pan jalan;

8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman;

9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal

dan terpadu;

10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.

11. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang berbudaya.

12. Meratanya layanan teknologi informasi.

13. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan

terlatih.

14. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan.

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pe-

doman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, maka Dishubkominfo selaku instansi pemerintah daerah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan pelaksa-

naan program kerja.

Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagaiamana yang telah diselenggarakan oleh

DishubkominfoKota Mataram. Adapun Indikator Kinerja Utama ini diarahkan

untuk memberikan pedoman bagi perumusan acuan kinerja yang digunakan

oleh masing – masing unit kerja di lingkungan Dishubkominfo Kota Mataram

dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan

rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, me-


22

nyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi kinerja sesuai

dengan dokumen rencana strategis tahun 2011 – 2015.

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dishubkominfo Kota Mataram

yang digunakan tergambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2

Indikator Kinerja Utama Dishubkominfo Tahun 2011 - 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1.

Meningkatnya kualitas

pelayanan dan budaya

kerja

Ketersediaan dokumen pelayanan

publik dan standar operasional.

2. Meningkatnya koordinasi

dan kemitraan

instansi/lembaga terkait.

Jumlah kegiatan koordinasi dan

kemitraan.

3. Mewujudkan fungsi jalan

yang lancar dan nyaman

Berkurangnya jumlah lokasi

kemacetan.

4. Terpasang dan

terpeliharanya fasilitas

keselamatan dan

perlengkapan jalan

Prosentase fasilitas perlengkapan dan

keselamatan jalan terpasang.

5. Terwujudnya sarana

transportasi yang

selamat dan laik uji.

Jumlah uji kir kendaraan wajib uji.

6. Terwujudnya kesadaran

masyarakat dalam

berperilaku tertib dan

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi

ketertiban lalu lintas.


23

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

selamat dalam berlalu

lintas.

7. Terwujudnya prasarana

angkutan yang nyaman

dan aman

Peningkatan jumlah penumpang

keluar dan masuk terminal.

8. Terlayaninya kebutuhan

masyarakat akan

angkutan yang handal

dan terpadu;

Rasio angkutan darat dengan jumlah

penumpang/load faktor.

9. Terwujudnya

pemanfaatan teknologi

informasi yang

berbudaya


pemanfaatan teknologi kominfo

10. Meningkatnya realisasi

pendapatan bidang

perhubungan.

Realisasi pendapatan asli daerah.

2. Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dishubkominfo Kota

Mataram tahun 2015, Dishubkominfo telah menetapkan indikator kinerja

sasaran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian keber-

hasilan program dan kegiatan yang dilakukan yang pada tahun 2015

Dishubkominfo melaksanakan 12 indikator kinerja sasaran, meliputi :


24

Tabel II.3

Indikator Kinerja Sasaran DishubkominfoTahun 2015

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target

Pelayanan Administrasi dan kepegawaian

1. Mewujudkan

terselenggaranya sistem

administrasi, kepegawaian

dan operasional kantor yang

mendukung pelaksanaan

tupoksi instansi

Rasio Tersedianya dukungan

administrasi dan sarana

prasarana operasional dgn

kebutuhan

100%

Pelayanan Wajib Perhubungan dan Kominfo

1. Meningkatnya koordinasi

dan kemitraan

instansi/lembaga terkait

Terselenggaranya kegiatan

koordinasi

1 Kegiatan

2. Meningkatnya kualitas

pelayanan dan budaya kerja

Rasio terlaksananya SPP dan

SPM sesuai dokumen

100 %

Lama dan biaya pengujian

kelayakan angkutan

15 menit

jumlah dokumen SPP dan SOP Ada/1 dok.

3. Terbentuknya instansi yang

didukung oleh SDM yang

profesional, data dan

informasi serta kajian yang

berkualitas

Rasio aparatur terdidik dan

terlatih (diklat) 18 %

4. Mewujudkan fungsi jalan Jumlah lokasi manajemen dan 1 Lokasi


25


yang nyaman dan lancar rekayasa lalin

5. Terwujudnya kesadaran

masyarakat dalam

berperilaku tertib dan

selamat dalam berlalu lintas.

Masyarakat/pelajar yang

tersosialisasi ketertiban dan

keselamatan lalu lintas dan

kominfo

260 orang

Terlaksananya pengawasan,

pengendalian dan pengaturan

bidang LLAJ di jalan

1

tahun/terla

ksana

6. Terwujudnya sarana

transportasi yang selamat

dan laik uji.

Kepemilikan KIR AU 84 %

Jumlah uji kir wajib uji 19.801

7. Terpasang dan

terpeliharanya fasilitas

keselamatan dan

perlengkapan jalan

Rasio terpasangnya faskel

jalan

49 %

Rasio terpeliharanya faskel

jalan (traffic Light)

100 %

8. Terwujudnya prasarana

angkutan yang nyaman dan

aman

Jumlah arus Penumpang

Angkutan Umum

669.101

9. Terlayaninya kebutuhan

masyarakat akan angkutan

yang handal dan terpadu;

Rasio angkutan darat dengan

jumlah penumpang/load faktor

0,15

10. Meratanya akses angkutan

umum bagi masyarakat.

Jumlah prasarana angkutan 1

Rasio ijin trayek 0,19

11. Meningkatnya pengelolaan

PAD melalui tenaga

profesional dan terlatih.

Jumlah tenaga PAD yang

terbina (jukir)

550 jukir

12. Meningkatnya realisasi Realisasi PAD 85 %


26


pendapatan bidang

perhubungan.

Alokasi anggaran Dishubkominfo pada tahun anggaran 2015 Rp.

14.528.800.436,- dengan alokasi belanja langsung Rp. 8.354.995.893,-

dan belanja tidak langsung Rp. 6.173.804.543,-

C. PROGRAM KERJA TAHUN 2015

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam

Indikator Kinerja Utama diperlukan program kerja prioritas dan arah ke-

bijakan strategis. Sejalan dengan itu, telah ditetapkan kebijakan strategis

Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015, yang meliputi :

1. Penguatan regulasi, sistem dan kualitas SDM pelayanan;

2. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi;

3. Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan yang handal;

4. Penerapan manajemen sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal;

5. Pemerataan layanan dan optimasi pemanfaatan kominfo.

6. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Perhubungan

Kelima kebijakan strategis tersebut diuraikan dalam 12 program

Dishubkominfo Kota Mataram, yaitu :


27

Tabel II.4

Program dan Kegiatan DishubkominfoTahun 2015

No Program Kegiatan

1.

Pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan

prosedur perhubungan

2. Peningkatan pengelolaan terminal angku-

tan darat.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Peningkatan disiplin

aparatur

1. Pengadaan pakaian kerja lapangan

3. Rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana

dan fasilitas LLAJ

1. Rehabilitasi/pemeliharaan termi-

nal/pelabuhan

4. Peningkatan pelayanan

angkutan

1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi

2. Penciptaan keamanan dan kenyamanan

penumpang di lingkungan terminal

3. Pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya

4. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas

dan angkutan

5. Pemilihan Awak Angkutan Teladan

6. Pengendalian pengoperasian kendaraan

tidak bermotor

7. Pengawasan keselamatan angkutan dan

laik jalan


28

No Program Kegiatan

8. Forum LLAJ

9. Monitoring angkutan hari – hari besar

5. Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung

Terminal

6. Pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

1. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan

a. Rambu – rambu lalu lintas

b. Marka jalan

c. Pagar pengaman jalan

d. Paku marka jalan

e. Traffic light/warning light

f. Counter down

g. RPPJ

h. Cermin Cembung

2. Pemeliharaan traffic light

3. Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan

4. Pengumpulan dan analisis kinerja

persimpangan

5. Pengumpulan dan analisis database lalu

lintas

6. Manajemen dan rekayasa lalu lintas

7. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasili-

tas Kelengkapan Jalan

7. Peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

1. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

2. Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor


29

No Program Kegiatan

bermotor 3. Penyediaan kelengkapan administrasi pen-

gujian

8. Peningkatan Pelayanan

Perparkiran

1. Penyusunan dan Analisis database

Perparkiran

2. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran

3. Pembinaan Perparkiran

4. Uji Petik Perparkiran

5. Sosialisasi Perda Parkir

9. Peningkatan pelayanan

telekomunikasi dan

informatika

1. Pengelolaan website SKPD

2. Pendataan Menara Telekomunikasi

3. Pendataan Galian Telekomunikasi jaringan

tetap tertutup dan instalasi rumah/gedung

4. Desiminasi dan pendistribusian informasi

10. Program Pengembangan

Sistem Perhubungan

1. Penyusunan Rancangan Perda Bidang

Perhubungan

11. Penguasaan Serta

Pengembangan Aplikasi

dan Teknologi Informasi

dan Komunikasi

1. Sosialisasi/Penyuluhan Teknologi Informasi

dan Komunikasi

2. Pengembangan Sistem Komunikasi dan In-

formatika

12. Peningkatan Kwalitas Pela-

yanan Informasi Publik

1. Pembinaan layanan informasi dan komu-

nikasi publik


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


31

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 diukur dari

tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan da-

lam Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kota Mataram 2011 – 2015.

Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dalam 13 Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dishubkominfo Kota Mataram 2013 – 2015 dan ditetapkan pula 5

tujuan strategis dan 12 sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan In-

formatika.

Tujuan strategis Dishubkominfo sebagai berikut :

1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing;

2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan selamat;

3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal;

4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan berbudaya;

5. Meningkatkan potensi dan sumber – sumber pendapatan melalui pengelolaan

yang optimal;

Tujuan – tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 12 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja;

2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan

informasi serta kajian pendukung yang berkualitas;

3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait.

4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar;

5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam

berlalu lintas;


32

6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji;

7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;

8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman;

9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu;

10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.

11. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih.

12. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan dan Kominfo.

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diatas, dilakukan

evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran.

Dengan ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keu-

angan.

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

1. Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instan-

si/lembaga terkait.

Capaian dari meningkatnya koordinasi dan kemitraan instan-

si/lembaga terkait, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015

No Indikator Kinerja Target Realisasi Ca-

paian

1. Terselenggaranya

kegiatan

koordinasi

1 kegiatan 1 kegiatan 100 %

Capaian pada sasaran 1 ini mampu tercapai sebesar 100 % dengan

melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait. Pada tahun

2015 Dishubkominfo melakukan kegiatan koordinasi dengan melakukan


33

pemantapan komunikasi dan sinkronisasi kegiatan dan program kerja

dengan seluruh pembina jalan. Hal ini merupakan amanat Undang – Un-

dang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dalam mendukung kegiatan tersebut Dishubkominfo telah mem-

bentuk Forum LLAJ tingkat Kota Mataram dengan keanggotaan seluruh

instansi pembina jalan dan lembaga masyarakat serta akademisi.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja.

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran

yaitu Rasio terlaksananya SPP dan SPM, lama dan biaya pengujian ke-

layakan angkutan (pengujian) dan jumlah dokumen SPP dan SOP. Ca-

painnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.2


No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Rasio terlaksananya

SPP dan SPM

100

%

100 % 100 %

2. Lama dan biaya

pengujian kelayakan

angkutan (pengujian)

15

menit

15 menit 100 %

3. Jumlah dokumen SPP

dan SOP

Ada/1

doku

men

SOP

Ada/1

dokumen

SOP

100 %

Rata – rata 100 %


34

Prosentase capaian kinerja sasaran diatas mampu terealisasi sesuai

target. Hal ini dapat tercapai antara lain :

a. Rasio terlaksananya SPP dan SPM mampu dicapai sesuai target 100

% melalui kegiatan sosialisasi kepada aparatur pelayanan publik ten-

tang arah kebijakan pelayanan dan standar pelayanan. Kegiatan ini

mampu mengarahkan aparatur untuk melaksanakan pelayanan

sesuai standar yang ada.

b. Lama dan biaya pengujian yang ditetapkan mampu tercapai sesuai

target melalui kegiatan pelayanan pengujian dengan melaksanakan

kegiatan pengujian yang efisien dan sesuai standar teknis.

c. Capaian indikator kinerja ketiga adalah keberadaan dokumen SPP

dan SOP yang pada tahun ini telah dilakukan review dokumen

Standar Pelayanan Publik. Dokumen ini merupakan kewajiban yang

menjadi amanat undang – undang pelayanan publik.

3. Sasaran 3 : Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang

profesional, data dan informasi serta kajian pen-

dukung yang berkualitas.

Sasaran diatas dilakukan evaluasi dengan melihat indikator sebagai

berikut :

Tabel III.3

E

v

a

l

u

a

C


1. Rasio aparatur

terdidik dan terlatih

(diklat)

18 % 38,31 % 212,87 %

Rata – rata 212,87 %


35

a

capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015

Indikator kinerja diatas, dicapai sebagai berikut :

Pada tahun 2015 jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat di

rencanakan sebesar 18 % dari total seluruh aparatur Dishubkominfo

Kota Mataram yang berjumlah 107 orang. Realisasinya telah

melampaui target yaitu sebesar 38,31 % ,yang telah terdidik/terlatih

sebanyak 41 orang dari jumlah pegawai keseluruhan 107 orang.

4. Sasaran 4 : Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar.

Dalam mencapai sasaran “mewujudkan fungsi jalan yang nyaman

dan lancar”, diupayakan melalui program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas khususnya melalui kegiatan manajemen dan rekayasa lalu

lintas. Pengukuran kinerja adalah jumlah lokasi yang dilakukan mana-

jemen dan rekayasa lalu lintas serta berkurangnya jumlah lokasi ke-

macetan.

Tabel III.4



1. Terselenggaranya

kegiatan manajemen

dan rekayasa lalu

lintas

1 Lokasi 0 Lokasi 0 %

2. Berkurangnya lokasi 1 Lokasi 0 Lokasi 0 %


36


kemacetan

Rata – rata 0 %

Indikator kinerja diatas, belum dapat dicapai mengingat anggaran unutk

untuk kegiatan tersebut tidak tersedia dalam tahun 2015.

Sasaran 5 : Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berper-

ilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas.

Tabel III.5

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2015.


1. Masyarakat/pelajar

yang tersosialisasi

ketertiban dan

keselamatan lalu

lintas

260 orang 180 orang 69,23 %

2. Terlaksananya

pengawasan,

pengendalian dan

pengaturan bidang

LLAJ di jalan

Terlaksana Terlaksana 100 %



37

Sasaran diatas merupakan penjabaran arah kebijakan Kementerian

Perhubungan khususnya bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan

dengan meningkatkan keselamatan melalui pengawasan laik jalan (safer

vehicle) dan kesadaran masyarakat (safer people). Dalam mewujudkan

sasaran tersebut Dishubkominfo melakukan kegiatan peningkatan

kesadaran dengan melakukan sosialisasi dan penegakan aturan bidang

LLAJ secara konsisten dan tepat sasaran.

Konsisten dimaksudkan untuk memberikan kontinuitas pengawasan

kepada pengendara, khususnya kendaraan wajib uji agar selalu

melakukan kewajibannya dalam memastikan kendaraannya laik jalan. Da-

lam penegakan hukum konsistensi sangat diperlukan sehingga dapat

menimbulkan efek jera kepada pelanggar. Kegiatan pengawasan dan

penertiban dilakukan selama satu tahun di seluruh ruas jalan di Kota

Mataram bekerjasama dengan pihak kepolisian.

5. Sasaran 6 : Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan

laik uji.

Untuk melihat capaian dari sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6



1. Kepemilikan Uji Kir

Angkutan Umum

(%)

84 % 99 % 117,85 %

2. Jumlah uji kir 19.801 17.234 87,04%


38


kendaraan wajib uji

Rata – rata 102,45%

Untuk pencapaian sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja telah

ditentukan 2 (dua) indikator kinerja yaitu kepemilikan uji kir angkutan

umum yang dinyatakan dalam presentase antara jumlah kendaraan

angkutan umum wajib uji dengan jumlah kendaraan yang memiliki uji

kir/datang uji dan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji yang dinya-

takan dengan peningkatan secara prosentase sebesar 2 % dari target ta-

hun awal indikator kinerja utama. Dalam tahun 2015 kendaraan angkutan

umum yang datang uji sejumlah 786 kendaraan dan wajib uji sejumlah

788 kendaraan.

Pencapaian kedua indikator ini telah mampu mencapai target

dengan realisasi 100 % lebih. Pencapaian kedua indikator ini merupakan

tugas dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan unit

teknis operasional pengujian kendaraan yang berada di Kota Mataram.

Dalam kewenangan bidang keselamatan Dishubkominfo mempunyai tugas

untuk meningkatkan keselamatan sarana kendaraan yaitu dengan menye-

lenggarakan pengujian kendaraan bermotor untuk mendapatkan sarana

kendaraan yang laik jalan.

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan hal sebagai berikut :

a. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian, dalam tahun 2015 kon-

disi peralatan uji kendaraan telah mampu beroperasi 100 % (11 unit

dari 11 unit yang ada)

b. Ketersediaan SDM penguji saat ini telah mencukupi, hingga tahun

2015 jabatan fungsional penguji berjumlah 5 orang. Jumlah tersebut

dirasakan telah mencukupi untuk tingkat Kota Mataram


39

6. Sasaran 7 : Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan

dan perlengkapan jalan.

Capaian realisasi dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7



1. Rasio terpasangnya

faskel jalan (%)

49 % 72,98 % 148,95 %

2. Rasio

terpeliharanya

faskel jalan (traffic

light) (%)

34 100 % 100 %


Untuk sasaran terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan

dan perlengkapan jalan, dicapai sebagai berikut :

a. Rasio terpasanganya faskel jalan dengan target 49 % berhasil melebihi

target dengan realisasi 72 % dengan tingkat capaian 146 % adapun

rincian pemasangan faskel jalan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Rambu – rambu lalu lintas dari kebutuhan total sebanyak 2.414

buah pada tahun 2015 mampu terpasang 198 buah sehingga total


40

rambu yang terpasang hingga tahun 2015 adalah sebanyak 1.691

buah atau 70.05 % dari kebutuhan.

Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan dipasang pada ruas – ruas

jalan yang merupakan ruas jalan penghubung antar kawasan

wisata, hingga tahun 2015 mampu terpasang sebanyak 146 buah

dari total kebutuhan 228 buah dengan prosentase 64,04 % dari

kebutuhan.

Kondisi ruas jalan di Kota Mataram saat ini belum seluruhnya

terpasang marka jalan. Pada tahun 2015 Dishubkominfo mampu

memasang marka jalan sebanyak 1.080 m2 dengan total terpasang

hingga tahun 2015 sebanyak 11.120 m2 sehingga secara rasio

terpasang berjumlah 85,91 % dari total kebutuhan 12.943 m2.

Paku marka jalan yang terpasang pada tahun 2015 ini sebanyak

537 buah dengan jumlah kebutuhan 3.723 buah dengan rasio

terpasang 58.8 %.

Hingga tahun 2015 panjang pagar pengaman jalan terpasang ada-

lah sepanjang 1.086 meter dari kebutuhan 1700 sehingga rasio

terpasangnya adalah 63.88 %

Pemasangan warning light pada tahun 2015 pemasangan warning

light sebanyak 9 bh di Kota Mataram . Total terpasang hingga ta-

hun 2015 adalah sebanyak 20 unit. Pemasangan ini dimaksudkan

untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi pada persimpan-

gan. Rasio terpasang warning light ini adalah sebesar 95,24 %

(kebutuhan 21 unit).

b. Rasio terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan (traffic light) mampu

mencapai target sebesar 100 % melalui kegiatan pemeliharaan traffic

light sebanyak 34 unit.


41

7. Sasaran 8 : Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan

aman.

Capaian realisasi dari sasaran diatas dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8



1. Jumlah arus

penumpang

angkutan umum

669.101 527.052 78,77%

Untuk sasaran ini indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah

arus penumpang angkutan umum dengan target peningkatan 2 % dari

tahun 2015. Realisasi indikator sasaran belum bisa mencapai target,

dengan capaian 80 %, jumlah penumpang keluar masuk terminal pada

tahun 2015 tercatat 508.664 orang.

Untuk mencapai target pada sasaran ini pada tahun 2015

Dishubkominfomelalui UPTD Terminal Mandalika sebagai pelaksana teknis

operasional bidang keterminalan, melakukan kegiatan pengelolaan termi-

nal dan penciptaan keamanan dan kenyamanan terminal. Kegiatan ini di-

tujukan untuk meningkatkan kinerja terminal khususnya dari segi kenya-

manan dan keamanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik

bagi pengguna terminal.

8. Sasaran 9 : Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan

yang handal dan terpadu.

Tabel III.9



42


1. Rasio angkutan

darat dengan

jumlah

penumpang/load

faktor

0,15 0,28 186,66 %

Bagian dari peningkatan pelayanan angkutan dengan memberikan

pelayanan yang handal dan terpadu. Kondisi pelayanan angkutan di Kota

Mataram dirasakan belum optimal, ketersediaan armada, kinerja pela-

yanan dan keterpaduan antar trayek maupun moda masih belum dapat

memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat. Kondisi ini tercermin

dari rendahnya tingkat keterisian penumpang (load factor) dari standar

yang ada minimal sebesar 70 %/0,70 akan tetapi pada kondisi saat ini

hanya mampu tercapai sebesar 28 %.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2015

Dishubkominfo telah melakukan berbagai kegiatan, dengan fokus

melakukan peningkatan pelayanan melalui sosialisasi dan penyuluhan

kepada pengelola angkutan. Dari kegiatan ini diharapkan tingkat

keterisian penumpang akan semakin meningkat seiring meningkatnya

kinerja dan pelayanan angkutan umum.

9. Sasaran 10 : Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.

Tabel III.10



1. Jumlah prasarana

angkutan

1 1 100 %


43


(terminal)

2. Rasio ijin trayek 0,19 0,12 63,15 %


Dalam indikator jumlah prasarana angkutan pada tahun 2015 fokus

terhadap keberadaan terminal angkutan darat. Saat ini, terminal Man-

dalika merupakan satu simpul angkutan yang ada, setelah sebelumnya

Bandara Selaparang sebagai simpul angkutan udara ditutup dan pindah

ke Bandara Internasional Lombok.

Rasio ijin trayek merupakan salah satu indikator meratanya akses

angkutan. Rasio ijin trayek menghitung panjang rute ijin trayek beroperasi

(46,2 Km) dibagi panjang jalan se-Kota Mataram (347,188 Km). Pada ta-

hun 2015 dengan kinerja angkutan yang belum optimal dari 9 trayek yang

ada hanya 2 trayek yang beroperasi.

10. Sasaran 11 : Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga

profesional dan terlatih.

Untuk melihat capaian dari sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.11



1. Jumlah tenaga PAD

yang terbina (jukir)

550

jukir

550 jukir 100 %

Dalam tugas pokok dan fungsinya Dishubkominfo merupakan

pengelola perparkiran Kota Mataram yang merupakan salah satu sumber

pendapatan. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan secara profesional dan

ditangani oleh tenaga – tenaga (jukir) terlatih dan terbina. Untuk tahun


44

2015 penyelenggaraan pembinaan Jukir tidak dapat terlaksana dikare-

nakan alasan teknis yaitu dilakukannya pendataan atau registrasi ulang

juru parkir.

Dishubkominfo untuk setiap tahunnya melakukan pembinaan rutin

kepada juru parkir untuk memberikan mereka pengetahuan dan aturan

mengenai perparkiran.

11. Sasaran 12 : Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhub-

ungan dan Kominfo

Tabel III.11



1. Realisasi PAD 85 % 88,9 % 104,6

%

Kinerja indikator meningkatnya realisasi pendapatan bidang

perhubungan telah mampu melebihi target dari 85 % terealisasi 88,9 %

dengan nilai capaian 104,6 %.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan

dana. Alokasi anggaran belanja Dishubkominfo Kota Mataram pada tahun 2015

adalah sebesar Rp. 14.528.800.436,-, jumlah tersebut telah direalisasi sebesar

Rp. 13.643.197.718,- atau 93,9%. Rincian anggaran dan realisasinya adalah

sebagai berikut:

Tabel III.12

Rincian dan Realisasi Anggaran DishubkominfoTahun 2015


45

No Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp) %

1 Belanja Tidak

Langsung

- Belanja Pegawai

6.173.804.543

6.173.804.543

5.969.486.244

5.969.486.244

96,69

96,69

2 Belanja Lang-

sung

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan

Jasa

- Belanja Modal

8.354.995.893

2.632.034.000

2.316.082.493

3.406.879.400

7.673.711.474

2.419.340.000

1.925.924.474

3.328.447.000

91,85

91,91

83,15

97,69

Jumlah 14.528.800.436 13.643.197.718 93,90

Capaian realisasi sebesar 93,90%. atau Rp. 13.643.197.718,- menun-

jukkan keberhasilan upaya efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi

kualitas dan kuantitas kegiatan dengan capaian tertinggi pada belanja Modal

dengan capaian 129,63 %.

Sedangkan target dan realisasi PAD pada Dishubkominfo Kota Mataram

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.13

Realisasi PAD Dishubkominfo Tahun 2015

No Uraian Target (Rp) Realisasi

(Rp) %

1 Retribusi Parkir di Tepi

Jalan Umum

1.500.000.000 1.362.867.000 90,86

2 Retribusi Pengujian Kend.

Bermotor

597.000.000 613.190.000 102,71


46

No Uraian Target (Rp) Realisasi

(Rp) %

3 Retribusi Terminal 367.500.000 292.920.000 79,71

4 Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi

1.000.000.000 770.768.752 77,08

5 Retribusi Izin Trayek 60.346.000 93.860.000 155,54

Jumlah 3.524.846.000 3.133.605.752 88,90

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2015 dapat terealisasi 88,90

% atau Rp. 3.133.605.752,-

Sedangkan perbandingan target dan realisasi pendapatan asli daerah dan

belanja pada Dishubkominfo Kota Mataram tahun anggaran 2015 dapat dilihat

pada grafik dibawah ini.


47

Gambar III.1 Perbandingan Target Realisasi Anggaran Belanja dan

Angagaran Belanja dan Pendapatan Asli Daerah

Dishubkominfo Tahun 2015

14,528,800,436

3,524,846,000

13,643,197,718

3,133,605,752

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

Anggaran belanja PAD

Anggaran/Target Realisasi


48

BAB IV

PENUTUP


PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)

Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 yang merupakan uraian tentang capaian

indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh

DishubkominfoKota Mataram pada tahun 2015. Pada tahun Kelima pelaksanaan

Rencana Strategis Dishubkominfo mengalami kemajuan yg pesat dalam realisasi ca-

paian kinerja namun sejalan dengan hal tersebut banyak pula permasalahan yang

masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstu-

alisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata

pelayanan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kota Mataram

Adapun keberhasilan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang

diinginkan didukung oleh antara lain :

1. Perencanaan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

2. Tersedianya fasilitas dan dukungan dana yang memadai;

3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung

pelaksanaan kegiatan;

4. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah tersusun secara hirarkis, konsisten

dan saling berkaitan sehingga mempermudah proses pelaporan akuntabilitas

kinerja.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau

kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain

adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut. Di bawah ini

beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan

program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan

Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015 antara lain :


1. Masih kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait, mengingat banyak

kewengan Dishubkominfo yang melibatkan lintas sektor maupun lintas wilayah

dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi.

2. Belum didukungnya operasional Dishubkominfo dengan sarana dan prasarana

yang lengkap dan memadai. Kondisi ini khususnya terjadi pada kegiatan admin-

istrasi dan kegiatan teknis operasional dilapangan.

3. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, sehingga banyak program dan

kegiatan yang dilaksanakan belum didukung data dan informasi yang memadai;

4. Belum adanya penjabaran beberapa peraturan perundangan yang menjadi

landasan hukum dan aturan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

Dishubkominfo Kota Mataram.

5. Belum optimalnya pengelolaan pelaporan kinerja pada Dishubkominfo sehingga

menghambat proses pelaporan dan akuntabilitas kinerja.

6. Melihat indikator sasaran yang berkaitan dengan angkutan umum dirasakan

masih diperlukan upaya upaya peningkatannya mengingat masyarakat yang se-

makin maju makin meninggalkan angkutan umum sebagai transportasi utama.

Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang

terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam

setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan

hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan yang

timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan

tersebut antara lain :

1. Peningkatan koordinasi internal Dishubkominfodalam penyusunan program dan

kegiatan serta pemberian porsi keterlibatan yang lebih besar dalam proses

perencanaan pada masing-masing unit/bagian;

2. Peningkatan koordinasi dan harmonisasi dengan instansi terkait dengan

melakukan pertemuan rutin dalam rangka pembahasan program dan kegiatan

yang terkait. Peningkatan keterlibatan masayarakat dilakukan dengan mengikuti


pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat untuk menyerap

aspirasi pembangunan dari masyarakat;

3. Pengembangan sistem informasi dan data guna menyiapkan sumber data dan

informasi yang memadai;

4. Penyusunan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya dalam rangka pening-

katan efektifitas pelayanan dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika.

5. Peningkatan upaya program dan kegiatan untuk menyiapkan kemudahan masyra-

kat terhadap akses angkutan umum yang bersifat massal.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Dishubkominfo Kota Mataram tahun

2015 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan,

saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada

tahun tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Dishubkominfo

Kota Mataram Tahun 2015 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan

pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

KOTA MATARAM

Drs. H. Khalid

NIP. 19601231 198101 1 087

K

O

T

A

M

LAMPIRAN - LAMPIRAN


INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM

TAHUN 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan

dan budaya kerja

Ketersediaan dokumen pelayanan

publik dan standar operasional.

2.

Meningkatnya koordinasi dan

kemitraan instansi/lembaga

terkait.

Jumlah kegiatan koordinasi dan

kemitraan.

3. Mewujudkan fungsi jalan yang

lancar dan nyaman

Berkurangnya jumlah lokasi

kemacetan.

4.

Terpasang dan terpeliharanya

fasilitas keselamatan dan

perlengkapan jalan

Prosentase fasilitas perlengkapan dan

keselamatan jalan terpasang.

5. Terwujudnya sarana transportasi

yang selamat dan laik uji. Jumlah uji kir kendaraan wajib uji.

6.

Terwujudnya kesadaran

masyarakat dalam berperilaku

tertib dan selamat dalam berlalu

lintas.


ketertiban lalu lintas.

7. Terwujudnya prasarana angkutan

yang nyaman dan aman

Peningkatan jumlah penumpang

keluar dan masuk terminal.

8.

Terlayaninya kebutuhan

masyarakat akan angkutan yang

handal dan terpadu;

Rasio angkutan darat dengan jumlah

penumpang/load faktor

9.

Terwujudnya pemanfaatan

teknologi informasi yang

berbudaya


pemanfaatan teknologi kominfo

10. Meningkatnya realisasi

pendapatan bidang perhubungan. Realisasi pendapatan asli daerah.


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH

KOTA : MATARAM

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya koordinasi dan

kemitraan instansi/lembaga

terkait.


koordinasi 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 100%

2 Meningkatnya kualitas

pelayanan dan budaya kerja.

Rasio terlaksananya SPP dan SPM 100% 100% 100%

100% Lama dan biaya pengujian

kelayakan angkutan (pengujian) 15 menit 15 menit 100%

3

Terbentuknya instansi yang

didukung oleh SDM yang

profesional, data dan informasi

serta kajian pendukung yang

berkualitas.

Rasio aparatur terdidik dan terlatih

(diklat) 18% 38,31% 212,87% 212,87%

4 Mewujudkan fungsi jalan yang

nyaman dan lancar.


manajemen dan rekayasa lalu lintas 1 Lokasi - -

0%

Berkurangnya lokasi kemacetan 1 Lokasi - -

5

Terwujudnya kesadaran

masyarakat dalam berperilaku

tertib dan selamat dalam

berlalu lintas.

Masyarakat/pelajar yang

tersosialisasi ketertiban dan

keselamatan lalu lintas

260 orang 180 orang 69,23%

84,81% Terlaksananya pengawasan,

pengendalian dan pengaturan

bidang LLAJ di jalan

Terlaksana 100% 100%

6

Terwujudnya sarana

transportasi yang selamat dan

laik uji.

Kepemilikan Uji Kir Angkutan

Umum (%) 84% 99% 117,85%

102,45%

Jumlah uji kir kendaraan wajib uji 19.801 17.234 84%

7


fasilitas keselamatan dan

perlengkapan jalan.

Rasio terpasangnya faskel jalan (%) 49% 72,98% 148,95%

124,47% Rasio terpeliharanya faskel jalan

(traffic light) (%) 34 unit 100% 100%

8 Terwujudnya prasarana

angkutan yang nyaman dan

Jumlah arus penumpang angkutan

umum 669.101 527.052 78,77% 78,77%


aman.

9


masyarakat akan angkutan

yang handal dan terpadu.


jumlah penumpang/load faktor 0,15 0,28 186,66% 186,66%

10 Meratanya akses angkutan

umum bagi masyarakat.

Jumlah prasarana angkutan

(terminal) 1 1 100%

81,57%

Rasio ijin trayek 0,19 0,12 63,15%

11

Meningkatnya pengelolaan

PAD melalui tenaga profesional

dan terlatih.

Jumlah tenaga PAD yang terbina

(jukir) 550 jukir 100% 100% 100%

12

Meningkatnya realisasi

pendapatan bidang

perhubungan

Realisasi PAD 85% 88,9% 104,6% 104,6%

RATA- RATA CAPAIAN KINERJA DISHUBKOMINFO TAHUN 2015 106,33%


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM

TAHUN 2015

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya

kerja

Penikatan pelayananPublik

dan standar Operasional

Prosedur

1 Dok

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN

1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur perhubungan

8.462.500

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.000.000

2 Meningkatkan Koordinasi dan

Kemitraan

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan

Kemitraan 1 Kgt

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 73.060.000

3 Terpasang dan terpeliharanya

fasilitas keselamatan

Prosentase fasilitas

perlengkapan dan keselamatan jalan

49%

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan :

1. Rambu – rambu lalu lintas ditambah (DAK) 319.000.000

2. Marka jalan 35.802.700

3. Pagar pengaman jalan 122.500.000

4. Paku marka jalan 26.500.000

5. Traffic light/warning light 592.000.000

6. Counter down 62.250.000


7. Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) 74.250.000

8. Cermin Cembung 80.100.000

9. Rambu – rambu lalu lintas (DAK) 70.000.000

10. Marka jalan (DAK) 166.515.000

11. Patok pengaman jalan (DAK) 100.000.000

12. Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) (DAK) 120.000.000

13. Paku marka jalan (DAK) 123.875.000

4


fasilitas keselamatan dan kelengkapan jalan

Rasio terpeliharanya

faskel jalan (traffic light)

34 unit

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

1. Pemeliharaan traffic light 263.850.000

2. Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan 20.800.000

3. Pengumpulan dan analisis kinerja persimpangan 30.700.000

4. Pengumpulan dan analisis database lalu lintas 51.250.000

5. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasilitas Kelengkapan Jalan

21.044.000

5 Terwujudnya sasaran

transportasi yang selamat dan laik uji

Jumlah uji kir kendaraan wajib

uji 19.801

PROGRAM PENIKATAN KELAIKAN PENGOPRASIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 180.200.000

2. Penyediaan kelengkapan administrasi pengujian 315.318.000

6

Terwujudnya kesadaran masyarakat

dalam berperilaku tertib dan selamatan dalam berlalu lintas

Jumlah masyarakat yang

tersosialisasi ketertiban lalu

lintas

260 Orang


1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

52.747.500

2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

62.735.000

3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

25.145.000


4. Pemilihan dan penghargaan Awak kendaraan Angkutan umum Teladan

36.762.500

5. Pengendalian pengoperasian kendaraan tidak bermotor (Cidomo)

195.850.000

6. Pengawasan keselamatan angkutan dan laik jalan 154.400.000

7 Terwujudnya

prasarana angkutan yang nyaman

Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal

669.101

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN

1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. 16.000.000

8 Terwujudnya


Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal

669.101

PROGRAM REHABILITAS DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1. Rehabilitas/perbaikan Terminal /pelabuhan 200.000.000

9 Terwujudnya


Peningkatan jumlah

penumpang keluar dan masuk

terminal

669.101


1. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

356.100.000

10


masyarakat akan angkutan yang handal

dan terpadu


jumlah penumpang/load

faktor

0,15


1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

52.747.500

2. Pengawasan penguasaan kendaraan tidak bermotor

11 Terwujudnya pemanfaatan

teknologi informasi

Jumlah masyarakat yang

tersosialisasi pemanfaatan

260 Orang

PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Sosialisasi/penyuluhan telekomunikasi dan 34.860.000


teknologi informatika

2.Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika 7.740.000

12 Meningkatnya

realisasi pendapatan bidang Perhubungan

Realisasi Pendapatan Asli

Daerah 85%

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN

1. Penyusunan dan Analisis database Perparkiran 9.900.000

2. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran 405.660.000

3. Pembinaan Perparkiran 54.585.000

4. Uji Petik Perparkiran 11.750.000

5. Sosialisasi Perda Parkir 30.000.000

MATARAM , FEBRUARI 2016

WALIKOTA MATARAM

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

DRS. H KHALID

NIP. 19602131 198101 1 087

Documents

LAKIP - Beranda – PPID Kota Mataramsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-dishubkominfo-kota-mataram.pdf · 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 ... 2