L A P O R A N KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI RESES …

L A P O R A N

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI JAWA BARAT

RESES MASA PERSIDANGAN II

TAHUN SIDANG 2017-2018

KOMISI VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya

berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia

di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Kawasan pantai utara

merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni

bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur

Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremai, yang berada di sebelah

barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai

Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota, meliputi 18

Kabupaten dan 9 Kota, Sedangkan jumlah kecamatan 626, daerah perkotaan

71 dan 3.291 perdesaan. Pada tahun 2013 penduduk Jawa Barat terbanyak

berada di Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 5,2 juta jiwa dan diikuti oleh

Kabupaten Bandung 3,4 juta jiwa. Hal ini tidak berbeda dengan kondisi di tahun

sebelumnya. Sedangkan penduduk terkecil berada di kota Banjar yaitu

sebanyak 0,18 juta jiwa.

Minyak dapat ditemukan di sepanjang Laut Jawa, utara Jawa Barat,

sementara cadangan geothermal (panas bumi) terdapat di beberapa derah di

Jawa Barat. Tambang lain sepert Batu gamping, andesit, marmer, tanah liat

merupakan pertambangan mineral yang dapat ditemukan, termasuk mineral

lain yang cadangan depositnya sangat potensial, Emas yang dikelola PT. Aneka

Tambang, potensinya sebesar 5,5 million ton, dan menghasilkan 12,1 gram

emas per ton.

Namun yang terjadi saat ini pembangunan di bidang energi masih

menghadapi tantangan utama, berupa peningkatan yang sangat pesat terhadap

kebutuhan dan konsumsi energi yang tidak diimbangi secara proporsional

oleh ketersediaan sumber-sumber energi. Sumberdaya energi merupakan

sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peranan

2

penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang

berkesinambungan,handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal

yang sangat penting dalam pembangunan, baik secara nasional maupun di

daerah. Salah satu daerah yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di

bidang energi dan sumber daya mineral adalah Provinsi Jawa Barat. Sektor

energi baru dan terbarukan (EBT) yang didorong pengembangannya di Provinsi

Jawa Barat, adalah panas bumi. Data Kementerian ESDM RI menyebut bahwa

potensi panas bumi Jawa Barat mencapai 6.101 MW yang tersebar di 44 titik di

beberapa kab/kota. Angka ini berarti mencapai 20,8 persen dari total potensi

panas bumi Indonesia.

Selain potensi energi yang dimiliki tersebut, sementara ini Provinsi Jawa

Barat juga masih menghadapi permasalahan di bidang energi berupa masih

adanya kekurangan pasokan sumber energi, baik dalam penyediaan bahan

bakar maupun masalah kelistrikan, padahal provinsi ini merupakan salah satu

provinsi yang sebenarnya mempunyai sumber-sumber energi yang cukup besar.

Masalah infrastruktur, pengembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan

listrik juga menjadi prioritas bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan berkembangnya

roda pembangunan perekonomian daerah di sektor perindustrian dan

bertambahnya pengguna listrik rumah tangga. Tahun 2013 jumlah pelanggan

listrik sebanyak 10.276.128 dengan daya tersambung 17.998.810.968 VA

sedangk an energi listrik yang terjual 39.931.828.559 kwh. Untuk itu, perlu

melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan,

khususnya pembangunan di bidang energi dan pemanfaatan sumber daya

mineral agar dapat langsung diketahui tentang masalah yang dihadapi dan

alternatif solusi yang bisa dilakukan.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi Jawa Barat pada umumnya meningkat

seiring dengan pertumbuhan daerah, apalagi ini merupakan daerah yang sedang

giat-giatnya melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah.

Dalam percepatan pembangunan diperlukan pasokan sumber energi listrik

untuk mencukupi kebutuhan tersebut, termasuk diantaranya dengan

3

pembangunan pembangkit listrik baru. Untuk itu, perlu peninjauan dan melihat

langsung perkembangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan

kehandalan pasokan listrik.

Selain itu, sebagai provinsi yang terus melakukan pengembangan dan giat-

giatnya melakukan pembangunan, Provinsi Jawa Barat juga perlu

memanfaatkan dan mengembangkan riset dan teknologi untuk akselerasi

pembangunan. Ristek juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah

dalam pengembangannya. Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah

tentang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam

pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat, agar ke

depan tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat salah dalam pengelolaan

lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu

untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi kunjungan pada reses

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 – 2018. Kunjungan ini dalam rangka

melakukan fungsi pengawasan dan merupakan kegiatan untuk menyerap

aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah serta stakeholder. Melalui

kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data

terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam

menjalankan fungsinya.

1.2. Dasar Hukuum

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI adalah:

1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2.2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Tertib beserta Perubahannya.

4

1.2.3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa

Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018.

1.3. Maksud Dan Tujuan Kunjungan Kerja

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Jawa Barat adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta

menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah

khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup

serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan

sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan

teknologi;

2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi

Jawa Barat khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral,

lingkungan hidup serta riset dan teknologi;

3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi

oleh masyarakat di daerah.

4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat

pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara.

1.4. Lokasi Kunjungan, Waktu Dan Agenda Kegiatan

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Barat

direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 14 – 18 Desember 2017.

Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan

dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan

agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dan Peninjauan di PLTU Sumur Adem-Indramayu, dengan

dihadiri oleh: Dirjen Ketenagalistrikan KESDM RI; Direksi PT. PLN

(Persero), beserta jajarannya.

5

2. Pertemuan dan Peninjauan ke PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan,

Indramayu, yang dihadiri oleh: Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala

SKK Migas, Direksi PT. Pertamina (Persero), GM PT. Pertamina MOR II, dan

GM PT. Pertamina (Persero) RU VI, beserta jajarannya,

3. Pertemuan dan Peninjauan jaringan gas PT.PGN (Persero) di kelurahan

Harja Mukti yang dihadiri oleh: Dirjen Migas Kementerian ESDM RI,

Kepala SKK Migas, dan Direksi PT. PGN (Persero), beserta jajarannya,

4. Pertemuan membahas sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Prov. Jabar

yang dihadiri oleh: Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Komite BPH Migas,

Kepala SKK Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), Direktur PT.

Pertamina EP, Direktur PT. Pertamina Hulu Energi (PHE), Direksi PT. PLN

(Persero), Direksi PT. PGN (Persero) Tbk, Hiswana Migas, dan Direksi

AKR Corporindo, beserta jajarannya

5. Pertemuan di kantor Gubernur Provinsi, yang dihadiri oleh: Gubernur

Prov. Jawa Barat, beserta jajarannya, Pimpinan DPRD Prov. Jawa Barat,

Kapolda Jawa Barat, Bupati dan Walikota Bandung, Dirjen Kementerian

ESDM RI, Dirjen Kementerian LHK RI, Dirjen Kementerian Ristek dan Dikti

RI, Kepala LAPAN, Kepala LIPI, Kepala BPPT, Kepala BIG, Kepala BATAN,

Kepala BAPETEN, Direktur PT. Dirgantara Indonesia, Direksi PT Pertamina

(Persero), Direksi PT. PLN (Persero), Direksi PT. PGN (Persero) Tbk,

Komite BPH Migas, Kepala SKK Migas, dan Hiswana Migas, beserta

jajarannya,

6. Pertemuan dan peninjauan N-219 di PT. Dirgantara Indonesia yang

dihadiri oleh: Dirjen Kementerian Ristek Dikti, Kepala LAPAN, dan

Direktur PT. Dirgantara Indonesia, beserta jajarannya,

7. Pertemuan dan Peninjauan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda yang dihadiri

oleh:Dirjen Kementerian LHK RI, Kepala LIPI, Direksi PT. PLN (Persero),

dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, beserta jajarannya,

Jadwal dan agenda kunjungan lebih lengkap dalam lampiran.

6

1.5. Sasaran Dan Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa

Barat adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan

bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta

Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi

rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan

mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan

anggaran.

1.6. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi

sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi

kegiatan)

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan

melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta

rekomendasinya.

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-

rapat Komisi VII DPR RI.

1.7. Anggota Tim Kunjungan Lapangan

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan

representasi dari tiap-tiap fraksi, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI, Sekretariat

Komisi VII DPR RI, sebagaimana daftar dalam lampiran. Selain itu juga

didampingi oleh mitra Komisi VII DPR RI.

7

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pertemuan dan Peninjauan di PLTU Sumur Adem-Indramayu, dengan

dihadiri oleh: Dirjen Ketenagalistrikan KESDM RI; Direksi PT. PLN

(Persero), beserta jajarannya.

Pertemuan dengan PT PLN (Persero), Direktur Regional Jawa Bagian

Tengah dilaksanakan di PLTUSumur Adem-IndramayuJawa Barat dengan

memperoleh informasi sebagai berikut :

PLTU Indramayu adalah salah satu pembangkit listrik berbahan bakar

batubara dari 10 pembangkit lainnya (Lontar 3x315 Mw, Suralaya #8

1x625 Mw, Labuan 2x300 Mw, Pelabuhan Ratu 3x350 Mw, Adipala 1x660

Mw, Pacitan 2x316 Mw, Paiton #9 1x660 Mw, Tj.Anwar2 2x350 Mw,

Rembang 2x330 Mw dan Indramayu 3x330 Mw) yang dibangun

berdasarkan penugasan Pemerintah untuk melakukan percepatan

diversifikasi energy pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar Minyak.

Peningkatan Kinerja tahun 2017 didukung oleh penyelesaian program

unggulan hasil kajian Reliability, Efficiency, Outage dann Operation

Management, sesuai Manajemen Aset Pembangkitan yang diterapkan oleh

PJB. PLTU Sumur Adem sebagai salah satu percontohan bagaimana

pengelolaan pembangkit PLTU 10.000 Mw.

Dari 821 Pekerja Rutin di PLTU Indramayu, terdapat 498 orang atau

setara 60,73% karyawan yang merupakan warga lokal. Selain pekerja

rutin, terdapat pula pengusaha lokal yang tergabung dalam mitra kerja

PLTU Indramayu.

PT PLN (Persero) berusaha mengelola pembangkit yang baru pertama kali

digunakan di Indonesia (produk China), sebelumnya banyak

menggunakan mesin dari Eropa dan jepang yang relative harganya jauh

lebih mahal dibandingkan pembangkit dari China, tetapi dari segi

perawatan/maintenancenya perlu dilakukan pengecekan setiap harinya

(ada cek list hariannya). Untuk pengawasan terhadap pembangkit dari

China tidak seperti pembangkit dari Jepang/Eropa tidak perlu dilakukan

8

perawatan secara intensif, dalam proses pembelian pembangkit dari China

pihak PLN melakukan kontrol mulai dari bahannya, cara

pembuatan/prosesnya sampai pembangkit tersebut didatangkan ke

Indonesia. Pada saat pembangkit sudah menghasilkan energy/COD

diberlakukan garansi 1 th dan setelah itu dilakukan pengecekan terhadap

spare part pembangkit apakah diperlukan penggantian atau tidak.

Dalam pengembangan ke depannya terhadap pembangkit yang sudah ada

(1x1000 Mw) masih ada kendala ijin dari Bupati meskipun pihak PLN

sudah mempunyai ijin lingkungan. Dan terkait status lingkungan yang

menjadi perhatian di PLTU Sumur Adem dari status biru perlu

ditingkatkan ke Gold.

Terkait penyederhanaan harga Listrik masih tergantung terhadap harga

energy primer yang berbasis batu bara walaupun pihak PLN sudah

melakukan efisiensi dalam pengoperasian pembangkitnya. Pengadaan

kontrak batu bara selama 20th yang diperbarui setiap tahunnya, harga

batu bara mengikuti aturan dari Minerba per 3 bulan terakhir (Okt,Nov

dan Desember) dan diberlakukan pada bulan Januari nya. Pemerintah

perlu mengatur kembali harga batu bara tersebut karena kuantitas sudah

ditetapkan tetapi harga masih belum ditetapkan

Gambar 1. Pertemuan dan kunjungan tim kunker Komisi VIII DPR RI ke

PT. PLN (Persero) Indramayu

9

2.2. Pertemuan dan Peninjauan ke PT. Pertamina (Persero) RU VI

Balongan, Indramayu, yang dihadiri oleh: Dirjen Migas Kementerian

ESDM RI, Kepala SKK Migas, Direksi PT. Pertamina (Persero), GM PT.

Pertamina MOR II, dan GM PT. Pertamina (Persero) RU VI, beserta

jajarannya,

Dalam pertemuan ini diperoleh informasi sebagai berikut:

Pengolahan Minyak di Indonesia tidak semuanya bisa diolah di Kilang

Indonesia karena ada spek yang tidak cocok sehingga perlu diolah di

kilang minyak luar negeri (import 1 jt barel/hr). Pertamina memiliki

template capacity sudah mencapai 1 jt barel/hr tetapi kilang baru

beroperasi 850-900 barel/hr, 50% berasal dari domestic crude yang

diolah di kilang minyak Pertamina.

Ketersediaan Crude yang terbatas diperlukan cadangannya yang terbentur

dengan pembelian dengan harga lebih mahal dan jenis sweet crude yang

hanya ada didaerah Afrika Barat. Jenis crude yang diolah adalah type

sweet crude dengan kadar sulfur kurang dari 0.42%. Dalam penanganan

kontrak bagi hasil di hulu atau yang dikenal dengan pembayaran cost

recovery melalui volume crude yang menjadi hak kontrakor untuk

membawa ke luar pengolahannya atau menjual kembali ke Pertamina.

Kendala yang dihadapi Pertamina dalam pembelian crude dari Company

trading terbentur adanya Pajak. Ini merupakan salah satu factor

Pertamina harus upgrading kilang-kilang yang ada dari kemampuan

pengolahan minyak type sweet crude menjadi Sour crude dengan harga

yang lebih murah.

10


Kilang Balongan PT. Pertamina (Persero)

2.3. Pertemuan dan Peninjauan jaringan gas PT.PGN (Persero) di

kelurahan Harja Mukti yang dihadiri oleh: Dirjen Migas Kementerian

ESDM RI, Kepala SKK Migas, dan Direksi PT. PGN (Persero), beserta

jajarannya,


Telah melaksanakan kerjasama dengan BUMD Pemprov Jawa Barat dalam

kegiatan pengaliran gas di Cirebon dan Majalengka. Proyeksi Total

Demand Gas hingga 2027 dari 60 potensi industry di Cirebon dan

Majalengka.

Jargas Rumah Tangga Cirebon mulai operasi th 2014, 3.844 sambungan

yang masih aktif, 25 rerata pemakain Gas per Bulan (m3), 42 rata-rata

tagihan Bulanan (ribu rupiah). Untuk rencana pengembangannya 3.100

pada tahun 2018.

PGN telah menyiapkan Cirebon sebagai Kota Berbasis Energi Gas Bumi

dan telah menyediakan infrastruktur Gas Bumi untuk menjamin

ketahanan energy.

PGN telah melayani seluruh sector Pelanggan, mulai dari Industri,

Komersial dan Rumah Tangga. Untuk keberlangsungan penyaluran gas ke

11

pelanggan dalam jangka panjang, penjamin pasokan gas perlu mendapat

dukungan dari semua pihak.

PGN siap bersinergi untuk mendukung program-program pembangunan

ekonomi Pemerintah Daerah demi memberikan nilai tambah tidak hanya

bagi perusahaan, namun juga bagi stakeholder lainnya termasuk

pemerintah, masyarakat, dan pelanggan akhir gas bumi.


PT. PGN (Persero) Cirebon

2.4. Pertemuan membahas sektor Ketenagalistrikan dan Migas di Prov.

Jabar yang dihadiri oleh: Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Komite

BPH Migas, Kepala SKK Migas, Direksi PT Pertamina (Persero),

Direktur PT. Pertamina EP, Direktur PT. Pertamina Hulu Energi

(PHE), Direksi PT. PLN (Persero), Direksi PT. PGN (Persero) Tbk,

Hiswana Migas, dan Direksi AKR Corporindo, beserta jajarannya

Dalam pertemuan ini diperoleh informasi sebagai berikut :

- PT Pertamina EP asset 3 memiliki 3 field di Provinsi Jawa Barat, yaitu :

Field Tambun sebesar 24,77 MMSCFD berada pada Kabupaten Bekasi dan

Kabupaten Kerawang, Field Subang sebesar 219,55 MMSCFD berada pada

Kabupaten Subang dan Kabupaten Kerawang, dan Field Jatibarang sebesar

12

44,30 MMSCFD untuk wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu,

dan Kabupaten Majelengka.

- Profil produksi minyak/kondensat area Jawa Barat tahun 2013-2017 yaitu

pada tahun 2013 (PEP Aset 3: 14.023 BOPD dan PHE-ONWJ: 38.283

BOPD), tahun 2014 (PEP Aset 3: 13.989 BOPD dan PHE-ONWJ: 40509

BOPD), tahun 2015 (PEP Aset 3: 12.298 BOPD dan PHE-ONWJ: 40.031

BOPD), tahun 2016 (PEP Aset 3: 9.796 BOPD dan PHE-ONWJ: 35.829

BOPD), dan tahun 2017 (PEP Aset 3: 9.715 BOPD dan PHE-ONWJ: 32.481

BOPD).

- Profil produksi Gas Bumi area Jawa Barat tahun 2013-2017 yaitu pada

tahun 2013 (PEP Aset 3: 419,29 MMSCFD dan PHE-ONWJ: 207,81

MMSCFD), tahun 2014 (PEP Aset 3: 383,80 MMSCFD dan PHE-ONWJ:

186,16 MMSCFD), tahun 2015 (PEP Aset 3: 343,27 MMSCFD dan PHE-

ONWJ: 179,24 MMSCFD), tahun 2016 (PEP Aset 3: 316,64 MMSCFD dan

PHE-ONWJ: 156,18 MMSCFD), dan tahun 2017 (PEP Aset 3: 299,98

MMSCFD dan PHE-ONWJ: 123,52 MMSCFD).

- Ringkasan Pencapaian KPI SKK Migas tahun 2017 sebagai berikut :

1. Penahanan laju produksi tahun 2017, target pencapaian rata-rata

decline rate produksi minyak bumi nasional <5%. Realisasi terhadap

target 3.5% tercapai.

2. Peningkatan cadangan minyak dan gas, pencapaian Reserve

Replacement Ratio pada tahun 2017 untuk minyak dan gas bumi

sebesar 60% (barrel oil equivalent). Realisasi terhadap target 109,8%

tercapai.

3. Pencapaian target Lifting minyak dan gas sesuai target komisi

pengawas (APBN 2017) :

a. Minyak ; 815 Mbopd (lifting minyak : 825 Mbopd), realisasi 803,8

Mbpod / 97%.

b. Gas ; 6.440 MMscfd (lifting gas : 7.140 MMscfd), realisasi 6.405

MMscfd / 90%.

c. Migas ; 1.965 MBOEPD (lifting minyak dan gas : 2.100 Mboepd),

realisasi 1.947 Mboepd / 93%.

4. Pengendalian atas Cost Recovery sesuai target Komisi Pengawas

(APBNP 2017 : us$10,71 Miliar), realisasi Cost Recovery : usd 10,49

Miliar.

13

5. Realisasi penerimaan Negara sesuai target APBN 2017 (APBN 2017 :

us$ 10,91 Miliar), target pencapaian realisasi penerimaan Negara :

usd 10,91 Miliar.

6. Perbaikan Tata Kelola :

a. Laporan keuangan SKK Migas tahun 2016 mendapat status

“Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP)

b. Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) dapat

menghasilkan laporan Posisi Keuangan (financial Statement) SKK

Migas yang akuntabel, transparent dan terintegrasi.

- Rencana Kegiatan Eksploitasi Tahun 2018 PT.PHE ONWJ (Offshore North

West Java) pada tahun 2017 dan 2018 diantaranya :

1. Akuisisi Seismic dikerjakan tahun 2018 ( 2D, 1400 Km )

2. Bor Eksplorasi dikerjakan tahun 2018 (KKX-1)

3. Bor Pengembangan pada tahun 2017 sudah dikerjakan 5 sumur dan

pada tahun 2018 sudah dikerjakan 5 sumur dan 3 sumur

pengembangan baru SPA.

4. Pipeline (sectional replacement), untuk tahun 2017 2 pipeline dan

pada tahun 2018 ditingkatkan menjadi 3 pipeline

- Kegiatan Community Development pada tahun 2017 sebagai berikut:

pendidikan sebesar 1,850,337 USD, kesehatan sebesar 353,901 USD,

lingkungan sebesar 403,922 USD, ekonomi sebesar 2,689,708 USD dan

infrastruktur sebesar 492,896 USD.

- Alur Proses Pelaksanaan Program Community Development :

1. Melakukan Pemetaan Sosial (social Mapping) bekerjasama

dengan salah satu perguruan tinggi, dilakukan observasi

langsung (wawancara langsung kebutuhan yang diperlukan)

kepada masyarakat maupun Pemerintah daeah setempat

maupun observasi pemangku masyarakat lainnya.

2. Mengumpulkan aspirasi dan masukan masyarakat saat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Pemda

Kabupaten mulai musrenbang tingkat kelurahan, tingkat

kecamatan maupun tingkat kabupaten.

14

3. Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang

ditandatangani oleh KKKS, Lurah dan Camat setempat sebagai

hasil final program TJS yang disepakati dan sesuai anggaran dan

program yang disetujui SKK Migas.

4. Melaksanakan program bersama-sama para pihak terkait dan

dilaksanakan secara swakelola bersama masyarakat ataupun

tender di KKKS.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan.

- Fasilitas Penyimpanan dan Lembaga Penyalur AKR sejak tahun 2010

diantaranya penambahan volume kapasitas tangki penyimpanan AKR

sebesar 167.501 KL sampai tahun 2017 mencapai 666.000 KL. Retail

Lembaga Penyalur (SPBKB & SPBN) AKR 2017 & 2018 sudah melayani 12

Wilayah Propinsi, 79 Kota/Kabupaten, 10 Depot/Terminal dengan 142

unit penyalur.

- Aspirasi dari AKR Corporindo mengalami kendala antara lain Kesulitan

nelayan dalam mengurus Surat Rekomendasi Per Pengisian BBM

Bersubsidi di Lapangan, seperti yang dikarenakan oleh jarak pengurusan

dari kampung nelayan ke kantor DKP yang letaknya jauh dari sebagian

wilayah. Sehingga para nelayan tersebut memerlukan biaya transportasi

lagi untuk pengisian BBM.

- Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan pengisian BBM Solar

Bersubsidi di SPBKB / SPBN yang diberlakukan AKR, yang merupakan

bagian dari pengawasan untuk ketepatan sasaran pendistribusian JBT, hal

ini kadang menyebabkan SPBKB / SPBN AKR mendapatkan complain dari

Konsumen/Nelayan sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang

diberlakukan tersebut.

-

15

Gambar 4. Pertemuan tim kunker Komisi VIII DPR RI dengan SKK Migas,

KKKS, dan Kementerian ESDM RI di Cirebon

2.5. Pertemuan di kantor Gubernur Provinsi, yang dihadiri oleh:

Gubernur Prov. Jawa Barat, beserta jajarannya, Pimpinan DPRD

Prov. Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Bupati dan Walikota Bandung,

Dirjen Kementerian ESDM RI, Dirjen Kementerian LHK RI, Dirjen

Kementerian Ristek dan Dikti RI, Kepala LAPAN, Kepala LIPI, Kepala

BPPT, Kepala BIG, Kepala BATAN, Kepala BAPETEN, Direktur PT.

Dirgantara Indonesia, Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT.

PLN (Persero), Direksi PT. PGN (Persero) Tbk, Komite BPH Migas,

Kepala SKK Migas, dan Hiswana Migas, beserta jajarannya,


Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat senang atas kedatangan Tim

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI.

Dalam bidang Energi sumber daya Mineral, Ristek dan Ipti serta

Lingkungan Hidup Kehutanan yang merupakan lingkup kerja

Komisi VII, Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai

provinsi yang berbatasan langsung dengan ibu kota memainkan

peranan penting dalam pembangunan Nasional terutama :

1. Produsen Beras terbesar Nasional

2. Kontributor Energi Listrik Nasional terbesar

16

3. Penanaman Modal Asing terbesar ( untk PMDN ke-2 setelah

Jawa Timur )

4. Kontributor ekspor industry manufactur nasional terbesar

hampir 60 %

5. Memiliki berbagai perguruan tinggi kelas dunia dan instalasi

vital nasional.

Dari aspek SDM selain memiliki jumlah penduduk terbesar saat ini

mencapai 47 jt jiwa, hampir 18% angkatan kerja nasional dari

investasi industri manufactur sehingga terjadi 64% migrasi ke

provinsi Jawa Barat. Maka dari itu ketahanan energi, peningkatan

akses dan mutu pendidikan, pengembangan pemanfaatan hasil riset

dan teknologi serta peningkatan daya dukung dan kualitas

lingkungan hidup menjadi issue strategis yang harus menjadi

perhatian seluruh stakeholder pembangunan di Jawa Barat.

Pokok permasalahan utama dalam bidang energy antara lain:

1. Pengembangan energy baru terbarukan dan konservasi energy

dengan kegiatan unggulan jasa mandiri energy melalui

pengembangan pembangkit listrik tenaga air berskala mikro /

Micro Hydro serta program listrik pedesaan untuk mewujudkan

rasio elektrifikasi 100%.

2. Bidang Riset dan pengembangan penelitian Iptek saat ini

Pem.Prov.Jabar telah memiliki badan khusus yaitu BP2D yang

focus utamanya adalah pengembangan inovasi daerah dalam

berbagai sector sesuai dengan potensi wilayah komoditas

unggulan di Jawa Barat yaitu :

a. Pada bidang pertanian, perikanan, peternakan dan

perkebunan yang dilaksanakan secara kolaburatif bersama

perguruan tinggi, pemerintah, industry dan masyarakat Jawa

Barat telah mendapatkan 5 kali penghargaan Budi Pura oleh

Pemerintah hasil dari pengembangan dan inovasi Ikan Patin,

17

Ikan Lele Sangkuriang, Indigovera, penghijauan Pakan

Ternak, serta Kopi.

3. Dalam bidang Lingkungan Hidup fokus concern utama Pem.Prov

Jabar adalah perlindungan ekosistem hutan dan pantai,

rehabilitasi hutan dan lahan kristis, serta revitalisasi daerah

aliran sungai ( DAS ) program unggulannya antara lain :

a. Gerakan Ecovillage yang melibatkan masyarakat,

b. Gerakan tanam dan pelihara hutan,

c. Pengelolaan Hutan Lestari,

d. Perencanaan Pembangunan berwawasan Lingkungan

bersama Pemerintah Kebun Kota,

e. Selain itu secara intensif membangun kebersamaan dengan

pihak Swasta dan pemimpin informal untuk menumbuhkan

perilaku masyarakat berbudaya lingkungan.

Dalam masalah penanganan sampah Sungai Citarum sudah

ada program gerakan Citarum Lestari, membentuk

diberbagai desa masyarakat ecovillage persoalan yang non-

struktural dan yang cultural menjadi perhatian khusus. Saat

ini sungai Citarum yang awalnya sebagai sungai terkotor

sudah berubah tidak ada sampah kembali tetapi menjadi

hitam dikarenakan limbah cair industri, sehingga menjadi PR

kedepan bagaimana membina pengusaha-pengusaha

industry tersebut.

1) Pokok-pokok Paparan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

ke Provinsi Jawa Barat, antara lain :

Bidang energi yang akan dibicarakan tentang ketahanan, keamanan,

kemandirian dan kedaulatan energi. Sektor energi adalah siklus

peradaban seperti halnya dengan sektor pangan, apabila tidak ada

pangan tidak ada kehidupan tetapi tidak akan ada peradaban

apabila tidak ada energi. Seluruh yang terkait dengan sektor energi

18

menjadi sangat penting dari mulai pertamina EP, PHE, dan seluruh

yang dibawah SKK Migas sebagai penghasil energi primer yang

tentu menjadi sangat penting untuk mendukung energi. Begitupun

PLN keberadaannya menjadi sangat penting dari seluruh sisi

pembangkit maupun pendistribusiannya.

Dari hasil peninjauan PGN di Cirebon sudah ada sekitar 4.000 home

conection yang langsung dari sumur yang dimiliki oleh SKK Migas

dan Kementrian ESDM langsung disalurkan kepada masyarakat dan

adanya efisiensi terhadap penggunaan Gas. Masyarakat yang

biasanya mengeluarkan biaya harian Rp80-100 ribu per bulan

untuk membeli gas LPG bersubsidi sekarang hanya butuh Rp30 ribu

dengan cara home connection jaringan gas alam PGN tersebut.

Tentu ini tidak terlepas dari dukungan kementrian ESDM yang

setiap tahunnya memprogramkan revitalisasi dan menambah

jumlah home connection ke rumah-rumah masyarakat yang perlu

support dari pemerintah provinsi. Jadi kedepannya anggaran bukan

hanya disiapkan dari kementrian ESDM tetapi oleh Pemerintah

provinsi, kabupaten/kota untuk menambah Jaringan Gas / Jargas

oleh PGN agar bisa dimanfaatkan bagi masyarakat banyak.

Pada kunjungan ke PLTU Sumur Adem ( PJB Indramayu ) sudah

banyak perubahan, tampak lebih bersih kawasan plantnya dan

pengelolaan kawasan Industrinya bisa dijadikan contoh meski

perawatannya sangat tinggi dikarenakan pembangkit (existing)

disana seluruhnya made in China.

Hasil kunjungan ke Pertamina RU VI Balongan akan melakukan

pengembangan dan perlu ditingkatkan kapasitasnya karena masih

undercapacity untuk memenuhi seluruh kebutuhan BBM diseluruh

Indonesia yang menjadi tugas besar di Pertamina.

Kegiatan selanjutnya akan melakukan kunjungan ke Taman Hutan

Raya Juanda untuk melihat adanya potensi PLTA eksisting yang

19

tentunya sebagai kawasan konservasi dan bisa dikembangkan ke

depannya kepada energi-energi lainnya.

Kunjungan terakhir ke PT.Dirgantara karena adanya kerjasama

dengan mitra kerja Komisi VII yaitu Lapan mengenai

pengembangan terhadap N-219 sebagai kebanggaan PT.Dirgantara

dan Lapan yang tentunya tidak terlepas dari dukungan Provinsi

Jawa Barat.

2) Paparan dari Direktur Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero)

Overview PLN Jawa Barat Ratio Elektrifikasi sudah 99.85% dan

peresmian di dusun-dusun yang belum teraliri listrik bersama

Wagub Jawa Barat di Tasik sudah 322 dusun dan bulan februari

2018 akan ditargetkan 600 dusun.

Rencana Pengembangan Kelistrikan Jawa Barat untuk kebutuhan

Industrinya dan sudah ada permintaan 1.200 MW terutama di

daerah Krawang Bekasi.

Target 100% di 2019 untuk daerah dusun-dusun yang belum

teraliri listrik.

3) Paparan dari PT PGN, Tbk (Persero)

1. Telah melaksanakan kerjasama dengan BUMD Pemprov Jawa Barat

dalam kegiatan pengaliran gas untuk pelanggan Industri di

sepanjang Bekasi-Krawang-Cikampek yang merupakan kawasan

Industri. Selain kawasan tersebut Bogor-Sukabumi sudah dilayani

sampai dengan pabrik Aqua dan rencananya bersama kementrian

ESDM pengembangan ke depannya untuk menghubungkan pipa Gas

dari Barat ke Timur.

2. Gas yang dibawa berasal dari Sumatera Selatan (Grisik dan Pagar

Dewa) yang didaratkan di Muara Bekasi melalui instalasi pipa ke

pelanggan-pelanggan rumah tangga dan transportasi, instalasi pipa

PGN baru mencapai Purwakarta (ujung pipa PGN), rencana akan

dikembangkan ke Kota Bandung untuk pengembangan kebutuhan

Industri.

20

4) Paparan SKK Migas

Ada 2 (dua) hal yang disampaikan dalam kesempatan pertemuan ini,

yaitu :

PT.Pertamina EP dan PHE menghasilkan 400 mm skalf digunakan

untuk industry umum, 46% untuk kebutuhan Listrik, dan hanya

sebagian kecil untuk jaringan gas yang langsung dinikmati oleh

masyarakat terkait adanya komitmen penjualan dari PT.Pertamina

EP dan PHE.

Jaringan Gas (JarGas) yang perlu ditingkatkan untuk masyarakat

kecil dan menengah tergantung adanya pasokan gas dari sektor

hulunya karena selain untuk keperluan rumah tangga/memasak

bisa digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat.

5) Paparan PT.Pertamina MOR III

Terkait kelangkaan tabung gas 3 kg sudah teratasi dengan

menambah pasokan yang ada.

6) Paparan KemenRistek Dikti, Lippi, Lapan, Big, PT.DI dan Bappetan

Terkait Lippi daerah penelitiannya ada di Bandung, Bogor, dan

Cibinong bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat. Bidang energy

menjadi perhatian terhadap pengembangan energy baru dan

terbarukan khususnya untuk elektrifikasi didaerah terpencil,

seperti Biogas, Tenaga Surya, Tenaga Air, Micro Hydro dan Tenaga

Angin.

LAPAN memiliki lokasi penelitian di Tangerang, Pusat Roket. Kalau

di Bandung Deputi science yang mengamati antariksa angkasa dan

awan serta uji coba peluncuran roket. Adanya kendala karena

banyak daerah peluncuran roket tersebut menjadi objek wisata.

BIG ada di Cibinong untuk penelitian terhadap remote sensing dan

aplikasi Geopartial.

Bapetan yang mengawasi semua penggunaan bahan-bahan nuklir

untuk aplikasi kesehatan dan industry

21


Pemerintah Provinsi Jawa Barat

2.6. Pertemuan dan Peninjauan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda yang

dihadiri oleh:Dirjen Kementerian LHK RI, Kepala LIPI, Direksi PT.

PLN (Persero), dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar,

beserta jajarannya,


Aspirasi dari Ditjen Kementerian LHK RI

Peresmian dari tahun 1985 melalui Keppres , Luas 528 ha Taman Hutan

Raya (TAHURA) H.Juanda yang tipe ekosistemnya bervarian atau

pinggiran sungai, memiliki fungsi sangat strategis khususnya untuk

kawasan bandung raya bagian utara sebagai benteng terakhir menjaga

keseimbangan ekosistem hutan alam yang masih tersisa di bandung.

Fungsi utamanya sebagai konservasi alam, lingkungan, tumbuhan maupun

Faunanya serta pendidikan, penelitian dan wisata.

Pada tahun 2006 ada kajian untuk perluasan Taman Hutan Raya diusulkan

2.772 ha yang terkendala masalah sosialisasi kepada masyarakat mulai

dari batas Cihideung, Cibodas sampai ke Kampus Unpad Jatinangor dan

menyambung dengan tanah milik PemProv Jawa Barat (hutan daerah /

leuweung Pajajaran).

Adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air/PLTA tertua dengan kapasitas 3.8

Mw yang memiliki sejarah penyediaan listrik untuk masyarakat Bandung

22

sejak jaman Belanda. Kendala yang dihadapi adanya aktifitas masyarakat

khususnya di Lembang dan sekitarnya terkait sampah, kotoran hewan

yang akan berpengaruh terhadap kualitas air yang sebagian diolah mejadi

bahan baku PDAM kota Bandung.

Sedangkan Aspirasi dari PT. Indonesia Power sebagai pengelola (total

pembangkit yang dikelola 14.500 Mw)

Hydro Electric Power Plant ( HEPP ) / PLTA Bengkok

Sub Unit PLTA Bengkok merupakan salah satu sub unit dari unit

pembangkit Saguling. PLTA Bengkok berlokasi di desa Ciburial, Kec

Cimenyan Kab, Bandung Jawa Barat dengan Total Kapasitas Daya Listrik

3.85 MW.

Hydro Electric Power Plant( HEPP ) / PLTA Bengkok sudah hampir 100

tahun yang berdiri sejak th1923. Kendala yang dihadapi dalam

menjaga/maintenance PLTA dimanapun adalahsedimentasi karena

langsung berkorelasi dengan usia waduk. Usia waduk berkurang jika

kapasitas waduk yang ditampung volumenya airnya akan berkurang.


Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda

23

2.7. Pertemuan dan peninjauan N-219 di PT. Dirgantara Indonesia yang

dihadiri oleh: Dirjen Kementerian Ristek Dikti, Kepala LAPAN, dan

Direktur PT. Dirgantara Indonesia, beserta jajarannya,


Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah terpencil dan

perbatasan melalui ketersediaan sarana transportasi udara perintis.

Menumbuhkan industri penerbangan nasional, meliputi : industry utama

penerbangan (PT Dirgantara Indonesia), industry pendukung (avionic &

elektronika,mekanika, manufacturing & permesinan, karet & Ban, Interior

dll) dan industry pengopersian pesawat terbang (airliner, air charter,

cargo maupun penumpang).

Meningkatkan kemandirian nasional dalam penguasaan teknologi dan

Produksi sarana transportasi udara melalui penelitian dan pengembangan

yang berkesinambungan.

Pertumbuhan jumlah penumpang udara di Indonesia selalu meningkat

tajam dari tahun ke tahunnya.

Dari 310 bandara udara yang ada di Papua, 90% nya mempunyai

keterbatasan panjang landasan yaitu kurang dari 800 meter, yang hanya

mampu didarati oleh pesawat kecil sekelas pesawat N219.

Terbatasnya Pesawat Udara Komuter Kapasitas 19 penumpang sebagai

pesawat komuter, feeder dan pembuka isolasi wilayah-wilayah Indonesia

dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta

mengembangkan Industri Kedirgantaraan Nasional.

Kekurangan Anggaran dalam Pengembangan dan Pembangunan Pesawat

N-219 sebesar 81,833,713,778 IDR. Komisi VII DPR RI sepakat

kekurangan anggaran ini akan dibahas di APBN Perubahan 2018 antara

Kemristekdikti , LAPAN, PT DI dan Komisi VII DPR RI, sehingga

penyelesaian Project N219 tidak lagi terkendala oleh ketersediaan

anggaran. Sementara soal komersialisasi akan menjadi tanggung jawab PT

Dirgantara Indonesia.

24


PT. Dirgantara Indonesia (PTDI)

BAB III

KESIMPULAN

1) Domestic Market Obligation (DMO) batubara secara aturan telah memiliki

payung hukum yang sebesar 25% belum dapat diimplementasikan secara

baik. Untuk itu, perlu dukungan dari Komisi VII DPR RI untuk dapat

mendorong agar dapat dilaksanakan dalam mensupplai kebutuhan batu

bara pada pembangkit di dalam negeri.

2) Tim Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI kepada BPH Migas untuk

menyampaikan formula perhitunganalokasi gas, untuk keperluan

komersial, rumah tangga, industri dan lainnya.

3) Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Direktur

Utama PT. PGN (Persero) untuk meningkatkan pemanfaatan Corporate

Social Responsibility (CSR) bagi konsumen jaringan gas agar dapat

meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.

4) Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI memperoleh informasi bahwa

pada tahun 2019 direncanakan terdapat alokasi gas dari lapangan Parigi

yang dapat dipergunakan mensupplai kebutuhan jaringan gas kota.

25

5) Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Dirut PT.

Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk menyampaikan kelengkapan data

sumur aktif, non aktif dan intermittent serta estimasi perkiraan usia

kemampuan sumur tersebut.

6) Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI bersepakat dengan SKK Migas

agar menyampaikan alokasi anggaran Corporate Social Responsibility

(CSR) masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada

Komisi VII DPR RI pada rapat dengar pendapat di masa sidang III tahun

sidang 2017-2018.

7) Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk

diagendakan rapat dengar pendapat dalam panja migas Komisi VII DPR RI

dengan seluruh GM PT. Pertamina (Persero) MOR I hingga MOR VIII dan

Dirut PT. AKR Corporindo untuk membahas pendistribusian BBM

Bersubsidi.

8) Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk

diagendakan rapat dengar pendapat dengan Kepala LAPAN dan Direktur

Utama PT. Dirgantara Indonesia guna membahas pengembangan rancang

bangun pesawat N-219.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke

Provinsi Jawa Barat, dengan harapan dapat sebagai masukan dalam

menjalankan tugas-tugas konstitusional.

Jakarta, Desember 2017

Komisi VII DPR RI

Ketua Tim,

DR. IR. EMAN HERMAN KHAERON,MSI

Documents

L A P O R A N KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI RESES …