1

LAPORAN HASIL

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI MALUKU

MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2016 – 2017

TANGGAL 31 OKTOBER S.D 1 NOVEMBER 2016

KOMISI VIII DPR RI JAKARTA

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata

Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja Reses Masa

Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 telah membentuk 3 Tim yakni ke Provinsi NTT,

Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Maluku.

B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21

dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesianomor 1tahun 2014

tentangtata Tertib

4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 22 Agustus 2016

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR –RI

dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan

yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dibidang Agama, Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

3

Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang

termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah

maupun masyarakat.

2. Tujuan

Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan

kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah,

khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dibidang Agama, Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.

4

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO NO

ANGG

NAMA ANGGOTA

KET

1. A-86/F.PKS H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA WAKIL KETUA K VIII

KETUA TIM

2. A-227/F-PDIP DRS. SAMSU NIANG, M.Pd ANGGOTA

3. A-175/F-PDIP ALFIA REZIANI ANGGOTA

4. A-154/F-PDIP DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. ANGGOTA

5. A-152/F-PDIP DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc ANGGOTA

6. A-298/F-PG H. MUHAMMAD LUTFI ANGGOTA

7. A-394/F-GER DRA. HJ. RUSKATI ALI BAAL ANGGOTA

8. A-328/F.GER SUASANA DACHI, SH ANGGOTA

9. A-472/F-PAN HJ. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi ANGGOTA

10. A-70/F.PKB H. AN’IM F MAHRUS ANGGOTA

11. A-92/F-PKS DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI ANGGOTA

12. A-526/F.PPP ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM ANGGOTA

13. SIGIT BAWONO PRASETYO, M.Si SEKRETRIAT

14. ABDUL ROJAK SEKRETRIAT

15. YUSUP KAMALUDIN SEKRETRIAT

16. Dr. ASTRIANA BAITI SINAGA, MS. TENAGA AHLI

17. SUCIATI JURU KAMERA

5

B. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Kunjungan lapangan Desa Tangguh Bencana ke desa Laha. Dalam kunjungan ke

desa Tanggung Bencana ini Tim Kunker sempat melakukan dialog dengan

masyarakat yang berada di Desa Tanggunh Bencana ini . Adapun hasil dialog

tersebut adalah:

a. Bahwa wilayah ini merupakan daerah pesisir yang sangat rawan terjadi

bencana, keinginan masyarakat adalah memperpanjang waktu untuk daerah

tangguh bencana yang akhir berakhir 3 tahun.

b. Kesuloitan melakukan koordinasi dan komunikasi karena tidak ada jaringan

komunikasi

c. Membutuhkan dibangunnya posko-posko sekretariatan Desa Tangguh

Bencana serta mengharapkan bahwa setelah terjadi bencana tetap dilakukan

pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk tanggap bencana.

2. Tim juga melakukan kunjungan ke IAIN Ambon. Tim Kunjungan selain diterima

oleh Rektor IAIN Ambon dan seluruh civitas Akademik juga dihadiri oleh Ketua

Sekolah Tinggi Agama Kristen. Dalam Dialog yang dilaksanakan di IAIN Ambon

ada beberapa catatan sebagai berikut:

a. Keinginan alih status Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN Ambon)

menjadi Universitas Islam Negeri (UIN ) IAIN dengan beberapa lasan antara

lain :

1) Ambon adalah satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri di Maluku.

2) Jumlah dan animo masyarakat untuk berkuliah di IAIN Ambon dari tahun

ke tahun terus mengalami peningkatan signifikan.

3) IAIN memiliki lahan baru yang sangat memadai dan strategis dalam

pengembangannya sebagai perguruan tinggi yang dapat berkontribusi

secara signifikan terhadap pembangunan berikut memberi jawaban solutif

akibat effect multiplayer yang diakibatkannya terutama di Maluku.

6

4) Dukungan Pemerintah Daerah Maluku untuk pengembangan status dari

IAIN menjadi UIN.

5) Dukungan Kemetrian Agama terhadap pengembangan IAIN Ambon

sebagai kampus yang concern pada pengembangan multikulturalisme.

6) IAIN Ambon mendapat kepercayaan masyarkat dan pemerintah daerah

sebagai dapur untuk menggodok pengembangan Maluku sebagai

laboratorium kerukunan dan perdamaian

Selanjutnya berkaitan dengan alih status IAIN menjadi UIN, rektor juga

menyampaikan mengharapkan agar agar persyaratan administrasi tidaklah

harus sama dengan persyaratan yang ditetapkan Pusat sebagaimana PTAIN

yang berada di Jawa, khususnya terkait dengan jumlah mahasiswa.

b. Keinginan memiliki Ma’had buat mahasiswa baru

c. Sementara Ketua STAK Ambon memohon bantuan laboratorium Musik.

3. Kunjungan ke P2TP2A, namun karena gedung P2TP2A masih baru belum

digunakan akhirnya Tim langsung ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku.

4. Pertemuan dengan Pertemuan dengan Gubernur Prov. Maluku, Anggota DPRD

Prov. Maluku, Kakanwil Kemenag, Kadinsos, Kepala BPBD, Kepala Badan PP &

PA, Kapolda Prov. Maluku beserta jajarannya, Tokoh Masyarakat.Dalam

pertemuan dengan Gubernur dengan seluruh jajaran SKPD ada beberapa hal

yang menjadi catatan antara lain:

a. Berkaitan dengan agama

1). Terkait kondisi sarana dan prasarana Kanwil Kementerian Agama maupun

Kankemenag Kab/Kota di Provinsi Maluku sesungguhnya belum bisa

dikatakan terpenuhi secara kuantitas maupun kualitas karena

sesungguhnya keberadaan Kanwil dan Kankemenag Kab/Kota belum

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka

7

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama secara baik sesuai

tuntutan reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan Moratorium pembangunan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual dan

Maluku Barat Daya, berdampak pada pelayanan publik yang dilakukan

kementerian Agama tidak bisa maksimal karena terbatasnya infrastruktur

dan SDM.

2). Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap kerukunan hidup

beragama di Provinsi Maluku. Pasalnya pasca konflik belasan tahun lalu

yang melanda daerah ini, kini masyarakat Maluku hidup dalam

kerukunanan beragama yang mendapat acungan jempol, bahkan bisa

dijadikan laboratorium kerukunan hidup beragama.

3). Berkaitan dengan haji, Maluku adalah daerah kepulauan, sehingga

mobilitas dari satu wilayah ke wilayah lain memerlukan tenaga dan waktu

dan biaya yang sangat besar lebih-lebih lagi jika jama haji harus bertolak

dan menginap di kota Makassar. Selanjutnya juga disampaikan bahwa

Kondisi asrama Haji Maluku sangat tidak layak dilihat dari banyak aspek,

mulai dari ketersediaan air, kebersihan, kenyamanan kamar tidur dan

fasilitas yang lain. Ambon mengusulkan agar berubah menjadi

embarkasi haji antara (EHA),

b. Berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak di Provinsi Maluku antara lain :

1) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan akan di Provinsi Maluku

masih terjadi dan cenderung meningkat;

2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan

anak;

3) Penanganan/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban

kekerasan masih bersifat prasial, sehingga dan yang diperoleh sangat

beragam;

8

4) Belum maksimalnya pelayanan kepada perempuan dan anak korban

tindak kekerasan, karena secara geografis Provinsi Maluku berbentuk

kepulauan.

5) Masih adanya perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang belum

terlaporkan/tertangani;

c. Berkaitan dengan Kebencanaan

Dalam rangka membangun kesiapsiagaan, BPBD Provinsi Maluku telah

memiliki peta Risiko Bencana sebagai bahan perencanaan program dan

kegiatan sesuai tahun anggaran berjalan. Namun tentunya peta rawan

bencana perlu disusun pada masing-masing kabupaten/kota, sehingga

kerawanan bencana di suatu wilayah dapat dilihat secara detail. Salah satu

poin penting yang harus dilaksanakan adalah sosialisasi peta kerawanan

bencana kepada masyarakat serta integrasi peta kerawanan dengan proses

perencanaan daerah. Tindak lanjut program kesiapsiagaan yang sesuai

dengan Rencana Aksi di Provinsi Maluku belum tertangani secara baik. Hal ini

disebabkan kurangnya alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN.

d. Berkaitan dengan Permasalahan sosial

Program dan Kegiatan Prioritas yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi

Maluku pada Tahun 2015-2016 adalah :

1) Penanganan Fakir Miskin dengan mekanisme pemberian bantuan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) kepada 1.900 kk / 190 kelompok di Kab.MTB,

MBD, SBT, Tual dan Malteng pada tahun 2015, dan 1.300 kk/ 130

kelompok di Aru, Malra, Bursel, SBB, Ambon dan Malteng pada tahun

2016.

2) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan pola pemukiman

sebanyak 179 kk di lokasi Waeflan dan Waereman, Kab.Buru pada tahun

2015 dan 86 kk di lokasi Manusela, Kab.Maluku Tengah pada tahun

2016.

9

3) Penghambat/Kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah

Rasionalisasi Anggaran melalui penghematan oleh Kementerian Sosial RI

menjadikan seluruh kegiatan tahun 2016 tertunda.dan kondisi iklim yang

berubah-ubah turut mempengaruhi kegiatan terutama pada daerah-

daerah terpencil dan jauh.

10

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil Kunker Ke Provinsi Maluku ini maka dapat disimpulkan dan

direkomendasikan antara lain:

A. Berkaitan dengan Agama

1) Alih status IAIN menjadi UIN Ambon adalah hak setiap Provinsi untuk

mengusulkannya namun pengalihan status ini tentunya namun perlu tiga di

dasari atas 3 value utama, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi Komisi VIII

DPR RI untuk memperjuangkannya di Badan Anggaran.

2) Ambon adalah provinsi yang dijadikan sebagai laboratorium kerukunan agama,

Kementerian Agama tentunya perlu menginisiasi program yang tepat dan

strategis bagi Ambon sehingga “ Ambon sebagai laboratorium kerukunan

Agama “ ini bisa terawat. .

3) Terkait kondisi sarana dan prasarana Kanwil Kementerian Agama maupun

Kankemenag Kab/Kota di Provinsi Maluku sesungguhnya belum bisa dikatakan

terpenuhi secara kuantitas maupun kualitas, untuk itu perlu dilakukan oleh

Kementerian Agama perimbangan yang adil antara Indonesia Timur dan Jawa.

4) Ambon mengusulkan agar berubah menjadi embarkasi haji antara (EHA),

yang tentunya perlu dilakukan kajian yang mendalam ditinjau dari berbagai

aspek baik oleh Provinsi maupun Pusat.

B. Berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan akan di Provinsi Maluku

masih terjadi dan cenderung meningkat;

2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak;

3) Penanganan/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

masih bersifat prasial, sehingga dan yang diperoleh sangat beragam;

11

4) Belum maksimalnya pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak

kekerasan, karena secara geografis Provinsi Maluku berbentuk kepulauan.

Selanjutnya direkomendasikan untuk mengoptimalkan fungsi dari BP3 A

Provinsi dengan melibatkan berbagai stakeholder di daerah.

C. Berkaitan dengan Kebencanaan

Perpanjangan waktu desa Tangguh Bencana

Peningkatan Program pendidikan, pelatihan dan kesiapsiagaan masyarakat akan

bencana atau tanggap bencana.

Direkomendasikan untuk senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi antara

Pemerintah Daerah melalui BPBD dan BNPB untuk menyampaikan berbagai

kendala dalam penanggulangan bencana baik dari aspek anggaran, kelembagaan

serta regulasi.

D. Berkaitan dengan permasalahan sosial

Penanganan Fakir Miskin dengan mekanisme pemberian bantuan Usaha Ekonomi

Produktif (UEP) dan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dengan pola pemukiman dirasakan masih sangat sedikit jangkauannya, sehingga

perlu ada peningkatan jumlah sasarannya dengan mempertimbangkan kondisi

wilayah di Provinsi Ambon, khususnya pada daerah-daerah terpencil dan jauh.

12

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah laporan kunjungan kerja ini dibuat, yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti oleh

Komisi VIII DPR RI bersama mitra.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI KETUA TIM

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA