BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran

manusia tentang tatanan sosio politik yang ideal. Ajaran demokrasi merupakan ide besar

untuk merekonstruksi rasionalitas kekuasaan yang sulit dijinakkan. Kekuasaan menjadi

tema sentral dalam ide demokrasi.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah sejak lama menerapkan

demokrasi sebagai dasar pemerintahan Indonesia. Namun, sampai saat ini, negara

Indonesia belum memiliki kejelasan yang tepat tentang arti demokrasi itu sendiri.

Mungkin jika kita menanyakan tentang arti demokrasi, kebanyakan orang akan

mengatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini

sering diartikan sebagai semua keinginan rakyat adalah yang paling benar. Dan ada juga

yang mengatakan bahwa kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan.

Sebagai contoh bila ada dua pendapat yang bertentangan dari rakyat, pastinya kedua

pendapat itu tidak mesti dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya sosok pemimpin yang

dapat membimbing dan memutuskan pendapat yang terbaik yang bisa digunakan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian demokrasi ?

2. Bagaimana pelaksanaan Demokrasi pada Era Reformasi?

3. Bagaimana pelaksanaan Demokrasi Pasca Reformasi?

4. Bagaimana Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Demokrasi pada Era Reformasi.

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Demokrasi Pasca Reformasi.

4. Untuk mengetahui bagaimana bentuk struktur pemerintahan Indonesia yang

berdasarkan UUD 1945.

1

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Demokrasi2.1.1 Pengertian Demokrasi

1. Secara Umum

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti

rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintah. Jadi demokrasi berarti

pemerintahan rakyat atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang

kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

2. Menurut Para Ahli

a. Menurut Henry B. Mayo

Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil

yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang

didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana

di mana terjadi kebebasan politik.

b. Menurut Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang

melaksanakan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih.

Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan

diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.

c. Menurut Kranenburg

Demokrasi terbentuk dari dua pokok kata yang berasal dari bahasa

Yunani yaitu demos (rakyat) dan Kratein (memerintah) yang maknanya

adalah cara memerintah oleh rakyat.

d. Menurut International Commission of Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk

membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara

2

melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab

kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Demokrasi

1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

2. Pemilu yang Luberjurdil.

3. Adanya jaminan HAM.

4. Diakuinya persamaan kedudukan di hadapan hukum.

5. Terciptanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

6. Dijaminnya kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

7. Kebebasan pers.

2.1.3 Unsur-unsur Demokrasi

1. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

2. Kebebasan.

3. Supremasi Hukum (Daulat Hukum).

4. Pengakuan akan kesamaan warga negara.

5. Pengakuan akan supremasi sipil dan militer.

2.2 Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi2.2.1 Demokrasi pada Era Reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini, yaitu Demokrasi

Pancasila. Perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik

penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik

pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada

Orde Reformasi sekarang ini, yaitu :

1) Pemilu lebih demokratis

2) Partai politik lebih mandiri

3) Pengaturan HAM

4) Lembaga demokrasi lebih berfungsi

5) Konsep trias politica masing-masing bersifat otonom penuh.

Saat ini tampaknya kekuatan rakyat sangat dominan. Bahkan etika, moral, dan

aturan hukum diinjak-injak demi demokrasi keblablasan yang telah diyakini

3

banyak pihak. Kekuatan rakyat yang tanpa etika dan aturan itu sangat mungkin

menjadi kontraproduktif yang akan menghancurkan bangsa ini. Namun dalam

perjalanan demokrasi dalam era reformasi berjalan terlalu cepat dan tidak terarah.

Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang

tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan

tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang

mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara

lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Demokrasi di Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR

hasil Pemilu 1999 yang telah memilih Presiden dan Wapres serta terbentuknya

lembaga-lembaga tinggi yang lain.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis

antara lain:

1) Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok

reformasi

2) Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang

referendum.

3) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas

dari KKN.

4) Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden

dan Wapres RI.

5) Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, dan IV

6) Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah dua

kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

2.2.2 Ciri-ciri Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi

1. Mengutamakan musyawarah mufakat.

2. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain.

4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil

musyawarah.

6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur.

4

7. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang

Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan.

8. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai

lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat.

9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutid,

dan Yudikatif.

10. Penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang

memiliki partai.

11. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan HAM.

2.2.3 Sistem Pemerintahan pada Masa Orde Reformasi

Sistem pemerintahan masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas

kenegaraan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-

hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai

pasal 28 UUD 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya UU No. 2 tahun

1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai.

2. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No.

IX/MPR/1998 yang ditindaklanjuti dengan UU No. 30 tahun 2002 tentang

komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang

tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga

negara, UUD 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan

jabatannya, berani memecat Presiden dalam sidang istimewanya.

4. Dengan amandemen UUD 1945 masa jabatan Presiden paling banyak dua kali

masa jabatan, Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat mulai dari

pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wapres pertama pilihan

langsung rakyat adalahh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, MPR

tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang

kedudukannya sama dengan presiden, MA, BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi

ditangan MPR melainkan menurut UUD.

5

2.2.4 Penerapan Demokrasi Indonesia

Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki

kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala

tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbau Orde Baru.

Dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat dan agar dapat

mewujudkan tujuan dari reformasi tersebut maka B.J. Habibie mengeluarkan

bebrapa kebijakan, antaranya :

a) Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket UU

masa orde baru dengan tiga UU politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga

UU tersebut :

1. UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik.

2. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3. UU No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR.

b) Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam

sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 tahun

1999 tahun perlindungan Konsumen.

c) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat

kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai

golongan dan ideologi. Masyarakat dapat menyampaikan kritik secara

terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyampaikan

pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers

dilakukan dengan cara menyederhanakan Surat Izin Usaha Penerbitan

(SIUP).

d) Pelaksanaan pemilu

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie berhasil diselenggarakan pemilu

multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu

tersebut diikuti oleh 48 partai politik.

6

2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi

a. Kelebihan

Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen UUD 1945.

Mendorong warga negara meningkatkan kapasitas pribadinya.

Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan.

Lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks.

Menjamin stabilitas politik.

Penegakan hukum dan diplomasi antar bangsa.

Terbukanya pintu informasi yang begitu lebar.

Jumlah partai politik tidak dibatasi.

Politisasi birokrat.

Membangun klientelisme ekonomi.

b. Kekurangan

Masyarakat yang terlalu bebas, dan mengartikan kebebasan dengan boleh

berbuat sebebas-bebasnya.

Kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkn publik tidak dapat

dikontrol langsung oleh rakyat.

Masih banyak pemaksaan yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

Pendidikan politk rakyat masih rendah.

Masih adanya diskriminasi dalam pengambilan keputusan.

KKN.

Lemahnya stabilitas keamanan.

Banyak masyarakat yang salah tafsir mengenai reformasi.

2.3 Demokrasi Pasca ReformasiDewasa ini hampir seluruh negara di dunia mengklaim menjadi penganut setia paham

demokrasi. Namun demikian, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Amos J.

Peaslee bahwa dalam kenyataannya demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara

berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Setiap negara dan orang menerapkan

definisi demokrasi menurut kriteria masing-masing, bahkan negara komunis seperti,

RRC, Kuba, Vietnam juga menyatakan sebagai negara demokrasi.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka perlu diambil suatu pengertian esensial

tentang demokrasi yang diterapkan di dalam suatu negara termasuk Indonesia. Dalam

7

suatu negara yang menganut sistem demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan

rakyat. Dengan lain perkataan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah di tangan

rakyat. Kekuasaan dalam negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Berdasarkan esensi pengertian tersebut maka hakikat kekuasaan di tangan rakyat

adalah menyangkut baik penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Oleh karena itu,

kekuasaan pemerintahan negara di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal :

pertama, pemerintah dari rakyat (government of the people); kedua, pemerintahan oleh

rakyat (government by people); ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for

people).

Prinsip Pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut bagi negara Indonesia

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu

hukum memiliki kedudukan sebagai “staatsfundamentalnorm”, oleh karena itu

merupakan sumber hukum positif dalam Negara Indonesia, selain tercantum dalam

Pembukaan juga berdasarkan pada dasar filsafat negara Pancasila sila keempat yang

dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu didasarkan pada

moral kebijaksanaan yang terkandung dalam sila pertama dan kedua.

Dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga secara eksplisit tercantum dalam

UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Prinsip demookrasi tersebut secara eksplisit juga dijabarkan

dalam pasal UUD 1945 hasil amandemen dengan mewujudkan sistem penentuan

penentuan kekuasaan pemerintahan negara secara langsung.

Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan Negara Indonesia juga diwujudkan dalam

penentuan kekuasaan negara.

8

BAB IIIPENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai

titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang belum

dilaksanakan secara baik dan benar. Salah satu hasil reformasi yang telah dicapai adalah

bangsa Indonesia mampu mengadakan Pemilu secara langsung sehingga anggota-

anggota MPR, DPR, DPD, serta DPRD yang terpilih sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Ketidakberhasilan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu kesadaran hukum di

dalam masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, dan perundang-undangan lainnya

masih belum merata dan menyeluruh, sehingga masih terdapat penyalahgunaan

wewenang ataupun main hakim sendiri. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat

dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.2 SARAN

Sebagai warga negara Indonesia yang telah menerapkan Demokrasi Pancasila,

hendaknya kita dapat menjalankan hak dan kewajiban serta berpartisipasi secara aktif

dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sudah seharusnya kita saling bergotong

royong demi mewujudkan bangsa Indonesia yang demokratis seperti yang telah dicita-

citakan oleh pahlawan-pahlawan bangsa ini.

9

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Penerbit

Paradigma Yogyakarta.

Putra, Febrianto. 2014. Hakikat Demokrasi : Pengertian dan Prinsip. [Online]. Tersedia :

http://www.febrian.web.id/2014/03/hakikat-demokrasi-pengertian-dan-prinsip.html.

. 2012. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli. [Online]. Tersedia :

http://www.beritaterhangat.net/2012/11/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html

Hidayah, Nikma. 2013. Pelaksanaan Demokrasi di Era Reformasi Sampai Sekarang.

[Online].Tersedia:http://www.academia.edu/9555126/MAKALAH_PENDIDIKAN_

KEWARGANEGARAAN_PELAKSANAAN_DEMOKRASI_DI_ERA_REFORMA

SI_SAMPAI_SEKARANG_

Ega, Verry. 2014. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Era Reformasi. [Online].

Tersedia:https://www.academia.edu/8898698/Makalah_Pelaksanaan_Demokrasi_Di_I

ndonesia_Pada_Era_Reformasi

10