Embed Size (px)
Citation preview
KURIKULUM PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JENJANG SARJANA (S1)
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2019
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. IDENTITAS
1 Nama Program Studi, Jenjang Pendidikan Kewarganegaraan (S1)
2 Alamat Jalan Dr. Setia Budhi 229 Bandung
3 Kabupaten/Kota Bandung
4 Kode Pos 40154
5 Nomor Telepon 022 2004985
6 Nomor Faksimile 022 2004985
7 Alamat E-mail [email protected]
8 Alamat Website www.pkn.upi.edu
9 Gelar yang diberikan Sarjana Pendidikan (SPd)
10 Tahun dan SK Pendirian 1954 / Nomor 35742
11
Tahun dan SK Akreditasi
1. 2006/No.08860/Ak-X-S1-008/IKBRBK/VII/2006; Nilai A
2. 2011/No. 016/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011; NIlai A (375)
3. 2016/ No. 0940 /SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016; Nilai A (376)
B. PIMPINAN PRODI
1 Nama Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed.
2 Jabatan Ketua Departemen/Program Studi
3 No. SK Penugasan 4925/UN40/KP/2015
4 Tanggal Mulai Penugasan 23 Juli 2015
5 Tanggal Selesai Penugasan 23 Juli 2019
A. RASIONAL
Secara historis, Departemen/Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (istilah
Departemen mengacu pada Statuta UPI/ PP No. 15 Tahun 2014 tentang UPI sebagai
Perguruan Tinggi Badan Hukum) merupakan salah satu departemen tertua di lingkungan
Universitas Pendidikan Indonesia. Departemen ini lahir hampir bersamaan dengan
lahirnya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) sebagai cikal bakal lahirnya IKIP
Bandung (sekarang UPI) di mana PTPG dilahirkan tanggal 20 Oktober 1954. Pendirian
Departemen PKn tersebut didasarkan atas Keputusan Menteri Pengajaran dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35742 tertanggal 1 September 1954 dengan
nama Jurusan Ekonomi Hukum Negara.
Secara akademis, Departemen/Prodi Pendidikan Kewarganegaraan (disingkat PKn)
adalah sebuah pendidikan disiplin ilmu dengan pendekatan multidisipliner dengan ilmu
politik, hukum dan pendidikan sebagai substansi kajian utama dan Pancasila sebagai
content dan core values serta kaidah fundamental bangsa yang diorganisir dan ditransaksi
melalui proses pendidikan secara ilmiah, pedagogis, dan psikologis untuk tujuan
pendidikan nasional, yakni warga negara yang beriman, berakhlak mulia, cerdas,
terampil, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air dan Pancasialis. Norma dasar (grundnorm dan central of
believe) PKn adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, didukung oleh seluruh unsur-unsur ilmu-ilmu sosial, budaya dan sejarah
perjuangan bangsa dan spirit Proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta ilmu
pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai keagamaan sebagai penciri kehidupan masyarakat
Indonesia.
PKn adalah sebuah synthetic discipline atau Integrated Knowledge System sebagai
bagian dari studi interdisipliner dan multidisipliner bahkan transdisipliner dari ilmu-ilmu
sosial dan humaniora serta nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Untuk
mengembangkan PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu maka kajian PKn didukung oleh
filsafat knowledge as power dan education as power untuk tujuan pendidikan. Istilah
yang digunakan di luar negeri khususnya di Eropa (Eropa Kontinental) dan Amerika
(Anglo Saxon) bahkan Asia Pasifik adalah “Civic Education dan Citizenship
Education”. Ide-ide dasar pendidikan disiplin PKn ini disusun dengan rumusan berbagai
macam generalisasi yang diuji tingkat kebenarannya dan tinggi spirit kebangsaannya
dalam hidup berbangsa dan bernegara serta dinamika globalisasi. Dengan demikian
pendidikan disiplin PKn ini secara akademis akan dapat dipertanggungjawabkan dalam
pengembangannya.
Departemen/Prodi PKn FPIPS UPI Jenjang S-1 yang berdiri sejak 1954 telah
memberlakukan beberapa Kurikulum. Memasuki Abad 21, Prodi PKn telah
menggunakan 2 dokumen kurikulum yakni Kurikulum Tahun 2006 dan 2013 sejalan
dengan perkembangan kurikulum yang berlaku di UPI. Dengan mempertimbangkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat sejak memasuki Abad
21 yang dikenal dengan era disrupsi atau era milenial atau era digital, yang berdampak
perubahan terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global, maka kurikulum
sebagai unsur inti dalam pendidikan (the heart of education), menuntut pula perubahan
kurikulum Prodi PKn Jenjang Sarjana (S1). Penyesuaian kurikulum bagi Prodi PKn
merupakan keniscayaan terutama setelah ada perubahan dalam sitem regulasi seperti
lahirnya UU No.14/2005, Permenristekdikti No.44/2015, dan Permenristekdikti
No.55/2017 agar PKn sebagai lembaga pendidikan penghasil sarjana calon guru tetap
eksis dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Program studi PKn diharapkan mampu
menjawab tuntutan dan tantangan jaman serta mampu memperkuat keilmuan PKn dengan
Pancasila sebagai kajian utama (core subject).
Dengan demikian, memasuki Abad ke-21 yang dalam perkembangan kehidupan politik
bangsa Indonesia dikenal sebagai era reformasi, kedudukan Pendidikan
Kewarganegaraan semakin mendapat tempat yang kokoh baik dalam peraturan
perundang-undangan negara Republik Indonesia maupun sebagai tuntutan keterampilan
Abad 21 (21st century skills). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: “(1) Kurikulum pendidikan dasar dan
menengah wajib memuat; (b) pendidikan kewarganegaraan”, dan "(2) Kurikulum
pendidikan tinggi wajib memuat (b) pendidikan kewarganegaraan” (Pasal 37). Hasil
kajian para ahli yang memperhatikan perkembangan iptek dan tuntutan masyarakat,
Partnership 21st Century Skills (2003) telah menempatkan civic sebagai salah satu the
core subjects di Abad 21.
Perlunya penyesuaian kurikulum program studi PKn Sarjana (S1) setelah memperhatikan
sejumlah sistem regulasi atau peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat (1)
menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan
Tinggi. Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan
Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi
yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
Pada tahap realisasi, khususnya, di Universitas Pendidikan Indonesia, pengembangan
kurikulum dilaksanakan oleh tiap program studi yang ada di UPI. Program studi PKn
jenjang Sarjana (S1) sebagai bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia memiliki
kewenangan dan oleh karena itu selalu melakukan pembaharuan/ penyesuaian, evaluasi,
dan revisi melalui proses analisis terhadap kurikulum agar selalu aktual, terkini (up to
date) dan relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat serta ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Sejalan dengan ketentuan di atas, Program studi PKn sudah selayaknya selalu
mengembangkan kurikulum, mengevaluasi, dan memperbaiki/ memperbaharuinya yang
meliputi tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
Selain itu, pada Pasal 33 ayat (2) dinyatakan bahwa Program Studi memiliki kurikulum
dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. Dengan demikian,
Program studi PKn melakukan reviu terhadap kurikulum sesuai dengan ketentuan di atas
serta kebijakan Pemerintah lainnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta tuntutan dan kebutuhan kehidupan masyarakat, tuntutan global, dunia kerja serta
pengembangan keilmuan, bahkan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.
Dengan mengacu pada ketentuan dan kebijakan di atas, maka peninjauan Kurikulum
Program Studi PKn UPI yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan
perlu mempertimbangkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 dan peraturan yang berlaku di Universitas
Pendidikan Indonesia.
B. DESKRIPSI PROFIL PROGRAM STUDI
Program studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Sarjana (S1) didirikan pada tanggal
10 November 1954 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran
Nomor 35742 tertanggal 1 September 1954. Prodi PKn jenjang Sarjana (S1) di UPI merupakan program studi PKn pertama di Indonesia. Pendirian prodi ini dilandasi oleh
pemikiran dan pertimbangan dari Pemerintah Republik Indonesia yang tidak terpisahkan
dari pertimbangan pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). HIngga saat ini
jumlah program studi PPKn mencapai 120 program studi yang tersebar di seluruh pelosok
tanah air dengan kondisi yang sangat beragam. Nama (nomenklatur) program studi
jenjang sarjana di UPI saat ini tidak mengelami perubahan, yakni Pendidikan
Kewarganegaraan.
Sejak tahun 1954, Prodi PKn jenjang Sarjana (S1) UPI telah diakreditasi oleh BAN PT
sebanyak 4 kali, yang pertama tahun 2000 dengan nilai B. Pada tahun 2006, BAN PT
mengakreditasi dan menetapkan Nilai A (376), sangat baik. Pada tahun 2011, BAN PT
telah mereakreditasi dan menetapkan Nilai A (376), sangat baik untuk Prodi Sarjana PKn
dengan (SK No. 016/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011). Akreditasi terakhir (reakreditasi
keempat) oleh BAN PT tahun 2016 menetapkan Nilai A (375), sangat baik dengan SK
Nomor 0940/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 (Juni 2016). SK ini berlaku hingga 17 Juni
2021.
Bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang multi facet, dalam arti
multidisipliner dan interdisipliner memerlukan bidang kajian dan kepakaran dosen yang
berasal dari beragam disiplin keilmuan, terutama dua disiplin ilmu utama yakni Politik
dan Hukum, selain disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya, humaniora, ilmu pendidikan, yang
dikemas secara ilmiah, pedagogik dan psikologis menggunakan pendekatan integratif
(integrated knowledge system). Kepakaran keilmuan yang dimiliki oleh prodi PKn
meliputi bidang politik, hukum, sosiologi, ekonomi, tata negara, administrasi negara,
komunikasi politik, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan IPS, pendidikan nilai dan
moral, dan pendidikan umum.
Sebuah disiplin ilmu dapat berkembang bila memiliki komunitas akademik yang solid,
kokoh, dan mapan. Artinya, pengembangan program studi perlu memiliki wadah
pengembangan keilmuan yang lebih luas dan inklusif dengan perkembangan umat
manusia sehingga keluarannya baik berupa kemampuan profesional maupun substansi
keilmuannya semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat serta dapat
dimanfaatkan bagi pengembangan peradaban umat manusia. Untuk mencapai kemajuan
dan arah PKn sebagai bidang keilmuan dan keprofesionalan, program studi PKn telah
merintis pendirian asosiasi profesi dalam bidang pendidikan kewarganegaraan tahun
2011 dengan nama Aosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Indonesia (AP3KnI). Pimpinan prodi PKn UPI telah menjadi pionir dan memiliki peran
utama di jajaran pimpinan pusat yang berkedudukan di Bandung karena telah banyak
berkontribusi dalam membentuk dan mengembangkan AP3KnI sehingga sampai saat ini
telah berdiri 22 pengurus wilayah yang tersebar di Indonesia mulai dari Provinsi Aceh
hingga Papua. Selain itu, Prodi PKn UPI telah menginisiasi pendirian Forum Prodi PPKn
Indonesia yang berhasil dideklarasikan di Yogyakarta pada September tahun 2016.
Sampai saat ini Ketua Prodi PKn UPI menjadi ketua Forum Prodi PPKn Indonesia (ex
officio) dengan anggota sebanyak 80 pimpinan prodi PPKn dari 120 universitas yang ada
di Indonesia. Dalam perkembangannya hingga saat ini Prodi PKn UPI telah juga menjalin
kerjasama dengan sejumlah lembaga negara meliputi MPR RI, DPR RI, MK, KPK,
sejumlah Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan instansi di luar negeri seperti
Universiti Sains Malaysia (Penang), Universiti Kebangsaan Malaysia (Kualalumpur),
Universiti Pendidikan Sultan Idris (Kualalumpur), Tamassat University (Bangkok).
Bentuk kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan dengan instansi di luar negeri
tersebut meliputi joint seminar dan konferensi internasional yang menghasilkan sejumlah
prosiding internasional terindeks.
C. VISI DAN MISI
1. VISI
Menjadi program studi pelopor dan unggul dalam menghasilkan ahli Pendidikan
Kewarganegaraan yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air (patriotik), dan
Pancasilais.
2. MISI
a. Menyelenggarakan pendidikan Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan yang
berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan konsep dasar ilmu
kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan
bangsa, nilai, moral, budaya dan filsafat Pancasila, dan riset selaras dengan
perkembangan kehidupan sosial dan politik nasional dan global.
b. Melakukan kajian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dengan permasalahannya menggunakan
pendekatan inter, multi- dan transdisipliner.
c. Melakukan kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu
terintegrasi, synthetic discipline, atau pendidikan disiplin ilmu dan aplikasinya
untuk pengembangan keahlian dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan.
d. Membangun kerjasama dan jejaring dalam rangka penyelenggaraan dan
pengembangan pendidikan Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat
berperan dan berkembang sebagai calon akademisi dan profesional yang
berkemampuan memecahkan masalah pendidikan kewarganegaraan.
e. Menyelenggarakan pelatihan, penataran, dan pelayanan konsultasi program-
program Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat.
3. TUJUAN
a. Menghasilkan calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang
patriotik dan Pancasilais yang mampu memecahkan masalah-masalah
pendidikan kewarganegaraan melalui pendekatan inter- atau multidisipliner,
dicirikan dengan dihasilkannya karya yang berpotensi untuk diaplikasikan
dalam memecahkan masalah-masalah kewarganegaraan tersebut.
b. Menghasilkan calon penulis buku dan artikel Pendidikan Kewarganegaraan
yang memiliki komitmen terhadap pelaksanaan Pancasila, UUD Negara RI
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
serta mampu melakukan analisis terhadap permasalahan kewarganegaraan
menggunakan pendekatan inter- dan multidisipliner.
c. Menghasilkan calon tenaga kewirausahaan yang inovatif tentang pendidikan
kewarganegaraan yang menyangkut domain akademik, kurikuler,
sosiokultural, dan pemerintahan.
d. Menghasilkan berbagai bentuk kerja sama dan jejaring dalam rangka
penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan
yang berkontribusi dalam merencanakan sebuah peta jalan riset (road map)
dan/atau riset dan pengembangan melalui pendekatan inter- dan multidisipliner.
e. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kepemimpinan kelompok kerja, pengelolaan, pelatihan, penataran, konsultasi, dan evaluasi atas
pelaksanaan program yang berada di bawah tanggung jawabnya.
D. PROFIL LULUSAN
Profil Lulusan Deskripsi
Calon Pendidik (Guru)
PPKn
Orang yang memiliki kompetensi untuk mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, mengevaluasi, dan mengembangkan
pendidikan dan pembelajaran PPKn di jenjang
SMP/sederajat dan SMA / sederajat.
Penulis Buku/ Artikel
dalam bidang PPKn
Orang yang memiliki kompetensi untuk menulis
masalah-masalah yang terkait substansi dan
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan,
kurikulum PPKn pendidikan dasar, menengah dan
tinggi termasuk masalah-masalah hukum dan politik
yang terkait dengan kewarganegaraan.
Kewirausahaan
Kewarganegaraan (Civic
Entrepreneurship)
Orang yang memiliki kompetensi dalam melakukan
survei politik, advokasi hukum, kebijakan public,
literasi ICT, Civic Community Development (NGO
and INGO), bela negara, organisasi kepemudaan dan
kemasyarakatan.
E. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
1. SIKAP
S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama,moral, dan etika; S3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; S5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; S9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri; dan S10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
S11 mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk
mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dengan
dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak mulia serta memiliki
motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat
pada umumnya. (Nomor k, tambahan kebutuhan unik kependidikan)
2. PENGETAHUAN
P1 teori, prinsip, prosedur, dan metode keilmuan serta nilai, norma, dan
moral yang menjadi muatan kurikulum dan proses pembelajaran dan/atau
pembudayaan dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
di jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi dan/atau masyarakat;
P2 konsep teoretis, struktur, dan metode pendidikan kewarganegaraan secara
mendalam khususnya spirit keilmuan kewarganegaraan, hukum, politik
kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa, dan disiplin lainnya yang relevan
dan koheren dengan kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai
pendidik kewarganegaraan;
P3 isu-isu dan/ atau perkembangan pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraan mutakhir meliputi bidang ideologi, politik, hukum,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama, dalam konteks
lokal, nasional, regional, dan global.
P4 konsep, prinsip, dan aplikasi psikologi, pedagogi, dan komunikasi untuk
pendidikan formal atau pemberdayaan masyarakat yang meliputi
perkembangan peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, penilaian hasil
belajar, teknologi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan di sekolah atau dalam masyarakat;
P5 konsep dan paradigma penelitian untuk pengembangan pendidikan
Pancasila dan kewarganegaraan melalui pendekatan inter- dan
multidisipliner di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi atau
dalam masyarakat; dan
P6 metode integrasi tekno-pedagogi-dan konten dalam Pendidikan (techno-
pedagogical content knowledge-(TPAC) dalam Pendidikan
Kewarganegaraan.
3. KETERAMPILAN UMUM
KU1 mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan
prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah,
menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan
etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah
dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau
dipamerkan;
KU2 mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang
keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri
yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
KU3 mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya
melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
KU4 mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek
penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian
masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi
disiplin;
KU5 mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah
penerapaan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
KU6 mampumengembangkan, mengelola, dan meningkatkanmutu kerja
sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan
kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
KU7 mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
KU8 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
4. KETERAMPILAN KHUSUS
KK1 menggunakan teori, prinsip, prosedur, dan metode keilmuan serta nilai,
norma, dan moral yang menjadi muatan kurikulum dan proses
pembelajaran dan/atau pembudayaan dalam konteks pendidikan Pancasila
dan kewarganegaraan di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
dan/atau masyarakat;
KK2 memanfaatkan konsep teoretis, struktur, metode, dan spirit keilmuan
kewarganegaraan, hukum, politik kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa,
dan disiplin lainnya yang relevan dan koheren dalam pengembangan
kompetensi sebagai pendidik kewarganegaraan profesional pada
pendidikan tinggi;
KK3 memanfaatkan isu-isu dan/atau perkembangan pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraan mutakhir meliputi bidang ideologi, politik, hukum,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama, dalam konteks
lokal, nasional, regional, dan global untuk mengkontekstualisasikan
Pendidikan Kewarganegaraan.
KK4 menerapkan konsep, prinsip, dan aplikasi psikologi, pedagogi, dan
komunikasi untuk pendidikan formal atau pemberdayaan masyarakat yang
meliputi perkembangan peserta didik, teori belajar dan pembelajaran,
penilaian hasil belajar, teknologi pembelajaran dalam konteks Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah atau dalam masyarakat;
KK5 menggunakan konsep dan paradigma penelitian untuk merencanakan
sebuah peta jalan riset dalam bidang pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraan dan/atau riset dan pengembangan melalui pendekatan
inter- atau multidisipliner di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan
tinggi atau dalam masyarakat; dan
KK6 mengkreasi model integrasi tekno-pedagogi-dan konten dalam Pendidikan
(techno-pedagogical content knowledge-(TPAC) khususnya dalam
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menghasilkan karya
ilmiah yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional.
F. PROSES PEMBELAJARAN
Menjelaskan proses pembelajaran yang menggambarkan pembelajaran yang
berorientasi pada keaktifan mahasiswa (student centered learning) untuk memperoleh
capaian pembelajaran dan memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21 sesuai dengan
karakteristik prodi masing-masing
Pembelajaran berpijak pada pendekatan yang dapat melibatkan mahasiswa secara aktif
dalam pemerolehan makna melalui pengalaman langsung (hands-on experiences),
dalam suasana belajar yang aman dan menyenangkan; pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan inter- dan multidisipliner, integratif dan komunikatif; pendekatan
pemecahan masalah sosial; dan pendekatan klarifikasi nilai. Hasil yang diharapkan dari
pembelajaran seperti ini adalah terbentuknya sikap dan perilaku mahasiswa calon
pendidik dan ahli PKn sebagai bagian dari masyarakat pembelajar (learners’
community) yang kritis dan kreatif, yang mau dan mampu belajar sepanjang hayat.
Pembelajaran dilaksanakan secara bervariasi, sehingga memungkinkan terbentuknya
dampak instruksional (instructional effects) dan dampak pengiring (nurturant effects)
seperti keterbukaan, kemampuan bekerja sama, serta saling menghargai.
Kebervariasian pembelajaran tersebut dilakukan antara lain melalui: ceramah
(expository), inkuiri, diskusi, eksplorasi, observasi, pemecahan masalah, dan tanya
jawab, serta kerja kelompok. Selain itu, kegiatan penulisan karya ilmiah merupakan
muara dari keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan
sistematis.
G. PENILAIAN
Menjelaskan proses penilaian menyangkut bentuk dan jenis penilaian untuk
mengetahui capaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik prodi masing-masing.
Sistem penilaian yang dikembangkan baik yang menyangkut penilaian proses maupun
hasil belajar mahasiswa disesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah yang
tertuang dalam struktur kurikulum program studi. Sistem penilaian yang digunakan
menggunakan pedoman acuan patokan (PAP). Komponen yang dinilai terdiri atas ujian
(UTS dan UAS), kinerja (laporan, kajian buku/lapangan, presentasi dll.), dan praktek.
H. STRUKTUR KURIKULUM
Struktur Kurikulum Program S1 (Sarjana)
A KODE MATA KULIAH UMUM (MKU) SKS
SEMESTER
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KU100 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*1 2 - 2 - - - - - -
2 KU101 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN*1 2 - 2 - - - - - -
3 KU102 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK*1 2 - 2 - - - - - -
4 KU103 PENDIDIKAN AGAMA HINDU*1 2 - 2 - - - - - -
5 KU104 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA*1 2 - 2 - - - - - -
6 KU105 PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU*1 2 - 2 - - - - - -
7 KU106 PENDIDIKAN PANCASILA*2 2 - 2 - - - - - -
8 KU107 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*2 2 - 2 - - - - - -
9 KU108 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 2 - 2 - - - - - -
10 KU109 PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA 2 - - - 2 - - - -
11 KU300 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*3 2 - - - - 2 - - -
12 KU301 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN*3 2 - - - - 2 - - -
13 KU302 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK*3 2 - - - - 2 - - -
14 KU303 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU*3 2 - - - - 2 - - -
15 KU304 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA *3 2 - - - - 2 - - -
16 KU309 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU*3 2 - - - - 2 - - -
17 KU400 KULIAH KERJA NYATA (KKN) 2 - - - - - 2 - -
JUMLAH SKS 14 0 4 0 2 2 2 0 0
C KODE MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK) SKS
SEMESTER
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KD300 LANDASAN PENDIDIKAN 2 2 - - - - - - -
2 KD301 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 2 2 - - - - - - -
3 KD303 KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN 2 - - - 2 - - - -
4 KD304 PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2 - - - 2 - - - -
JUMLAH SKS 8 4 0 0 4 0 0 0 0
D KODE MATA KULIAH KEAHLIAH (MKK) SKS
SEMESTER
1 2 3 4 5 6 7 8
1. MATA KULIAH KEAHLIAN FAKULTAS (MKKF) - - - - - - -
1 IS300 PENGANTAR ILMU SOSIAL*) 2 2 - - - - - - -
2 IS301 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL*) 2 - 2 - - - - - -
3 IS302 STUDI MASYARAKAT INDONESIA*) 2 - - 2 - - - - -
JUMLAH SKS 6 2 2 2 0 0 0 0 0
NO KODE 2. MATA KULIAH KEAHLIAN PROGRAM STUDI (MKKPS) SKS
SEMESTER
1 2 3 4 5 6 7 8
a. MATA KULIAH KEAHLIAN PEMBELAJARAN BIDANG
STUDI (MKKPBS)
1 KN501 STRATEGI PEMBELAJARAN PKN 3 - - - 3 - - - -
2 KN502 LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN PKN 3 - - - 3 - - - -
3 KN503 EVALUASI PEMBELAJARAN PKN 3 - - - - 3 - - -
4 KN504 PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
3 - - - - 3 - - -
JUMLAH SKS 12 0 0 0 3 3 0 0 0
b. MATA KULIAH KEAHLIAN INTI PROGRAM STUDI
(MKKIPS)
1 KN101 PENGANTAR ILMU HUKUM 3 3 - - - - - - -
2 KN102 PENGANTAR HUKUM INDONESIA 2 - 2 - - - - - -
3 KN103 ILMU KEWARGANEGARAAN (IKN) 3 3 - - - - - - -
4 KN104 ILMU NEGARA 3 3 - - - - - - -
5 KN105 PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL 3 3 - - - - - - -
6 KN201 BAHASA INGGRIS (I) 2 2 - - - - - - -
7 KN202 HUKUM ISLAM 2 - - 2 - - - - -
8 KN203 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA 2 - 2 - - - - - -
9 KN204 DASAR-DASAR ILMU POLITIK 3 - 3 - - - - - -
10 KN305 HUKUM PIDANA 2 - 3 - - - - - -
11 KN306 HUKUM PAJAK 2 - - 2 - - - - -
12 KN307 HUKUM TATA NEGARA 3 - - - - 3 - - -
13 KN308 TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI 2 - - - 2 - - - -
14 KN309 BAHASA INGGRIS APLIKASI (II) 2 - - 2 - - - - -
15 KN310 HUKUM PERDATA 2 - 2 - - - - - -
16 KN311 ILMU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 - - 2 - - - - -
17 KN401 PENDIDIKAN POLITIK 2 - - - 2 - - - -
18 KN402 TEORI POLITIK 2 - - - 2 - - - -
19 KN403 SOSIOLOGI POLITIK 2 - - - 2 - - - -
20 KN404 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2 - - - - 2 - - -
21 KN405 HUKUM INTERNASIONAL 2 - - - - 2 - - -
22 KN406 HAK AZASI MANUSIA 2 - 2 - - - - - -
23 KN407 SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 2 - - - - - 3 - -
24 KN408 KRIMINOLOGI 2 - - - 2 - - - -
25 KN409 KEBIJAKAN PUBLIK 2 - - - - 2 - - -
26 KN410 HUKUM ADAT 2 - - 2 - - - - -
27 KN411 HUBUNGAN INTERNASIONAL 2 - - - - - 2 - -
28 KN412 SISTEM POLITIK INDONESIA 2 - - 2 - - - - -
29 KN413 HUKUM ACARA 4 - - - - - 4 - -
30 KN414 IDEOLOGI PANCASILA 2 - - - 2 - - - -
31 KN415 FILSAFAT HUKUM 2 - - - - - - 2 -
32 KN416 DASAR-DASAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 2 - - - - - 2 - -
33 KN417 LOGIKA 2 - - 2 - - - - -
34 KN418 METODE PENELITIAN PKN 3 - - - - - 3 - -
35 KN500 KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR 3 - - - - - - 3 -
36 KN510 SEMINAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 4 - - - - - 4 - -
JUMLAH SKS 84 14 14 14 12 9 18 5 6
c. MATA KULIAH KEAHLIAN PILIHAN PROGRAM STUDI
(MKKPPS)
MATA KULIAH KEAHLIAN PILIHAN :PENULIS PKN
1 KN419 ANALISIS DAN PENGEMBANGAN BUKU TEKS PKN 3 - - - - - - 3 -
2 KN420 INOVASI DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PKN 3 - - - - - - 3 -
3 KN421 PERSPEKTIF GLOBAL PKN 3 - - - - 3 - - -
4. KN422 KEWARGANEGARAAN DIGITAL 3 - - - - - - 3 -
5. KN423 JURNALISME PKN (CIVIC JURNALISM) 4 - - - - - - 4 -
JUMLAH SKS
16 0 0 0 0 3 0 13 0
MATA KULIAH KEAHLIAN PILIHAN: KEWIRAUSAHAAN (CIVIC ENTREPRENEURSHIP)
1 KN424 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 3 - - - - - - 3 -
2 KN425 EKONOMI KEWARGANEGARAAN 3 - - - - 3 - - -
3 KN426 PROJEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN (PROJECT CITIZEN)
4 - - - - - - 4 -
4 KN427 PENDIDIKAN HUKUM (LAW RELATED EDUCATION) 3 - - - - - - 3 -
5 KN428 KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN POLITIK (SOCIAL AND POLITICAL ENTREPRENEURSHIP)
3 - - - - - - 3 -
JUMLAH SKS 16 0 0 0 0 3 0 13 0
F KODE MATA KULIAH PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (MK PPL)
SKS
SEMESTER
1 2 3 4 5 6 7 8
KN590 PROGRAM LATIHAN PROFESI (PLP) 4 - - - - - - 4 -
G KN598 SKRIPSI 6 - - - - - - - 6
JUMLAH 150 20 20 20 20 20 20 22 6
Jumlah total sks yang harus diambil mahasiswa 149 sks
Keterangan : *1 Pilih sesuai dengan agama yang dianut. *2 Untuk mahasiswa Program Studi PKn tidak perlu diambil. *3 Pilih sesuai dengan agama yang dianut.
*) Mahasiswa harus mengontrak salah satu paket mata kuliah keilmuan dan keahlian pilihan sejumlah 16 sks.
I. PEMETAAN CPPS DENGAN CPMK
Pemetaan Capaian Pembelajaran S1 Prodi Pendidikan Kewarganegaraan
No Nama Matakuliah
ASPEK SIKAP PENGETAHUAN
s-a s-b s-c s-d s-e s-f s-g s-h s-i s-j s-k P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6
1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*1
2 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN*1
3 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK*1
4 PENDIDIKAN AGAMA HINDU*1
5 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA*1
6 PENDIDIKAN PANCASILA
7 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*
8 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
9 PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA
10 PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU
11 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*3
12 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN*3
13 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK*3
14 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU*3
15 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA
16 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU
17 KULIAH KERJA NYATA (KKN)
18 LANDASAN PENDIDIKAN
19 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
20 KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
21 PENGELOLAAN PENDIDIKAN
22 PENGANTAR ILMU SOSIAL*) (Dasim B)
23 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL*) (Sapriya)
24 STUDI MASYARAKAT INDONESIA*) (Idrus A)
25 STRATEGI PEMBELAJARAN PKN (PROF DASIM B
26 LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN PKN (Endang D)
27 EVALUASI PEMBELAJARAN PKN (Endang Danial)
28 PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Sapriya)
29 PENGANTAR ILMU HUKUM (Dadang S)
30 PENGANTAR HUKUM INDONESIA (Dadang S)
31 ILMU KEWARGANEGARAAN (IKN) (Syaifullah)
32 ILMU NEGARA (Rahmat)
33 PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL (Iim ST)
34 BAHASA INGGRIS (I) (Sapriya/Susi)
35 HUKUM ISLAM (Halimi)
36 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA (Endang D)
37 DASAR-DASAR ILMU POLITIK (Idrus A)
38 HUKUM PIDANA (Dadang S)
39 HUKUM PAJAK (Halimi)
40 HUKUM TATA NEGARA (Suwarma)
41 TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI (Suwarma)
42 BAHASA INGGRIS APLIKASI (II) (sapriya/Susi)
43 HUKUM PERDATA (Dadang S)
44 ILMU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (A Azis/Komala)
45 PENDIDIKAN POLITIK (Idrus )
46 TEORI POLITIK (Cecep D)
47 SOSIOLOGI POLITIK (Karim)
48 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (cecep D)
49 HUKUM INTERNASIONAL (Sapriya/Dwi)
50 HAK AZASI MANUSIA (Aim AK)
51 SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (Rahmat)
52 KRIMINOLOGI (Dasim B)
53 KEBIJAKAN PUBLIK (Prayoga) 54 HUKUM ADAT (Iim SM)
55 HUBUNGAN INTERNASIONAL (Sapriya/Susan))
56 SISTEM POLITIK INDONESIA (Suwarma/Karim)
57 HUKUM ACARA(Suwarma/Halimi/Dwi/Kanigara)
58 IDEOLOGI PANCASILA (Suwarma)
59 FILSAFAT HUKUM (Suwarma)
DASAR-DASAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (Cecep D)
60 LOGIKA (Endang )
61 METODE PENELITIAN PKN (Aim Abdulkarim)
62 KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR (Rahmat)
63
64 SEMINAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (TIM: Idrus, Dasim, Susan, Cecep)
65 ANALISIS DAN PENGEMBANGAN BUKU TEKS PKN (Aim)
66 INOVASI DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PKN (Kokom)
67 PERSPEKTIF GLOBAL PKn (Sapriya) 68 KEWARGANEGARAAN DIGITAL (Kokom/Dede))
69 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (Cecep D)
70 EKONOMI KEWARGANEGARAAN (Endang D)
71 PROJEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN (PROJECT CITIZEN) (Dasim B/Susan)
72 PENDIDIKAN HUKUM (LAW RELATED EDUCATION) (Dasim / Dwi)
73 KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN POLITIK (SOCIAL AND POLITICAL ENTREPRENEURSHIP) (Cecep D)
74 PROGRAM LATIHAN PROFESI (PLP)
75 SKRIPSI
J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. BB. CC. DD.
EE. FF. GG.
No Nama Matakuliah
KETERAMPILAN KHUSUS KETERAMPILAN UMUM
KK-
1
KK-
2
KK-
3
KK-
4
KK-
5
KK-
6
KK-
7 KU-
a
KU-
b
KU-
c
KU-
d
KU-
e
KU-
f
KU-
g KU-
h
KU-
i
KU-
j
1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*1 S S S S S S S S S S S S T S S S S
2 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PROTESTAN*1 S S S S S S
S
S S S S S T S S S S
3 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK*1 S S S S S S S S S S S S T S S S S
4 PENDIDIKAN AGAMA HINDU*1 S S S S S S S S S S S S T S S S S
5 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA*1 S S S S S S S S S S S S T S S S S
6 PENDIDIKAN PANCASILA T S S S T S S S S T S S S S S S S
7 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN* T T T S T T T
S S T S S S S S S S
8 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S S S S S T S S T T S T S T T S S
9 PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA R S S R R S S S S S S S R S S S S
10 PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU S S S S S S S S S S S S T S S S S
11 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*3 S R R R R S S S S S S R S S S S S
12 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PROTESTAN*3 S R R R R S
S
S S S S R S S S S S
13 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA
KATOLIK*3 S R R R R S
S
S S S S R S S S S S
14 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU*3 S R R R R S S S S S S R S S S S S
15 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA S R R R R S S S S S S R S S S S S
16 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA
KHONGHUCU S R R R R S
S
S S S S R S S S S S
17 KULIAH KERJA NYATA (KKN) S S S R S T S S T T S T T T T T S
18 LANDASAN PENDIDIKAN S S S T T T T T S T S S S S S T T
19 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN S S S T T T T T S T S S S S S T T
20 KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
S S S T T T
T
T S T S S S S S T S
21 PENGELOLAAN PENDIDIKAN S S S T T T T T T T S S S S S T T
22 PENGANTAR ILMU SOSIAL*) (Dasim B) S S S S S S S T S T S S T S S S S
23 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL*) (Sapriya) S S S S S S
S
T S T S S T S S S S
24 STUDI MASYARAKAT INDONESIA*) (Idrus
A) R S S S S T
S
T S T S S T S S S S
25
STRATEGI PEMBELAJARAN PKN (PROF
DASIM B T T T T T T
T
S S T S S S S S T S
26
LITERASI ICT DAN MEDIA
PEMBELAJARAN PKN (Endang D) T T S T T T T
T S T S T S S S T T
27
EVALUASI PEMBELAJARAN PKN (Endang
Danial) T T T T T T
T
T S T T S T S T T S
28
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(Sapriya) T T T T T T
T
S S T S S S S S T S
29 PENGANTAR ILMU HUKUM (Dadang S) R S S S S S T S S T S S S S S S S
30 PENGANTAR HUKUM INDONESIA (Dadang
S) R S S S S S
T
S S T S S S S S S S
31 ILMU KEWARGANEGARAAN (IKN)
(Syaifullah) S T S S S T T
S S T S S S S S S S
32 ILMU NEGARA (Rahmat) R S S S S S T S S S S S S S S S S
33 PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL (Iim ST) S S T S T T T T S T S S S S S T S
34 BAHASA INGGRIS (I) (Sapriya/Susi) R S S S S S S
T S S S S S T S S T
35 HUKUM ISLAM (Halimi) R S S S S S T S S S S S S S S S S
36 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
(Endang D) R S S S S S
T
S S S S S S S S S S
37 DASAR-DASAR ILMU POLITIK (Idrus A) R S S S S S T S S S S S S S S S S
38 HUKUM PIDANA (Dadang S) R S S S S S T S S S S S S S S S T
39 HUKUM PAJAK (Halimi) R S S S S S T S S S S S S S S S S
40 HUKUM TATA NEGARA (Suwarma) R S S S S S T S S S S S S S S S S
41 TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI (Suwarma) R S S S S S T S S S S S S S S S S
42 BAHASA INGGRIS APLIKASI (II)
(sapriya/Susi) R S S S S S
S
T S S S S S S S S S
43 HUKUM PERDATA (Dadang S) R S S S S S T S S S S S S S S S S
44 ILMU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(A Azis/Komala) S S S T S T
T
T S T S S S S S S S
45 PENDIDIKAN POLITIK (Idrus ) S S S S S S T S S S S S T SS S S S
46 TEORI POLITIK (Cecep D) R S S S S S T S S S S S T S S S S
47 SOSIOLOGI POLITIK (Karim)
R S S S S S
T
S S S S S T T S S S
48 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (cecep D) R S S S S S T S S S S S S S S S S
49 HUKUM INTERNASIONAL (Sapriya/Dwi) R S S S S S T S S S S S S S S S S
50 HAK AZASI MANUSIA (Aim AK) R S S S S S T S S S S S S S S S S
51 SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (Rahmat) R S S S S S T S S S S S S S S S S
52 KRIMINOLOGI (Dasim B) R S S S S S T S S S S S S S S S S
53 KEBIJAKAN PUBLIK (Prayoga) R S S S S S T S S S S S T S T S S
54 HUKUM ADAT (Iim SM) R S S S S S T S S S S S S S S S S
55
HUBUNGAN INTERNASIONAL
(Sapriya/Susan)) R S S S S S
T
S S S S S S S S S S
56
SISTEM POLITIK INDONESIA
(Suwarma/Karim) R S S S S S
T
S S S S S T S S S S
57
HUKUM
ACARA(Suwarma/Halimi/Dwi/Kanigara) R S S S S S
T
S S S S S S S S S S
58 IDEOLOGI PANCASILA (Suwarma) R S S S S S T S S S S S S S S S S
59 FILSAFAT HUKUM (Suwarma) R S S S S S T S S S S S S S S S S
60
DASAR-DASAR ILMU PERUNDANG-
UNDANGAN (Cecep D) R S S S S T
T
T S S S S S S S S S
61 LOGIKA (Endang ) S S T T T T T T T T T S T T T S S
62 METODE PENELITIAN PKN (Aim Abdulkarim) S S T S T T T T S T T S T S S S S
63
KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR
(Rahmat) T T T T T T
T
S T T S S S S S S S
64
SEMINAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN (TIM: Idrus, Dasim,
Susan, Cecep) S S S S S T
T
T T T S T T T S T S
65
ANALISIS DAN PENGEMBANGAN BUKU
TEKS PKN (Aim) T T S T T S
T
T S S S S S S S T S
66
INOVASI DAN TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN PKN (Kokom) T T S T T T
T
T S T S T S S S T S
67 PERSPEKTIF GLOBAL PKn (Sapriya) S T S T T S T T S T S S S S S T S
68
KEWARGANEGARAAN DIGITAL
(Kokom/Dede)) T S S T T S
T
T S T S T S S S S S
69 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (Cecep D) R S S S S S T S S S S S S S S S S
70
EKONOMI KEWARGANEGARAAN (Endang
D) R S S S S S
S
S S S S S S S S S S
71
PROJEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN
(PROJECT CITIZEN) (Dasim B/Susan) T S T T S S
T
S S S S S S S S S S
72
PENDIDIKAN HUKUM (LAW RELATED
EDUCATION) (Dasim / Dwi) S S S S S S
T
S S S S S S S S S S
73
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN POLITIK
(SOCIAL AND POLITICAL
ENTREPRENEURSHIP) (Cecep D) R S S S S S
T
S S S S S S S S S S
75 PROGRAM LATIHAN PROFESI (PLP) T T S T T T T S T T S T S T T T T
75 SKRIPSI R S S S S S S S T S T S S T T S T
Keterangan:
T : kontribusi MK terhadap CPPS tinggi
S : kontribusi MK terhadap CPPS sedang
R : kontribusi MK terhadap CPPS rendah
Catatan: Jika ada mata kuliah yang tidak memiliki fungsi untuk mencapai S1, P1, KU, atau KK
maka sebaiknya diganti atau dihapus.
Pemetaan Capaian Pembelajaran S2 Prodi Pendidikan Kewarganegaraan
No Nama Matakuliah
ASPEK SIKAP PENGETAHUAN
s-a s-b s-c s-d s-e s-f s-g s-h s-i s-j s-k P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6
1 Filsafat Ilmu
2 Landasan Pedagogik
3 Statistika Terapan
4 Teori dan Landasan PKn S S T T T T T T T S T T T T T R R
5 Teori Pendidikan Politik S T T T S S S T T S T T T T T R R
6 Teori Pendidikan Hukum S T T S T S T T T S T T T T T R R
7 Teori Pendidikan Nilai T T T S T T S T T S T T T T T R R
8 Pendidikan Keantarbudayaan S T T S T T S T T S S T T T S R R
9 Teori dan Pengembangan Kurikulum PKn S S T S S R S S R S T T T T T R R
10 Metodologi Penelitian PKn S S S R S R R S R S S S S S T T T
11 Filsafat Pancasila dan Wawasan Kebangsaan T T T T S T S S T T T T T T R R R
12 Filsafat dan Teori Hukum T T T S T S T T T S S T T T R R R
13 Filsafat dan Teori Politik T T T S T S S T T S S T T T R R R
14 Perbandingan Sistem Politik S S T T T S S T T S S T T T R R R
15 Perbandingan Civic S S T T T T S S T S S T T T R R R
16 Metode Penelitian Kualitatif R S S R R S R R R R R R R R T T T
17 Sistem Sosial Budaya Indonesia S T T T T T R T T T S T T T S R R
18 Etnopedagogi PKn S T T S T T R T S S S S S S T R R
19 Inovasi pembelajaran PKn R S S S R S R R T S S S S S T S S
20 Kajian Teori dan Aplikasi Pendidikan Karakter T T T T T T T T T T T S S T T R R
21 Sejarah Perjuangan Bangsa S S T T T T S S T T T T T T S R R
22 HAM Berbasis Pancasila S T T T T T T S T S S T T T S R R
23 Pendidikan Politik Generasi Muda S T T T S T S S T T T T T T S R R
24 Teori dan Model Pembelajaran PKn S S S S S S R S S S S S S S T R R
25 Analisis Kebijakan Publik S T S S S T S S T S S T T T S R R
26 Seminar Pengembangan Proposal Tesis S S S S S S R S T R R S S S S T T 27 Tesis T T T T T T
No Nama Matakuliah
KETERAMPILAN KHUSUS KETERAMPILAN UMUM
KK-
1
KK-
2
KK-
3
KK-
4
KK-
5
KK-
6
KU-
a
KU-
b
KU-
c
KU-
d
KU-
e
KU-
f
KU-
g KU-
h
KU-
i
1 Filsafat Ilmu
2 Kajian Pedagogik
3 Statistika Terapan
4 Teori dan Landasan PKn T T T T R R T T T T T S R S R
5 Teori Pendidikan Politik T T T T R R T T T T T S R S R
6 Teori Pendidikan Hukum T T T T R R T T T S T S R S R
7 Teori Pendidikan Nilai T T T T R R T T T T T S R S R
8 Pendidikan Keantarbudayaan T T T S R R T S T T S T R S R
9 Teori dan Pengembangan Kurikulum PKn T T T T R R T S T S S S R T R
10 Metodologi Penelitian PKn S S S T T T T T T T S T R S R
11 Filsafat Pancasila dan Wawasan Kebangsaan T T T R R R T S T S S S R S R
12 Filsafat dan Teori Hukum T T T R R R T T T S S S R S R
13 Filsafat dan Teori Politik T T T R R R T T T S S S R S R
14 Perbandingan Sistem Politik T T T R R R T T T T T T R S R
15 Perbandingan Civic T T T R R R T T T T S T R S R
16 Metode Penelitian Kualitatif R R R T T T T T T T T T R S R
17 Sistem Sosial Budaya Indonesia T T T S R R T S T T S T R S R
18 Etnopedagogi PKn S S S T R R T S T T S S R S R
19 Inovasi pembelajaran PKn S S S T S S T T T T S S R S R
20 Kajian Teori dan Aplikasi Pendidikan Karakter S S T T R R T S T T S T R S R
21 Sejarah Perjuangan Bangsa T T T S R R T S S S S S R S R
22 HAM Berbasis Pancasila T T T S R R T T T S S S R S R
23 Pendidikan Politik Generasi Muda T T T S R R T T T S S T R S R
24 Teori dan Model Pembelajaran PKn S S S T R R T T T T T S R S R
25 Analisis Kebijakan Publik T T T S R R T S T S S S R T R
26 Seminar Pengembangan Proposal Tesis S S S S T T S T S S S T R S R
27 Tesis T T T T T T T T T T T T R R R
Keterangan:
T : kontribusi MK terhadap CPPS tinggi
S : kontribusi MK terhadap CPPS sedang
R : kontribusi MK terhadap CPPS rendah
Catatan: Jika ada mata kuliah yang tidak memiliki fungsi untuk mencapai S1, P1, KU, atau KK
maka sebaiknya diganti atau dihapus.
