KURIKULUM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS FAKULTAS HUKUM … · 2021. 1. 20. · tugas akhir, dan artikel ilmiah serta mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 5. Mampu mengambil keputusan

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS

MERDEKA (MBKM)

PRODI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

www.fl.unud.ac.id @fl.unud flunud flunud [email protected]

“Dharma Hukum : Kebenaran dan Keadilan”

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa

atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana dapat diselesaikan.

Kurikulum MBKM ini diharapkan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pembelajaran

MBKM bagi Program Studi dan tercapainya Capaian Pembelajaran di Program Studi Ilmu

Hukum.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Udayana,

LP3M, Dekan Fakultas Hukum, serta Tim Penyusun, atas arahan, dukungan, bantuan, dan

kerja samanya sehingga Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat tersusun.

Kami menyadari Kurikulum ini masih memerlukan penyempurnaan dan terus mencari pola

strategis pembelajaran MBKM, sehingga melalui kesempatan ini kami mengharapkan

masukan tim kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk dapat disempurnakan.

Denpasar, 30 November 2020

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H.,M.Kn.

iii

TIM PENYUSUN

Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn.

(Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum)

Putu Edgar Tanaya, S.H., M.H.

Putu Devi Yustisia Utami, S.H., M.Kn.

I Putu Rasmadi Arsha Putra, S.H., M.H.

Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H., M.H.

Cokorda Dalam Dahana, S. H., M.Kn

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, S.H., M.H.

Ketut Ardha Chandra, S.Kom.

iv

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................... iii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iv

BAGIAN 1 IDENTITAS PROGRAM STUDI ..................................................... 1

1.1. Sejarah ...................................................................................................... 3

1.2. Identitas .................................................................................................... 3

1.3. Akreditasi ................................................................................................. 3

1.4. Jenjang Pendidikan .................................................................................. 3

1.5. Gelar Lulusan ........................................................................................... 3

1.6. Visi dan Misi .............................................................................................. 3

BAGIAN 2 MATRIK HUBUNGAN CPL DAN MATA KULIAH ......................... 4

2.1. Daftar CPL Prodi ...................................................................................... 4

2.2. Matrik Hubungan CPL dan Mata Kuliah ................................................... 6

BAGIAN 3 PETA KURIKULUM ....................................................................... 34

3.1. Peta Kurikulum ......................................................................................... 34

3.2. Daftar Mata Kuliah per Semester ............................................................. 41

BAGIAN 4 RPS MBKM .................................................................................... 47

BAGIAN 5 FORMAT PENILAIAN.................................................................... 80

5.1. Mekanisme Penilaian Mata Kuliah Umum ................................................ 80

5.2. Struktur Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar Pertukaran Belajar ............ 80

5.3. Struktur Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar Magang ............................. 80

5.4. Struktur Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar Penelitian .......................... 80

5.5. Struktur Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar Kewirausahaan ................. 81

5.5. Struktur Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar KKN Tematik ..................... 81

Lampiran .........................................................................................................

1. SK Tim Penyusun Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi

S1 Ilmu hokum Fakultas Hukum Universitas Udayana.....................................

2. Sk Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka pada Program

Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2020

BAGIAN 1

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1.1 Sejarah

Daerah Bali merupakan daerah yang kaya dengan nilai-nilai hukum adat dan perlu digali, dibina,

serta dikembangkan dalam rangka memperkaya khasanah hukum nasional.Untuk melakukan

penggalian, pengembangan dan pembinaan nilai-nilai hukum adat ini perlu dipersiapkan

tenaga-tenaga ahli di bidang hukum. Landasan pemikiran ini merupakan arahan dari pemikiran

para Sarjana Hukum di Bali yang terhimpun dalam Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia

(PERSAHI) Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat kepada Presidium Universitas

Udayana.

Pemikiran dan usulan PERSAHI Indonesia Cabang Bali, mendapat sambutan dan dukungan

positif dari Presidium Universitas Udayana dalam rapatnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1964,

yang mengambil tempat di ruang rapat Fakultas Sastra Universitas Udayana. Rapat Presidium

Universitas Udayana dengan para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Udayana tersebut

memutuskan untuk membuka Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dalam lingkungan

Universitas Udayana mulai tahun kuliah 1964/1965.

a. Lahirnya Fakultas Hukum

Perwujudan hasil rapat Presidium Universitas Udayana dengan para Dekan, ditetapkan Panitia

Persiapan Pembentukan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dalam Surat Keputusan

Presidium Universitas Udayana Nomor 933/Sek/X/UNUD/1964 tertanggal 24 Juli 1964, dengan

susunan personalia sebagai berikut :

1) Purwanto Sastroatmodjo, SH; Wakil Ketua III Presidium Universitas Udayana, sebagai ketua

merangkap anggota;

2) Drs. I Wayan Rendha; Sekretaris Universitas Udayana sebagai sekretaris merangkap

anggota.

3) Adrinudin Salim, SH; Jaksa pada Kejaksanaan Negeri Denpasar, sebagai anggota;

4) Th.K. Suraputra, SH; Hakim pada pengadilan Negeri Denpasar sebagai anggota;

5) Suwondo, SH; Jaksa Tentara Kodam XVI Udayana di Denpasar sebagai anggota.

Panitia mempunyai tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pembukaan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana mulai tahun

kuliah 1964/1965.

Presidium Universitas Udayana dalam mewujudkan terbentuknya Fakultas Hukum dan

Pengetahuan Masyarakat pada tanggal 26 Agustus 1964 mengajukan permohonan persetujuan

kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) di Jakarta untuk dapat

mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan

Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, melalui Surat Nomor 939/PS/X/UNUD/64.

Di dalam surat permohonan tersebut ada dua hal yang dikemukakan sebagai dasar / alasan

pembentukan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, yaitu:

1) Universitas Udayana yang semula terdiri dari empat fakultas (Fakultas Sastra, Fakultas

Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan serta Keguruan dan Ilmu

Pendidikan), sejak tanggal 23 Juli 1964 hanya memiliki tiga fakultas saja (Fakultas Sastra,

Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan) karena Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan sejak tanggal tersebut ditimbangterimakan dari Universitas

Udayana kepada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang;

2

2) Adanya keputusan rapat Presidium Universitas Udayana dengan para Dekan di lingkungan

Universitas Udayana tanggal 7 Juli 1964 tentang Pembentukan Fakultas Hukum dan

Pengetahuan Masyarakat.

Berdasarkan permohonan Presidium Universitas Udayana, Menteri PTIP mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor 98 Tahun 1964 tertanggal 26 Agustus 1964 tentang Pendirian Fakultas

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana di Denpasar. Dalam surat keputusan

tersebut ditetapkan bahwa “Terhitung mulai tanggal 1 September 1964 mendirikan Fakultas

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana di Denpasar dengan catatan bahwa

untuk sementara sampai dengan tahun 1965 biaya penyelenggaraannya ada di luar tanggungan

Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan”.

Dengan Surat Keputusan di atas Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas

Udayana, pada Dies Natalis ke III Universitas Udayana tanggal 29 September 1964, diresmikan

pendiriannya oleh Brig. Jen.Prof.Dr. Sumantri Hardjoprakoso, Pembantu Menteri dan atas nama

Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dalam kata sambutan beliau dinyatakan

antara lain : “………akhirnya pada kesempatan ini tanggal 29 September 1964 atas nama Yang

Mulia Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan saya resmikan pembukaan Fakultas

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang langsung menjadi Fakultas Hukum Negeri di bawah

Universitas Udayana” .

Dalam perkembangannya pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Udayana mengelola 4

(empat) program studi yaitu: Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Program Studi Magister Ilmu

Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

3

1.2 Identitas

1) Nama Perguruan Tinggi : Universitas Udayana

Fakultas : Hukum

Prodi : Sarjana (S1) Ilmu Hukum

2) Akreditasi :

Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 7769/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X1/2020 menyatakan

bahwa Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Universitas Udayana memenuhi syarat

peringkat akreditasi A yang berlaku sejak tanggal 04 September 2020- 04 September 2025.

3) Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)

4) Gelar Lulusan : Sarjana Hukum (S.H.)

5) Visi dan Misi :

Visi Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana yaitu “Menjadikan

Lembaga Pendidikan yang Menghasilkan Lulusan Sarjana Ilmu Hukum yang Unggul, Mandiri,

Berbudaya, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berwawasan Global pada Tahun 2024.

Visi Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana diwujudkan

melalui Misi yang jabarannya berupa :

1. Menyelenggarakan tata kelola yang baik dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu berdasarkan kurikulum berbasis KKNI.

3. Mengembangkan substansi pembelajaran melalui berbagai kegiatan ilmiah yang didukung

dengan inovasi teknologi.

4. Mengembangkan sistem pembelajaran menggunakan Student Center Learning.

5. Menyelenggarakan dan meningkatkan penelitian ilmu hukum yang melibatkan seluruh civitas

akademika yang berbasis ipteks dan kearifan lokal.

6. Menyelenggarakan dan menguatkan publikasi jurnal nasional dan internasional bagi civitas

akademika.

7. Menyelenggarakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan seluruh

civitas akademika yang berbasis ipteks dan kearifan lokal.

4

BAGIAN 2

MATRIK HUBUNGAN CPL DAN MATA KULIAH

2.1 DAFTAR CPL PRODI

SIKAP / S. ( 10 butir )

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral,

dan etika

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,memiliki nasionalisme

serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat

atau temuan orisinal orang lain;

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan

lingkungan;

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

PENGUASAAN PENGETAHUAN / PP. (5 Butir)

1. Menguasai konsep teoretik tentang: a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum,

b. sumber, asas/prinsip dan norma hukum

c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;

2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif

Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Acara.

3. Menguasai prinsip, norma dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum dan klinis hukum yang merupakan

dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit

berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum

kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan

beschikking

4. Menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan mampu melakukan

penulisan hukum secara baik dan benar;

5. Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan

perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh

KETRAMPILAN KHUSUS / KK. (4 butir)

1. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan

metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis dan hukum positif tentang sumber,

asas, prinsip, dan norma hukum di bidang Hukum Kepariwisataan berbasis Hukum Adat yang

didukung oleh berbagai bidang hukum lainnya, yang merupakan keahlian dasar untuk

menjalankan profesi hukum;

2. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum

Kepariwisataan berbasis Hukum Adat serta mengkomunikasikannya secara lisan

dan/atau tertulis, khususnya kepada masyarakat akademik sesuai dengan etika keilmuan;

3. Mampu bekerjasama dengan sejawat dalam memetakan dan mengambil keputusan

secara tepat, ilmiah, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab terhadap masalah atau

5

kasus-kasus Hukum Kepariwisataan berbasis Hukum Adat pada khususnya dan kasus- kasus

Hukum pada umunya

4. Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan Hukum Kepariwisataan berbasis Hukum Adat pada khususnya

dan bidang hukum pada umunya.

KETERAMPILAN UMUM /KU. ( 9 Butir )

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian di bidang Hukum;

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan,

argumentasi hukum;

4. Mampu menyusun deskripsi ilmiah hasil kajian hukum dalam bentuk skripsi atau laporan

tugas akhir, dan artikel ilmiah serta mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum, berdasarkan hasil analisis informasi yang akurat;

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga Fakultas Hukum Universitas Udayana

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja individu dan kelompok serta

melakukan supervisi maupun evaluasi terhadap penyelesaian tugas yang ditugaskan oleh

pihak berwenang yang berada di bawah tanggungjawabnya;

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap pribadi maupun kelompok kerja yang

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

dan

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

6

2.2 Matriks Hubungan CPL dan MK

Semester I

CAPAIAN

PEMBELAJARAN

LULUSAN

MATA KULIAH

Pendidikan Agama Pendidikan Pancasila

Pendidikan

Kearga

Negaraan

Bahasa

Indonesia

Pengantar

Ilmu

Hukum

Pengantar

Hukum

Indonesia

Ilmu

Negara

Bahasa

Inggris

Hukum

Digital

Society

SIKAP (S)

S1

S2

S3

S4

S5

S5

S7

S8

S9

S10

7

PENGUASAAN

PENGETAHUAN (PP)

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

KETRAMPILAN KHUSUS

(KK)

KK1

KK2

KK3

KK4

KETRAMPILAN UMUM

(KU)

KU1

KU2

KU3

KU4

KU5

KU6

KU7

8

KU8

KU9

Semester II

CAPAIAN

PEMBELAJARAN

LULUSAN

MATA KULIAH

Hukum Tata

Nrgara Hukum Adat

Hukum

Perdata Hukum Pidana

Hukum

Administrasi

Negara

Hukum

Internasional

Hukum dan

kebudayaan

SIKAP DAN TATA

NILAI (S)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

9

S8

S9

S10

PENGUASAAN

PENGETAHUAN (PP)

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

KETRAMPILAN KHUSUS (KK)

KK1

KK2

KK3

KK4

KETRAMPILAN UMUM (KU)

KU1

KU2

KU3

10

KU4

KU5

KU6

KU7

KU8

KU9

11

Semester III

CAPAIAN

PEMBELAJARAN

LULUSAN

MATA KULIAH

Huku

m

Dagan

g

Huku

m

Islam

Huku

m

Perikat

an

Hukum

Pidana

Lanjuta

n

Hukum

Pajak

Hukum

Perdata

Internasi

onal

Hukum

Perjanjia

n

Internasi

onal

Hukum

Kepariwi

sataan

Etika dan

Tanggun

gjawab

Profesi

Gender

Dalam

Hukum

Hukum

Keuang

an

Negara

Hukum

Pemerint

ahan

Daerah

Kons

ultasi

dan

Bantu

an

Huku

m

Filsafa

t

Huku

m

Adat

Hukum

Investasi

Kapita

Selekta

Hukum

Tata

Negara

SIKAP DAN TATA

NILAI (S)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

12

S8

S9

S10

PENGUASAAN

PENGETAHUAN

(PP)

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

KETRAMPILAN

KHUSUS (KK)

KK1

KK2

KK3

KK4

KETRAMPILAN

UMUM (KU)

KU1

KU2

13

KU3

KU4

KU5

KU6

KU7

KU8

KU9

14

Semester IV

CAPAIAN

PEMBELAJARAN

LULUSAN

MATA KULIAH

Pengantar

Filsafat

Hukum

Metode

Penelitian

dan

Penulisan

Hukum

Hukum

Agraria

Hukum

Lingkung

an

Hukum

Adat

Lanjutan

Tindak

Pidana

Tertentu

Dalam

KUHP

Tindak

Pidana

Khusus

Hukum

Perunda

ng-

Undanga

n

Huku

m

Hak

Asasi

Manu

sia

Huku

m

Orga

nisas

i

Inter

nasio

nal

Huku

m

Bisni

s

Inter

nasio

nal

Huku

m

Kontr

ak

Inter

nasio

nal

Pera

dilan

Khus

us

Peny

elesa

ian

Seng

keta

Alter

natif

Tekni

k

Pem

buata

n

Kepu

tusan

dan

Perizi

nan

Hukum

Kelemb

agaan

Negara

Politik

Hukum

SIKAP DAN TATA

NILAI (S)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

15

S8

S9

S10

PENGUASAAN

PENGETAHUAN (PP)

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

KETRAMPILAN KHUSUS

(KK)

KK1

KK2

KK3

KK4

KETRAMPILAN UMUM

(KU)

KU1

KU2

KU3

16

KU4

KU5

KU6

KU7

KU8

KU9

17

Semester V

CAPAIAN

PEMBELAJARAN LULUSAN

MATA KULIAH

Hukum

Acara dan

Praktek

Peradilan

Acara

Pidana

Hukum

Acara dan

Praktek

Peradilan

Acara

Perdata

Hukum

Adat Bali

Filsafat

Pancasila

Hak Atas

Kekayaan

Intelektual

Hukum

Ketenagak

erjaan

Sistem

Peradil

an

Pidana

Hukum

Peradila

n

Konstitu

si

Hukum

Acara

dan

Prakte

k

Peradil

an

Tata

Usaha

Negara

SIKAP DAN TATA NILAI (S)

1. S1

2. S2

3. S3

4. S4

5. S5

18

6. S6

7. S7

8. S8

9. S9

10. S10

Penguasaan Pengetahuan (PP)

1. PP1

2. PP2

3. PP3

4. PP4

5. PP5

Ketrampilan Khusus (KK)

1. KK1

2. KK2

3. KK3

19

4. KK4


1. KU1

2. KU2

3. KU3

4. KU4

5. KU5

6. KU6

7. KU7

8. KU8

9. KU9

20

Semester V

CAPAIAN


MATA KULIAH

Perancanga

n Peraturan

Perundang-

Undangan

Hukum

HAM

Lanjutan

Penalaran

dan

Argumentas

i Hukum

Perancanga

n Kontrak

Perbanding

an Hukum

Adat

Kapita

Selekta

Hukum

Adat

Hukum

Perusa

haan

Hukum

Perbank

an

Penite

nsier


1. S1

2. S2

3. S3

4. S4

5. S5

6. S6

7. S7

8. S8

9. S9

21

10. S10


1. PP1

2. PP2

3. PP3

4. PP4

5. PP5


1. KK1

2. KK2

3. KK3

4. KK4


1. KU1

2. KU2

22

3. KU3

4. KU4

5. KU5

6. KU6

7. KU7

8. KU8

9. KU9

Semester V

CAPAIAN


MATA KULIAH

Kapita Selekta Hukum

Pidana

Pembaharuan Hukum

Pidana


1. S1

2. S2

23

3. S3

4. S4

5. S5

6. S6

7. S7

8. S8

9. S9

10. S10

Penguasaan Pengetahuan (P)

1. PP1

2. PP2

3. PP3

4. PP4

5. PP5


24

1. KK1

2. KK2

3. KK3

4. KK4

KETRAMPILAN UMUM

1. KU1

2. KU2

3. KU3

4. KU4

5. KU5

6. KU6

7. KU7

8. KU8

9. KU9

25

Semester VI

CAPAIAN


MATA KULIAH

Hukum

Kepegawaia

n

Ilmu

Administras

i Negara

Penologi Peradilan

Desa

Hukum

Kesehatan

Hukum

Perlindun

gan

Konsume

n

Hukum

Penga

ngkuta

n

Sosiolog

i Hukum

Hukum

Tata

Ruang


1. S1

2. S2

3. S3

4. S4

5. S5

6. S6

7. S7

8. S8

26

9. S9

10. S10


1. PP1

2. PP2

3. PP3

4. PP4

5. PP5


1. KK1

2. KK2

3. KK3

4. KK4

KETRAMPILAN UMUM

1. KU1

27

2. KU2

3. KU3

4. KU4

5. KU5

6. KU6

7. KU7

8. KU8

9. KU9

28

Semester VI

CAPAIAN


MATA KULIAH

Hukum

Pidana Adat Kriminologi

Perbanding

an Hukum

Pidana

Hukum

Diplomatik

dan

Hubungan

Internasion

al

Hukum

Ekonomi

dan

Perdaganga

n

Internasion

al

Hukum

Jaminan

Antrop

ologi

Hukum

Hukum

Acara

Peradila

n Hak

Asasi

Manusia

Victim

ologi


1. S1

2. S2

3. S3

4. S4

5. S5

6. S6

7. S7

29

8. S8

9. S9

10. S10


1. PP1

2. PP2

3. PP3

4. PP4

5. PP5


1. KK1

2. KK2

3. KK3

4. KK4


30

1. KU1

2. KU2

3. KU3

4. KU4

5. KU5

6. KU6

7. KU7

8. KU8

9. KU9

31

Semester VI MBKM

CAPAIAN

PEMBELAJARAN

LULUSAN

MATA KULIAH

Pertukaran Pelajar Magang Penelitian/Riset Kewirahuasahaan Membangun Desa/ Kuliah

Kerja Nyata Tematik

SIKAP DAN TATA NILAI

(SK)

1. S1

2. S2

3. S3

4. S4

5. S5

6 S6

7. S7

8 S8

9 S9

32

10 S10

PENGUASAAN

PENGETAHUAN (P)

1 P1

2 P2

3 P3

4 P4

5 P5

KETRAMPILAN

KHUSUS (KK)

1 KK 1

2 KK 2

3 KK 3

4 KK 4

KETRAMPILAN

UMUM (KU)

1 KU1

2 KU2

33

3 KU3

4 KU4

5 KU5

6 KU6

7 KU7

8 KU8

9 KU9

34

Semester VII

CAPAIAN

PEMBELAJARAN

LULUSAN

MATA KULIAH

KKN

Tugas

Akhir/

Skrip

si

Huku

m

Laut

Intern

asion

al

Hukum

Humani

ter dan

Pidana

Interna

sional

Huku

m

Persai

ngan

Bisnis

Klinik

Hukum

Perdata

Klinik

Huku

m

Pidana

Klinik

Huku

m

Anti

Koru

psi

Klinik

Prod

uk

Huku

m

Daer

ah

Klinik

Huku

m

Lingku

ngan

Klini

k

Huk

um

Pera

ncan

gan

Kont

rak

Huk

um

Kew

arga

neg

araa

n

dan

Kep

end

uduk

an

Huk

um

dan

Kebi

jaka

n

Publ

ik

Hukum

Pemilih

an

Umum

Hukum

Acara

Peradilan

Agama

Hukum

Acara

Peradila

n Militer

Hukum

Kepailit

an

Hukum

Penyel

esaian

Sengke

ta

Interna

sional

SIKAP DAN TATA

NILAI (S)

S1

35

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

PENGUASAAN

PENGETAHUAN

(PP)

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

KETRAMPILAN

KHUSUS (KK)

KK1

36

KK2

KK3

KK4

KETRAMPILAN

UMUM (KU)

KU1

KU2

KU3

KU4

KU5

KU6

KU7

KU8

KU9

37

BAGIAN 3

PETA KURIKULUM

3.1. Peta Kurikulum

SEMESTER I

NO MATA KULIAH KODE MK SKS DOSEN PENGAMPU MBKM

1 Pendidikan Agama IHS1201 2 TIM DOSEN MKDU

2 Pendidikan Pancasila IHS1202 2 TIM DOSEN MKDU

3 Pendidikan Kewarganegaraan IHS1203 2 TIM DOSEN MKDU

4 Bahasa Indonesia IHS1204 2 TIM DOSEN MKDU

5 Pengantar Ilmu Hukum IHP 1301 3 TIM DOSEN FH UNUD

(DIH)

6 Pengantar Hukum Indonesia IHP 1302 3 TIM DOSEN FH

UNUD (DIH)

7 Ilmu Negara IHP 1303 3 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

8 Bahasa Inggris Hukum IHK1206 2 TIM DOSEN FH

UNUD (DIH)

9 Digital Society DS0125 2 TIM DOSEN MKDU

JUMLAH SKS 21

SEMESTER II

NO MATA KULIAH KODE MK SKS DOSEN PENGAMPU Keterangan

1 Hukum Tata Negara IHP2304 3 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

2 Hukum Adat IHP2305 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

3 Hukum Perdata IHU2301 3 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

4 Hukum Pidana IHP2306 3 TIM DOSEN FH UNUD

(PIDANA)

5 Hukum Administrasi Negara IHP2306 3 TIM DOSEN FH

UNUD (HAN)

6 Hukum Internasional IHP2308 3 TIM DOSEN FH UNUD

(HI)

7 Hukum dan Kebudayaan IHP1215 2 TIM DOSEN FH UNUD

(HU&MAS)

38

JUMLAH SKS

19

SEMESTER III


1 Hukum Dagang IHP3210 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

2 Hukum Islam IHK3201 2 TIM DOSEN FH UNUD

(DIH)

3 Hukum Perikatan IHU3205 2 TIM DOSEN FH UNUD

(PERDATA)

4 Hukum Pidana Lanjutan IHP3218 2 TIM DOSEN FH UNUD

(PIDANA)

5 Hukum Pajak IHP3219 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HAN)

6 Hukum Perdata Internasional IHP3220 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HI)

7 Hukum Perjanjian Internasional IHP3221 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HI)

8 Hukum Kepariwisataan IHP2217 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HAN)

9 Etika dan Tanggungjawab

Profesi

IHP2219 2 TIM DOSEN FH

UNUD (DIH)

10 Gender Dalam Hukum IHP2216 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

11 Hukum Keuangan Negara ICP3235 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HAN)

WAJIB PK 3

12 Hukum Pemerintahan Daerah ICP3208 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HAN)

WAJIB PK 3

13 Konsultasi dan Bantuan Hukum IAK7210 2 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

WAJIB PK 1

14 Filsafat Hukum Adat IBP7234 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

WAJIB PK 2

15 Hukum Investasi IDK7213 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

WAJIB PK 4

16 Kapita Selekta Hukum Tata

Negara

IEP7239 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

WAJIB PK 5

JUMLAH SKS 32

SEMESTER IV

NO MATA KULIAH KODE MK SKS DOSEN PENGAMPU KETERANGAN

1 Pengantar Filsafat Hukum IHP4211 2 TIM DOSEN FH

UNUD (DIH)

2 Metode Penelitian dan

Penulisan Hukum


UNUD (HU&MAS)

39

3 Hukum Agraria IHP4213 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HAN)

4 Hukum Lingkungan IHP4214 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HAN)

5 Hukum Adat Lanjutan IHP4222 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

6 Tindak Pidana Tertentu Dalam

KUHP


UNUD (PIDANA)

7 Tindak Pidana Khusus IHP4224 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PIDANA)

8 Hukum Perundang-Undangan IHP4225 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

9 Hukum Hak Asasi Manusia IHP4226 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

10 Hukum Organisasi Internasional IGP4241 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HI)

WAJIB PK 7

11 Hukum Bisnis Internasional IGP4242 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HI)

WAJIB PK 7

12 Hukum Kontrak Internasional IGP4243 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HI)

WAJIB PK 7

13 Peradilan Khusus IAK6208 2 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

WAJIB PK 1

14 Penyelesaian Sengketa

Alternatif

IIK6209 2 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

WAJIB PK 1

15 Teknik Pembuatan Keputusan

dan Perizinan

ICK6212 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HAN)

WAJIB PK 3

16 Hukum Kelembagaan Negara IEP6237 2 TIM DOSEN FH UNUD

(HTN)

WAJIB PK 5

17 Politik Hukum IEP6238 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

WAJIB PK 5

JUMLAH SKS 34

SEMESTER V


1 Hukum Acara dan Praktek

Peradilan Acara Pidana

IHU5302 3 TIM DOSEN FH UNUD

(ACARA)


Peradilan Acara Perdata

IHU5303 3 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

3 Hukum Adat Bali IHP5226 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

4 Filsafat Pancasila IHP5228 2 TIM DOSEN FH

UNUD (DIH)

5 Hak Atas Kekayaan Intelektual IHP5229 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

6 Hukum Ketenagakerjaan IHU4206 2 TIM DOSEN FH

40

UNUD (PERDATA)

7 Sistem Peradilan Pidana IHP6230 2 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

8 Hukum Peradilan Konstitusi IHP6231 2 TIM DOSEN FH

UNUD(ACARA)


Peradilan Tata Usaha Negara

IHU6304 3 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

10 Perancangan Peraturan

Perundang-Undangan

IHK6202 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

11 Hukum HAM Lanjutan IHK6207 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

12 Penalaran dan Argumentasi

Hukum


UNUD (DIH)

13 Perancangan Kontrak IHK7203 2 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

14 Perbandingan Hukum Adat IHP5233 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

WAJIB PK 2

15 Kapita Selekta Hukum Adat IBK5211 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

WAJIB PK 2

16 Hukum Perusahaan IDU5207 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

WAJIB PK 4

17 Hukum Perbankan IDU5208 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

WAJIB PK 4

18 Penitensier IFP6240 2 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

WAJIB PK 6

19 Kapita Selekta Hukum Pidana IFK6214 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PIDANA)

WAJIB PK 6

20 Pembaharuan Hukum Pidana IFK6215 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PIDANA)

WAJIB PK 6

JUMLAH SKS 43

SEMESTER VI


1 Hukum Kepegawaian PHP3245 2 TIM DOSEN FH UNUD

(HAN)

MATA KULIAH PILIHAN SEBANYAK 20 SKS BISA

DIGANTIKAN DENGAN SALAH SATU DARI 5 SKIM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

2 Ilmu Administrasi Negara PHP1244 2 TIM DOSEN FH UNUD

(HAN)

3 Penologi PHK4246 2 TIM DOSEN FH UNUD

(PIDANA)

4 Peradilan Desa PHP4247 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

5 Hukum Kesehatan PHK4216 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PIDANA)

6 Hukum Perlindungan

Konsumen

PHP4248 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

7 Hukum Pengangkutan PHK4217 2 TIM DOSEN FH

41

UNUD (PERDATA)

8 Sosiologi Hukum PHP5249 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

9 Hukum Tata Ruang PHP5250 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HAN)

10 Hukum Pidana Adat PHP5251 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

11 Kriminologi PHK5218 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PIDANA)

12 Perbandingan Hukum Pidana PHU5209 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PIDANA)

13 Hukum Diplomatik dan

Hubungan Internasional


UNUD (HI)

14 Hukum Ekonomi dan

Perdagangan Internasional


UNUD (HI)

15 Hukum Jaminan PHU5210 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

16 Antropologi Hukum PHP5254 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HU&MAS)

17 Hukum Acara Peradilan Hak

Asasi Manusia

PHU6211 2 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

18 Victimologi PHK6219 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PIDANA)

JUMLAH SKS 36

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

SEMESTER VI

PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PRODI DALAM SATU UNIVERSITAS NO MATA KULIAH KODE MK SKS DOSEN PENGAMPU KETERANGAN

1 Pertukaran Pelajar antar Prodi

dalam satu Universitas

MBKM601 20 DOSEN PRODI Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada

Perguruan Tinggi yang sama Bentuk pembelajaran

yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang

terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah

tertuang dalam struktur kurikulum program studi

maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya

capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk

mata kuliah pilihan.

JUMLAH SKS 20

SEMESTER VI

MAGANG/PRAKTIK INDUSTRI

NO MATA KULIAH

KODE MK SKS DOSEN PENGAMPU KETERANGAN

1 Magang/Praktik Industri pada

Pengadilan

MBKM602 20 TIM DOSEN FH UNUD Mahasiswa dapat memilih salah satu tempat magang

sesuai dengan kuota yang tersedia. Program magang

dilaksanakan 1 atau 2 semester bertujuan untuk

memberikan pengalaman yang cukup kepada

mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja 2 Magang/Praktik Industri pada MBKM602 20 TIM DOSEN FH UNUD

42

Kejaksaan (experiential learning). Selama magang mahasiswa

akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex

problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft

skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja

sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan

nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah dan

swasta, maupun perusahaan rintisan (startup).


Kepolisian

MBKM602 20 TIM DOSEN FH UNUD


Kementerian Hukum dan HAM



Rumah Sakit



Kantor Advokat



Kantor Perbankan



Pemerintahan Daerah


JUMLAH SKS 20

SEMESTER VI

PENELITIAN

NO MATA KULIAH


1 PENELITIAN MBKM603 20 TIM DOSEN FH UNUD Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi

peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam

bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi.

Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara

berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk

berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan

tinggi.

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat

ditingkatkan mutunya. Selain itu,

pengalaman mahasiswa dalam proyek riset

yang besar akan memperkuat pool talent

peneliti secara topikal.

2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi

penelitian melalui pembimbingan langsung

oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.

3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset

di laboratorium dan lembaga riset Indonesia

dengan memberikan sumber daya peneliti

dan regenerasi peneliti sejak dini.

JUMLAH SKS 20

SEMESTER VI

KEWIRAUSAHAAN

NO MATA KULIAH


1 KEWIRAUSAHAAN MBKM604 20 TIM DOSEN FH UNUD Kebijakan Kampus Merdeka mendorong

pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan

program kegiatan belajar yang sesuai. Tujuan program

kegiatan wirausaha antara lain:

1. Memberikan mahasiswa yang memiliki

minat berwirausaha untuk mengembangkan

usahanya lebih dini dan terbimbing.

2. Menangani permasalahan pengangguran

43

yang menghasilkan pengangguran

intelektual dari kalangan sarjana.

JUMLAH SKS 20

SEMESTER VI

KKN TEMATIK NO MATA KULIAH


1 PENELITIAN MBKM605 20 TIM DOSEN FH UNUD Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu

bentuk pendidikan dengan cara memberikan

pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di

tengah masyarakat di luar kampus, yang secara

langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi

potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan

mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan

meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata

antara lain:

1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan

dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa

untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan

banyak pemangku kepentingan di lapangan.

2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah

pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

JUMLAH SKS 20

SEMESTER VII


1 KKN IHK7304 3 LP2M

2 Tugas Akhir/Skripsi IHK7405 4 TIM DOSEN FH UNUD

3 Hukum Laut Internasional PHP6255 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HI)

4 Hukum Humaniter dan Pidana

Internasional


UNUD (HI)

5 Hukum Persaingan Bisnis PHP6257 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

6 Klinik Hukum Perdata PHP6220 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

7 Klinik Hukum Pidana PHK6221 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PIDANA)

8 Klinik Hukum Anti Korupsi PHK6222 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PIDANA)

9 Klinik Produk Hukum Daerah PHK6223 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

10 Klinik Hukum Lingkungan PHK6224 2 TIM DOSEN FH UNUD

(HAN)

11 Klinik Hukum Perancangan

Kontrak

PHK6225 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

44

12 Hukum Kewarganegaraan dan

Kependudukan

PHU6212 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

13 Hukum dan Kebijakan Publik PHU6213 2 TIM DOSEN FH

UNUD (HTN)

14 Hukum Pemilihan Umum PHP6258 2 TIM DOSEN FH

UNUD(HTN)

15 Hukum Acara Peradilan Agama PHU7214 2 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

16 Hukum Acara Peradilan Militer PHU7215 2 TIM DOSEN FH

UNUD (ACARA)

17 Hukum Kepailitan PHK7225 2 TIM DOSEN FH

UNUD (PERDATA)

18 Hukum Penyelesaian Sengketa

Internasional


UNUD (HI)

JUMLAH SKS 39

3.2. Daftar Matakuliah per Semester

SEMESTER I

NO MATA KULIAH KODE

MK

SKS PRASYARAT KETERANGAN

1 Pendidikan Agama IHS1201 2

2 Pendidikan Pancasila IHS1202 2

3 Pendidikan Kewarganegaraan IHS1203 2

4 Bahasa Indonesia IHS1204 2

5 Pengantar Ilmu Hukum IHP 1301 3

6 Pengantar Hukum Indonesia IHP 1302 3

7 Ilmu Negara IHP 1303 3

8 Bahasa Inggris Hukum IHK1206 2

9 Digital Society DS0125 2

JUMLAH SKS 21

SEMESTER II

NO MATA KULIAH KODE

MK

SKS PRASYARAT Keterangan

1 Hukum Tata Negara IHP2304 3 PIH,PHI, ILMU NEGARA

2 Hukum Adat IHP2305 2 PIH,PHI, ILMU NEGARA

3 Hukum Perdata IHU2301 3 PIH,PHI, ILMU NEGARA

4 Hukum Pidana IHP2306 3 PIH,PHI, ILMU NEGARA

5 Hukum Administrasi Negara IHP2306 3

45

6 Hukum Internasional IHP2308 3 PIH,PHI,ILMU NEGARA

7 Hukum dan Kebudayaan IHP1215 2

JUMLAH SKS

19

SEMESTER III

NO MATA KULIAH KODE

MK


1 Hukum Dagang IHP3210 2

2 Hukum Islam IHK3201 2

3 Hukum Perikatan IHU3205 2 HUKUM PERDATA

4 Hukum Pidana Lanjutan IHP3218 2 PIH,PHI,HUKUM

PIDANA

5 Hukum Pajak IHP3219 2

6 Hukum Perdata Internasional IHP3220 2 HUKUM

INTERNASIONAL

7 Hukum Perjanjian Internasional IHP3221 2 HUKUM

INTERNASIONAL

8 Hukum Kepariwisataan IHP2217 2

9 Etika dan Tanggungjawab Profesi IHP2219 2

10 Gender Dalam Hukum IHP2216 2

11 Hukum Keuangan Negara ICP3235 2 HAN WAJIB PK 3

12 Hukum Pemerintahan Daerah ICP3208 2 HAN WAJIB PK 3

13 Konsultasi dan Bantuan Hukum IAK7210 2 HUKUM PIDANA WAJIB PK 1

14 Filsafat Hukum Adat IBP7234 2 HUKUM ADAT WAJIB PK 2

15 Hukum Investasi IDK7213 2 HUKUM PERDATA WAJIB PK 4

16 Kapita Selekta Hukum Tata Negara IEP7239 2 HTN WAJIB PK 5

JUMLAH SKS 32

SEMESTER IV

NO MATA KULIAH KODE

MK


1 Pengantar Filsafat Hukum IHP4211 2

2 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum IHP4212 2

3 Hukum Agraria IHP4213 2

4 Hukum Lingkungan IHP4214 2

5 Hukum Adat Lanjutan IHP4222 2

6 Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP IHP4223 2 HUKUM

PIDANA,HUKUM PID

LANJUTAN

46

7 Tindak Pidana Khusus IHP4224 2 HUKUM PIDANA

8 Hukum Perundang-Undangan IHP4225 2 HTN

9 Hukum Hak Asasi Manusia IHP4226 2 HTN

10 Hukum Organisasi Internasional IGP4241 2 HI WAJIB PK 7

11 Hukum Bisnis Internasional IGP4242 2 HI WAJIB PK 7

12 Hukum Kontrak Internasional IGP4243 2 HI WAJIB PK 7

13 Peradilan Khusus IAK6208 2 HUKUM PIDANA WAJIB PK 1

14 Penyelesaian Sengketa Alternatif IIK6209 2 HUKUM PIDANA WAJIB PK 1

15 Teknik Pembuatan Keputusan dan Perizinan ICK6212 2 HAN WAJIB PK 3

16 Hukum Kelembagaan Negara IEP6237 2 HTN WAJIB PK 5

17 Politik Hukum IEP6238 2 HTN WAJIB PK 5

JUMLAH SKS 34

SEMESTER V

NO MATA KULIAH KODE

MK


1 Hukum Acara dan Praktek Peradilan Acara Pidana IHU5302 3

2 Hukum Acara dan Praktek Peradilan Acara Perdata IHU5303 3

3 Hukum Adat Bali IHP5226 2

4 Filsafat Pancasila IHP5228 2

5 Hak Atas Kekayaan Intelektual IHP5229 2

6 Hukum Ketenagakerjaan IHU4206 2

7 Sistem Peradilan Pidana IHP6230 2 HUKUM PIDANA

8 Hukum Peradilan Konstitusi IHP6231 2 HTN

9 Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara IHU6304 3

10 Perancangan Peraturan Perundang-Undangan IHK6202 2 HUKUMPERUNDANG-

UNDANGAN

11 Hukum HAM Lanjutan IHK6207 2 HAM

12 Penalaran dan Argumentasi Hukum IHP7232 2

13 Perancangan Kontrak IHK7203 2

14 Perbandingan Hukum Adat IHP5233 2 HUKUM ADAT WAJIB PK 2

15 Kapita Selekta Hukum Adat IBK5211 2 HUKUM ADAT WAJIB PK 2

16 Hukum Perusahaan IDU5207 2 HUKUM PERDATA WAJIB PK 4

17 Hukum Perbankan IDU5208 2 HUKUM PERDATA WAJIB PK 4

18 Penitensier IFP6240 2 WAJIB PK 6

47

19 Kapita Selekta Hukum Pidana IFK6214 2 WAJIB PK 6

20 Pembaharuan Hukum Pidana IFK6215 2 WAJIB PK 6

JUMLAH SKS 43

SEMESTER VI

NO MATA KULIAH KODE

MK


1 Hukum Kepegawaian PHP3245 2

MATA KULIAH

PILIHAN

SEBANYAK 20

SKS BISA

DIGANTIKAN 5

SKIM MERDEKA

BELAJAR

KAMPUS

MERDEKA

2 Ilmu Administrasi Negara PHP1244 2

3 Penologi PHK4246 2 HUKUM

PIDANA,HUKUM PID

LANJUTAN

4 Peradilan Desa PHP4247 2

5 Hukum Kesehatan PHK4216 2 HAN

6 Hukum Perlindungan Konsumen PHP4248 2

7 Hukum Pengangkutan PHK4217 2

8 Sosiologi Hukum PHP5249 2

9 Hukum Tata Ruang PHP5250 2

10 Hukum Pidana Adat PHP5251 2

11 Kriminologi PHK5218 2

12 Perbandingan Hukum Pidana PHU5209 2 HUKUM

PIDANA,HUKUM PID

LANJUTAN

13 Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional PHP5252 2 HI

14 Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional PHP5253 2 HI

15 Hukum Jaminan PHU5210 2

16 Antropologi Hukum PHP5254 2

17 Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia PHU6211 2

18 Victimologi PHK6219 2

JUMLAH SKS 36

SEMESTER VII

NO MATA KULIAH KODE

MK


1 KKN / PKKH IHK7304 3

2 Tugas Akhir/Skripsi IHK7405 4

3 Hukum Laut Internasional PHP6255 2

48

4 Hukum Humaniter dan Pidana Internasional PHP6256 2

5 Hukum Persaingan Bisnis PHP6257 2

6 Klinik Hukum Perdata PHP6220 2 HUKUM PERDATA

7 Klinik Hukum Pidana PHK6221 2 HUKUM PIDANA

8 Klinik Hukum Anti Korupsi PHK6222 2 HUKUM PIDANA

9 Klinik Produk Hukum Daerah PHK6223 2 HTN

10 Klinik Hukum Lingkungan PHK6224 2 HUKUM LINGUNGAN

11 Klinik Hukum Perancangan Kontrak PHK6225 2

12 Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan PHU6212 2

13 Hukum dan Kebijakan Publik PHU6213 2

14 Hukum Pemilihan Umum PHP6258 2

15 Hukum Acara Peradilan Agama PHU7214 2

16 Hukum Acara Peradilan Militer PHU7215 2

17 Hukum Kepailitan PHK7225 2

18 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional PHP7259 2 HI

JUMLAH SKS 39

a. MATAKULIAH MBKM YANG DITAWARKAN KE LUAR PRODI

NO KODE MK

MATAKULIAH SKS DOSEN PENGAMPU

1 ICK6212

TEKNIK PEMBUATAN KEPUTUSAN DAN PERIZINAN 2 TIM DOSEN FH UNUD (HAN)

2 IHP3219 HUKUM PAJAK 2 TIM DOSEN FH UNUD (HAN)

3 IHP5229 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 2 TIM DOSEN FH UNUD (PERDATA)

4 NHP4214 HUKUM LINKUNGAN 2 TIM DOSEN FH UNUD (HAN)

5 PHK4216

HUKUM KESEHATAN 2 TIM DOSEN FH UNUD (PIDANA)

6 PHK7225

HUKUM KEPAILITAN 2 TIM DOSEN FH UNUD (PERDATA)

7 PHP4248

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 2 TIM DOSEN FH UNUD (PERDATA)

8 PHP5249 SOSIOLOGI HUKUM 2 TIM DOSEN FH UNUD (HU&MAS)

9 PHP5253 HUKUM EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 2 TIM DOSEN FH UNUD (HI)

10 PHP6252 HUKUM PERSAINGAN BISNIS 2 TIM DOSEN FH UNUD (PERDATA)

11 PHU6213

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK 2 TIM DOSEN FH UNUD (HTN)

b. TAHAPAN MAGANG INDUSTRI

Nomor Kegiatan SKS Keterangan

1 Proposal 1 Ujian Oleh 3 Orang Penguji

2 Monev 1 4 Laporan Kemajuan Acc Pembimbing I Dan Pembimbing Perusahaan

3 Monev 2 4 Laporan Kemajuan Acc Pembimbing I Dan Pembimbing Perusahaan

4 Penulisan Jurnal 3 Submit Ke Jurnal Terakreditasi Sinta (5 0rang Author)

5 Ujian Magang 5 Ujian Oleh 4 Orang Penguji

6 Jurnal 3 Accepted Di Jurnal Terakreditasi Sinta (5 Orang Author)

49

Total SKS 20

50

Bagian 4

RPS MBKM

51

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MAGANG INDUSTRI PADA INSTANSI PERBANKAN

Nama Dosen : Mata Kuliah : HUKUM PERBANKAN DAN PERKREDITAN Semester : 6/7 Tahun 2020/2021 Kredit : 20 ( Dua Puluh ) SKS Kompetensi Dasar : Mahasiswa sebagai Calon Paralegal memiliki kemampuan dalam memahami materi Hukum

Perbankan dan mampu menganalisis serta memecahkan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut hukum perbankan khususnya mengenai perkreditan.

CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah Capaian Pembelajaran mata kuliah

CPL-S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

CPL-P1 Menguasai konsep teoretik tentang: a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, b. sumber, asas/prinsip dan norma hokum c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;

CPL-P2 Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Acara.

CPL-P3 Menguasai prinsip, norma dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum dan klinis hukum yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan beschikking.

CPL-KU 3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan

52

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, argumentasi hukum;

CPL-KU 4 Mampu menyusun deskripsi ilmiah hasil kajian hukum dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan artikel ilmiah serta mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

CPL-KU 5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum, berdasarkan hasil analisis informasi yang akurat;

CPL-KU 7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja individu dan kelompok serta melakukan supervisi maupun evaluasi terhadap penyelesaian tugas yang ditugaskan oleh pihak berwenang yang berada di bawah tanggungjawabnya;

CPL KK1 Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum di bidang Hukum Perbankan yang didukung oleh berbagai bidang hukum lainnya, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;

CPL KK2 Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Perbankan serta mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khususnya kepada masyarakat akademik sesuai dengan etika keilmuan;

CPL KK3 Mampu bekerjasama dengan sejawat dalam memetakan dan mengambil keputusan secara tepat, ilmiah, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab terhadap masalah atau kasus-kasus Hukum Perbankan pada khususnya dan kasus- kasus Hukum pada umumnya;

CPL KK4 Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan Hukum Perbankan pada khususnya dan bidang hukum pada umumnya.

Keterangan: -

No POKOK

BAHASAN STANDAR

KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

MATERI SUB POKOK BAHASAN

INDIKATOR PENILAIAN Waktu

SUMBER PEMBELAJARAN

Hasil ujian/

53

tes

1.

Mengenal mengenai Perbankan, Kegiatan Usaha Bank, Dasar Hukum Bank, Jenis-jenis Bank,

Mahasiswa mampu memahami secara teoritis maupun praktis substansi Hukum Perbankan

Mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan mengenai perbankan dan dasar hukum perbankan

1. Pengertian

Bank, 2. Jenis-jenis

Bank, 3. Dasar

hukum Bank,

4. Kegiatan Usaha Bank

1. Mahasiswa

mampu menjelaskan mengenai substansi hukum perbankan yang meliputi pengertian bank, jenis-jenis bank dan dasar hukum bank.

2. Mampu menganalisa secara teori dan praktik terkait kegiatan usaha bank

Ujian mide test dan Ujian Akhir

1. Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2

Kredit perbankan

Mahasiswa mampu memahami mengenai perkreditan, jenis-jenis kredit, tahapan penyaluran kredit dan analisa yuridis calon debitur kredit.

Mahasiswa mampu memahami serta dapat menjelaskan mengenai kredit perbankan.

1.Pengertian

Kredit

2. Jenis-jenis

kredit

3. Tahapan

penyaluran

kredit

4.Proses

analisa

yuridis

calon

debitur

kredit

1. Mahasiswa mampu mendiskripsi kan mengenai kredit dan jenis- jenis kredit.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan penyaluran kredit.

3. Mahasiswa mampu


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan


54

menjelaskan proses analisa yuridis calon debitur kredit.

3

Jenis- jenis jaminan dalam kredit perbankan

Mahasiswa mengerti dan mampu memahami mengenai jenis-jenis jaminan dalam kredit perbankan

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis jaminan dalam kredit perbankan

1.Gadai

2. Fidusia

3. Hipotek

4. Hak

Tanggungan

5. Borghtocht

6. Cessie

1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis jaminan yang dipergunakan dalam kredit perbankan

2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis pengikatan atas jaminan yang diserahkan oleh calon debitur kepada bank.




3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

55

4.

Perjanjian kredit

Mahasiswa mampu memahami mengenai Perjanjian Kredit

Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan mengenai perjanjian kredit perbankan

1. Pengertian

Perjanjian

Kredit

2. Surat

Persetuju-

an

Pemberian

Kredit

sebagai

dasar

Perjanjian

Kredit

3. Akad

perjanjian

kredit

4. Klausula

yang

tercantum

dalam

perjanjian

kredit

1.Mahasiswa mampu mendiskripsi kan mengenai perjanjian kredit

2.Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai akad perjanjian kredit baik secara notariil maupun dibawah tangan

3. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai klausula (isi) dari perjanjian kredit

Pengumpulan tugas akhir dan ujian.



56

5.

Pengikatan

jaminan

kredit

Mahasiswa mengerti dan mampu memahami pengikatan jaminan kredit.

Mahasiswa mampu mengerti dan mampu memahami tahapan pengikatan jaminan kredit baik secara notariil maupun bawah tangan.

1. Pengika-

tan

Jaminan

Gadai

2. Pengika-

tan

Jaminan

Fidusia

3. Pengika-

tan

Jaminan

Hipotek

4. Pengika-

tan

Jaminan

Hak

Tanggung

an

5. Pengika-

tan

Jaminan

Borgtocht

6. Pengika-

tan

Jaminan

Cessie

1. Mampu Mendiskripsi tahapan pengikatan jaminan kredit.

2. Mampu memahami akta-akta yang dipersiapkan dalam pengikatan jaminan kredit




3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

7.

6.

Kredit

Mahasiswa mengerti dan

Mahasiswa mampu

1. Kredit

1.Mahasiswa mampu menjelaskan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

57

bermasalah

dan

Penyelesaian

kredit

bermasalah

mampu memahami mengenai kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah

menjelaskan mengenai kredit bermasalah dan cara-cara penyelesaian kredit bermasalah

bermasa-

lah

2. Kriteria

Kredit

Bermasa-

lah

3. Penyebab

Kredit

Bermasa-

lah

4. Penyele-

saian

kredit

bermasa-

lah

mengenai kredit bermasalah dan kriteria kredit bermasalah.

2.Mahasiswa mampu menjelaskan cara penyelesaian kredit bermasalah


1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan


3. POJK dan PBI

7

Evaluasi /Ujian Akhir Semester

1. Mampu memahami dan menjawab pertanyaan dan dapat menjelaskan mengenai hukum perbankan, kredit perbankan, perjanjian kredit, pengikatan jaminan, kriteria kredit macet dan penyelesaian kredit

1. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjawab pertanyaan dalam ujian tertulis dan interview.

2. 2.Mahasiswamampu mempresentasikan tugas akhir yang dibuat.

Seluruh materi kuliah yang diberikan dari pertemua pertama hingga pertemuan akhir dalam program kuliah Merdeka melalui pembekalan bagi para calon Paralegal.

Mendiskripsi-kan seluruh jawaban dari pertanyaan dengan baik dan benar.

Pengaga-bung-an Nilai Mide tes dan Ujian Akhir serta nilai2 tugas

58

bermasalah] 2. Menyusun

tugas akhir yang dibuat dalam bentuk karya tulis

DAFTAR PUSTAKA

Muhamad Djumhana,2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Badung

Try Widiyono,2006.Aspek Hukum Operasional Produk Perbankan di Indonesia,Ghalia Indonesia\ Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan,

Mandar Maju, Bandung

Kasmir ,2001.Bank dan Lembaga keuangan Lainnya,P.T. Raja Grafindo Persada Jakarta,

H.Budi Untung,2000.Kredit Perbankan di Indonesia,Andi, Yogyakarta

H.Salim HS,2005.Perkembangan Hukum Jaminan dan jaminan Kredit Perbankan di Indonesia,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta

M.Bahsan,2007.hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia PT Raja Grafindo Persada,Jakarta

Edy Putra The Aman,Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis,Liberty Yogyakarta.

59

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MAGANG INDUSTRI PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BALI

Nama Dosen : Mata Kuliah : PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Semester : 6/7 Tahun 2020/2021 Kredit : 20 ( Dua Puluh ) SKS Kompetensi Dasar : Mahasiswa sebagai Calon Paralegal memiliki kemampuan dalam mendukung kebijakan dan upaya

pemerintah untuk melindungi Kekayaan Intelektual demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sehingga dapat mewujudkan jaminan keamanan dan kepastian hukum terhadap produk-produk Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu perkuliahan/pertemuan diawali dengan pemahaman tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual yang meliputi: Kekayaan Intektual komunal yang terdiri dari Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Geografis selain itu pula Kekayaan Intelektual copyrights (cipta), Kekayaan intelektual Industrial Property Rights (Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Capaian

Pembelajaran

(CP)

CPL–

PRODI

Tuliskan beberapa CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah mencakup ranah Sikap, Pengetahuan, Keterampilan

Umum, dan Keterampilan Khusus

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S6)

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7)

S10 Mengintegrasikan kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10)

P

P1 Menguasai konsep teoretik tentang: ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas/prinsip dan norma hukum, serta sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya hukum Kekayaan Intelektual

P2 Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah perkembangan hukum positif HKI dan aspek teori hukum HKI di

Indonesia dan internasional

P3 Menguasai prinsip, norma dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum

60

penerapan metode penemuan hukum dan klinis hukum yang merupakan dasar perumusan suatu dokumen

memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang

berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan terkait hukum Kekayaan Intelektual

P4 Menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan mampu melakukan penulisan hukum

secara baik dan benar dalam studi dan penelitian terkait hukum HKI dan publikasi karya ilmiah di bidang kekayaan

intelektual

P5 Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat

memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh terkait bidang hukum kekayaan Intelektual

KK

KK3 Mampu bekerjasama dengan sejawat dalam memetakan dan mengambil keputusan secara tepat, ilmiah, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab terhadap masalah atau kasus-kasus Hukum KI baik berbasis Hukum

Adat pada khususnya dan kasus- kasus Hukum pada umumnya

KK4 Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan

Hukum KI baik yang terkait kepariwisataan maupun berbasis Hukum Adat pada khususnya dan bidang hukum

pada umumnya.

KU

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja individu dan kelompok serta melakukan supervisi maupun evaluasi terhadap penyelesaian tugas yang ditugaskan oleh pihak berwenang yang berada di bawah tanggung

jawabnya;

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap pribadi maupun kelompok kerja yang berada di bawah tanggung

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

KU9 Mampu m e n d o k u m e n t a s i k a n , m e n y i m p a n , m e n g a m a n k a n , d a n menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarism.

CPMK CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-Prodi yang berkaitan dengan MK ini

M1 Mahasiswa mampu memahami konsep, ruang lingkup HKI, dan sistem perlindungannya dalam sekala nasional dan

internasional( S6, P1, P2, KK3, KU7)

M2 Mahasiswa mampu memahami perlindungan Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, serta

mampu membedkan antara objek perlindungan pada masing-masing hukum KI (S7, P2,P3, KK3, KU7,KU8,KU9)

M3 Mahasiswa Mampu menganalisis kasus dan mengaplikasikan sistem perlindungan Hak Cipta pada karya-karya cipta

nyata (S6, P1, P2, P3, KK3, KU7)

M4 Mahasiswa Mampu menganalisis kasus dan mengaplikasikan sistem perlindungan Hak Cipta pada karya-karya cipta

nyata seperti Hak Cipta Lagu, Film, Musik, EBT (S6,P1,P2,KK3,KK4,KU7,KU8 )

M5 Mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluai dan mengaplikasikan norma hukum Merek terhadap karya-karya

61

intelektual dalam bidang Merek dan Indikasi Geografis (S7,S8, P3,P4, KK3, KK 4, KU7,KU8,KU9)

M6 Mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluai dan mengaplikasikan norma hukum Merek terhadap karya-karya

intelektual dalam bidang Merek terkait Sistem perlindungan First to file system, Kriteria Merek Terkenal dalam

TRIPS Agreement, Persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya, dan Penghentian penggunaan

Indikasi Geografis pada Merek Terdaftar (S7,S8, P3,P4, KK3, KK 4, KU7,KU8,KU9)

M7 Mahasiswa Dapat menganalisis permasalahan serta memecahkan kasus Merek yang terjadi dalam masyarakat pada era global (S7,S8, P3,P4, KK3, KK 4, KU7,KU8,KU9)

M8 UTS

M9 Mahasiswa dapat memehami dan mengidentifikasi Konsep Paten serta sistem perlindungannya (S6, S7, S10,

P1,P2,KK3,KK4,KU7,KU8)

M10 Mahasiswa Dapat menganalisis serta memecahkan kasus hukum berkaitan dengan Hukum KI di bidang Paten

(S6,P1,P2,KK3,KK4,KU7,KU8,KU9)

M11 Mahasiswa Dapat menganalisis serta mengaplikasikan ketentuan hukum Desain Industri pada perkembangan karya-

karya Desain Industri (S7,S9 ,P4,P5,KK3,KK4,KU7,KU8,KU9)

M12 Mahasiswa Dapat menganalisis serta mengaplikasikan ketentuan hukum Desain Industri pada perkembangan karya-

karya Desain Industri serta sengketa Desain Industri (S7,S9 ,P4,P5,KK3,KK4,KU7,KU8,KU9)

M13 Mahasiswa mampu memahami konsep perlindungan Rahasia Dagang dan Confidential Contract (S7,S9

,P4,P5,KK3,KK4,KU7,KU8,KU9)

M14 Dapat menganalisis dan memecahkan kasus-kasus Rahasia Dagang (S7,S9 ,P4,P5,KK3,KK4,KU7,KU8,KU9)

M15 Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep, teori, norma hukum berkaitan dengan sengketa

sengketa Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri dan Rahasia Dagang (S7,S9 ,P4,P5,KK3,KK4,KU7,KU8,KU9)

M16 UAS

No POKOK

BAHASAN STANDAR

KOMPETENSI KOMPETENSI

DASAR

MATERI SUB POKOK BAHASAN

Capaian Pembelajaran (S/PP/KK/KU)

PENILAIAN Waktu SUMBER Pembelajaran Hard Skill/Soft

Skill Hasil ujian/ tes

1.

Mengenal kekayaan intelektual

Mengerti dan mampu memahami secara teoritis maupun

Mengerti, memahami dan Mampu

5. Terminologi Kekayaan

3. mampu menginventarisir potensi kekayaan intelektual yang

Aktif dalam diskusi dan Aktif bertanya serta mampu menjawab

3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

4. Undang- undang Nomor :

62

ditinjau dari aspek perlindungan, pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang- undangan

praktis substansi Kekayaan Intelektual

menjelaskan kepada Masyarakat terkait dengan Kekayaan Intelektual dan hukum yang mengatur Tentang Kekayaan Intelektual

Intelektual

6. Regulasi Kekayaan Intelektual

7. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

8. Jenis- jenis Kekayaan Intelektual Komunal

9. Produk- Produk Kekayaan Intelektual Copyrights dan Industrial Property Rights

10. Mekanisme dan Tata Cara Pendaftaran maupun Pencatatan Kekayaan Intelektual.

ada di Indonesia khususnya di Provinsi Bali

4. mampu menganalisa secara teori dan praktik kendala- kendala yang dihadapi dalam perlindungan kekayaan Intelektual.

pertanya-an yang benar

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

5. Undang- undang Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Paten

6. Undang- undang Nomor : 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

7. Undang- undang Nomor : 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

8. Undang- undang Nomor : 29 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

9. Undang Undang Nomor : 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman

2

Inovasi Paten Sederhana di Bidang Kesehatan dalam menghadapi Masa Pandemi Covid 19

Mengerti dan Mampu menciptakan ide maupun gagasan sehingga menjadi penemuan yang bermanfaat dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19

Mengerti dan Mampu memahami serta dapat menjelaskan kepada masyarakat dalam pengembangan ide dan gagasan pembuatan produk atau alat baru maupun pengembangan dari produk yang sudah ada

1.Definisi Paten

dan Paten

Sederhana

2.Pengertian

Invensi dan

Inventor

3.Jenis produk

yang termasuk

Paten dan

Paten

Sederhana

4.Fungsi Paten

dalam bisnis

5.Mekanisme

1.Mampu mendiskripsi kan kegunaan sebuah invensi yang dapat berperan penting dalam kehidupan sehari hari

2.Mampu Mendiskripsi kan pentingnya perlindungan hukum terhadap invensi baru.

3.Mampu mendiskripsi kan peran inventor dalam menunjang

Aktif dalam diskusi dan Aktif bertanya serta mampu menjawab pertanya-an yang benar


13 Tahun 2016 Tentang Paten.

63

sehingga memiliki kegunaan praktis.

pendaftaran

Paten di

Indonesia

kesehatan di masa pandemi covid 19

3

Komersialisasi merek dalam Kekayaan Intelektual

Mengerti dan mampu memahami nilai ekonomi yang terkandung dalam merek dagang maupun merek jasa dalam kegiatan perdagangan Barang dan Jasa.

Memahami dan mampu menjelaskan kepada masyara kat terkait merek dagang dan jasa sebagai daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan Barang/ Jasa

1.Pengertian

Merek Dagang/

Jasa

2.Nilai ekonomi

merek dagang/

jasa

3.Klasifikasi

Merek Dagang/

Jasa

4.Mekanisme

pendaftaran

Merek/ Jasa

5.Biaya

Pendaftaran

Merek Dagang/

Jasa

1.Mampu Mendiskripsi kan Pendaftaran merek Dagang/ Jasa sebagai upaya optimalisasi nilai ekonomi produk Barang/ Jasa

2.Mampu mendiskripsi kan realita hukum terhadap hak atas merek Dagang/ Jasa



4.

Pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan instrument dalam pengembangan, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan.

Manpu memahami dan dapat menjelaskan secara umum mengenai aspek aspek yang masuk ke dalam ekspresi budaya tradisional sebagai bentuk kekayaan intelektual komunal

Mampu memahami dan memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk melestarikan dan melindungi nilai- nilai budaya, tradisi dan adat istiadat sebagai aset ekspresi budaya tradisional.

1.Definisi

Ekspresi

Budaya

Tradisional

2.Keanekaragam

an budaya,

tradisi dan adat

istiadat

khususnya di

Provinsi Bali

3.Kajian Ekspresi

Budaya

Tradisional

4.Pencatatan

EBT pada

pusat data

nasional

Kekayaan

Intelektual

Komunal

1.Mampu

Mendiskripsi kan maksud dan tujuan perlindungan KI Komunal ( EBT )

2.Mampu mendiskripsi kan salah satu potensi EBT yang ada di Provinsi Bali

Praktik Keterampilan dan Kemahiran Hukum di masing- masing Kabupaten Kota Provinsi Bali

3. Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

64

5.

Penetapan Indikasi Geografis sebagai indikasi reputasi, kualitas dan karakteristik

Mengerti dan Mampu memahami Indikasi Geografis merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang memberikan tanda terhadap daerah asal suatu barang/ produk.

Mengerti dan mampu Memahami hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis terdaftar.

1.Pengertian

indikasi

geografis

2.Manfaat

perlindungan

Indikasi

Geografis

3.Mekanisme

Pendaftaran

produk indikasi

Geografis

1.Mampu Mendiskripsi kan faktor lingkungan geografis dan produk produk yang memiliki kualitas, reputasi dan karakteristik.

2.Mampu memahami pengaruh Indikasi Geografis terhadap nilai jual dan pemasaran.

1. Aktif dalam diskusi dan Aktif bertanya serta mampu menjawab pertanya-an yang benar 2. Praktik Keterampilan dan Kemahiran Hukum di masing- masing Kabupaten Kota Provinsi Bali


6.

Komersialisasi Cipta dalam Kekayaan Intelektual

Mengerti dan mampu memahami nilai ekonomi yang terkandung dalam karya cipta.

Memahami dan mampu menjelaskan kepada masyara kat bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

1.Pengertian Hak

Cipta

2.Nilai ekonomi

Hak Cipta

3.Jenis- jenis hak

cipta yang

dilindungi dan

masa berlaku

perlindungan.

4.Mekanisme

pencatatan

Hak Cipta.

1.Mampu Mendiskripsi kan Pencatatan Hak Cipta sebagai upaya perlindungan Hak Eksklusif dari Pencipta.

2.Mampu mendiskripsi kan realita hukum terhadap hak Cipta yang belum dicatatkan.



28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

65

7


1.Mampu memahami dan menjawab pertanyaan dan dapat menjelaskan perlindungan, pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran Kekayaan Intelektual 2.Menyusun tugas akhir yang dibuat dalam bentuk karya tulis

1.Mampu memahami dan dapat menjawab pertanyaan dalam ujian tertulis dan interview. 2.mampu mempresentasikan tugas akhir yang dibuat.

Seluruh materi kuliah yang diberikan dari pertemua pertama hingga pertemuan akhir dalam program kuliah Merdeka melalui pembekalan bagi para calon Paralagel.

Mendiskripsi-kan seluruh jawaban dari pertanyaan dengan baik dan benar.

Mengum-pulkan tugas yang diberikan sebelum ujian dilaksana-kan

DAFTAR PUSTAKA

Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Kekayaan Intektual dan Kajian Komparatif

Hukum Paten Bogor, Ghalia Indonesia

Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung, PT. Alumni 2010

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Oase media, 2010

Ekspresi Budaya Tradisional sebagai sarana pertumbuhan ekonomi Indonesia, alumni Bandung, 2012

Antariksa, B 2012, Landasan Filosofis dan sejarah perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual, relevansinya bagi kepentingan

pembangunan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Kreatif.

66

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MAGANG INDUSTRI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI BALI

Nama Dosen : Mata Kuliah : HUKUM KETENAGAKERJAAN Semester : 6/7 Tahun 2020/2021 Kredit : 20 ( Dua Puluh ) SKS Kompetensi Dasar : Mahasiswa sebagai calon pelaku dalam suatu hubungan kerja dan calon praktisi dalam bidang hukum

ketenagakerjaan memiliki kemampuan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pokok ketenagakerjaan sesuai Hukum Ketenagakerjaan, mengetahui hak, kewajiban pekerja maupun pengusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi perselisihan yag terjadi dalam suatu hubungan kerja dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam bingkai hubungan kerja yang melibatkan perusahaan dan pekerja. Perkuliahan/pertemuan diawali dengan pemberian pemahaman terkait: Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial, Hukum Otonom Perusahaan (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama), Sistem Pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Capaian Pembelajaran

(CP)

CPL–

PRODI

Tuliskan beberapa CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah mencakup ranah Sikap, Pengetahuan,

Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus

S. 6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

S. 7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

S. 9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

P. 1 Menguasai konsep teoretik tentang:

a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum,

b. sumber, asas/prinsip dan norma hukum c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;

P. 2 Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia,

67

mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum

Internasional, Hukum Adat, Hukum Acara.

P. 3 Menguasai prinsip, norma dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum

penerapan metode penemuan hukum dan klinis hukum yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk

dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen

hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti

peraturan perusahaan dan beschikking

P. 4 Menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan mampu melakukan penulisan

hukum secara baik dan benar;

P. 5 Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum

agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh

KK. 3 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin

kesahihan dan mencegah plagiasi.

KK. 4 Mampu menganalisa dan memecahkan masalah/kasus perjanjian kerja, serta peraturan perusahaan.

KU. 3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara

dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, argumentasi hukum;

KU. 5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum, berdasarkan hasil analisis informasi yang akurat;

KU. 7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja individu dan kelompok serta melakukan supervisi maupun evaluasi terhadap penyelesaian tugas yang ditugaskan oleh pihak berwenang yang berada di bawah

tanggungjawabnya;

KU. 8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap pribadi maupun kelompok kerja yang berada di bawah

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

KU. 9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin

kesahihan dan mencegah plagiasi.

CPMK CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-Prodi yang berkaitan dengan MK ini

M.1 Pengertian/definisi hukum ketenagakerjaan., perkembangan hukum ketenagakerjaan. perlindungan hukum

bagi tenaga kerja di Indonesia dan hakekad dan sifat hukum ketenagakerjaan.

M.2 Pengertian/definisi hukum ketenagakerjaan, perkembangan hukum ketenagakerjaan. perlindungan hukum

bagi tenaga kerja di Indonesia dan hakekad dan sifat hukum ketenagakerjaan.

M.3 Orientasi singkat tentang hukum ketenagakerjaan: tenaga kerja, tenaga kerja asing dan Asas-asas hubungan

kerja.

68

M.4 Hukum ketenagakerjaan terkait dengan perjanjian, hubungan dan peraturan perusahaan

M.5 Pembahasaan dan diskusi (Perjanjian Kerja, termasuk klausula-klausula yang harus ada di dalamnya dan

prosedur dan syarat-syarat pembuatan peraturan perusahaan)

M.6 Pembahasan dan diskusi (Perlindungan Tenaga Kerja, serta analisis kasus penunggakan pembayaran upah)

M.7 Pembahasan dan diskusi (Keselamatan kerja dan kesehatan kerja, Perbandingan pengertian keselamatan

kerja dan kesehatan kerja, Jaminan sosial, ketentuan-ketentuan serta permasalahan-permasalahannya,

Kebijakan pengupahan serta aspek-aspek yang mempengaruhi sistem pengupahan.

M.8 U.T.S (Ujian Tengah Semester)

M.9 -Bagaimana cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial

-Bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial

-Pemutusan hubungan kerja, izin serta tata caranya.

M.10 Organisasi Perburuhan Internasional.

M.11 - Apa dan bagaimana sejarah ILO.

- Bagaimana struktur ILO.

- Bagaimana cara ILO untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja serta apa saja hambatannya.

- Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi pemerintah R.I serta tata cara pembuatan laporan tahunannya.

M.12 Hambatan-hambatan ILO dalam meratifikasi konvensi.

M.13 Peranan pengawasan ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan terpadu.

M.14 - Apa arti penting pengawasan ketenagakerjaan.

- Apa saja fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

- Apa dan bagaimana pengawasan terpadu itu dilaksanakan, serta dasar pelaksanaannya.

M.15 Peranan Serikat Pekerja dalam pengawasan ketenagakerjaan serta perselisihan yang sering muncul antara serikat pekerja dengan pemilik perusahaan serta dengan pemerintah.

M.16 U A S (Ujian Akhir Semester)

No POKOK STANDAR KOMPETENSI MATERI SUB Capaian PENILAIAN Waktu SUMBER Pembelajaran

69

BAHASAN KOMPETENSI DASAR POKOK BAHASAN

Pembelajaran (S/PP/KK/KU)

Hard Skill/Soft Skill

Hasil ujian/ tes

1.

Mengenal Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Mengerti dan mampu memahami secara teoritis maupun praktis substansi terkait Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Mengerti, memahami dan Mampu menjelaskan kepada dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

11. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan,

12. Sejarah Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia;

13. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Hukum Indonesia;

14. Asas-Asas & Tujuan,dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan;

15. Sumber-Sumber Hukum Ketenagakerjaa Indonesia;

16. Pihak-pihak terkait dalam Hukum Ketenagakerjaan

5. Mahasiswa mampu menjelaskan terkait pengertian, sejarah, kedudukan, asas-asas, sumber hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan;

6. Mamahiswa mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan baik teori maupun praktis terkait dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia

Aktif dalam diskusi dan mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan

10. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

11. Undang-Undang Nomor :21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

12. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2

Mengenal Jenis/bentuk Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Mengerti dan Mampu menjelaskan terkait jenis/bentuk hubungan Kerja dan konsep Hubungan Industrial dalam sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Mengerti dan Mampu memahami serta dapat menjelaskan kepada pelaku dalam suatu hubungan kerja terkait unsur, pihak, hak dan kewajiban serta jenis/bentuk hubungan kerja dan konsep

1. Unsur-Unsur

dalam

Hubungan

Kerja;

2. Pihak-Pihak

dalam

Hubungan

Kerja;

3. Hak dan

Kewajiban para

pihak;

4. Jenis/bentuk

1.Mampu mendiskripsi kan karakteristik dari beberapa jenis/bentuk hubungan kerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia;

2.Mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi

1. Aktif dalam diskusi (Aktif bertanya dan mampu memyampaikan pendapat dengan baik dan jelas) 2. Mampu bekerjasama secara kelompok/tim

2. Undang- undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;


70

Hubungan Industrial dalam sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Hubungan

Kerja (PKWTT,

PKWT,

Outsourcinng)

5. Hubungan

Industrial

dalam suatu hubungan kerja baik secara teori maupun praktis.

3.Mampu mendiskripsi kan jenis/bentuk hubungan kerja dan konsep hubungan industrial ideal ditengah pandemi covid 19.

3

Hukum Otonom pada Perusahaan

Mengerti dan mampu memahami terkait Hukum Otonom yang ada pada Perusahaan (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama)

Memahami dan mampu menjelaskan kepada pelaku dalam suatu hubungan kerja terkait karakteristik hukum otonom yang berlaku di perusahaan.

1. .Perjanji

an

Kerjja;

2. Peratura

n

Perusah

aan;

7. Perjanja

njian

Kerja

Bersama

;

1.Mampu Mendiskripsi kan karakteristik dari masing-masing hukum otonom yang berlaku di perusahaan;

2.Mampu mendiskripsi dan menganalisis permasalahan-permasalahan teori dan praktis yang terjadi dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum otonomi di perusahaan.

Aktif dalam diskusi dan Aktif bertanya serta mampu menyampaikan pendapat dengan baik da jelas Mampu berkerjasama secara kelompok/tim. Praktik Kemahiran Hukum dalam Penyusunan PK, PP atau PKB

8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

9. Undang-Undang Nomor :21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

10. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;


12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaann serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

13. Perjanjian Kerja; 14. Peraturan

Perusahaan; 15. Perjanjian Kerja

71

Bersama.

4.

Mengenal Sistem Pengupahan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

Manpu memahami dan dapat menjelaskan secara umum terkait sistem pengupahan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia;

Mampu memahami dan memberikan penjelasan kepada pelaku dalam suatu hubungan kerja terkait pengaturan terkait pengupahan, asas pengupahan , bentuk upah dan sistem pengupahan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia; .

1. Pengaturan

Pengupahan

dalam

Peraturan

Perundag-

Undagan;

2. Asas-Asas

Pengupahan;

3. Bentuk Upah;

4. Upah Minimum

5. Hak-Hak

Pekerja atas

Upah;

6. Upah Lembur;

7. Beberapa

alasan pekerja

untuk tetap

menerima

upah;

8. Keterlambatan

pembayaran

upah;

1.Mampu

Mendiskripsikan terkait pengaturan, asas, bentuk dan sistem pengupahan di Indonesia;

2.Mampu

mendiskripsikan,mengidentifikasi dan menemukan jenis-jenis permasalahan dalam sistem pengupahan di Indonesia baik secara teori maupun praktek

1. Aktif dalam diskusi dan Aktif bertanya serta mampu menyampaikan pendapat dengan baik da jelas

Praktik Kemahiran Hukum terkait Penyusunan instrument pengupahan pada Perusahaan

4. Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Upah Minimum

72

5.

Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Mengerti dan Mampu memahami terkait perselisihan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Mengerti dan mampu Memahami terkait pengertian perselisihan hubungan Industrial dan Bentuk-bentuk perselisihan hubungan Industrial yang terjadi di Perusahaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

1.Pengertian

Perselisihan

Hubungan

Industrial;

2. Bentuk-bentuk

perselisihan

hubungan

industrial;

(perselisihan hak,

kepentingan, PHK

dan antar serikat

pekerja dalam

suatu perusahaan)

3. Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industria,

terkhusus dalam

bentuk bipartit dan

tripartite (mediasi);

1.Mampu Mendiskripsi kan terkait pengertian dan bentuk-bentuk perselisiihan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan.

2.Mampu mengidentifikasi bentuk perselisihan hubungan industrial dari perselisihan-perselisihan yang terjadi dilapangan.

3. Mampu merumuskan, mengidentifikasidan menyelesaikan perselisihan hubungan industria;

1. Aktif dalam diskusi dan Aktif bertanya serta mampu menyampaikan pendapat dengan baik da jelas 2. Praktik kemaharian hukum dalam bentuk studi kasus terkait bentuk perselisihan-perselisihan yang pernah ditangani Disnaker Provinsi Bali; 2. Praktik Kemahiran Hukum dalam Bentuk pendampingan penyelesaian atas perselisihan-perselisihan yang sedang ditangani Disnaker Prov.Bali

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

6.

Pemutusan Hubungan Kerja

Mengerti dan mampu memahami terkait pengertian dan alasan/dasar pemutusan hubungan kerja, Prosedur pemutusan hubungan kerja,

Memahami dan mampu menjelaskan kepada pelaku dalam suatu hubungan kerja terkait pengertian,

1.Pengertian

Pemutusan

Hubungan Kerja;

2. Alasan/dasar

pemutusan

hubungan kerja;

3. Prosedur

1.Mampu Mendiskripsi dan mengklasifikasi terkait pengertian, alasan, prosedur dan hak-hak pekerja atas pemutusan

Aktif dalam diskusi dan Aktif bertanya serta mampu menyampaikan pendapat dengan baik da jelas

2. Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

73

Penetapan hak atas pemutusan hubungan kerja dan Kebijakan Pumutusan Hubungan Kerja ditengah Pandemi Covid 19.

alasan, prosedur dan hak-hak yang didapat pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja; Memahami dan mampu menjelaskan kepada pelaku dalam suatu hubungan kerja terkait perpektif hukum dalam pemutusan hubungan kerja di tengah pandemic covid 19.

pemutusan

hubungan kerja;

4. Hak-hak atas

Pemutusan

Hubungan Kerja;

5. Kebijakan

pemutusan

hubungan kerja

ditengah Pandemi

Covid 19;

hubungan kerja; 2.Mampu

mendiskripsi kan dan menganalis terkait kebijakan ideal yang dapat ditempuh perusahaan ditengah pandemi covid 19.

Hubungan Industrial; 4. Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7


1.Mampu memahami dan menjawab pertanyaan dan dapat menjelaskan terkait dasar-dasar hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja, hukum otonom perusahaan, sistem pengupahan, perselisihan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia; 2.Menyusun tugas akhir yang dibuat dalam bentuk karya tulis.

1.Mampu memahami dan dapat menjawab pertanyaan dalam ujian tertulis dan interview. 2.mampu mempresentasikan tugas akhir yang dibuat dengan jelas

Seluruh materi kuliah yang diberikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir dalam program kuliah Merdeka melalui pembekalan bagi para calon pelaku hubungan kerja dan calon praktisi di bidang hukum ketenagakerjaan

Mendiskripsikan seluruh jawaban dari pertanyaan dengan baik dan benar.

Mengumpulkan tugas yang diberikan sebelum ujian dilaksanakan

74

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khakim, 2014, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Agusmidah, 2010, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, USU Press, Medan.

Darwin Prints, 2000, Hukum Perburuhan Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Joni Bambang S, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, CV Pustaka Setia, Bandung.

JuandaPengaribuan, 2017, Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, MISI, Jakarta.

Muhammad Saleh, LilikMulyadi, 2012, Seraut Wajah PengadilanHubungan Industrial Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sehat Damanik, 2007, Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, DSS

Publishing, Jakarta.

Zainal Asikin, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo.

Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor :21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Upah Minimum;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaann serta

Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

75

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MAGANG INDUSTRI PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI

Nama Dosen : Mata Kuliah : PELAYANAN KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN Semester : 6/7Tahun 2020/2021 Kredit : 20 SKS Kompetensi Dasar : Mahasiswa sebagai Calon Paralegal memiliki kemampuan dalam menganalisis dan trampil baik secara

konsepsi maupun rasionalitas dalam menjelaskan/merumuskan gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan proses pendaftaran kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Oleh karena itu perkuliahan/pertemuan diawali dengan pemahaman tentang kewarganegaraan dan pewarganegraan sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang meliputi : Pasal 6 tentang Dwi kewarganegaraan anak, Pasal 8 Naturalisasi , Pasal 19 perkawinan campur.


CPL-S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.

CPL-S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan

peradaban berdasarkan Pancasila;

CPL-S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,memiliki nasionalisme serta rasa

tanggungjawab pada negara dan bangsa;

CPL-P1 1. Menguasai konsep teoretik tentang: a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, b. sumber, asas/prinsip dan norma hukum c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;

CPL-P4 Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum

agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh

CPL-KK4 Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan Hukum Kepariwisataan berbasis Hukum Adat pada khususnya dan bidang hukum pada

umunya.

CPL-KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

76

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, argumentasi hukum;

Keterangan: -

TMK POKOK BAHASAN STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI

DASAR MATERI SUB POKOK BAHASAN

INDIKATOR

PENILAIAN

Waktu SUMBER

Pembelajaran

Dalam Proses

Pembela-jaran

Hasil ujian/

tes

1.

Mengenal sistim kewarganegaraan dan pewarganegaraan sesuai dengan UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI

Mengerti dan mampu memahami secara konseptual baik tentang pengertian Kewarganegaraan dan pewarganegaraan serta proses pendaftarannya sesuai dengan UU No 12 Th 2006 tentang kewarganegaraan RI

Mengerti, memahami dan Mampu menjelaskan kepada Masyarakat terkait dengan pengertian kewarganegaraan dan pewarganegaraan termasuk persayaratan dan alur proses pendaftaran sesuai dengan UU No 12 Th 2006 tentang kewarganegraan

17. Pengertian umum tentang Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan

18. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI

19. Kehilangan kewarganegaraan RI

20. Memperoleh Kembali kewarganegaraan RI

21. Ketentuan pidana

1.Mampu mendiskripsikan pengertian kewarganegaraan dan pewarganegaraan

2.Mampu mendiskripsikan tata cara dan persyaratan perolehan dan memperoleh Kembali kewarganegaraan RI

3. mampu mendiskripsikan proses kehilangan kewarganegaraan RI dan ketentun pidana sesuai dengan UU No 12 Th 2006

1. UU No 12 Th 2006

tentang Kewarganegaraan RI

77

2

Dwi Kewarganegaraan Anak hasil kawin campur, sesuai pasal 6 UU no 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Mengerti dan Mampu memahami Sistem dwi kewarganegaraan anak asil kawin campur sesuai denga pasal 6 UU no 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Mengerti dan Mampu memahami serta dapat menjelaskan kepada masyarakatan tentang Sistem Dwi Kewarganegaraan anak asil kawin campur antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

1.pengertian Sistem

Dwi

Kewarganegaraan

2.tujuan system Dwi

kewarganegaraan

3.persyaratan

memperoleh Dwi

kewaraganegaraan

4.tata cara dan alur

pendaftaran dwi

kewarganegaraan

1.Mampu mendiskripsi pengertian dan tujuan Dwi kewarganegaraan anak hasil kawin campur

2. Mampu Mendiskripsi kan syarat dan Proses pendaftaran dwi kewarganegaraan anak

1. UU No 12 Th

2006 tentang Kewarganegaraan RI

3

Memperoleh Pewarganegaraan RI melalui Naturalisasi sesuai dengan pasal 8 UU No 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Mengerti dan mampu memahami secara kompehensif tentang system Pewarganegaraan RI melalui Naturalisasi sesuai dengan pasal 8 UU No 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Memahami dan mampu menjelaskan kepada masyara kat terkait dengan system Pewarganegaraan RI melalui Naturalisasi sesuai dengan pasal 8 UU No 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan RI

1. pengertian

naturalisasi

2..persyaratan

memperoleh

pewarganegaraan

melalui naturalisasi


pendaftaran

pewarganegaraan

melalui naturalisasi

1.Mampu Mendiskripsi kan pengertian pewarganegaran melalui naturalisasi

2.Mampu mendiskripsi syarat, alur dan proses pendaftaran pewarganegaraan melalui naturalisasi

60

Menit

1. UU No 12 Th


4.

Memperoleh Pewarganegaraan RI melalui kawin campur antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing sesuai dengan pasal 19 UU No 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Mengerti dan mampu memahami secara kompehensif tentang system Pewarganegaraan RI melalui kawin campur sesuai dengan pasal 19 UU No 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Memahami dan mampu menjelaskan kepada masyara kat terkait dengan system Pewarganegaraan RI melalui kawin campur sesuai dengan pasal 19 UU No 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan RI

1. pengertian

perkawinan campur

2..persyaratan

memperoleh

pewarganegaraan

melalui perkawinan

campur


pendaftaran

pewarganegaraan

melalui perkawinan

campur

1.Mampu Mendiskripsi kan pengertian pewarganegaran melalui perkawinan campur

2.Mampu mendiskripsi syarat, alur dan proses pendaftaran pewarganegaraan melalui perkawinan campur

1. UU No 12 Th


78

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

79

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MAGANG INDUSTRI PADA RUMAH SAKIT DI BALI

Nama Dosen :

Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN

Semester : 6/7 Tahun 2020/2021

Kredit : 20 ( Dua Puluh ) SKS

Kompetensi Dasar : Mahasiswa sebagai Calon Paralegal guna memiliki kemampuan dalam mendukung kebijakan dan upaya

pemerintah khususnya dalam bidang hukum kesehatan maka perlu diberikan pemahaman secara mendalam serta mengimplementasikannya

mengenai dasar pemahaman tentang profesi bidang kesehatan, transaksi terapetik, pola hubungan terapetik, kegawatan medik, Informed concernt,

Medical record, hubungan dokter dengan pasien dan tanggung jawab dokter serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya seperti sengketa dalam

hukum kesehatan antara pasien, dokter dan rumah sakiat. Hal ini juga penting sekiranya dapat dipakai mengambil langkah-langkah dalam mencegah

terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan medis atau malpraktek. Dalam hal ini juga mencakup mengenai kode etik profesi kedokteran yang

dilihat dari sudut pandang hukum perdata, hukum pidana serta dari sudut pandang hukum administrasi negara, yang dalam hal ini berkaitan dengan

perjanjian antara dokter dengan pasien dalam informed consent, euthanasia, transaksi terapetik. Perlu juga penguasaan mahasiswa terkait pemahaman

mengenai sanksi hukum yang dikenakan dalam Hukum Administrasi Negara, KUHPer dan KUHP.


CPL-S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

CPL-S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

CPL-P1 1. Menguasai konsep teoretik tentang: a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, b. sumber, asas/prinsip dan norma hukum

c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;

CPL-P2 Menguasai prinsip, norma dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum dan klinis hukum yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen

80

memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan beschikking

CPL-KK3 Mampu bekerjasama dengan sejawat dalam memetakan dan mengambil keputusan secara tepat,

ilmiah, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab terhadap masalah atau kasus-kasus Hukum

Kepariwisataan berbasis Hukum Adat pada khususnya dan kasus- kasus Hukum pada umumnya

CPL-KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora

yang sesuai dengan keahlian di bidang Hukum;

Keterangan: -

No POKOK

BAHASAN

STANDAR

KOMPETENSI

KOMPETENSI

DASAR

MATERI

SUB POKOK

BAHASAN

Capaian

Pembelajaran

(S/PP/KK/KU)

PENILAIAN

Waktu SUMBER Pembelajaran Hard Skill/Soft

Skill Hasil ujian/ tes

1.

Mengenal

dibidang

kesehatan

baik profesi-

profesi di

bidang

kesehatanny

a serta kode

etik di

bidang

tenaga

kesehatan.

Sebagai

dasar

pemahaman

perlu

diberikan

mengenai

Mengerti dan mampu

memahami secara

teoritis maupun

praktis substansi

Hukum Kesehatan

Mengerti,

memahami dan

Mampu

menjelaskan

kepada seluruh

stakeholders

mengenai

komponen-

komponen

dalam bidang

hukum

kesehatan

22. Terminologi hukum kesehatan didalamnya mencakup pengrtian, sejarah, sumber hukum serta fungsi hukum kesehatan.

23. Regulasi Hukum Kesehatan

24. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan

25. Jenis- jenis problem hukum dalam bidang hukum kesehatan

8. mampu menginventarisir potensi masalah-masalah hukum dalam bidang hukum kesehatan

9. mampu menganalisa secara teori dan praktik dalam upaya penyelesaian problem hukum kesehatan serta memecahkan masalah mengenai kendala- kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum kesehatan.

Aktif dalam

diskusi dan Aktif

bertanya serta

mampu

menjawab

pertanya-an

yang benar

1. Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran


Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional


Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana


Tahun 2009 tentang

Kesehatan


Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit


Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa


81

Pengertian

Hukum

Kesehatan,

Sejarah

Hukum

Kesehatan,

Sumber

Hukum

Kesehatan,

Fungsi

Hukum

Kesehatan,

Kedudukan

Hukum

Kesehatan

dalam ilmu

hukum,

Tujuan dan

Asas dalam

hukum

kesehatan,

Aspek-Aspek

Hukum

dalam

Hukum

Kesehatan.

26. Mekanisme pelaksanaan mengenai etika profesi hukum bidang kesehatan serta Tata Cara penyelesaian sengketa dalam bidang hukum kesehatan.

Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan


Tahun 2014 tentang

Keperawatan

9. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 47

Tahun 2016 tentang Fasyankes

10. Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah



Pengamanan Sediaan Farmasi

dan Alat Kesehatan



Pekerjaan Kefarmasian


46 Tahun 2014 tentang Sistem

Informasi Kesehatan

14. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 103

Tahun 2014 Tentang

Pelayanan Kesehatan

Tradisional

15. Peraturan Presiden 72 Tahun

2012 tentang Sistem

Kesehatan Nasional

16. Peraturan Presiden Nomor 66

tahun 2014 tentang Kesehatan

Lingkungan

17. Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 82 Tahun

2018 Tentang Jaminan

Kesehatan

82

2

Mengimple

mentasikan

pemahaman

dari pada

Transaksi

Terapetik,

Kegawatan

Medik serta

mengenai

Informed

Concern

Mengerti dan Mampu

mengimplementasika

n pemahaman dari

Transaksi Terapetik,

Kegawatan Medik

serta mengenai

Informed Concern

Mengerti dan

Mampu

memahami serta

dapat

menjelaskan

kepada

stakeholders

dalam hal

Transaksi

Terapetik,

Kegawatan

Medik serta

mengenai

Informed

Concern

sehingga bisa

memberikan

solusi-solusi

serta

penyelesaian

hukum terkait

hal tersebut.

1.Definisi

serta Asas-asas

dalam

hubungan

terapetik, Pola

Hubungan

Terapetik, Hak

dan Kewajiban

antara dokter

dan pasien

2.Pengertian

Kegawatan

Medik,

Kewajiban

menangani

kasus

kegawatan

medik

3.Problem

hukum dalam

Informed

Concern pada

kegawatan

medik dan

Konpidensial

Medik

1.Mampu

mendiskripsikan

hubungan

terapetik, Pola

Hubungan

Terapetik, Hak dan

Kewajiban antara

dokter dan pasien

2.Mampu

mendiskripsikan

Pengertian

Kegawatan Medik,

Kewajiban

menangani kasus

kegawatan medik

3.Mampu

mendiskripsikan

Problem hukum

dalam Informed

Concern pada

kegawatan medik

dan Konpidensial

Medik

Aktif dalam

diskusi dan Aktif

bertanya serta

mampu

menjawab

pertanya-an

yang benar

1.Bahder Johan Nasution ; “Hukum

Kesehatan Pertanggungjawaban

Dokter” Rineka Cipta, Jakarta,

Cetakan Pertama, 2005

2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta

Hukum Kedokteran”, PT.

Grafikatama Jaya, Cetakan

Pertama, 1991.

3. Hendrojono Soewono ;

”Perlindungan Hak-Hak Pasien

dalam Transaksi Terapeutik Suatu

Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

Tentang Praktek Kedokteran”,

Srikandi, Cetakan Pertama,

Surabaya, 2006

4. Jusuf Hanafiah & Amri Amir;

“Etika Kedokteran dan Hukum

Kesehatan”, Penerbit Buku

Kedokteran EGC, Jakarta, 1999

5. Soerjono Soekanto ; “Segi-Segi

Hukum Hak dan Kewajiban Pasien

(dalam kerangka hukum

kesehatan”, Mandar Maju,

Bandung, Cetakan Pertama, 1990

6.Syahrul Machmud; “Penegakan

Hukum dan Perlindungan Hukum

Bagi Dokter Yang Diduga

Melakukan Medikal Malpraktek”,

Mandar Maju, Cetakan Kesatu,

2008

7. Triana Ohoiwutun ; “Bunga

83

Rampai Hukum Kedokteran (tujuan

dari berbagai peraturan

perundangan dan UU praktik

kedokteran)”, Bayumedia, Malang,

Cetakan Pertama, 2007.

8. Veronica Komalawati ; ”Peranan

Informed Consent Dalam Transaksi

Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis

Persetujuan Dalam Hubungan

Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1999

9. Wila Chandrawila Supriadi ;

”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar

Maju, 2001

3

Rekam

Medik

(Medical

Record)

Mengerti dan mampu

memahami Rekam

Medik (Medical

Record)

Memahami dan

mampu

menjelaskan

stakeholders

terkait Rekam

Medik (Medical

Record)

1.Pengertian

Pengertian

Rekam Medik

2.Komponen

rekam medik

3.Klasifikasi

Merek Dagang/

Jasa

4.Kegunaan

rekam medik

5.Aspek hukum

dari rekam

medik

1.Mampu

Mendiskripsi kan

Pmengenai rekam

medic

2. mendiskripsi kan

serta memberikan

pemahaman

mengenai Aspek

hukum dari rekam

medik

Aktif dalam

diskusi dan Aktif

bertanya serta

mampu

menjawab

pertanya-an

yang benar

1.Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 269/Menkes/Per/III/2008

tentang Rekam Medis

84

4.

Tekhnologi

dalam

Hukum

Kesehatan

.

Manpu memahami

dan dapat

menjelaskan secara

mendalam mengenai

Tekhnologi dalam

Hukum Kesehatan

Mampu

memahami dan

memberikan

penjelasan

kepada

stakeholders

terkait

Tekhnologi

dalam Hukum

Kesehatan

1.Definisi

Tekhnologi

dalam Hukum

Kesehatan

2.Tekhnologi

bayi tabung

3.Operasi

penyesuaian

jenis kelamin

4.Transplantasi

organ

1.Mampu

Mendiskripsi kan

maksud dan tujuan

Tekhnologi dalam

Hukum Kesehatan

baik dari aspek

hukum administrasi,

perdata dan pidana.

2.Mampu

mendiskripsi kan

Tekhnologi bayi

tabung, Operasi

penyesuaian jenis

kelamin,

Transplantasi organ

pada RS di Bali.

Praktik

Keterampilan dan

Kemahiran Hukum

di RS yang ada di

Bali

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan


2009 tentang Rumah Sakit

5.

Malpraktek

Medik

Mengerti dan Mampu

memahami

Malpraktek Medik

Mengerti dan

mampu

Memahami

Malpraktek

Medik

1. Criminal

Malpractice,

Civil

Malpractice

dan

Administrative

Malpractice

2. Pembuktian

dan tanggung

gugat

Malpractice

dan

Pencegahan

terjadinya

Malpractice

1.Mampu

Mendiskripsi kan

Criminal

Malpractice, Civil

Malpractice dan

Administrative

Malpractice serta Pembuktian dan

tanggung gugat

Malpractice dan

Pencegahan

terjadinya

Malpractice

2.Mampu

memberikan

pemahaman

mengenai Upaya

menghadapi

tuntutan Hukum

1. Aktif dalam

diskusi dan Aktif

bertanya serta

mampu

menjawab

pertanya-an

yang benar

2. Praktik

Keterampilan

dan Kemahiran

Hukum di RS

yang ada di Bali



2. KUHP

85

3. Upaya

menghadapi

tuntutan

Hukum

dalam Malpractice

6.

Tanggung

jawab dokter

dalam

Hukum

Mengerti dan mampu

memahami

mengenai Tanggung

jawab dokter dalam

Hukum

Memahami dan

mampu

menjelaskan

kepada

stakeholders

mengenai

Tanggung jawab

dokter dalam

Hukum

1.Pengertian

Tanggung

jawab dokter

dalam Hukum

2.Tanggung

jawab hk

administrasi

3. Tanggung

jawab dalam

hukum perdata

3. Tanggung

jawab dalam

hukum pidana

1.Mampu

Mendiskripsi kan

Tanggung jawab

dokter dalam

Hukum

2.Mampu

mendiskripsi kan

Tanggung jawab hk

administrasi,

perdata dan pidana

Aktif dalam

diskusi dan Aktif

bertanya serta

mampu

menjawab

pertanya-an

yang benar



2. KUHP

3. KUHPerdata

86

7

Evaluasi

/Ujian Akhir

Semester

1.Mampu memahami

dan menjawab

pertanyaan dan

dapat menjelaskan

mengenai segala

aspek-aspek dalam

hukum kesehatan

baik dalam aspek

hukum administrasi,

perdata dan pidana

2.Menyusun tugas

akhir yang dibuat

dalam bentuk karya

tulis

1.Mampu

memahami dan

dapat menjawab

pertanyaan

dalam ujian

tertulis dan

interview.

2.mampu

mempresentasik

an tugas akhir

yang dibuat.

Seluruh materi

kuliah yang

diberikan dari

pertemua

pertama

hingga

pertemuan

akhir dalam

program kuliah

Merdeka

melalui

pembekalan

bagi para calon

Paralagel.

Mendiskripsi-kan

seluruh jawaban

dari pertanyaan

dengan baik dan

benar.

Mengum-pulkan

tugas yang

diberikan

sebelum ujian

dilaksana-kan

87

DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005

J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.196-211 3. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian

Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009

Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Cetakan Pertama, 2000

Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”,

Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007,

Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001

88

BAGIAN 5

FORMAT PENILAIAN

5.1. Mekanisme Penilaian Mata Kuliah Umum Format Penilaian Mata Kuliah Umum :

a. Penilaian Proses

1) Kehadiaran : 10%

2) Tugas Mandiri : 30%

3) Tugas Kelompok : 20%

b. Penilaian Hasil

1) Ujian Tengah Semester : 15%

2) Ujian Akhir Semester : 25%

5.2. Struktur Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar

Pertukaran Pelajar Format Penilaian Mata Kuliah Umum :

a. Penilaian Proses

1) Kehadiaran : 10%

2) Tugas Mandiri : 30%

3) Tugas Kelompok : 20%

b. Penilaian Hasil

1) Ujian Tengah Semester : 15%

2) Ujian Akhir Semester : 25%

5.3. Struktur Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar Magang a. Proses

1) Kehadiran di lokasi magang : 10%

2) Kelengkapan Kajian Kegiatan : 10%

3) Peran dalam Kegiatan : 10%

4) Kemampuan bekerja dalam tim : 15%

5) Kualitas hasil kegiatan (Alur Pikir, Pengguanan Metodelogi, Hasil

Analisis, Perumusan Rencana, Tata Tulis) : 15 %

b. Hasil

1) Ujian Laporan Pendahuluan (Dokumen, Presentas) : 10%

2) Ujian Laporan Fakta dan Analisa (Dokumen, Presentasi) : 15%

3) Ujian Akhir (Dokumen, Presentasi, Manfaat Kegiatan) : 15%


Penelitian a. Proses

1) Kehadiran dalam proses Konsultasi : 10%

2) Kelengkapan kajian keilmuan : 10%

3) Sikap selama melakukan kegiatan : 10%

89

4) Capaian dalam tahapan kegiatan : 10%

5) Kualitas proses pengembangan produk ( Alur Pikir, Penggunaan

Metodelogi, Hasil Analisis, Simpulan, Tata Tulis) :20%

b. Hasil

1) Ujian Usulan (Dokumen, Presentasi) : 10%

2) Ujian Artikel (Dokumen, Presentasi) : 10%

3) Status Artikel : 20%


Kewirausahaan a. Proses

1) Capaian Pelaksanaan tiap tahapan Kegiatan : 10%

2) Kelengkapan kajian keilmuan dalam penetapan usaha : 15%

3) Sikap selama melakukan kegiatan : 10%

4) Kualitas proses pengembangan produk (Alur Pikir, Penggunaan

Metodelogi, Hasil Analisis, Simpulan, Tata Tulis) : 25%

b. Hasil

1) Ujian Usulan (Dokumen, Presentasi) : 10%

2) Ujian Kajian (Dokumen, Presentasi) : 15%

3) Ujian Pengembangan Produk (Dokumen, Presentasi, Manfaat

Kegiatan) : 25%

5.6. Struktur Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar KKN

Tematik a. Proses

1) Sikap : 10%

2) Pengetahuan : 105

3) Keterampilan : 10%

4) Tugas Kelompok (Alur Pikir, Penggunaan Metodelogi, Hasil

Analisis, Simpulan, Tata Tulis) : 15%

5) Tugas Mandiri (Alur Pikir, Penggunaan Metodelogi, Hasil Analisis,

Simpulan, Tata Tulis) : 15%

b. Hasil

1) Ujian Laporan Pendahuluan (Dokumen, Presentasi) : 10%

2) Ujian Fakta dan Analisa (Dokumen, Presentasi) : 15%

3) Ujian Akhir Kegiatan (Dokumen, Presentasi, Manfaat

Kegiatan) : 25%

RUBRIK PENILAIAN

(EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN)

Bentuk Evaluasi Sub CPMK Instrumen/Jenis Asesmen Frekuensi Bobot Evaluasi (%)

Penilaian Kinerja di Tempat Magang - Rubrik Penilaian 1x 30%

Penulisan Refleksi Diri Dapat menunjukkan kemampuan

untuk belajar sepanjang hayat

Rubrik Penilaian 1x 20%

Kemampuan Berpikir Kritis Mampu menyampaikan argumen

dan menarik kesimpulan atas suatu

permasalahan berdasarkan bukti

yang mendukung


Penulisan Laporan Magang Mampu menulis esai/laporan secara

jelas dan ringkas


Presentasi Laporan Magang Mampu berkomunikasi secara jelas

dan ringkas dalam presentasi dan

diskusi


Total 100%

Rubrik:

Rubrik penilaian untuk mata kuliah Magang terdiri dari 3 rubrik penilaian, yaitu:

1. Rubrik penilaian kinerja magang dari perusahaan, yang akan diisi oleh supervisor dari mahasiswa selama mengikuti program magang

2. Rubrik penilaian untuk laporan magang, yang terdiri dari penilaian untuk penulisan refleksi diri, berpikir kritis, dan penulisan laporan

magang, yang akan diisi oleh dosen pembimbing dan dosen penguji

3. Rubrik penilaian untuk presentasi karya akhir, yang akan diisi oleh dosen pembimbing dan dosen penguji

Rubrik Penilaian Kinerja Magang

No.

Kriteria

Unsatisfactory

< 55

Satisfactory

55-79

Exemplary

≥ 80

Score

0 - 100

1 Berpikir Kritis, Kreatif, dan

Analitis

Kurang menunjukkan kemampuan

berpikir kritis, kreatif, dan analitis

yang cukup baik

Menunjukkan kemampuan

berpikir kritis, kreatif, dan

analitis yang cukup baik


berpikir kritis, kreatif, dan

analitis yang sangat baik

2 Kemampuan Komunikasi

Lisan

Kurang mampu melakukan

komunikasi lisan dalam pekerjaan

Mampu melakukan komunikasi

lisan dalam pekerjaan dengan

cukup baik

Mampu melakukan

komunikasi lisan dalam

pekerjaan dengan sangat baik

3 Kemampuan Komunikasi

Tertulis

Kurang mampu melakukan

komunikasi tertulis dalam

pekerjaan

Mampu melakukan komunikasi

tertulis dalam pekerjaan dengan

cukup baik

Mampu melakukan

komunikasi tertulis dalam

pekerjaan dengan sangat baik

4 Kemampuan Teknikal Kurang menguasai kemampuan

dasar teknis untuk melaksanakan

pekerjaan magang

Cukup menguasai kemampuan

dasar teknis untuk melaksanakan

pekerjaan magang

Sangat menguasai kemampuan

dasar teknis untuk

melaksanakan pekerjaan

magang

5 Kemampuan Bekerja Sama

dalam Tim

Kurang mampu bekerja sama

dalam tim

Dapat bekerja sama dalam tim

dengan cukup baik

Dapat bekerja sama dalam tim

dengan sangat baik

6 Hasil Pekerjaan

(Kontribusi)

Pekerjaan kurang memuaskan dan

tidak memberikan kontribusi

terhadap pekerjaan tim

Hasil pekerjaan cukup

memuaskan dan cukup

memberikan kontribusi terhadap

pekerjaan tim

Hasil pekerjaan memuaskan

dan memberikan kontribusi

terhadap pekerjaan tim

Jumlah

Catatan: (berisi detail penilaian atas komponen-komponen di atas atau komponen lainnya, misalnya inisiatif, disiplin, dan ketekunan

Rubrik Penilaian Laporan Magang dan Presentasi Karya Akhir

LAPORAN MAGANG (DINILAI DOSEN

PEMBIMBING DAN PENGUJI)

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score

< 55 55 - 79 ≥ 80

PENULISAN LAPORAN MAGANG

Sub CPMK 1:

Dapat menunjukkan kemampuan untuk belajar

sepanjang hayat

1 Sub CPMK 1.1:

Mampu menjelaskan aktivitas selama

magang dengan baik dan rinci

Aktivitas mahasiswa dijelaskan

dengan kurang baik dan kurang rinci.

Aktivitas mahasiswa

dijelaskan dengan baik, tetapi

masih ada yang kurang rinci.

Aktivitas mahasiswa

dijelaskan dengan baik dan

rinci.

2 Sub CPMK 1.1:

Mampu melakukan refleksi secara

mendalam

Menunjukkan refleksi yang minimal

atas pengalaman magang. Sudut

pandang dan interpretasi tidak didukung

dengan argumentasi atau didukung

dengan argumentasi yang salah. Tidak

menyajikan contoh atau menyajikan

contoh yang tidak relevan, ketika

diperlukan.

Menunjukkan refleksi secara

umum atas pengalaman

magang. Sudut pandang dan

interpretasi didukung dengan

argumentasi. Menyajikan

contoh-contoh yang sesuai,

ketika diperlukan.

Menunjukkan refleksi yang

mendalam atas pengalaman

magang. Sudut pandang dan

interpretasi dituliskan secara

mendalam dan didukung

dengan argumentasi.

Menyajikan contoh-contoh

yang jelas dan detail, ketika

diperlukan.

3 Sub CPMK 1.2:

Mampu menuliskan semua komponen

reflective thinking

Terdapat komponen yang tidak

dijelaskan dan/atau penjelasan tidak

sepenuhnya memenuhi persyaratan

yang diminta dalam pedoman magang.

Sebagian besar pertanyaan dijawab

secara minimal, tidak memadai, atau

tidak dijelaskan sama sekali.

Semua komponen dijelaskan

dan penjelasan memenuhi

semua persyaratan yang

diminta dalam pedoman

magang. Sebagian besar

pertanyaan dijawab secara

memadai.

Semua komponen dijelaskan

dan penjelasan memenuhi

semua persyaratan yang

diminta dalam pedoman

magang. Setiap pertanyaan

dijawab secara menyeluruh.




< 55 55 - 79 ≥ 80

NILAI PENULISAN REFLEKSI DIRI

(JUMLAH NILAI KOMPONEN

DIBAGI 3)

Sub CPMK 2:

Mampu menyampaikan argumen dan menarik

kesimpulan atas suatu permasalahan

berdasarkan bukti yang mendukung

1 Sub CPMK 2.1:

Mampu melakukan evaluasi, analisis, dan

perbandingan atas pilihan alternatif

Kurang mampu untuk

menerapkan kompetensi teknis

(pengetahuan dan keahlian

akuntansi) dalam melakukan

perbandingan, evaluasi, atau

analisis


yang baik dalam menerapkan

kompetensi teknis

(pengetahuan dan keahlian

akuntansi) dalam melakukan

perbandingan, evaluasi, atau

analisis


yang sangat baik dalam

menerapkan kompetensi

teknis (pengetahuan dan

keahlian akuntansi) dalam

melakukan perbandingan,

evaluasi, atau analisis

2 Sub CPMK 2.2:

Mampu menunjukkan alasan atas argumen

atau solusi yang didukung dengan bukti

atau referensi yang relevan

Kurang mampu untuk

mengembangkan argumentasi

disertai dengan bukti atau referensi

relevan yang mendukung


yang baik dalam

mengembangkan

argumentasi disertai dengan

bukti atau referensi relevan

yang mendukung



mengembangkan argumentasi

disertai dengan bukti atau

referensi relevan yang

mendukung

3 Sub CPMK 2.3:

Mampu menarik kesimpulan

Kurang mampu untuk

melakukan sintesis dan

menarik kesimpulan


yang baik dalam melakukan

sintesis dan menarik

kesimpulan



melakukan sintesis dan

menarik kesimpulan

NILAI CRITICAL THINKING

(JUMLAH NILAI KOMPONEN




< 55 55 - 79 ≥ 80

DIBAGI 3)

Sub CPMK 3:

Mampu menulis esai/laporan secara jelas dan

ringkas

1 Sub CPMK 3.1:

Mampu menyusun ide secara logis dalam

paragraf dan menghubungkan antar

paragraf dengan transisi yang efektif

Sebagian besar paragraf tidak

memiliki kesatuan atau koherensi

serta kurangnya hubungan antar

paragraf.

Secara umum, ide disusun

secara terpadu dan koheren

serta menghubungkan antar

paragraf dengan transisi yang

memadai.

Menyusun ide secara logis

dalam paragraf dan

menghubungkan antar

paragraf dengan transisi yang

efektif.

2 Sub CPMK 3.2:

Mampu menggunakan bahasa yang sesuai,

ejaan yang benar, dan tata bahasa yang

baik

Tidak menggunakan kaidah bahasa

yang baik dan benar

Masih terdapat kesalahan

dalam menggunakan kaidah

bahasa yang baik dan benar

Menggunakan bahasa

Indonesia yang baik dan

benar

3 Sub CPMK 3.3:

Mampu menggunakan aturan-aturan

akademik (misalnya penulisan referensi)

dan format yang tepat dalam penulisan

esai/laporan

Tidak menggunakan sitasi/daftar

referensi yang sesuai dengan

konvensi yang benar

Masih terdapat kesalahan

dalam menggunakan

sitasi/daftar referensi yang

sesuai dengan konvensi yang

benar

Menggunakan sitasi/daftar

referensi yang sesuai dengan

konvensi yang benar

NILAI PENULISAN LAPORAN

MAGANG (JUMLAH NILAI

KOMPONEN DIBAGI 3)


PEMBIMBING DAN PENGUJI


Sub CPMK 4:

Mampu berkomunikasi secara jelas dan ringkas

dalam presentasi dan diskusi

< 55 55 - 79 ≥ 80

1 Sub CPMK 4.1:

Mampu menjelaskan materi presentasi

secara baik

Kurang mampu menjelaskan

materi yang dipresentasikan,

termasuk kurangnya kemampuan

dalam menjawab pertanyaan

Mampu menjelaskan materi

yang dipresentasikan dengan

baik, termasuk kemampuan

yang baik dalam menjawab

pertanyaan

Mampu menjelaskan materi

yang dipresentasikan dengan

sangat baik, termasuk

kemampuan yang sangat baik

dalam menjawab pertanyaan

2 Sub CPMK 4.2:

Mampu menyampaikan ide dengan

menggunakan bahasa, suara, gestur, dan

tempo presentasi yang tepat

Informasi dan ide dijelaskan

dengan struktur atau urutan logis

yang kurang baik sehingga

informasi sulit untuk dipahami.


dengan struktur atau urutan

logis yang memadai

sehingga informasi dapat

dipahami.


dengan struktur atau urutan

yang logis dan menarik

sehingga informasi dapat

dipahami dengan mudah.

3 Sub CPMK 4.3:

Mampu merancang dan menggunakan alat

bantu visual atau teknologi

Alat bantu presentasi (misalnya

slide) yang digunakan tidak

menarik dan tidak mendukung

presentasi.

Alat bantu presentasi

(misalnya slide) yang

digunakan menarik, dan

mendukung presentasi secara

baik.

Alat bantu presentasi (misalnya

slide) yang digunakan sangat

menarik, mendukung

presentasi dengan sangat baik,

serta dapat menggunakannya

secara baik.

NILAI PRESENTASI LAPORAN

MAGANG (JUMLAH NILAI

KOMPONEN DIBAGI 3)

Documents

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS FAKULTAS HUKUM … · 2021. 1. 20. · tugas akhir, dan artikel ilmiah serta mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 5. Mampu mengambil keputusan