Paradigma baru pembangunan:People centered, participactory, empowering, sustainable (Chambers, 1995).

Di Indonesia empowerment (pemberdayaan) selalu dipadukan dengan istilah pengentasan kemiskinan, dan menjadi kata kunci upaya pembangunan.Bahkan Bank Dunia menetapkan tiga strategi pembangunan (three pronged strategy) untuk memerangi kemiskinan:- Penggalakkan peluang (promoting opportunity), fasilitasi pemberdayaan (facilitating empowerment) dan peningkatan keamanan (enhancing security)

Masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan

a. terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

b. langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

c. menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena , pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat harus dapat dilihat dengan pendekatan komprehensif rasional

Dalam pengertian pertama, upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat.

Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan,

serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

Dengan pendekatan yang kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata.

Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya.

Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat.

Dimensi partisipasi (Uphoff et al, 1979) Apa ? (pengembilan keputusan; implementasi;

manfaat; dan evaluasi) Siapa ? (warga komunitas; pemimpin; aparatur

pemerintah; dan asing) Bagaimana ? (basis, bentuk, dan pengaruhnya)

Sintesis antara pemberdayaan dan partisipasi:“the empowerment is road to participation”

Mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan, sehingga klien memiliki kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya (kesadaran kritis)

Pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumberdaya yang penting

Pemberdayaan = Membangun “kesadaran kritis” Pemberdayaan = power sharing.. pembagian

kekuasaan

Cara-cara Mencapai Pemberdayaan: Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan

(dengan mengembangkan dan mengubah struktur dan kelembagaan)

Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik (dengan menekankan pentingnya kekuatan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif)

Pemberdayaan melalui pendidikan dan kesadaran (dengan menekankan pentingnya proses pendidikan)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan & partisipasi : Pengetahuan Kemampuan Status Gender

Dikotomi “subyek” (penguasa) – “obyek” (yang dikuasai) Perlu proses “pematahan” “subyek” – “obyek” Perlu proses “flow of power” dari “subyek” ke “obyek” Tujuannya: “beralihnya fungsi individu atau kelompok

yang semula sebagai obyek menjadi subyek (yang baru)”

ERA PENDEKATAN

CIRI PENDEKATAN ARAS (LEVEL)

1940 - 1950

Community development (kolonial)

Menciptakan kestabilan komunitas pedesaan untuk menahan proses perubahan sosial termasuk

Komunitas

1960 - 1970

Community development (post-kolonial)

Sama dengan di atas, disamping mempertahankan hegemoni negara dan penetrasi ekonomi

Komunitas

1960 Partisipasi politik

Mendukung sistem politik dalam dimensi teori modernisasi

Sistem politik dan partai

1960 - 1970

Partisipatori emansipasi

Menganalisis struktur dan diferensiasi sosial

Ekonomi dan ruang sipil, komunitas

1970 - 1990

Pembangunan alternatif

Kritik terhadap pembangunan, termasuk penguatan gerakan sosial

Komunitas dengan melibatkan pemerintah

1980 -sekaran

g

Partisipasi golongan populis dlm pembangunan

Kritik terhadap pembangunan atas kegagalan pendekatan top-down

Agen pembangunan dan partisipan lokal

Pertengahan

1990 -sekaran

g

Kapital sosial

Kapital sosial sebagai basis ekomoni, pertumbuhan, dan demokratisasi

Kelompok masyarakat sipil

Akhir 1990 -

sekarang

Partisipasi pemerintah dan warga negara

Penguatan masyarakat sipil dan tuntutan akan keadilan sosial

Masyarakat sipil, agen pemerintah dan kelembagaan

Perkembangan Pendekatan Pemberdayaan