• Home

  • Documents

  • kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar...
14

kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
hukum
Stamp
Page 2: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 3: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 4: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 5: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 6: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 7: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 8: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 9: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 10: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 11: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 12: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 13: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU
Page 14: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 3.pdf · kabupatentKota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap ... NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTS-NG PEDO.MAN TEKNIS SYARAT CAI-ON A.NTARWAKTU

-2- - kpud-purbalinggakab.go.idkpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU...(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-2- - kpud-purbalinggakab.go.idkpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU...(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents
perkades BLT brakas - purbalinggakab.go.id

perkades BLT brakas - purbalinggakab.go.id

Documents
BUPATI SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2012jdih.sukabumikab.go.id/.../06/3415.-pemekaran-desa... · Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

BUPATI SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2012jdih.sukabumikab.go.id/.../06/3415.-pemekaran-desa... · Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Documents
BUPATI SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2012 ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2012/KabupatenSukabu...BUPATI SUKABUMI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN

BUPATI SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2012 ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2012/KabupatenSukabu...BUPATI SUKABUMI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN

Documents
Pemekaran Dusun Tengah Fix

Pemekaran Dusun Tengah Fix

Documents
Teori Pemekaran Lempeng Samudera

Teori Pemekaran Lempeng Samudera

Documents
ANTARA/SAHRUL MANDA TIKUPADANG PEMEKARAN … filemenyetujui pemekaran Walenrang dan Lamasi menjadi Kabupaten Luwu Tengah sebagai syarat pembentukan Provinsi Luwu Raya. PEMEKARAN KECAMATAN:

ANTARA/SAHRUL MANDA TIKUPADANG PEMEKARAN … filemenyetujui pemekaran Walenrang dan Lamasi menjadi Kabupaten Luwu Tengah sebagai syarat pembentukan Provinsi Luwu Raya. PEMEKARAN KECAMATAN:

Documents
Spirit Publik ISSN. 1907 - 0489 Volume 7, Nomor 1 April ...Muh. Tang Abdullah - Menelaah Kebijakan Pemekaran Daerah Di Indonesia 17 merespon maraknya tuntutan pemekaran dari berbagai

Spirit Publik ISSN. 1907 - 0489 Volume 7, Nomor 1 April ...Muh. Tang Abdullah - Menelaah Kebijakan Pemekaran Daerah Di Indonesia 17 merespon maraknya tuntutan pemekaran dari berbagai

Documents
kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009

kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009

Documents
MAKALAH URGENSI PEMEKARAN

MAKALAH URGENSI PEMEKARAN

Documents
Kajian pemekaran daerah

Kajian pemekaran daerah

Economy & Finance
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI …jdih.sukabumikab.go.id/v1/file/2018/08/20/11perda-nomor...1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMEKARAN DESA KARAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI …jdih.sukabumikab.go.id/v1/file/2018/08/20/11perda-nomor...1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMEKARAN DESA KARAWANG

Documents
PELAYANAN PUBLIK DI DESA PASCA PEMEKARAN...PELAYANAN PUBLIK DI DESA PASCA PEMEKARAN (Studi Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa di Desa Dewa Jara, Kecamatan Katiku Tana,

PELAYANAN PUBLIK DI DESA PASCA PEMEKARAN...PELAYANAN PUBLIK DI DESA PASCA PEMEKARAN (Studi Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa di Desa Dewa Jara, Kecamatan Katiku Tana,

Documents
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahunkpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU Pilkada 2015/PKPU...3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahunkpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU Pilkada 2015/PKPU...3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Documents
makalah pemekaran oke

makalah pemekaran oke

Documents
2 - kpud-purbalinggakab.go.id · Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) - 3 - sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

2 - kpud-purbalinggakab.go.id · Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) - 3 - sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Documents
Studi Evaluasi Pemekaran Daerah

Studi Evaluasi Pemekaran Daerah

Documents
MENGAPA HARUS PEMEKARAN

MENGAPA HARUS PEMEKARAN

Documents
Pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah

Documents
STUDI EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH 2001-2007 … · STUDI EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH 2001-2007 cenderung meningkat selama lima tahun pelaksanaan kebijakan pemekaran, namun

STUDI EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH 2001-2007 … · STUDI EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH 2001-2007 cenderung meningkat selama lima tahun pelaksanaan kebijakan pemekaran, namun

Documents
Evaluasi Pemekaran Kabupaten Banyuasin

Evaluasi Pemekaran Kabupaten Banyuasin

Documents
Expose Pemekaran Wilayah

Expose Pemekaran Wilayah

Economy & Finance
ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP ...repository.radenintan.ac.id/4898/1/SKRPISI PETI SAHRINTAN...pemekaran wilayah, serta bagaimana dampak pemekaran wilayah Kabupaten daerah

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP ...repository.radenintan.ac.id/4898/1/SKRPISI PETI SAHRINTAN...pemekaran wilayah, serta bagaimana dampak pemekaran wilayah Kabupaten daerah

Documents
POLITIK PEMEKARAN WILAYAH STUDI KASUS PROSES PEMEKARAN …eprints.unwahas.ac.id/786/1/COVER.pdf · POLITIK PEMEKARAN WILAYAH STUDI KASUS PROSES PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BREBES

POLITIK PEMEKARAN WILAYAH STUDI KASUS PROSES PEMEKARAN …eprints.unwahas.ac.id/786/1/COVER.pdf · POLITIK PEMEKARAN WILAYAH STUDI KASUS PROSES PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BREBES

Documents
DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN

DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN

Documents
TAHUN : 2010 NOMOR : 12 SERI: D PERATURAN DAERAH … · Permusyawaratan Desa Pemekaran dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa Pemekaran untuk mendapat pengesahan Bupati. (2) Anggota

TAHUN : 2010 NOMOR : 12 SERI: D PERATURAN DAERAH … · Permusyawaratan Desa Pemekaran dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa Pemekaran untuk mendapat pengesahan Bupati. (2) Anggota

Documents
POLITIK IDENTITAS PAKPAKBHARAT - core.ac.uk filedengan lahirnya sentimen identitas adalah kebijakan pemekaran, Pemekaran adalah istilah

POLITIK IDENTITAS PAKPAKBHARAT - core.ac.uk filedengan lahirnya sentimen identitas adalah kebijakan pemekaran, Pemekaran adalah istilah

Documents
Analisis kebijakan pemekaran

Analisis kebijakan pemekaran

Education
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negarakpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU Pilkada 2015/PKPU...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program,

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negarakpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU Pilkada 2015/PKPU...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program,

Documents
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN, … · Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, ... Syarat-syarat Pembentukan ... yang berada di wilayah desa pemekaran menjadi aset

NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN, … · Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, ... Syarat-syarat Pembentukan ... yang berada di wilayah desa pemekaran menjadi aset

Documents