kpud-cilacapkab.go.id · menjaga jumlah partisipasi tetapi juga bicara soal kualitas, berpartisipasi atas dasar kesadaran dan ... Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan

ii | RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CILACAP

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Sesuai dengan tagline KPU melayani, salah satunya dengan melayani pemilih sebagai warga Negara yang wajib difasilitasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya oleh penyelenggara pemilu. Fasilitasi tidak hanya sekedar memastikan mereka tercatat sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas di bilik suara. Idealnya dalam menjatuhkan pilihan, dengan dasar rasional dan ilmiah berbekal pengetahuan (knowledge), kesadaran (awareness) dan rasa tanggung jawab (responsibility) untuk membangun bangsa dan Negara.iiKontestasi Pemilu melibatkan peserta dan para kandidat yang akan berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan politik, sementara partisipasi melibatkan masyarakat dalam tahapan-tahapannya. Karena itu kualitas kandidat dan kualitas pemilih sangat menentukan kualitas hasil pemilihan.

Berbicara partisipasi tentu bukan sekadar menjaga jumlah partisipasi tetapi juga bicara soal kualitas, berpartisipasi atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai warga Negara dalam menjaga siklus kekuasaan.

Untuk menuntun masyarakat menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, rasional dan cerdas maka mereka perlu diberi pengetahuan dan ditumbuhkan kesadaran politiknya. Disinilah pentingnya penyelenggaraan pendidikan pemilih.

Relawan demokrasi dibentuk dan memiliki tujuan sebagai gerakan sosial yang dimaksudkan

iii | RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CILACAP

untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Cilacap menyusun buku sebagai bahan tambahan dalam mendukung peningkatan kualitas pemilih dalam Pemilu 2019 bagi para Relawan Demokrasi. Semoga buku kecil ini bermanfaat dan berkontribusi dalam melakukan pendidikan pemilih demi terwujudnya demokrasi substansial di Negara ini. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Cilacap, 11 Januari 2019 KETUA KPU KABUPATEN

CILACAP

HANDI TRI UJIONO

1 | RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CILACAP

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, Pemilu menjadi tidak bermakna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5% (persen). Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan stakeholders terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk daftar calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Karena itu, partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat.


Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu 2019 lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan pemilu. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di TPS. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau invalid vote dalam pemilu.

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada setiap warganegara, diperlukan referensi dalam pendidikan pemilih, dimana di dalamnya mencakup materi informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Relawan Demokrasi dibentuk dengan 10 basis pemilih yaitu 1) Basis Keluarga; 2) Basis Pemilih Pemula; 3) Basis Pemilih Muda; 4) Basis Pemilih


Perempuan; 5) Basis Pemilih Penyandang Disabilitas; 6) Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus; 7) Basis Pemilih Marginal; 8) Basis Komunitas; 9) Basis Keagamaan; dan Basis Warga Internet (Netizen). B. Mekanisme Kerja

1. Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain: a. Simulasi. b. Bermain peran/role playing. c. Diskusi kelompok/FGD. d. Ceramah. e. Alat bantu (visual dan non visual). f. Posting materi sosialisasi ke media

sosial. 2. Agenda kegiatan relawan demokrasi

meliputi: a. Memetakan varian kelompok sasaran

(mapping); b. Mengidentifikasi kebutuhan varian

kelompok sasaran; c. Identifikasi materi dan metode

sosialisasi yang akan dilakukan;


d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;

e. Melaksana;an kegiatan sesuai dengan jadwal; dan

f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Cilacap.

C. Kode Etik Agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan

peraturan, relawan demokrasi diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Bersikap independen, imparsial, dan non partisan terhadap peserta pemilu.

2. Bertindak santun dan berperilaku baik. 3. Menghormati adat dan budaya setempat. 4. Tidak bertindak diskriminatif dan

menunjukan keberpihakan kepada peserta Pemilu.

5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau Gratifikasi dari peserta pemilu.

6. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi pemberhentian sebagai Relawan Demokrasi, setelah dilakukan klarifikasi.


Tujuan Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas proses pemilu; 2. Meningkatkan partisipasi pemilih; 3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap

proses demokrasi; dan 4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil

dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Program Relawan Demokrasi diharapkan

mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.


BAB II DEMOKRASI, PEMILU dan PARTISIPASI

A. Trias Politika

Konsep awal dicetuskan oleh filsuf Inggris John Locke yang membagi kekuasaan menjadi Legislatif, Eksekutif dan Federatif, kemudian dikembangkan oleh sarjana Perancis, Montesquieu dimana negara demokratis menerapkan trias politika agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Adapun tiga Cabang kekuasaan menurut Montesquieu: Legislatif, membuat Undang-Undang (UU); Eksekutif, melaksanakan UU; dan Yudikatif berfungsi mengawasi pelaksanaan UU. B. Kekuasaan, Politik dan Demokrasi 1. Kekuasaan merupakan kemampuan

memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi;

2. Politik (politikos) berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan; dan


3. Demokrasi Demos = people, Kratos = rule>> rule by the people; One (monarchy) or Many (oligarchy).

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung atau melalui perwakilan. C. Ciri Negara Demokratis:*)

1. Kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat; 2. Kebebasan individu yang merdeka; 3. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM); 4. Kebebasan pers dan media; 5. Kebebasan mendapat pendidikan; 6. Tiap warga mendapat perlakuan hukum

yang Sama; 7. Pemilu yang bebas, adil dan jujur; 8. Kebebasan berorganisasi atau

berkelompok; 9. Mayoritas suara terbanyak jadi

keputusan; 10. Adanya lembaga peradilan independen; 11. Menghormati hak minoritas; 12. Memiliki minimal dua partai politik atau

lebih. Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 dan Undang-undang menunjukkan sebagai salah satu negara yang demokratis. *) International Commission of Jurists



D. Tentang Pemilihan (Umum) Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses

memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari Presiden & Wapres, DPR, DPD dan DPRD, serta Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;

Pemilu adalah suatu prosedur dimana warga negara akan memilih dan memberi wewenang kepada yang terpilih untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat;

Proses pengubahan perolehan suara menjadi kursi/ pemimpin (transfer votes into seat(s);

Di Indonesia, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


E. Sistem Pemilihan Umum Pengertian sistem Pemilihan Umum dalam arti luas: “…. segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih." dalam arti sempit“… cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.“ (Dieter Nohlen). Pengertian dalam arti sempit: “… menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.“ (Matias Iaryczower & Andrea Mattozzi California Institute of Technology). Konsep dasar sistem Pemilu adalah Transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat dan keberadaan parpol.


Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dsb.

Apapun dasar pertimbangannya, sistem pemilihan umum yang ditetapkan harus memperhatikan serangkaian kondisi, pemilihan sistem Pemilu harus mempertimbangkan: (1) Perbandingan Kursi dengan Jumlah Suara; (2) Akuntabilitasnya bagi Konstituen (Pemilih); (3) Memungkinkan pemerintah dapat bertahan; (4) Menghasilkan pemenang mayoritas; (5) Membuat koalisi antar etnis dan antar

agama; (6) Minoritas dapat duduk di jabatan publik

(Donald L. Horowitz) Adapun komponen-komponen sistem

Pemilihan Umum:

Hak pilih;

Pembagian daerah pemilihan;

Sistem pemilihan;dan

Sistem pencalonan.



Tentang Ambang Batas Ambang batas merupakan persyaratan

minimal suara atau kursi yang harus dipenuhi partai politik. 1. Ambang Batas Parlemen

a) Pemilu Legislatif 1999 Ambang batas Pemilu 1999 dikenal dengan electoral threshold yang. Electoral threshold alias ambang batas peserta pemilu menjadi syarat minimal yang harus diperoleh partai untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Jadi, partai yang tak memenuhi ambang batas ini akan tereliminasi. Ketentuan tentang electoral threshold tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 39 disebutkan bahwa Partai Politik dapat mengikuti pemilu berikutnya jika memiliki 2% dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah Kabupaten/Kotamadya;


b) Pemilu Legislatif 2004 Aturan ambang batas peserta pemilu berlanjut pada Pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Pasal 9 menyebutkan partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya kalau memperoleh minimal 3% jumlah kursi DPR, 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia serta 4% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

c) Pemilu Legislatif 2009 Parliamentary threshold merupakan ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan kursi di parlemen (DPR RI). Aturan tersebut mulai diterapkan pada Pemilu 2009. Aturan ambang batas pada Pemilu 2009 termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 202 menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk


diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Ketentuan ini tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

d) Pemilu Legislatif 2014 Pada pemilu 2014 ambang batas parlemen berubah lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

e) Pemilu Legislatif 2019 Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun Tahun 2017, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 % dan berlaku nasional untuk hasil penghitungan untuk suara DPR.

Ambang batas parlemen ini dibuat untuk menstabilkan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam suatu negara demokrasi.


2. Ambang batas pencalonan presiden Pada pemilu presiden dan wakil presiden,

ambang batas ini disebut presidential threshold. Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan syarat minimal yang harus dicapai partai atau gabungan sehingga bisa mengajukan calonnya. Dengan ketentuan itu, partai yang memenuhi syarat minimal suara atau kursi dapat mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi. Adapun partai yang kurang suara atau kursinya harus mencari kawan untuk memenuhi ambang batas itu.

a) Pemilu Presiden 2004 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat (4): Pasangan Calon sebagaimana hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.


b) Pemilu Presiden 2009 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 menyebutkan Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pilpres.

c) Pemilu Presiden 2014 Pilpres 2014 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008.

d) Pemilu Presiden 2019 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 222 menyebutkan Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%


(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, masih sama dengan ketentuan UU No 42/2008).

Penentuan Kursi Parlemen Penentuan kursi dalam sistem Daftar partai

(party-list) dalam sistem proporsional terbagi 3 yaitu: 1) Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage):

a. D'Hondt: suara sah dibagi angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dst;

b. Sainte Laguë (asli) suara sah dibagi angka serial : 1, 3, 5, 7, 9, dst.

c. Sainte Laguë (modifikasi) suara sah dibagi angka serial : 1.4, 3, 5, 7, 9, dst.

d. Danish suara sah dibagi angka serial : 1, 4, 7, 10, 13, dst.

2) Suara sisa terbanyak/ (Bilangan Pembagi Pemilih) Kuota (Largeset remainder) Hare, Droop, Imperiali, Hagenbach-Bischoff;

3) Metode lainnya: Hare-Niemeyer.



Tentang Partisipasi Pemilu Dalam hubungannya dengan demokrasi,

partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat akan jalannya suatu pemerintahan dan berpengaruh kepada calon terpilih. Pemilih memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka. Harus dapat dipahami bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Partisipasi politik dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga terkait erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul.

Dalam konteks pemilu, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa parameter diantaranya: 1. Pemilihan umum; 2. Rotasi kekuasaan; 3. Rekrutmen secara terbuka; 4. Akuntabilitas publik.

(Robert Dahl)


Dalam negara demokrasi modern, pelaksanaan pemilihan secara langsung bukan sekedar prosedur melainkan juga suatu keharusan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemilihan yang berkualitas harus memiliki kriteria yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk: a) Memilih antara tawaran kebijakan yang

berbeda dan partai atau kandidat yang saling bersaing;

b) Meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih untuk tindakan yang mereka lakukan; dan

c) Mentranformasikan konsepsi simbolik (kedaulatan rakyat) dalam tindakan riil yang sesungguhnya. Jadi pemilih harus menyadari bahwa

partisipasi dalam pemilu sangat menentukan keberlangsungan masa depan sebuah pemerintahan. Posisi tawar yang sedemikian kuat harus dapat digunakan dengan kesadaran penuh tanggung jawab dari pemilih sebagai warga negara yang baik.


BAB III DINAMIKA PEMILU DI INDONESIA

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses

pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu negara. Di Indonesia sendiri diketahui bahwa Pemilu selama 5 tahun sekali. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1957, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.


A. Tabel Pelaksanaan Pemilu di Indonesia No Tahun Keterangan

1 1955 Peserta 83 Parpol 23 Individu Pemilu DPR 29 September 1955 Pemilu Konstituante 15 Desember 1955

2 1957 Pemilu DPRD Kabupaten & DPRD Provinsi Juni 1957 untuk Wilayah Barat Dan 15 Juli 1957 untuk Wilayah Timur

Pemilu 1971 s/d 1999 untuk memilih DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II

3 1971 Dilaksanakan 5 Juli 1971 peserta 9 Parpol dan Sekber Golongan Karya

4 1977 Dilaksanakan 2 Mei 1977 diikuti 2 Parpol dan Golongan Karya


6 1987 Dilaksanakan 23 April 1987 diikuti 2 Parpol dan Golongan Karya

7 1992 Dilaksanakan 9 Juni 1992 diikuti 2 Parpol dan Golongan Karya


9 1999 Dilaksanakan 7 Juni 1999 diikuti 48 Parpol Pemilu 2004 s/d 2014 Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih DPR,

DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kab/ Kota dan memilih Presiden & Wakil Presiden (Pilpres)

10 2004 Pileg diikuti 24 Parpol dan perseorangan DPD; Pilpres Putaran I 5 Juli 2004 (5 Palson), sedangkan Putaran II dilaksanakan 20 September 2004

11 2009 Pileg diikuti 44 Parpol, Perseorangan DPD & 4 Partai Lokal Aceh. Pilpres dilaksanakan 8 Juli 2009

12 2014 Pileg diikuti 12 Parpol, Perseorangan DPD & 3 Partai Lokal Aceh. Pilpres dilaksanakan 9 Juli 2014

13 2019 Pileg diikuti 16 Parpol, Perseorangan DPD & 4 Partai Lokal Aceh. Pilpres diikuti 2 Paslon. Pileg & Pilpres dilaksanakan serentak 17 April 2019


B. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sejak berlakunya UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada (pertama Juni 2005). Calon Kepala Daerah & Wakil diusulkan oleh Parpol Peserta Pemilu sebelumnya/ perseorangan dan ditetapkan sebagai peserta oleh KPU Prov, KPU Kab/Kota. Pemenangnya jika Pasangan Calon memperoleh suara terbanyak (First Pass The Post /FPTP). Suatu sistem dimana adalah sistem pemilihan peraih suara terbanyak dapat keluar menjadi pemenang. Sistem itu tak memandang berapa raihan minimal yang harus diperoleh kandidat untuk menjadi pemenang. Pengecualian khusus Pilkada DKI Jakarta, pemenang ditetapkan memperoleh minimal 50% + 1 suara sah (Pasal 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027. Sebelum pilkada nasional 2027 tersebut, enam gelombang pilkada serentak akan dilalui terlebih dahulu. Yaitu pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 dan 2023.


C. Pemilu Legislatif Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan dilaksanakan serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota serta memilih Presiden & Wakil Presiden secara serentak Pada 17 April 2019. 1. Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Peserta Pemilu adalah 16 (enambelas) Partai Politik yang berkompetisi dalam suatu daerah pemilihan (Dapil) untuk memilih: a) Anggota DPR

Mewakili dapil wilayah bagian provinsi atau gabungan kabupaten/kota dan akan duduk di DPR RI;

b) Anggota DPRD Provinsi Mewakili dapil gabungan kabupaten/kota dan akan duduk di DPRD Provinsi.


c) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Mewakili DAPIL kecamatan/ gabungan kecamatan dan akan duduk di DPRD Kabupaten/ Kota.

D. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2004, sistem ketatanegaraan mengenal perwakilan dalam parlemen yang disebut Utusan Daerah, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi (daerah pemilihan adalah wilayah provinsi dengan 4 wakil) yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Peserta Pemilu adalah perorangan yang mewakili Provinsi dengan 4 Kursi tiap provinsi. Dengan sistem hitung kursi Single Non Transverable Vote (SNTV). Pada Pemilu 2019 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah terdapat 20 Calon Anggota DPD.


E. Pemilu Presiden & Wakil Presiden Sebelum tahun 2004 Presiden dipilih oleh MPR, sedangkan Pilpres langsung dilaksanakan pasca amandemen UUD 1945, 2004, 2009, 2014 dan akan dilaksanakan kembali tahun 2019 serentak bersamaan dengan Pemilu Legislatif. Calon Presiden & Wapres diusulkan oleh Parpol Peserta Pemilu sebelumnya dengan syarat tertentu dan ditetapkan sebagai peserta oleh KPU. Pemenangnya jika Pasangan Calon memperoleh minimal 50% + 1 suara sah dengan suara minimum 20% disetiap provinsi dan persebaran lebih di 50 % dari jumlah provinsi dengan Sistem (two round system).


BAB IV PEMILU SERENTAK 2019

A. Peserta Pemilu

Dalam Pemilu 2019 terdapat 2 (dua) pasangan calon. Bagian luar surat suara berwarna abu-abu.


Dalam Pemilu 2019 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah terdapat 20 Calon Anggota DPD. Bagian luar surat suara berwarna merah.



Peserta Pemilu 2019 adalah 16 (enambelas) Partai Politik yang berkompetisi dalam suatu daerah pemilihan (Dapil) untuk memilih: a) Anggota DPR

Dalam Pemilu 2019 Cilacap termasuk adalam DAPIL VIII (Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap) . Surat suara bagian luar berwarna kuning. dengan 8 orang wakil dengan 105 caleg;

b) Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu 2019 Cilacap termasuk adalam DAPIL 11 (Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap) dengan 12 orang wakil dengan 119 caleg. Surat suara bagian luar berwarna biru.

c) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu 2019 Cilacap memiliki 6 Dapil dengan total 50 kursi dengan 500 calon. Surat suara bagian luar berwarna hijau.


B. Surat Suara C. Kotak Suara


D. Daerah pemilihan DPRD Kabupaten Cilacap


Setelah melalui proses panjang dan perkembangan yang dinamis, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) ditetapkan KPU RI pada 15 Desember 2018. Untuk dipahami bahwa pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih melibatkan seluruh elemen yaitu KPU, Bawaslu, Pemerintah, Peserta Pemilu dan masyarakat.


Pemilu yang aksesibel yang memungkinkan setiap warga negara bisa memenuhi hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Dalam pemilu yang aksesibel penyandang disabilitas bisa memenuhi hak pilihnya tanpa hambatan. Upaya KPU dalam mewujudkannya dengan menetapkan regulasi, anggaran, logistik, pelatihan petugas pemilu, pendidikan pemilih dan sosialisasi, pendaftaran pemilih dll.


Menilik klasifikasi usia bahwa secara umum jumlah pemilih pemula dan generasi muda cukup signifikan dari jumlah pemilih secara keseluruhan, KPU, peserta pemilu dan masyarakat harus bahu membahu agar dapat menyosialisasikan Pemilu 2019 agar mencapai tingkat kehadiran maksimal.


Sebagai Rakyat, pemilih difabel menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Jika Penyelenggara Pemilu mampu membuka ruang politik yang luas bagi difabel dan memudahkan aksesibilitas difabel mengikuti keseluruhan proses Pemilu, maka keberhasilan pelaksanaan Pemilu secara luas lebih terbuka untuk dicapai.




E. Tiga kategori Pemilih Untuk memastikan bahwa seseorang telah terdaftar dalam DPT sesuai KTP El dapat dilihat pada pengumuman di desa/ kelurahan sesuai alamat KTP Elektronik atau cek online melalui website: www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Sesuai dengan ketentuan, bahwa pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 adalah: 1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar

Pemilih Tetap) sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP Elektronik;

2. DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu ersebut adalah: a. menjalankan tugas pada saat

Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit

atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;


c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;

d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan di rumah tahanan

atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;

f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

g. pindah domisili; h. tertimpa bencana alam; dan/atau i. bekerja di luar domisilinya.

3. Pemilih dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas Kependudukan (KTP Elektronik) tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb; Bagi Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT atau DPTb, segera melaporkan ke PPS Desa/ Kelurahan sesuai alamat dalam KTP Elektronik untuk di masukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).


F. Prosedur pindah memilih 1. Pemilih melapor ke PPS di Desa/

kelurahan atau KPU/KIP Kab./Kota asal dengan membawa bukti telah terdaftar atau membawa KTP Elektronik untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih (Model A.5-KPU) untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

2. PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan mekanisme: a. meneliti kebenaran identitas yang

bersangkutan pada DPT dengan KTP-El; dan

b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT ;

c. apabila pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada keterangan DPT dan menerbitkan formulir Model A.5-KPU, lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;


d. KPU menghapus Pemilih dari DPT asal setelah proses pindah memilih selesai.

3. Dalam hal Pemilih tidak dapat pulang untuk mengurus pindah memilih, dapat melapor kepada KPU/KIP Kab./Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

4. Surat suara yang diterima jika Pindah memilih a. Memilih calon anggota DPR apabila

pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya;

b. Memilih calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi;

c. Memilih paslon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;


d. Memilih calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya; dan/atau

e. memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.


Cek online DPT




BAB V MENJADI PEMILIH YANG BIJAK

A. Pemilu Anti hoax

Menurut KBBI, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015), hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan Fake news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Ditengah derasnya arus informasi, seringkali kita temui informasi yang tidak benar alias hoax. Tak jarang kita malah membantu membagikan hoax tanpa mencari tahu benar tidaknya informasi tersebut. Lantas, bagaimana sikap kita menghadapi hoax? Tindakan sederhana apa yang bisa kita lakukan agar tidak ikutan menyebarkan hoax?


Berikut tips dari Inisiator Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO) dan Ketua Masyarakat Indonesia Antihoax, Septiaji Eko Nugroho: 1. Hati-hati dengan judul provokatif

Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat berita palsu itu.

2. Cermati alamat situs Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya


puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.

3. Periksa fakta Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPU RI, KPK atau Polri? Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.

4. Cek keaslian foto Di era teknologi digital saat ini , bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan


memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.

5. Ikut Dalam grup diskusi anti-hoax Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, warganet bisa ikut bertanya, apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

B. Pemilu Anti Politisasi Sara Hasil survei ahli yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan ada beberapa hal yang berpotensi menghambat


pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satunya adalah Politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan identitas (7/8/2018). Dalam Deklarasi Kampanye Damai, di Monas, Jakarta Pusat, pada Hari Minggu 23 September 2018, Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan, “Selain melakukan kampanye dengan tertib sesuai aturan, KPU berharap partai politik dan peserta Pemilu 2019 dapat menyebarkan pendidikan politik kepada pemilih, hal tersebut penting karena pemilih perlu mampu menyikapi Pemilu dengan baik”.

C. Pemilu Anti Politisasi Politik Uang Politik uang adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, dimana perbuatan itu dilakukan dengan cara menjanjikan, memberi dan menerima uang dan/atau berupa materil lainnya, yang ditujukan untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu. Padahal dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,


rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Terkadang dalam prakteknya, pemilu justru diwarnai dengan ketidakbebasan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. Salah satu penyebabnya yakni adanya praktik politik uang yang sudah merambat baik dalam ranah pileg, pilpres bahkan pilkada. UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juga mengatur mengenai larangan politik uang yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang : j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.” Pasal 519 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan secara jelas bahwa setiap perbuatan orang yang dilakukan secara sengaja dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi calon anggota DPD dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).


Kemudian didalam Pasal 523 ayat (1),(2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan mengenai sanksi berupa pidana penjara dan berupa denda. Melihat pasal diatas terlihat jelas bahwa praktik politik uang merupakan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merusak sistem demokrasi yang diharapkan.


BAB VI PEREMPUAN DAN PEMILU

A. Kebijakan Afirmatif

Kebijakan afirmatif dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diantaranya:

1. Komposisi keanggotaan Badan Penyelenggara Pemilu, kepanitiaan, kepengurusan parpol dengan memperhaiikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

2. Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluhpersen). Di dalam daftar bakat calon sebagaimana dimaksud setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon (Psl 245 & 246);

Tujuan dari undang-undang agar perempuan juga diakui keberadaannya dalam mengurus dan membentuk peraturan perundang-undangan berkesempatan lebih luas turut serta dalam mensejahterakan masyarakat, sekaligus upaya mencegah adanya sikap diskriminatif terhadap keikutsertaan perempuan dalam berpolitik.


Filosofi lahirnya ketentuan pasal affirmatif ini adalah agar perempuan juga diakui keberadaannya dalam mengurus dan membentuk peraturan perundang-undangan bagi Negara.

Artinya perempuan dewasa ini turut serta dalam mensejahterakan masyarakat. Selain itu dengan adanya emansipasi perempuan, pasal ini mencegah adanya sikap diskriminatif terhadap keikutsertaan perempuan dalam berpolitik.

Kesetaraan kesempatan dalam pengambilan keputusan akan mewujudkan persamaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam kuasa pengambilan keputusan. Pengalaman, kepentingan, dan daya tanggung perempuan dan laki-laki seharusnya menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga semua kebijakan publik memberikan manfaat yang sama adilnya bagi perempuan dan laki-laki. Perjuangan mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen adalah salah satu strategi mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik, terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Tujuan akhir dari perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dalam politik melalui peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen


adalah mencapai keadilan bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) di berbagai aspek kehidupan. B. Realita Kebijakan Afirmatif

Kebijakan afirmatif awalnya adalah untuk mengoreksi adanya ketimpangan sosial. Ada kelompok yang termarginalkan dan terpinggirkan, sehingga perlu adanya kebijakan yang bersifat temporer untuk mengoreksi ketimpangan itu. Kemudian ketimpangan yang dikoreksi adalah pada proses pencalonannya, bukan pada hasil;

Regulasi cenderung stagnan karena minimnya komitmen parpol untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

Regenerasi perempuan di partai politik baik sumberdaya manusianya atau perspektifnya mandeg. “Terjadi kemandegan dalam transfer of knowledge tentang apa pentingnya affirmasi politik bagi perempuan. Generasi baru rata-rata adalah generasi yang minim pengetahuan mengapa perlu afirmasi politik, sehingga perjuangannya bukan atas nama perjuangan afirmasi politik tetapi hanya perjuangan atas nama partai politik saja.

Pada Pemilu 2009 masih ada tiga parpol yang belum memenuhi kuota 30 persen, yakni;


Gerindra, PAN dan PPP. Kemudian tahun 2014, dimana berlaku rezim afirmasi plus PKPU, semua parpol sudah bisa memenuhi 30 persen;

Bahwa keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2014 (ketika belum wajib) berada pada angka tertinggi, yaitu 37 persen. Namun, walaupun Pemilu 2014 terjadi penguatan kebijakan afirmasi tetapi hasilnya justru turun terlihat dari jumlah perolehan suara perempuan di Pemilu 2014 yang cenderung turun dibandingkan Pemilu 2009, perolehan suara perempuan 17,86 % pada Pemilu 2009 menjadi 17,32 % pada Pemilu 2014. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya jumlah Aleg perempuan DPR-RI dari 101 pada tahun 2009 menjadi 97 pada Pemilu 2014.

Pada Pemilu 2019 Peraturan KPU, mewajibkan penerapan ketentuan 30 % perempuan dalam 1 dapil, dengan sanksi apabila tidak terpenuhi, seluruh calon gugur/ tidak dapat mencalonkan di dapil yang bersangkutan.



BAB VII PEMILU 2019 YANG AKSESIBEL

A. Dasar Hukum Pemilu aksesibel

UUD 1945 Dalam pasal 28 H ayat 2 dan 28 I ayat 2 Pasal 28 H ayat 2: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.“ Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” UU No. 7 Thn 2017 tentang PEMILU Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. (Pasal 5)


B. Tentang Disabilitas Disabilitas/ disability (jamak:disabilities) yaitu cacat atau ketidakmampuan. Sedangkan difabel dari kata serapan different people are merupakan manusia itu berbeda dan able yang berarti dapat, bisa, sanggup, mampu (Echols & Shadily, 1976); Berikut ini beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber: 1. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106

tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

2. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.


3. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk


berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Jenis-jenis Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut: 1. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat rungu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan. Cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarati rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:


Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; celebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; paraplegia.

2. Cacat Mental Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.

3. Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental Yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

C. Ragam Pemilih Disabilitas 1. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan

cacat tubuh misalnya: pengguna kursi


roda, polio kaki/tangan, eks lepra, orang kecil;

2. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat

3. Pemilih tunawicara adalah pemilih yang tidak dapat berbicara;

4. Pemilih tunarungu adalah pemilih yang tidak dapat mendengar;dan

5. Pemilih tunagrahita adalah pemilih yang memiliki keterbatasan mental.

D. Pemilu 2019 yang aksesibel Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU mewujudkan pemilu yang aksesibel dengan diakomodirnya pemilih disabilitas dengan cara: 1. Penyusunan tahapan, fasilitas, dan bahan-

bahan Pemilu mudah dipahami dan digunakan oleh semua orang;

2. Pemilih bebas memilih dan kerahasian pilihan terjamin; dan

3. Tidak ada persyaratan yang membatasi hak seseorang menjadi calon dan atau menjadi penyelenggara pemilu.


Fasilitasi KPU dalam melayani pemilih disabilitas diantaranya: o Mendata jenis disabilitas pemilih dalam

Daftar Pemilih; o Menempatkan TPS dilokasi yang rata,

tidak bertangga-tangga, tidak berbatu-batu, tidak berumput tebal, tidak melompati parit;

o Membuat lebar pintu masuk TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda

o Ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga

o Tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda

o Menyediakan alat bantu coblos pemilih tuna netra di setiap TPS

o Menyediakan formulir C3 /form, Surat Pernyataan Pendamping Pemilih



BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2019

Pastikan anda menerima C6-KPU (Pemberitahuan untuk memilih) dari KPPS, periksa nomor urut dan nomor TPS dimana anda akan menggunakan hak pilih, laporkan jika hingga 16 April 2017 anda belum menerimanya. Langkah cerdas pemilih 1. Bawalah C6-KPU ke TPS pada Rabu 17 April

2019 mulai pukul 07:00 s/d 13:00 WIB*); 2. Periksa nama anda dalam DPT di papan

pengumuman, cermati Daftar Pasangan Calon, dan Daftar Calon DPR, DPRD Provinsi, DPD dan DPRD Kabupaten Cilacap Dapil anda;

3. Serahkan C6-KPU kepada petugas KPPS, menandatangani Daftar Hadir dan menunggu giliran dipanggil oleh Ketua KPPS untuk memberikan suara;

4. Ketua KPPS memanggil nama anda, bukalah lebar-lebar surat suara yang diterima, pastikan telah ditandatangani ketua KPPS, tidak rusak, ada coretan/ lobang/ rusak yang menyebabkan surat suara tidak sah;

5. Berikan suara secara benar dengan mencoblos dengan alat yang disediakan pada surat suara;


6. Lipat surat suara seperti semula, masukkan kedalam kotak suara sesuai jenis surat suara;

7. Celupkan jari anda pada tinta yang telah disediakan, biarkan mengering jangan dihapus/ di lap;dan

8. Selesai. *) Jika anda menggunakan menggunakan pemberitahuan Pindah memilih bawa formulir A.5-KPU yang telah dilaporkan ke PPS tujuan, sesuai TPS yang diarahkan.


MEMBERIKAN SUARA DENGAN BENAR Coblos Surat suara Pilpres pada kolom pasangan

calon pilihan anda


Cobloslah Surat suara DPD pada kolom calon


Cobloslah Surat suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada kolom nomor urut, logo

dan nama Partai politik atau pada nomor urut dan nama calon






BAB IX PENUTUP

Demikian buku saku relawan demokrasi KPU

Kabupaten Cilacap. Buku ini sedikit memberikan panduan bagi relawan demokrasi dalam berkarya untuk membantu KPU Kabupaten Cilacap dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019. Diharapkan para relawan dapat berinovasi, berkreasi yang sifatnya membangun dan menyempurnakan pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dengan tanpa mengurangi pencapaian misi utama program ini.

Documents

kpud-cilacapkab.go.id · menjaga jumlah partisipasi tetapi juga bicara soal kualitas, berpartisipasi atas dasar kesadaran dan ... Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan