TIM kuasa hukum Menteri Hu-kum dan HAM menilai fakta-fakta yang muncul dalam persidangan gugatan pencabutan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta selama ini memperkuat posisi hukum peme-rintah.

“Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam per-sidangan selama ini, memperkuat posisi Menteri Hukum dan HAM,” ujar anggota tim kuasa hukum Menkumham Achmad Budi Prayo-ga.

Menurut Budi Prayoga fakta-fak-ta yang muncul dalam persidangan menepis anggapan yang selama ini beredar, antara lain bahwa keputusan pencabutan status ba-dan hukum perkumpulan HTI tidak sah, pemerintah melarang kegiatan dakwah yang dilakukan HTI, dan telah terjadi kesewenang-wenangan.

Budi mengatakan pemerintah ti-dak mempersoalkan atau melarang dakwah-dakwah yang dilakukan HTI selama ini sebagai sebuah ajaran Islam. Namun, pencabutan badan hukum HTI karena perkum-pulan itu memiliki ideologi dan tujuan yang sama dengan Hizbut Tahrir yang telah dibubarkan di berbagai negara.

“Hizbut Tahrir itu memiliki arti harafi ah Partai Pembebasan, yaitu semuanya bertujuan politis untuk merebut kekuasaan demi mewujud-

kan negara trans nasional Islam dan menegakkan khilafah,” ujarnya.

Anggota tim kuasa hukum Men-kumham lainnya Hafzan Taher menyatakan bahwa sebelum pe-merintah mencabut status badan hukum HTI, perkumpulan HTI te-lah melakukan upaya-upaya untuk mendirikan negara trans nasional Islam serta mengembangkan dan menyebarluaskan suatu paham atau sistem yang bertentangan de-ngan Pancasila.

Hal itu terbukti dari kegiatan-kegiatan HTI berupa video, bulletin, matriks dan juga hal-hal yang telah disampaikan para ahli dan saksi.

Padahal berdasarkan Pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik In-donesia, Pancasila selaku ideologi negara, pembukaan UUD 1945 serta bentuk Nkri tidak dapat diubah.Hari ini PTUN akan membacakan putusan sidang gugatan yang dia-jukan eks HTI itu. (Dro/P-1)

ANTARA/NOVRIAN ARBI

NOVANTO TIBA DI SUKAMISKIN: Terpidana Kasus Korupsi KTP elektronik Setya Novanto saat tiba di LP Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/5). Mantan Ketua DPR Setya Novanto akan menjalani hukuman 15 tahun penjara di LP Kelas IA Sukamiskin, Bandung. Ia juga membayar denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan selama ini, memperkuat posisi Menteri Hukum dan HAM.

DERO IQBAL MAHENDRAdero@mediaindonesia.com

PEMERINTAH diminta mem-perbaiki sistem perizinan karena menjadi lahan em-puk bagi pejabat di daerah

untuk melakukan korupsi sekaligus mempersulit pelaku usaha dalam pengembangan bisnis.

Salah satu contoh, Bupati Mojok-erto Mustofa Kemal Pasa yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga mempersulit izin sekitar 11 perusahaan. Akibatnya pengusaha terpaksa memberikan gratifi kasi kepada Mustofa agar pe-rusahaan mereka dapat beroperasi

di Mojokerto.Koordinator Divisi Monitoring dan

Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan korupsi tidak hanya terkait dengan belanja barang peme-rintah, tapi juga dengan perizinan. Saat ini, perizinan sudah dipangkas, tetapi tidak transparan sehingga menjadi celah bagi pejabat daerah melakukan korupsi.

“Perizinan dibuat lama dengan harapan nanti ada fee, tip, dan segala macam. Jadi, sekarang pilihannya mengikuti cara yang berputar-putar atau bertele-tele dan lama atau mengikuti pola permainan mereka (pejabat daerah),” katanya di Ja-karta, kemarin.

Menurut Firdaus, dalam menerap-

kan aksi itu, pejabat daerah tidak pandang bulu. Tidak hanya perusa-haan swasta, BUMN pun diperlaku-kan seperti itu. “Jangankan investor swasta, investor negara atau BUMN, kalau mau ke daerah, pasti diham-bat,” paparnya.

Tugas utamaKarena itu, kata dia, menjadi tugas

utama bagi pemerintah dalam mem-perbaiki pengelolaan kewenang an perizinan secara transparan, akunta-bel, dan bertanggung jawab. Jika dibiarkan terus, akan semakin ba-nyak bupati yang menjadi tersangka kasus korupsi.

ICW mencatat pada 2017 ada 30 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Dari jumlah itu, mayoritas merupakan bupati dan wakil bupati yang jumlahnya mencapai 24 orang. Sisanya lima wali kota/wakil wali kota, dan satu gubernur.

Selain itu, lanjut Firdaus, otoritas bursa harus memiliki mekanisme

pengaduan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Pasalnya saat ini belum ada mekanisme bagi emiten bursa bila perizinan mereka dihambat pejabat di daerah.

“Kalau anggota bursa perizinan-nya dihambat, harus mengadu ke mana? Nah, ini harus ada mekanisme peniup pluit atau mekanisme aduan sehingga proses bisnisnya tetap ber-jalan. Pengawasan dan pelaporan ini juga harus diberi kepastian dan kekuatan hukum,” tukasnya.

KPK menetapkan Bupati Mustofa sebagai tersangka dalam kasus du-gaan suap terkait dengan pengurus-an izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan ba-ngunan (IMB) untuk pembangunan menara telekomunikasi di Kabupa-ten Mojo kerto, Jatim, 2015.

Selain menjadi tersangka suap, Mustofa dijerat dengan pasal pene-rimaan gratifi kasi. Ia diduga mela-kukan perbuatan pidana bersama dengan Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pena-taan Ruang (PUPR) Pemkab Mojo-kerto 2010-2015.

Mustofa bersama Zainal diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto selama beberapa tahun. Sebelumnya, Mustofa juga dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada 2014. (Ant/P-2)

Potensi korupsi di daerah tidak hanya terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk pemda. Belakangan ini marak terjadi korupsi dan gratifi kasi berkenaan dengan perizinan.

Perizinan Jadi Lahan Korupsi di Daerah

MI/ROMMY PUJIANTO

BERANI GERAK UNTUK PERUBAHAN: Puluhan mahasiswa asing penerima beasiswa dengan menggunakan pakaian adat tradisional Indonesia menari bersama ketika pelaksanaan car free day di Jalan Sudirman, Jakarta, kemarin. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari acara Berani Gerak untuk Perubahan dalam rangka memeringati London Summit dan 18th International Anticorruption Conference yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat atas perilaku korupsi dan cara mencegah korupsi.

Fakta Persidangan HTI Perkuat Pemerintah

SENIN, 7 MEI 2018HUKUM 7

Rasio Selain Tingkat Solvabilitas

PENGUMUMAN AKUISISI

Para pemegang saham kami berniat untuk menjual sahamnya pada PT PulauBatu (“Perseroan”). Oleh karena itu, sehubungan dengan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPerseroan Terbatas”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwaIndabaz Limited sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan berniat untuk mengalihkan sahamnya kepada Indonesia Holdings Pte. Ltd.Pengalihan saham tersebut di atas merupakan akuisisi yang akan dilaksanakandengan cara membeli saham yang telah dikeluarkan Perseroan secara langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 125 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.Pengalihan saham akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Para kreditur dapat menyampaikan keberatannya sehubungan dengan pengalihan saham di atas secara tertulis dan memberikan alasan dan buktipendukung kepada Perseroan pada alamat berikut ini:

Jl. Ki Demang Singomenggolo no. 17ds. Sidomulyo, kec. Buduran, kab. Sidoarjo, Jawa Timur - 61252

selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Sidoarjo, 7 Mei 2018

DireksiPT Pulau Batu