13
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KOORDINASI KEBIJAKAN NASIONAL LINTAS SEKTOR PENANGGULANGAN KANKER JAKARTA, 11 NOVEMBER 2008 Dr EMIL AGUSTIONO M.EPID DEPUTI III MENKO KESRA BIDANG KOORDINASI KEPENDUDUKAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker - Dr Emil Agustiono M.EPID - Deputi III Menko Kesra Bidang Koordinasi Kependudukan Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

Citation preview

Page 1: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KOORDINASI KEBIJAKAN NASIONAL LINTAS SEKTOR

PENANGGULANGAN KANKER

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2008

Dr EMIL AGUSTIONO M.EPID

DEPUTI III MENKO KESRA

BIDANG KOORDINASI

KEPENDUDUKAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Page 2: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

FAKTA DAN KONDISI FAKTA DAN KONDISI

TRANSISI DEMOGRAFI

TRANSISI EPIDEMIOLOGI PENYAKIT SELAIN MENYEBARNYA

PENYAKIT EMERGING DAN RE-EMERGING LAIN SERTA

MENYEBABKAN BEBAN GANDA/TRIPLE BURDEN ? BAGI

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

PROGRAM PROMOTIF,PREVENTIF,KURATIF DAN REHABILITATIF

KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM NASIONAL

Page 3: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

SEBAGAIMANA YANG DILAPORKAN DEPKES:

50% PENDERITA KANKER DATANG PERTAMA

KALI UNTUK BEROBAT SUDAH DALAM

STADIUM LANJUT.

ANGKA KEJADIAN ATAU INSIDENS

PENYAKIT KANKER DI INDONESIA ADALAH

0,1% DARI JUMLAH PENDUDUK

Page 4: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN BEROBAT

STADIUM DINI PENDERITA TIDAK MENYADARI KRN GEJALA SERING TIDAK KHAS DAN TIDAK MENAKUTKAN

PENYAKIT KANKER SUDAH MENYEBAR KE KELENJAR GETAH BENING TIMBUL BENJOLAN, KURANG MENDAPAT PERHATIAN

KADANG-KADANG DIKIRA “SANTET”

JIKA MENGERTI BHW BUKAN PENYAKIT BIASA PENDERITA MALAH TAKUT MEMERIKSAKAN DIRI KRN TAKUT DIOPERASI

KEJADIAN UMUM: PENDERITA SADAR PUNYAK PENYAKIT TIDAK TAKUT DIOPERASI TETAPI BIAYA BEROBAT JADI KENDALA

UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU ADA PROGRAM MASKIN YANG SANGAT MEMBANTU

Page 5: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

5

PELAYANAN KASUS KHUSUS MASKIN

TAHUN 2005 - 2006

.

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

DIAGNOSATahun 2005 Tahun 2006

KASUS BIAYA KASUS BIAYA

PERTOLONGAN

PERSALINAN

374.468 56.170.200.000 501.622 60.461.632.185

HEMODIALISA 4.862 6.370.461.200 5.418 15.622.815.000

OPERASI JANTUNG 380 3.330.000.200 2.950 27.237.263.800

SECTIO CAESARIA 1.254 2.068.616.300 7.141 11.782.078.500

LAPARATOMI 162 358.425.800 983 2.333.991.500

OPERASI KANKER 780 1.190.747.600 617 956.780.000

OPEN REDUCTION

FRAKTUR

96 216.521.600 2.744 6.242.705.000

Page 6: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA

118 JUTA

1971

2007

228 JUTA

PROYEKSI PENDUDUK :

• THN 2O10 : 234,139 JUTA JIWA . THN 2030 : 285 JUTA JIWA

• THN 2015 : 248,180 JUTA JIWA (VISI INDONESIA 2030)

• THN 2020 : 261,539 JUTA JIWA

• THN 2025 : 273,651 JUTA JIWA

Page 7: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

PERKEMBANGAN

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP)

1971 - 2000

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TERPADAT

KEEMPAT DI DUNIA

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1971-1980 1980-1990 1990-2000

2.32 %1.98 %

1.47 %

PENDUDUK INDONESIA MASIH BERTAMBAH SEKITAR

3 - 4 JUTA/TAHUN

Page 8: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

KECENDERUNGAN AKI DI INDONESIA

DAN PROYEKSI PENURUNANNYA

AKI DI INDONESIA DI ANTARA NEGARA ASEAN

Page 9: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

Penyebab

tidak

langsung

19%

Penyebab

obstetri

langsung8%

Proses

kelahiran

yang

terganggu8%

Kelainan yg

disebabkan oleh

hipertensi 12%

Aborsi

tidak aman

13%

Infeksi sesudah

melahirkan 15%

Page 10: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

ADALAH: SISTEM PERAWATAN TERPADU YANG MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP, DENGAN MERINGANKAN NYERI DAN PENDERITAAN LAIN, MEMBERIKAN DUKUNGAN SPRITUAL DAN PSIKOSOSIAL MULAI SAAT DIAGNOSA DITEGAKKAN SAMPAI AKHIR HIDUP, DAN DUKUNGAN TERHADAP KELUARGA YG MERASA KEHILANGAN

KEBIJAKAN PERAWATAN PALIATIF DICANANGKAN OLEH DEPKES RI MELALUI SK MENKES RI NOMOR 604/MENKES/SK/IX/1989

PELAYANAN PERAWATAN PALIATIF UNTUK MASYAKARAT BARU DIMULAI PADA 19 FEBRUARI 1992

DI DLM BUKU PEDOMAN PENANGGULANGAN KANKER TERPADU PARIPURNA YANG DITERBITKAN OLEH DEPKES (1997), FALSAFAH YANG MENDASARI PELAKSANAAN PERAWATAN PALIATIF ADALAH:

“MENJADI HAK SEMUA PASIEN UNTUK MENDAPATKAN PERAWATAN YANG TERBAIK SAMPAI AKHIR HAYATNYA. PENDERITA KANKER YANG DALAM STADIUM LANJUT ATAU TIDAK BERANGSUNG-ANGSUR SEMBUH PERLU MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SEHINGGA PENDERITAANNYA DAPAT DIKURANGI. PELAYANAN YANG DIBERIKAN HARUS DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG OPTIMAL, SHG PASIEN DAPAT MENINGGAL DENGAN TENANG DALAM IMAN.”

PERAWATAN PALIATIF

Page 11: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

PENGUATAN KAPASITAS

MEDIK

PSIKOLOGI

SOSIAL

EKONOMI

PENDIDIKAN

Page 12: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

KOORDINASI KE DEPAN

PERLU KERJASAMA LINTAS SEKTOR:

DEPKES

DEPSOS

DEPDIKNAS

DEPDAGRI

BUMN

PIHAK SWASTA, LSM, DAN MASYARAKAT

Page 13: Koordinasi Kebijakan Nasional Lintas Sektor Penanggulangan Kanker

.

TERIMA KASIH.