TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penanggung jawab

Gubernur

Ketua

Wakil Gubernur

Wakil Ketua

Sekda

Sekretaris

Kepala Bappeda

Wakil Sekretaris

Kepala BPMPD

Sekretariat

Sekretaris Bappeda

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tugas TKPK : a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan: pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar

penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;

pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;

pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;

pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan

pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan:

pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;

pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan

penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sumber Data Kemiskinan Basis Data Terpadu TNP2K 2013

Tingkat Kemiskinan 3,72%

Jumlah Penduduk Miskin 7000 Jiwa

Tingkat Kemiskinan 5,57% Jumlah Penduduk Miskin

16.500 Jiwa

Tingkat Kemiskinan 4,29% Jumlah Penduduk Miskin 8.000 Jiwa




Tingkat Kemiskinan 4,40% Jumlah Penduduk Miskin 8.100

TKPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PNPM Mandiri Perkotaan 1

Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung untuk kesekian

kalinya melakukan Konsolidasi dengan

TKPK Kota/Kabupaten. Kegiatan

konsolidasi yang bertujuan

memperkuat koordinasi dengan TKPK

kota/Kabupaten sebagai persiapan

Rakor TKPK 2013. Kegiatan

dilaksanakan di Ruang pertemuan

Bappeda Provinsi kepulauan Bangka

Belitung pada hari Selasa, 11 Juni

2013 yang dihadiri oleh TKPK

Kota/Kabupaten dan rekan-rekan

pendamping dari PNPM Pedesaan,

PISEW dan PNPM Perkotaan.

PERKUAT KOORDINASI, TKPK PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG GELAR KONSOLIDASI

Kabid Fisik dan Prasarana, Kabid Sosial Budaya dan Kasubid kependudukan, tenaga kerja, dan kesejahteraan Rakyat BAPPEDA dan STATISTIK Prov. Kep. Bangka Belitung

Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA dan STATISTIK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pak Asyraf mengatakan, Rapat tersebut bertujuan untuk menyusun agenda bersama baik di

tingkat TKPK Provinsi maupun kota/kabupaten sekaligus menjalin silaturahmi antar TKPK Provinsi

dengan TKPK Kota/Kabupaten. Sesuai Permendagri 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPK Provinsi mempunyai tugas: Melakukan koordinasi

penanggulangan kemiskinan di provinsi; dan Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan di provinsi.

“Melihat peran tersebut maka perlu masukan dari TKPK kota/kabupaten dalam agenda Rakor

TKPK Provinsi 2013.” tegas Asyraf. Oleh karena itu, agenda bersama koordinasi sangat berperan

besar dalam efektifitas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun masukan dari TKPK kota/kabupaten adalah: Pertama, perlunya penguatan kelembagaan

TKPK. Kedua, perlunya pembahasan bersama terkait dengan data RTS yang dikeluarkan TNP2K.

Ketiga, perlunya melakukan perencanaan bersama di tingkatan kelurahan/desa (1 kelurahan/desa

1 perencanaan partisipatif). Keempat, perlunya disusun alat untuk monitoring dan evaluasi

berikut jadwalnya. Kelima, pembahasan alih kelola dalam keberlanjutan program pemberdayaan.

Keenam, agenda rakor besar dilakukan 4 kali dalam 1 tahun. Ketujuh, program satam emas

sebaiknya dibawah kordinasi TKPK dan dijadikan pilot TKPK dalam sinergi program. Kedelapan,

perlunya membentuk unit pendamping TKPK; Kesembilan, mengingat wilayah provinsi adalah

kepulauan, maka Rapat koordinasi tidak hanya dilakukan di ibu kota Provinsi, tetapi juga dapat

dilakukan di daerah (Pulau Belitung).


Banyaknya masukan yang diberikan menunjukkan adanya komitmen dari TKPK

kota/kabupaten untuk serius membahas masalah kemiskinan. Sehingga tepat pukul

12.45 WIB tak terasa dengan diskusi dua arah yang dipandu oleh Kabid Sosial

Budaya.

Adapun Simpulan hasil konsolidasi terdapat lima agenda Rakor besar TKPK dan Rakor

kecil yang tentatif, terkait lima agenda rakor besar TKPK diantaranya:

Pertama, membangun kesepahaman data PPLS 2011, pembahasan alih kelola

keberlanjutan program pemberdayaan, Capaian Kinerja Kemiskinan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, dan Program Satam Emas. Kegiatan tersebut

diagendakan awal Juli dan bertempat Di Pemprov Kep. Bangka Belitung;

Kedua, Sinergi program Cluster 1, yang direncanakan di Belitung Timur dengan

estimasi akhir Agustus;

Ketiga, Sinergi Program Kemiskinan Cluster II;

Keempat, Sinergi program Cluster III;

Kelima, Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan.

Harapan besar dari para peserta agar target capaian penurunan angka kemiskinan

dapat berjalan maksimal dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi TKPK.


PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

SOSIALISASI AGENDA TKPK BABEL 2013

Pangkalpinang, TKPK Babel – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam 4

urutan terendah angka kemiskinannya di Indonesia setelah DKI, Bali dan Kalimantan Selatan. Namun,

kendati angka kemiskinannya yang jauh dibawah angka kemiskinan nasional, Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung serius dalam melakukan aktivitas penanggulangan kemiskinan. Rabu, 17

Juli 2013 bertempat di Ruang Pertemuan Lantai II Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

diselenggarakan koordinasi lanjutan yang telah dilakukan di tanggal 18 Juni 2013 dengan agenda

Sosialisasi Agenda Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2013 dengan

mengundang seluruh anggota TKPK yang mengacu pada SK Gubernur No:188.44/723/BPMPD/2010

tanggal 28 September 2010.

TKPK menurut SK sudah ada dari tahun 2010,

sekarang tahun 2013 sehingga secara umur sudah 3

tahun lamanya, sehingga di dalam rapat koordinasi ini

perlu dievaluasi sudah sampai sejauh mana TKPK

dalam menjalankan fungsinya, masalah yang

dihadapi, sehingga TKPK bukan hanya sekedar SK

saja tetapi punya agenda dan output yang jelas.

Angka kemiskinan di Babel sekitar 5,37 % (sebesar

70,21 ribu orang) data terakhir bulan september

2012. dibandingkan dengan penduduk miskin pada

bulan maret 2012 yang berjumlah 71,36 ribu orang

(5,53 %), berarti jumlah penduduk miskin menurun

sebesar 1,15 ribu dan persentasenya menurun

sebesar 0,16 % orang. namun pemerintah daerah

berupaya semaksimal mungkin untuk terus

mengurangi jumlah kemiskinan dan provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sendiri di targetkan dalam

RPJMD pada tahun 2014 harus mencapai angka 4.2

% dalam menurunkan angka kemiskinannya.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan Paparan Dari

Kepala bappeda yang diwakili oleh Kepala Bidang

Sosial Budaya “Dr. Arsyaf Suryadin, M.Pd”. Dalam

paparannya diungkapkan bahwa laju pertumbuhan

ekonomi babel tahun 2012 hanya 5,70%. Angka

tersebut dibawah angka Sumatera maupun Nasional,

hal tersebut dikarenakan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung seperti ikan didalam aquarium yang memiliki

ketergantungan yang tinggi dari pihak luar.

Dalam paparannya Dr Arsyaf mengungkapkan bahwa terdapat 2 tugas utama TKPK diantaranya:

a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;

b. mengendalikan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Sehingga dari tugas pokok yang ada harus diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan 2012-2017. Di tahun 2013 ini TKPK mulai aktif menjalankan tugas yang diamanahkan di dalam Perpres 15 tahun 2010, dengan merancang agenda bersama TKPK Provinsi dengan Kota/Kabupaten dan dibahas dalam Rapat Teknis TKPK Provinsi yang sedang berjalan. Sosialisasi Agenda TKPK 2013 pun dilakukan dalam rangka membangun kesepahaman TKPK. Adanya peningkatan koordinasi TKPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa walaupun angka kemiskinan jauh dibawah angka nasional, tetapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan komitmennya untuk serius dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kita nantikan hasil agenda berikutnya yaitu Pelatihan Penyusunan SPKD tanggal 22-24 Juli 2013 di Bappeda Provinsi dan Kordinasi Lokakarya TKPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan di Pulau Belitung tanggal 29-31 Juli 2013.

TKPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PNPM Mandiri Perkotaan

KAWANAN BURUNG HINGGAP DI BATANG - DITIUP ANGIN DARI UTARA

KOORDINASI DISUSUN SECARA MATANG - WUJUDKAN BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

4

PELATIHAN PENYUSUNAN SPKD

TKPK PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

Pangkalpinang, 22-24 juli 2013

Dalam menjalankan perannya sebagai

pengkoordinasian penyusunan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD), Tim Kordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Provinsi menyelenggarakan Pelatihan

penyusunan dengan mengundang

narasumber dari Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K), Kemendagri,

dan diikuti peserta dari TKPK

kota/kabupaten beserta tim teknis

TKPK Provinsi dan Konsultan PNPM.

Muhammad Arif Tasrif (Tim Advokasi

TNP2K) dalam sambutannya mengatakan

adanya himbauan dari Sekretaris Eksekutif

TNP2K, tentang mengadakan pelatihan

penyusunan SPKD, yang didasari oleh

evaluasi 2 tahun terakhir dari pelatihan

sebelumnya.

Adanya Laporan Pencapaian

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD) belum berdampak secara langsung

terkait dengan kebijakan maupun

penganggaran yang pro poor, sehingga

materi pelatihan dinaikkan kelasnya

menjadi penyusunan SPKD, sehingga

harapannya kualitas SPKD dapat dipayungi

perda. Outputnya adalah perubahan

kebijakan pro poor, maupun penganggaran

pro poor.

Pelatihan Penyusunan SPKD dilakukan

selama 3 hari, secara nasional di Wilayah

Sumatera yang sangat responsive sekali.

Harapan hasil nya adalah Gentleman

Agrement (kesepakatan tidak tertulis

tentang output SPKD yang akan

dihasilkan). Pelatihan penyusunan SPKD

tidak Instan, tetapi berkelanjutan. Maksimal

6 bulan ada hasil.


Angka Kemiskinan di Bangka Belitung

rendah di tahun 2011 yaitu 5,21% atau

sekitar 69.220 Orang. Tetapi permasalahan

kemiskinan bukan masalah data statistik,

kalau melihat 1 orang miskin di jalan, kita

muncul empati. Apalagi 69 ribu. Secara tren

penuurun angka kemiskinan di Bangka

Belitung melambat. Begitu juga dengan tren

penduduk miskin

perkotaan/pedesaan,”tegas Arif”

TKPK Sudah sering melihat data, tetapi

makana seberapakah pentingnnya data

tersebut untuk perencanaan? Ini yang

harusnya menjadi pertanyaan

bersama,“tegas Arif”

Dari 69.220 orang data PPLS 2011 jumlah

Desil 1 sebanyak 62.934 orang, hal ini

berarti bahwa tingkat kemiskinan di Bangka

Belitung terendah di level kronis, yang tidak

bisa hanya diselesaikan dengan

pembangunan pasar, infrastruktur ataupun

kegiatan fisik lainnya, tetapi perlu

pendekatan lebih misalnya melalui Diskusi

Kelompok terarah (FGD), Wawancara,

penggalian informasi langsung ke warga

miskin. Sehingga tantangan

penanggulangan kemiskinan bukan hanya

meletekkan masyarakat miskin sebagai

objek, tetapi sebagai pelaku utama.

Dari 69.220 orang data PPLS 2011 jumlah

Desil 1 sebanyak 62.934 orang, hal ini

berarti bahwa tingkat kemiskinan di Bangka

Belitung terendah di level kronis, yang tidak

bisa hanya diselesaikan dengan

pembangunan pasar, infrastruktur ataupun

kegiatan fisik lainnya, tetapi perlu

pendekatan

pendekatan lebih misalnya melalui Diskusi

Kelompok terarah (FGD), Wawancara,

penggalian informasi langsung ke warga

miskin. Sehingga tantangan

penanggulangan kemiskinan bukan hanya

meletekkan masyarakat miskin sebagai

objek, tetapi sebagai pelaku utama.

Beberapa point penting dari hasil diskusi

adalah:

1. Penanggulangan kemiskinan di

Indonesia dilakukan Reformasi

Kebijakan sehingga keluarlah

Perpres 15 tahun 2010 tentang

percepatan penanggulangan

kemiskinan agar focus, lokus, desa

mana yang termiskin dll. Selain itu

adanya Reformasi kelembagaan

yaitu Revitalisasi TKPK agar ada

out put SPKD yang dihasilkan

sehingga penanggulangan

kemiskinan lebih terarah, kebijakan

pro poor, anggaran pro poor.

5,5

7 7,2

6

3,7

2 5

,77

4,4

0

7,4

3

4,2

9

Kab.Bangka

Kab.Belitung

Kab.BangkaBarat

Kab.BangkaTengah

Kab.BangkaSelatan

Kab.Belitung

Timur

KotaPangkalPinang

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012

Kab/Kota

Nasional (11,66%)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (5,37%)

Sumber: BPS,

diolah


2. SPKD alat untuk mensinergikan SKPD, lintas

sektor untuk menangani masalah, memperjelas

masalah dll. Muaranya adalah Rencana Aksi

Daerah (RAD). Tidak cukup dengan memberi

beras, beasiswa, jamkes, tetapi tambahan

dengan memberdayakan dengan siapa, dimana,

dan kenapa, selanjutnya intervensi. Dengan

membangun kelompok dan penguatan akses.

3. Data BLSM mengacu dari data raskin (setiap

tahun dikirim ke pemerintah daerah untuk

dikirim balik ke pusat, tetapi pengiriman baliknya

masih kendala.

Data yang sudah ada di rapatkan (Verifikasi) di

tingkat desa (musyawarah secara partisipatif)

disepakati, dan dikirim balik lewat POS,

maksimal 50 hari sudah berubah kartunya.

(Mekanisme baru yang dirancang TNP2K)

Persoalannya bukan hanya kesalahan Data,

tetapi pada paradigma masyarakat awalnya

dapat, tetapi sekarang tidak.

4. Data PPLS 2011 (by name by addres) harus

dimiliki semua SKPD. Data tersebut bukan kitab

suci, tetapi perlu dilakukan verifikasi lapangan

musyawarah kelurahan/musyawarah desa

(dalam Konteks Program), Data di bagikan ke

Dinas masing-masing, kemudian verifikasi

programnya.

Setelah diskusi, kemudian dilanjutkan dengan

paparan dan praktek aplikasi analisis Data yang

dilakukan oleh masing-masing kota/kabupaten.

Point penting dalam paparan pak Arif adalah:

1. MEMAHAMI KEMISKINAN

2. MENGGAMBARKAN KONDISI

KEMISKINAN DAERAH

3. MENELUSURI DETERMINAN

KEMISKINAN DAERAH

4. MENGEVALUASI KEBERPIHAKAN

ANGGARAN DAERAH

5. MENINJAU KEBIJAKAN TERKAIT

6. MERUMUSKAN ISU STRATEGIS DAN

RENCANA AKSI DAERAH

7. MERANCANG SISTEM PEMANTAUAN

DAN EVALUASI YANG EFEKTIF

Selanjutnya akan diterbitkan buku pedoman

Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang

akan dikeluarkan dari TNP2K bersama

Kemendagri.

Harapan besar terkait peningkatan kualitas

SPKD kota/kabupaten maupun provinsi,

sehingga SPKD yang disusun dapat menjadi

acuan bersama SKPD maupun pihak lainnya

sehingga terjadi perencanaa, kebijakan,

penganggaran yang pro warga miskin.


Rakor lanjutan pun digelar di Pulau Belitung sesuai dengan hasil Rakor sebelumnya

bahwa Rakor TKPK Provinsi tidak hanya dilakukan di Ibukota Provinsi. Tepatnya Senin-

Rabu 29-31 Juli 2013, Rapat Koordinasi Akuntabilitas Data PPLS 2011 dan Evaluasi

Program Kemiskinan sampai dengan Tahun 2012 dilaksanakan di Hotel Bahamas Belitung.

Rakor dibuka oleh Asisten Pembangunan dan Kesra “Bapak Erwandi” yang lebih

menekankan bahwa walaupun angka kemiskinan di Bangka Belitung kecil, tetapi

Pemerintah Provinsi sangat serius dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya Evaluasi Capaian Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Statistik Ir. Nazalyus MSi. Dalam

paparannya hal penting yang disampaikan adalah 2 tugas utama TKPK yaitu sebagai

Koordinasi dan Pengendalian. Sehingga TKPK kota/kabupaten dapat mempertajam

rencana kerja yang lebih akurat. Terkait dengan Data PPLS 2011 sudah disampaiakn ke

Kota/kabupaten sehingga akan mempermudah dalam penentuan target sasaran.

Materi Selanjutnya Pemanfaatan Basis Data Terpadu Dan

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kepesertaan Program Percepatan Dan

Perluasan Perlindungan Sosial (P4s) yang disampaiakan oleh Dr. Ardi Adji Sekretariat

TNP2K. Aspek yang ditekankan adalah apabila di kota/kabupaten ada data penerima BLSM

yang tidak tepat sasaaran maka sudah da mekanisme perubahan dengan melakukan

Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan.

Di hari Kedua dan ketiga dilanjutkan dengan Evaluasi Capaian penanggulangan kemiskinan

1 Kota 6 Kabupaten dan Diskusi terkait Tindak lanjut tim koordinasi penanggulangan

kemiskinan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sangat serius dalam aktivitas penanggulangan Kemiskinan.

Serangkaian Koordinasi telah dibangun bersama melalui rapat koordinasi yang

telah dilakukan dengan orientasi membangun kesepahamam di dalam aktivitas

penanggulangan Kemiskinan.

KOMITMEN BERSAMA

DALAM PENENTUAN

TARGET SASARAN

WARGA MISKIN


Paparan Dr. Ardi Adji Sekretari Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Diskusi dan Paparan Dari Kepala Bappeda 7 Kabupaten/Kota

Berdasarkan penyampaian materi dari para narasumber dan diskusi yang berkembang serta tema yang diangkat dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Akuntabilitas Data PPLS 2011 dan Evaluasi Program Kemiskinan sampai dengan Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 pada Hari Senin sampai dengan Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan sampai dengan Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas Bertempat di Hotel Bahamas Jl. Patimura No.1 Air Saga, Tanjung Pandan, Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Menggunakan Data hasil Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 sebagai data base untuk sasaran individu miskin, rumah tangga miskin dan kelompok masyarakat miskin bagi setiap program penanggulangan kemiskinan di setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedua, Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) peserta Rapat Koordinasi Minimal membuat satu kegiatan yang intervensi sasaran kegiatannya yaitu individu miskin, rumah tangga miskin, kelompok masyarakat miskin dan desa tertinggal/kumuh.


Ketiga, Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Kabupaten/Kota harus melakukan verifikasi data base Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 terlebih dahulu, sebelum melakukan intervensi Program Penanggulangan kemiskinan.

Keempat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota mengumpulkan data hasil musyawarah Desa dalam rangka untuk memperbaruhi data Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 sebagai persiapan Pendataan Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi

Kelima, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan verifikasi data Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dapat menyampaikan hasil verifikasi ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tingkat Provinsi.

Keenam, Hasil musyawarah Desa dan hasil verifikasi dari Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota akan disampaikan bersama-sama ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi. Ketujuh, Menyepakati untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi per Klaster yaitu klaster I, Klaster 2, klaster 3 dan rapat evaluasi akhir tahun di tingkat Provinsi.

Kedelapan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Kesembilan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah LP2KD dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tingkat Provinsi. Kesepuluh, Mensinergikan seluruh program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota dan steakholder dengan pembagian 3 klaster Kesebelas, Pendataan dari Badan Pusat Statistk (BPS) didorong untuk dapat mengukur Indikator-indikator pembangunan sampai level Kecamatan.


TINGKATKAN SINERGI KLASTER II, TKPK BABEL GELAR LOKAKARYA

TKPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Rakor ke 5 di tahun 2013 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Jln. Pulau Belitung No. 2 Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu-kamis, 25-26 September 2013 mulai Pukul 08.30 WIB dengan agenda Lokakarya dan Sosialisasi Review Program Penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat (klaster II). Pembukaan dihadiri oleh Asisten III Sekretariat Daerah mewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru saja dilantik tanggal 23 September 2013. Dengan melakukan Lokakarya kali ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu rumusan yang secara bersama-sama mampu diimplemtasikan dengan baik dalam rangka pembangunan di kepulauan Bangka Belitung yang kita cintai ini melalui percepatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat (Klaster II)” pesan Andri Wahyono disela-sela pembukaan Lokakarya Klaster II. Lokakarya tersebut dihadiri oleh Kepala Sekretariat TKPK, Wakil

kepala Sekretariat, Pokja Kemitraan, Pokja Pengaduan

Masyarakat, Ketua dan anggota kelompok Program klaster II,

Klaster III, BUMN, Perbankan, Konsultan PNPM, Forum BKM Kota

Pangkalpinang.

Menurut Agung Dwi Chandra, ST. MSE yang bertindak sebagai wakil TKPK Provinsi sekaligus moderator pelaksanaan lokakarya, ada 4 tema penting yang akan di bahas dalam lokakarya. Pertama, Sinergi perencanaan. Kedua, Sinergi Kelembagaan. Ketiga, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Keempat, Alih kelola PNPM. Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dalam Rakor TKPK I, yaitu perlunya dilakukan penajaman pembahasan per klaster, dan disampaiakan juga review dari hasil pertemuan TKPK II, yang salah satunya adalah dalam mempertajam sasaran program penanggulangan kemiskinan maka seluruh SKPD, Program wajib menggunakan data PPLS 2011 by name by addres yang sudah tersedia di TKPK, tinggal dari SKPD dan Program membuat Surat ke TKPK Provinsi untuk mendapatkan data tersebut. Hari Pertama Rabu 25 September 2013, dimulai dengan Pembukaan, Materi Kebijakan, dilanjutkan dengan Diskusi. Melihat antusias peserta, tek terasa diskusi sampai pukul 16.00 WIB. Hari kedua Kamis 26 September 2013 dilanjutkan dengan sosialisasi aplikasi KK dan Jiwa miskin untuk mendukung Penajaman sasaran Program penanggulangan Kemiskinan, kemudian dilanjutkan dengan membangun kesepakatan bersama, dan penutupan sampai pukul 14.00 WIB. Adapun kesepakatan yang sudah disepakati akan dijabarkan dalam kerangka operasionalnya, dan akan segera dilakukan pembahasan yang difasilitasi oleh Pokja Klaster II TKPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Acara Pembukaan, dari Kiri Kepala Sekretariat

TKPK, Asisten III Sekretariat Daerah, Program

Director OC II

Narasumber materi Kebijakan, dari kiri Ketua Pokja

Klaster II, Kepala Sekretariat TKPK, Kepala bidang

Ekonomi Bappeda, Kepala Bidang Cipta Karya DPU.


Adapun hasil rumusan kesepakatan yang dihasilkan dari lokakarya ini sebagai berikut:

Pertama, Koordinator Pokja Klaster II Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Baik di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten diseluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkewajiban mengkoordinir seluruh program pemberdayaan masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, Kota/Kabupaten; Kedua, Perlunya diadakan Rakor Rutin Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Ketiga, Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri inti dan Sektoral, merupakan upaya penguatan masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam proses pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Keempat, Untuk Mendukung Integrasi yang lebih besar dari semua Program PNPM Mandiri semua fasilitator harus berkordinasi dalam proses perencanaan. Fasilitator PNPM Mandiri inti berperan sebagai kordinator dari semua program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan yang berkoordinasi dengan TKPK Provinsi dan TKPK kota/Kabupaten; Kelima, Bappeda dan BPMPD perlu melakukan review pedoman musrenbang; Keenam, Sesuai dengan Permendagri nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Setiap Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja; Ketujuh, Sesuai dengan Perpres 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka di dalam RPJM Desa wajib memuat Profil Kemiskinan Desa, Analisa Kemiskinan (Permasalahan Potensi Kebutuhan), Peta Kemiskinan, Program Penanggulangan Kemiskinan, Daftar Nama KK dan Jiwa Miskin; Kedelapan, Setiap Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan pihak kaum peduli dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa; Kesembilan, Sesuai dengan Perpres 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka di dalam RKP Desa Wajib memuat Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang akan menjadi acuan bagi Program Penanggulangan Kemiskinan (Klaster I s/d IV); Kesepuluh, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka setiap Kelurahan Wajib menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat bersama dengan Lembaga Kemasyarakatan melalui Sistem Manajemen Pembangunan Kelurahan yang Partisipatif; Kesebelas, Berdasarkan Kesepakatan nomor 7 diatas maka setiap Kelurahan wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan (5 tahunan) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan yang dihasilkan melalui Kegiatan Perencanaan Partisipatif dan menjadi dasar dalam Musrenbang Kelurahan;


Keduabelas, Penyusunan RPJM, RKP Desa dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan (5 tahunan), Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan dibawah Koordinasi dan tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Kabupaten/Kota, dengan melibatkan kelembagaan masyarakat lain yang mempunyai kepedulian dan kemampuan dalam perencanaan partisipatif (BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan, UPK PNPM Mandiri Pedesaan, KDS PNPM PISEW); Ketigabelas, RPJM, RKP Desa dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan (5 tahunan), Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan disusun oleh Tim Perencanaan Partisipatif dengan melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, LPM, dan Organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan Kemiskinan (BKM/LKM,UPK, KDS) yang didampingi oleh Tim Fasilitator PNPM Mandiri Inti Sesuai dengan Wilayah masing-masing; Keempatbelas, Agar Tim Perencanaan Partisipatif dapat berjalan efektif, maka Kepala Desa/Lurah harus melakukan dukungan Fasilitasi, koordinasi; Camat melakukan dukungan Fasilitasi, Kordinasi dan pengendalian pelaksanaan Perencanaan Partisipatif di Desa/Kelurahan; Bappeda menyusun regulasi; Kelimabelas, Perlunya Penyusunan Mekanisme Perencanaan Partisipatif pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan pembangunan Daerah yang memastikan keterlibatan berbagai unsur di masyarakat, Lembaga yang difasilitasi PNPM (LKM/BKM, UPK, KDS) dan lembaga lainya.; Keenambelas, Setiap Program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar menghasilkan keluaran yang optimal maka dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang pembentukannya difasilitasi oleh PNPM Mandiri, seperti: Lembaga/Badan Keswadayaan Masyarakan (LKM/BKM), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kelompok Diskusi Sektor (KDS); Ketujuhbelas, Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Badan Kerjasama Antar Desa; dan organisasi yang difasilitasi Program PNPM; maka seluruh organisasi yang bergerak di bidang Pemberdayaan masyarakat wajib melakukan kordinasi baik ditingkatan Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun kota/kabupaten dibawah Kordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Kedelapanbelas, Terkait dengan poin 16, Tim Fasilitator inti harus menyiapkan menguatkan Kapasitas kader Pemberdayaan Masyarakat di lokasi dampingannya. Kesembilanbelas, Setiap Desa/Kelurahan lokasi PNPM Wajib Menyusun Pelaporan Realisasi Kegiatan penanggulangan Kemiskinan kepada Camat dengan tembusan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; Keduapuluh, Perlunya Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja Klaster II Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Keduapuluhsatu, Rekapitulasi RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan bidang Penanggulangan Kemiskinan akan menjadi bagian dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota / Kabupaten yang akan menjadi Acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;


Keduapuluhdua, Semua pelaku PNPM Mandiri baik tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten perlu meningkatkan kualitas data dan pelaporan untuk evaluasi dan pelaksanaan dan pengambilan kebijakan dalam perbaikan pelaksanaan program. Untuk lebih mengefektifkan pengendalian terhadap PNPM, Laporan PNPM Mandiri disampaikan secara berjenjang kepada jajaran para pengelola PNPM Mandiri, Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua TKPK; Keduapuluhtiga,Dalam rangka persiapan alih kelola program terkait dengan: (1) sistem perencanaan partisipatif, (2) lembaga (LKM/BKM), (3) aset infrastruktur, dana bergulir dan SDM, TKPKD harus melakukan mendorong pemda menyiapkan perangkat regulasi yang dibutuhkan, termasuk regulasi Desa; Keduapuluhempat, Untuk meningkatkan efektifitas peningkatan pengelolaan aset-aset dari PNPM (Infrastruktur, Modal Bergulir dan Pranata Sosial), maka perlu langkah-langkah berikut: a. Kelurahan/Desa melaporkan data asset yang di fasilitasi PNPM ke BPMPD atau yang

membidangi pengelolaan asset di Pemerintah Kabupaten/Kota; b. BPMPD atau yang membidangi pengelolaan asset di Pemerintah Kabupaten/Kota perlu

melakukan identifikasi asset yang di fasilitasi PNPM; c. BPMPD atau yang membidangi pengelolaan asset di Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan

Kordinasi Pembahasan alih kelola asset. Keduapuluhlima, Pelaku dan penerima manfaat prasarana dan sarana yang di fasilitasi PNPM harus memastikan agar pengelolaan dan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis program dan rencana tindak lanjut yang tertuang dalam proposal/usulan kegiatan yang sudah disepakati/disetujui.

Penutupan dan Tanda tangan Kesepakatan


Pangkalpinang (02/10) – Bertempat di Hotel Aston Sol Marina, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) beserta Bupati/Walikota se-provinsi Babel melaunching Program SATAM EMAS. Program ini merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Babel yang telah disusun dalam RPJMD 2012-2017. Program SATAM EMAS merupakan upaya dari pemerintah provinsi dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dikabupaten/kota yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di provinsi babel, meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, membantu pelaksanaan urusan kebupaten/kota yang tidak tersedia atau kurang alokasi dananya. "Satu Milyar Satu Kecamatan merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan di setiap kabupaten/kota, membantu keuangan kabupaten/kota yang mungkin tidak terakomodir dalam APBD Kabupaten/kota," ungkap Rustam Effendi. Pada acara Launching Program SATAM EMAS, Bupati/Walikota se-provinsi Babel melakukan penandatangan nota kesanggupan untuk melaksanakan program SATAM EMAS Tahun 2013 yang dilakukan oleh Bupati dan Walikota. “Dengan adanya komitmen dari seluruh pihak yang terkait saya berharap program ini dapat terlaksana dengan baik, mengingat hasil dari pelaksanaan program ini dapat langsung dinikmati oleh masyarakat” pesan Rustam Effendi.

Menurut Juaidi, Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Program SATAM

EMAS ini merupakan kehendak dari Gubernur Eko Maulana Ali, Alm. yang berharap ada

program yang langsung menyentuh ke Masyarakat seperti Program PNPM Mandiri dengan

menggunakan nama khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengandung makna

yang filosofis. Akhirnya dicari nama yang khas yaitu SATAM EMAS yang merupakan singkatan

dari Program Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan “Efektif, Merata, Adil

Dan Selaras”.

SATAM merupakan Batu unik berwarna hitam dengan urat-uratnya yang khas konon adalah

hasil proses alam atas reaksi tabrakan meteor dengan lapisan bumi yang mengandung timah

tinggi jutaan tahun silam. Sedangkan Emas adalah unsur logam yang bersifat lembek,

mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk, dan ulet. Sehingga dikaitkan dengan nama

program SATAM EMAS, Satam diistilahkan program yang turunnya dari atas dan emas

penggaliannya dari bawah sehingga konsep yang ideal mempertemukan perencanaan top

down dan bottom up.

PEMPROV BABEL LUNCURKAN PROGRAM 1 MILYAR 1 KECAMATAN (SATAM EMAS)

SEBAGAI PENYIAPAN ALIH KELOLA PNPM

Launching Program SATAM EMAS


Kelompok Sasaran Penerima Program SATAM EMAS adalah : a. Kepala Keluarga (KK) miskin sesuai dengan data base PPLS 2011 hasil verifikasi TKPK kota/Kabupaten. b. KK di luar data base hasil verifikasi Bappeda kota/kabupaten, dengan ketentuan apabila semua KK pada huruf (a) di atas telah terakomodir seluruhnya. Program SATAM EMAS Tahun 2013 dialokasikan

sebesar Rp. 47.000.000.000 (Empat puluh Tujuh

milyar melalui dana transfer Bantuan Keuangan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada

Kabupaten/Kota yang akan diberikan kepada 47

(empat puluh tujuh) Kecamatan.

Kegiatan yang boleh dibiayai dengan Program SATAM EMAS: a) bedah rumah maksimal sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) per unit rumah yang dibedah untuk membiayai pembelian bahan/material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak yang secara teknis akan diatur lebih lanjut; b) penguatan modal bagi UMKM maksimal sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per pelaku usaha dan disalurkan melalui Koperasi dengan jenis bantuan dapat berupa uang dan/atau sarana/peralatan usaha; c) bantuan sarana dan prasarana pertanian dengan nilai maksimal Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Kelompok Masyarakat; d) revitalisasi rumput laut dan/atau pengadaan prasarana tangkap sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per unit bagi Kelompok Masyarakat dengan jenis bantuan berupa uang dan atau sarana/prasarana budidaya rumput laut dan/atau perikanan tangkap; e) Revitalisasi lada sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per hektar untuk pengadaan bibit, pupuk, tiang panjat (junjung) dan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman; Selain kegiatan diatas juga dapat digunakan untuk program strategis kecamatan yang memerlukan penanganan cepat; serta kegiatan prioritas lainnya yang tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Dengan adanya Program SATAM EMAS maka kegiatan yang tidak terakomodir dalam

BKM/LKM di tingkatan desa/kelurahan dapat diteruskan menjadi usulan ke tingkat

Kecamatan sehingga sinergi program penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana dengan

baik yang tentunya didukung dengan perencanaan yang kuat. Tim PNPM Mandiri Perkotaan

siap mengawal perencanaan partisipatif di tingkat kelurahan.” Tegas Hari Purnomo” Team

Leader PNPM Mandiri Perkotaan OC II Babel dalam acara Sosialisasi Program SATAM EMAS

di Bappeda Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 29 Oktober 2013.

Sosialisasi Program SATAM EMAS


LAUNCHING

BUKU

KEMISKINAN

Rabu, 13 November 2013 bertempat di Auditorium Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dilaksanakan Peluncuran Buku Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Acara dihadiri dari TKPK Provinsi dan Kota/kabupaten. Setelah melalui

pertemuan yang ke-sekian kalinya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

mengantisipasi kesalahan sasaran program penanggulangan kemiskinan dengan

meluncurkan buku kemiskinan yang akan membantu berbagai pihak dalam peningkatkan

efektifitas penanggulangan kemiskinan.

Buku kemiskinan

Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang

telah disusun akan

mencakup dan

menggambarkan

sasaran individu

miskin, Rumah

tangga miskin dan

kelompok masyarakat

miskin by name by

addres untuk

program

penanggulangan

kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. selanjutnya dengan adanya data kemiskinan ini akan menjadi dasar dalam melakukan intervensi terhadap kebijakan melalui program terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di provinsi kepulauan bangka belitung yang terencana, bersinergi dan sistematis. Sehingga penetapan sasaran program yang dijalankan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan benar-benar mendorong atau mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama penduduk menengah kebawah dapat dicapai efektif dan maksimal. “Tegas Amirul yang mewakili Gubernur”. Keberhasilan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan ini dapat dilihat pada penurunan angka kemiskinannya yang pada tahun 2012

4,2% pada tahun 2017. Keseriusan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam

Penanggulangan Kemiskinan dapat dilihat dengan di

luncurkannya Program Satu Milyar Tiap Kecamatan

Menuju Pembangunan Yang Efektif, Merata, Adil

Dan Selaras (Satam Emas), yang sasaran

programnya adalah Individu Miskin, Rumah Tangga

Miskin Dan Kelompok Masyarakat Miskin yang

bersumber dari data Program Pendataan

Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. “Ungkap

Yan Megawandi (Kepala Bappeda).”

Melalui penyerahan simbolis kepada perwakilan

Kepala Dinas, Buku kemiskinan ini diharapkan

menjadi bagian penting SKPD, swasta maupun

kelompok lainnya agar penanggulangan kemiskinan

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai

dengan target yang telah ditentukan.

berada pada angka

5,37 % dan pada tahun

2013 ini kita sudah

berada diangka 5,21 %

yang mengalami

penurunan sebesar

0,16%. Pada RPJMD

2012-2017 Pemerintah

Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

menargetkan

penurunan angka

kemiskinannya diangka

17 TKPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PNPM Mandiri Perkotaan

Kunci Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Terletak Pada Peningkatan Efektivitas Program

Penanggulangan Kemiskinan, Baik Program Nasional

Maupun Daerah. Ini Dapat Dicapai Jika Fungsi-Fungsi

Koordinasi Dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan

Program-Program Tersebut Dijalankan Secara Lebih

Baik Khususnya Di Wilayah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Oleh karena itu sinergitas mulai

dari penyusunan perencanaan, penganggaran,

monitoring dan evaluasi juga merupakan salah satu

aspek penting yang harus kita perhatikan didalam

percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini

disampaiakan Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung “YAN MEGAWANDI, SH, M.Si”

dalam Pembukaan Acara Evaluasi Kinerja Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Tahun 2013 Serta Perencanaan Program

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 Dan Tahun

2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian

pertemuan koordinasi yang telah dilaksanakan selama

tahun 2013 atau bisa dibilang ending dari pertemuan

TKPK tahun 2013. Koordinasi terakhir tahun 2013 ini

bertempat di Seratta Beach Resort Pantai Pasir Padi

Kota Pangkalpinang pada tanggal 14 November 2013.

TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugasnya selama

tahun 2013 dengan baik, sehingga beberapa keluaran

yang dihasilkan diantaranya adalah Buku Data Base

Kemiskinan, Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD), dan Laporan Pencapaian

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

Hadir dari TNP2K sebagai Narasumber

pertama yang dalam paparannya

menyebutkan bahwa Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung baik jumlah maupun

persentase penduduk miskin sudah rendah,

bahkan jumlah penduduk miskinnya terkecil

di Indonesia. Semakin rendah tingkat

kemiskinan semakin sulit

penanggulangannya. Hal tersebut

dikarenakan penduduk miskin yang tersisa

adalah penduduk miskin kronis dengan

lokasi tempat tinggal yang menyebar.

Sehingga dibutuhkan program yang

lebih menyasar kepada

individu/keluarga/rumah tangga

miskin.

Program daerah dalam penanggulangan

kemiskinan perlu memperhatikan rumah

tangga sasaran yang tidak saja rumah

tangga miskin tetapi mencakup rumah

tangga rentan miskin, namun jika

sumberdaya terbatas maka prioritasnya

adalah yang paling miskin. Hal ini tentuanya

tidak lepas dari Peran TKPK. Tegas TNP2K.

Tiga Hal yang penting dalam penguatan

TKPK:

1. Penguatan Pokja-Pokja

(RAKOR, Pemanfaatan Data-data

kemiskinan maupun data sasaran

penduduk miskin (BDT) dalam

perencanaan, Kerjasama multipihak)

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Program

Penanggulangan Kemiskinan TA 2015

Berperahu Menuju Pulau Kalimoa, Didayung Sendiri Agar Melaju

Perlu Dukungan Kepada Semua, Untuk Bangka Belitung Mandiri Dan Maju


2. Fungsi Monitoring dan Sistem Pengaduan

Masyarakat (Informasi umpan-balik untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah)

3. Penyusunan SPKD (Pemerintah Daerah mempunyai instrumen untuk memprioritaskan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah melalui RPJMD)

Paparan kedua merupakan belajar pengalaman dari TKPK Kabupaten Belitung Timur dengan keunggulan telah melakukan Validasi PPLS 2011 yang dipaparkan oleh Y. Restu. Kepala Daerah akan senang apabila mendapatkan laporan yang baik-baik, contohnya Laporan evaluasi raskin dengan Pembagian berjalan lancar dan cepat; Tidak terjadi protes, pengrusakan, atau kekerasan fisik; Suasana kondusif. Tetapi fakta yang terjadi adalah • 39 desa (100%) Menyampaikan berita acara

penyelenggaraan musdes yang berisi pengajuan penggantian nama penerima KPS (kedinas sosial)

• Belum ada desa yang menyampaikan Rekap KPS Pengganti (disertai KPS) ke kantor pos

• 6 desa mengajukan penggantian KPS retur tidak dilengkapi berita acara Musdes yang sesuai (dilengkapi namun jumlahnya berbeda)

• Belum ada desa yang menerbitkan SK-RTM • Instansi penyelenggara program belum

memahami mekanisme penyelenggaraan P4S & KPS

• Camat dan Kepala desa mengeluhkan lemahnya sosialisasi

• Berkembang anggapan rendahnya kualitas ketepatan sasaran

• Kepala desa menyepakati untuk Tidak Menarik KPS

Hal tersebut terjadi karena : 1. Mekanisme pendataan yang kurang responsif 2. Belum terdapat kriteria terpadu (unified) 3. Tidak ada integrasi dan konsolidasi data yang

telah digunakan untuk kepentingan analisis dan perencanaan penargetan lebih lanjut.

Sehingga diperlukan Validasi data PPLS 2011. tegas “Restu”. Dalam menindaklanjuti fakta lapangan maka TKPK Kabupaten Belitung Timur melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Payung Hukum & Strategi Penanggulangan kemiskinan

2. Menyusun Program Unggulan 3. Mengefektifkan Program – Sasaran (Data

Terpadu & Penargetan) 4. Memperkuat TKPK dan Membangun TKPK

Kecamatan-Desa Menindaklanjuti kedua paparan tersebut maka dilanjutkan dengan sesi diskusi mempertajam sasaran penanggulangan kemiskinan, yang di pandu oleh Agung Dwi Chandra, ST. M.SE. Diskusi dengan masing masing peserta yang mewakili masing-masing SKPD dalam menginventarisir Program dan Kegiatan di masing-masing SKPD yang mengarah pada sasaran Basis Data Terpadu by name, by addres PPLS 2011. Berdasarkan diskusi yang berkembang dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Serta Perncanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 dan 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Hari Kamis Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Tiga Belas Bertempat di Hotel Serrata Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dirumuskan hal-hal sebagai berikut: 1. BPPKBPA sasaran (Kepala Keluarga Perempuan

yang Miskin) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (baru)

2. DINAS PENDIDIKAN sasaran (Anak miskin yang bersekolah SD,SMP, SMA atau sederajat;

Persentase anak miskin yang tidak bersekolah S, SMP, SMA) Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun Program Pendidikan Non Formal

3. DINAS KUMKM sasaran (Kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Perdagangan) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keungguklan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

4. DISNAKERTRANS (Kepala Keluarga miskin yang bekerja sebagai pekerja dan Bekerja Sendiri) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja (baru).


5. DINAS PERTANIAN sasaran (Kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Pertanian tanaman padi & palawija; perkebunan dan Peternakan)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Peternakan 6. DINAS KEHUTANAN sasaran (Kepala keluarga

miskin yang bekerja di sektor Kehutanan/ pertanian lainnya)

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

7. DISTAMBEN sasaran (Rumah Tangga Miskin Yang tidak memiliki listrik)

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan

8. DISBUDPAR sasaran (Kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Hotel dan rumah makan; Kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Transportasi dan pergudangan)

Program Pengembangan SDM Sektor Perhubungan

9. DISKOMINFO sasaran (Kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Informasi & komunikasi)

Program Pengembangan Komunikasi Informasi Media Masa

10. DINAS KESEHATAN sasaaran (balita umur 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat makanan pendamping ASI; Rumah Tangga miskin yang tidak mempunyai tempat buang air besar; Individu miskin yang menderita penyakit kronis; individu miskin yang masuk kedalam katagori desil 1,2,dan 3)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin 11. DKP sasaran (Kepala keluarga miskin yang

bekerja di sektor Perikanan budidaya dan Perikanan Tangkap)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Pengolahan dan

Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

13. DISPERINDAG sasaran (Kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Industri pengolahan dan bekerja sendiri)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)

14. DINAS PU sasaran (Rumah Tangga miskin yang mengunakan sumber air minum tidak terlindunggi)

Program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah

15. DINKESOS sasaran (Kepala keluarga miskin yang masuk dalam desil 1; Kepala Keluarga Miskin / pencari nafkah utama yang sudah atau berkeluarga; Kepala Keluarga Miskin yang menjadi Korban Bencana; Individu Miskin yang menjadi Korban Tindak Kekerasan; Rumah Tangga Miskin yang memiliki Usaha Mikro; Lansia Miskin; Individu miskin Cacat; Persentase individu miskin yang cacat dan lansia)

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial 16. BPMPD sasaran (Kepala Keluarga yang

masuk dalam desil1,2, dan 3) Program Beras Miskin Gratis Program Pemberdayaan Sosial Budaya

Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan

Program Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG

17. DISPORA sasaran (Pemuda Miskin) Pembentukan Wirausaha Muda Miskin

Berkaitan dengan penentuan prioritas

Kabupaten/kota untuk sasaran Program

Penanggulangan Kemiskinan di sepakati

sesuai dengan bobot masing-masing jumlah

penduduk miskin untuk intervensi Program.

Pengawalan ke masing-masing SKPD akan

selalu terus dilakukan oleh TKPK sehingga

implemantasi dari hasil kesepakatan agar

terlaksana dengan baik.


Documents

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN