Koordinasi & Diplomasi Penting Bagi Industri Manufaktur ... sektor manufaktur Indonesia antara lain

Embed Size (px)

Text of Koordinasi & Diplomasi Penting Bagi Industri Manufaktur ... sektor manufaktur Indonesia antara lain

  • Vol. IV, Edisi 21, November 2019

    Review Asuransi Usaha Ternak Sapi

    p. 8

    ISO 9001:2015 Certificate No. IR/QMS/00138 ISSN 2502-8685

    Permasalahan dan Upaya Perbaikan Dana Insentif Daerah

    2020 p. 12

    Koordinasi & Diplomasi Penting Bagi Industri

    Manufaktur Indonesia p. 3

  • 2 Buletin APBN Vol. IV. Ed. 21, November 2019 Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

    Review Asuransi Usaha Ternak Sapip.8 PETERNAKAN merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, subsektor peternakan menghadapi berbagai risiko yang sering mengakibatkan kerugian bagi pelaku subsektor peternakan khususnya peternak. Oleh karena itu, pemerintah telah memformulasikan suatu strategi dan kebijakan yang sistematis, berdaya saing, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi yang dapat memberikan pertanggungan asuransi dan terlindunginya peternak dari kerugian usaha akibat sapi yang mengalami kematian atau kehilangan. Namun pencapaian program ini masih terdapat beberapa permasalahan.

    Permasalahan dan Upaya Perbaikan Dana Insentif Daerah 2020 p.12

    DANA Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja pada bidang tertentu. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan mengenai pengalokasian DID, seperti dasar hukum yang tidak kuat, ketimpangan alokasi antara wilayah barat dan timur Indonesia dan formula perhitungan yang kerap berubah setiap tahunnya. Penambahan dua kriteria baru pada formula perhitungan alokasi DID tahun 2020 juga membuat ketimpangan capaian indikator kinerja antar daerah semakin lebar.

    Koordinasi & Diplomasi Penting Bagi Industri Manufaktur Indonesia p.3

    Kritik/Saran

    puskajianggaran@dpr.go.id

    Dewan Redaksi Redaktur

    Dahiri Ratna Christianingrum

    Martha Carolina Rendy Alvaro

    Editor Ade Nurul Aida

    Marihot Nasution

    KONTRIBUSI industri manufaktur terus mengalami penurunan hingga mencapai 19,52 persen pada triwulan II tahun 2019. PMI Manufaktur Indonesia juga mengalami kontraksi mencapai level 47,7 pada Oktober 2019. Turunnya kinerja sektor manufaktur Indonesia antara lain disebabkan karena industri masih terfokus pada kebutuhan domestik dan belum banyak berorientasi untuk kebutuhan ekspor. Sementara koordinasi dan diplomasi Pemerintah dalam peningkatan industri manufaktur Indonesia dirasa belum sepenuhnya optimal.

    Penanggung Jawab Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,

    M.Si. Pemimpin Redaksi

    Dwi Resti Pratiwi

  • 3Buletin APBN Vol. IV. Ed. 21, November 2019

    Koordinasi & Diplomasi Penting Bagi Industri Manufaktur Indonesia

    oleh Rendy Alvaro*)

    Tercatat sampai triwulan II tahun 2019, kontribusi manufaktur terus mengalami penurunan hingga mencapai 19,52 persen (Gambar 1). Bahkan kontribusi di bawah 20 persen ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak 1990. Kontribusi terbesar yang pernah dicatat pada sektor manufaktur pada tahun 2002 yaitu sebesar 31,9 persen. Penurunan kontribusi di triwulan II dipengaruhi faktor eksternal, dimana di negara-negara mitra dagang terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan permintaan produk manufaktur dari Indonesia turut melambat. Di lain hal, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 terlihat kontribusi manufaktur terhadap PDB hanya sebesar 19,83 persen

    yang tidak jauh berbeda dibandingkan triwulan II tahun 2019. Pemerintah pada tahun depan cenderung menyangsikan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB bisa lebih meningkat.

    Hal yang perlu diwaspadai bukan saja pada persentase kontribusi terhadap PDB yang stagnan, kondisi industri manufaktur yang mengalami kontraksi perlu juga menjadi perhatian. Jika melihat data Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi (50 poin) yang

    Abstrak Kontribusi Industri manufaktur terus mengalami penurunan hingga mencapai

    19,52 persen pada triwulan II tahun 2019. PMI Manufaktur Indonesia juga mengalami kontraksi mencapai level 47,7 pada Oktober 2019. Turunnya kinerja sektor manufaktur Indonesia antara lain disebabkan karena industri masih terfokus pada kebutuhan domestik dan belum banyak berorientasi untuk kebutuhan ekspor. Sementara koordinasi dan diplomasi Pemerintah dalam peningkatan industri manufaktur Indonesia dirasa belum sepenuhnya optimal.

    *) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rendy.alvaro@yahoo.com

    primer

    Gambar 1. Kontribusi Industri Manufaktur Terhadap PDB

    Sumber: BPS, 2019, diolah

  • 4 Buletin APBN Vol. IV. Ed. 21, November 2019

    menunjukkan adanya perbaikan dan terjadi peningkatan volume ekspor. Data survei PMI Manufaktur bulan Oktober tahun 2019 menunjukkan kondisi permintaan barang industri mulai menurun baik dari dalam negeri dan luar negeri. Akibatnya, industri pun menyesuaikan dengan mengurangi volume produksi dan pembelian input sebagai tanggapan terhadap penurunan permintaan. Penurunan permintaan besar terjadi pada penjualan ekspor industri manufaktur Indonesia.

    Jika membandingkan PMI Manufaktur beberapa negara ASEAN, kondisi berbeda terjadi pada negara Vietnam. PMI Manufaktur Vietnam sepanjang tahun 2019 menunjukkan keunggulan dibandingkan negara lain seperti Thailand dan Malaysia. Vietnam menunjukkan pada level ekspansif dibandingkan dengan Indonesia yang mengalami kontraksi. Kinerja manufaktur dan ekspor Vietnam menjadi yang lebih baik dan unggul. Ekspor Vietnam tercatat meningkat dari tahun 2015, mengandalkan sektor manufaktur sebagai ekspor diantaranya peralatan elektronik, alas kaki hingga mesin pesawat. Sedangkan Indonesia masih mengandalkan komoditas barang mentah. Dengan mengandalkan ekspor barang mentah, tentunya tidak memberikan Indonesia nilai tambah seperti yang didapatkan oleh negara kompetitor lainnya.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan

    dan Akses Industri Internasional (KPAII) berperan khusus dalam meningkatkan ekspor dan investasi di sektor industri serta meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui ekspor. Selain itu, secara internal juga dilakukan pembukaan akses produk industri ke pasar global melalui perundingan bilateral, regional, maupun multilateral. Ditjen KPAII juga mengupayakan produk-produk industri yang memiliki daya saing untuk dipermudah masuknya ke pasar negara mitra, baik melalui penurunan tarif bea masuk maupun pemenuhan atas hambatan di negara tujuan ekspor (Kemenperin, 2019). Namun sepertinya Kemenperin baru memiliki perhatian pada program peningkatan ketahanan dan pengembangan akses industri nasional mulai tahun 2019. Hal ini terlihat dari Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada program tersebut yang pada tahun 2015 hanya sebesar Rp43,50 triliun baru meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp113,40 triliun. Pada RAPBN tahun 2020, pagu program peningkatan ketahanan dan pengembangan akses industri nasional mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp148,20 triliun (Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2020).

    Turunnya kinerja sektor manufaktur Indonesia antara lain disebabkan karena industri fokus pada kebutuhan domestik, dan belum banyak berorientasi untuk kebutuhan ekspor. Menurut Kemenperin, memang saat ini pemerintah masih terus mendorong peningkatan ekspor dengan mengoptimalkan utilisasi industri

    Gambar 2. Manufacturing PMI Beberapa Negara ASEAN Tahun 2019

    Sumber: Trading economic, 2019. diolah

  • 5Buletin APBN Vol. IV. Ed. 21, November 2019

    saling bertabrakan atau tumpang tindih akan berimbas pada industri manufaktur. Namun dalam memperkuat sinergi K/L, dalam praktiknya tidaklah mudah. Selain itu belum ada regulasi yang mengatur peningkatan industri manufaktur antar K/L, apakah fokus Kemenperin terhadap ekspor produk industri manufaktur yang potensial didukung penuh Kemendag dalam kebijakan perdagangan ekspor dan pangsa pasar diluar negeri? Hal ini sejalan dengan tanggapan Menperin bahwa salah satu upaya strategis untuk memacu kinerja industri manufaktur adalah harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian. (Kemenperin, 2018). Peningkatan industri manufaktur tidak semata tugas Kemenperin melainkan juga terkait kementerian lainnya, sebagai contoh Kementerian Keuangan untuk dukungan fiskal, Kemendag dalam distribusi perdagangan dan BKPM dalam investasi.

    Lambatnya Pembuatan Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Kemendag baru-baru ini mengakui kalau Indonesia kalah bersaing dari Vietnam di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lambatnya pemerintah Indonesia dalam meneken/menyetujui perjanjian perdagangan. Vietnam memang sudah melakukan lebih dulu perjanjian dagang dengan banyak negara. Tujuan kerja sama tersebut tentunya menguntungkan negara yang melakukan perjanjian khususnya dengan negara-negara Trans-Pacific Partnership (TPP), dimana perjanjian dagangnya mengurangi tarif di negara-negara anggota. Sedangkan Indonesia tidak tergabung dalam keanggotaan TPP.

    Pemerintah memang sudah melakukan banyak perjanjian dagang dengan negara-negara lain. Namun sampai saat ini masih banyak perjanjian yang masih belum diselesaikan dan on going negotiation seperti perjanjian Indonesia dengan European Union CEPA, Iran PTA, Mozambique PTA, Turkey CEPA, Tunisia PTA, Japan EPA, Pakistan TIGA, Bangladesh PTA, Korea CEPA