Renstra Deputi Pertambangan Industri Strategis dan Manufaktur

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BAGIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA

Lem bar Dis osisi Nomor A enda Diterima Tan Sifat Surat

05 Oktober 2016 Rahasia/Penting/Segera Nomor Surat

MO-08/D3.MBU/10/2016 04 Oktober 2016

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Perihal Penyampaian Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan

Media

Diteruskan Kepada

KaSubba •ian Perencanaan dan An aran

KaSubba ian Mana.emen Kinerja

Catatan Ke ala Ba 'an Ke ada Ke ala Subba • ian Untuk Diketahui

Bicarakan Dengan Saya lUntuk Perhatian

Tindak Lanjuti

Edarkan Simpan File

Teliti dan Pendapat

I Jawaban Konsep Koord.dengan...

Catatan : Diteruskan Kepada

Catatan Ke 'ala Subba .an Ke 'ada Pelaksana Catatan :

Mamat Rohimat

Khoirul Mampe

Novena Ceria Simbolon Ji Wenny Maulatsih

czNiN'

ilD

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Gedung Kementerian I3UMN,11. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta 10110

Telepon (021) 29935678 ext.7304, Fax (021) 29935750, website : www.bumn.go.id

LEMBAR DISPOSISI

BIRO PERENCANAAN, SDM, DAN ORGANISASI PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

Diterima Tgl : 04 Oktober 2016

Nomor Agenda : 1213

Nomor Surat : MO-08/D3.MBU/10/2016

Tgl Surat : 04 Oktober 2016

Lampiran : iberkas

Sifat - Biasa

Dari : Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Perihal : Penyampaian Rencana Strategis

Disposisi Kepada :

r/

3. Kabag Organisasi & RB (_1. Kabag Perencanaan & Manajemen Kinerja r/

4. Sekretaris I ' 2. Kabag Manajemen SDM ri

5. Diteruskan I _

Petunjuk :

7 Disetujui , i Diselesaikan/Disempurnakan I I Untuk Perhatian —I Pelajari I I Ditolak [j Diedarkan I Perbaiki I . i Buat Summary I Diketahui Li Dijawab Tertulis 7 Bicarakan dgn says 1,7 Perbanyak I I Diberi Penjelasan I I Diproses sesuai ketentuan I i Ingatkan FI, Diwakili I I Disiapkan Sambutan / Bahan I I Teliti dan Pendapat Ler Ditindak lanjuti I 1 Ditanggapi/Saran/Masukan I 1 Simpan

Catatan : .r-- 4i 4,, QA I

Jakarta,

Kepala r B' Perencanaan, SDM dan Organisasi

ONY SUPRIHARTONO

NIP 196912311996031001 Disposisi Pejabat Eselon III kepada Peja bat Eselon IV

Petunjuk : Disposisi Peja bat Eselon IV kepada Pelaksana/Staf

Petunjuk :

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM Nomor : MO- 08 /D3.MBIJ/10/2016

Yth : Kepala Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi Dari : Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,

Industri Strategis, dan Media Tanggal : 04 Oktober 2016

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019, dengan ini terlampir kami sampaikan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Tahun 2015-2019 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019.

De► ikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

ang Usaha Pertambangan, Industr rategis dan Media

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

4.. Small Ofiicf,

0

411P t'3 ;3.

411111111110 If= t.rnm 440

• I _

Romans Stra`MOS KEDEPUTIAN BIDANG USAHA

PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS

DAN MEDIA TAM IN any 5 -2019

ism--111111

AFL

03 NEKIFNIFFIIAN

BADAN USANA MILS N.A. REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

2

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

a. Potensi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media

7

b. Potensi BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,

Industri Strategis dan Media

8

2. Permasalahan

a. Permasalahan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media 8

b. Permasalahan BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media ..... ............... 9

BAB H VISI, MISI,TWVANDAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

10

B. Tujuan. 11

C. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama

12

a. SS1-Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar,

kuat dan lincah

15

b. SS3- Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian

BUMN 22

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015-2019

IDaftar Isi KEMENTE114. USAIIA MUM NEGA.

REPUBLIK INDONESIA

c. SS4-Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan

Implementatif. 25

d. SS5-Pembinaan BUMN yang Optimal. 26

e. SS6- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara

efektif 27

f. SS11-Pelaksanaan Anggaran yang Optimal 28

E3AB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Nasional 34

B. Arah Kebijakan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri 39 Strategis dan Media

C. Kerangka Regulasi 46

D. Kerangka Kelembagaan 46

E3AB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja 48

B. Kerangka Pendanaan 49

BAB V PENUTUP

Penutup 51

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015-2019

KEINE MORAN

I BAB I

SAO. USAHA MILK NEGARA FIVIA31.11C INDONESIA

BAB I F'ENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra—KL) adalah dokumen

perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM—Nasional) dan bersifat

indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap

kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

(Renstra—KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Diktum Kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat

Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi

pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, khususnya pasal 12 ayat (2), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor

20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berdasarkan pasal 14

ayat (6) undang-undang tersebut telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA—KL). Dalam pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 2004 dan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan bahwa

rencana kerja kementerian negara/lembaga periode 1 (satu) tahun yang dituangkan

dalam RKA—KL merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra—KL. Dengan demikian

RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 1 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

KGMENTER N

I BAB I

11.40ANUSAFIA Milli< NEG., IREP.LIK INDOWSla

dalam tahap implementasinya fungsi Renstra—KL menjadi sangat penting karena

dgunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka

pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja—KL),

dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA—KL) sebagai

lampiran Nota Keuangan dalam rangka mengantarkan RUU APBN

Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Kementerian BUMN merupakan acuan dalam Perencanaan, Pemrograman dan

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja

(Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian BUMN. Renstra juga

merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan

siklus perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi, sehingga penyusunan Renstra berlandaskan pada ketentuan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

2015-2019 disusun berlandaskan pada tugas dan fungsi Kedeputian, dan dalam

pelaksanaannya akan digunakan sebagai acuan perencanaan, pemrograman,

penganggaran tahunan dan evaluasi pelaksanaan/pencapaian sasaran dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019, pada tahun

2016 ini, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

memiliki peranan penting dalam melakukan proses koordinasi, hamonisasi dan

pengawasan dalam pengurusan BUMN secara efektif dan efisien sehingga BUMN

dapat melakukan kegiatannya secara optimal.

Kondisi umum yang berlaku di Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media tergambar sebagaimana berikut:

1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media merupakan unit kerja Eselon I di

bawah Menteri BUMN yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:


°^",:t,r15,,FETATA"A

I BAB I

a. Tugas Pokok

Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan

inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja,

penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri

pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan

media.

b. Fungsi


menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut:

1) perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang penyusunan inisiatif

bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja,

penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang

dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun tidak langsung di

sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan,

telekomunikasi dan media;

2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di

bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan

sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN

dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun

tidak langsung di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis,

percetakan, telekomunikasi dan media;

3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan

inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan

kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang

dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun tidak langsung di

sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan,

telekomunikasi dan media; dan

4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Ok/ KEMENTERIAN

MOAN USAHA MILK NEGAPA REPUOL.11, INOONESia

I BAB I

c. Struktur Organisasi di Bawahnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, struktur organisasi

Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media terdiri

dari:

1) Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I

Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I

mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan

serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi,

penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor

industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan,

telekomunikasi dan media Kelompok I.

Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I

menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN

meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan

anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan

Media Kelompok I;

b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan

triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN balk

secara langsung maupun tidak Iangsung, analisis risiko dan

implementasi Good Corporate Governance BUMN di bidang usaha

Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I;

c) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan

pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha



firj I BAB I KEMENTERIAN

SAD. USAMAMILIN NEGARIL F14.1601( MOON..

d) penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan


penugasan Public Service Obligation (PSO), Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan (TJSL), Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi

danlatau right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN,

serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI) Sub

Loan Agreement (SLA), dan Bantuan Pemerintah yang Belum

Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha


e) koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan,

penyelesaian laporan basil pemeriksaan, benchmark sektor industri,

pemantauan regulasi dan pemastian compliance review dengan

regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan

komunikasi dengan stakeholder di bidang usaha Pertambangan,

Industri Strategis, dan Media Kelompok I; dan

f) pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan,

Industri Strategis, dan Media.

2) Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II

Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II

mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan

serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi,

penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor

industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan,

telekomunikasi dan media Kelompok II.

Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II

menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN

meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan

anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan

Media Kelompok II;


I BAB I

BwOwN REPUBLIK INDONESIA

b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan

triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik

secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan

implementasi Good Corporate Governance BUMN di bidang usaha

Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II;

c) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan


inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan

pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha


d) penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan


penugasan Public Service Obligation (PSO), Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan (TJSL), Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi

dan/atau right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN,

serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/Sub

Loan Agreement (SLA), dan Bantuan Pemerintah yang Belum

Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha


e) koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan,

penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, benchmark sektor industri,

pemantauan regulasi dan pemastian compliance review dengan

regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan

komunikasi dengan stakeholder di bidang usaha Pertambangan,

Industri Strategis, dan Media Kelompok II; dan

f) pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan,

Industri Strategis, dan Media.


A ,,NCMENTERLAN

'4■Yurti."KAZgATA''

I BAB I

B. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan yang dimiliki Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,

Industri Strategis dan Media sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian BUMN

yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis,

penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan

berkelanjutan BUMN di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis,

percetakan, telekomunikasi dan media adalah sebagai berikut:

1. Potensi

a. Potensi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan

Media I

Dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri BUMN

Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

BUMN, SDM di Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis

dan Media I terdiri dari 1 orang Pejabat Tinggi Madya, 2 orang Pejabat Tinggi

Pratama, 4 orang Pejabat Eselon III, 8 orang Pejabat Eselon IV serta 4 Pejabat

Fungsional Umum yang kompeten dan berintegritas dengan kerja sama tim

yang balk, diharapkan dapat mengemban tanggung jawab dan amanah yang

balk. Adapun BUMN yang menjadi tanggung jawab Keasdepan Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media II terdiri dari 26 (dua puluh enam)

BUMN yang dikelompokkan dalam 7 Cluster, sebagai berikut:

Tabel Pembagian Cluster BUMN

menurut Roadmap Kementerian BUMN

Cluster Semen Cluster Pertambangan 1. PT Semen IndonesiaTbk 1. PT Indonesia Asahan Aluminium

2. PT Semen Baturaja 2. PT Aneka Tambang Tbk

3. PT Kupang 3. PT Timah Tbk

4. PT Bukit Asam Tbk

Cluster Telekomunikasi Cluster Media PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 1. Perum LKBN Antara

2. Perum PNRI

3. Perum Film Negara

4. PT Balai Pustaka

RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI

Hal 7 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

f/VVIErNEGARA

I BAB I

REPVIXIK MOWS.

Cluster Industri Berat dan Perkapalan

Cluster Pertahanan. Strategis dan Teknologi Tinggi

1. PT Krakatau Steel Tbk

2. PT Indonesia Asahan Alumunium

3. PT PAL Indonesia

4. PT Dok & Kodja Bahari

5. PT Dok dan Perkapalan Surabaya

6. PT Industri Kapal Indonesia

7. PT Barata Indonesia

8. PT Boma Bisma lndra

1. PT Dirgantara Indonesia

2. PT Pindad

3. PT Dahana

4. PT Len Industri

5. PT Industri Telekomunikasi

Indonesia

6. PT Industri Nuklir Indonesia

Cluster Percetakan Uang Perum Percetakan Uang RI

b. Potensi BUMN di Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media

BUMN di lingkungan cluster Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi serta

cluster Industri Berat dan Perkapalan sangat diperlukan dalam program

Nawacita Presiden Jokowi dimana dalam program tersebut Pemerintah

diharapkan dapat menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik

luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan

pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan

memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Adapun BUMN di lingkungan cluster Pertambangan, Semen, Telekomunikasi,

Media, dan Percetakan Uang, keberadaannya sangat diperlukan untuk

mendukung perekonomian Indonesia.

2. Permasalahan

a. Permasalahan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis

dan Media

Struktur organisasi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media hanya terdiri dari 19 (Sembilan belas) orang sehingga

beban pekerjaan belum sesuai dengan jumlah SDM yang ada. Disamping itu

masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM Kedeputian Bidang


> 2111,10, Akumorndullansiegruatif& >., Behan hutang besar. :amass* hutang

ROI &

Mit Masa KITE 1 tahun, sedangkan masa produks, > 1 thn

Seringkali hasil R&D tidak jade

dibell

eacrr ad. Kuouurao din <o,virt.nsi

pass ndanprcaur

a Ch

Program pen,gerrtangan

Wrong op3mal km kurang cans

SkatJs keoeml >on !ar✓ tempar ,sar.a rharmrarva hetun

morladi MI it per.isi

Biaya R & D yang cukup besar

Pasar bern,fat Monoosom

klesin s-pdal t6la (cbaailid-r$ harana ,i-an:nva

pingembingan.

Selum dibukanya secara luas Ij.n ekspor produk

mi iter_

ArjarrO rani ns

MCster:trt Imaor IntIV3gd proGuk ar.j,k,eva irnocr4r

Saba gi an heir tam 5DK1ciatas 45 tahun

Kontrak hersifat turn-key dan firm

and fixed prke

Belum3d3"Skerta Pendanaan Khusus"

unruk Alutur.a.

Selum adanya insentif fiska! bagi tridustri alutsista

Elea m asuk procuk 1E11 lehlh rendah dan Elea masuk

komponen.

Keterbatasan modal kena

KEMENTCRLAN

I BAB I EnDAN USANA NNLIK N

1.1LPUBLIN

Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dengan mengikutsertakan

SDM dalam pendidikan dan pelatihan balk yang sifatnya untuk kompetensi

teknis maupun administrasi.

b. Permasalahan BUMN di Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,

Industri Strategis dan Media

Permasalahan Fundamental pada BUMN industri strategis


t/IVAIr!:(NEGARA

I BAB II

NOCN(51.a.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Indust' Strategis dan

Media mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian BUMN sebagaimana tertuang

dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015 — 2019.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan

yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan

nasional tahun 2015 — 2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wiiayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional dalam masa Pemerintahan

Kabinet Kerja, posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2

RENSTRA KEDEPUTIAN B1DANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 10 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

KEMENTEMA N SADAN USANA Iw1 NEG0.11A

PEPULKIN !WOWS.

I BAB II

UUD 1945, serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19

Tahun 2003, maka terdapat 2 (dua) kata kunci yang menjadi arahan bagi

Kementerian BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media yaitu: (1) pembina BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang profesional dan (2) kontribusi

BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan

Media yang optimal kepada ekonomi nasional.

1. Pembina BUMN yang profesional, yaitu bahwa Kementerian BUMN dalam

melakukan pembinaan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan

BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola

perusahaan yang baik (good corporate governance).

2. Kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional, yaitu BUMN ikut

berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui:

a. Perwujudan organisasi modern sesuai dengan tata kelola perusahaan yang

baik;

b. Peningkatan daya saing BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media di tingkat nasional, regional,

dan internasional; dan

c. Peningkatan kontribusi BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media kepada ekonomi nasional.

B. Tujuan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha

Milik Negara, dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional, maka

Tujuan Kementerian BUMN khususnya di Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media adalah Mewujudkan Peran dan

Kontribusi BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media yang Optimal kepada Ekonomi Nasional.

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 11 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

I BAB II

REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian

BUMN adalah:

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

b. mengejar keuntungan;

c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang

banyak;

d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh

sektor swasta dan koperasi;

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan

ekonomi Iemah, koperasi, dan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap kebijakan pembinaan BUMN diarahkan untuk mendukung

pencapaian maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu optimalisasi kontribusi

BUMN kepada perekonomian nasional.

C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan nasional, maka Kementerian

BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan

Media merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian BUMN

di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi

dalam untuk mendukung visi misi pembangunan nasional.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan

strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

(performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, Hal 12 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

I BAB II ....'411,3,5ZIVNE6A5A

REPUBLIK MOON..

Tabel Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019

1. Stakeholders Perspective

No SS IKU

SS1 : Terwujudnya BUMN

sebagai Agent of

Development

yang besar, kuat dan lincah

a) Jumlah Aset BUMN

b) Jumlah Laba BUMN

c) Jumlah Ekuitas BUMN

d) Jumlah Capex BUMN

e) BUMN yang masuk Fortune 500

f) Kontribusi BUMN terhadap

penerimaan negara (dividen +

pajak + PNBP Lainnya)

g) Skor Penilaian Kinerja BUMN

(KPKU)

h) Persentase pencapaian roadmap

BUMN

i) Tercapainya Service Level

Agreement penugasan kewajiban

pelayanan publik (PSO)

SS3 : Kepatuhan BUMN yang

tinggi terhadap kebijakan

Kementerian BUMN

a) Nilai rata-rata GCG BUMN

b) Persentase kepatuhan proses

perencanaan BUMN

c) Persentase kepatuhan proses

operasional BUMN

d) Persentase kepatuhan pelaporan

BUMN

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN Hal 13 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

I BAB II

REMAKIK 114001.51A

2. Customer Perspective

No SS IKU

SS3 : Kepatuhan BUMN yang a) Nilai rata-rata GCG BUMN

tinggi terhadap kebijakan

Kementerian BUMN

b) Persentase kepatuhan proses

perencanaan BUMN

c) Persentase kepatuhan proses

operasional BUMN

d) Persentase kepatuhan pelaporan

BUMN

3. internal Process Perspective

No SS IKU

SS4 : Perencanaan dan rumusan

Persentase hasil riset/kajian yang

kebijakan yang berkualitas

dijadikan sebagai bahan

dan Implementatif

pertimbangan perumusan

kebijakan

SS5 : Pembinaan BUMN yang a) Terpenuhinya waktu respon

optimal usulan aksi korporasi BUMN

sesuai standar Iayanan

b) Penyelenggaraan RUPS tepat

waktu

c) Ketersediaan kontrak kinerja

BUMN

SS6 : Terselenggaranya

Persentase tindak lanjut

pengendalian dan penyelesaian Laporan Hasil

pengawasan secara efektif Pemeriksaan BPK RI

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 14 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

I BAB II NEMENTERIM

MOAN USAHA (INCOMES.

REMISLIK INCOMES.

4. Learning and Growth Perspective

No SS IKU

SS 11

Pelaksanaan Anggaran Persentase pemanfaatan

yang Optimal dan akuntabel anggaran

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development

yang besar, kuat dan lincah

BUMN diharapkan dapat melakukan perannya sebagai agent of development

secara optimal sehingga dapat ikut serta dan menjadi garda terdepan

bersama pemerintah membangunan perekonomian nasional. Dengan

peranan tersebut, BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,

Industri Strategis dan Medial diharapkan tumbuh menjadi perusahaan yang

besar, kuat dan lincah.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 8 (delapan)

Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Aset BUMN

Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang

diperoleh atau dikuasai/dikendalikan olah suatu entitas sebagai akibat

transaksi atau kejadian masa lalu. IKU ini bertujuan untuk mendorong

BUMN untuk terus meningkatkan asetnya, karena aset adalah salah satu

faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pencapaian IKU

ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana

capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.


ICOAENTCRIAN

I BAB I I

SAWN USAMA MIEIK NEGARA REPIAKIK INDONESIA

Berikut gambaran total aset BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media pada periode

2015 — 2019:

Grafik Total Aset BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 (Rp Triliun)

600

500

400

300

200

100

0

2015 2016 2017 2018 2019

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

adalah Rp 346,04 T, Rp 352,4 T, Rp 394,69 T, Rp 442,05 T dan

Rp 495,09 T atas jumlah laba BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media.

2) Laba BUMN

Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan

usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu.

IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN agar terus meningkatkan

labanya, karena salah satu pendirian BUMN adalah untuk memperoleh

laba agar dapat membiayai seluruh kegiatan yang terus menerus.

Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target

(maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah

capaian yang diharapkan.

495,09

442,05

346,04 ....................

.....................

4.6

.................... .................... A

A 394,69

I I I I 352,4 ..

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMB.ANG.AN Hal 16 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

....M1117.1rIVEGARP

I BAB II

REOUIRIK INDOHESM

Berikut gambaran kinerja laba BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha


2015 - 2019:

Grafik Total Laba BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II 2015 - 2019 (Rp Triliun)

30

25 22,58 24,39

26,34

20,91

20 15,91

15

10

5

0

2015 2016 2017 2018 2019


adalah Rp 15,91 T, Rp 20,91 T, Rp 22,58 T, Rp 24,39 T dan Rp 26,34 T

atas jumlah laba BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,

Industri Strategis dan Media.

3) Ekuitas BUMN

Ekuitas juga dapat diartikan juga sebagai modal atau kekayaan entitas

(perusahaan), yang terdiri dari selisih jumlah aktiva (asset) dikurangi

dengan pasiva (kewajiban). IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN di

Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan

Media untuk terus meningkatkan ekuitasnya. Pencapaian IKU ini menuju

kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian

yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.


279,07

350

300

250

200

150

100

50

0

249,18 ..... • 222,47 -•

198,64 ........ .1••••

1 312,56

• • 1

KEMENTERIAN BADAN USANA EAKIN N.A.

REPUBLIK INDONESIA

I BAB II

Berikut gambaran total ekuitas BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha


2015 — 2019 :

Grafik Total Ekuitas BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 (Rp Triliun)

2015 2016 2017 2018 2019


adalah Rp 198,64 T, Rp 222,47 T, Rp 249,18 T, Rp279,07 T dan

Rp 312,56 T atas jumlah ekuitas BUMN Lingkup Kedeputian Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media.

4) Capex BUMN

Capital expenditure (capex) adalah alokasi yang direncanakan (dalam

budget) untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala

sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi.

IKU ini bertujuan untuk memperbesar Capex BUMN agar BUMN di lingkup


dapat berekspansi atau meningkatkan kapasitas. Pencapaian IKU ini

menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana



CE ME ATER IA N

I BAB II

PAEAN USA. MILIK N.A. REPUUMMOOMESM

Berikut gambaran capex BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha


2015 — 2019 :

Grafik Total Capex BUMN Lingkup Asdep Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II 2015 — 2019 (Rp Triliun)

140

120 119,78

102,72 'r.

100 88,45 . ..............

76,46 ............... 80 67,91

........ ......

60

40

20

0 2015 2016 2017 2018 2019


adalah Rp 67,91 T, Rp 76,46 T, Rp 88,45 T, Rp 102,72 T dan Rp 119,78 T

atas pencapaian Capex BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media II.

5) Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500

Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan

diterbitkan oleh majalah Fortune yang memeringkatkan 500 perusahaan

umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkatkan berdasarkan

pendapatan bruto mereka setelah penyesuaian dibuat oleh Fortune untuk

menghindari dampak pajak eksis yang dikumpulkan perusahaan. Daftar ini

mencakup perusahaan umum dan swasta yang pendapatannya dapat

dilihat publik.


r

l

'Rg41121t7..... REPUOLIK 11400.51R

I BAB II

Grafik Total Capex BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 (Rp Triliun)

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah BUMN yang masuk Global

Fortune 500

0 1 1 1 1

6) Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen+pajak+PNBP

lainnya)

Kontribusi BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,

Industri Strategis dan Media terhadap penerimaan negara dibagi menjadi

dua jenis, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi

langsung berupa dividen, pajak dan PNBP lainnya, dalam IKU ini yang akan

diukur adalah kontribusi BUMN berupa dividen, pajak dan PNBP lainnya.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya

akan berdampak pada peningkatan setoran dividen dan pembayaran

pajak. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target



Grafik Kontribusi BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media terhadap Negara

2015 — 2019 (Rp triliun)

60

54,48

50 43,93

38,39 40 33,56

29,58

30

20

10

0

2015 2016 2017 2018


2019

12 BUMN masuk kategori

good performance

KC/ACHIM.

I BAB II BAUM 115,411AMILIK NeGAIIA

REPUBLIK INOONE524


adalah Rp 29,58 T, Rp 33,56 T, Rp 38,39 T, Rp 43,93 T, dan Rp 54,48 T.

7) Skor Penilaian Kinerja BUMN

Penilaian kinerja BUMN yang digunakan adalah Kriteria Penilaian Kinerja

Unggul yaitu suatu sistem penilaian yang dibangun sebagai panduan untuk

membangun, menata dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya

perusahaan untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria dalam KPKU diadopsi

dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcom Baldridge Criteria

for Performance Excellent (MBCfPE). IKU ini bertujuan untuk

meningkatkan daya saing BUMN sekaligus meningkatkan profitabilitas

perusahaan, serta menyehatkan kondisi keuangan perusahaan, dan

sebagainya.

Adapun target pencapaian IKU skor penilaian kinerja BUMN di Iingkup


adalah sebagai berikut:

Gambar Skema Target BUMN Kategori Good Performance

2015

4 BUMN masuk kategori

good performance .0.4.11*1.1,01.a1.6.4 •


adalah 4, 6, 8, 10, dan 12 BUMN, yang masuk kategori good performance.

8) Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 21 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

NENEIRENIPN

I BAB II

REPUBLIK INOBBESIA

Persentase pencapaian roadmap BUMN menggambarkan pencapaian

program-program yang sudah tertuang di dalam roadmap BUMN, di mana

kesuksesan pencapaian program setiap tahunnya akan berpengaruh pada

kesuksesan program selanjutnya.


adalah 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% atas persentase pencapaian

roadmap BUMN.

Pencapaian Roadmap BUMN diharapkan dapat terealisasi secara optimal

melalui koordinasi yang baik antara Kementerian BUMN dengan

Kementerian Teknis terkait yang membidangi sektor BUMN (Government

to Government/G2G) maupun antara BUMN dengan Kementerian Teknis

terkait (Business to GovemmentlB2G).

9) Tercapainya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan

Publik (PSO)

Tercapainya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan

Publik (PSO) menggambarkan pencapaian kesesuaian pelaksanaan target

PSO, di mana kesuksesan pencapaian PSO setiap tahunnya berdasarkan

kesesuaian target pelaksanaan perjanjian PSO antara BUMN dengan

pemerintah.


adalah 90%, 93%, 95%, 97% dan 100% atas persentase pencapaian

roadmap BUMN.

Pencapaian Roadmap BUMN diharapkan dapat terealisasi secara optimal

melalui koordinasi yang baik antara Kementerian BUMN dengan

Kementerian Teknis terkait yang membidangi sektor BUMN (Government

to GovemmentIG2G) maupun antara BUMN dengan Kementerian Teknis

terkait (Business to Govemment/B2G).

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, Hal 22 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

I BAB II

REPUBLIK INDONESIA

b. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan

Kementerian BUMN

Sebagai pengelola dan pembina BUMN, Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media memiliki ekspektasi terhadap

BUMN agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan

dalam rangka mengelola dan membina BUMN, terutama pada bidang-bidang

tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dan operasional

BUMN. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran yang secara rutin dan

terfokus dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu tersebut untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.


Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 4 (empat)

Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian keempat IKU tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Nilai rata-rata GCG BUMN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), adalah

prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan

perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika

berusaha. IKU ini bertujuan agar BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang

Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dapat meningkatkan

nilai GCG, dimana dalam GCG terdapat prinsip-prinsip Transparansi

(transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban

(responsibility), Kernandirian (independency) dan Kewajaran (fairness).





ci KENENIfILIKN

REPUOLIK INDONESIA

I BAB II

Grafik Nilai Rata-Rata Skor GCG BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Tahun 2015 — 2019

90

87 85

83

80

2015 2016 2017 2018 2019


adalah 80, 83, 85, 87 dan 90 untuk nilai rata-rata GCG BUMN.

2) Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

Kepatuhan proses perencanaan BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang

Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dinilai dari ketepatan

waktu penyampaian dokumen Perencanaan BUMN yaitu Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. IKU ini

bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam rangka

penyampaian dokumen perencanaan. Pencapaian IKU ini menuju kepada

capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang

semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target yang harus dicapai adalah BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang

Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menyampaikan

dokumen RKAP/RJPP sesuai batas waktu atau 100% patuh.

3) Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

Kepatuhan proses operasional BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media dinilai dari kesesuaian antara

proses perencanaan rencana kerja perusahaan dan pelaksanaannya.

Proses perencanaan yang dinilai adalah penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan


UAW. 21arl.V.V14EGARA

I BAB II

NEPLIKIK INDONESIA

(RJPP). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan

BUMN, dimana apa yang direncanakan harus benar-benar dilaksanakan.




Target kesesuaian antara proses perencanaan dengan operasional

pelaksanaannya adalah 100%.

4) Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

Kepatuhan pelaporan BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media dinilai dari ketepatan waktu

penyampaian laporan manajemen kinerja triwulanan dan laporan tahunan

yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. IKU

ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib

penatausahaan pengelolaan BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada

capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang

semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaiannya adalah 100% BUMN di lingkup Kedeputian Bidang

Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menyampaikan

laporan manajemen triwulanan, semesteran dan tahunan tepat waktu.

c. Sasaran Strategis 4: Perencanaan dan rumusan kebijakan yang

berkualitas dan Implementatif

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan dan penentuan strategi,

kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan

standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Rumusan adalah pernyataan

atau simpulan tentang asas, ketetapan, dan sebagainya yang disebutkan

dengan kalimat yang ringkas dan tepat. Kebijakan adalah rangkaian konsep

dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.


Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 1 (satu)


BAB II NEMEMERIAN

Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah persentase hasil

riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

IKU ini bertujuan agar pelaksanaan riset/kajian yang dilaksanakan oleh


mendukung perumusan kebijakan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini

menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian

yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target

pencapaian IKU ini adalah 80% dari riset/kajian yang dijadikan sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

d. Sasaran Strategis 5: Pembinaan BUMN yang optimal

Untuk dapat mengoptimalkan peran dan keberadaan BUMN di lingkup

Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dalam

perkembangan perekonomian dunia yang semakin terbuka dan kompetitif,

BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain

melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan

pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik (good corporate governance).


Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 3 (tiga)

Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1) Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan

IKU ini bertujuan untuk menjadikan budaya kerja di lingkungan Kedeputian

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menjadi lebih

transparan, profesional dan akuntabel serta menunjang pengambilan

keputusan yang lebih cepat terutama dalam usulan aksi kegiatan BUMN.

IKU ini diukur berdasarkan oleh Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan

Menteri BUMN atau Sekretaris Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini

menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana



KeMENTERIAN

I BAB II

eADAN 05.011A0.111.11, NEGPRA REPUBLIK INDONESIA

Target pencapaian IKU ini difokuskan pada layanan Evaluasi Kinerja

Triwulanan/Berkala dan persetujuan corporate action yang ditargetkan atas

seluruh proses sesuai dengan standar layanan.

2) Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

RUPS adalah adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi

dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan

kepada Direksi atau Komisaris. IKU ini bertujuan agar kepentingan

pemegang saham dapat terlindungi yaitu dengan terlaksananya RUPS tepat

waktu dan dipersiapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.


(maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian

yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini adalah untuk RUPS Pengesahan RKAP maksimal

dilaksanakan pada bulan Januari periode RKAP dijalankan dan untuk RUPS

Persetujuan Laporan Tahunan dilaksanakan maksimal bulan Juni periode

pelaporan berikutnya.

3) Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN

Kontrak kinerja BUMN dibuat dan ditandatangani setiap kali RKAP BUMN

disahkan oleh RUPS atau pemilik modal yang berisi pernyataan-pernyataan

dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun mendatang.

Target pencapaian IKU ini adalah tersedianya kontrak kinerja untuk seluruh

BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis

dan Media.

e. Sasaran Strategis 6: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan

secara efektif

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur. teknik dan mekanisme

yang memberi arah pada para pimpinan dan membantu mereka meyakini


I BAB II EME KIAN

RAMAN UAHANTCR

NES0.1:10. AEPUOLIK INO-0.510.

bahwa tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengantisipasi

risiko.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern

adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan

kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Sasaran strategis ini akan dikawal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) Kementerian BUMN yaitu Inspektorat yang dibentuk dengan tugas

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN.


Pertambangan, Industri Strategis dan Media memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yaitu :

1) Indeks penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa

Keuangan memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara termasuk BUMN. IKU ini bertujuan agar Kementerian BUMN dapat

segera menindaklanjuti temuan, saran atau rekomendasi hasil pemriksaan

BPK sehingga diharapkan Kementerian BUMN dapat memperbaiki

pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangannya. Pencapaian

IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di

mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang

diharapkan.

Target yang harus dicapai untuk IKU ini adalah seluruh LHP diselesaikan

seluruhnya atau 100%.


I BABII

EMO REINJOlIK 1.0.5m

f. Sasaran Strategis 11: Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang

tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan

optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana

adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai

ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedupatian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 1 (satu)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemanfaatan Anggaran. IKU ini

bertujuan unttuk mengatahui persentase penyerapan anggaran dari anggaran

yang diperoleh. Target pencapaian IKU ini adalah 90% atas persentase

penyerapan DIPA.


I BAB III

BAB III

ARAIH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 visi RPJPN 2005-2025 adalah untuk mewujudkan INDONESIA

YANG MANDIRI, MAJU ADIL DAN MAKMUR. Penerjemahan visi pembangunan

jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut:

Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa

lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju berarti sumber daya manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi

dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan

kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, balk antar

individu, gender, maupun wilayah.

Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga

dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi

pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter

bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan

antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal

sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai

bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika

pembangunan bangsa.

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 30 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

BAB III KEMENTERIM

BALM OSAKA RAILIK NEW,. REPUB., 11.1.1.510.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan

sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan

pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi

secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang

hukumdan aparatur negara dan memperkuat perekonomian domestik berbasis

keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun

keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam

negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan

kelembagaan demokrasi yang Iebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil;

memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan

media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan

melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan

menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada

rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI

hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan

internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar

mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegahtindak kejahatan, dan

menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-

intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan

komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dankontribusi industri

pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan

pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,

keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih Iemah;

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang

sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 31 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

KEMENTERIAN

I BAB III

REPUBLIK INDONE5/

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan

pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,

keberadaan, dankegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap

menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan

masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk

permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan

pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;

memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung

kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta

meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal

dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi

masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan;

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut

nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun

ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber

kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan

nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan

pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja skala

internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar

lembaga di berbagai bidang.

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam visi

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada tahun 2025 Indonesia

diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai Negara berpendapatan tinggi dan maju


KENIENTERIAN

I BAB III

BKOAN USA. Ml NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

dan terlepas dari posisi sebagai Negara berpendapatan menengah. Banyak negara

berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah (Middle

Income Trap/MIT) dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju. Untuk itu

sesuai arahan RPJPN, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk

lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaiandaya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang

terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan

pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah,

sehingga mulai tahun 2025 dapat mernasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada

2030.

Berdasarkan arahan tersebut diatas, pembangunan Indonesia dalam periode 2015-2019,

diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dalam

kaitan ini, struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi

dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan SDM

berkualitas, dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan

penerapan teknologi. Reformasi komprehensif di segala bidang pembangunan sangat

diperlukan untuk menjamin proses transformasi positif yang dapat mendorong

perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara

berkelanjutan. Sasaran utama lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang

ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya

kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air,

terjaganya kualitas sumber daya alam dan Iingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas

sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas

keamanan,dan ketertiban hukum.


NEMENTERIAN

I BAB III BADAN USAHA MAIN NBGANA

REPUBLIN INDONESIA

A. Arah Kebijakan Nasional

U ntuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai

sebuah bangsa; menegaskan kembali fungsi publik Negara; menggelorakan

kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam; menemukan jalan bagi

masa depan bangsa; dan meneguhkan kembali jiwa gotong royong. TRISAKTI

memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam

pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang

politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

1. Kedaulatan dalam politik, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang

berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan

rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong

dan persatuan bangsa.

2. Berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi

yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan

keuangan Negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi

nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat

dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui

penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi

hak dasar warga Negara.

3. Kepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan

kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman

sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik

dan demokrasi ekonomi Indonesia ke depan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadiaan dalam kebudayaan,


4,4 CC MENT ECM N

.0AN USA. MAIN NEGA. REPUBLIK INDONESIA

I BAB III

dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan

agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

Arah kebijakan nasional Kementerian BUMN ditujukan untuk mendukung agenda

prioritas (NAWA CITA) pembangunan RPJMN 2015-2019. Peran Kedeputian Bidang

Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dan BUMN di lingkungan Keasdepan

Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II dalam mendukung NAWA CITA

yaitu sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

a. Penguatan Sistem Pertahanan

Melanjutkan pemenuhan kebutuhan alutsista (alat peralatan pertahanan/alpaihan)

TNI tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum.

BUMN yang berperan BUMN Industri Pertahanan

b. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim

1) Mengembangkan dan menetapkan Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan

untuk mendukung perwujudan Negara maritime

2) Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya

kelautan terpadu.

c. Pembangunan Industri Pertahanan Nasional

Meningkatkan kontribusi Industri Pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan

alutsista TNI.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

a. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan

Pembangunan

Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang

pembangunan, melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang

responsive Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkatan

nasional dan daerah.

b. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 3 5 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

MEME NT ERIAN

I BAB III

RATAN USAHA AIM( NEGA. 12(1,181.% INDONESIA

1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi Pemerintah

secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik.

2) Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan

akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan terhadap

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan.

3) Penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan

pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi.

c. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN)

1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien dan

sinergis.

2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.

3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,

kompetitif dan berbasis Merit.

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka Negara kesatuan.

a. Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris

1) Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai,

laut dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan

keperintisan.

2) Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan

telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan Negara.

b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia.

Percepatan pembangunan konektifitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar

wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui

percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan

telekomunikasi serta pasokan energi.


I BAB III KOZENTERUN

BAD. USAHA A111.11, NtGARA REPO.. 1,11701.•,

4. Nlemperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Pencegahan dan Pemberantasan korupsi

Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, meningkatkan

efektifitas implementasi kebijakan anti-korupsi dan meningkatkan pencegahan

korupsi

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program

Indonesia Kerja.

Program Indonesia Kerja ini dilakukan melalui kegiatan Kemitraan BUMN

bersinergi bersama masyarakat yang antara lain pelaksanaan redistribusi tanah

berisiko pada pengalihan aset.

6. Nleningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar International

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia Iainnya.

a. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda

b. Membangun transportasi massal perkotaan

Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan

berorientasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) dengan

fasilitas alih moda terpadu.

c. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan

1) Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang

berdayaguna dan berhasil guna, antara lain dilaksanakan melalui

pembentukan perusahaan induk (holding company) dan kelompok-kelompok

spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat atau melalui kepemilikan

saham BUMN Tbk.


KCIVENTERIAN

j BAB In SATAN USAHA MILK NEGARA

NE PlelIK INDON(SIA

2) Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari

bentuk perusahaan dan ukuran/size yang optimal bagi kelangsungan dan

pengembangan usaha BUMN tertentu, serta meningkatkan kerjasama (sinergi)

antar BUMN, dan antara BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan

daya saing perusahaan domestik.

3) Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN

4) Menjaga BUMN dari intervensi politik.

5) Meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola

BUMN

6) Mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia

7) Mendorong gerakan anti fraud.

8) Mendukung program pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan

memperluas lapangan kerja serta menjadi bagian dari program peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

d. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi

Penyelenggaraan riset terutama pada bidang-bdang yang diamanatkan RPJPN

2005-2025 yaitu (1) pangan dan pertanian (2) energi, energi baru dan terbarukan

(3)kesehatan dan obat (4) transportasi (5) telekomunikasi, informasi dan

komunikasi(6) pertahanan dan keamanan.

e. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional

Peningkatan daya saing dan produktivitas nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga

kerja

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

a. Kedaulatan Energi (cerita kebutuhan dan ketersediaan energi, cara mencapai

sasaran, peran Kementerian BUMN dan BUMN saat ini, dananya berapa)

1) Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara) dan

meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 3 8 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

13ACIAN WAVICItNFGAIIA

I BAB III

REPUBLIK INDONESIA

2) Meningkatkan aksesibilitas energi dengan meningkatkan kapasitas terpasang

pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun upgrading

pembangkit yang telah ada.

b. Pengembangan ekonomi kemaritiman dan kelautan

Pengembangan tol laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik

c. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara

Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan

pendidikan dasar berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan bagi siswa

kurang mampu.

9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui peningkatan upaya pembibitan

dan pengembangan

B. Arah Kebijakan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media

Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,

Inclustri Strategis dan Media merupakan arah kebijakan pembinaan BUMN di lingkup

Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.

Badan Usaha Milik Negara. yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kementerian BUMN selaku rapat umum pemegang saham atau pemilik modal

menetapkan arah kebijakan terhadap pembinaan BUMN yang dijabarkan melalui

roadmap BUMN Tahun 2015-2019.


KEMENTERN61

I BAB III SADAN USAHA MILIK NEGARA

FrEvuaux 11,70011..

Kebijakan Kementerian BUMN bertujuan untuk membuat peran BUMN sebagai agen

pembangunan nasional. Ke depan diharapkan BUMN memberikan kontribusi sebagai

garda terdepan dalam pembangunan nasional dengan kinerja yang lebih baik lagi.

Framework roadmap BUMN dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen

pembangunan dan penciptaan nilai, meliputi: Strategic Pillars; Sektoral Roadmap;

dan Organization Restructuring.

a. Strategic Pillars

1) Sinergi antar BUMN

Adalah kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa (misalnya

harkan kapal dan pengembangan alutsista) antar BUMN guna merealisasikan

skala ekonomi, mengurangi redundansi dan inkonsistensi dan mendorong

tercapainya best practices.

Dilakukan oleh sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai

serupa bekerja bersama guna mengoptimalisasi hasil dan mengurangi

red undansi.

2) Hilirisasi dan kandungan lokal

BUMN meningkatkan fokus untuk berperan serta dalam pengembangan

produk-produk hilir (yang lebih menambah nilai value add) yang berada di

dalam rantai nilai yang sama.

BUMN meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk

"input/pendukung" (bahan aktif, suku cadang, mesin dip yang diperlukan oleh

beragam BUMN secara domestic.

Hilirisasi dan kandungan lokal ini bertujuan untuk:

a) Memberikan nilai tambah atas produk yang dimiliki dengan tujuan untuk

pengurangan harga dan peningkatan volume;

b) Pengurangan biaya bahan baku;

c) Peningkatkan profitabilitas;

d) Peningkatkan kualitas;

e) Pengurangan penggunaan devisa;


AKSES PENDANAAN

Kemandirian keuangan menunjukkan BUMN dapat mendanai aktivitas operasionalnya dengan mencari alternatif pendanaan sendiri, baik eksternal maupun internal, tanpa mengandalkan PMN kecuali ada penugasan khusus dari Pemerintah

Kesehatan Keuangandari Sumber Pendanaan Eksternal

Struktur pendanaan yang optimal dengan perpaduan institusi perbankan, alternatif pendanaan, dan investasi dart partner

Kesehatan Keuangandari Somber Pendanaan Internal

Sumber pendanaan berasal dart konsolidasi yang dllakukan antara BUMN dengan BUMS lainnya

Konsolidasi antara BUMS mernperkuat capacity leverage dan intercompany loan sebagai bagian dari akselerasi pertumbuhan

O ,

Pendanaan dari lembaga perbankan maupun LKNB lainnya

Pendanaan dari investor melalui pasar modal (WO, right issue, bonds)

Pendanaan dart strategic Investor dan kerjasama dengan perusahaan lain

11111 Capacity

Cost of Fund Reduction

I BAB III KEME WE IRIAN

BARAN USIVIA ROLM NEGARA REPUOVK INDONESIA

f) Peningkatan kandungan lokal;

g) Penurunan impor; dan

h) Peningkatan produk lokal.

3) Pembangunan ekonomi daerah terpadu

Berbagai BUMN bekerja sama secara efektif untuk menggerakkan

pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-

proyek yang berpotensi menciptakan dampak "spill over' atau turut

menyumbang PDB lokal (melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan

infrastruktur/ konektivitas).

4) Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai

BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu

menciptakan manfaat finansial, diluar mandatnya sebagai agen pembangunan

untuk negeri.

Gambar Kemandiraian Keuangan dan Penciptaan Nilai

Kemandirian Keuangan & Penciptaan Nilai BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat

finansial, di !oar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri

PENINGKATAN NILAI PEMEGANG SAHAM

1111 4pc.•

PENCIPTAAN NILAI BAGI MASYARAKAT MELALUI

PENIBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN

Rp Peningkatan setoran pajak BUMN kepada Pemerintah

Peningkatan setoran dividen dan PNBP kepada Pemerintah

Peningkatan penyerapan

dan produktiyitas tenaga

kerja

Akselerasi pertumbuhan dan

percepatan infrastruktur

Pemerataan pembangunan

ekonomi daerah

Peningkatan kesejahteraan

masyarakat


arnam

WBukitAsam

+TIMAH

PT Fneeramrr IrsooNesut

SEMEN INDONESIA

KEMENTERIAll

I BAB III BADAN US/MA MD( NEGARA

HEPIA3Ult INDONESIA

b. Sektoral Roadmap

Roadmap BUMN disusun per tema per sektor sesuai dengan fokus pemerintah

dengan melibatkan seluruh BUMN yang berkontribusi di dalamnya. Adapun yang

terkait dalam Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan

Media sebagai berikut :

Strategi Pengembangan : Strategi Pengembangan : Konsolidasi untuk meningkatkan Penguasaan pasar, downstream "Leverage" integration dan Ekspansi produksi

Arah Pengembangan Cluster Telekomunikasi, Percetakan Uang dan Media

46p s's

PFN

< ANTARA

Publibing • Mos

*". •-• _

Strategi Pengembangan : Redefinisi Usaha dan Konsolidasi


EPC Balance of Plant Industri

Pembangint .. . . KEMANDIRIAN

ENERGI

Industri Perkapalan Peralatan Pelabuhan

br:clsel; reo,cckouhr.Z.d11

DaQrn

PERHUBUNGAN & MARITIM

Crane, jetty, conveyors, dll

It) Industri Minyak &

Gas

Inductrl Agro & Irigasi

vessel, Pipelines, Fuel System, Tankage

Pinta Air, Trash rack, Alsintan, mill stand

Pampa, ell!

Peralatan

Pabrik

Paralatan dan komponen

KEDAULATAN PANGAN

KENIENTelltAN

I BAB III

OMAN USA). SOUK NeGARA REPusuic INDONESIA

toate*

Cluster National Defence and Hi-Tech industries

Pesawat terbang, kendaraan minter,

munisi, bahan peledak

sistem kendali tempur, elektroteknika, radar

Peralatan energi terbarukan, sensor,

radiofarmaka,

radioisotop

Balsams "Tr Ita<K1

Cluster Shipbuilding and Heavy Industry

1) Fokus Pertambangan dan Semen

a) Strategi yang akan diterapkan untuk cluster Pertambangan adalah

konsolidasi untuk meningkatkan leverage, sedangkan untuk BUMN semen

adalah ekspansi produksi untuk mempertahankan dan meningkatkan

pangsa pasar.

b) BUMN yang bergerak pada bidang usaha mineral dan batubara akan

diarahkan untuk melakukan program hilirisasi dalam rangka meningkatkan


0

„4,2* BACA% USA. ?.11LIK

KEVENT,RiaN tiE(iAil0. I BAB III

nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.

BUMN di bidang industri semen akan diarahkan untuk melakukan dan

memperkuat penguasaan pasar sehingga dapat menjadi pemain utama

dalam industri semen yang diperhitungkan di tingkat Asia Tenggara.

c) Program hilirisasi dan penguatan pasar BUMN cluster Pertambangan dan

Semen yang tercantum dalam roadmap BUMN adalah:

• Hilirisasi komoditas nickel: Proyek Pembangunan Pabrik Feronickel

Halmahera Timur (P3FH)

• Mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan hilirisasi komoditas

bauksit: Pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) di Menpawah

• Peningkatan Kapasitas: Pembangunan Pabrik Semen Kupang 3

• Peningkatan Kapasitas: Pembangunan Pabrik Semen Pidie

2) Fokus Telekomunikasi dan Media

a) BUMN bidang Telekomunikasi yaitu PT Telkom (Persero) Tbk, selain

melaksanakan visi menuju perusahaan jasa telekomunikasi, informasi

media, dan edutainment yang diperhitungkan di Asia, juga mengemban

tugas untuk meningkatkan konektivitas & aksesibilitas masyarakat terhadap

komunikasi melalui pembangunan jaringan mobile broadband dan jaringan

fiber optic sampai ibukota kabupaten.

b) Adapun 4 (empat) BUMN cluster Media, yaitu LKBN Antara, PNRI, BP dan

PFN akan dikonsolidasikan menjadi National Publishing Office yang

mempunyai fungsi utama dalam menyiapkan dan mendiseminasi seluruh

informasi resmi Pemerintah dalam bentuk katalog, melakukan otentifikasi,

produksi dan pelestarian balk dalam format digital maupun non digital,

audio maupun video termasuk online.

Program Utama yang telah tercantum dalam roadmap BUMN adalah:


KENIENTERIAN

I BAB III SAGAN USAHA NNLIK NEGARA

RENA., 111,0tiLSia

• Mewujudkan 90% Ibu Kota Kabupaten terjangkau jaringan Fiber Optic.

• Mewujudkan 100% Perkotaan dan 52% Pedesaan terjangkau jaringan

mobile broadband.

• Mengembangkan fungsi dan peran Perum PNRI, PT BP, LKBN Antara

dan Perum PFN sebagai National Publishing Office.

• Mewujudkan digital money sebagai alat pembayaran masa depan yang

efisien dan aman

3) Fokus Manufaktur

a) BUMN di bidang pengolahan logam dasar akan didorong menjadi produsen

besi baja dan aluminium yang terintegrasi dan mempu memenuhi

kebutuhan nasional dengan membangun SGA sebagai bahan baku utama

alumina dari cadangan bauksit yang berlimpah serta melakukan hilirasi

produk menjadi slab dan billet alumunium termasuk alloy dan plate untuk

kebutuhan industri; dan

b) Sedangkan Kratakatau Steel akan terus dikembangkan sebagai sokoguru

industri besi baja nasional dengan kapasitas pengeralan baja yang efetif

dan efisien untuk mencapai kapasitas 4,5 juta ton di tahun 2015 dan 10 juta

ton di tahun 2019.

4) Fokus Pertahanan Strategis

a) BUMN di sektor pertahanan strategis akan dikembangkan untuk

mewujudkan industri pertahanan yang sehat kompetetitif dan mampu

menjadi pemadu utama alat peralatan pertahanan keamanan seperti bahan

peledak, pesawat terbang, senjata dan munisi serta mampu menjadi ujung

tombak penguasaan teknologi tinggi baik dibidang sistem telekomunikasi,

elektroteknika, energi terbarukan, control system.

b) Sedangkan INUKI sebagai industri nuklir tetap dikembangkan untuk

memenuhi kebutuhan radioisotop, radio farmaka, instrumentasi nuklir dan


NEASENTERIAN

I BAB III BAOAN USANA MAIN NEGARA

REPuBLIK 1.101.1(51A

bahan bakar reaktor serta nantinya diarahkan untuk mendukung

pengembangan pembangkit energi nuklir.

5) Fokus Industri Berat dan Perkapalan

a) BUMN dibidang ini akan didorong menjadi industri berat yang berdaya

saing dengan mengkonsolidasikan kekuatan pada pemeliharaan dan

pembangunan kapal perang termasuk kapal selam untuk mendukung

kemandirian pertahanan maupun mendukung kemandirian sektor maritim

dengan kemampuan pemeliharaan perbaikan kapal tongkang, ikan, pandu,

ferry dan tanker serta bangunan lepas pantai; dan

b) Penyatuan kekuatan dibidang industri perkapalan ini akan Iebih

dikonsolidasikan dengan industri peralatan pabrik dan rekayasa dengan

fokus pada kapasitas foundry, forging dan permesianan yang mampu

menghasilkan diversifikasi produk termasuk slat mesin pertanian,

komponen utama pabrik gula maupun kilang minyak dan pembangkit listrik.

C. Kerangka Regulasi

Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015 — 2019 merupakan bagian dari

RPJMN Tahun 2015 — 2019 yang merupakan kelanjutan dari tahap II pelaksanaan

RPJPN Tahun 2005 — 2025 dilaksanakan secara Iebih fokus pada bidang pembangunan

prioritas dengan kinerja yang terukur, serta regulasi yang proporsional dan berkualitas

sehingga Iebih mampu mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan. Untuk itu,

pengelolaan regulasi harus dilakukan dengan baik sehingga regulasi yang dihasilkan

dapat berlaku secara efektif dan implementatif. Disamping itu, pengelolaan anggaran

dapat dilakukan secara efisien baik dalam rangka pembentukan, implementasi maupun

penegakan regulasi terkait untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.

Kerangka regulasi dalam Renstra ini ditujukan untuk mengoperasionalkan kebijakan

terpilih yang dimaksudkan untuk mendukung dan memantabkan prioritas pembangunan

nasiorial di berbagai bidang pembangunan dan dalam rangka pencapaian visi dan misi

Presiden terpilih.

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAAc INDUSTRI Hal 46 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

a,

KEMENTERIAN SABAN USAHA MILIK NEGARA

RE,P1.11( INDONESIA

I BAB III

D. Kerangka Kelembagaan

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga

memerlukan kerangka kelembagaan Kementerian BUMN yang efektif dan akuntabel

sebagai pelaksana dari program-program yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk

kepacla organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya

manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran,

dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main

dan/atau tata hubungan kerja inter dan antarorganisasi/lembaga pemerintah, sedangkan

Sumber Daya Manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil

negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan pemerintah tidak harus diartikan

berupa pembentukan organisasi baru. Dalambeberapa kasus, justru dilakukan

perampingan dan penyederhanaan organisasi untuk lebih mengefektifkan dan

mengefisienkan kinerjanya. Upaya penyederhanaan organisasi Kementerian BUMN

seperti itu akan terus dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Strategi upaya penguatan

kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan

kelembagaan instansi Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian

BUMN.

2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian BUMN untuk menghindari

multi tafsir dan duplikasi fungsi serta benturan kewenangan.

3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi

fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan


'pi BAB III KEMENTERLAN

BADAN OSANA WU( NEGARA REPUBLIK INDONESiA

4. Penyempurnaan aturan main/hubungan tata kerja inter maupun antar lembaga agar

tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang Iebih tranparan, sinergis,

harmonis, efektif dan efisien.

5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja

sehingga dapat melaksanakan visi dan misi Iembaganya dengan baik.


KEMENTERIAN

I BAB IV omi USA. 1,111,IK NEG..

REKIMIN INCOMES..

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja adalah adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai

oleh Kementerian/Lembaga, program dan kegiatan dalam periode waktu yang

telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerjanya, Keasdepan Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media II memperhatikan kriteria-kriteria yaitu target

harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap

indikator kinerja sasaran dan penetapan target harus relevan dengan indikator kinerjanya,

logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Target kinerja Keasdepan Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media II mengacu dan inline kepada target kinerja

Kementerian BUMN.

Kerangka pendanaan adalah penjelasan mengenai kebutuhan pendanaan secara

keseluruhan untuk mencapai sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, meliputi sumber

pendanaan dari APBN (Pemerintah).

A. Target Kinerja

Tabel Target kinerja Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis

dan Media Tahun 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Pembinaan BUMN Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II

Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN

Jumlah Aset BUMN (Rp T)

346,04 352,4 394,69 442,05 495,09

Jumlah Laba BUMN (Rp T)

15,91 20,91 22,58 24,39 26,34

Jumlah Ekuitas BUMN (Rp T)

198,64 222,47 249,18 279,07 312,56

Capex BUMN (Rp T)

67,91 76,46 88,45 102,72 119,78

Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500

0 1 1 1 1

Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T)

29,58 33,56 38,39 43,93 54,48

Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance)

4 6 8 10 12

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI

Hal 49 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

KEMENT011.

I BAB W

BA➢AN USAHA NOUN NEGARA REPLIBLIK 1,10014E51A

[

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

0% 25% 50% 75% 100%

Tercapainya Service Level Agreement PSO

90% 93% 95% 97% 100%

Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

Nilai rata-rata GCG BUMN 80 83 85

87 90

Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

100% 100% 100% 100% 100%

Pembinaan BUMN yang optimal

Waktu respon aksi sesuai standar layanan

Batas waktu sesuai standar layanan





Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

Januari 2015 (RUPS RKAP); Juni 2015 (RUPS Audit)



Januari 2018 (RUPS RKAP); Juni 2018

Audit)(RUPS

RKAP);

Januari 2019 (RUPS

Juni 2019 (RUPS Audit)

Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

100% 100% 100% 100% 100%

Terselenggar anya pengendalian dan pengawasan secara efektif

Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI

100% 100% 100% 100% 100%

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis

dan Media adalah sebagaimana tabel berikut:


KEMENTEIVAN

I BAB IV

SADANUSAHA SKIS W.A. REPOKIK INDONESIA

Tabel Kerangka Pendanaan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media Tahun 2015 — 2019

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN PROGRA

M/ KEGIATAN

ALOKASI (Rp M liar)

2015 2016 2017 2018 2019

Pembinaan BUMN Sektor Pertambang an, Industri Strategis dan Media II

3.55 15.00 18.00 21.60 25.93 Terwujud nya BUMN sebagai Agent of Developm ent yang besar, kuat dan lincah

3.00 3.60 4.32 5.19

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementeri an BUMN

3.00 3.60 4.32 5.19

Kepatuha n BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementeri an BUMN

3.00 3.60 4.32 5.18

Pembinaa n BUMN yang optimal

3.00 3.60 4.32 5.18

Pelaksana an anggaran yang optimal dan a kuntabel

3.00 3.60 4.32 5.19


KEW NTE.A.N

I BAB V .04.11.5.4. AKIN NEG..%

KEaVBDK INDOHESIA

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis

dan Media Tahun 2015 — 2019 ini akan menjadi pedoman bagi Kedeputian

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dalam

melaksanakan kebijakan dan program sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang

Pembinaan BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis

dan Media. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas pembinaan

BUMN Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media akan lebih

terintegrasi dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan

dalam usaha-usaha untuk menciptakan BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang sehat, berkinerja baik dan memiliki

daya saing yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa

dan negara Indonesia.

Perubahan Iingkungan yang sangat dinamis balk internal maupun eksternal menuntut

Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media untuk responsif

dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat berpengaruh terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan BUMN lingkup Kedeputian

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Perubahan tersebut harus

dapat diolah sedemikian rupa sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat

diminimalisasi dan jika bisa, perubahan-perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan

guna memperkuat sistem pembinaan BUMN yang selama ini sudah dijalankan. Berbagai

kebijakan dan program yang telah direncanakan hanya akan menjadi catatan belaka

tanpa diiringi dengan usaha terbaik dari seluruh elemen di lingkungan Kedeputian Bidang

Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media sesuai dengan tugas dan

kewenangannya masing-masing. Dukungan, kerjasama, dan komunikasi yang balk dari

seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan

bersama.


Documents

Renstra Deputi Pertambangan Industri Strategis dan Manufaktur