KONTROVERSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA …digilib.unila.ac.id/27946/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · aturan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ... B. Rumusan Masalah

KONTROVERSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA

TERHADAP PANCASILA

(Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia)

(Tesis)

Oleh

MUHAMMAD HEROWANDI

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRACT

CONTROVERSY OVER THE DEMEANOR OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA

TOWARDS PANCASILA

(Case Study at The Headquarter of Hizbut Tahrir Indonesia)

By

MUHAMMAD HEROWANDI

The goal of this research is to describe controversy over the demeanor of Hizbut Tahrir

Indonesia (HTI) towards Pancasila, the method of movement chosen by HTI and how other

instances view HTI as a mass organization. Methodology used in this research is the

descriptive-qualitative method, while the data are collected by conducting an interview as

well as conducting a library research. This research was conducted at the headquarter of

Hizbut Tahrir Indonesia. The result of this research shows us that HTI is a religious mass

organization that brings radical thoughts but never comitted any of violence or anarcho-

vandalistic acts and also comply to the law of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

HTI strictly rejects the concepts of democracy, nationalism and secularism. The controversy

happened while some people accused HTI as an anti-pancasila mass organization for their

constant campaign of the caliphate establishment agenda which is considered by those people

as an act against Pancasila. However HTI never admitted that accusation because their

movement is based on the teachings of Islam, and Islam will never be considered as an

antipode of Pancasila, which means HTI accepts the concept of Pancasila. The method of

movement used by HTI in Indonesia is to enlighten the people of Indonesia by explaining the

righteous of Islam to them without commiting any of violence or anarcho-vandalistic acts. In

the article of association of Hizbut Tahrir Indonesia, specifically in chapter II verse 4 about

the identity and the ground norm, it is stated that HTI is a da’wa movement in the Unitary

State of the Republic of Indonesia that Pancasila and the constitution 1945 are its ground

norm. HTI is a mass organization that relatively comply to all of the rules implemented by

the government, as one can see in the ordinance issued by the Minister of Law and Human

Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00282.60.10.2014 about the Legalization for

the Establishment of Legal Instance of Organization Hizbut Tahrir Indonesia. However,

started from July 19th 2017 the legal instance status has been taken by the government of the

Republic of Indonesia based on the Government’s Ordinance No. 2 in the year of 2017, and

now HTI is taking a legal stance to the constitutional court against that ordinance.

_____

Keywords: Hizbut Tahrir Indonesia, Caliphate, Pancasila, Radicalism

ABSTRAK


TERHADAP PANCASILA


Oleh

MUHAMMAD HEROWANDI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

terhadap Pancasila, metode pergerakan HTI, dan bagaimana kelompok lain memandang

organisasi kemasyarakatan (ormas) HTI. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini

dilaksanakan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hizbut Tahrir Indonesia. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa HTI adalah ormas di bidang keagamaan yang bersifat radikal secara

pemikiran tanpa melakukan tindakan kekerasan atau anarkis, taat, dan patuh terhadap aturan-

aturan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). HTI dengan tegas

menolak konsep demokrasi, nasionalisme, dan sekulerisme. Kontroversi HTI terjadi

manakala sebagian kalangan menganggap HTI sebagai ormas yang anti terhadap Pancasila,

hal ini dikarenakan HTI selalu menyuarakan Khilafah yang dianggap bertentangan dengan

Pancasila. Akan tetapi HTI menolak ormasnya dikatakan anti terhadap Pancasila karena HTI

berjuang atas nama Islam sedangkan nilai-nilai di dalam Pancasila tidak ada yang

bertentangan dengan Islam, sehingga HTI menerima konsep Pancasila. Metode pergerakan

HTI adalah dengan cara memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat tanpa

melakukan tindakan kekerasan atau anarkis. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART) HTI pada Bab II pasal 4 tentang identitas dan azas, memberikan penegasan bahwa

HTI adalah gerakan dakwah Islam berazas Islam di dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. HTI termasuk ormas yang mengikuti segala

peraturan yang ada di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan keputusan menteri hukum dan hak

asasi manusia (menkumham) nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian

Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 19 Juli 2017

status badan hukum ini dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 yang kemudian digugat

oleh HTI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

_____

Kata kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafah, Pancasila, Radikal


TERHADAP PANCASILA


Oleh

Muhammad Herowandi

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

pada

Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbil „alamin, terucap syukur atas segala nikmat yang telah Allah

SWT berikan, untuk yang kesekian kalinya aku persembahkan tulisan ini untuk

Agama, Negeri tercinta Indonesia, dan seluruh orang-orang yang kucintai.

Terkhusus untuk yang Paling Aku Cintai........

Abah dan Mamah ialah yang Atas izin Allah telah mengajarkan aku dengan genggaman pensil pertamaku, coretan pertamaku, hingga kini aku telah menyelesaikan karya ilmiah ini...

Sebagaimana yang Terujar

“Bacalah, dan Tuhan-mu lah Yang Maha Pemurah. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam (baca-tulis). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (TQS. Al-Alaq [96]: 3-5)

“Tuntutlah ilmu mulai dari buaian sampai liang lahat” (hadits Nabi Muhammad SAW)

“Ikatlah ilmu dengan menuliskannya” (Ali bin Abi Thalib)

Sains dan Teknologi adalah simbol kemodernan suatu umat. Akan tetapi, tidak hanya karena modern, kemudian kita mengabaikan

agama. Namun kehidupan beragama tidak pula terlepas dari ilmu pengetahuan, sebagaimana; Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang

yang tidak beriman” (T.QS. Yunus: 101)

~ Al-Ghazali, The Revival of Religious Science~

KONSISTEN: Keberpihakannya terhadap kebenaran, tidak pernah menggoyahkan pendiriannya terhadap musuh-musuh revolusi baik dalam maupun luar negeri. Sejarah hidupnya membuktikan fakta tersebut. Ingat

“GO TO HELL WITH YOUR AID” Ketika ia akan dibelenggu dengan cara-cara peluru emas.

~Ir. Soekarno~

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal 11 Januari 1993.

Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Endang

Kusniharto dan Ibu Helen Wenas. Pendidikan Taman Kanak-kanak

(TK) Penulis bertempat di TK Al-Amin Rawa Laut Bandar Lampung,

Sekolah Dasar (SD) bertempat di SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar

Lampung dan diselesaikan di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2004. Sekolah

Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun

2007. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung

pada tahun 2010. Penulis menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu S1 Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung (Unila)

dan melanjutkan S2 pada jurusan yang sama yaitu Magister Ilmu Pemerintahan (MIP)

Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya,

sehingga Penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “Kontroversi Hizbut Tahrir

Indonesia terhadap Pancasila (Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia)” sebagai

salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh

keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, Penulis sampaikan rasa terimakasih

kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak

membantu membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, saran, dan motivasi

sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sekaligus juga sebagai Ketua Program

Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung.

3. Bapak Himawan Indrajat, S.I.P., M.Si. selaku Pembimbing Kedua yang juga telah banyak

membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, saran, dan motivasi

sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Deddy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Penguji Tesis yang telah banyak

memberikan kritik, masukan, dan saran kepada penulis hingga menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Ir. Ismail Yusanto yang telah banyak memberikan informasi selaku Informan

Utama dan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia.

6. Teristimewa kepada orang tuaku, Ayahnda Drs. Endang Kusniharto terimakasih telah

menjadi Bapak yang Kuat, yang selalu memberikan motivasi, yang selalu bekerja keras

mendidik untuk menjadikan Penulis menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi

orang lain, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan nikmat-Nya untuk

Ayah. Ibunda Dra. Helen Wenas terimakasih karena jasamu Penulis mampu memotivasi

diri. Ku persembahkan karya kecilku ini untuk kalian.

7. Terima Kasih buat Bapak Tony Ferdinansyah, S.T., M.T. selaku Ketua Pembina Yayasan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Indonesia Lampung (Yapipila) tempat Penulis bekerja dan

juga Terima Kasih atas bantuannya berupa materi, motivasi, dan izin selama Penulis

mengikuti proses perkualiahan di MIP Unila.

8. Terima Kasih buat Paman Saya Hi. Akhmad Rusli Parunjung, S.E. dan juga Bibi Saya Hj.

Kusnaini yang telah banyak memberikan dorongan motivasi kepada Penulis.

9. Special untuk Adik Saya Muhammad Hafidz Buchori. Semoga kita semua selalu diberi

kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hidup.

10. Terima Kasih buat sahabat dan rekan Penulis yang telah menemani selama proses

penelitian di Jakarta yaitu Genta Suchinda Evanuar, S.I.P.

11. Terima Kasih buat saudara-saudara sepupu saya Atin Uti (Rieska Puteri) dan Kak Edi

Gunawan, Abung Muhammad Faisal dan Mbak Rini Febriani, Atin Tika (Kartika

Mariama), Rahma Amelia Balqis, Adek Fira (Fakhira Khairunnisa Hamidah), dan juga

Habibah (Semoga jadi anak yang sholehah).

12. Terima Kasih buat seluruh rekan kerja Penulis di Universitas Tulang Bawang Lampung

yang juga telah memberikan motivasi dan masukan kepada Penulis.

13. Terima Kasih buat semua sahabat-sahabat Magister Ilmu Pemerintahan 2015 yang

Penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetap semangat, semoga Allah SWT

memberikan nikmat sehat, rejeki yang berlimpah, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita

semua, Amin.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi

sedikit harapan semoga tesis menambah pengetahuan, informasi, bermanfaat, dan

memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 24 Juli 2017

Penulis

Muhammad Herowandi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ....................................................................................................

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................

I. PENDAHULUAN ..............................................................................................1

A. Latar Belakang .........................................................................................1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................10

C. Tujuan Penelitian....................................................................................10

D. Manfaat Penelitian .................................................................................11

1. Manfaat Secara Teoritis ....................................................................11

2. Manfaat Secara Praktis .....................................................................11

II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................13

A. Konsep Utama ........................................................................................13

1. Ideologi Politik..................................................................................13

2. Pancasila ...........................................................................................19

3. Khilafah.............................................................................................24

4. Dakwah .............................................................................................27

5. Radikalisme.......................................................................................28

B. Teori Pendekatan ....................................................................................31

1. Kontroversi .......................................................................................31

2. Kelompok Kepentingan (Interest Group) .........................................31

3. Kritik Ideologi ...................................................................................34

4. Islam dan Negara ..............................................................................36

C. Kerangka Pikir........................................................................................38

III. METODE PENELITIAN ............................................................................40

A. Tipe Penelitian .......................................................................................40

B. Fokus Penelitian .....................................................................................40

C. Instrumen Penelitian ...............................................................................41

D. Sumber Data ...........................................................................................42

E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................................42

1. Observasi...........................................................................................42

2. Wawancara ........................................................................................43

3. Dokumentasi .....................................................................................44

F. Penentuan Informan ................................................................................45

G. Waktu dan Tempat Penelitian ................................................................46

H. Teknik Analisis Data ..............................................................................47

1. Data Reduction (Reduksi Data) ........................................................47

2. Data Display (Penyajian Data) .........................................................47

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) .............48

I. Uji Keabsahan Data .................................................................................49

IV. GAMBARAN UMUM ..................................................................................51 A. Gambaran Umum Hizbut Tahrir Indonesia ...........................................51

B. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir ..............................................53

C. Tujuan Hizbut Tahrir ..............................................................................53

D. Kegiatan Hizbut Tahrir ..........................................................................54

E. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir ........................................................57

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................59 A. Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila ..................... 59

1. Kontradiksi Hizbut Tahrir Indonesia dengan Pancasila ....................59

2. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila ...................62

3. Kaitan Antara Pancasila dengan Khilafah ........................................67

4. Ideologi Politik menurut Hizbut Tahrir ............................................72

5. Posisi Hizbut Tahrir Sebagai Organisasi Kemasyarakatan

di Indonesia .......................................................................................82

B. Metode Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia .........................................83

1. Sistem Pemerintahan Menurut Hizbut Tahrir ...................................83

2. Metode Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia ....................................93

C. Pandangan Kelompok Lain terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Hizbut Tahrir Indonesia .........................................................................98

1. Pandangan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme

terhadap Hizbut Tahrir Indonesia .....................................................98

2. Pandangan Tentara Nasional Indonesia

terhadap Hizbut Tahrir Indonesia ...................................................100

3. Pandangan Masyarakat terhadap Hizbut Tahrir Indonesia .............102

D. Pencabutan Dasar Hukum Izin Hizbut Tahrir Indonesia Oleh

Pemerintah Republik Indonesia ...........................................................103

1. Alasan Pencabutan Izin Hizbut Tahrir Indonesia ...........................103

2. Negara-Negara yang Telah Melarang Hizbut Tahrir ......................105

VI. SIMPULAN DAN SARAN ........................................................................108

A. Simpulan ..............................................................................................108

1. Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila ...............108

2. Metode Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia ..................................111

3. Pandangan Kelompok Lain terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Hizbut Tahrir Indonesia ..................................................................111

4. Pencabutan Dasar Hukum Izin Hizbut Tahrir Indonesia Oleh

Pemerintah Republik Indonesia ......................................................112

B. Saran .....................................................................................................113

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................116

LAMPIRAN........................................................................................................119

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Daftar Informan ................................................................................................46

2. Tipologi Pokok Radikal menurut Irfan Idris .....................................................99

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir ..................................................................................................39

2. Siklus teknis analisis data menurut Miles dan Huberman ................................48

3. Frekuensi dan sifat asli diskursus tentang sistem politik

menurut Ahnaf (2011: 69) ................................................................................60

4. Diskursus sistem negara secara keterkaitan menurut Ahnaf (2011: 70) ...........60

5. Posisi Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas ..................................................82

6. Aksi Penolakan Khilafah dan Hizbut Tahrir oleh Aliansi Nasionalis ............130

7. Spanduk Penolakan Khilafah ..........................................................................130

8. Kegiatan HTI (Konfrensi Khilafah Internasional 2007,

Gelora Bung Karno) ........................................................................................131

9. Kegiatan HTI (Muktamar Khilafah 2013, Gelora Bung Karno).....................131

10. Kegiatan Sosial HTI (Bencana Alam Gunung Kelud 2014) .........................132

11. Dakwah HTI (Ketua DPP HTI, Rohmat S.Labib dan Juru Bicara HTI,

Ismail Yusanto bersama Jend. Pol. Tito Karnavian) .......................................132

12. Dakwah HTI (Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto bersama Joko Widodo) .....133

13. Wiranto bersama Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto ......................................133

14. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (kiri) Ismail Yusanto Bersama

dengan Penulis (Kanan) ................................................................................134

15. Penulis Didepan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia ...134

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

AD/ART : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Banser : Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama

BIN : Badan Intelijen Negara

BNPT : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

CSRS : Center for Religious and Cross-cultural Studies

DI/TII : Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

DPD : Dewan Pimpinan Daerah

DPP : Dewan Pimpinan Pusat

FKPT : Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

FPI : Front Pembela Islam

FUI : Forum Umat Islam

GAM : Gerakan Aceh Merdeka

Gestapu : Gerakan September Tiga Puluh

GMI : Gerakan Mubaligh Islam

GP Ansor : Gerakan Pemuda Ansor

HMI-MPO : Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi

HT : Hizbut Tahrir

HTI : Hizbut Tahrir Indonesia

ISIS : Islamic State of Iraq and Syiria

Masyumi : Majelis Syuro Muslimin Indonesia

Menkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

MK : Mahkamah Konstitusi

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

MUI : Majelis Ulama Indonesia

NU : Nahdlatul Ulama

NII : Negara Islam Indonesia

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

OPM : Organisasi Papua Merdeka

Ormas : Organisasi Kemasyarakatan

PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Perppu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Persis : Persatuan Islam

PKI : Partai Komunis Indonesia

PRD : Partai Rakyat Demokratik

PRRI : Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

RI : Republik Indonesia

RUU : Rancangan Undang-Undang

SK : Surat Keputusan

Tap MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

TNI : Tentara Nasional Indonesia

TPT : Tim Penanggulangan Terorisme

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan, dan bentuk pemerintahanya yaitu

republik. Indonesia merupakan negara plural yang di dalamnya terdapat beberapa macam

suku, agama, budaya, dan bahasa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk

mayoritas menganut agama Islam. Berdasarkan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (dalam

Na’im dan Syaputra, 2011: 10), sampai dengan tahun 2010 jumlah pemeluk agama Islam di

Indonesia yaitu berjumlah 207.176.162 jiwa atau 87,18%.

Agama Islam dan Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat signifikan terutama dalam

masalah politik. Hal ini sudah menjadi saling berkaitan antara negara Indonesia dengan

agama Islam. Peranan agama Islam di Indonesia sangatlah besar, sebelum Indonesia merdeka

pada tahun 1945 beberapa putra bangsa yang menjadi Pahlawan Nasional dari kalangan

agama Islam seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tjut Nyak Dien, H.O.S.

Tjokroaminoto, K.H. Hasyim Azhari, dan lain-lain. Mereka berperan penting dalam

melawan penjajah yang berjuang atas nama Islam.

Di awal-awal lahirnya bangsa Indonesia, kelompok bermunculan yang menuntut untuk

mencantumkan aturan atau syariat Islam agar tertulis di dalam konstitusi negara yaitu

Pancasila. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haq (2011: 35) bahwa lahirnya Piagam

Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang membawa sejumlah konsekuensi perubahan adalah

2

atas desakan tokoh pemikir negara Islam yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan membawa sejumlah argumen penting.

Hal ini tidak tercapai karena adanya pihak-pihak lain yang bersifat pluralis dengan alasan

Pancasila tidak diperuntukan untuk satu golongan saja, tetapi seluruh warga negara

Indonesia. Akan tetapi apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh Islam telah tertulis dalam

sebuah Piagam Jakarta yang isinya sama persis dengan Pancasila yang ditetapkan saat ini,

namun hanya dalam sila pertama yang berbeda yaitu Ketuhanan, dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Sejak awal kemerdekaan di Indonesia, tuntutan para kelompok-kelompok Islam dalam

memperjuangkan agar aturan Islam diterapkan sebagai aturan formal, ada dua golongan.

Golongan pertama yaitu yang bersifat radikal seperti pergerakan yang dilakukan oleh Darul

Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kemudian yang

kedua yaitu dengan cara ikut bergabung di dalam parlemen atau melalui partai politik yang

berasaskan Islam dan mengikuti pemilu seperti Partai Masyumi yang dipimpin oleh

Mohammad Natsir. Pergerakan yang dilakukan oleh DI/TII merupakan gerakan yang

berakibat karena penolakan perjanjian Renvile pada tanggal 17 Januari 1948 dan ingin

mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), kemudian mengalami kegagalan dan berujung

pada tertangkapnya pimpinannya yaitu Kartosuwiryo (Kaelola: 200). Sedangkan perjuangan

yang dilakukan oleh Partai Masyumi adalah merupakan partai yang memperoleh jumlah kursi

terbanyak pada pemilu tahun 1955 yaitu 57 kursi, akan tetapi partai ini menjadi kontroversi

manakala tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dalam

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan akhirnya dibubarkan oleh

Presiden Soekarno pada tahun 1960 (Kaelola: 180-181).

3

Indonesia sebagai negara plural yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras sehingga

tidak hanya agama Islam saja, tetapi juga terdapat beberapa agama lain seperti Kristen,

Katolik, Hindu, dan Budha. Sehingga secara jelas Indonesia menyatakan bukan negara yang

berasaskan suatu agama tertentu. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, walaupun dasar

negara Indonesia bukan dari agama tertentu, akan tetapi di Indonesia memiliki lembaga yang

mengurusi urusan-urusan di bidang agama yaitu Kementerian Agama sebagai upaya untuk

mengakomodasi agama-agama yang diakui oleh pemerintah termasuk Islam, dan juga Majelis

Ulama Indonesia (MUI) sebagai perwakilan dari umat Islam. MUI merupakan wakil seluruh

organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia dan memiliki peran penting dalam

berbagai perundangan yang terkait dengan kepentingan umat Islam seperti dalam Undang-

Undang (UU) Perbankan Syariah dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk

Halal. Sehingga setiap keputusan MUI selalu menjadi dasar suatu kebijakan pemerintah.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa negara Indonesia tidak bisa disebut sebagai

negara yang menggunakan konstitusi suatu agama dan tidak pula disebut sebagai negara

sekuler.

Meskipun Indonesia telah sepakat untuk mengambil jalan tengah tersebut, akan tetapi masih

ada beberapa kalangan ormas Islam yang menginginkan aturan dan hukum-hukum Islam

diterapkan secara penuh. Hal ini tentu bisa membuat kontradiksi dengan dasar dan ideologi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu ormas Islam yang menginginkan aturan dan hukum-hukum Islam diterapkan

secara penuh di Indonesia yaitu seperti yang dilakukan oleh ormas Hizbut Tahrir (HT), di

Indonesia disebut dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI adalah organisasi Islam

internasional karena lingkup pergerakannya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di

4

setiap negara di dunia. Bahkan tidak hanya di negara-negara mayoritas Islam tetapi juga di

negara-negara minoritas Islam, organisasi ini selalu eksis dalam pergerakannya seperti di

negara-negara eropa dan Amerika Serikat. Ciri khas dari ormas ini adalah selalu

menyuarakan untuk menuntut kembali adanya Khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem

pemerintahan yang berideologi Islam.

Kita dapat melihat secara detail tentang Hizbut Tahrir di dalam bukunya yang berjudul Hizb

at-Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir atau Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi

Dakwah Hizbut Tahrir yang ditulis atas nama Hizbut Tahrir, disitu dikatakan (2013: 3)

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologikan Islam. Politik merupakan

aktivitasnya, dan Islam adalah Mabda-nya. Kemudian kembali ditegaskan (2013: 8) tidak

dibolehkan kelompok-kelompok kaum muslim berdiri di atas selain Islam, baik itu

menyangkut fikrah maupun thariqah-nya. Alasannya, karena hal itu merupakan perintah

Allah Swt, disamping juga Islam adalah satu-satunya mabda (ideologi) yang benar dan tepat

di muka bumi ini. Melihat pernyataan dari Hizbut Tahrir seperti ini, maka timbul suatu

pertanyaan bagaimana hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

karena telah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara?.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-

kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir

merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran,

perusahaan, dan perumahan (Sumber https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/ diakses pada

tanggal 25 Oktober 2016 pukul 06.51 WIB).

https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/

5

Menurut seorang orientalis dari Amerika Serikat bernama Julie Chernov Hwang dalam

tulisannyan Umat Bergerak (2011), beliau melakukan riset mengenai pergerakan partai islam

dan organisasi-organisai islam di tiga negara yaitu Indonesia Malaysia, dan Turki. Dalam

tulisannya dapat disimpulkan bahwa pergerakan Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia;

Pertama, Hizbut Tahrir dikatakan sebagai organisasi Islamis ultrakonservatif dan garis keras.

Kedua, HTI termasuk dalam organisasi kelompok bersama dengan Persatuan Islam (Persis),

Muhammadiyah, dan HMI-MPO yang menuntut agar pemerintah daerah memberlakukan

undang-undang syariat. Ketiga, Mohammed Kaththath (Mantan Ketua DPP Hizbut Tahrir

Indonesia) menjelaskan bagaimana organisasinya, dalam koalisi dengan pihak-pihak lain,

bekerja dengan entah unsur-unsur birokrasi pemerintahan atau partai-partai untuk mendorong

pemberlakuan inisiatif-inisiatif berbasis syariat di tingkat lokal. Dan yang keempat, HTI

bersama dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia bergabung dengan Tim

Penanggulangan Terorisme (TPT), inisiatif negara-masyarakat sipil untuk menghadang

pengaruh kelompok-kelompok teroris dan untuk mendidik muslim Indonesia tentang makna

sejati jihad, sebagai hal yang pada dasarnya defensif, alih-alih tindakan ofensif.

Hwang (2011: 84) menegaskan setelah wawancara dengan Ismail Yusanto pada Maret 2006,

beliau mengatakan selama era Soeharto, Hizbut Tahrir tidak bisa beroperasi secara terang-

terangan karena Hizbut Tahrir menyatakan cita-citanya adalah Khilafah Pan-Islam dan

penerapan Syariat. Ia bisa diam-diam mengumpulkan pengikut tapi tidak bisa dengan terbuka

menyatakan tujuan-tujuannya.

BPUPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18

Agustus 1945. Hingga munculnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Nomor 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR Nomor 2 tahun 1978

6

mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang

Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut

menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus

dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia

menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi yang tidak dapat berubah karena merupakan

keputusan yang sudah final. Posisi HTI sebagai organisasi masyarakat yang memiliki

tujuannya untuk menerapkan Khilafah sebagai sistem pemerintahan menjadi sebuah

pertanyaan apakah Khilafah antitesis terhadap ideologi Pancasila?.

Hal ini juga ditegaskan oleh Syafiie (2012: 125) yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir (HT)

mulai populer di Indonesia pada era reformasi, jadi ketika partai ini mengusulkan syariat

Islam sebagai pengganti Pancasila yang dianggap sistem kufur, tidak terlalu banyak kesulitan.

Artinya tidak mengalami pengejaran sebagaimana di masa era orde lama dan orde baru dulu.

Tetapi yang dimaksud HT dengan negara Islam tidak dalam batas wilayah negara yang

berlaku saat ini di dunia, melainkan dalam taraf internasional yang mendunia disebut dengan

ke-khilafah-an.

Setiap ormas di Indonesia, harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan persetujuan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) agar ormas tersebut bersifat

legal dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Ormas HTI telah terdaftar sebagai

organisasi masyarakat yang legal di Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan

Menkumham No. AHU-00282.60.10.2014. Dengan demikian, HTI sebagai organisasi yang

legal dan diakui oleh pemerintah.

7

Kedudukan Pancasila sebagai sebuah dasar dan ideologi di Indonesia sangatlah besar

pengaruhnya dan kedudukannya tidak dapat lagi digantikan atau sudah final. Dalam hal ini

apa yang telah menjadi tujuan dalam pergerakan HTI adalah bersifat universal, karena

Khilafah adalah konsep pemerintahan seluruh dunia. Sedangkan Pancasila adalah sebuah

gagasan yang lahir di awal kemerdekaan Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan

bagaimanakah persepsi HTI terhadap Pancasila?.

Apabila ada suatu gerakan yang kontradiksi terhadap sebuah ideologi negara Indonesia yaitu

Pancasila, tentu hal ini disebut sebagai Radikalisme, sama halnya seperti yang sudah terjadi

pada Negara Islam Indonesia (NII) yang dimotori oleh Kartosuwiryo atau Gerakan

September Tiga Puluh (Gestapu) yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI)

sehingga menjadikan ideologi Komunis sebagai ideologi yang terlarang di Indonesia hingga

saat ini (2017).

Di dalam majalah HTI Al-Wa’ie No. 172 Tahun XV, 1-31 Desember 2014 halaman 14

mengemukakan tentang pertentangan antara konsep Khilafah dengan konsep Nation-State

(nasionalisme) yang ditulis oleh Shiddiq Al-Jawi sebagai Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI, beliau

menyatakan bahwa Nation-State dapat dikritik dengan dua cara; Pertama, dengan

menjelaskan kelemahan konsep nation-state itu sendiri, baik secara teori ataupun praktik.

Kedua, menjelaskan pertentangannya dengan Islam. Dengan demikian dapat dilihat bahwa

HTI menolak konsep Nasionalisme. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah

dengan menolak konsep nasionalisme, HTI tidak bertentangan dengan ideologi nasional di

Indonesia yaitu Pancasila?.

8

HTI sebagai salah satu organisasi masyarakat yang secara terang-terangan bertujuan untuk

menerapkan sistem pemerintahan Khilafah yang secara otomatis berideologikan Islam, bisa

menimbulkan kontradiksi terhadap dasar dan ideologi yang telah disepakati di dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan adanya konflik

antara ormas HTI dengan ormas Banser dan Ansor yang merupakan organisasi bawahan dari

ormas Nahdlatul Ulama. Ormas tersebut menilai bahwa ajaran HTI yang membawa paham

sistem Khilafah tidak sesuai dengan Pancasila (Sumber http://www.salafynews.com/banser-

dan-ansor-tulungagung-bubarkan-pengajian-kelompok-khilafah-anti-pancasila.html diakses

pada tanggal 25 April 2016 pukul 22.38 WIB). Dalam hal ini, Ormas NU lebih bersifat

moderat dan berpendapat bahwa Pancasila sudah final. Hal ini juga pernah dibuktikannya

pada sekitar tahun 1960an yaitu konflik terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) yang

memiliki tujuan merubah ideologi negara menjadi ideologi Komunis.

Secara nyata, memang ormas HTI tidak melakukan pelanggaran, penghinaan, ataupun secara

terang-terangan ingin merubah ideologi Pancasila. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan

besar adalah apakah dengan tujuan yang jelas dari ormas HTI yang ingin menerapkan sistem

pemerintahan Khilafah dengan berideologikan Islam itu semua tidak akan menghilangkan

status Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologinya yaitu Pancasila?

Gerakan Pemuda Anshor menyebut jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mengusung

paham Khilafah Islamiyah, yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila. Jaksa Agung, H.M.

Prasetyo membenakan jika, Hizbut Tahrir Indonesia termasuk salah satu organisasi

kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. Saat HTI dituduh sebagai

ormas yang anti terhadap Pancasila, mereka memberikan klarifikasi bahwa ormas HTI tidak

http://www.salafynews.com/banser-dan-ansor-tulungagung-bubarkan-pengajian-kelompok-khilafah-anti-pancasila.html


9

menentang Pancasila, sebagaimana yang dikemukakan oleh juru bicara HTI Ismail Yusanto

kepada Media Tempo pada tanggal 12 Februari 2016 yang diambil melalui sumbernya :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/12/078744542/hizbut-tahrir-kami-tidak-anti-pancasila-

dan-nkri diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 12.33 WIB.

Di dalam penelitian ini yang dapat diambil pelajarannya adalah tidak hanya permasalahan

mengenai ormas HTI, akan tetapi penelitian ini pada intinya adalah terletak pada bagaimana

mendeskripsikan secara detail mengenai ormas, ideologi, dan radikalisme yang sampai

dengan saat ini (2017) menimbulkan permasalahan di Indonesia. Sebagai contoh munculnya

isu pada tanggal 24 November 2016 mengenai “Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

minta pemerintah bubarkan ormas anti Pancasila” (Sumber:

http://news.liputan6.com/read/2660712/pbnu-minta-pemerintah-bubarkan-ormas-anti-

pancasila diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 17.01 WIB). Kemudian muncul

juga isu mengenai pemerintah akan minta maaf kepada Partai Komunis Indonesia.

(Sumber http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/10/pemerintah-tak-boleh-meminta-

maaf-kepada-pki diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 17.11 WIB).

Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

(BNPT) menyampaikan bahwa Hizbut Tahrir termasuk dalam ormas yang radikal.

(Disampaikan dalam acara “Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Media Massa dalam Rangka

Pencegahan Paham Radikal Terorisme Tahun 2015 FKPT Provinsi Lampung Bekerjasama

dengan Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT” pada tanggal

14 November 2015 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung).

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/12/078744542/hizbut-tahrir-kami-tidak-anti-pancasila-dan-nkri


http://news.liputan6.com/read/2660712/pbnu-minta-pemerintah-bubarkan-ormas-anti-pancasila


http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/10/pemerintah-tak-boleh-meminta-maaf-kepada-pki


10

Dengan demikian perlu adanya kajian lebih dalam mengenai kaitannya Hizbut Tahrir

Indonesia dengan Pancasila dan bagaimana kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap

Pancasila.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila?

2. Bagaimana metode pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia?

3. Bagaimana pandangan kelompok lain terhadap ormas HTI, dalam hal ini yaitu Forum

Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan

Masyarakat?

4. Mengapa izin Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas)

dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu

sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan bagaimana kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila.

2. Mendeskripsikan bagaimana metode pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia.

3. Mendeskripsikan bagaimana pandangan kelompok lain memandang ormas HTI dalam

hal ini yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Tentara Nasional

Indonesia (TNI), dan Masyarakat.

11

4. Memberikan penjelasan alasan mengapa izin Hizbut Tahrir Indonesia sebagai

organisasi kemasyarakatan (ormas) dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan

manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan

peneliti adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai berikut.

a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga

memberikan bahan kontribusi pemikiran khususnya bagi pengembangan ilmu politik

di bidang politik Islam.

b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan dan perbandingan ilmu politik

yang terkait dalam masalah tersebut. Artinya, setiap hasil yang didapatkan dari

penelitian ini bisa dikembangkan menjadi suatu ilmu yang terkonsep yang nantinya

dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan atau penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu sebagai berikut.

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah,

terutama di era Pemerintahan saat ini (2017) yang beberapa kalangan menilai jika

rezim ini terlalu mudah untuk membubarkan suatu kelompok yang dianggap anti

terhadap Pancasila padahal belum melakukan kajian mendalam terhadap kelompok

tersebut, hal ini tentu akan mengurangi integritas pemerintahan saat ini.

12

b. Diharapkan setelah penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang besar, untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal posisi dan peranan organisasi

kemasyarakatan terutama dalam hal mengemukakan aspirasinya sesuai peraturan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar

organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat lain atau organisasi kemasyarakatan

dengan pemerintah.

c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara gamblang kepada

pemerintah akan pentingnya peranan masyarakat dalam rangka kebebasan

mengemukakan pendapat.

13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Utama

1. Ideologi Politik

Ideologi berasal dari kata idea yang berarti mengetahui pikiran, melihat dengan budi, dan

logos yang berarti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Pertama kali ideologi dicetuskan oleh

Antoine Destutt Tracy pada tahun 1796, beliau mendefinisikan sebagai ilmu tentang pikiran

manusia, yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Sedangkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Rizieq, 2012: 100) mengartikan Ideologi dalam tiga

pengertian yaitu:

1. Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan

arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

2. Cara berpikir seseorang atau suatu golongan.

3. Pemahaman, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.

Sedangkan ideologi politik menurut Hertanto (2006: 196) merupakan suatu keyakinan dan

kepercayaan yang mampu memberikan penjelasan dan sekaligus justifikasi terhadap tertib

politik yang ada ataupun yang didambakan oleh suatu masyarakat, termasuk didalamnya

strategi untuk mewujudkannya.

14

Ciri-ciri ideologi menurut Hertanto (2006: 196-197) antara lain:

1. Ideologi muncul pada kondisi-kondisi krisis. Pengaturan manusia terhadap susunan

ideologi dan kepercayaan muncul bila orang merasa bahwa mereka tengah disia-siakan

dan dihisap oleh tatanan yang ada, atau statusnya terancam oleh perubahan-perubahan

mendasar yang sedang terjadi dalam masyarakat.

2. Ideologi memiliki suatu jangkauan yang luas, tetapi bermacam-macam ruang lingkup.

Dalam dimensi horisontalnya, ideologi menjelaskan pandangan-pandangan dunia yang

lebih luas. Dalam dimensi vertikal ideologi punya beberapa strata pemikiran dan

kepercayaan.

3. Ideologi adalah bentuk sistematis pemikiran politik. Ideologi bersifat abstrak, bukan

gambaran realita namun satu model yang muncul dari persepsi terhadap realitas. Ia

memisah-misahkan gambaran tertentu dari kehidupan politik, dan mempergunakan

beberapa pemikiran untuk menjelaskan perilaku politik dengan segala detailnya.

4. Ideologi mencakup baik elemen empiris maupun normatif.

5. Ideologi cenderung ekslusif, absolut, dan universal. Setiap ideologi, dalam kaitan dengan

logika dan buktinya itu sendiri, selalu mengklaim (secara ekslusif) prinsip kebenaran,

kemajuan, dan keadilan.

6. Ideologi merupakan argumen persuasif yang lazim memberikan motivasi keterlibatan yang

aktif. Daya akhir suatu ideologi tidak terletak dalam bukti empiris atau logis, namun

dalam kemampuan yang memberikan inspirasi dan mendukung keyakinan serta aksi

gerakan.

7. Ideologi sering dipersonalisasikan dan disakralkan.

8. Ideologi mengalami perkembangan tetapi menolak perubahan yang mendasar.

9. Ideologi dijalin dalam gerakan politik. Sebagai satu bentuk ide dalam aksi tindakan,

ideologi membutuhkan bentuk kelembagaan, bentuk organisasi.

15

Kemudian fungsi Ideologi menurut Rodec (dalam Hertanto, 2006: 197) meliputi:

1. Memberikan dasar legitimasi pada pemerintah.

2. Menjadi dasar untuk menentang kekuasaan status quo.

3. Mempersatukan rakyat.

4. Pedoman untuk memilih kebijakan dan prilaku politik.

5. Prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan massa.

Kemudian Rodee mengklasifikasikan ideologi-ideologi politik, diantaranya:

1. Anarkisme

Anarkisme merupakan pandangan ekstrim tentang kebebasan individu dan tentang

organisasi sosial yang tanpa peringkat atau wewenang.

2. Liberalisme Klasik

Ciri-ciri ideologi Liberalisme:

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik

Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan

berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.

Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang

dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan

diri sendiri.

Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk.

Semua masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian

terbesar individu berbahagia.

Hak-hak tertantu yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh

kekuasaan manapun.

16

Fungsi pemerintahan dalam negara diminimalisasi hingga muncul istilah negara

sebagai watchdog.

Nilai-nilai doktrin yang diutamakan adalah kebebasan individu.

3. Sosialisme

Sosialisme adalah sebuah teori politik dengan ajaran utama seperti kepemilikan

kolektif atas alat-alat produksi dan pertukaran pasar harus digantikan oleh bentuk

distribusi lain yang didasarkan pada kebutuhan sosial.

Sosialisme merupakan merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-

akibatnya awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal

sebagai sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan

(humanitarian). Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dan seyogyanya

dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luwes

dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap.

4. Komunisme

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi

lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang

mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.

Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip

agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi

rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

17

Paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai

dengan cara-cara revolusi dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat

diperlukan pada masa transisi. Dalam masa transisi dengan bantuan negara dibawah

diktator proletariat, seluruh hak milih pribadi dihapuskan dan diambillah untuk

selanjutnya berada dalam kontrol negara.

5. Neo Liberalisme

Anthony Giddens membuat karakteristik penganut ideologi neo liberalisme yang

berkembang di Eropa Barat dengan paham welfare state-nya adalah:

Peranan negara minimal.

Masyarakat madani yang otonom.

Fundamentalisme pasar.

Otoritarianisme moral plus individualisme ekonomi yang kuat.

Kemudahan pasar tenaga kerja.

Penerimaan ketidaksamaan.

Nasionalisme tradisional.

Negara kesejahteraan sebagai jaring pengaman.

Modernisasi linear.

Kesadaran ekologis yang rendah.

Teori relasi tentang tatanan internasional.

Termasuk dalam dunia dwikutub.

6. Konservatisme

Ciri-ciri dari ideologi Konservatisme yaitu:

Ketakutan terhadap perubahan yang tiba-tiba dan dahsyat.

18

Penghormatan terhadap pranata dan peraturan yang telah mapan.

Dukungan terhadap elit dan hierarki.

Ketidakpercayaan umum terhadap teori yang berlawanan dengan deduksi empiris.

7. Fasisme

Kemunculan fasisme merupakan dampak negatif dari industrialisasi, modernisasi, dan

demokratisasi. Fasisme merupakan reaksi terhadap berbagai kesenjangan,

penderitaan berkepanjangan, rasa ketakutan, akan ketiadaan harapan masa depan yang

lebih baik. Fasisme merupakan percampuran berbagai gagasan ras, agama, ekonomi,

sosial, dan moralitas akar-akar filosofis. Fasisme muncul dalam masyarakat yang

telah maju (developed country) dan makmur serta telah mengalami proses

industrialisasi dan modernisasi yang pesat serta relatif berhasil mengembangkan

teknologi tinggi namun mengalami kegagalan demokratisasi.

Doktrin-doktrin fasisme diantaranya:

Gagasan mengenai superioritas ras. Gagasan Gobineau mengenai hierarki ras, yang

tertinggi adalah kulit putih, kemudian kulit kuning, dan terakhir kulit hitam.

Anti-semitisme. Mitos ras itu melahirkan sikap-sikap kebencian terhadap ras lain,

khususnya Yahudi.

Totalitarianisme. Fasisme tidak hanya meliputi suatu sistem organisasi politik atau

pemerintahan, melainkan juga keseluruhan kehendak (will), pemikiran (thought), dan

perasaan (feelings) suatu bangsa.

19

Ideologi-ideologi tersebut dapat dikatakan sebagai induknya ideologi sedangkan Pancasila

dapat dikatakan pecahan dari salah satu induk ideologi-ideologi tersebut. Tujuan utama

dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif.

Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang

diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara

implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan

sebagai sistem berpikir yang eksplisit.

2. Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa sanskerta yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti

batu sendi, alas, dasar. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung

di dalam pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara.

Secara luas pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia agar terwujudnya

kehidupan yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, kesadaran

akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Saat Indonesia akan merdeka pada 17 Agustus 1945, sebelumnya telah di bentuk Badan

Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh dr. Radjiman

Wedyodiningrat. Ketika membuka sidang badan itu mengemukakan pertanyaan pada rapat

“Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?”. Pada umumnya

anggota enggan menjawab pertanyaan tersebut, dan lebih memilih langsung membicarakan

soal Undang-Undang Dasar. Namun, seorang dari anggota badan tersebut menjawab

pertanyaan itu, yakni Ir. Soekarno yang menyampaikan dalam bentuk pidato pada tanggal 1

20

Juni 1945 dengan judul Pancasila atau lima sila. Lima prinsip tersebut oleh Soekarno

disebutnya sebagai Weltanschauung (pen. pandangan hidup atau dalam Bahasa Inggris yaitu

Way of Life) yang di gali dari jati diri dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Weltanschauung

negara Indonesia yakni Pancasila yang digali dari budaya bangsa sendiri.

Perlu diketahui bahwa Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut

memiliki perbedaan pada sila-silanya dengan yang saat ini, urutan Pancasila menurut

Soekarno saat itu adalah:

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau perikemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial, dan

5. Ketuhanan

Pancasila barulah resmi disahkan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Hingga saat ini sila dipakai adalah yang diresmikan

pada tanggal tersebut. Dalam hal ini banyak pendapat yang mengatakan tentang orang yang

pertama kali membuat Pancasila. Bahkan Soekarnopun tidak pernah mau mengakui sebagai

pencipta Pancasila, karena Soekarno sendiri mengatakan bahwa Pancasila itu lahir dari

budaya dan jati diri bangsa Indonesia.

Pada saat sidang BPUPKI banyak kalangan-kalangan yang mendesak agar Pancasila pada sila

Ketuhanan berubah menjadi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi

Pemeluk-Pemeluknya”. Rumusan ini merupakan hasil desakan aktivis Islam yang

dituangkan sebagai kompromi dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

21

Tidak dapat dipungkiri, Piagam Jakarta merupakan dokumen historis sebagai kompromi

antara ideologi Islam dan ideologi kebangsaan yang mencuat dalam sidang-sidang BPUPKI.

Maka sebagai langkah menjembatani perbedaan itu, dalam sidang BPUPKI, panita kecil yang

terdiri atas sembilan orang yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr.A.A. Maramis,

Abikusno Tjokrosuyoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, Wahid

Hasyim, dan Mr. Muhammad Yamin, menerima usul golongan Islam. Pada rapat 22 Juni

1945, mereka mencapai persetujuan untuk menambahkan tujuh kata pada sila pertama

menjadi “Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya”, yang

kemudian dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang membawa sejumlah konsekuensi

perubahan diatas adalah atas desakan tokoh pemikir negara Islam yang duduk dalam BPUPKI

dengan membawa sejumlah argumen penting. Di antara pembicara dalam sidang BPUPKI

yang mewakili penggagas negara Islam ialah Ki Bagoes Hadikoesoemo, yang

mengemukakan argumen panjang lebar yang menjadi dasar anjurannya untuk menjadikan

Islam sebagai dasar negara Indonesia. Jika dicermati secara seksama segenap pandangan

penggagas negara Islam, maka argumen mereka dapat disimpulkan, bahwa umat Islam

Indonesia yang berjumlah 90%, merekalah yang membentuk nation Indonesia sehingga tak

akan ada nation Indonesia tanpa umat Islam. Lebih dari itu karena kalangan nasionalis

Indonesia yang berjuang dalam lingkup nasional yang mula pertama memang berwatak Islam

(Haq, 2011: 35).

Akan tetapi hingga saat diresmikannya Pancasila oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945,

sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-

22

Pemeluknya” berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sedangkan keempat sila lainnya

masih tetap sama. Pancasila versi inilah yang sampai saat ini masih digunakan.

Apabila kita melihat perkembangan Pancasila di awal orde lama menurut Haq (2011: 49),

beliau menerangkan bahwa dalam sidang konstituante di Bandung tahun 1956-1959, adanya

konflik ideologi secara frontal. Golongan pertama menghendaki Pancasila sebagai dasar

negara dan menolak komunisme. Golongan kedua, menginginkan Pancasila seperti Piagam

Jakarta. Golongan ketiga, dipelopori oleh PKI yang menginginkan ideologi Komunisme

sebagai dasar negara, dan menolak Pancasila.

Pada awal mulanya, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform atau

platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia.

Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan ideologis di kalangan

anggota BPUPKI. Pancasila yang dimaksudkan oleh Soekarno pada waktu itu yaitu sebagai

asas bersama agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di negara Indonesia dapat

bersatu dan menerima asas tersebut.

Akan tetapi yang perlu dilihat bahwa Pancasila jika kita melihat perkembangannya dari masa

ke masa, Pancasila memiliki sifat seperti kamuflase yang arah ideologinya masih belum

terlihat secara tegas, sebagai contoh misalnya pernyataan mantan Presiden Indonesia yaitu

Soekarno yang juga merupakan salah seorang tokoh awal lahirnya Pancasila, beliau

memberikan pernyataan bahwa Pancasila tidak anti Komunis yang dapat dilihat dari videonya

yang berjudul “Pancasila itu tidak anti Komunis”.

23

Di masa orde baru, paham komunis menjadi paham yang terlarang. Akan tetapi Pancasila

masih eksis dan bahkan menjadi asas tunggal dalam setiap ideologi politik, sehingga semua

partai politik dan organisasi masyarakat yang berasaskan Islam atau Sosialis, haruslah

memiliki asas yang sama yaitu Pancasila.

Melihat dua contoh kasus diatas bahwa Pancasila memiliki sifat yang moderat di antara

golongan kanan (agamis) dan juga golongan kiri (sosialis). Perkembangan dua masa tersebut

dapat memberikan penilaian terhadap Pancasila, bahwa pandangan terhadap Pancasila

bergantung terhadap kebijakan rezim yang sedang berkuasa. Mohammad Natsir (dalam

Kusuma dan Khairul: 2008: 74) memberikan penjelasan bahwa raison d’etre-nya Pancasila,

alasan untuk adanya Pancasila itu sendiri, adalah mau netral. Pancasila mau berdiri netral,

diatas semua ideologi yang ada. Berdiri netral, demikian tinggi di atas segala-galanya.

Diatas segala yang bergelora dalam sanubari manusia Indonesia, sehingga ia tidak mendapat

akar sama sekali dalam kalbu rakyat. Pancasila ingin terus netral tanpa warna. Kalau ia

memilih salah satu warna, salah satu ideologi ia akan bercorak, ia tidak akan netral lagi

raison d’etre-nya sebagai gemenedeler sebab hidupnya tak ada lagi, ia bukan Pancasila lagi.

Ketetapan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam

Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor 2

tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan

tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut

menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus

dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari ketetapan

24

MPR tersebut dapat kita ketahui bahwa di Indonesia kedudukan Pancasila sebagai ideologi

nasional, selain kedudukannya sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang

mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif,

sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam ketetapan MPR Nomor 18 menyatakan

bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah sebagai sarana pemersatu

masyarakat, sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik, dapat kita telusuri dari

gagasan para pendiri negara Indonesia tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang

dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

3. Khilafah

Khilafah menurut kamus istilah politik kontemporer yang ditulis oleh Kaelola (2009: 156)

memiliki arti pemerintahan Islam seluruh dunia. Dalam pandangan agama Islam istilah

Khilafah merujuk pada sumber hukumnya yang yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad

yaitu sebagai berikut: Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata, “Kami sedang duduk di dalam

Masjid bersama Nabi saw, Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan

hadits Nabi saw. Lalu, datanglah Abu Tsa’labah al-Khusyaniy seraya berkata, “Wahai Basyir

bin Sa’ad, apakah kamu hafal hadits Nabi saw yang berbicara tentang para pemimpin?

Hudzaifah menjawab, “Saya hafal khuthbah Nabi saw.” Hudzaifah berkata, “Nabi saw

bersabda, “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan

datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah

25

itu, akan datang masa Ke-khilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah

masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya.

Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas

kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak

menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak

Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya.

Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di

atas kenabian). Setelah itu, beliau diam”.

Menurut pandangan Hizbut Tahrir, (ditulis dalam situs resmi HTI yaitu http://hizbut-

tahrir.or.id/2014/09/06/khilafah-dalam-hadits-rasulullah-saw/ diakses pada tanggal 10 April

2016 pukul 22.20 WIB) mengatakan bahwa hadits ini menjelaskan penyebutan sistem

pemerintahan Islam sebagai sistem Khilafah adalah penyebutan dengan Hadits. Bukan Istilah

yang dibuat oleh para ulama. Meski demikian, sebuah istilah tentu tidak harus secara

langsung menggunakan lafadz dalam nash. Hadits ini juga merupakan kabar gembira akan

berdirinya khilafah di masa yang akan datang.

Akan tetapi ada juga hadits yang juga dinyatakan oleh Ahmad memberikan penjelasan

dengan redaksinya yaitu “Ke-khilafahan dalam umatku 30 tahun”. Hadist ini juga didukung

oleh para perawi hadits (pengumpul hadits) lain yang intinya memiliki substansi yang sama

dengan lafadz yang sedikit berbeda. Akan tetapi hal ini juga sudah di tanggapi oleh Hizbut

Tahrir (dalam dalam situs resmi HTI yaitu http://hizbut-tahrir.or.id/2014/09/06/khilafah-

dalam-hadits-rasulullah-saw/ diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 22.37 WIB) dengan

redaksinya sebagai berikut. “Meski lafadz hadis ini menyebutkan bahwa ke-khilafahan

setelah Rasulullah Saw 30 tahun, namun tidak berarti bahwa setelah itu tidak ada Khilafah.

http://hizbut-tahrir.or.id/2014/09/06/khilafah-dalam-hadits-rasulullah-saw/




26

Dengan kata lain, Hadits ini tidak berarti bahwa sistem pemerintahan kaum muslimin setelah

itu bukanlah sistem Khilafah. Sebab, lafadz Hadist ini berbentuk lafadz yang mutlak yang

ke-mutlakannya di taqyid oleh Hadis Hudzaifah di atas. Artinya, ke-khilafahan yang 30

tahun itu adalah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, sementara setelahnya bukanlah khilafah

‘ala minhajin nubuwwah, meski tetap berbentuk sistem khilafah hingga datang masa mulkan

jabriyyah (para penguasa diktator yang tidak menerapkan syariah). Kesimpulan ini juga

didukung oleh hadis yang sama, dengan lafadz khilafah yang di taqyid oleh kata nubuwwah

sebagaimana riwayat Abu Dawud, al-Hakim, ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir)”.

Permasalahan ini tidak mempengaruhi pengertian Khilafah dalam artian luas, yang pada

intinya Khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah sistem pemerintahan Islam seluruh dunia.

Dengan demikian, hal inilah yang memberikan penjelasan ormas Hizbut Tahrir yakin

terhadap akan datangnya suatu pemerintahan islam yang disebut dengan Khilafah.

Di dunia barat istilah Khilafah dikenal dengan sebutan Caliphate. Ini dibuktikan dengan

perkataan George Walker Bush (Presiden Amerika Serikat ke 43) pada setiap kali pidato

politiknya selalu menggunakan istilah Caliphate untuk menggambarkan sistem pemerintahan

Islam secara global (Dilihat melalui video yang berjudul ”Khilafah, Prediksi Khilafah”.

Khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah Khilafah yang memiliki arti yang

sama dengan yang dimaksud oleh George Walker Bush, karena Hizbut Tahrir pun

mengartikan Khilafah atau Caliphate sebagai sistem pemerintah Islam secara global.

Sebagai perbandingan, salah satu ketua dari ormas Islam yaitu Pengurus Besar Nahdlatul

Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian

Khilafah. Hal ini dia kemukakan dengan istilahnya yaitu Khilafah Nasionalis. Ini beliau

27

kemukakan pada acara diskusi publik “Indonesia Menolak ISIS” bersama Sekertaris Jenderal

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Abdul Kadir Karding di ruang Fraksi PKB pada

tanggal 4 November 2015. Meskipun ini temanya tentang penolakan ISIS (Islamic State in

Iraq and Syiria), akan tetapi yang menjadi masalah adalah pernyataannya terhadap Khilafah

yang mengartikan berbeda dengan Kaelola dalam buku kamusnya, Hizbut Tahrir, dan George

Walker Bush. Khilafah Nasionalis tentu memiliki dua arti yang saling berbeda jika kita

melihat Khilafah yang dimaksud dalam kamus politik, Hizbut Tahrir, dan George Walker

Bush.

4. Dakwah

Definisi dakwah yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Endang Anshari (1991)

mengartikan dakwah sebagai upaya menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, baik

dengan lisan maupun dengan tulisan. Kemudian Amrullah Ahmad (1999) mengartikan

dakwah sebagai upaya mengajak manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah secara kaffah

(menyeluruh), baik dengan lisan, tulisan maupun perbuatan sebagai ikhtiar muslim

mewujudkan Islam menjadi kenyataan kehidupan pribadi, usrah (kelompok), jamaah dan

umat. Dan Muhammad Natsir mengemukakan dakwah sebagai usaha menyerukan dan

menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan

hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebajikan dan

mencegah keburukan), dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan oleh

akhlak, dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan perseorangan, berumah-

tangga, bermasyarakat, dan bernegara.

(Mengutip dari http://www.risalahislam.com/2015/07/pengertian-dakwah-arti-kata-istilah-

dan.html diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 21.23 WIB)

http://www.risalahislam.com/2015/07/pengertian-dakwah-arti-kata-istilah-dan.html


28

Menurut Shobron (2014: 57-59) dakwah yang dilakukan oleh ormas HTI ada tiga macam,

yakni pertama, dakwah fikriyah yaitu dakwah melalui penyebaran pemikiran untuk

menanamkan pemikiran Islam dan menghancurkan atau membantah pemikiran yang tidak

Islami. Kedua, dakwah siyasiyah yaitu dakwah yang digerakkan untuk tercapainya tujuan

politik yakni tegaknya syariat dan khilâfah. Ketiga, dakwah askariyyah yaitu dakwah

melalui kekuatan militer atau jihad fî sabîlillâh. HTI sekarang sedang melakukan dakwah

fikriyyah dan siyasiyyah sekaligus melalui berbagai uslub (cara) dan wasîah (sarana), baik

secara langsung maupun tidak langsung. Dakwah secara langsung di antaranya seperti yang

dilakukan HTI melalui forum-forum publik seperti seminar, diskusi, talkshow, tabligh akbar,

khutbah jum’at, pengajian-pengajian dan lain sebagainya yang di lakukan di berbagai wilayah

di Indonesia. Dalam satu minggu dilakukan puluhan bahkan mungkin ratusan forum-forum

semacam itu. Dengan demikian dapat diketahui langkah-langkah HTI dalam melakukan

perubahan di Indonesia, artinya HTI pun akan melakukan dakwah-nya yang ketiga yaitu

dakwah askariyyah melalui kekuatan militer atau jihad fî sabîlillâh, namun kita belum tahu

kapan HTI akan melakukan dakwah yang ketiga ini.

5. Radikalisme

Radikal diartikan sebagai mendasar atau amat keras dalam menuntut suatu perubahan.

Sedangkan radikalisme adalah paham politik yang menginginkan perubahan dengan cara

kekerasan, cepat, mendasar, dan drastis (Kaelola, 2009: 281).

Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung

perubahan. Sementara itu radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu

cenderung menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan

29

yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan

mereka.

Dawinsha mengemukakan defenisi radikalisme menyamakannya dengan teroris. Tapi dia

sendiri memakai istilah radikalisme dengan membedakan antara keduanya. Radikalisme

adalah kebijakan dan terorisme bagian dari kebijakan radikal tersebut. Defenisi Dawinsha

lebih nyata bahwa radikalisme itu mengandung sikap jiwa yang membawa kepada tindakan

yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapanan dan menggantinya dengan

gagasan baru. Makna yang terakhir ini, radikalisme adalah sebagai pemahaman negatif dan

bahkan bisa menjadi berbahaya sebagai ekstrim kiri atau kanan (mengutip dari

http://politikinternasionaradikanlismel.co.id/ diakses pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 21.23

WIB).

Munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme Islam merupakan tantangan baru bagi umat

Islam untuk menjawabnya. Isu radikalisme Islam ini sebenarnya sudah lama mencuat di

permukaan wacana internasional. Radikalisme Islam sebagai fenomena historis-sosiologis

merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global

akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat

dunia. Banyak label label yang diberikan oleh kalangan Eropa Barat dan Amerika Serikat

untuk menyebut gerakan Islam radikal, dari sebutan kelompok garis keras, ekstrimis, militan,

Islam kanan, fundamentalisme sampai terrorisme. Bahkan di negara-negara barat pasca

hancurnya ideologi Komunisme (pasca perang dingin) memandang Islam sebagai sebuah

gerakan dari peradaban yang menakutkan. Tidak ada gejolak politik yang lebih ditakuti

melebihi bangkitnya gerakan Islam yang diberinya label sebagai radikalisme Islam.

http://politikinternasionaradikanlismel.co.id/

30

Tuduhan-tuduhan dan propaganda barat atas Islam sebagai agama yang menopang gerakan

radikalisme telah menjadi retorika internasional.

Label radikalisme bagi gerakan Islam yang menentang Barat dan sekutu-sekutunya dengan

sengaja dijadikan komoditi politik. Gerakan perlawanan rakyat Palestina, Revolusi Islam

Iran, Partai FIS Al-Jazair, perilaku anti Amerika Serikat yang dipertunjukkan Mu’ammar

Kadafi ataupun Saddam Hussein, gerakan Islam di Mindanau Selatan, gerakan masyarakat

Muslim Sudan yang anti Amerika Serikat, merebaknya solidaritas Muslim Indonesia terhadap

saudara-saudara yang tertindas dan sebagainya adalah fenomena yang dijadikan media barat

dalam mengkampanyekan label radikalisme Islam. Tetapi memang tidak bisa dibantah

bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-kelompok Islam tertentu yang

menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan paham

keagamaannya secara kaku yang dalam bahasa peradaban global sering disebut kaum

radikalisme Islam.

Radikalisme tak jarang menjadi pilihan bagi sebagian kalangan umat Islam untuk merespons

sebuah keadaan. Bagi mereka radikalisme merupakan sebuah pilihan untuk menyelesaikan

masalah. Namun sebagian kalangan lainnya, menentang radikalisme dalam bentuk apapun

sebab mereka meyakini radikalisme justru tak menyelesaikan apapun. Bahkan akan

melahirkan masalah lain yang memiliki dampak berkepanjangan. Lebih jauh lagi radikalisme

justru malah akan menjadikan citra Islam sebagai agama yang tidak toleran dan sarat

kekerasan (mengutip dari http://politikinternasionaradikanlismel.co.id/ diakses pada tanggal

20 Juni 2017 pukul 21.23 WIB).


31

B. Teori Pendekatan

1. Kontroversi

Secara umum kontroversi dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan atau perbedaan.

Kontroversi bisa bersifat individual atau kelompok dalam memandang suatu permasalahan.

Hal ini muncul akibat dari adanya suatu pandangan yang berbeda seseorang atau kelompok,

sehingga menimbulkan sikap pro atau kontra bagi orang atau kelompok lain yang menilainya.

Menurut Kaelola (2009: 164) kontroversi politik adalah perdebatan atau pertentangan tentang

suatu masalah politik.

Dalam kaitannya terhadap HTI, kontroversi yang dimaksud adalah kontroversi politik, karena

kaitannya pemikiran suatu kelompok atau ormas terhadap suatu konsep gagasan pemikiran

politik. Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila dapat berupa pro atau

kontra, menerima atau menolak, bertentangan atau tidak bertentangan. HTI sebagai suatu

kelompok politik yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

nilai, dan cita-cita yang sama.

2. Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Kelompok kepentingan (interest group) ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat,

sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi

dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dan kelompok

penekan (presure group). Kelompok kepentingan, sesuai dengan namanya memusatkan

perhatian pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah

sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok. Jadi, ia

32

lebih berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang dibuat pemerintah.

Kelompok penekan secara sengaja mengelompokkan diri untuk suatu tujuan khusus setelah

itu bubar, dan secara khusus pula berusaha memengaruhi atau menekan para pejabat

pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka. Dengan demikian, perbedaannya lebih pada

cara dan sasaran (Subakti, 2010: 140). Melihat dua jenis kelompok masyarakat maka HTI

termasuk ke dalam kelompok kepentingan (interest group) karena HTI memiliki sifat, sikap,

kepercayaan, dan tujuan tertentu.

Pengertian dan aturan formal mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) telah diatur dalam

Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada pasal 1

yaitu organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila. Dengan demikian setiap ormas yang ada di Indonesia haruslah

berdasarkan kepada Pancasila.

Di dalam UU Nomor 17 tahun 2013 pada pasal 10 ayat 1 huruf a, menjelaskan bahwa ormas

dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Kemudian pada pasal 11 ayat 2

menjelaskan ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat

1 huruf a didirikan dengan berbasis anggota. Dan pada pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa

pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

33

Penelitian mengenai HTI sebagai organisasi kemasyarakatan yang legal, dirasa sangatlah

perlu untuk diteliti, agar semua mendapatkan kejelasan dan tidak lagi menjadi kontroversi.

Dan juga sangat bermanfaat bagi para akademisi di bidang politik, masyarakat, dan semua

elemen-elemen masyarakat, karena mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:

1. Setiap Warga Negara Indonesia termasuk organisasi masyarakat, memiliki hak untuk

mengemukakan pendapatnya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat”. Akan tetapi hal ini tidak bisa sepenuhnya dijadikan landasan penuh untuk

mengemukakan pendapat, termasuk untuk mengubah konstitusi yang telah ada seperti

Pancasila, karena hal ini akan melemahkan integritas Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Untuk itulah diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi

masalah ini.

2. Posisi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi masyarakat di Indonesia,

haruslah taat dan tunduk terhadap konstitusi negara yang berlaku. Menurut Hertanto

(2006: 235-237) mengelompokan pandangan sikap dan Politik Islam yang terbagi

dalam empat golongan. Golongan pertama, yang aktif disertai sikap menolak

terhadap garis yang dianggap menyimpang. Golongan kedua, bersifat akomodatif.

Golongan ketiga, melihat Islam sebagai ajaran masyarakat yang dirasa kurang atau

tidak perlu disertai keterlibatan dalam politik. Golongan keempat, yang menolak

sama sekali kaitannya Islam dengan Politik.

Jika melihat HTI, maka bisa dikatakan sebagai golongan pertama. Akan tetapi yang

juga perlu diingat bahwa HTI sangat tidak kooperatif terhadap Pemerintah, seperti

34

contoh penolakannya terhadap proses demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, hal ini

juga perlu dirasa untuk penelitian lebih lanjut.

3. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam setiap pergerakannya di Indonesia, selalu

memberikan kritik melalui media. Turun ke jalan (demonstrasi). Dan melakukan

kajian-kajian atau diskusi bersama dengan masyarakat dan para tokoh-tokoh penting

di dalam masyarakat. Perjuangan HTI sampai dengan saat ini termasuk yang sangat

taat terhadap konstitusi, karena belum pernah ada HTI membuat kerusakan dan

menggangu hak orang lain. Bahkan apabila dilihat secara objektif, beberapa aksinya,

HTI memberikan kritik kepada negara yang pro terhadap rakyat Indonesia, seperti

contoh kritikan HTI mengenai penolakan BPJS, dalam hal ini HTI menilai negara

lepas tanggung jawab dalam hal kesehatan. Mereka menyinggung peran negara salah

satunya melindungi seluruh Rakyat Indonesia terutama dalam hal kesehatan, dan

negara tidak boleh menjadi perusahaan asuransi.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar, apakah HTI dengan cara seperti ini mampu

merubah suatu ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, agar semua dapat memberikan

penjelasan secara gamblang, kembali diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini.

3. Kritik Ideologi

Indonesia sebagai negara plural yang terdiri dari suku, agama dan ras menempatkan Pancasila

sebagai sebuah dasar dan ideologi negara. Akan tetapi melihat sejarah negara Indonesia dari

awal kemerdekaannya di Indonesia, beberapa kalangan menginginkan Islam ditetapkan

sebagai ideologi negara Indonesia. Tidak hanya Islam tetapi ada juga kalangan yang

menginginkan Komunisme ditetapkan sebagai ideologi negara Indonesia, akan tetapi di tahun

35

1965 menjadi sejarah kelam Komunisme karena menjadi ideologi yang terlarang hingga saat

ini (2016), akibat dari Partai Komunis Indonesia yang melakukan pemberontakan dengan

cara membunuh para Dewan Jenderal yang saat ini disebut sebagai Pahlawan Revolusi.

Presiden RI ke-2, Soeharto (dalam Rizieq, 2012: 101-102) mengistilahkan Pancasila sebagai

Ideologi Terbuka. Hal itu dikemukakan oleh Soeharto dalam acara pembukaan Penataran

Calon Manggala BP-7 Pusat 143 pada 10 November 1986, dan diulangi dalam pidato

kenegaraan pada 16 Agustus 1989. Soeharto menyatakan sebagai berikut : ”Itulah sebabnya,

beberapa tahun yang lalu saya kemukakan, bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, maka

kita dalam mengembangkan pemikiran baru yang tegar dan kreatif untuk mengamalkan

Pancasila dalam menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis,

yakni :

a. Nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah, sedang ;

b. Pelaksanaannya kita sesuaikan dengan keperluan dan tantangan nyata yang kita

hadapi dalam tiap kurun waktu.

Fenomena mengenai Hizbut Tahrir di seluruh dunia yang perjuangannya di tiap-tiap negara

menginginkan untuk diterapkannya Islam sebagai sebuah ideologi, tentu berdampak juga

dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang juga secara terang-terangan menginginkan Islam

ditetapkan sebagai sebuah ideologi di negara Indonesia. Tentu hal ini menimbulkan

pertanyaan besar, apakah ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang memperjuangkan ideologi

Islam, tidak bertentangan dengan Pancasila yang merupakan Dasar dan Ideologi Negara

Indonesia? Bagaimana persepsi Hizbut Tahrir terhadap Ideologi Pancasila?.

36

4. Islam dan Negara

Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia (transformasi, pemikiran, dan praktik politik

Islam di Indonesia) sebagaimana yang telah ditulis oleh Effendy (2009) mengunakan

beberapa pendekatan yaitu:

a. Dekonfessionalisasi. Pendekatan ini lebih dahulu di kembangkan oleh C.A.O. Van

Nieuwenhuijize. Dalam dua artikelnya yang ditulis pada akhir 1950-an dan

pertengahan 1960-an. Nieuwenhuijize mencoba mengjelasakan hubungan politik

antara Islam dan negara nasionalis modern, terutama peran Islam dalam revolusi

nasional dan proses pembangunan bangsa dalam kerangka dekonfessionalisasi.

Paling menarik dalam pendekatan ini adalah, Nieuwenhuijize memandang peran

Islam dalam pandangan pribumi adalah sebagai instumen dalam perlawanan melawan

kolonial Belanda.

b. Domestikasi Islam, Effendy mengunakan teori Harry J. Benda mengenai Islam

Indonesia. Dalam teori ini, Harry J. Benda menganalisa historis mengenai Islam di

Jawa pada abad 16 hingan abad ke 18, terutaman perebutan kekuasaan antara

kerajaan-kerajaan Islam yang taat di pesisir Jawa, yang diwakili kerajaan Demak

terkenal ortodok, yang melawan kerajaan mataram yang terkenal sinkretis diwilayah

pedalaman.

c. Skismatik dan Aliran. Pendekatan ini mencoba mengelompokan pemeluk Islam

Indonesia yang bercorak skismatik dalam hubungan Islam Jawa-isme dengan Islamis,

yang kemudian memasuki dibidang politik, kebudayaan dan sosial. Kemudian

mengidentifikasi seperti yang dilakukan oleh Clifford Geertz (religion of java)

mengembangkan skisme sosial keagamaan kedalam pengelompokan aliran sosio-

kultural dan politik.

37

d. Pendekatan Trikotomi. Pendekatan ini mengelompokan antara beberapa persoalan,

yaitu Islam ortodok (santri), Islam singkretis (abang), dan negara Islam (power

political). Tiga persoalan ini yang kemudian menglahirkan pendekatan trikotomi

dalam politik Islam Indonesia yaitu fundamentalis, reformis, dan akomodasionis.

Kelompok fundamentalis mendukung jenis penafsiran Islam yang kaku dan murni

(tidak fleksibelity), menentang pemikiran sekuler dan pengaruh Barat, dan

singkretisme kepercayaan tradisonal, menekankan keutamaan agama atas politik.

Sedangkan akomodasionis memberikan penghargaan yang tinggi kepada kerangka

persatuan yang diberikan Islam, tetapi mereka berpegang kepada kepentingan-

kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-

organisasi Islam.

e. Islam kultural. Teori ini dikembangkan oleh Donald K. Emmerson, teori ini mencoba

mengkaitkan kembali doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan

Negara. Emmerson melihat sepanjang 1980-an, diskursus Islam di Indonesia yang

tegah menegaskan dimensi Islam kultural, menurtut Emmerson demensinya sama

sekali non politis, akibatnya penegasan kemabali dimensi kultural di Indonesia benar-

benar hidup dan berkembang dengan baik. Sebagai contoh Islam masa Orde Baru

cendrung kesolehan religius dipandang kokoh untuk dalam mempertahankan

eksistensi Orba yang anti komunis. Dalam hal ini bobot Islam kultural lebih besar

dan juga dapat mempengaruhi pemerintahan untuk meneawarkan sejumlah konsesi

kepada umat Islam.

38

C. Kerangka Pikir

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menetapkan Pancasila sebagai dasar dan

ideologi negara. Disisi lain ada kelompok yang menilai jika ormas Hizbut Tahrir Indonesia

bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila dicetuskan sejak awal Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan sampai dengan saat

ini Pancasila merupakan keputusan yang sudah tidak dapat lagi untuk dirubah (final). Setiap

ormas yang legal dan diakui oleh pemerintah wajib mengikuti Pancasila dan UUD 1945.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia merupakan ormas yang legal dan diakui oleh pemerintah,

sehingga HTI harus sesuai dengan gagasan Pancasila. Akan tetapi sebagian kalangan menilai

jika ormas ini bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada

bagaimana kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila, deskripsi metode

pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia, dan bagaimana kelompok lain memandang ormas

Hizbut Tahrir Indonesia.

39

Gambar 1. Kerangka Pikir

Kontroversi

Hizbut Tahrir Indonesia

Metode Pergerakan HTI

Pandangan Kelompok lain

terhadap HTI

Pandangan HTI terhadap

Pancasila

Kontradiksi HTI dengan

Pancasila

40

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan tinjauan

awal peneliti, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan

metode kualitatif. Menurur Bogdan dan Taylor (Prastowo, 2011: 22) metode kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini peneliti menggunakan

desain penelitian eksploratif karena peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek

penelitiannya saja. Melalui pendekatan eksploratif-kualitatif ini peneliti berusaha untuk

menggali, mengembangkan dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan

ormas HTI dengan Pancasila.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu mengarah pada kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap

Pancasila sehingga dapat menjawab tujuan penelitian sebagaimana yang telah dituliskan pada

kerangka pikir, meliputi:

1. Kontroversi HTI terhadap Pancasila, memberikan informasi dan penjelasan tentang

kontradiksi HTI dengan Pancasila serta bagaimana pandangan HTI terhadap Pancasila.

41

2. Metode Pergerakan HTI, memberikan kejelasan bagaimana pergerakan-pergerakan yang

dilakukan HTI.

3. Bagaimana pandangan kelompok lain terhadap ormas HTI, Indikatornya adalah dengan

cara mendeskripsikan secara detail pro dan kontra kelompok lain memandang ormas HTI

sehingga menjawab permasalahan yang telah ditulis pada latar belakang mengenai konsep-

konsep HTI yang dianggap kontroversi.

4. Memberikan penjelasan alasan mengapa izin Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi

kemasyarakatan (ormas) dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia.

C. Instrumen Penelitian

Adapun pada metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama. Menurut

Nasution (Prastowo, 2011: 43) peneliti adalah key instrument atau alat penelitian utama.

Oleh karena itu instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sendiri

yang mengadakan pengamatan atau wawancara tak berstruktur dengan menggunakan buku

catatan, laptop, kamera, dan lainnya. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami makna

interaksi antar manusia, membaca gerak muka, serta mengetahui makna yang terkandung

dalam ucapan atau perbuatan informan. Walaupun menggunakan alat rekam atau kamera,

peneliti tetap memegang peranan utama sebagai alat penelitian.

42

D. Sumber Data

Apabila dilihat dari sumbernya, objek penelitian kualitatif menurut Spardley disebut social

situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actor),

dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (Prastowo, 2011: 199). Situasi sosial

tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di

dalamnya. Jika dikaitkan dengan sumbernya, data penelitian dibedakan menjadi 2 (dua)

macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang dapat memberi informasi langsung kepada pengumpul

data. Data-data yang diperoleh di lapangan bersumber dari instansi pemerintah,

masyarakat, ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

2. Data sekunder adalah data yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada

pengumpul data. Pada umumnya data sekunder berfungsi untuk menguatkan data primer

dan biasanya diperoleh melalui data-data penunjang seperti dokumen-dokumen yang

diperoleh dari instansi pemerintah, internet, maupun ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena

bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data

yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Hadi (Prastowo, 2011: 22) pengamatan (observasi) diartikan sebagai pengamatan

dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperanserta (partisipan)

43

dan yang tidak berperanserta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat

hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja, sedangkan pengamat

berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus

menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati (Moleong, 2006: 176).

Adapun pada penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipan karena dalam penelitian

ini peneliti akan mencoba untuk menghadiri setiap kali berdiskusi dengan pihak yang

dilakukan oleh DPP Hizbut Tahrir Indonesia.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan 2 (dua) orang

atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan

sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2011: 212). Teknik

wawancara yang dilakukan peneliti adalah teknik wawancara mendalam. Adapun wawancara

yang dilakukan ini secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan

atau orang yang diwawancarai, dengan/atau tanpa menggunakan pedoman (guide)

wawancara. Dalam wawancara ini pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan

sosial yang relatif lama (Prastowo, 2011: 212).

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi tersruktur. Wawancara

semi terstruktur ini dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat

dinamis, namun tetap terikat dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat

terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus

penelitian. Pada penelitian ini peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang isinya

mengenai hal-hal yang nantinya akan dipertanyakan kepada para informan untuk

44

mendapatkan informasi yang akurat. Proses penyusunannya disesuaikan pada permasalahan

persepsi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila.

Pedoman wawancara ini disusun dengan fokus penelitian peneliti berdasarkan apa yang

nantinya akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan. Kemudian akan diolah dan

dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi suatu rangkaian informasi yang

dinarasikan dalam bentuk deskriptif, sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan

dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dokumentasi

Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni

peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku

harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, video, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan

dengan masalah yang diteliti (Prastowo, 2011: 226). Dokumen tidak hanya catatan peristiwa

saat ini dan yang akan datang, namun juga catatan di masa lalu. Sementara kegunaan teknik

dokumentasi ini menurut Sugiyono dan Prastowo (Prastowo, 2011: 227) sebagai berikut.

a. Sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara.

b. Menjadikan hasil penelitian dari pengamatan atau wawancara lebih kredibel (dapat

dipercaya) dengan dukungan sejarah kehidupan pribadi. Hasil penelitian juga akan

semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni

yang telah ada.

c. Dokumen dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Hal ini disebabkan dalam

banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan,

bahkan untuk meramalkan.

45

Data-data yang diperoleh peneliti bisa berupa tulisan-tulisan, artikel, gambar, video, ataupun

data-data dari instansi-instansi pemerintah dan ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

F. Penentuan Informan

Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama

yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian

(Moleong, 2006: 132).

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini

dijelaskan oleh Sugiyono (Prastowo, 2011: 197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi

sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang

mengetahui tentang situasi sosial tersebut. Adapun kegunaan informan menurut Lincoln dan

Guba serta Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006: 132) yaitu sebagai berikut.

1. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam

konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.

2. Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai

sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau

membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Pada penelitian ini, penentuan informan yang menjadi sumber data dilakukan dengan teknik

purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus

penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu key informan

dan secondary informan. Key informan sebagai informan utama yang lebih mengetahui

46

situasi fokus penelitian, sedangkan secondary informan sebagai informan penunjang dalam

memberikan penambahan informasi. Adapun tabel instrumennya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar informan

No. Informan Keterangan

1 DPP Hizbut Tahrir Indonesia (Ismail Yusanto) Key informan

2 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Key informan

3 Masyarakat (Gerakan Mubaligh Islam) Secondary informan

Daftar informan tersebut adalah orang-orang yang dekat dan mengetahui kondisi

permasalahan terhadap fokus yang akan dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu, data dan

informasi yang peneliti peroleh dari proses observasi, wawancara maupun dokumentasi dapat

dipertanggungjawabkan.

G. Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2017. Adapun penelitian

untuk Key Informan adalah dilaksanakan langsung di Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir

Indonesia yang beralamat di Crown Palace Blok A 25-26, Jalan Prof.Soepomo Nomor 231,

Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870.

Sedangkan dari pihak Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dilaksanakan di kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik di alamat Jalan Basuki Rahmat Nomor 21 Bandar Lampung,

dan dari kalangan masyarakat yang juga aktif di Gerakan Mubaligh Islam dilaksanakan di

Universitas Tulang Bawang Lampung di Jalan Gajah Mada nomor 34 Kotabaru, Bandar

Lampung.

47

Adapun pada penelitian ini teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Selama di

lapangan peneliti dalam menganalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

lapangan (Prastowo, 2011: 242). Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama

proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dengan demikian merupakan

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu, serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2011: 243). Oleh karena itu,

jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh,

asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian

peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun penyajian

yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif. Beberapa jenis bentuk

penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya yang semuanya

H. Teknik Analisis Data

48

dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu

(Prastowo, 2011: 244). Akan tetapi, bentuk penyajian data yang paling sering digunakan

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian-penyajian ini,

peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan

berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu, dalam penjelasan Sugiyono (Prastowo, 2011: 250)

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data,

kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya. Maka

kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di

lapangan. Berikut ini adalah siklus teknis analisis data menurut Miles dan Huberman.

Gambar 2. Siklus teknis analisis data menurut Miles dan Huberman

Data

Colection Data Display

Conclution Drawing

and Verifying

Data

Reduction

49

Adapun pada penelitian kualitatif, terdapat 4 (empat) bentuk uji keabsahan data, yaitu uji

kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas

(validitas eksternal), dan uji konfirmabilitas (objektivitas) (Prastowo, 2011: 265). Namun

dari keempat bentuk tersebut, uji kredibilitas datalah yang paling sering digunakan. Uji

kredibilitas data memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa

sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat

kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda

yang sedang diteliti (Prastowo, 2011: 266). Untuk menguji kredibilitas data, dapat dilakukan

dengan 7 (tujuh) teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan,

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, analisis kasus negatif, dan

menggunakan bahan referensi (Prastowo, 2011: 265). Pada penelitian ini, peneliti

menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi.

Moleong (2006: 330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Denzin (Prastowo, 2011: 269) membedakan teknik ini menjadi lima macam, antara lain

sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber, yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan

dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik, yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3. Triangulasi waktu, yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data dengan cara

I. Uji Keabsahan Data

50

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan teknik lain dalam waktu atau

situasi yang berbeda.

4. Triangulasi penyidik, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan

memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.

5. Triangulasi teori, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan

menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Adapun dari kelima macam triangulasi di atas, peneliti dalam melakukan analisis data

menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber data dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dari para

informan yang akan dijadikan tujuan. Sedangkan triangulasi teknik dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu

berupa data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian di cek dengan observasi dan

dokumentasi.

51

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir berasal dari kata hizb yang mengartikan sebagai partai dan at-tahrir yang

berarti pembebasan. Berikut adalah penjelasan detail tentang Hizbut Tahrir mengutip dari

website resmi dari Hizbut Tahrir Indonesia. “Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang

berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut

Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk

menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk

mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam

realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian

(seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian),

bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di

bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia

kelangsungan kelompoknya” (Mengutip dari situs resmi HTI http://hizbut-

tahrir.or.id/tentang-kami/ diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 20.23 WIB). Dengan

demikian ormas Hizbut Tahrir merupakan ormas yang berjuang untuk menerapkan ideologi

Islam dalam hal politik dengan cara menerapkan sistem Khilafah.

Hizbut Tahrir berdiri di Yerusalem atau Al-Quds, Palestina pada tanggal 14 Maret 1953 oleh

Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an oleh

Abdurrahman Al Baghdadiy yang kemudian disebut dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/


52

Hizbut Tahrir seluruh dunia bermarkas di London, Inggris dengan sebutan Maktab I’lamy.

Di Indonesia bermarkas di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan sebutan DPP Hizbut

Tahrir Indonesia. Kemudian setiap Provinsi di Indonesia memiliki markas dengan sebutan

DPD I Hizbut Tahrir Indonesia, dan di setiap kabupaten atau kota memiliki markas dengan

sebutan DPD II Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir seluruh dunia saat ini (2017) diketuai

oleh Atha Abu Ar-Rasytah. Dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diketuai oleh Rokhmat S

Labib.

Ormas Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) baru mulai terlihat pergerakannya pada publik yaitu

pada konferensi internasional tentang Khilafah Islamiyah pada tahun 2000 di Jakarta. Hizbut

Tahrir yang merupakan sebuah partai politik, sesuai dengan namanya hizb, dapat dengan

nyata menamai dirinya sebagai partai politik apabila menggunakan istilah partai politik

secara luas. Contohnya menurut Budiarjo (2000: 160-161) yang mendefinisikan partai politik

sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,

nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Munculnya aturan formal, dalam bentuk Undang-Undang yaitu pada Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2002 pasal 1 yang mendefinisikan partai politik di Indonesia sebagai organisasi

politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas

dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,

masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Hal inilah yang memberikan

penegasan posisi HTI sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia sampai dengan saat ini

(2017).

53

Dengan demikian dapat disimpulkan, meskipun HTI menamakan dirinya sebagai suatu partai

politik, tetapi di Indonesia tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan, karena HTI tidak mau

mengikuti proses demokrasi melalui pemilihan umum.

B. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat

parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum

kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara

kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di

muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali

(Mengutip dari https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/ diakses pada tanggal 11 Maret 2017

pukul 13.20 WIB).

C. Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke

seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara

Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya

diatur sesuai dengan hukum-hukum syara’. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman

adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang

dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai’at oleh kaum muslimin untuk

didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah


54

Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan

jihad.

Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan

kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk

mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat

akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara

Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia sebagaimana yang terjadi pada

masa silam yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Hizbut Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari’at) bagi umat

manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan

kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi (Mengutip dari https://hizbut-

tahrir.or.id/tentang-kami/ diakses pada tanggal 11 Maret 2017 pukul 13.24 WIB).

D. Kegiatan Hizbut Tahrir

Kegiatan Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah kondisi

masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-

ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide ini menjadi opini umum di tengah

masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong

mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam.

Juga dengan mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam

yakni ridla terhadap apa yang di-ridlai Allah, marah dan benci terhadap apa yang dimurkai



55

dan dibenci oleh Allah serta mengubah hubungan/interaksi yang ada dalam masyarakat

menjadi hubungan/interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan

pemecahan-pemecahan Islam. Hizbut Tahrir telah muncul dan berkembang, kemudian

menyebarluaskan aktifitas dakwah-nya di negeri-negeri Arab, maupun sebagian besar negeri-

negeri Islam lainnya.

Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik. Maksudnya adalah bahwa

Hizbut Tahrir memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta

pemecahannya secara syar’i. Karena yang dimaksud politik adalah mengurus dan

memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-

pemecahannya.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalam aktifitasnya dalam mendidik

dan membina umat dengan tsaqafah Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari

aqidah-aqidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta persepsi-persepsi yang

keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan kufur.

Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pertarungan pemikiran (ash shiro’ul fikri) dan

dalam perjuangan politiknya (al kifahus siyasi). Pertarungan pemikiran terlihat dalam

penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur. Hal itu tampak pula dalam

penentangannya terhadap ide-ide yang salah, aqidah-aqidah yang rusak, atau persepsi-

persepsi yang keliru, dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya,

dan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut.

56

Adapun perjuangan politiknya, terlihat dari penentangannya terhadap kaum kafir imperialis

untuk memerdekakan umat dari belenggu dominasinya, membebaskan umat dari

cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran,

kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam kegiatannya menentang para penguasa,

mengungkap pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat, melancarkan kritik,

kontrol, dan koreksi terhadap mereka serta berusaha menggantinya tatkala mereka

mengabaikan hak-hak umat, tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, melalaikan

salah satu urusan umat, atau menyalahi hukum-hukum Islam. Seluruh kegiatan politik itu

dilakukan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan fisik/senjata (laa madiyah) sesuai dengan

jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah Saw.

Jadi kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik, baik

sebelum maupun sesudah proses penerimaan pemerintahan (melalui umat). Kegiatan Hizbut

Tahrir bukan di bidang pendidikan, karena ia bukanlah madrasah (sekolah). Begitu pula

seruannya tidak hanya bersifat nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk. Kegiatan Hizbut

Tahrir bersifat politik, yaitu dengan cara mengemukakan ide-ide (konsep-konsep) Islam

beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam kenyataan

hidup dan pemerintahan.

Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan

agar Aqidah Islamiyah menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan undang-undang. Karena

Aqidah Islamiyah adalah aqidah aqliyah (aqidah yang menjadi dasar pemikiran) dan aqidah

siyasiyah (aqidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan

57

problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial,

dan lain-lain (Mengutip dari https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/ diakses pada tanggal 11

Maret 2017 pukul 13.53 WIB).

E. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir telah melakukan pengkajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat,

termasuk kemerosotan yang dideritanya. Kemudian membandingkannya dengan kondisi

yang ada pada masa Rasulullah saw, masa Khulafa ar-Rasyidin, dan masa generasi Tabi’in.

Selain itu juga merujuk kembali sirah Rasulullah saw, dan tata cara mengemban dakwah yang

beliau lakukan sejak permulaan dakwah-nya, hingga beliau berhasil mendirikan Daulah

Islamiyah di Madinah. Dipelajari juga perjalanan hidup beliau di Madinah. Tentu saja,

dengan tetap merujuk kepada Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, serta apa yang ditunjukkan oleh

dua sumber tadi, yaitu Ijma Shahabat dan Qiyas. Selain juga tetap berpedoman pada

ungkapan-ungkapan maupun pendapat-pendapat para Shahabat, Tabi’in, Imam-imam dari

kalangan Mujtahidin.

Setelah melakukan kajian secara menyeluruh itu, maka Hizbut Tahrir telah memilih dan

menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah dan

thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir hanya

berasal dari Islam. Tidak ada satupun yang bukan dari Islam. Bahkan tidak dipengaruhi oleh

sesuatu yang tidak bersumber dari Islam.

Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum

tersebut sesuai dengan perkara-perkara yang diperlukan dalam perjuangannya yaitu untuk


58

melangsungkan kembali kehidupan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru

dunia dengan mendirikan Daulah Khilafah, dan mengangkat seorang Khalifah. Ide-ide,

pendapat-pendapat, dan hukum-hukum tersebut telah dihimpun dalam berbagai buku,

booklet, maupun selebaran yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat.

108

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila

Hizbut Tahrir Indonesia dianggap bersebrangan dengan Pancasila karena tujuan mereka yaitu

Khilafah, sehingga dapat mengubah Indonesia menjadi negara Islam yang bertentangan

dengan nilai pokok Pancasila yang merupakan fondasi bagi negara dan satu-satunya ideologi

yang telah ditetapkan di Indonesia. Sikap HTI yang terlihat jelas dalam publikasi-publikasi

dan beberapa statement resmi oleh pimpinan-pimpinan HTI. Dalam Al-Waie (87: 41)

misalnya, Ismail Yusanto mengkritisi Pancasila dengan mengatakan bahwa Pancasila tidaklah

cukup untuk mengatur suatu masyarakat. Ismail Yusanto berargumen bahwa Pancasila

hanyalah seperangkat “nilai filosofis” yang kurang praktis yang oleh karena itu dipraktikan

secara berbeda oleh Soeharto dan Soekarno. Pada 2004 dalam sidang parlemen untuk

mengamandemen UUD 1945, HTI menyeru untuk kembali kepada Pancasila sebagai fondasi

bagi bangsa (Al-Waie, 24: 8) mereka menentang ide asas tunggal Soeharto yang hendak

dimunculkan kembali.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada peraturan

konstitusi. Setiap ormas yang ada di Indonesia haruslah mendapatkan perizinan agar diakui

oleh pemerintah. HTI adalah organisasi kemasyarakatan yang mendapat persetujuan dengan

legalitasnya yaitu Keputusan Menkumham No. AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan

109

pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Kemudian HTI juga memiliki

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang didalamnya juga

menjelaskan mengenai identitas keanggotaan Hizbut Tahrir di Indonesia, pada Bab II pasal 4

tentang identitas dan azas yang bunyinya “Hizbut Tahrir Indonesia adalah Gerakan Dakwah

Islam berazas Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Dengan demikian HTI dengan tegas

menyatakan sebagai ormas yang taat kepada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

HTI dengan tegas menolak ormasnya dikatakan sebagai ormas yang anti Pancasila, walaupun

jika memang dilihat HTI tidak pernah menggunakan simbol-simbol nasionalisme, seperti

bendera merah putih, burung garuda, dan lain-lain. Di dalam AD/ART HTI (BAB II Pasal 4)

HTI menyatakan bahwa ormasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

HTI memandang Pancasila dari segi peraturan tertulis dan nilai-nilai yang terkandung di

dalam Pancasila itu sendiri, seperti pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha

Esa, hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama Islam karena Tuhan dalam

agama Islam bersifat Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradap, maka memang

seharusnya setiap manusia bersifat adil dan beradap. Ketiga, persatuan Indonesia, memang

seharusnya seluruh rakyat Indonesia bersatu tanpa memandang suku, agama, dan ras bahkan

HTI memiliki tujuan yang sangat besar yaitu menyatukan seluruh umat manusia dibawah

sistem Khilafah, sebagaimana yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sejak Daulah Islam

hingga berakhir pada 3 Maret 1923 di Turki, pada waktu itu tidak ada istilah nation state atau

negara-negara sehingga tidak terkotak-kotak seperti saat ini, bahkan ketika kasus Timor

Leste, Aceh, kemudian saat ini Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik

110

Indonesia, HTI adalah ormas yang paling banyak menolak dan menyuarakan ini, hal ini

merupakan perbuatan ashobia yang dilarang di dalam Islam. Keempat, kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memang ini yang

seharusnya diterapkan yaitu dengan lebih mengutamakan musyawarah daripada voting, saat

ini kita justru lebih bangga dengan demokrasi yang mana menerapkan sistem one man one

vote daripada musyawarah mufakat. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia memang sudah seharusnya bersifat adil karena itu

adalah nilai-nilai keislaman.

Di Indonesia ormas ini menjadi kontroversi manakala sebagian kalangan menganggap HTI

sebagai ormas yang anti terhadap Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri jelas sudah

bersifat final dan tidak bisa lagi untuk dirubah. Jika kita melihat pergerakan ormas HTI,

seolah-olah terlihat bahwa ormas ini tidak menunjukkan identitas nasionalismenya, seperti

contoh ormas ini tidak terlihat sama sekali menggunakan simbol-simbol nasionalis yaitu

bendera merah putih, burung garuda, dan lain-lain. Kemudian ormas ini juga tidak banyak

memberikan masukan mengenai Pancasila akan tetapi ormas HTI selalu menyuarakan

Khilafah atau Caliphate, karena bagi mereka itu adalah solusi segala permasalahan yang ada

di Indonesia bahkan seluruh dunia, baik itu masalah politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Oleh karena itu beberapa kalangan menuduh bahwa ormas ini sebagai ormas yang anti

terhadap Pancasila karena memiliki cara pandang sendiri dalam mengatasi setiap

permasalahan yang ada di negeri ini.

Simpulannya HTI adalah organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan yang bersifat

radikal secara pemikiran tanpa melakukan tindakan kekerasan atau anarkis, taat dan patuh

terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

111

2. Metode Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagaamaan skala internasional.

Ormas ini memiliki landasan pemikiran yang mengacu kepada nilai-nilai politik Islam.

Ormas ini yakin bahwa masalah apapun yang terjadi baik itu politik, ekonomi, sosial, dan

lainnya hanya dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem khilafah dan syariah.

Pergerakan ormas HTI dalam melakukan perubahan, tergolong dalam kategori radikal tetapi

hanya sebatas pemikiran. Hingga saat ini (2017) HTI sudah berdiri lebih dari sepuluh tahun

di Indonesia, dan tidak pernah sama sekali melakukan tindakan kekerasan. Hal ini juga

dipertegas dalam AD/ART HTI pada Bab 2 pasal 5 tentang sifat, disitu dengan jelas tertulis

“Perkumpulan bersifat pemikiran, peka terhadap urusan umat, tanpa kekerasan, mandiri, non

partisipan dan nirlaba”. Dengan demikian sudah jelas bahwa HTI menolak untuk melakukan

tindakan kekerasan atau anarkis.

3. Pandangan Kelompok Lain terhadap Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir

Indonesia

FKPT memandang setiap kelompok radikal tergantung ke dalam tipologi kelompok radikal

yang seperti apa. Jika melihat ormas Hizbut Tahrir Indonesia, sebagaimana yang telah

dipaparkan beberapa macam tipologi radikal, ormas HTI lebih tepatnya termasuk ke dalam

kelompok radikal gagasan. Karena HTI hanyalah bersifat radikal secara pemikiran tanpa

pernah melakukan tindakan anarkis.

TNI menilai ormas HTI bukanlah ancaman langsung kepada pemerintah Indonesia karena

posisi politik non-kekerasan, tetapi visi menghidupkan kembali ke-khalifah-an Islam adalah

bertentangan langsung dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila.

112

Sedangkan pandangan salah satu contoh masyarakat terhadap ormas HTI, menilai dalam

melakukan perubahannya HTI lebih banyak mengedepankan kegiatan dakwah

menyampaikan gagasan-gagasan dan ide tentang Khilafah. Masih banyak masyarakat yang

tidak tahu secara jelas apakah ormas HTI bertentangan dengan Pancasila atau tidak.

4. Pencabutan Dasar Hukum Izin Hizbut Tahrir Indonesia Oleh Pemerintah Republik

Indonesia

Indonesia menjadi negara ke 21 (dua puluh satu) yang melarang kelompok Hizbut Tahrir.

Ada 5 (lima) poin alasan mengapa pemerintah membubarkan ormas HTI:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil

bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas,

dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang

dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan

NKRI.

4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah

perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-

mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sikap HTI pada saat dicabutnya perizinannya adalah mentaati konstitusi Pemerintah Republik

Indonesia. Terbukti ketika dicabutnya perizanan mereka, seluruh markas-markas HTI di

Indonesia mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota berinisiatif untuk menutup

113

markasnya sendiri. Akan tetapi pihak HTI pun tetap melakukan perlawanan hukum dengan

mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena HTI dituduh sebagai ormas yang anti Pancasila.

B. Saran

Peran HTI sebagai organisasi kemasyarakatan yang legal dan diakui oleh pemerintah

seharusnya lebih bersifat terbuka terhadap seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

Sebagai contoh, ormas HTI terlalu bersih keras terhadap pemikirannya seperti memandang

setiap permasalahan hanya bisa diselesaikan dengan Khilafah, tanpa memperhatikan apa yang

sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat. Ormas HTI terlalu enggan

menggunakan simbol-simbol yang sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat,

seperti bendera merah putih dan simbol-simbol nasional lainnya. Hal inilah yang menjadikan

seolah-olah ormas HTI bagi sebagian kalangan dicap sebagai ormas yang radikal dan ingin

menggantikan status Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Bagi sebagian

besar masyarakat Indonesia, sudah menjadi suatu hal yang positif menggunakan simbol-

simbol nasional seperti itu, karena masyarakat menganggap dengan menggunakan simbol-

simbol tersebut berarti menandakan orang tersebut cinta terhadap tanah air. Padahal

kenyataanya HTI adalah ormas yang berdasarkan pada Pancasila dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia sesuai dengan yang tertuang di dalam AD/ART HTI, ditambah lagi HTI

termasuk ormas yang paling keras dalam menyuarakan masalah separatisme dan paham-

paham luar yang bertentangan dengan Pancasila seperti Kapitalisme, Liberalisme,

Sekulerisme, dan lain-lain.

Ormas HTI seharusnya lebih bersifat terang-terangan menyatakan diri bahwa ormasnya

bersifat legal, mendapat persetujuan dari pemerintah, dan tidak bertentangan dengan

114

Pancasila. Jangan ketika sudah ada sebagian kalangan yang menuduh bahwa ormas HTI anti

terhadap Pancasila baru memberikan klarifikasi. HTI seharusnya mempublis secara umum

legalitas HTI sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia, seperti mempublisnya di situs

web resmi HTI ataupun yang lain. Jangan seperti kasus Menteri Dalam Negeri, Tjahjo

Kumolo yang bicara bahwa ormas HTI tidak ada perizinannya barulah juru bicara HTI Ismail

Yusanto memberikan klarifikasi. Begitu juga dengan AD/ART HTI seharusnya di publis di

media masaa seperti situs resmi HTI atau lainnya. Saat penulis ingin mendapatkan AD/ART

HTI sangatlah sulit, di internet tidak ditemukan sama sekali, kemudian menanyakan di kantor

DPD I HTI Lampung tidak ada, dan barulah di DPP HTI diberikan, itupun hanya sebatas

diperbolehkan untuk membaca dan memfoto bagian-bagian yang berkaitan dengan identitas

HTI sebagai ormas di Indonesia. Hal seperti inilah yang membuat ormas HTI masih terlihat

banyak masyarakat yang kurang mengetahui lebih jelas tentang ormas HTI.

HTI sebagai ormas yang bergerak di bidang politik dan keagamaan haruslah memahami apa

yang sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat. Walaupun memang ormas HTI

sudah banyak mengkritik pemerintah yang mungkin bertujuan untuk kebaikan seluruh

masyarakat Indonesia, seperti contoh kritikan ormas HTI terhadap kebijakan BPJS yang

seolah-olah negara lepas tanggung jawab karena salah satu tugas negara adalah menjamin

kesehatan warganya, masalah kepemilikan tambang yang seharusnya dikelola oleh bangsa

sendiri, kemudian masalah separatisme, dan lain-lain yang semua itu mungkin dilakukan

untuk kebaikan masyarakat Indonesia, namun ada baiknya apabila HTI menunjukkan simbol-

simbol nasional seperti bendera merah putih untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa

HTI adalah ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

115

Kita sebagai warga negara Indonesia termasuk ormas HTI sudah seharusnya menjunjung

tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setiap warga negara diberikan kebebasan

dalam mengemukakan aspirasi dan pendapatnya selama masih dalam batas wajar dan tidak

menimbulkan kerusakan. HTI sebagai ormas di Indonesia telah menunjukkan sikap yang

terkesan baik, disamping ormas HTI tidak pernah terlibat tindakan kekerasan, HTI juga

terdaftar sebagai ormas yang legal dan diakui oleh pemerintah. Artinya HTI adalah ormas

yang taat dan patuh terhadap peraturan yang ada di Indonesia, dan kita sebagai warga negara

Indonesia berkewajiban saling bersatu dan menjaga.

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan banyak hal yang

bisa diambil pelajarannya, tidak hanya dari kalangan ormas HTI sendiri, tetapi juga dapat

menambah masukan, referensi, dan data bagi pengamat politik, pemerintah khususnya BNPT

dan Badan Intelijen Negara (BIN), ormas-ormas di seluruh Indonesia, dan seluruh warga

negera Indonesia agar bisa lebih bijak dalam melihat setiap permasalahan mengenai ormas,

ideologi negara, dan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Ahnaf, Mohammad Iqbal. 2011. From Revolution to ‘Refolution’: A Study of

Hizb al-Tahrir, Its Changes and Trajectories in the Democratic Context of

Indonesia (2000-2009). Victoria University of Wellington, Wellington.

An-Nabhani. 2012. Peraturan Hidup dalam Islam. HTI Press, Jakarta.

Anonim. 2013. Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir.

Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.

Budiarjo, Miriam. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta.

Effendy, Bahtiar. 2009. Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik

Politik Islam di Indonesia. Paramadina, Jakarta.

Haq, Hamka. 2011. Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam. Rmbooks, Jakarta.

Hertanto. 2006. Teori-Teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia. Penerbit

Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Hwang, Julie Chernov. 2011. Umat Bergerak; Mobilisasi Damai Kaum Islamis di

Indonesia, Malaysia, dan Turki. Freedom Institute. Jakarta.

Isjwara. 1980. Pengantar Ilmu Politik. Binacipta, Bandung.

Kaelola, Akbar. 2009. Kamus Istilah Politik Kontemporer. Cakrawala,

Yogyakarta.

Kansil. 2008. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta.

Kusuma, Erwien dan Khairul. 2008. Pancasila dan Islam. BAUR Publishing,

Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya,

Bandung.

Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif

Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana

Indonesia, Jakarta.

Sukarna. 1981. Sistim Politik. Alumni IKAPI, Bandung.

Syafiie, Inu Kencana. 2012. Teori dan Analisis Politik. Pustaka Reka Cipta,

Bandung.

Tibi, Bassam. 2000. Ancaman Fundamentalisme. Tiara Wacana Yogya,

Yogyakarta.

Jurnal/Tesis/Disertasi

Na’im, Akhsan dan Syaputra, Hendry. 2011. Kewarganegaraan, Suku Bangsa,

Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia (Hasil Sensus

Penduduk 2010). Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Osman, Nawab Mohamed. 2010. Menghidupkan Kembali Kekhalifahan di

Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia, Strategi Mobilisasi dan Dampaknya

Bagi Indonesia. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat

Pengkajian Strategi, Jakarta.

Rizieq, Al-Habib Muhammad. 2012. Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan

Syariah Islam di Indonesia. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Shobron, Sudarno. 2014. Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Universitas

Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Majalah/Artikel

Al-Wa’ie. No.172 Tahun XV, 1-31 Desember 2014

Peraturan dan Undang-undang

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hizbut Tahrir

Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang

Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

Video

Khilafah, Prediksi Khilafah (George Walker Bush)

Pancasila itu Tidak Anti Komunis (Soekarno)

Website


diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 20.23 WIB.



http://www.muslimoderat.net/2017/05/indonesia-menjadi-negara-ke-21-yang-

melarang-hti.

diakses pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 21.22 WIB.


diakses pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 21.23 WIB.

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/10/pemerintah-tak-boleh-meminta-

maaf-kepada-pki

diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 17.11 WIB

http://news.liputan6.com/read/2660712/pbnu-minta-pemerintah-bubarkan-ormas-

anti-pancasila

diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 17.01 WIB.

http://www.risalahislam.com/2015/07/pengertian-dakwah-arti-kata-istilah-

dan.html

diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 21.23 WIB.

http://www.salafynews.com/banser-dan-ansor-tulungagung-bubarkan-pengajian-

kelompok-khilafah-anti-pancasila.html


https://m.tempo.co/read/news/2016/02/12/078744542/hizbut-tahrir-kami-tidak-

anti-pancasila-dan-nkri

diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 12.33 WIB.



http://www.muslimoderat.net/2017/05/indonesia-menjadi-negara-ke-21-yang-melarang-hti

http://www.muslimoderat.net/2017/05/indonesia-menjadi-negara-ke-21-yang-melarang-hti












Documents

KONTROVERSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA …digilib.unila.ac.id/27946/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · aturan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ... B. Rumusan Masalah