Konstruktivisme Hukum Dan Pemilhian Kepala

8/17/2019 Konstruktivisme Hukum Dan Pemilhian Kepala

1/15

KONSTRUKTIVISME HUKUM DAN PEMILHIAN KEPALADAERAH : Suatu Kajian Filsafat Hukum Te !a"a# Pema!aman Dan

Pelaksanaan Pemili!an Ke#ala Dae a! P $%insi

DISUSUN OLEH : LITA T&ESTA AL'NIM :()A**+*,-AN.KATAN ,/

PRO.RAM DOKTOR ILMU HUKUMUNIVERSITAS DIPONE.ORO

SEMARAN.


2/15

KONSTRUKTIVISME HUKUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH : SuatuKajian Filsafat Hukum Te !a"a# Pema!aman Dan Pelaksanaan Pemili!an Ke#ala

Dae a! P $%insi

I0 PENDAHULUANUUD 1945 menegaskan bahwa, Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum(rechtstaat ). enegasan ini berarti, bahwa sebagai suatu Negara, Indonesia telah memilihnegara hukum sebagai bentuk Negara, yang berarti !ula bahwa, setia! tindakan danakibatnya yang dilakukan oleh semua !ihak di negara ini, harus didasarkan atas hukumdan diselesaikan berdasarkan hokum.

Negara hukum menurut "ristoteles, # ialah negara yang berdasar atas hukum (berdiri diatas hukum) dan men$amin keadilan ke!ada warga negaranya. eraturan hukum yangsebenamya adalah !eraturan yang men%erminkan keadilan &!emikiran ini menun$uk duahal !enting yaitu, negara yang berdasar atas hukum dan negara yang men$amin keadilan.

'emam!uan hukum untuk menyelenggarakan ungsinya ditentukan oleh kemam!uankom!onen kom!onen sistem hukum. *emahnya salah satu kom!onen hukum akan ber!engaruh terhada! kehidu!an hukum di Indonesia dan akan ber!engaruh $uga !ada !engembangan ungsi dalam mewu$udkan tu$uannya.Dalam !ers!ekti bangsa Indonesia, hal demikian ini meru!akan !ersoalan yang sangatserius, karena !ertama, tidak terlam!au banyak ahli hukum yang menaruh !erhatianterhada! masalah masalah hukum yang bersi at konse!tual+ kedua , diantara ahli yangmenaruh !erhatian terhada! hal ini masih terda!at !erbedaan !andangan tentangkonse!si dan ruang lingku! hukum sebagai suatu sistem+ ketiga , kedua masalah yangmendahului itu didukung !ula oleh berbagai masalah yang sangat ber!engaruh terhada!

gerak hukum dalam menyelenggarakan ungsinya, baik yang berasal dari aktor internal,mau!un yang berasal dari aktor ekstemal.'ini !embangunan hukum sudah men$adi bagian dari keutuhan -istem embangunan

Nasional. Untuk da!at membangun hukum nasional memang di!erlukan suatu disain !embangunan hukum yang te!at, hal se!erti ini adalah bukan !eker$aan yang mudah,a!alagi di Indonesia !engaruh !andangan berbagai aliran dalam hukum yang belum ada

2 L.J.Van Apeldorn, Pengantar Hukum Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal22.

Lili !as"idi, Pem#angunan $istem Hukum %alam !angka Pem#inaan Hukum&asional, 'utir('utirPemikiran %alam Hukum )* +ahun Pro %r.Arie $idharta, !e-kaAidtama, etr.Pertama, 2**8, hal 1 *.


3/15

kesatu!aduan !emahaman sehingga ber!engaruh $uga terhada! !erkembangan hukum diIndonesia. Namun demikian tidak ada salahnya !ada !en$elasan selan$utnya dalam !a!er ini akan melihat sebagian ke%il sisi hukum yang kiranya %uku! menarik untuk di%ermati ,

yaitu hukum tata negara. erkembangan hukum tata negara ini se$ak ter$adinya re ormasidi Indonesia sekitar tahun 199/, menga1ami !erkembangan yang sangat !esat .

-udah ham!ir 11 tahun Indonesia memasuki masa re ormasi yang %uku!menggon%angkan antara lain sendi sendi kehidu!an !olitik, ekonomi !ertahanan dankeamanan , yaitu suatu situasi yang ditandai dengan adanya !eristiwa $atuhnya kekuasaan0enderal (!um) -oeharto selaku residen e!ublik Indonesia ( I) !ada tanggal #1 2ei199/. 3erhentinya itu -oeharto !ada saat itu disebabkan adanya tuntutan yang terusmenerus dari masyarakat !ada umumnya khususnya kalangan mahasiswa."da!un tuntutan tersebut dimaksudkan untuk mem!erbaiki keadaan Indonesia baik darisisi ekonomi, !olitik, hukum mau!un srtutur ketatanegaraan. untutan yang diinginkanadalah (1) amandemen UUD 1945+ (#) engha!usan doktrin dwi ungsi "3 I+ ( )

!enegakan su!remasi hukum !enghormatan hak asasi manusia (6"2) dan !emberantasan koru!si, kolusi dan ne!otisme (''N)+ (4) desentralisasi dan hubunganyang adil antara !usat dan daerah (otonomi)+ (5) mewu$udkan kebebasan !ers+ dan (7)mewu$udkan kehidu!an demokrasi.4-alah satu adalah keinginan untuk adanya desentralisasi dan hubungan yang adil antara

!usat dan daerah yang dimaknai sebagai adanya otonomi daerah di sam!ing itu adanyatuntutan untuk mewu$udkan kehidu!an demokrasi. 'einginan kaun re ormis kemudianditin dak lan$uti o1eh 2a$elis ermusyawaratan akyat (2 ) dengan melakukan

amndemen terhada! UUD I 1945 dengan em!at (4) taha!. ada taha!an kedua telahdiamandemen asal 1/ yang mengatur mengenai !emerintahan daerah men$adi asal 1/dengan 8 ayat. ada ayat 4 berbunyi & ubemur, 3u!ati dan :alikota masing masingsebagai 'e!ala emerintah daerah !ro;insi, kabu!aten dan kota di!ilih se%arademokratis&. 'etentuan !asal tersebut berbeda dengan !emilihan !residen yangdilakukan dengan !emilihan langsung oleh rakyat ( asal 7 " ayat(l) atau !emilihan

/ . Lihat0a"elis Permusya aratan !akyat !epu#lik Indonesia 0P! !I3, Panduan%alam

0emasyamkatkan 4ndang 4ndang %asar &egara !epu#lik Indonesia +ahun 19/5Latar'elakang,Proses, %an Hasil Per#ahan 4ndang 4ndang %asar !epu#lik Indonesia

+ahun 19/5 Jakarta6sekretaris Jenderal 0P! !I, 2** 3 hal 7.


4/15

anggota D ,D D dan D D yang dilakukan melalui !emilihan umum ( asal 19 ayat(l). 2elihat !erbedaan dalam hal !emilihan mengandung arti !ula bahwa sebenarnya

!engertian !emilihan langsung berbeda dengan !engertian !emilihan se%ara demokratis.6al inilah yang menarik untuk ditelusuri lebih lan$ut a!a yang melatarbelakangi maksuddari !ara !embentuk !asal mengenai !emilihan se%ara demokratis tersebut.Dalam !er$alanan waktu untuk melaksanakan asal 1/, asal 1/ ", asal 1/ 3 (ketiga

!asal ini mengatur mengenai emerintahan Daerah )


5/15

menimbulkan kon lik adanya dugaan ke%urangan. >leh karena itu kon iik tersebutkemudian dibawa ke 2ahkamah 'onstitusi untuk diselesaikan. >leh 2' melalui

utusan N< 41? 6 U.D @I?#


6/15

analisis. eori yang bersi at mikro, dalam teori ini menekankan !ada as!ek !erilakumanusia dibandingkan as!ek as!ek lain yang $ustru ditekankan oleh teori makro, se!ertitentang as!ek struktural (kelembagaan) dan ungsional (e ekti;itas). eori !rogresi Satji#t$ Ra!a "j$ 5 termasuk teori mikro karena menekankan !ada as!ek !erilakumanusia dibandingkan dengan as!ek !rosedur, kelembagaan serta e ekti;itas hukum.

eori ini di!andang sebagai teori yang di!andang sebagai teori yang sedang men%ari $atidiri bertolak dari realitas em!irik tentang beker$anya hukum di dalam masyarakat, beru!aketidak!uasan dan ke!rihatinan terhada! kiner$a dan kualitas !enegakan hukum dalamsetting Indonesia abad #1. 7 Te$ i # $2 esif berangkat dari dua asumsi dasar, !ertama,hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya 8. 3ertolak dari asumsi dasar ini,kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas

dan besar. >leh karena itu, ketika ter$adi !ermasalahan hukum, maka hukumlah yangharus di!erbaiki dan ditin$au ulang, bukan manusinya yang di!aksa !aksa untuk melaksanakan hukum tersebut. 'edua, hukum bukan mem!akan institusi yang mutlak serta inal karena hukum akan selalu berada dalam suatu !roses untuk terus men$adi ( lawas process, law in the making )./

eori mikro yang selan$utnya akan digunakan adalah teori interaksionalis simbolik dari(lume , disini hukum hukum di!andang sebagai enomena sosial beru!a !erilaku yangmem!ola yang bersi at simbolik, !erilaku yang !enuh dengan makna makna tertentu.Untulk memberikan eks!lanasi tentang makna !erilaku yang mem!ola dalam baik !adatataran law making institutions, law guardian institutions, mau!un!ada tataran a%%u!ant.

eori ini untuk menaganalisis !erilaku !ara !e$abat !embentuk !eraturan !erundangundangan.Di sam!ing menggunakan teori mikro, !eneliti akan menggunakan $uga teori yang

bersi at makro mengingat dalam !enelitian ini terda!at !roblematik yang memerlukan !endekatan im!lementati dari hukum, sebagai u!aya untuk mewu$udkan ide hukummen$adi suatu kenyataan, $akni !ada tataran low making institutions ( D dan

residen), guardian law institutions ( 2ahkamah 'onstitusi), dan role a%%u!ant (

5 . $at"ipto !ahard"o, Hukum Progres Hukum ang 0em#e#askan, Jurnal HukumProgresi , Vol I &o1 April 2**5, Program %oktor Ilmu Hukum, $emarang, hal .7 . I#id, Hal 5.) . Lo:. it8 . I#id, hal 7.


7/15

masyarakat, atau stakeholders). >leh karena itulah di gunakan teori dari 'illiam 103!am4liss "an R$4e t (0 Sei"man yang melihat beker$anya hukum di dalammasyarakat.METODE PENELITIAN". Titik #an"an2 atau Standpoint

itik !andang atau stand!oint !eneliti terhada! obyek !enelitian adalah #enelitiankualitatif . 6al ini menyangkut !osisi trategis !eneliti yang berkaitan dengan tradisi yangakan menuntun !eneliti ke dalam !enelitian tersebut. 2enurut Le56 10M$le$n2 9, dari

berbagai !enda!at 1< menyusun sintesa bahwa !enelitian kualitati adalah !enelitian yang bermaksud untuk memahami enomena tentang a!a yang dialami oleh subyek !enelitianmisalnya !erilaku, !erse!si, moti;asi, tindakan, dan lain lain, se%ara holistik, dan dengan%ara deskri!si dalam bentuk kata kata dan bahasa, !ada suatu konteks khusus yangalamiah dan dengan meman aatkan berbagai metode alamiah.

(0 Pa a"i2ma2akna istilah !aradigma dalam komunitas ilmu !engetahuan tentu sa$a tak sederhana

!emahanman kita sehari hari. 'ata B!aradigma & ( Paradigsm ) sesungguhnya diturunkandari kata %am!uran, gabungan, atau amalgamasi dari bahasa yunani !arageigma. ara

berarti &di sebelah&,&di sam!ing&, &di sisi&, &berdam!ingan & atau & di te!i&, sedangkan

deiknunai atau deigma bermakna &melihat& atau &menun$uk&. Di dalam bahasa lnggris,se%ara sematis dan seherhana, !aradigm atau !aradigma kemudian dimaknai sebagai&%ontoh& (eCam!le), !ola (!ateern), atau &model&. 11

9 . Le;y,J.0oleong, 0etodo


8/15

perpresti nya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, perspekti dan persoalantentang manusia yang diteliti.11 . >rlyn lndarti, Paradigma:Apa dan Bagaimana ? 'ahan A"ar pada kuliah Asas(AsasHukum, @akultasHukum 4ndip, 2**)3, hal 2

Di dalam komunitas ilmiah, !aradigma menem!ati !osisi yuang amat !enting. aradigmaantara lain di!andang sebagai keseluruhan konse! yang diterima oleh sebagian besar anggota suatu komunitas intelektual sebagai & saint & ( science ), dikarenakankee ekti annya di dalam inen$elaskan suatu !roses, ide, atau sekum!ulan data yangkom!leks. 1#

"da!un yang !ertama kali memun%ulkan istilah !aradigma dalam ilmu !engetahuan ialahT!$mas S0 K!un dalam buku yang legendaris The Structure of Scientific Revolution ,yang diterbiutkan !ertama kali tahun 197#. 2enurut 'hun, ilmu !engetahuan di!otretsebagai suatu akti;itas yang diikat


9/15

se!erangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan, baik tindakan keseharianmau!un dalam !enyelidikan ilmiah. 15

.u4a "an Lin8$ln dalam Handbook of Qualitative Research sebagaimana dikuti! olehrlyn lndarti, menyodorlgan 4 (em!at) !aradigma utama yang lebih men%aku! sekaligus

sistematis, !adat, dan rasional. 'eem!at !aradigma dimaksud adalah !ositi;ism,

!ost!ositi;ism, %riti%al theory dan %onstru%ti;ism. erbedaan dari keem!at !aradigmatersebut di dasarkan !ada $awaban masing masing terhada! (tiga) !ertanyaan mendasar yang menyangkut 17

l. ( enanyaan ) $nt$l$2i , yaitu bentuk dan si at realitas, berikut a!a yang dikatahui mengenai hal ini+#. ( ertanyaan) E#istem$l$2i , yaitu si at hubungan atau relasi antara indi;idu atau kelom!ok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk a!a yang da!at diketahui tentang hal ini (termasuk !ula !ertanyaan EaksiologisF dan r%torisF dari =reswell, 1994)+ dan

. ( ertanyaan) Met$"$l$2is ,yaitu %ara bagaimana indi;idu atai kelom!ok masyarakat (termasuk !eneliti) menda!atkan $awab atas a!a yang ingin diketahui.

ada !aradigma konstrukti;isme ada (tiga) $awaban terhada! !ertanyan tersebut di atastersebut

l. ( ertanyaan) $nt$l$2is , di$awab oleh k$nst ukti%isme dengan 9 elati%isme , aninya realitas ma$emuk dan beragam, berdasarkan !enalaman sosial indi;idual, lokal, dan s!esi ik, meru!akan &konstruksi& mental?intelektualitas manusia, bentuk dan isi ber!ulang !ada !enganut?!emegang, da!at berubah men$adi lebih in ormed dan?atau so!hi%ated+ humanis+#. ( ertanyaan) E#ist8m$l$2i , di$awab konstrukti;isme dengan 9t ansaksi$nal

;su4j8ktif< , artnya !enganut?!emegang dan obyek obser;asi?in;estigasi terkait se%ara interakti + temuan di E%i!taF?di EkonstruksiF bersama+ usi antara ontologi dan e!istemologi+

15 .>smi arasih, Peran =omisi udisial %alam 0em#angun =ultur Hakim 0elaluiPeru#ahan


10/15

Paradigma, 'ulitin =omisi udisial, 2**8.17 . >rlyn Indarti, Brasi llmiah 0>&JA%I 0A&4$IA 0>!%>=A6 0enggagas Paradigma'aruPendidikan Hukum 4ntuk 0em#angun 0asyarakat 0adani %i sampaikan %alam!angka %i:s &atalis =e(//

@akultas Hukum 4niCersitas %iponegoro, $emarang, 8 Januari 2**1.

. ( ertanyaan) met$"$l$2i , di$awab konstrukti;isme dengan “herrneneutikal/dialektikal , artinya EkonstruksiF ditelususri melalui interaksi antar dan sesama !enganut?!emegang dan obyek Eobser;asi?in;estigasi+ dengan teknik hermeneutikal dan !ertukaran dialektikal EkonstruksiF tersebut di Einter!retasiF dibandingkan, dan ditandingkan+ tu$uan+ distilasi EkonstruksiF konsensus atau resultante konstruksi F.

Dari keem!at !aradigma yang ditawarkan uba dan *in%oln !aradigma yang di!ilih oleh !eneliti dalam !enelitian ini adalah !aradigma


11/15

1) .$elengkapnya lihat Bntologi Paradigma PositiCistik, dalam >.D.Du#a dan

.$.Li:oln, 199/3se#agaimana dikutip >rlyn Indarty 2**13.18 . $uteki, !ingkasan %isertasi !ekonstmksi Politik Hukum +entang Hak 0engausai

&egara Atas $um#er%aya Air 'er#osis &ilai =eadilan $osial $tudi PriCatisasi Pengelolaan $um#er %ayaAir3, Hal.9,

30 Pen"ekatan Penelitian3erdasarkan stand !oint tersebut di atas , !enelitian ini da!at dikelom!okan ke dalam

!endekatan socio legal r!search .Dalam !endekatan ini terda!at dua as!ek !enelitian. ertama, as!ek legal resear%h, yakniobyek !enelitian teta! ada yang beru!a hukum dalam arti &norm& !eraturan !erundangundangan, dalam hal ini adalah UUD 1945 ( walau!un sebagian sar$ana 6ukum ata

Negara ada yang tidak se!enda!at UUD sebagai !eraturan !erundang undangan) danUndang Undang No # ahun #


12/15

!erselisihan sengketa ilkada ke 2ahkamah 'onstitusi. utusan dari 2ahkamah 'onstitusi atas kasus tersebut adalah diadakan !emilihan ulang. "kibat dari

!emilihan ulang ini tidak hanya meresahkan rakyat ro;insi 0awa imur sa$a F

teta!i $uga ter$adi !embengkakan anggaran yang %uku! besar.

E0 Sum4e > Teknik Pe i2um#ulan Dan Analisis Data E0,0 Sum4e Data-umber data utama dalam !enelitian ini adalah im enyusun !erubahan taha! keduaUUD l945 beserta dengan risalahnya. ln orman lain adalah im enyusun an%anganUU N< # ahun # # ahun #


13/15

se%ara ;isual mengin ormasikan hal hal yang berkaitan dengan !enelitian.

E0-0 Teknik Analisa Dataerhada! data !rimer, akan digunakan teknik data dengan menganalisis data se$ak

!eneliti berada di la!angan . Data dari hasil yang di!eroleh di la!angan setelah diangga!;alid, maka langkah selan$utnya adalah menganalisis se%ara indukti kualitati untuk men$awab !roblematik yang men$adi okus studi !enelitian.*angkah langkah teknik analisa !enelitian ini mengikuti model interakti sebagaimanadikemukakan oleh Matt87 (0 Miles an" A0Mi8!ael Hu48 mas 19, yang bergerak dalamtiga siklus kegiatan, yaitu reduksi data, !enya$ian data, dan !enarikan sim!ulan atau;eritikasi. erhada! data sekund%r, akan dilakukan !engolahan data denganmenggunakan logika dedukti , namun tidak menutu! kemungkinan da!at $uga dilakukananalisis dengan rnenggunakan logika indukti khususnya terhada! kasus kasus di dualakoasi !enelitian terkait dengan kasus !emilihan ubemur.


14/15

19 . Lihat $ut:ki, !ingkasan %isertasi !ekonstruksi Politik Hukum +entang Hak0enguasai &egara Atas$um#er %aya Air 'er#asis &ilai =eadilan $osial $tudi PriCatisasi $um#er %aya Air3,2**8, hal l2. Lihat

"uga Du#a dan Lin:oln , menurutnya masuk dalam kriteria yang #er ungsi se#agai13 inEuiry Aim, yaitu

tu"uan kegiatan penelitian adalah untuk mengadakan FpemahamanG danrekonstruksi so:ial a:tion 23theory, ditempatkan se#agai langkah dalam menyusun deskripsi dan pemahamanterhadap kelompokmasyarakat yang hendak ditelitinya 3 nature kno ledge, #ah a ilmupengetahuan adalah rekonstruksi

pemikiran indiCidu yang kemudian dikem#angkan men"adi konsensus masyarakat.Periksa L:;y 0ol:ong,0etodology Peneliti:m =ualitat !ema"a !osdakaiya, 'andung, 1997, hal 1) .

DAFTAR PUSTAKA

smi :arasih, eran 'omisi Hudisial Dalam 2embangun 'ultur 6akim 2elalui Perubahan aradigma, 3u1itin 'omisi Hudisial, #


15/15

4atar #elakang,Proses, )an Hasil Perbahan $ndang $ndang )asar Republik (ndonesiaTahun 0123 ( 0akana sekretaris 0enderal 2 1, #

Documents

Konstruktivisme Hukum Dan Pemilhian Kepala