Upload others
View 2
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG …€¦ · QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2010 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHsaifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/04/Pertemuan-4.pdfANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Dalam kerangka untuk melaksanakan Pasal 182
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, · dalam Pasal 3 diberikan dalam pagu yang paling tinggi yang dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian
PROVINSI SUMATERA UTARA - padanglawaskab.go.id
sulsel.bpk.go.id · Web view9.Lampiran IXDaftar Pinjaman Daerah dan Otonomi Daerah; Pasal 6 Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja
Audit Board of Indonesia...Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 1 Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah
PASAL I BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian … · institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · dilakukan dana pensiun dananya bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
luk.staff.ugm.ac.id · yang selanjutnya disebut SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan. BAB Il RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN Pasal
JDIH Kabupaten Probolinggo – Jaringan Dokumentasi dan ......(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2, me urut C-I/A sebagaimana
BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN · 2015. 10. 16. · DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Pasal 1 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai Pendapatan Daerah
PERLAKUAN PPh PASAL 23 ATAS PENDAPATAN JASA …repository.unika.ac.id/11392/1/13.31.0019 Kezia Dika Anjasari COVER... · Laporan Praktik Kerja Lapangan ... yang selalu menjadi penghibur
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - jogloabang.com · kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 12 (1)
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN · PDF filePEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN ... PEMBENTUKAN BUMDes Pasal 6 (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa,
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ......membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20
PERDA No. 6 Tahun 2012 · TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 6 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA … · melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang
palembang.bpk.go.id...Pasal 3 (1) Pengemudi memungut tarif dari pelajar yang menggunakan angkutan bus sekolah. (2) Pengemudi Bus sekolah wajib menyetor hasil Pendapatan sebagaimana
Universitas Muslim Nus antara Al WashliyahKultura memuat tulisan yang berkenaan dengan Analisis Faktor Produksi Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan, Kajian Hukum Penerapan Pasal 8
pohwates-bjn.desa.id...Pasal 4 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa
sumselprov.go.idjdih.sumselprov.go.id/userfiles/270420192341_PERDA-7...DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan
STUDI TERHADAP RENDAHNYA PENDAPATAN ...eprints.walisongo.ac.id/11686/1/2101130_MUHAMMAD_HASAN...No. 1/1974) dalam pasal 1 sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
BAB III PEMBAHASAN - eprints.undip.ac.ideprints.undip.ac.id/59015/3/BAB_III.pdf · 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1 ... 25 Pendapatan Belanja
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ... · PENGADAAN Pasal 7 Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA€¦ · Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pasal 2 Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERDA_3_1991.pdf · Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : ... Dinas Pendapatan
RENCANA AKSI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH …bappeda.kalteng.go.id/downloads/paparan/Rakorpem/Rakorpem-2016/... · Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 & Pasal 29 wajib
