5

JDIH Kabupaten Probolinggo – Jaringan Dokumentasi dan ......(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2, me urut C-I/A sebagaimana

Download PDF Report

Upload
others
View
7
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JDIH Kabupaten Probolinggo – Jaringan Dokumentasi dan ......(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2, me urut C-I/A sebagaimana

Page 2: JDIH Kabupaten Probolinggo – Jaringan Dokumentasi dan ......(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2, me urut C-I/A sebagaimana

Page 3: JDIH Kabupaten Probolinggo – Jaringan Dokumentasi dan ......(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2, me urut C-I/A sebagaimana

Page 4: JDIH Kabupaten Probolinggo – Jaringan Dokumentasi dan ......(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2, me urut C-I/A sebagaimana

Page 5: JDIH Kabupaten Probolinggo – Jaringan Dokumentasi dan ......(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2, me urut C-I/A sebagaimana

PERLAKUAN AKUNTANSI PPH PASAL 21 DAN PASAL 25 …

PERLAKUAN AKUNTANSI PPH PASAL 21 DAN PASAL 25 …

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 … · 2016-05-19 · undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis ... Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 … · 2016-05-19 · undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis ... Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang

Documents

· Pasal 8 Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/ atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, harus memperhatikan: a. ketersediaan

· Pasal 8 Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/ atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, harus memperhatikan: a. ketersediaan

Documents

PASAL 25 PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI PASAL 18 … · JAMINAN PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN ... macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam

PASAL 25 PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI PASAL 18 … · JAMINAN PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN ... macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam

Documents

SESI 5 Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak filesurat ketetapan pajak pasal 1 angka 14 uu kup surat ketetapan pajak pasal 13 pasal 15 pasal 17 dan pasal 17 b pasal 17 a surat

SESI 5 Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak filesurat ketetapan pajak pasal 1 angka 14 uu kup surat ketetapan pajak pasal 13 pasal 15 pasal 17 dan pasal 17 b pasal 17 a surat

Documents

· sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan

· sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Documents

Pasal pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di indonesia

Pasal pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di indonesia

Education

ANALISIS AKUNTANSI PPH PASAL 22, PPH PASAL 23, DAN PPN

ANALISIS AKUNTANSI PPH PASAL 22, PPH PASAL 23, DAN PPN

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah lampiran i ::: ... (pph) pasal 25 dan pasal 29 dan pph pasal

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah lampiran i ::: ... (pph) pasal 25 dan pasal 29 dan pph pasal

Documents

Perhitungan Potongan PPh Pasal 21 Per Bulan Dan PPh Pasal 21

Perhitungan Potongan PPh Pasal 21 Per Bulan Dan PPh Pasal 21

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

Documents

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

Documents

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

Documents

peraturan.bpk.go.id No...Pasal 16 Kepala unit dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal dan pasal 15 dibantu oleh pegawai negeri sipil fungsional umum dan

peraturan.bpk.go.id No...Pasal 16 Kepala unit dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal dan pasal 15 dibantu oleh pegawai negeri sipil fungsional umum dan

Documents

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INQONESIA SALIN ANpphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/.../document/... · Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INQONESIA SALIN ANpphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/.../document/... · Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal

Documents

SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam

SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam

Documents

BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan …eprints.umm.ac.id/41380/3/BAB II.pdf21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan

BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan …eprints.umm.ac.id/41380/3/BAB II.pdf21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan

Documents

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ......Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ......Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 7. 25. · 7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 7. 25. · 7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan

Documents

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Documents

UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUA - legalakses.com No. 33 Tahun 2004 Tenta… · ... Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal

UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUA - legalakses.com No. 33 Tahun 2004 Tenta… · ... Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · menindaklanjuti amanat Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 68, dan ... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · menindaklanjuti amanat Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 68, dan ... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Documents

bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id BUPATI KAB... · Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, ... (APBN) dan APBD secara formal dan material atas penggunaan bantuan

bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id BUPATI KAB... · Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, ... (APBN) dan APBD secara formal dan material atas penggunaan bantuan

Documents

Form SPT Masa PPH Pasal 21 Dan Pasal 26.xls

Form SPT Masa PPH Pasal 21 Dan Pasal 26.xls

Documents

Bagian Kesatu NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 · -----Pasal 24----- (1) Setiap anggota ... Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; ... dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64,

Bagian Kesatu NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 · -----Pasal 24----- (1) Setiap anggota ... Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; ... dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64,

Documents

PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB …

PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB …

Documents

Scanned by CamScanner - storage.partaibulanbintang.org · Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, BabVI Pasal 1 1 ayat (l) huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 14 ayat (l) dan

Scanned by CamScanner - storage.partaibulanbintang.org · Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, BabVI Pasal 1 1 ayat (l) huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 14 ayat (l) dan

Documents

BUPATI PATI - jdih.patikab.go.id filepengguna, serta serasi dan selaras dengan pembangunan; b. bahwa sesuai dengan Pasal 9, Pasal 98, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 112, dan Penjelasan

BUPATI PATI - jdih.patikab.go.id filepengguna, serta serasi dan selaras dengan pembangunan; b. bahwa sesuai dengan Pasal 9, Pasal 98, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 112, dan Penjelasan

Documents

PETUNJUK UMUM DAN CONTOH … UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 BAGIAN PERTAMA : PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL

PETUNJUK UMUM DAN CONTOH … UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 BAGIAN PERTAMA : PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL

Documents