Konsep SNI Operasi

Cuplikan file Prosedur Opreasi ini diambil dari PPST Jaringan Irigasi Balai Bendung dan Jaringan Irigasi, Litbang Air

Diperuntukkan untuk bahan ajar program S2 Rehabilitasi & Pemeliharaan JTS FT UNS

1 dari 29

5.1 Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

5.1.1 Tahap perencanaan

1) Perencanaan Penyediaan Air Tahunan .

Dibuat oleh instansi teknis tingkat kabupaten/tingkat provinsi yang membidangi irigasi berdasarkan data-data antara lain ketersediaan air (debit andalan), realisasi tanam tahun yang lalu, kondisi hidroklimatologi yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam tahunan, mengacu pada SNI 03-6738-2002 : Metode perhitungan debit andal air sungai dengan analisis lengkung kekerepan.

2) Perencanaan Tata Tanam Detail.

Penyusunan rencana tata tanam tahunan dirapatkan dan disusun oleh tiap unit P3A, mengenai luas tanam, jenis tanaman, perkiraan umur tanaman, waktu pengolahan tanah, waktu sebar benih dan lain-lain diusulkan ke GP3A terkait (Formulir Operasi : Usulan Dan Keputusan Luas Tanam Per Juru Pengairan/Mantri) selambat-lambatnya 3 bulan sebelum musim tanam pada musim hujan (MT-I).

3) Rapat Komisi Irigasi untuk Menyusun Rencana Tata Tanam.

Penyusunan Rencana Tata Tanam Tahunan berdasarkan kebutuhan tanaman yang diusulkan dengan menggunakan Formulir Operasi : Kutipan Lampiran Keputusan Komisi Irigasi Mengenai Rencana Tata Tanam Per Daerah Irigasi yang berisi rangkuman seluruh areal daerah irigasi. Usulan itu dibahas dalam rapat komisi irigasi untuk menyusun Rencana Tata Tanam yang dilaksanakan setiap tahun sekali sebelum MT-I .

4) SK Bupati/Gubernur Mengenai Rencana Tata Tanam .

Setelah ada kesepakatan dalam rapat komisi irigasi maka disusun penetapan melalui SK Bupati/Gubernur tentang Rencana Tata Tanam (RTT). SK tersebut sebagai dasar dalam menyusun rencana pembagian dan pemberian air serta waktu pengeringan dan sebelum MT-I SK ini harus sudah terbit.

5) Perencanaan Pembagian dan Pemberian Air Tahunan.

Penyusunan rencana pembagian dan pemberian air (RPA) pada jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier yang disusun oleh Dinas/Cabang Dinas dan atau Kemantren/IP3A, berdasarkan SK Bupati/Gubernur tentang RTT selambat-lambatnya 1 bulan sebelum musim tanam pada musim hujan (MT-I) .

Semua hal yang berkaitan dengan tahap perencanaan kegiatan operasi mengacu dan berpedoman pada Pedoman Operasi Jaringan Irigasi Partisipatif pada Irigasi Air Permukaan, Team SUBDIT O&P.IRIGASI, Oktober 2006.

5.1.2 Tahap pelaksanaan

Berdasarkan SK Bupati/Gubernur tentang Rencana Tata Tanam yang dilengkapi dengan Rencana Pembagian dan Pemberian Air, maka pelaksanaan kegiatan operasi dapat dilakukan sebagai berikut:

2 dari 29

1) Laporan Keadaan Air Dan Tanaman.

Untuk mengetahui realisasi tanam dan usulan tanam beserta ketersediaan air di petak-petak tersier dengan menggunakan Formulir Operasi : Laporan Keadaan Air Dan Tanaman yang diisi oleh mantri/juru dengan periode 2 mingguan.

2) Penentuan Rencana Kebutuhan Air Di Pintu Pengambilan/Bendung.

Setelah ditetapkan rencana tata tanam maka disiapkan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan dengan menggunakan Formulir Operasi : Rencana Kebutuhan Air Di Pintu Pengambilan/Bendung yang diisi oleh ranting/mantri dan diketahui oleh IP3A dengan periode 2 mingguan.

3) Pencatatan Debit Saluran

Untuk mengontrol debit yang dialirkan di ruas-ruas saluran yang telah ditetapkan dalam skema pembagian dan pemberian air, petugas/mantri pengairan/juru pengairan melakukan pencatatan debit saluran dengan menggunakan Formulir Operasi : Pencatatan Debit Saluran.

4) Penetapan Pembagian Air Pada Jaringan Sekunder Dan Primer.

Setelah mengetahui ketersediaan air irigasi di pintu pengambilan, usulan rencana tata tanam ditetapkan pemberiannya dengan menggunakan Formulir Operasi : Penetapan Pembagian Air Pada Jaringan Sekunder Dan Primer yang dilaksanakan oleh ranting/pengamat dengan periode 2 mingguan.

5) Pencatatan Debit Sungai/Bangunan Pengambilan.

Untuk mengontrol debit yang masuk ke pintu pengambilan dan debit limpasan di atas mercu bendung, petugas penjaga bendung/mantri pengairan/juru bendung melakukan pencatatan debit dengan menggunakan Formulir Operasi : Pencatatan Debit Sungai/Bangunan Pengambilan.

6) Perhitungan Faktor K atau Faktor Palawija Relatif (FPR).

Faktor K adalah perbandingan antara debit tersedia di bendung dengan debit yang dibutuhkan pada periode pembagian dan pemberian air 2 mingguan (awal bulan dan tengah bulan).

Jika persediaan air cukup maka faktor K=1 sedangkan pada persediaan air kurang maka faktor K<1.

Perhitungan faktor K menggunakan Formulir Operasi : Perhitungan Faktor K dan dihitung oleh Cabang Dinas/Ranting/Pengamat.

Dengan menggunakan rumus .

Pada kondisi air cukup (faktor K=1), pembagian dan pemberian air adalah sama dengan rencana pembagian dan pemberian air.

Pada saat terjadi kekurangan air (K<1), pembagian dan pemberian air disesuaikan dengan nilai faktor K yang sudah dihitung.

Didekati dengan prosedur sebagai berikut :

Formulir Operasi : Rencana Kebutuhan Air Di Jaringan Utama Dan Penetapan Pemberian Airnya menginformasikan besarnya debit (Q) yang diperlukan dan penetapan pemberiannya di tingkat jaringan. Pemberian debit disesuaikan dengan perhitungan faktor K nya.

Formulir Operasi : Pencatatan Debit Bangunan Pengambilan/ Pencatatan Debit Sungai menginformasikan besarnya debit (Q) yang tersedia di bendung atau pada bangunan pengambilan.

3 dari 29

7) Pencatatan Realisasi Luas Tanam Per Daerah Irigasi.

Petugas dinas kabupaten yang membidangi irigasi setingkat Pengamat/ Cabang/ Dinas/ Ranting/ Korwil PSDA melaksanakan pencatatan realisasi luas tanam, mengetahui realisasi luas tanam, dan neraca pembagian airnya per daerah irigasi dengan melakukan pencatatan per musim tanam selama satu tahun dengan menggunakan Formulir Operasi : Pencatatan Realisasi Luas Tanam Per Daerah Irigasi.

Formulir ini menginformasikan antara lain :

Realisasi tanam per musim tanam (MT-I, MT-II, MT-III). Kerusakan tanaman. Rencana tanam pada tahun berjalan dan pada tahun mendatang. Keadaan air. Produksi tanaman .

Pencatatan ini dilaksanakan oleh Cabang Dinas/Ranting/Pengamat setiap satu tahun sekali setelah MT-III .

8) Pencatatan Realisasi Luas Tanam Per Kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui realisasi luas tanam per daerah irigasi per musim tanam (MT) per kabupaten. Dengan menggunakan Formulir Operasi : Pencatatan Realisasi Luas Tanam Per Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kabupaten yang membidangi irigasi/sumber daya air. Pencatatan ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah MT-III. Formulir ini adalah informasi mengenai rencana luas tanam, realisasi tanam, dan areal terkena musibah.

Formulir tersebut harus dikondisikan dengan kewenangan pengelolaan daerah irigasi yang bersangkutan, yaitu DI kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

9) Pencatatan Realisasi Luas Tanam Per Provinsi/Per DAS.

Merupakan rekapitulasi dari Formulir Operasi : Pencatatan Realisasi Luas Tanam Per Provinsi/Per DAS yang diisi oleh petugas Dinas Provinsi/Balai yang membidangi irigasi/sumber daya air. Pencatatan ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah MT-III. Formulir ini adalah informasi mengenai rencana luas tanam, realisasi tanam, dan areal terkena musibah.


10) Pengoperasian Bangunan Pengatur Irigasi.

Pengoperasian bangunan pengatur ini dilakukan oleh petugas/mantri/juru pengairan untuk mengatur debit air sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Semua hal yang berkaitan dengan tahap kegiatan pelaksanaan operasi mengacu dan berpedoman pada Pedoman Operasi Jaringan Irigasi Partisipatif pada Irigasi Air Permukaan, Team SUBDIT O&P.IRIGASI, Oktober 2006.

5.1.3 Tahap monitoring dan evaluasi .

1) Monitoring pelaksanaan operasi.

Tahap monitoring pelaksanaan operasi dilakukan dengan menggunakan daftar simak Bagan Alir Formulir Operasi.


4 dari 29

2) Kalibrasi alat ukur

Jenis alat ukur yang dipakai dalam pembagian air sesuai dengan KP Irigasi ada 6 macam, yaitu :

Tipe Romijn.

Tipe Parshal Flume.

Tipe CHO (Constant Head Orifice).

Tipe Crump De Gruyter.

Tipe Cippoletti.

Tipe Broadcrested Weir/Drempel.

Enam tipe alat ukur diatas sudah memiliki rumus standar tersendiri, asal dipenuhi syarat hidrolisnya.

Besarnya air yang mengalir melewati suatu alat ukur dalam satuan waktu tertentu tidak selalu sama dengan perhitungan memakai rumus standar yang berlaku.

Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain nilai kekasaran, endapan, umur, dan kekentalan air itu sendiri. Di samping itu, pengerjaan dan pemasangan alat ukur pada saat pembangunan juga sangat berpengaruh.

Mengingat hal tersebut sebelum dipergunakan, alat ukur harus di kalibrasi yaitu dengan membandingkan kenyataan besarnya debit yang mengalir dengan besarnya debit sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus umum.

Tata cara kalibrasi harus dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tata cara kalibrasi, sbb:

SNI 03 -6455.1-2000 : Metode pengukuran debit pada saluran terbuka dengan bangunan ukur Parshall Flume.

SNI 03 -6455.2-2000 : Metode pengukuran debit pada saluran terbuka dengan bangunan ukur ambang v-rata.

SNI 03 -6455.3-2000 : Metode pengujian aliran pada saluran terbuka dengan bangunan ukur empat persegi.

SNI 03 -6455.4-2000 : Metode pengukuran debit pada saluran terbuka dengan ambang tajam segitiga.

SNI 03 -6455.5-2000 : Metode pengukuran debit pada saluran terbuka dengan ambang tajam persegi panjang.

SNI 03-6381-2000 : Metode pengukuran debit pada saluran terbuka dengan bangunan ukur Cipoletti.

SNI-03-6467.1-2000 : Tata cara pengukuran aliran benda cair pada saluran terbuka dengan bangunan ukur ambang lebar horizontal dan ujung hulu bulat.

Kalibrasi harus dilakukan setiap ada perubahan/perbaikan dari alat ukur atau minimal lima tahun sekali.

Apabila terjadi kerusakan alat ukur pada jaringan irigasi teknis maka sambil menunggu perbaikan, pengukuran debit pada alat ukur yang rusak dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

5 dari 29

Pengukuran debit dengan alat ukur arus tipe baling-baling atau metode pelampung yang mengacu pada SNI 03-2819-1992 : Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka dengan Alat Ukur Arus Tipe Baling-Baling dan SNI 03-2820-1992 : Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka Dengan Pelampung Permukaan.

Dibuat lubang pintu ukur yang proporsional dengan pintu ukur yang masih berfungsi.

3) Monitoring kinerja daerah irigasi

Kegiatan monitoring kinerja daerah irigasi menggunakan Formulir 1 dan 2 Indeks Kinerja Jaringan Irigasi.


Semua hal yang berkaitan dengan tahap kegiatan monitoring dan evaluasi mengacu dan berpedoman pada Pedoman Operasi Jaringan Irigasi Partisipatif pada Irigasi Air Permukaan, Team SUBDIT O&P.IRIGASI, Oktober 2006.

5.1.4 Pengoperasian Bangunan Pengatur Irigasi

Pengoperasian bangunan pengatur ini dilakukan oleh petugas/mantri/juru pengairan untuk mengatur debit air sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

a) Operasi Bangunan Pengambilan Utama

b) Operasi Bangunan Pembilas

c) Operasi Kantong Lumpur

Semua hal yang berkaitan dengan kegiatan operasi jaringan irigasi mengacu pada Pedoman Operasi Jaringan Irigasi Partisipatif pada Irigasi Air Permukaan, Team SUBDIT O&P.IRIGASI, Oktober 2006.

5.2 Penyusunan Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Pembiayaan pengelolaan irigasi dilaksanakan oleh GP3A dibantu oleh pemerintah daerah melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten / Kota yang pemanfaatannya diusulkan oleh GP3A kepada Komisi Irigasi.

Untuk kegiatan O&P irigasi perlu disusun komponen biaya yang harus disediakan antara lain:

5.3.1 Penyusunan Biaya Operasi

Gaji upah tenaga operasi

- PNS …………………

- Tenaga harian, tetap

- Tenaga harian insidentil

Perjalanan dinas lapangan (uang makan, uang jalan) = …………….

Peralatan kerja/perlengkapan (rol meter, tabel-tabel, topi lapangan, senter, jas hujan, sepatu lapangan dll).

Peralatan komunikasi : Telepon / HT / radio

6 dari 29

Peralatan kantor : Mesin tik, alat tulis kantor (kertas, pensil), meja, kursi dan lain-lain.

Transportasi : Kendaraan sepeda motor / sepeda.

Lian-lainpengeluaran : Biaya rapat, telepon, air, pajak, sumbangan, listrik dan lain-lain.

Jumlah biaya operasi selama 1 tahun = Rp.…………………… (A)

1. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu yang perlu diperhatikan dalam pedoman penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan operasi dan pemeliharaan bangunan irigasi yang harus memuat :

6.1. Kegiatan Operasi

a) Monitoring Pelaksanaan Operasi dilakukan dengan menggunakan daftar simak Bagan Alir Blanko Operasi.

b) Kalibrasi Alat Ukur

c) Evaluasi kinerja sistem irigasi

Evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja

sistem irigasi yang meliputi :

Prasarana fisik

Produktivitas tanaman

Sarana penunjang

Organisasi personalia

Dokumentasi

Kondisi kelembagaan P3A

Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan formulir 1 (untuk DI

utuh dalam 1 kabupaten/kota) dan formulir 2 (untuk DI lintas kabupaten/kota)

Indeks Kinerja Sistem Irigasi, dengan nilai sebagai berikut :

80-100 : kinerja sangat baik

70-79 : kinerja baik

55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian

< 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

Maksimal 100, minimal 55 dan optimum 77,5.

2. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

Pengukuran dan pembayaran yang perlu diperhatikan dalam pedoman penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan operasi dan pemeliharaan irigasi harus memuat :

7.1. Pengukuran

7 dari 29

Kuantitas untuk pekerjaan operasi dan pemeliharaan harus diukur berdasarkan biaya langsung personil serta biaya langsung non personil.

7.2. Dasar Pembayaran

Kuantitas pekerjaan operasi dan pemeliharaan yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini.

Nomor UraianSatuan

Pengukuran

1.1.1

1.2

2.2.1

2.2

Kegiatan Operasi:Biaya Langsung Personil Biaya Inspeksi Lapangan Biaya Survey dan Desain Biaya Penyusunan ProgramBiaya Langsung Non Personil (formulir)

Kegiatan PemeliharaanBiaya Langsung Personil Biaya Inspeksi Lapangan Biaya Survey dan Desain Biaya Penyusunan ProgramBiaya Langsung Non Personil

Orang BulanOrang BulanOrang BulanOrang Bulan

Lumpsum

Orang BulanOrang BulanOrang BulanOrang Bulan

Lumpsum

8 dari 29

Bibliografi

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Pengairan, 1995, tentang Pedoman Prosedur Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2006, tentang Pedoman Operasi Jaringan Irigasi Partisipatif Pada Irigasi Air Permukaan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2004, tentang “SUMBER DAYA AIR”

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang “PEMERINTAH DAERAH”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2006, tentang “IRIGASI”

9 dari 29

Hak Guna Air ( 5 tahunan) perJaringan

HGA per Sekunder

HGA per Tersier Usulan Tata Tanam P3A

GP3ADebit Andalan Sumber Air

Debit Andalan Jaringan

Revisi Tata Tanam/Rotasi/Giliran

Kesepakatan

KebutuhanAir

Jaringan

IP3A

Komisi Irigasi

Ketetapan (SK RTT oleh Bupati)

PENYEDIAAN KEBUTUHAN

Lampiran - A

Perencanaan Operasi Jaringan Irigasi

10 dari 29

SK. RTT Bupati/Gubernur

Pengisian RTT sesuai Keputusan KomisiIrigasi oleh Dinas

Informasi ke P3A tentang RTTD per petakTersier

Persiapan Sarana dan Prasarana Operasi

Rapat Pelaksanaan Pembagian & PemberianAir

Realisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Air

Pelaksanaan & Pemberian Air di SaluranSekunder & Tersier

Pengisian Papan O&P

Pengaturan Pintu Air

Kebutuhan Airuntuk Tanaman

Ketersediaan Airdi Bendung

Monitoring dan Evaluasi

Lampiran – B

Bagan Alir Prosedur Operasi

11 dari 29

Lampiran – D

Formulir Operasi Jaringan Irigasi

: ……… : ………: ……… : ………: ….… Ha : ….…Ha

: ………BPKIW : ……… : ………

MT 1 MT 2 MT 3 MT 1 MT 2 MT 32 3 4 5 6 7

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

FORMULIR USULAN DAN KEPUTUSAN LUAS TANAM PER DAERAH IRIGASI

Tanggal Pengolahan Tanah

Keperluan lainPalawija

Golongan Tanam

BeroLuas Sawah Irigasi

2) Keputusan Komisi Irigasi Kab. (Ha)

1) Usulan IP3A/GP3A (Ha) Jenis Tanaman & Lain-lain

1Padi

TebuTelah ada

Akan ditanam

MT 2 : Bln…………….. 20….. s/d Bln…………………. 20…..MT 3 : Bln…………….. 20….. s/d Bln…………………. 20…..

Nama Daerah Pelaksana OPPeriode Masa Tanam : Tahun 20.….. / 20.……

KecamatanKabupaten

MT 1 : Bln…………….. 20….. s/d Bln…………………. 20…..

Daerah Irigasi

Total Luas Sawah Irigasi DINo. Kode DI

Luas Sawah Pemb. Pel. OP

Nama Org. IP3A/GP3ANama Daerah Pelaksana OP

Tgl …………….. 20……

Ketua IP3A/GP3A……………………

Tgl …………….. 20……

Mantri……………………

Tanda tangan :

Nama :NIP :

Jabatan Dinas :

Tanda tangan :

Nama :

12 dari 29

: Luas Sawah Pelaksana OP : ……..…..… Ha::

: Bulan ………..……… 20….. s/d Bulan ………..…… 20..…

Irigasi Ada YAD Ada YAD Mulai Selesai(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) Tgl Tgl

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nama Wil. Kerja No

Pembantu Pelaksana OP

XXXXXXXX

Kecamatan

2

2) Kutipan Keputusan Komisi Irigasi

Bero JumlahGolongan

Pemberian AirPadi

TebuLain-lainPalawija

Luas sawah 1) Usulan IP3A/GP3A

TebuBeroPadi Palawija Lain-lain Jumlah

Jumlah Areal Kerja PelaksanaOP

XXXXXX

Tgl ………………...…………………... 20……

Pelaksana OP………………………………

XXXXXX XXXXX

Tanda Tangan :

Jabatan Dinas :

Nama :NIP :

Periode Masa Tanam :

Nama :NIP :

Mengetahui :Kasie OP Irigasi Wilayah Kabupaten…………………………………………Tanda Tangan :

Jabatan Dinas :

FORMULIR RENCANA TANAM PER PEMBANTU PELAKSANA OP PER MASA TANAM

…………………. Ha

………………………………………………

Daerah irigasiNo. Kode DITotal Luas Sawah Irigasi

Kabupaten : …………….

MT 1 MT 2 MT 3

13 dari 29

: ……………….. = ……………… Ha: ……………….. = ……………… Ha

Total Luas Sawah Irigasi DI : ………………..Ha = ……………… Ha= ……………… Ha

BPKIW : ………………..= ……………… Ha

Jumlah Luas(MT1+MT2+ Mulai Selesai

(Ha) MT3) (Ha) Tgl Tgl1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Koordinator OP Irigasi Wilayah Kabupaten

Tanda tangan :

Jabatan Dinas :

MT 2 MT 3

Pelaksana OP...

Ada YAD MT 1

Tebu (Ha)Padi (Ha) Palawija

MT 1 MT 2 MT 3 MT 1 MT 2 MT 3

Jumlah

2 3

LuasNo Pelaksana OP

Nama Wil Kerja Pembantu Pelaksana OP

Nama Wil Kerja

Nama :NIP :

……………………………………………

Daerah IrigasiNo. Kode DI

Periode Masa Tanam : Tahun 20 ….. / 20 ……

Meliputi :

Jumlah

Pelaksana OP…Pelaksana OP...Pelaksana OP...

GolonganPemberian AirKeperluan Lain

Tgl ………………..………….…… 20…...

FORMULIR KUTIPAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI IRIGASI MENGENAI RENCANA TATA TANAM PER DAERAH IRIGASI

14 dari 29

= …………. : ………… buah= ……….…. Luas Sawah Pem. Pel. OP : ………… Ha= ………..……Ha= ………..… 1 s/d 15= ………..… 16 s/d …

1Padi : ………… HaTebu Muda : ………… HaTebu Tua : ………… HaPalawija : ………… HaLain-lain : ………… HaJumlah Tanaman : ………… Ha Bero : …………….Ha

2

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.52.62.7

berlebihan cukup kurang

Mantri

Tanda tangan :

No

Usulan dan Realisasi Luas Tanam (Ha)

Daerah IrigasiNo Kode DITotal Luas Irigasi DI

Realisasi Luas Tanam s/d saat lap. Dibuat

KabupatenBagian Pelak. Kegiatan

Keputusan Target Areal Tanam (data dari Blanko 01)

Masa Tanam : MT 1/MT 2/MT 3 Bulan …………. 20….. s/d …………. 20…..

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Jenis Areal (Ha)2.22.1

xxxxxxxxxxxxxPadi MT 1Padi MT 2Padi MT 3

NIP :

BeroJum : (L. Sawah Irigasi)

Mengetahui,Pelaksana OP Irigasi……………………………………………..

Keadaan Air Irigasi di Petak Tersier

Kerusakan Tanaman (Ha) :Tanaman

xxxxxxxxxxxxx

Nama :

Palawija MT 3Gadu Tidak Ijin MT 2Gadu Tidak Ijin MT 3Lain-lain

xxxxxxxxxxxxxPalawija MT 1

Tebu Muda

Usulan Luas Tanam Pada Periode TersebutJenis Tanaman Areal (Ha) Jumlah

3.2 3.33.1

Palawija MT 2

Padi Rendeng/Padi Gadu Ijin : xxxxxxxxxxxxx

c) Panen Tebu :

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxa) Pengolahan Tanah + Persemaian b) Pertumbuhan

b) Yang Perlu sedikit Air

a) Pengolahan Tanah + Persemaian b)Tebu Mudac)Tebu TuaPalawija :

Jum : (L. Sawah Irigasi)

Tebu Tua

xxxxxxxxxxxxx

Jabatan Dinas :

xxxxxxxxxxxxx

Lain-lain KeperluanBero

xxxxxxxxxxxxx

NIP :

xxxxxxxxxxxxx

Nama :

xxxxxxxxxxxxx

Gadu Tidak Ijin

a)Yang Perlu Banyak Air

xxxxxxxxxxxxx

Tanda tangan :

Jabatan Dinas :

xxxxxxxxxxxxx

…………………………………

…………..…., …………..…..…. 20…

Genangan/Kebanjiran

Jumlah Petak Tersier

Periode Pemberian Air Tgl = bln ……….….. 20….

FORMULIR LAPORAN KEADAAN AIR DAN TANAMAN PADA PEMBANTU PELAKSANA OP

Kekeringan

PadiTebu

Palawija

15 dari 29

= ……………..= ……….…….= ………..…… Ha= ………..……= ………..…… 1 s/d 15

16 s/d ….

Usulan Kebutuhan Usulan Kebutuhan Usulan Kebutuhan Usulan Kebutuhan Usulan Kebutuhan Usulan Kebutuhan Usulan Kebutuhan Usulan Kebutuhan Usulan Kebutuhan Usulan Kebutuhan Luas Air di Luas Air di Luas Air di Luas Air di Luas Air di Luas Air di Luas Air di Luas Air di Luas Air di Luas Air di

Tanam Sawah Tanam Sawah Tanam Sawah Tanam Sawah Tanam Sawah Tanam Sawah Tanam Sawah Tanam Sawah Tanam Sawah Tanam Sawah(Ha) (l/det) (Ha) (l/det) (Ha) (l/det) (Ha) (l/det) (Ha) (l/det) (Ha) (l/det) (Ha) (l/det) (Ha) (l/det) (Ha) (l/det) (Ha) (l/det)

1 2 3.1 3.2 4 5=3.1x4 6 7=3.1x6 8 9=3.1x8 10 11=3.1x10 12 13=3.1x12 14 15=3.1x14 16 17=3.1x16 18 19=3.1x18 20 21=3.1x20 22 23=3.1x22

1 Padi Rendeng/Padi Gadu Ijin a) Pengolahan tanah + Persemaian 1.25b) Pertumbuhan/Pemasakan 0.725c) Panen 0

2 Tebu a) Pengolahan tanah + Persemaian 0.85b) Tebu Muda (MT 1) 0.36c) Tebu Tua (MT 2) 0.125

3 Palawijaa) Yang perlu banyak air 0.3b) Yang perlu sedikit air 0.2

4 Gardu Tanpa Ijin

5 Lain-lain

6 Jumlah di Sawah (l/det) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

7 Faktor Tersier xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

8 Kebutuhan Air di Pintu Tersier (l/det) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

9 Kerusakan Tanaman (Banjir/Kering)(dibuat setiap 15 hari)

Pemb. Pelaks OP …………………..

Satuan 3) kebAir di Sawah

No Uraian / Bab

Tanda Tangan Ketua IP3A/GP3A :10 XXXXXXXXXXXXX


MT 1 MT 2 / MT 3

(l/det/Ha)









NIP :

Bagian Pelaksana Kegiatan

Jabatan Dinas :

Nama :

………………….., ……………………….. 20……...Pelaksana OP Irigasi

………………………………..Tanda tangan :

FORMULIR RENCANA KEBUTUHAN AIR DI PINTU PENGAMBILAN

Periode : MT 1/MT 2/MT 3 Bulan …………...……. 20…..... s/d ……………...….. 20…..

Periode Pemberian Air Tanggal = Bulan …….……….…..….. 20…...

Total Luas Irigasi DINo Kode DIDaerah Irigasi

Kabupaten

16 dari 29

=== Ha==

Debit Rata-rata

Bangunan Kontrol Debit Setengah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bulanan16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 (l/det)

Pelaksana OP Irigasi………………………………..Tanda tangan :

NIP :

Pembantu Pelaksana OP Irigasi

Jabatan Dinas :

Nama :NIP :

Mengetahui,

Jabatan Dinas :

Nama :

………………………………..Tanda tangan :

………………….., ……………………….. 20…..

Luas Sawah Pembantu Pelaksana

: ……...….: ………….: ………. Ha

a b

Cara

Debit Pengukuran Kondisi Alat Ukur

Baik Rusak

Nama Daerah Pembantu PelaksanaNama Daerah Pelaksana OP

Debit (l/det) pada tanggal

Bagian Pelaksana Kegiatan ………..…… Bulan : …………………… 20……..

Daerah IrigasiNo Kode DITotal Luas Sawah IrigasiKabupaten

FORMULIR PENCATATAN DEBIT SALURAN

NoNama

(Bagi/Bagi Sadap/Sadap)

Jumlah

(l/det)

……………..……….…….………..……………..……

17 dari 29

= …………….. : ………….= ……….……. : ……… Ha= ………..…… Ha : ……… buah= ………..…… 1 s/d 15= ………..…… 16 s/d …

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10) 12

Ranting

NIP :

FORMULIR RENCANA KEBUTUHAN AIR DI JARINGAN UTAMA DAN PENETAPAN PEMBERIAN AIRNYA

Tanda tangan :

Jabatan Dinas :

Nama :

Daerah Irigasi

……………………., ………………………. 20……..

…………………………………

Jumlah Petak Tersier

Periode Pemberian Air Tanggal = Bulan ………...….20…..

K-ditetapkan

Nama Wil Kerja Pelaksana OPLuas Areal Kerja Pel OP

Debit Diberikan

(l/det)

No Kode DITotal Luas Irigasi DIKabupatenBagian Pelaksana Kegiatan

Usulan Luas Tanam Pada Periode Ini

(Ha)

Realisasi Debit Pada Periode Sebelumnya (l/det)

Debit Rata-rata Debit Pada

Akhir Periode

Rencana Kebutuhan Air Periode Pembagian Air Tersebut (l/det)

Keb. Air di Pintu Tersier

Keb. Air Lain-lain (Ql)

Qhilang Sisa Induk/Sek (Qh)

Keb. Air di Bang. Bagi (Qb)

Debit Suplesi (Qs)

NoNama Wilayah Kerja


Luas Sawah Irigasi (Ha)

2

18 dari 29

: ………… = ………..…: ………… = ………..…: ………… = ………..…: ………… Ha 1 s/d 15

16 s/d …

H (cm) Q (l/det) H (cm) Q (l/det) H (cm) Q (l/det)2 3 4 5 6 7 8

Pelaksana OP Irigasi………………………………..Tanda tangan :

91

KiriDebit

Sungai (l/det)

Debit Rata-rata 5 harian (l/det)

Debit Pintu Masuk PengambilanTanggal

Debit Limpas BendungKanan

…………..…., …………………...….. 20…..

Penjaga Bendung

Jabatan Dinas :


………………………………..Tanda tangan :

Nama :NIP :

Jabatan Dinas :

NIP :Nama :

Bendung

Total Luas Sawah IrigasiDaerah Irigasi Bagian Pelak. Kegiatan

Pelaksana OP Irigasi

bln ………...….20…..Periode Pemberian Air Tanggal =

Sungai Kabupaten

FORMULIR PENCATATAN DEBIT BANGUNAN PENGAMBILAN/PENCATATAN DEBIT SUNGAI

19 dari 29

= ………..…..… = ………..…..…= ………..…..… = ………..…..…= ………..…..… Ha= ………..…..… 1 s/d 15= ………..…..… 16 s/d …

1. Debit Diperlukan (dari blanko 07-O) 2. Debit Tersedia (dari blanko 08-0)

No Kode Jumlah (l/det)

1.1 Qt1.2 Ql

1.3 Qh (+)

(-)1.5 Qb (a) (b)

Debit (l/det) (l/det)Tersedia (Qra) (b)Diperlukan (Qb) (a)

4.14.24.34.44.54.6

………………., …………………. 20…...Ranting…………………………………Tanda tangan :

Di pintu tersierKep. lain-lain

Hilang

No

3. Debit Dialirkan

NeracaDebit Dialirkan

(Qa)

Bagian Pelaksana Kegiatan

Jumlah :Suplesi :Di bendung

1.4 Qs

Debit

NoTotal Debit

(l/det)Debit (l/det)Kode

Nama :NIP :

QaQsQlQh

Faktor - K =

4. Perhitungan Faktor K

( c )

( d )

4.54.6

Selisih = ( c ) - ( d )Qt

Batas Normal

DebitQ 100% SaluranQ 70% Saluran

Jabatan Dinas :

(l/det)

Pembantu Pelaksana OP

Kabupaten

Periode Pemberian Air Tanggal =

Daerah IrigasiNo Kode DITotal Luas Irigasi DI

FORMULIR PERHITUNGAN FAKTOR - K

Jumlah (m3/det)

Q Rata-rata

Tanggal Faktor K (K1/K2/K3…

Pelaksana OP

bln ………...….20…..

20 dari 29

= ……………..= ……….…….= ………..……Ha= ………..……buah

MT 1 MT 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Oktober I

IINopember I

IIDesember I

IIJanuari I

IIFebruari I

IIMaret I

IIApril I

IIMei I

IIJuni I

IIJuli I

IIAgustus I

IISeptember I

II

……………………., ………………………. 20……..

Ranting…………………………………

Tanda tangan :

NIP :Nama :

Jabatan Dinas :

Nama :NIP :

Jabatan Dinas :

Mengetahui,Kasie OP Wilayah Kabupaten

Tanda tangan :

Kabupaten : ………….

FORMULIR LAPORAN PRODUKTIVITAS DAN NERACA PEMBAGIAN AIR PER DAERAH IRIGASI

Luas Areal Kerja Pel. OP : ……….…Jumlah Pembantu Pelaksana OP : ……… buahBagian Pelaksana Kegiatan : ………….

Tahun 20 ……….. s/d 20 ………..Jumlah Petak TersierTotal Luas Irigasi DINo Kode DIDaerah Irigasi

3. Rencana Tanam Rencana Thn Ini

% = Jumlah Intensitas tanam MT 1 + MT 2 + MT 3

Rencana YAD

2. Kerusakan Tanam Dari Blanko 05-OGenangan/banjir

KekeringanJumlah Produksi (ton)

c) = (a) x (b)produksi padi ton

a) Puncak Luas Tanam (Ha)b) Data Ubinan Dari DIPERTA rata2 (t/Ha)

Gadu Ijin

PalawijaTebu/ lain2

Gadu Tak Ijin

5. Produksi Tanaman

4. Keadaan Air

Padi Rendeng

Perihal

Total Debit

Tersedia

(m3/det)

Debit Pengamb.

(m3/det)

Q limpas Bendung

(m3/det)

Kehil. Air di Jar. Utama

(m3/det)

Q Suplesi

(m3/det)

Curah Hujan (mm)

Neraca Air

(m3/det)

Q Pengambilan Dibagi Debit

RencanaTersier Lain-lain

Faktor K Rata-rata

Debit Rencana

Kebutuhan Air

(m3/det)

1. Realisasi Tanam (dari Blanko 05-O)

Puncak Luas Tanam (Ha)

Intensitas Tanaman Total

Intensitas Tanam Masing-masing

MT **)

Tebu (Ha) Lain-lainJumlah

Tanaman (Ha)

BeroGadu

Tidak Ijin

PalawijaPadi

Padi RendengMT 1 MT 2 MT 3

1

MT 2Gadu

Tidak IjinGadu Ijin

Bulan

21 dari 29

= ……………..= ……….…….= ………..…… Ha= ………..…… buah

Lama Baru Izin Tak Izin Padi izin Palawija Tebu Padi Palawija Tebu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Koordinator OP Irigasi Wilayah Kabupaten

Tanda tangan :

Jabatan Dinas :

Bagian Pelaksana Kegiatan : ………….

FORMULIR REALISASI LUAS TANAM PER DAERAH IRIGASI PER MASA TANAM

: ……… buah: ………….

: ……… buah

Kabupaten

Jumlah Pembantu Pelaksana OP Jumlah Pelaksana OP

……………………., ………………………. 20……..

Daerah IrigasiNo Kode DITotal Luas Irigasi DIJumlah Petak Tersier

Kekeringan Genangan Banjir(3) Areal Kena Musibah (Ha)

Jumlah Tanaman

Nama :NIP :

……………………………………………

(2) Realisasi Luas Tanam (Ha)Padi

Tebu Palawija Lain-lainJumlah

tanaman Bero

Pelaksana OPNoPadi Palawija

Tebu(1) Rencana Luas Tanam (Ha)

Luas Sawah (Ha)

Pembantu Pelaksana OP Lain-lain Bero

22 dari 29

=Luas Total Areal Bagian Pelaksana =Jumlah Kabupaten =

MT 1 MT 2 MT 3 MT 1 MT 2 MT 3 Tua Muda MT 1 MT 2 MT 3 MT 1 MT 2 MT 3 Tua Muda Padi Tebu Palawija Padi Tebu Palawija1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Asisten OP Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi

Nama : NIP :

Wilayah ………………………………………..

Nama : NIP :

Wilayah ………………………………………..

: …………… buah: 20…… / 20…….

……………………., ………………………. 20……..

…...….. Buah

Areal Kena MusibahKekeringan Tergenang Banjir

Bagian Pelaksana KegiatanTahun Masa Tanam

Mengetahui,Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi

Luas Sawah Irigasi

Jumlah Daerah Irigasi …...….. Buah…..…… Ha

BeroNo

Realisasi Luas Tanam (Ha)Padi Palawija Tebu

Lain-lain Jumlah Bero

FORMULIR REALISASI LUAS TANAH PER BAGIAN PELAKSANA KEGIATAN IRIGASI WILAYAH SELAMA SETAHUN

KabupatenDaerah Irigasi

No Kode DI

Rencana Luas Tanam (Ha)Padi Palawija Tebu

Lain-lain Jumlah

23 dari 29

LAMPIRAN F

PERHITUNGAN ANGKA KEBUTUHAN NYATA

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI (AKNPI)

1.1. Biaya di Tingkat Daerah Irigasi

Biaya pengelolaan irigasi meliputi biaya di lapangan dan di kantor Dinas. Biaya di

lapangan atau di tingkat Daerah Irigasi adalah biaya langsung yang dibutuhkan untuk

pengelolaan irigasi, meliputi biaya operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

1.1.1 Perhitungan Pembiayaan Operasi Jaringan Irigasi

Pembiayaan Operasi irigasi di lapangan adalah semua biaya yang terkait

langsung dengan operasi jaringan irigasi di lapangan. Perhitungan ini dibuat

oleh pengamat/ranting pengairan bersama dengan GP3A, dengan mengisi

blanko AKNPI-01. Blanko ini dibuat setahun sekali.

1.1.2 Perhitungan Pembiayaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pembiayaan Pemeliharaan irigasi di lapangan adalah semua biaya yang

terkait langsung dengan pemeliharaan jaringan irigasi di lapangan.

Perhitungan ini dibuat oleh mantri/juru pengairan bersama dengan P3A,

dengan mengisi blanko AKNPI-02 untuk pemeliharaan rutin dan blanko

AKNPI-03 untuk pemeliharaan berkala. Pengisian blanko AKNPI-03 dibuat

berdasarkan hasil penelusuran jaringan.

1.1.3 Perhitungan Pembiayaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pembiayaan Rehabilitasi irigasi di lapangan adalah semua biaya yang

dibutuhkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi. Perhitungan ini dibuat oleh dinas

yang membidangi irigasi dengan mengisi blanko AKNPI-04. Pengisian blanko

ini dibuat berdasarkan hasil SID (Survey, Investigasi, dan Desain) Rehabilitasi

jaringan irigasi.

1.2. Perhitungan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi Tingkat Kabupaten/ Kota/Provinsi

24 dari 29

Perhitungan pembiayaan pengelolaan irigasi tingkat kabupaten merupakan

rekapitulasi dari biaya O&P, Rehabilitasi di masing-masing Daerah Irigasi ditambah

biaya untuk pembinaan/koordinasi dan pemberdayaan P3A.

Kebutuhan biaya ini dihitung oleh Dinas kabupaten dan diajukan ke Bappeda

kabupaten/Dinas yang membidangi irigasi provinsi/Balai besar dengan mengirimkan

blanko AKNPI-07.

1.2.1 Perhitungan Pembiayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pembiayaan untuk pemberdayaan P3A dibuat oleh Dinas pengelola irigasi

setiap tahun sekali, meliputi semua biaya yang diperlukan dalam

pemberdayaan dan pendampingan P3A. Semua program tahunan untuk

pemberdayaan P3A dimasukkan kedalam blanko AKNPI-05.

1.2.2 Perhitungan Pembiayaan Pembinaan/Koordinasi Pengelolaan Irigasi

Pembiayaan untuk pembinaan pengelolaan irigasi dibuat oleh Dinas

pengelola irigasi setiap tahun sekali, meliputi semua biaya yang diperlukan

dalam pembinaa petugas pengelola irigasi dan biaya untuk melakukan

koordinasi dengan instansi lain, biaya administrasi dan pemeliharaan kantor.

Semua kebutuhan biaya untuk ini dimasukkan kedalam blanko AKNPI-06.

1.3. Mekanisme Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Sesuai dengan UU 7/2004, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan irigasi

dibagi-bagi sesuai dengan luasan daerah irigasi. Oleh sebab itu penetapan program

definitif pengelolaan jaringan irigasi harus disesuaikan dengan kewenangan dan

tanggung jawabnya masing-masing.

Untuk Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, program definitif

diusulkan oleh dinas yang mengelola irigasi dan ditetapkan oleh bupati/walikota,

setelah mendapat rekomendasi dari komisi irigasi.

Untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, program definitif ditetapkan

oleh kepala dinas PU/kepala dinas PSDA di provinsi berdasarkan usulan dari balai

provinsi.

Untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat, program definitif ditetapkan

oleh Dirjen SDA berdasarkan usulan dari Bupati/Kepala Balai Besar.

25 dari 29

Usulan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi dapat dilihat pada bagan alir

dibawah ini:

26 dari 29

BAGAN ALIRUSULAN BIAYA PENGELOLAAN IRIGASI

KEGIATAN PENGAMAT DINAS

Operasi

Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan BerkalaSwakelola

Pemeliharaan BerkalaDiborongkan

Rehabilitasi

Pemberdayaan P3A

Pembinaan & Koordinasi

*) Usulan sesuai kewenangan

27 dari 29

USULANBIAYAO&P*)

BIAYA diTINGKAT DI

REKAP AKNPI

AKNPI-01

AKNPI-02

AKNPI-03B

AKNPI-03A

AKNPI-04

AKNPI-05

AKNPI-06

USULANBIAYAO&P*)

BIAYA diTINGKAT DI

REKAP AKNPI

AKNPI-01

AKNPI-02

AKNPI-03B

AKNPI-03A

AKNPI-04

AKNPI-05

AKNPI-06

DANA PENGELOLAAN IRIGASI (DPI)

28 dari 29

PENETAPAN BIAYA O&P

OLEH BUPATI

APBD KAB

APBDProv.

IPAIRP3A

DANA PENGELOLAAN IRIGASI(DPI)

PELAKSANAAN

PUSAT

USULAN BIAYA OP

USULAN BUPATI

KEWENANGANKAB / KOTA ?

29 dari 29

Documents

Konsep SNI Operasi