Sekilas Tinjauan Sekilas Tinjauan KONFLIK P-SDHKONFLIK P-SDH

DAN PELUANG PERAN DAN PELUANG PERAN PARAPIHAK PARAPIHAK

DALAM MENGUPAYAKAN DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAAN KONFLIK PENYELESAIAAN KONFLIK

P-SDHP-SDH

BAHAN PRESENTESENTASE MERUPAKAN SINTESA PENGALAMAN PENULIS DAN REFERENSI DARI BEBERAPA SUMBER BAHAN PRESENTESENTASE MERUPAKAN SINTESA PENGALAMAN PENULIS DAN REFERENSI DARI BEBERAPA SUMBER

WISMA WARDANAWISMA WARDANA (*) (*)

PENGERTIAN Konflik adalah sebuah kondisi atau situasi yang tidak ideal yang tidak diinginkan oleh seseorang,

sekelompok atau segolongan orang dimana terjadi ketidak seimbangan atau ketidak setaraan dalam hal peranan, kekuasaan dan penguasaan

terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, sekelompok orang atau

golongan tertentu ATAU BAHKAN BERDAMPAK TERHADAP BANYAK ORANG

KONFLIK PADA BATASAN TERTENTU MERUPAKAN SUSUATU YANG POSITIF DAN SANGAT BERMANFAAT

SEHINGGA TIDAK PERLU DI TAKUTI

DALAM P-SDH BANYAK SEKALI FAKTOR YANG MENDORONG MUNCULNYA KONFLIK

PERTAMABENTUK-BENTUK RELASISEBAGAI LANDASAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

SDASDASIFAT

MELEKAT

EKONOMIEKONOMIEKONOMIEKONOMI

KELEMBAGAANKELEMBAGAAN

POLITIKPOLITIK

SOSIAL-BUDAYASOSIAL-BUDAYA

KEPENTINGAN YANG EMOSIONAL DAPAT MENGABURKAN FAKTA

KEDUAOrganisasi, institusi, dan kebijakan publik

Public PolicyPublic Policy

Organisasi/KabOrganisasi/Kab

Arah PolicyArah Policy

Organisasi/PropOrganisasi/Prop

Institusi :Institusi :Hak, Batas Yurisdiksi, Hak, Batas Yurisdiksi, Aturan PerwakilanAturan Perwakilan

Masyarakat Masyarakat (B/C)(B/C)

TUJUANTUJUAN

KETIGAKETIGASITUASISITUASI PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN

“Hak” atasmanfaat

“enterpreneur”“pencuri”

“Hak” atasmanfaat

Pemegang Hak Kelola

SektorLain

SektorTertentu

Kab

Prop

HANYA ADA HANYA ADA KUMPULAN PIHAK-PIHAKKUMPULAN PIHAK-PIHAK

MASALAH PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN

RE

KO

ME

ND

AS

IR

EK

OM

EN

DA

SI 22

LEMAHNYA TEAM UNTUK MENCAPAI TUJUANLEMAHNYA TEAM UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Pemegang Hak Kelola

“Hak” atasmanfaat

“Interprener”

“pencuri”

Kab

Prop

Sektor

SektorLain

APA APA MASALAHNYAMASALAHNYA

PEREBUTAN HUTANPEREBUTAN HUTANSITUASI MASYARAKAT

kemiskinan, pencurian, dana terbatas, penegakan hk, dll

META MASALAHperaturan, kemampuan, komunikasi, koordinasi

MASALAH SUBSTANSIALekonomi, kelembagaan, politik,

sosial budaya

MASALAH FORMALvariable, ukuran,

hitungan

MASALAH ADA MASALAH ADA JIKA TUJUAN ADAJIKA TUJUAN ADA

MASALAH MASALAH DITENTUKAN OLEHDITENTUKAN OLEH

PEMIKIRAN DIBALIKNYAPEMIKIRAN DIBALIKNYA

POSISI KONFLIK

• PEMECAHAN MASALAH MELALUI IDENTIFIKASI MASALAH YG TEPAT substansi masalah

• MENEMPATKAN MASALAH DALAM HIRARKI YANG TEPAT kewenangan

• MENCARI SOLUSI ATAS MASALAH YG TEPAT DENGAN kesesuaian INSTRUMEN/RESEP YANG TEPAT

Contoh: Akar MasalahTIMBULNYA KONFLIK SUMBERDAYA ALAM

Contoh: Akar MasalahTIMBULNYA KONFLIK SUMBERDAYA ALAM

PEMEGANGPEMEGANGHAK KELOLAHAK KELOLA

KEGIATAN KEGIATAN ILLEGALILLEGAL

KONVERSIKONVERSIFUNGSI KAWASANFUNGSI KAWASAN

HAK DAN TATA HAK DAN TATA GUNA LAHANGUNA LAHAN

KONFLIK PENG-KONFLIK PENG-GUNAANGUNAAN

PENEGAKKANPENEGAKKANHUKUMHUKUM

TERBUKANYA TERBUKANYA PASARPASAR

PENDAPATANPENDAPATANDAERAHDAERAH

KEMISKINANKEMISKINAN

HUBUNGANHUBUNGANPEMERINTAHANPEMERINTAHAN

KEBIJAKANKEBIJAKANP-SDAP-SDA

AKTORAKTOR

PENYEBABPENYEBAB

AKARAKARMASALAHMASALAH

BEBERAPA HAL YANG PERLU DI WASPADAI DARI SITUASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONFLIK

Primodial, sangat emosiOnalIsu yang dipertikaikan sangat emosional akan langsung menusuk inti sesuatu yang memberi orang kesadaran akan dirinya sendiri, mendefenisikan ikatan seseorang dengan komunitasnya dan mendefenisikan sumber kepuasan kebutuhanya akan identitas

Dalam kasus-kasus dimana identitas dan isu-isu distributif dibaurkan, kesempatan bagi pemimpin yang oportunistik untuk mengeksploitasi dan memanipulasinya menjadi potensial konfllik yang paling tinggi

Akibat jangka panjang potensial konflik adalah militerisasi seluruh masyarakat, kekerasan menjadi wajar dan terinstitusionalisasi

Melampaui perbatasan-perbatasanKonflik hanya mematuhi sedikit perbatasan, wilayah atau yurisdiksiBanyak faksi yang terlibat, baik internal maupun eksternal, tugas untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kunci berbagai aktor membuat jalan keluar semakin sulit dicapai. Ini juga membuat proses pengelolaan konflik semakin rentan terhadap pelanggaran dan pengacauan

BANGUN KESADARAN BERSAMA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIKBANGUN KESADARAN BERSAMA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK

APA YANG MEMUNGKINKAN ?

MENGIKAT SIMPUL PARAPIHAK DALAM penyelesaiaan masalah

dan pemanfaatan SDH

• LA perlu diketahui lebih dahulu keinginan dan masalah yg dihadapinya; LA tdk homogen

• EA spt HPH, dll. yg memanfaatkan resource yg sama dng LA – tdk homogen

• PM seperti Pemda, Departemen/sektors; PM tidak homogen

LO

CA

LL

OC

AL

AP

PR

OP

RIA

TO

RS

AP

PR

OP

RIA

TO

RS

/mas

yara

kat

loka

l/m

asya

raka

t lo

kal

EXTERNAL

EXTERNAL

APPROPRIATORS

APPROPRIATORS

/ pengusaha

/ pengusahaPOLIC

Y MAKERS

POLICY M

AKERS

/ pem

erin

tah

/ pem

erin

tah

PENEMPATAN KEPENTINGAN SBG REPRESENTASI PIHAK

LOCAL APPRMasyarakat lokal

EXTERNAL APPRpengusaha

POLICY MAKERpemerintah

LOCAL

APPRMasyarakat lokal

Identifikasi kepentingan (sama/beda)

EXTERNAL APPRpengusaha

Identifikasi kepentingan (sama/beda)

POLICY MAKERpemerintah

Identifikasi kepentingan (sama/beda)

MERUMUSKAN DAN MEREKOMENDASIKAN SASARAN BERSAMA PARAPIHAK UNTUK PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN

Pemegang Pemegang Hak KelolaHak Kelola

““Hak” atasHak” atasmanfaatmanfaat

““Interprener”Interprener”

KabKab

PropProp

SektorSektor

SektorSektorLainLain

1

RE

KO

ME

ND

AS

IR

EK

OM

EN

DA

SI22

2

PELUANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGADALAM MERESOLUSI KONFLIK P-SDH

HAK

DAN

FUNGSI

SDA

KAP

ASI

TAS

DAN

KEM

AM

PUAN

PELA

KU

MANAJE

MEN

P-SD

A

KONST

I-TU

SI

KOLE

K-TI

F

OPE

RASI

-ONAL

DUKU

NGAN

FASI

LITA

S/

FAKTO

R

EKST

ERNAL

KESEPAKATAN BENTUK2 PEMANFAATAN, PERLINDUNGAN,

KONSERVASI

MENYEPAKATI CARA PENYELESAIAN

KONFLIK, dll

PENGUATAN LEMBAGA ADAT/LOKAL, BKSDA, DINAS KEHUT, NGO, dll .

DUKUNGAN BAGI PELAKU UNTUK MEMANFAATKAN,

MELINDUNGI, MENGKONSERVASI

SISTEM PENGELOLAAN

SDA

PENELITIAN, DATA, INFORMASI, DOKUMENTASI, PERUMUSAN PERJANJIAN, TEKNOLOGI, PELATIHAN, PERENCANAAN, PEMBUATAN

MODEL, PASAR, DLL

UPAYA BERSAMA MEWUJUDKAN

MAKSIMALISASI MANFAAT SDA

TINGKAT TINDAKAN

IMP

LE

ME

NT

AS

I MA

NA

J EM

EN

PE

NG

EL

OL

AA

N S

DH

KEPASTIAN KEWENANGAN , BATAS

YURISDIKSI

DUKUNGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN

MEWUJUDKANHAK DAN MENGAMANKAN

SDA

TINGKAT TINDAKANIM

PL

EM

EN

TA

SI M

AN

AJE

ME

N P

EN

GE

LO

LA

AN

KE

HA

TI

KETERANGAN:

1. Konservasi dan PemanfaatanAnekaragaman Umbi-Umbian di DIY

2. Pelestarian dan PemanfaatanKeanekaragaman Hayati TamanNasional Meru Betiri

3. Penyadaran dan PemberdayaanMasyarakat Adat terhadap OtoritasPengelolaan dan PemanfaatanKeanekaragaman Hayati pada KawasanDeponsero Utara

4. Pengembangan Model Pelestariandan Pemanfaatan SDA Pulau-pulau Kecildi Padaido, Kec. Padaido dan BiakTimur, Kab. Biak Numfor, Prov Papua

5. Program Pengembangan SistemPengobatan Tradisional BerbasisMasyarakat di Desa Guluk-Guluk, Kec.Guluk-Guluk Kab. Sumenep, Madura,Jawa Timur

6. Pengembangan Model Pelestariandan Pemanfaatan KeanekaragamanHayati yang Berbasis Masyarakat di DuaDesa (Desa Jangga Mangu dan DesaNangga) Kawasan Taman NasionalLaiwangi Wanggameti Kab. SumbaTimur

7. Program Ekowisata di 5 desa di Bali

1

1

1

2 2

3

3

4

23

4

4

44

44

5

5

6 6

7

7

7

1

1

2

5

5

8. Advokasi kebijakan di tingkatnasional

9. Pengembangan jaringan denganberbagai lembaga

10. Program penguatan manajemenbagi Mitra Kerja

8 9 10

KASUS MITRAYAYASAN KEHATI

PERKEMBANGAN TEBODUKUNGAN MULTIPIHAK

waktuwaktu

TingkatTingkatkomitmenkomitmen

Fungsi hutanFungsi hutanPERTUMBUHAN PERTUMBUHAN EKONOMI dan EKONOMI dan KESEJAHTERAANKESEJAHTERAAN

SOSIALBUDAYA SOSIALBUDAYA DanDanPEMERINTAHANPEMERINTAHAN

LINGKUNGANLINGKUNGAN

kebijakankebijakanpropinsipropinsi

kebijakankebijakannasionalnasional

DukunganDukunganKabupatenKabupatenSURAT REKOMENDASI SURAT REKOMENDASI BUPATI TEBO NO 522BUPATI TEBO NO 522UNTUK HUTAN DESAUNTUK HUTAN DESASELUAS 5.385,12 HaSELUAS 5.385,12 Ha

Pembelajaran Multipihak Pembelajaran Multipihak Ketingkat NasionalKetingkat Nasional

SUPORT SUPORT LAPANGAN LAPANGAN

ASUMSI RESIKOASUMSI RESIKO

PendampinganPendampinganPENGUATAN ORGANISASIPENGUATAN ORGANISASIPERENCANAAN BERSAMAPERENCANAAN BERSAMA

PENANAMAN MERANTI DISELA KEBUN KARET – SENTRA PEMBIBITAN DESA

KESEPAKATAN DAN DUKUNGAN DESA SEKITAR

ORGANISASI YANG CREDIBEL DAN ACAUNTABLE

DUKUNGAN PROPINSI DAN KABUPATEN

DukunganDukunganPropinsiPropinsi

SK TPM SK TPM DAN DAN

PENYUSUNAN PENYUSUNAN PSDHBMPSDHBM

PENYELESAIAAN TATA BATAS RENCANA

WILAYAH HUTAN DESA

Batas dengan desa sekitarBatas dengan warga

lainnyaPengakuan kawasan

Negara IMPLEMENTASI PENGELOLAAN

SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT MELALUI

PENDEKATAN HUTAN DESA DAN UJI COBA PENANANAMAN

PERENCANAAN RUANG HUTAN DESA SECARA

PARTISIPATIFSarat yang harus dipenuhi;

•sosial ekonomi, budaya•Peraturan dan UUwilayah konservasi desa wilayah cadangan desa Wilayah budidaya Prioritas pengembanganPenataan kawasan pemanfaatan

PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PENGELOLA YANG

CREDIBLE DAN PROGRESIF•Desain dan Konstruksi organisasi (KPHD)

PENGEMBANGAN DUKUNGAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGAN

DI DESA SASARAN•pemahaman pemanfaatan bukan sebagai kepemilikan individu. Dan resiko dari kepentingan kolektifPengamanan secara kolektif Dukungan desa desa sekitar

Pemetaan partisipatif

Tumpang tindih claim Negosiasi tata batas baru

Dialog dan Inventarisasi Masalah

•Kecenderungan dominasi konflik identitas

Tekanan kepentingan pemodal lokal/ non lokal terhadap penguasaan rencana wilayah HDKebutuhan lahan un pemukimam oleh kelompok pendatangKepentingan kebutuhan lahan perkebunan oleh prsn perkebunan maupun untuk peruntukan lainyaKetakutan oknum tertentu yang pernah atau sedang memperjualbelikan kawasan

Penolakan kelompok tertentu dengan

ancaman

perimbangan ekonomi untuk permintaan,

penawaran dan produksi dengan

konsumsi masyarakat dan pemanfaatan

dengan kelestarian menjadi prioritas

kegiatan. Atas pertimbangan tersebut rencana pengelolaan harus menjadi sebuah

desain pengelolaan yang dapat memenuhi fungsi Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta konservasi. Upaya yang

dilakukan haruslah mensinergikan tindakan

pemanfaatan sumber daya alam yang

berkelanjutan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dengan optimalisasi

potensi yang tersedia secara bijaksana di wilayah tersebut

Pertimbangan faktor Pengelolaan harus saling terkait guna menghasilkan resultan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang optimal. Percepatan pertumbuhan harus memberikan keseimbangan keterpaduan pengelolan mencakup fungsi, stakeholder, wilayah dan pola pemanfaatan. upaya pengembangan kapasitas sosial budaya, ekonomi dan politik masyarakat lokal, membangun institusi lokal untuk mendukung pengelolaan, kejelasan wilayah dan penguatan jaringan kebijakan di tingkat yang di butuhkan, kajian pengembangan Tata Ruang Mikro Desa dan potensi masyarakat pada prinsipnya sesuai dengan topografi dengan prioritas pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan pemanfaatan

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan stakeholder’s tersebut adalah;Masyarakat

Mewakili karakteristik sosial budaya warga masyarakat sekitar areal hutan. Tingginya interaksi masyarakat desa dengan areal hutanMewakili kepentingan masyarakat terhadap areal hutan

Ada upaya dan atau masih terdapat upaya – upaya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan Pengusaha

Mewakili karakteristik perusahaan yang berbasiskan kehutananMemiliki komitment untuk ikut secara aktif menjawab persoalan kehutanan saat ini

Pernah atau sedang mengupayakan langkah guna menjawab persoalan kehutanan Perguruan Tinggi

Mewakili karakteristik institusi perguruan tinggi Memiliki kegiatan yang berbasis masyarakat , kehutanan dan lingkungan

Memiliki komitmen untuk ikut secara aktif menjawab persoalan kehutanan saat ini UNTUK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

UNTUK LSM

Agar TINDAKAN menjadi solusi?

Siapa Mengerjakan Apa?

DIBUTUHKAN OPTIMALISASI PERAN PARAPIHAK DALAM MENGUPAYAKAN DIBUTUHKAN OPTIMALISASI PERAN PARAPIHAK DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAAN KONFLIK P-SDHPENYELESAIAAN KONFLIK P-SDH

JANGAN MEMPERDEBATKAN JANGAN MEMPERDEBATKAN TINDAKAN UNTUK TINDAKAN UNTUK

PERTANYAAN YANG KELIRUPERTANYAAN YANG KELIRU

TERIMA KASIHTERIMA KASIH