KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN HUMAS

“KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN”

Dosen Pembimbing : Dra. Monalisa, M.Si

Oleh:

Nama: Rianto

Kelas : IP. E

NPM : 107310393

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2013

Daftar Isi

I. BAB I: Pendahuluan

1.1. Latar belakang

1.2. Arti Penting Komunikasi, Komunikasi Pemerintahan dan

Pemimpin Pemerintahan

1.3. Fungsi Hakiki dari Komunikasi

1.4. Peran Pemimpin Komunikasi

II. BAB II: Pembahasan

2.1. Pentingnya Kebebasan Media dalam Komunikasi Pemerintahan

III. BAB III: Penutup

3.1. Saran/ Solusi

3.2. Daftar Pustaka

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Dewasa ini, di Indonesia, proses komunikasi pemerintahan seakan

tersendat. Rakyat seakan sudah hilang kepercayaan terhadap

pemerintah. Begitu pun pemerintah yang seakan tidak tanggap terhadap

segala suara rakyat. Masalah ini bisa kita lihat dalam contoh kasus

pembuatan kebijakan publik. Terlalu banyak kebijakan pemerintah yang

memang tidak pro rakyat, bahkan tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Padahal dalam hal pencapaian tujuan negara, terdapat tujuan rakyat tiap

individu. Para anggota dewan dan pemerintahan kita seolah hanya bisa

mengobral janji kepada rakyat. Memberi harapan begitu besar saat

kampanye, tapi toh kemudian ketika mereka telah mendapat jabatan,

janji tinggal janji, kesengsaraan rakyat semakin menjadi. Inilah kemudian

yang menjadi sorotan semua pihak, termasuk di dalamnya para

akademisi, pakar politik, pemerintah gagal berkomunikasi dengan baik

dengan rakyat. Artinya komunikasi pemerintahan tidak berjalan dengan

baik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan

rakyat banyak.

Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari

pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi,

pertahanan dan keamanan, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik didefinisikan sebagai

”whatever government choose to do or not to do”. Sedangkan menurut

Young dan Quinn salah satu konsep kunci dari kebijakan publik adalah

sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan

publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang

berkembang di masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan

publik merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal,

melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang

dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

1.2. Arti Penting Komunikasi, Komunikasi Pemerintahan dan Pemimpin

Pemerintahan

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide,

gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi

dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua

belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh

keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan

gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum,

menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut

komunikasi nonverbal.

- Arti Penting Komunikasi

Didalam kehidupan tak terlepas dari yang namanya komunikasi.

Mengapa demikian..? karena sejatinya manusia merupakan makhluk

yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, makhluk yang

tidak bisa hidup sendiri membutuhkan manusia-manusia lainnya

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Arti Penting Komunikasi Bagi Manusia

Manusia tidak bisa hidup sendiri

Manusia adalah makhluk sosial

Saling berinteraksi, sifatnya timbal balik, symbol/ isyarat

Menciptakan saling pengertian & harmonisasi hubungan

- Komunikasi Pemerintahan

Adalah penyampaian ide, program, gagasan pemerintah kepada

masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Negara. Aparatur

pemerintah sebagai komunikator pemerintah yang terdiri dari tingkat

bawah sampai dengan tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu

mengkomunikasikan setiap apa yang ingin dikomunikasikan tentang

komunikasi pemerintahan.

- Pemimpin Pemerintahan

Pemimpin dan kepemimpinannya merupakan sesuatu yang tidak

dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia dan berperan sentral

dalam menjalankan roda organisasi. Bahkan, pemimpin dengan

kepemimpinannya menentukan maju atau mundurnya suatu

organisasi, dan dalam lingkup lebih luas menentukan jatuh dan

bangunnya suatu bangsa dan negara.

1.3. Fungsi Hakiki dari Komunikasi

Fungsi Komunikasi secara umum

1. Mencapai pengertian satu sama lain

2. Membina kepercayaan

3. Mengkoordinir tindakan

4. Merencanakan strategi

5. Melakukan pembagian pekerjaan

6. Melakukan aktivitas kelompok

7. Dan berbagi rasa

Hakikat Komunikasi adalah proses pernyataan antar-manusia. Yang

dinyatakan itu adalah pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain

dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam

"Pengantar Ilmu Komunikasi (Dani Vardiansyah.2004:9) ,  Komunikasi

adalah usaha penyampaian pesan antar manusia.

Jika tidak terjadi kesamaan makna antara komunikator dan

komunikan mengenai isi pesan, maka komunikasi tidak terjadi, berarti

prosesnya tidak efektif dan komunikatif.

1.4. Peran Pemimpin Komunikasi

Sangat penting untuk mampu menggunakan keterampilan

komunikasi yang efektif dalam peran kepemimpinan. (Ustun. 2006)

menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi adalah unsur penting

dalam profesionalisme dan diperlukan untuk mempengaruhi orang lain.

Untuk menjadi pemimpin yang efektif, seseorang harus memiliki

pemahaman yang memadai dan penerapan teknik dalam komunikasi.

Bab II

Pembahasan

Pentingnya Kebebasan Media dalam Komunikasi Pemerintahan

Jika pada masa lalu, paradigma yang digunakan untuk menjelaskan

relasi atara kebebasan media, masyarakat, serta pemerintah adalah

hubungan kemitraan-fungsional, yaitu saling pengertian antara pers,

pemerintah, dan masyarakat, maka pada kondisi saat ini, kebebasan media

layak menemukan relevansi pemaknaan baru filosofisnya.

Kebebasan media yang  awalnya cenderung hanya diartikan sebagai

kebebasan untuk menyebarkan informasi dan pikiran-pikiran melalui media

massa tanpa adanya kekangan dari pemerintah, kini ini berkembang tidak

hanya “bebas dari” (freedom from) namun “bebas untuk” (freedom for).

Kebebasan media mencakup kebebasan eksternal dan kebebasan internal.

Kebebasan eksternal adalah jaminan kemeredekaan bagi pers untuk

menyiarkan berita tanpa ada intervensi pihak lain. Sementara kebebasan

internal adalah kebebasan wartawan dalam menulis berita tanpa ancaman

dari dalam, yaitu pihak birokrasi media itu sendiri secara institusional.

Di negara seperti Amerika Serikat, kebebasan media tidak hanya

dijamin, tetapi dilindungi. Kebebasan media telah diterima negara itu sejak

Zaman Kolonial Inggris. Secara formal, kebebasan tersebut dijamin oleh

Amandemen Pertama dari Undang-Undang Dasar. Amandemen ini

menyatakan, “Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang akan

mengurangi kebebasan berbicara atau pers”. Mahkamah Agung Amerika

Serikat pertama kali menerapkan jaminan bagi kebebasan pers sesuai

dengan Amandemen Pertama pada tahun 1931, ketika lembaga itu

membatalkan Undang-Undang Pembatasan (“gag-law”) yang mengizinkan

digunakannya penyensoran bagi penerbit pers yang memuat skandal di

negara bagian Minnesota.

Di Indonesia, kebebasan media layak dianggap eksis jika memenuhi

beberapa indikator: Pertama, kebebasan media dilihat dari minimnya

intervensi negara. Artinya, negara tidak lagi mengontrol dengan ketat

lisensi, isi dan distribusi media. Secara teoretis, media yang selalu dikontrol

negara melalui berbagai instrumen-represifnya, tidak pernah bisa

mewujudkan kebebasan menjalankan aktivitas jurnalisme secara benar,

apalagi menjadi kekuatan pengawasan bagi kebijakan negara.

Kedua, mitologi kebebasan media diukur dari ada atau tidaknya

pembreidelan/penutupan institusi media. Pembredelan telah menjadi

problem besar media di negara kita sejak tahun 1744 ketika Bataviasche

Nouvelles dibredel Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan diberlakukannya

Undang-Undang Pokok Pers No. 40 tahun 1999 yang menyatakan bahwa

“terhadap pers nasional agar tidak dilakukan pemebreidelan, sensor, dan

pelarangan untuk mempublikasikan dan menyiarkan”, maka hingga saat ini

tidak terjadi lagi pembreidelan pers di tanah air, meski dalam praktiknya

belum bebar-benar hilang dengan banyaknya aturan pemerintah lain yang

membayangi gerak kritis pemberitaan media.

Ketiga, kebebasan media dilihat dari kuantitas atau jumlah media lebih

banyak dibandingkan sebelumnya. Sejak tahun 1998 terjadi signifikansi

peningkatan jumlah media massa.

Keempat, kebebasan media diukur dari kebebasan media untuk

menulis berita apa saja yang muncul dari semua pihak, termasuk bebas dari

kontrol internal media yang menghambat kekebasan ekspresi wartawan.

Empat ciri di atas berbeda dengan dengan pers pembangunan yang

bercirikan: paradigma: Pertama, kebebasan media mengajarkan pendidikan

dalam arti yang seluas-luasnya, terutama tentang tujuan penting pelaksaan

pembangunan, makna pembangunan, serta bagaimana proses

pembangunan tersebut berlangsung. Kedua, melakukan penerangan, artinya

memberi informasi yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk

meningkatkan pengetahuan tentang masalah pembangunan. Ketiga,

mendorong kegiatan budaya dalam arti luas, yaitu membina budaya bangsa

dan menyongsong budaya modern. Keempat, Melakukan kontrol sosial

dalam semua bidang, antara lain dengan prinsip komunikasi dua arah antara

pemerintah, media dan masyarakat

Dampak Dari Penyalahgunaan Kebebasan Pers/Media Massa

Kebebasan pers adalah kebebasan media komunikasi baik melalui media

cetak maupun melalui media elektronik. Dengan demikian kebebasan pers

merupakan suatu yang sangat fundamental dan penting dalam demokrasi

karena menjadi pilar yang ke 4 setelah lembaga eksekutif, lembaga legislatif

dan lembaga yudikatif. Jadi, pers yang bebas berfungsi sebagai lembaga

media atau aspirasi rakyat yang tidak bisa diartikulasikan oleh lembaga

formal atau resmi tetapi bisa diartikulasikan melalui pers atau media massa.

Pers yang bebas tidak bertanggung jawab, sering menimbulkan dampak

yang tidak baik bagi masyarakat. Dewasa ini, penggunaan pers atau media

massa sebagai sarana komunikasi sangatlah menguntungkan karena kita

bisa mendapatkan berita yang hangat dengan cepat tanpa mengeluarkan

uang yang banyak. Media komunikasi modern seperti radio, televisi dan

lainnya dengan mudah dapat kita gunakan. Dengan media komunikasi

tersebut pertukaran nilai-nilai budaya antar bangsa akan cepat terjadi.

Padahal belum tentu sesuai dengan budaya-budaya indonesia. Program

ditayangkan seperti kejahatan, perangdan hal-hal yang menjurus pornografi

dapat menimbulkan dampak negatif yang menjurus pada kemerosotan moral

masyarakat. Hal tersebut tentu dapat membahayakan bangsa ini, karena

dampak yang ditimbulkan akan mengancam kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat.

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan

berbicara di muka diantaranya adalah:

1.      Lebih mengutamakan kepentingan ekonomis (oriented bisnis)

2.      Campur tangan pihak ketiga

3.      Keberpihakan

4.      Kepribadian

5.      Tidak mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat

·    Pasal 154 KUHP

barang siapa dimuka umum menyatakan prasan permusuhan, kebencian,

atau penghinaan terhadap kepala pemerintahan indonesia dihukum penjara

selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.000

·   Pasal 155 KUHP

Barang siapa yang menyiarkan, mempertontongkan atau menempelkan

surat atau gambar yang isinya menyatakan perasaan kebencian tau

penghinaan terhadap pemerintah indonesia dengan maksud supaya isi surat

atau gambar itu diketahui orang banyak dihukum penjara selama-lamanya 4

tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.5000.000

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara penyalur

kebebasan berpendapat dan berbicara malaui media massa harus dipatuhi

oleh semua pihak bukan saja insan pers. Meskipun pemerintah telah

berusaha membuat peraturan untuk mengatur kebebasan pers, namun

kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan kebebasan

berpendapat dan berbicara  melalui media massa masih saja terjadi.

Penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan berbicara melalui media

massa selain membawa dampak negatif ada kalanya juga memberikan

dampak yang positif. Penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan

berbicara dapat berdampak pada semua pihak baik dalam lingkup individu,

masyarakat ataupun negara. Berikut dampak-dampak penyalahgunaan

kebebasan pers.

No. PihakDampak

Positif Negatif

1 Individu apabila suatu

pemberitaaan dapat

meningkatkan  nilai

positif pribadinya,

Sehingga akan

mendorong

masyarakat untuk

berpendapat bahwa

Adapun pemberitaan itu

akan menghancurkan

nilai positif pribadinya

dimasyarakat sehingga

mengakibatkan opini

dirinya adalah pribadi

yang jujur dan benar.

masyarakat yang tidak

baikterhadapnya.

Hal itu akan berdampak

pula pada aspek bisnis

2 Masyarakat Apabila dapat

menumbuhkan

kesetiakawanan sosila

dan mewujudkan

persatuan dan

kesatuan serta

menjaga keamanan,

ketentraman, dan

keteriban.

Apabila menyebabkan

hal-hal yang

bertentangan 

dengan nilai luhur

budaya bangsa,

sehingga

menyebabkan hilangnya

rasa kesetiakawanan

sosial dan pecahnya

persatuan

dan gangguan terhadap

keamanan, ketentraman

dan keteriban.

3 Negara Apabila dapat

meningkatkan

partisipasi, dukungan

dan keberpihakan

rakyat kepada

pemerintah,

meembantu

pelaksanaan

pembangunan

Apabila menyebabkan

rakyaat tidak percaya

dan tidak memberikan

dukungan lagi terhadap

pemerintah, kurang

lancarnya pembangunan

nasional agar berjalan

lancar dan dapat

meningkatkan

kepatuhan terhadap

peraturan perundang-

undangan.

nasional dan

memburuknya kondisi

keamanan Negara

serta menurunnya

tingkat kepatuhan

masyarakat

terhadap peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

B.     MANFAAT MEDIA MASSA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Media massa harus dapat memberikan manfaat yang baik bagi

konsumennya. Pemberitaan dan penyiaran media massa harus sesuai

dengan nilai-nilai kepribadian bangsa, memelihara keamanan dan

ketentraman, menjaga persatuan dan keutuhan wilayah NKRI. Untuk

mendorong pertumbuhan media massa maka isi dan materi pemberitaan

dan siaran pers dan media massa, sebaiknya mengandung hal-hal berikut

antara lain:

1. Mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi

pembentukan intelektualitas watak, moral  bangsa, dan mengutamakan

nilaai-nilai agaama dan budaya indonesia.

2.  Bersifat netral dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan

tertentu

3.  Tidak bersifat fitnah menghasut, menyesatkan atau bohong.

4. Tidak menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan

narkotika dan obat terlarang,

5.  Tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan

6.  Tidak memperolokan, merendahkan , melecehkan, dan mengabaikan

nilai-nilai agama, martabat manusia indonesia dan merusak hubungan

internasional.

Media massa secara umum dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a.  Media audio, yaitu media komunikasi yang dapat didengar atau

ditangkap oleh indra telinga. Misalnya radio dan telepon

b. Media visual, yaitu media komunikasi yang dapat dibaca atau

ditangkap oleh indra mata. Misalnya surat kabar, buletin dll.

c. Media audio visual, yaitu media komnunikasi yang dapat dibaca dan

didengar. Misalnya televisi.

Dalam Undang-undang No. 40 tahun 1999  pasal 3 tentang pers disebutkan

diantaranya bahwa pers nasioanl berfungsi  sebagai media informasi,

pendidikan, hiburan dan kontrol sosialdan dapat juga sebagai lembaga

ekonomi. Pers sebagai media infirmasi mempunyai misi:

·    Ikut mencerdaskan masyarakat

·    Menegakkan keadilan

·    Memberantas kebatilan.

C.  UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGENDALIKAN KEBEBASAN PERS

Upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers pada masa orde

baru, pengawas kebebasan pers pemerintah mengadakan sensor sebelum

disiarkan atau sebelum diterbitkan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka pemerintah

mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain:

·   UUD 1945

·   Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

·   UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

·   UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat

dimuka umum

·   UU No. 40 tahun 1999 tentang pers,

·   UU No. 40 tahun 2000 tentang pers Nasional

·   UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran

Dengan adanya batasan –batasan tersebut diharapkan pers dapat

melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan perkembangan masyarakat

indonesia diantaranya:

·   Memberikan hiburan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

·   Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat

·   Menghindari terjadinya gangguan stabilitas yang menyangkut SARA

·  Melindungi hak-hak pribadi agar golongan minoritas tidak tertindas oleh

golongan mayoritas.

Daftar Pustaka

Sumber Online : Website, Blog,

http://bincangmedia.wordpress.com/tag/kebebasan-media/

http://nyaw-artikel.blogspot.com/p/dampak-dari- penyalahgunaan- kebebasan.html

http://masalahkomunikasipolitikdiaceh.blogspot.com/2012/12/kebebasan-dan-pengaruh-media-massa.html

http://hermanmusakabe.nttprov.go.id/?p=26

http://kuliahilmukomunikasi.blogspot.com/2010/10/hakikat-komunikasi.html