1

KOMPETENSI PUSTAKAWAN DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS

(GLOBAL MARKET)

Nyoman Suwidiadi1)

Abstract

In the current era of globalization, the development of technology and information is indeed very rapid. The world is getting narrower which means the boundaries of distance, place and time are getting closer at local, national and international level. With globalization, inevitably the flow of global competition will carry us, both in the field of trade in products and services. In the face of the free market a librarian must continue to improve the quality and have the competence, whether the professional competence in the field of librarianship as well as personal competence (personality). Besides, it is also necessary for a librarian to cover other skills that support such as the ability to master a foreign language or international language, information technology, psychology, economics, etc. Librarians must have good and interesting personality such as discipline, tenacious, hardworking, productive, independent, creative, responsible and responsive (always ready to serve the needs of the user) or the better know terms such as smile, greet, and salute. Keywords: Librarian Competence, Globalisation, Free Market

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat berpengaruh pada tatanan

kehidupan manusia secara global. Jarak, tempat dan waktu tidak lagi menjadi masalah yang

berarti. Dunia terasa begitu dekat baik lokal, Nasional maupun Internasional. Salah satu

pengaruh adanya globalisasi adalah adanya pasar bebas baik dibidang perdagangan produk

maupun jasa yang dapat bersifat Internasional

Seseorang dapat bekerja dimana saja tanpa ada batasan tempat.Tentu saja ini

merupakan sebuah peluang dan sekaligus menjadi tantangan dan ancaman buat kita. Sebagai

peluang karena kita dapat bekerja dimana saja tanpa ada batasan tempat, sebagai tantangan

mau tidak mau kita harus siap bersaing, tetapi merupakan ancaman yang besar bagi tenaga

kerja yang tidak mempunyai kompetensi untuk bersaing dengan tenaga kerja asing dan tidak

mau menjadikan sebuah tantangan dengan kata lain tidak mau belajar. Kita tidak ingin kan

menjadi penonton di negeri sendiri? Sebagai pustakawan seharusnya dapat mempersiapkan diri

jika tidak ingin kalah dan tergerus oleh globalisasi.

2

Globalisasi ini merupakan tantangan bagi pustakawan untuk meningkatkan kompetensi

jika tidak ingin keberadaannya tergeser oleh pustakawan asing. Kompetensi sangat penting

bagi pustakawan, karena diharapkan akan bisa bekerja secara professional.

Profesionalisme Pustakawan

Pustakawan lahir dan diakui keberadaannya sebagai jabatan fungsional atau profesional

dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

18/MENPAN/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan.

Kemudian disempurnakan dengan Keputusan MENPAN No. 33/MENPAN/1998 tentang Jabatan

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dan, tidak terlalu lama Keputusan ini dipandang

perlu ditinjau kembali (dengan Keputusan MENPAN yang baru, yaitu No.

132/KEP/M.PAN/12/2002) karena diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999

tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada umumnya Pustakawan

hanya melihat rumpun jabatan semata dimana bersanding “Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan

yang berkaitan”, sementara kualifikasi profesional sebagai dasar atau landasan kerja kurang

dicermati.

Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkanpada ilmu

pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang

pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan

dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan

pengajarannya dan terikat pada etika profesi”. Dilingkungan PNS, Jabatan Fungsional

adalahKedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang

PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional terdiri atas jabatan

fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang

pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahun dan teknologi di

bidang keahliannya.Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan

3

pengetahuan, penerapan konsep dan teori ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan

pengajaran dengan cara yang sistematis (Pasal 1.4).

Pasal 5 menyatakana :

1) Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

a. Mensyaratkan kualifikasi profesi dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah

Sarjana (Strata-1)

b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan,

peningkatan dan penerapan konsep dan teori, serta metode operasional dan

penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi

jabatan fungsional yang bersangkutan.

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

2). Jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :

a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi

utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi professional

tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai IV/d sampai dengan IV/e;

b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi

utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi professional

tingkat tinggi dengsn kepangkatan mulai dari IV/a sampai dengan IV/c;

c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsinya

Utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi professional

tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari III/c sampai dengan III/d;

d. Jenjang Pertama, taitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi

utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat

dasar dengan kepangkatan dari III/a sampai dengan III/b.

Jabatan fungsional keterampilan, adalah kualifikasi teknis atau penunjang profesional

Yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu

bidang ilmu pengetahuan atau lebih.Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi

pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional

4

di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan

tertentu (Pasal 1 Urut 5). Pasal 6 :

1) Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan

tugasnya:

a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi professional dan/atau penunjang professional

dengan pendidikan serendah-rendahnya SMU atau SMK dan setinggi-tingginya

setingkat Diploma III (D-3);

b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep

atau metoda operasional dari suatu bidang profesi

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang diterapkan oleh ikatan profesinya.

2) Jenjang jabatan fungsional keterampilan;

a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang tugas dan fungsi utamanya sebagai

pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional

tingkat di bawah-nya yang menyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis

operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu, (Gol. III/c

sampai dengan III/d);

b. Jenjang Pelaksanan Lanjutan, adalah jenjang yang tugas dan fungsi utamanya

sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan

pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu

pengetahuan tertentu, (Gol. III/a sampai dengan III/b);

c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang yang tugas dan fungsi utamanya sebagai

pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional

penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, (Gol. II/b

sampai dengan II/d).

Kompetensi Pustakawan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa

Pustakwan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan

5

atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan diatas, maka Perpustakaan Nasional RI selaku

Instansi Teknis dan Pembina Pustakawan, bersama-sama instansi terkait dan para pemangku

kepentingan serta para pakar kepustakawanan telah menyusun Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan

Perorangan lainnya Bidang Perpustakaan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja

Transmigrasi Republik Indonesia. Pustakawan yang profesional yaitu pustakawan yang memiliki

kompetensi bidang perpustakaan dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI –PRP).

Pengertian kompetensi menurut Kepmentrans RI Nomor 83 Tahun 2012 adalah

kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat

terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaaan atau tugas sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini, pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja diwujudkan dalam 3 (tiga) kelompok unit kompetensi, yaitu

Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi Inti dan Kelompok kompetensi Khusus.

Kompetensi Umum adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap

pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan, meliputi : (1)

Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar, (2) Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan, (3)

Membuat Laporan Kerja Perpustakaan. Kompetensi Umum ini melekat dalam kompetensi inti

dan khusus.

Kompetensi Inti adalah kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap

pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan.Kompetensi Inti mencakup unit-unit

kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti dan wajib dikuasai oleh

pustakawan. Kompetensi inti meliputi : (1) Melakukan Seleksi Bahan Perpustakaan, (2)

Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan, (3) Melakukan Pengkatalogan Deskriptif, (4)

Mengadakan Pengkatalogan Subyek, (5) Melakukan Perawatan Bahan Perpustakaan, (6)

Melakukan Layanan sirkulasi, (7) Melakukan Pelayanan Referensi, (8) Melakukan Penelusuran

6

Informasi Sederhana, (9) Melakukan Promosi Perpustakaan, (10) Melakukan Kegiatan Literasi

Informasi, (11) Memanfaatkan Jaringan Internet Layanan Perpustakaan.

Kompetensi Khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik,

meliputi: (1) Merancng Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan, (2) Melakukan Perbaikan Bahan

Perpustakaan, (3) Membuat Literatur Sekunder, (4) Melakukan Penelusuran Informasi

Kompleks, (5) Melakukan Kajian Perpustakaan, (6) Membuat Karya Tulis Ilmiah.

Disamping ketiga kompetensi tersebut diatas seorang pustakawan harus mempunyai

kompetensi kunci yaitu sikap kerja yang harus dimiliki pustakawan untuk mencapai unjuk kerja

yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan setiap unit kompetensi (Umum, Inti dan Khusus).

Jadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) disusun bertujuan sebagai

acuan pengembangan tenaga kerja Indonesia yang kompeten, professional, dan kompetitif

melalui aplikasi cerdas yang mampu membentuK ciri khusus bagi perusahaan maupun individu

itu sendiri dalam persaingan dunia usaha dan persaingan dalam pasar tenaga kerja (Rimbarawa,

2012:31)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pustakawan adalah

sebuah karakteristik dasar pustakawan yang terkait dengan pencapaian kinerjanya serta

kemampuan pustakawan mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam

menyelesaikantugas dan tanggung jawabnya sebagai pustakawan.

Perpustakaan tanpa adanya pustakawan bagaikan rumah tanpa penghuninya, begitu

sebaliknya pustakawan tanpa perpustakaan bagaikan manusia hidup tanpa adanya roh artinya

satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi. Pengertian dan pemahaman

mengenai Perpustakaan sangat banyak. Menurut UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

dijelaskan “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau

karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka”. Artinya sebagai

institusi (lembaga) memiliki koleksi berbagai media, dikelola secara professional, dengan

standar yang baku, standar kompetensi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia),

dsb. Pasal 15 ayat 3 UU No. 43 Tahun 2007 Tentang perpustakaan, menyatakan bahwa

pembentukan Perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat yaitu memiliki koleksi

7

perpustakaan, memiliki tenaga perpustakaan, memiliki sarana dan prasarana perpustakaan,

memiliki sumber pendanaan dan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional RI.

Peran strategis Perpustakaan secara umum nampak pada tujuan, sebagaimana dikehendaki

pada Pasal 4 UU No. 43 Tahun 2007 yang menyatakan “Perpustakaan bertujuan memberikan

layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan

dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Secara khusus berlaku tujuan

internal sesuai dengan masing-masing jenis perpustakaan itu sendiri, dan pada prinsipnya sama

yaitu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi lembaga/institusi yang menaungi dimana saja

pustakawan bekerja. Saat ini perpustakaan wajib harus ada dan merupakan prospek masa

depan yang menjanjikan bagi pustakawan, terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) yaitu penerapan pasar bebas (Global Market) termasuk transaksi tenaga kerja di

semua bidang termasuk pustakawan. Pustakawan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang

salah satunya adalah distribusi informasi (distribution of information) harus menyadari (aware)

dan mempersiapkan diri (prepare).

Kompetensi Pustakawan dalam Menghadapi Pasar Bebas

Pasar bebas (Global Market) sudah berada di depan mata. Keberadaan pasar bebas

secara tidak langsung mempengaruhi sikap, pola pikir dan kehidupan seseorang. Dengan

terwujudnya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic

Community (AEC) 2015 maka penerapan pasar bebas termasuk transaksi tenaga kerja di semua

bidang diberlakukan termasuk Pustakawan.

Surachman (2012: 18) menyatakan bahwa pasar bebas disini berkaitan dengan suatu

persaingan dan kompetisi di bidang ekonomi secara bebas, siapa yang berhasil memenangkan

persaingan dan kompetisi tersebut, akan bertahan pada pasar bebas. Pasar bebas merupakan

sebuah proses pertukaran yang tidak terbatas lokasi, baik dalam bidang ekonomi, politik dan

kebudayaan. Terkait dengan hal tersebut maka tentu saja akan berpengaruh pada profesi

Pustakawan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan pustakawan Indonesia akan bersaing

dengan pustakawan luar negeri dalam hal mencari pekerjaan.

8

Dengan demikian perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia tidak menutup

kemungkinan akan dimasuki oleh para pustakawan dari luar negeri, begitu pula sebaiknya

pustakawan Indonesia juga akan dapat bekerja di perpustakaan luar negeri. Jadi dalam konsep

pasar bebas di sini lebih ditekankan bahwa tidak adanya batasan tempat untuk seseorang

bekerja.

Melihat keadaan tersebut maka pustakawan dituntut untuk bersaing dengan

pustakawan dari luar negeri.Hal tersebut bukanlah mudah bagi pustakawan apabila tidak

mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai

dengan standar SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Jadi dalam konsep pasar

bebas adalah bagaimana pustakawan bisa mempersiapkan diri dengan meningkatkan

kompetensinya.

Kompetensi merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kinerja seseorang.

Sesuai dengan uraian diatas bahwa menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia sector jasa kemasyarakatan, social budaya, hiburan, dan perorangan

lainnya bidang perpustakaan, Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut dapat dimaksud bahwa kompetensi pustakawan adalah

sebuah karakteristik dasar pustakawan yang terkait dengan pencapaian kinerjanya serta

kemampuan pustakawan mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pustakawan.

Terkait dengan kompetensi dan daya saing (Surachman, 2012:8) menyebutkan bahwa

setidaknya pustakawan Asia Tenggara perlu memiliki beberapa hal sebagai berikut :

1. Kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi

2. Kemampuan dalam berkomunikasi dan berbahasa

3. Kemampuan dalam literasi informasi

4. Kemampuan dan keahlian dalam pelayanan teknis dan pengguna

5. Pemikiran yang inovatif dan kreatif

9

6. Kemampuan untuk bekerja sama

7. Kemampuan lain yang berhubungan dengan soft skill

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan Larsen dalam Achmad, dkk.

(2012;109) mengenai kompetensi pustakawan di era global, yaitu:

1. Pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi informasi dan komunikasi,

penelusuran informasi, ekonomi informasi, pengetahuan tentang subyek khusus,

metoda dan teori pedagogis, statistik untuk manajemen proyek, pemasaran, aspek

hokum, dan metode tes serta pengukuran.

2. Keterampilan individu seperti komunikasi, mempunyai komitmen, siap berubah,

perencanaan individu, kemauan untuk belajar, manajemen stress, dan keterampilan

pedagogis.

3. Sikap mampu atau bersedia untuk berbagi pengetahuan, bekerjasama dalam tim,

mengatasi konflik, dan sifat humor.

Dalam menghadapi pasar bebas selain mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan

dan keterampilan maka yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pustakawan

tersebut dalam bersikap (Kompetensi Kepribadian /soft skill) dalam menjalankan profesinya

sebagai pustakawan dalam melayani pemustaka / pemakai jasa perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Ada beberapa sikap yang harus

dimiliki pustakawan :

1. Disiplin

Kedisiplinan harus dimiliki oleh pustakawan, karena hal tersebut

membantumeningkatkan kinerja pustakawan, ditambah lagi perpustakaan merupakan

organisasi yang melayani masyarakat, apabila pustakawannya tidak disiplin,

kemungkinan besar akan mengecewakan pemustaka. Misalnya saja sudah waktunya

perpustakaan buka, tetapi petugas perpustakaan belum datang, sedangkan pemustaka

sudah datang, dengan kejadian tersebut maka pemustaka tentu saja akan kecewa.

10

2. Ulet

Keuletan pustakawan dalam memperkenalkan dan mempromosikan perpustakaan

kepada masyarkat secara umum. Meskipun masih ada anggapan bahwa perpustakaan

bukanlah suatu lembaga penting, tetapi pustakawan tidak boleh berkecil hati, dan

selalu mempromosikan perpustakaan kepada masyarakat, agar perpustakaan tetap

diminati, dan bermanfaat bagi masyrakat.

3. Kerja Keras

Meskipun pustakawan bekerja pada sebuah organisasi non profit oriented, pustakawan

harus selalu bekerja keras melayani pemusstaka (masyarakat pemakai jasa

perpustakaan), dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Produktif

Pustakawan harus produktif, misalnya pustakawan membuat abstrak, indeks, kliping

Koran dan sebagainya. Selain itu pustakawan juga dapat melakukan penelitian untuk

dijadikan sebuah karya ilmiah yang membantu dalam perkembangan ilmu perpustakaan

5. Mandiri

Pustakawan harus memilikikemampuan dan keahlian dalam melayani pemustaka secara

mandiri, pustakawan tidak boleh bergantung pada profesi lain, pustakawan perlu

memiliki pamahaman pada ilmu-ilmu lain yang masih berkaitan dengan bidang

pekerjaannya.

6. Kreatif

Pustakawan harus memiliki inovasi/ide-ide kreatif dalam mengembangkan pelayanan

perpustakaan, misalnya dengan menyediakan mainan-mainan yang bersifat edukatif

pada layanan anak-anak. Menyebarkan pamplet di sekolah-sekolah yang berisi kegiatan

atau lomba-lomba yang akan yang akan diadakan yang berkaitan dengan minat baca

masyarakat, dll

7. Tanggung jawab

Pustakawan harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, terutama

dalam pencapaian tujuan perpustakaan tersebut.

11

8. Responsif

Pustakawan harus cepat dalam merespon keinginan pemustaka.Misalnya ada

pemustaka yang kebingungan dalam menelusur informasi maka pustakawan harus

segera memberikan bantuan.

Sikap atau kepribadian yang baik seperti diuraikan di atas harus dimiliki oleh

pustakawan karena sangat bermanfaat terhadap kinerja pustakawanitu sendiri.

Selain kompetensi yang disebutkan di atas, pustakawan harus pandai berkomunikasi

dalam bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan, karena bahasa Inggris adalah bahasa

Internasional dan juga bahasa komunikasi intelektual.

Kesimpulan

1. Kompetensi pustakawan dalam menghadapi pasar bebas sesuai dengan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ditambah dengan kompetensi lain yang

berorientasi kepada keperluan pemustaka;

2. Dalam menghadapi Pasar Bebas, selain memiliki kompetensi di bidang

kepustakawanan juga memiliki kompetensi bidang lain seperti teknologi informasi,

psikologi, ekonomi dll.;

3. Pustakawan harus menguasai bahasa Inggris (merupakan bahasa Internasional) dan

mampu berkomunikasi dengan baik, baik lisan maupun tulisan;

4. Pustakawan harus mempunyai kepribadian yang baik dan menarik seperti disiplin,

ulet, kerja keras, produktif, mandiri, kreatif, tanggung jawab, dan responsive.

Saran

Pasar bebas merupakan tantangan bagi pustakawan untuk bersaing di dalamnya.

Pustakawan harus memiliki kompetensi seperti kompetensi professional di bidang

kepustakawanan dan kompetensi pribadi (personal). Pustakawan harus terus mengembangkan

diri mengikuti perkembangan yang ada.

12

Daftar Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tindak lanjut PP

No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

, dan Peraturan Terkait Lainnya.

“Undang-undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Tersedia dalam http://

Pustakawan.pnri.go.id/uploads/document/Jabatan Fungsional.pdf.Diakses pada tanggal

15 Mei 2017.

Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil

Peraturan MENPAN & RB No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Kreditnya

KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 83 Tahun 2012 tentang SKKNI Bidang

Perpustakaan

Achmad, dkk. 2012. Layanan cinta : Perwujudan layanan prima perpustakaan. Jakarta : Sagung

Seto.

Rimbarawa, K. 2013. “Peran IPI dalam meningkatkan kompetensi pustakawan menuju

Sertifikasi”. Jakarta : Sagung Seto.

Surachman, A. 2012.“Pustakawan Asia Tenggara menghadapi globalisasi dan pasar bebas”.

Dalam Jurnal Media Pustakawan Vol. 19 No. 1 Tahun 2012.