i

KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DAN PENGADILAN UMUM

DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM

YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT MENURUT PASAL 65 AYAT 2

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI

(STUDI DI PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

EGGY PROBO SUBAGIYO

NIM : 201410110311224

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2020

ii

iii

iv

i

MOTTO

Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena

tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak

dapat dihancurkan

Hitopadesa

ii

ABSTRAKSI

Nama : EGGY PROBO SUBAGIYO

NIM : 201410110311224

Judul : KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DAN

PENGADILAN UMUM DALAM PELAKSANAAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM YANG

DILAKUKAN OLEH PRAJURIT MENURUT PASAL 65

AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG TNI (STUDI DI PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA)

Pembimbing : 1. Dr. Haris, SH, M.Hum

2. Catur Wido Haruni., S.H., M.Si., M.Hum

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi pengadilan militer dan

pengadilan umum dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum yang

dilakukan oleh prajurit menurut pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34

Tahun 2004 Tentang TNI dalam menangani kasus prajurit TNI yang melakukan

Tindak Pidana Umum.

Permasalahan lain yang diangkat oleh penulis adalah tentang problematika

kewenangan antara pihak Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam membawa

kasus prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Umum dikarenakan pihak

Peradilan Militer enggan membawa TNI yang melakukan tindak pidana umum di

bawa ke Peradilan Umum padahal di dalam pasal 65 ayat (2) Undang-undang

Nomor 34 Tahunn 2004 Tentang TNI dijelaskan bahwa:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran

hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal

pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”

Hal itulah yang kemudian menarik penulis untuk membahas permasalahan

terutama terkait penyidikan karena penyidik dalam kasus tindak pidana umum

adalah Polisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasal 65 ayat (2) Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI masih menjadi jalan buntu dalam

penanganan kasus prajurit yang melakukan tindak pidana umum hal ini

dikarenakan bahwa pelaksanaan aturan hukum tersebut masih belum

direalisasikan sampai saat ini.

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian normatif

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta didukung oleh

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata lingkungan TNI dengan

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada

identifikasi masalah, dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Untuk efektifitas pelaksanaan pemberlakuan Undang-undang Nomor 34

Tahun 2004 Tentang TNI perlu adanya evaluasi dalam pembentukan suatu

peraturan perundang-undangan seperti pembenahan terhadap hukum materiilnya,

meskipun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI merupakan

amanat reformasi dan konstitusi dalam rangka menegakkan prinsip persamaan di

iii

muka hukum atau “equality before the law”, akan tetapi tidak menutup

kemungkinan bahwa Undang-undang ini perlu adanya evaluasi atau merevisi

Undang-undangnya. Dalam penelitian ini dilakukan usaha-usaha dalam

menemukan jalan keluar dan menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan

yang terdapat dalam penelitian ini.

Kata kunci: Penyidikan, Hukum Pidana, Militer

iv

ABSTRACTION

Name : EGGY PROBO SUBAGIYO NIM : 201410110311224 Title : COMPETENCE OF MILITARY COURT AND GENERAL

COURT IN THE IMPLEMENTATION OF A GENERAL

CRIMINAL INVESTIGATION CONDUCTED BY

SOLDIERS BASED ON CONSTITUTION PAGE 65

PARAGRAPH 2 OF LAW NUMBER 34 YEAR 2004

CONCERNING TNI (STUDY IN THE MILITARY COURT

II-08 JAKARTA)

Mentor : 1. Dr. Haris, SH, M. Hum

2. Catur Wido Haruni., S.H., M.Si., M. Hum

This thesis is berttested to know the competence of military courts and

public courts in the implementation of a general criminal investigation conducted

by soldiers pursuant to section 65 paragraph (2) of Law No. 34 year 2004

concerning TNI in handling cases of TNI soldiers who conduct a general criminal

offence.

Another problem raised by the author is about the authority problem

between military justice and the General Court IN bringing the case of army

soldiers who conduct a general criminal act because the military Justice parties

ARE reluctant to bring the TNI who commit a general criminal act brought to the

general Court when Constitution Page 65 Paragraph 2 Of Law Number 34 Year 2004

Concerning TNI explained that: "Soldiers are subject to military judiciary power in violation of military

criminal law and are subject to general judicial power in the case of public

criminal law violations governed by law"

That is why it is interesting to discuss the issues especially related to the

investigation because investigators in the case of general criminal acts are the

police. So it can be concluded that Constitution Page 65 Paragraph 2 Of Law Number

34 Year 2004 Concerning TNI is still a dead end in handling the case of soldiers

who commit a common criminal offence this is because the implementation of the

rule of law is still not realized until now. In this study the author used normative Research Methods by studying the

theories, concepts, principles of law and legislation related to this research and

supported by Research conducted on the real state of the TNI environment with

the intent and purpose of discovering the facts, which then headed on the

identification of the problem, and eventually headed on Problem solving. For the effectiveness of the implementation of Law Number 34 of 2004

concerning the TNI, there needs to be an evaluation in the formation of legislation

such as revamping the material law, even Constitution Page 65 Paragraph 2 Of Law

Number 34 Year 2004 Concerning TNI is a mandate for reform and constitution in

order to uphold the principle of equality in before the law or "equality before the

law", but it does not rule out the possibility that this law needs an evaluation or

v

revision of the law. In this research efforts were made to find a solution and

produce answers to the problems contained in this study.

Keywords: Investigations, Criminal Law, Military.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga

senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,

keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses

penulisan skripsi yang berjudul Kompetensi Pengadilan Militer dan Pengadilan

Umum Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Umum yang Dilakukan

Oleh Prajurit Menurut Pasal 65 ayat 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004

Tentang TNI (Studi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta))”. Melalui banyak

perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta

berkah dari Allah SWT.

Tanpa bantuan baik moril maupun materiil yang sangat menunjang dalam

penulisan ini, penulis merasa tidak akan mampu dalam menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Sebagai hamba Allah SWT yang banyak memiliki

kekurangan maka penulis berharap dan selalu terbuka atas segala kritik yang

sifatnya membangun serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang

setinggi-tingginya atas segala pengarahan, bimbingan, bantuan fasilitas serta

saran-saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, kepada beliau yang

terhormat kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT

karena telah berikan begitu banyak kebahagiaan yang tidak bisa saya

hitung.

2. Terimakasih kepada kedua Orang Tuaku Bapak Letkol czi Hari Soebagijo.

SIP. MH dan Ibu Emmy Nuruliyati yang selalu mendukung baik moral,

materi, spiritual yang diberikan.

vii

3. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Malang.

4. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Bapak Sofyan Arief, SH., M. Kn, selaku Dosen Wali penulis.

6. Bapak Dr. Haris, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah

memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan

skripsi.

7. Ibu Catur Wido Haruni., SH., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II

yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama

penyusunan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama

mengikuti perkuliahan.

9. Bapak Mayjen TNI Agus Dhani MD, S.H., M.Hum. selaku narasumber/

sumber informasi yang telah sudi memberikan informasi serta data selama

penulis melaksanakan wawancara di Pengadilan Militer Jakarta

10. Bapak Lettu Chk Feby Desri, SH selaku Panitera Pengadilan Militer

Jakarta yang telah membantu dalam memberikan data-data yang

diperlukan.

11. Para sahabat sekaligus keluarga kedua bagi penulis yaitu Chusnul

Chotimah, B.A, Muhammad Riky Wildayanto, SH, Muhammad Amil, S.P,

Ahmad Bahaudin, S.P, Rizky Firdani Ramadhan, SH, Fahmi Chandra

Utama, SIP, Iqbal Maqrobihi Isaq, S.or yang tidak pernah lelah

memberikan dukungannya selama penulis mengerjakan skripsi.

12. Rolisa Dwi Rahayu selaku sahabat terdekat penulis yang selalu memberi

semangat penulis dalam pengerjaan skripsi ini, yang selalu mau menjadi

pendengar buat penulis, yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.

13. Para sahabat penulis di kampus dan teman-teman dekat penulis lainnya

selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang terima kasih sudah mau berbagi cerita, semangat dan ilmunya.

viii

14. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Hukum angkatan 2014,

khususnya Hukum kelas E untuk ceritanya 5 tahun ini

15. Dan terakhir, terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu baik

dalam memberikan dorongan untuk penulis yang namanya tidak dapat

disebutkan satu-persatu. Terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

semuanya dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

Eggy Probo Subagiyo

ix

DAFTAR ISI

COVER ...................................................................................................................

LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................

SURAT

PERNYATAAN.......................................................................................................

MOTTO ............... ..................................................................................................i

ABSTRAKSI .......................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 6

C. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................... 6

E. Kegunaan Penelitian ......................................................................................... 6

F. Metode Penelitian ............................................................................................ 7

G. Sistematika Penulisan ..................................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 12

A. Pengertian Hukum Pidana ............................................................................. 12

B. Pengertian Hukum Pidana Militer .................................................................. 16

C. Pengertian Kompetensi Pengadilan ............................................................... 18

C.1.Pengertian Kompetensi Pengadilan Umum ............................................ 18

C.2.Pengertian Kompetensi Pengadilan Militer ............................................ 20

D. Pengertian Penyidikan dan Tahap-Tahap Penyidikan ................................... 22

D.1.Pengertian Penyidikan ............................................................................ 22

D.2.Tahap-Tahap Proses Penyidikan ............................................................. 24

E. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) ................................................ 27

E.1.Tentara Nasional Indonesia (TNI) ........................................................... 27

E.2.Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menurut Pengaturan Perundang-

undangan ................................................................................................... 28

F. Pengertian Efektivitas Hukum ........................................................................ 31

x

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 37

A. Pelaksanaan proses penyelesaian tindak piddana umum yang dilakukan oleh prajurit ........................................................................................................... 37

B.Dasar-dasar Pertimbangan Pengadilan Militer menyelesaikan tindak Pidana Umum yang dilakukan oleh prajurit .............................................................. 45

PENUTUP ............................................................................................................ 58

A. KESIMPULAN .................................................................................................. 58

B. SARAN ............................................................................................................ 59

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 61

LAMPIRAN ......................................................................................................... 63

xi

DAFTAR PUSTAKA

Ria Apriyani, Dian Kurniati. 2017. “TNI Ogah Bawa Kasus Pembunuhan La

Gode ke Pengadilan Umum”. https://kbr.id/nasional/12-

2017/tni_ogah_bawa_kasus_pembunuhan_la_gode_ke_pengadilan_umu

m/94066.html. Di akses pada tanggal 19 maret tahun 2019

Dini Dewi Heniarti. 2017. Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan

Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional.

Bandung. Penerbit PT Refika Aditama

Tongat. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif

Pembaharuan. Malang. Penerbit UMM Press.

Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. Cepat & Mudah Memahami Hukum

Pidana. Jakarta. Prenadamedia Group

Moch. Faisal Salam. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia.Bandung. Penerbit

Mandar Maju

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.

Jakarta. Penerbit Kencana

Hartono. 2010. Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan

Hukum Progresif. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika

Pasal 7 ayat (1) jo. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Darwan Prinst. 2003. Peradilan Militer.Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer. Undang-undang Hukum Disiplin Militer & Peradilan Militer

Andi Muh. Darlis. 2019. Terminologi Militer.Yogyakarta. Penerbit Matapadi

Persindo

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

S.Supriyatna. 2014. Memahami Urgensi Peradilan Militer Dari Sudut

Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara. Jurnal yuridis vol.1

no.2: 183-202. Badan pembinaan hukum TNI

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang

(Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana

xii

Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Jakarta. Penerbit CV. Rajawali

Dokumen Pengadilan Militer Jakarta Tahun 2017

Wawancara dengan Agus Dhani dan Feby Desri Di Pengadilan Jakarta

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Imam Suroso. 2016. Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan

dan Implikasi Hukumnnya. Yogyakarta. Penerbit LaksBang PRESSindo

Bhatara Ibnu Reza. Junaidi.(et.al.). 2007. Reformasi Peradilan Militer Di

Indonesia. Jakarta. Penerbit Imparsial.

Secsio Jimec Nainggolan Syafruddin Kalo.(et.al.). 2017. Analisis Yuridis

Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam

Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi

Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN. Vol.5.No. 3

Peni Saptaning Putri. 2009. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan

Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana

Umum Pasca Berlakunya Undang-undang TNI”. Hasil Penelitian

Universitas Indonesia. Jakarta

xiii