KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE PEDOMAN … · pidanasuap. Pedoman pengendalian gratifikasi ini dibuat untuk melengkapi Code of Conduct yang sudah ada. Pengendalian gratifikasi secara

KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PEDOMAN

PENGENDALIAN

GRATIFIKASI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

2014

Pedoman Pengendalian Gratifikasi


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Halaman BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1

B. Tujuan dan Manfaat .................................................................................................. 3

C. Batasan dan Pengertian ............................................................................................ 3

BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI ................................................................. 6

A. Prinsip Dasar ............................................................................................................. 6

B. Pemberian Gratifikasi………………………....................................................... 8

BAB III GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAAN ............................................. 9

A. Gratifikasi yang dianggap Suap................................................................................ 9

B. Bukan Gratifikasi…………. ................................................................................... 13

C. PenanggulanganGratifikasi........................................................................................ 15

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI ....................................... 19

1.1. Implementasi ................................................................................................................. 19

1.2. Kebijakan Gratifikasi .................................................................................................... 19

LAMPIRAN I LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI……………….. 20

LAMPIRAN II LAPORAN PEBEMBERIAN GRATIFIKASI ……………………… 21

Pedoman Pengendalian Gratifikasi


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijinNya,

Komite Good Corporate Governance PT Perkebunan Nusantara XII telah berhasil menyusun

Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara XII.

Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola

perusahaan yang baik menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan perusahaan yang

bersih dari praktik-praktik KKN maka perlu disusun pedoman GCG diantaranya adalah

pedoman pengendalian gratifikasi. Pedoman ini mengatur mekanisme penerimaan,

pemberian fasilitas (kemudahan) dari oleh Perusahaan yang pada dasarnya dilaksanakan

untuk mempermudah/memperoleh berbagai fasilitas dengan cara-cara yang tidak benar

dan mengarah kepada tindakan suap atau korupsi lainnya yang dilakukan oleh pejabat

atau pihak yang berwenang untuk mendapat keuntungan pribadi.

Dengan mempelajari pedoman ini, diharapkan insan PTPN XII dapat mengerti

dan mau melaksanakan dengan baik pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip

GCG. Aamiin ya robbal alamiin.

Surabaya, Desember 2014, PT Perkebunan Nusantara XII

Komisaris Utama, Direktur Utama,

Musliar Kasim Irwan Basri

PT PERKEBUNAN NUSANTARA PERSERO) Pedoman Pengendalian Gratifikasi


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Perkebunan Nusantara XII disingkat PTPN XII selanjutnya disebut

“Perusahaan” atau “Perseroan” telah menjalankan bisnis usahanya berdasarkan

prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) secara konsisten dan

berkesinambungan. Tujuan GCG bagi perusahaan selain untuk menambah nilai

perusahaan juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemegang saham

(shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Dalam pengelolaan bisnis, perusahaan mengutamakan pengelolaan bisnis

yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai wujud dari

pelaksanaan GCG. Bebas KKN artinya perusahaan melaksanakan bisnis dengan

bersih dan tidak terindikasi oleh adanya kecurangan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu upaya mengurangi dan

mencegah kecurangan adalah dengan adanya pengendalian gratifikasi.

Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU No. 31

tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi. Gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut pada dasarnya

adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi :

1. Pemberian uang,

2. Barang,

3. Rabat (discount),

4. Komisi,

5. Pinjaman tanpa bunga,

6. Tiket perjalanan,

7. Fasilitas penginapan,

8. Perjalanan wisata,

9. Pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas sejenis lainnya

10. Diterima di dalam negeri maupun di luar negeri baik dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.



2

Tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya

gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B UU Tindak Pidana

Korupsi. Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai

Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila

pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mengatur bahwa yang

termasuk penyelenggara Negara diantaranya adalah Direksi, Komisaris dan pejabat

struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD).

Dalam Code of Conduct atau Panduan Perilaku 2012 bab III. A. butir 4

tegas bahwa insan PTPN XII dilarang memberikan atau menjanjikan, baik

langsung maupun tidak langsung hadiah, suap dan sejenisnya kepada

penyelenggara negara, mitra kerja dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan

PTPN XII, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga atau terindikasi

untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut agar melakukan

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya. Selain itu insan PTPN XII dilarang melakukan pungutan apapun

yang tidak sah kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan maksud

untuk memberikan keuntungan kepada pribadi dengan mengatas namakan

Perusahaan, meminta hadiah dan entertainment atau apapun dalam bentuk lainnya.1

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik,

maka semua insan PTPN XII dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari wajib

berhati-hati agar tidak menyentuh hal-hal berisiko dikenai tuduhan tindak

pidanasuap. Pedoman pengendalian gratifikasi ini dibuat untuk melengkapi Code

of Conduct yang sudah ada.

Pengendalian gratifikasi secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pengendali

Gratifikasi (TPG) Perusahaan dalam hal ini adalah Komite Good Corporate

Governance (GCG).

1 Code of Conduct 2012, halaman 21.



3

B. Tujuan dan Manfaat

Pedoman pengendalian gratifikasi ini disusun untuk memberikan arahan dan

acuan bagi insan PTPN XII mengenai pentingnya kepatuhan untuk mencegah

gratifikasi sekaligus sebagai perlindungan dari kemungkinan dikenai tuduhan

tindak pidana suap.

Kepatuhan ini secara langsung akan membentuk sikap individu menjadi

pribadi yang baik dan secara komunal akan membentuk lingkungan yang

terkendali dan bersih dari pengaruh yang tidak baik seperti korupsi, kolusi dan

nepotisme. Secara umum pedoman pengendalian gratifikasi bagi Perusahaan

bermanfaat :

Sebagai pedoman bagi insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan

menanggulangi gratifikasi di Perusahaan.

a. Sebagai pedoman bagi insan Perusahaan dalam mengambil sikap terhadap

gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik

(good corporate governance).

b. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

C. Batasan dan Pengertian

1. Batasan

Pedoman pengendalian gratifikasi ini dibatasi kepada perbuatan

gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

serta norma yang terkandung didalamnya.

2. Pengertian

a. GCG (good corporate governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari

mekanisme tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan pada hukum dan

etika berusaha

b. Code of Conduct adalah pedoman umum yang menjadi dasar perilaku

seluruh insan Perusahaan agar dapat bekerja dan berperilaku dengan baik,

sesuai prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (transparansi), akuntabilitas



4

(tanggung gugat), responsibilitas (tanggung jawab), independen (tidak

dalam keadaan tertekan), fairness (kewajaran/keadilan).

c. Atasan Langsung adalah bagi Karyawan setingkat Kepala Bagian dan

setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi

bagiannya. Khusus untuk Karyawan lainnya, atasan langsung adalah kepala

(pimpinan) yang secara hirarki organisasi berada diatas kedudukan

karyawan tersebut.

d. Hadiah/cinderamata adalah obyek dari gratifikasi dalam arti luas, yang

meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,

dan fasilitas lainnya.

e. Hiburan adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda,

perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang,

yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik film,

opera, drama, pesta atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya.

f. Insan PTPN XII adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan

Perusahaan termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan

instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk

dan atas nama Perusahaan.2

g. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara

Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan

peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan

pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat

mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

h. Perusahaan (atau Perseroan) dengan huruf P kapital adalah PT Perkebunan

Nusantara XII, sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk

kepada perusahaan secara umum.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

2 Selanjutnya apabila dalam pernyataan terdapat istilah insan Perusahaan yang dimaksud adalah Insan PTPN XII.



5

2. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

3. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK)

4. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

5. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

6. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada

Badan Usaha Milik Negara.

7. Code of Conduct PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) 2012.



6

BAB II

KETENTUAN GRATIFIKASI

A. Prinsip Dasar

Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B:

(1). Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap

dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut

umum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud

dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C:

(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku

jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2). Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.



7

(3). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib

menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4). Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib

dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh

Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

gratifikasi tersebut diterima

Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Diterima :

Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana

penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara

seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah), maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Dari rumusan ini

jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai

salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama

dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

Motif gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang :

1. Ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik

2. Pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/

posisi setara dengan Anda

3. Pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini

maupun di masa mendatang



8

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi

ini antara lain adalah :

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kewajiban timbal balik atas sebuah

pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu.

2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi obyektivitas dan penilaian

profesional penyelenggara Negara.

3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan

terjadinya tindak pidana korupsi.

4. dan lain - lain.

B. Pemberian Gratifikasi

Insan Perusahaan dilarang memberikan gratifikasi kepada pihak lain, baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Insan Perusahaan dilarang keras :

(1) Menjanjikan, menawarkan atau memberikan hadiah yang menjadi obyek

gratifikasi sebagaimana dalam undang-undang kepada pihak lain.

(2) Memberikan sesuatu kepada pihak lain, termasuk pada mitra kerja, penyedia

barang dan jasa yang termasuk konsep gratifikasi yang dilarang

sebagaimana dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.

(3) Memberikan sesuatu kepada sesama insan Perusahaan yang termasuk

konsep gratifikasi yang dilarang sebagaimana dalam Pedoman Pengendalian

Gratifikasi ini.

(4) Memberikan sesuatu kepada sesama insan Perusahaan atau pihak lain yang

merupakan asset/harta/fasilitas milik perusahaan tanpa terdokumentasikan

dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.



9

BAB III

GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAAN DAN MEKANISME

PENANGGULANGANNYA

Pengertian gratifikasi secara luas adalah pemberian/penerimaan uang dan

atau kemudahan (fasilitas) yang berkecenderungan kepada tindakan korupsi, kolusi

dan nepotisme. Untuk menghindari adanya praktek gratifikasi yang melanggar

hukum, maka gratifikasi tersebut perlu diklasifikasikan sebagai berikut gratifikasi

kepada insan Perusahaan

a. Gratifikasi yang dianggap Suap

b. Gratifikasi dalam Kedinasan

1. Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bukan insan

Perusahaan

A. Gratifikasi

1. Gratifikasi kepada insan Perusahaan

a. Gratifikasi yang dianggap Suap

Pemberian segala bentuk apapun yang diterima oleh insan Perusahaan

dimana pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban dan tugas yang

bersangkutan. Pemberian gratifikasi tersebut dianggap suap apabila

berhubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai insan Perusahaan.

Kriteria Gratifikasi yang dianggap suap :

Insan Perusahaan dilarang keras :

(1). Menerima apapun dari pihak lain yang bersifat menyimpang dari

ketentuan peraturan undang-undang dan peraturan perusahaan yang

berlaku.

(2). Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia

barang/jasa dan atau rekanan/mitra kerja dengan maksud untuk

menerima imbalan jasa dari pihak dimaksud untuk dinikmati secara

sendiri atau bersama-sama dengan insan Perusahaan lainnya (tindakan

kolektif “berjamaah”)

(3). Uang atau setara uang yang diberikan kepada insan Perusahaan

sebagai ucapan terima kasih dari pihak lain, sehubungan dengan



10

terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan atau kegiatan lainnya

dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan insan Perusahaan yang

bersangkutan.

(4). Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang atau setara uang sebagai

tanda terima kasih yang diterima insan Perusahaan dari pihak lain

terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan atau proses

persetujuan atau pemantauan atas pekerjaan pihak lain tersebut.

(5). Pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain sehubungan dengan

kenaikan pangkat dan jabatan baru insan Perusahaan yang biasanya

dilakukan sebagai tanda perkenalan.

(6). Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima

karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari insan

Perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan khusus yang tidak

berlaku bagi masyarakat umum.

(7). Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga

khusus atau diskon komersial yang diterima insan Perusahaan karena

hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat

umum.

(8). Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada

insan Perusahaan oleh Pihak lain pada saat melakukan check on the

spot dan/atau factory visit untuk proses pemeriksaan tempat domisili

kerja pihak lain oleh Tim yang ditugaskan oleh Perusahaan.

(9). Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher namun tidak

terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga, voucher hiburan

yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban insan

Perusahaan di perusahaan pihak lain yang tidak relevan/tidak

berhubungan dengan maksud penugasan insan Perusahaan tersebut.

(10). Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat insan

Perusahaan yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang

oleh Pihak lain yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan

kewajiban penugasannya.

(11). Pemberian kepada insan Perusahaan, sehubungan dengan suatu

perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun ,



11

pernikahan, dan kelulusan, dan pihak lain nilai materialnya dalam

mata uang rupiah melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari

masing-masing Pihak lain.

(12). Pemberian fasilitas berupa jasa boga/cathering dari pihak lain pada

saat insan Perusahaan yang bersangkutan menggelar perayaan,

termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun

dan kelulusan.

(13). Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada insan Perusahaan dari

pihak lain sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

Setiap gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus

DITOLAK, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi

insan Perusahaan yang bersangkutan untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk

menolak adalah sebagai berikut :

(1). Jika insan Perusahaan tersebut tidak mengetahui pelaksanaan

pemberiannya, waktu dan lokasi yang diberikannya gratifikasi, serta

tidak mengetahui identitas dan alamat pemberi.

(2). Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan

penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara

Perusahaan dengan pemberi, dimana pemberian tersebut bukan dalam

bentuk uang dan atau setara dengan uang dan atau surat berharga yang

nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari masing-

masing Pemberi.

b. Gratifikasi dalam Kedinasan

Pemberian gratifikasi kepada insan Perusahaan dalam pelaksanaan

kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai Wakil Perusahaan

Beberapa contoh gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun

tidak terbatas pada :

(1). Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada

jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang

dan atau setara uang yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan



12

tugas dari insan Perusahaan yang bersangkutan di perusahaan pihak

lain dimana insan Perusahaan tersebut ditugaskan berdasarkan

penunjukkan dan penugasan resmi dari Perusahaan.

(2). Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh

insan Perusahaan dengan cuma-cuma dari pihak lain pada saat

melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada

seminar, kongres, simposium dan rapat kerja.

(3). Diskon dan atau fasilitas yang berlaku khusus bagi insan Perusahaan,

yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa

transportasi (contohnya : tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan

tugas kedinasan yang dinikmati oleh insan Perusahaan yang

bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.

(4). Makanan dan minuman, baik yang diberikan maupun diterima, yang

berasal dari sesama insan Perusahaan dalam pelaksanaan tugas

kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat

tidak wajar dan atau berlebihan.

(5). Uang dan atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang

diberikan oleh Pihak lain kepada insan Perusahaan dalam pelaksanaan

tugas kedinasan.

(6). Pemberian hiburan, paket wisata, voucher yang dilakukan terkait

dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban insan Perusahaan di

perusahaan pihak lain, yang tidak relevan atau tidak ada

hubungannnya dengan maksud penugasan insan Perusahaan tersebut

Perlakuan

Perlakuan atas gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut :

a. Setiap pemberian gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan atau setara

uang Wajib Ditolak.

b. Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan atau

setara dengan uang yang nilainya melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah) dan bukan termasuk kategori gratifikasi yang dianggap suap,

Dapat Diterima.

c. Setiap tindakan gratifikasi dalam kedinasan Wajib Dilaporkan.



13

2. Gratifikasi kepada Pihak Lain (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

bukan insan Perusahaan)

Insan Perusahaan DILARANG memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan

(entertainment) dalam bentuk apapun kepada Pihak lain antara lain :

1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya

keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya

2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh

rekanan kantor pejabat tersebut

3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk

keperluan pribadi secara cuma-cuma

4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari

rekanan

5. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya

6. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja

7. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah

dibantu

8. Pemberian bantuan dalam peninjauan ke kawasan Perusahaan

9. Memberikan sejumlah sumbangan/hibah kepada pihak Kepolisian, Kejak-

saan, TNI, dan instansi Pemerintah lainnya, pada acara-acara tertentu

misalnya HUT Kepolisian dan Kejaksaan

B. Bukan Gratifikasi

Beberapa contoh pemberian yang bukan merupakan gratifikasi adalah sebagai

berikut :

a. Gaji dan pendapatan sah lainnya diterima insan Perusahaan dari Perusahaan.

b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun

tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta

lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada insan Perusahaan.

c. Discount yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan

usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel,

penyedia jasa transportasi (tiket pesawat) dimana pemilik badan usaha

tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan insan Perusahaan.



14

d. Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku

bagi masyarakat umum yang diperoleh insan Perusahaan atas penempatan dana

pribadinya.

e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah insan Perusahaan dan keluarganya.

f. Penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akademik atau non

akademik yang diperoleh insan Perusahaan di luar rangkaian kegiatan ataupun

hubungan dinas.

g. Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau discount

komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan atau diperoleh karena

adanya kerjasama resmi antara Pihak lain dengan Perusahaan.

h. Makanan dan atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang

diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan insan Perusahaan dalam kegiatan

resmi yang diadakan Pihak lain.

i. Pinjaman dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi

masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan

Perusahaan

j. Pemberian kepada insan Perusahaan yang didasarkan pada kontrak atau

perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak lain.

k. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka

kepada masyarakat umum yang diperoleh insan Perusahaan di luar rangkaian

kegiatan ataupun hubungan dinas Perusahaan.

l. Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak lain

secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan insan

Perusahaan.

m. Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan

atau dalam bentuk jasa boga/cathering yang berasal dari dan kepada sesama

insan Perusahaan

n. Hadiah doorprize yang diperoleh insan Perusahaan dalam kegiatan, event atau

gathering yang diselenggarakan perusahaan.

o. Uang dan atau setara uang, dalam hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada

cek atau voucher yang diberikan oleh Perusahaan kepada insan Perusahaan

sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama insan

Perusahaan dalam salah satu acara/event yang bersifat pelatihan/training.



15

p. Pemberian sejumlah uang atau honor dari Panitia/penyelenggara kepada insan

Perusahaan yang ditunjuk sebagai pembicara untuk menjelaskan sesuatu.

q. Pemberian sejumlah sumbangan/hibah kepada masyarakat sekitar

r. Pemberian souvenir, makanan oleh kawan lama/tetangga termasuk konsep

gratifikasi yang dilarang.

s. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang

melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud,

dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak

dapat dihilangkan.

t. Setiap pemberian yang diterima oleh insan Perusahaan berdasarkan perjanjian

yang sah atau karena insan Perusahaan yang bersangkutan meraih prestasi

tertentu.

Perlakuan

Insan Perusahaan dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat

laporan gratifikasi

C. Penanggulangan Gratifikasi

Tindakan yang wajib dilakukan insan Perusahaan tehadap tindakan gratifikasi dari

Pihak Lain adalah :

1. Penolakan Gratifikasi

a. Insan Perusahaan menolak apabila ditawari dan atau diberi

hadiah/cinderamata dan atau hiburan (entertainment) secara sopan serta

melaporkannya kepada Atasan langsung atau Komite GCG Perusahaan.

b. Penolakan tersebut diikuti dengan memberikan penjelasan mengenai

Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini kepada pihak yang

menawarkan/memberikan gratifikasi. Insan Perusahaan yang bersangkutan

juga dapat meminta kepada Komite GCG Perusahaan untuk membantu

menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai bentuk sosialisasi kepada

pihak yang menawarkan/memberikan gratifikasi.

c. Setiap pemberian gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan atau setara

uang Wajib Ditolak.



16

Batasan Atas Pemberian Yang Berdasarkan Permintaan Pihak Lain.

a. Setiap insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan

hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) hendaknya MENOLAK

secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai

kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada

Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan

bantuan Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII yang sekaligus juga

merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan gratifikasi tersebut.

b. Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau

pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan

bisnis Perusahaan, insan Perusahaan, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi

yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung

dan mengisi Formulir Pelaporan Penyimpangan dan menyerahkannya

kepada Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII.

c. Atasan Langsung Insan Perusahaan yang bersangkutan agar segera

mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi

Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan

diambil untuk menindak lanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi

keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi

Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi di

atasnya dengan tembusan kepada TPG PTPN XII. Selain itu, apabila

diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi hukum

korporat.

2. Pelaporan Gratifikasi

Jika keadaan memaksa insan Perusahaan menerima gratifikasi tersebut,

misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat Anda (suami,

istri, anak dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat

menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera

dilaporkan melalui :



17

a. Atasan Langsung

Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh insan Perusahaan yang

menerima hadiah/cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan hadiah

/cinderamata dengan contoh format sebagaimana diatur dalam lampiran 1.

Format diisi oleh yang bersangkutan kemudian disampaikan kepada Atasan

Langsung dan setelah Atasan Langsung mengetahui, dimohon

menandatangani form tersebut sebagai bukti bahwa tindakan yang

bersangkutan diketahui oleh Atasan Langsung. (Lampiran 1). Kepada

pemberi, bahwa pemberian gratifikasi tersebut agar dilaporkan kepada

Atasan Langsung penerima gratifikasi (lampiran 2).

b. Sistem pelaporan pelanggaran/Whistle Blowing System

Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran/whistle blowing system

dilakukan apabila pelapor adalah insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya

(pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan

secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di perusahaan yang memiliki

potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelapor

melalui system pelaporan pelanggaran/whistle blowing system dilaksanakan

sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem

pelaporan pelanggaran whistle blowing system di Perusahaan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)

WBS dapat dilaksanakan melalui SMS 08113621212

atau

Email :[email protected]

atau dengan pengisian form pengaduan pada web GCG on line

mailto:[email protected]



18

Batasan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya

Bila dalam kegiatan sehari-harinya insan Perusahaan menemukan atau

menghadapi suatu peristiwa yang menurut insan Perusahaan termasuk dalam

tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi

baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan

permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini

maupun dalam Pedoman Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII, maka insan

Perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung

dan TPG PTPN XII melalui nota dan/atau surat elektronika.



19

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

1.1. Implementasi

Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh insan Perusahaan

dan Pihak lain, maka ditugaskan kepada insan Perusahaan untuk melakukan hal-

hal sebagai berikut :

1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan

hiburan (entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan

barang/jasa di lingkungan PTPN XII, dengan merujuk pada Pedoman ini.

2. Fungsi Sekretaris Perusahaan (corporate secretary) PTPN XII ditugaskan

untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh insan

Perusahaan, Pihak lain dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya

Pedoman ini di lingkungan PTPN XII.

3. Bagian Pengadaan dan Bagian Pemasaran serta Bagian lainnya masing-

masing di lingkungan PTPN XII ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman

ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan

PTPN XII dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia

barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya.

4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan

mengetahui isi Pedoman ini.

5. Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII ditugaskan memonitor penerapan

pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-

laporan yang telah diterima terkait dengan gratifikasinya.

1.2. Kebijakan Gratifikasi

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh insan Perusahaan dengan

kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Pelanggaran

terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di

Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



20

Melakukan pelaporan gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan

keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

Lampiran I

PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Kepada :

(Atasan Langsung)

atau

Tim Pengendali Gratifikasi PTPN XII

Jalan Rajawali 44 Surabaya

Sesuai dengan ketentuan Pemberian dan Gratifikasi Perusahaan, saya yang bertanda

tangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi sebagai berikut :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Gratifikasi yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

No Tanggal BentukPemberian

/Penerimaan

Nilai

Pemberian

Jumlah

Pemberian

Pemberi

Hadiah Keterangan

----------, ----------------------------,

Pelapor :

Mengetahui :

Atasan Langsung,*)

(………………….) (………………………….)



21

Lampiran II

PELAPORAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

Kepada :

(Pimpinan Tertinggi Setempat)

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi PTPN XII

(Persero), saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan laporan

pemberian gratifikasi sebagai berikut :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Gratifikasi yang diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

No Tanggal BentukPemberian

/Penerimaan

Nilai

Pemberian

Jumlah

Pemberian

Pemberi

Hadiah Keterangan

----------,---------------------------,

Pelapor :

(………………………….)

Documents

KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE PEDOMAN … · pidanasuap. Pedoman pengendalian gratifikasi ini dibuat untuk melengkapi Code of Conduct yang sudah ada. Pengendalian gratifikasi secara