Good Governance isCommitment and Integrity

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

BAHASAN

Mekanisme Pelaporan

Pengendalian Gratifikasi

Hubungan Gratifikasi dengan Korupsi

Contoh Gratifikasi

Definisi Korupsi, Suap dan Gratifikasi

Tujuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi

NO TUJUAN1 Meningkatkan pemahaman insan BPJS Ketenagakerjaan mengenai

Gratifikasi

2 Meningkatkan kesadaran pelaporan penerimaan Gratifikasi

3 Mematuhi peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang berlaku

4 Mengurangi kendala psikologis insan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaporan Gratifikasi

5 Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik Gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

Definisi KorupsiKorupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

KORUPSI

Memperkaya

Diri Sendiri

Orang Lain

Merugikan

Korporasi

Keuangan Negara

Perekonomian Negara

Setiap Orang yang melawan Hukum

Definisi Suap

SUAP Memberi atauMenjanjikan sesuatu

Berbuat atau Tdk Berbuat

Sesuatu

Bertentangandgn Kewajibannya

Dalam Jabatannya

Pegawai Negeri atauPenyelenggara

Negera

Memberi sesuatu kpd Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara

Krn Berhubungandg sesuatu

Yang bertentangandgn Kewajibannya

Dilakukan/Tidak dlm Jabatannya

Setiap Orang

dengan maksud

Definisi Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberianuang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiketperjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeridan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa saranaelektronik.

GRATIFIKASI

Uang Barang PinjamanTanpa Bunga

Rabat(Discount) Komisi

TiketPerjalanan

FasilitasPenginapan Perjln Wisata Pengobatan

cuma-cumaFasilitasLainnya

Gratifikasi

GRATIFIKASI

Uang Barang PinjamanTanpa Bunga

Rabat(Discount) Komisi

TiketPerjalanan

FasilitasPenginapan Perjln Wisata Pengobatan

cuma-cumaFasilitasLainnya

Hadiah/Parsel Biaya Ongkos Naik Haji unt agama IslamAtau Biaya

Perjln ibadahuntuk agama lain

Hadiah Ultah/Acara pribadi

Kapan Gratifikasi menjadi Tindak Pidana Korupsi?

Rumusan Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999juncto UU Nomor 20 Tahun 2001:“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya denganketentuan sebagai berikut: ......”

Kapan Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap?

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suapapabila penerima gratifikasi menyampaikanlaporan kepada KPK, selambat-lambatnya 30hari sejak menerima gratifikasi.

Hubungan Gratifikasi dan Korupsi

Gratifikasi KonflikKepentingan Korupsi

Adanya kewajiban timbal balik Independensi

Obyektivitas dan Penilaian

Profesional

Mengaburkan Korupsi

Tembusan Div. Kepatuhan dan

Hukum

Pelaporan Gratifikasi Langsung ke KPK

Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UUNo. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangmenerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,dengan cara:

Gratifikasi KPK30 hari sejak diterima

Tertulis, mengisi Formulir

dg melampirkan Dokumen

Formulir, sekurang-kurangnya memuat:1. Nama dan alamat penerima dan pemberi gratifikasi2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi.4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan5. Nilai gratifikasi yang diterima

Pihak yang membutuhkan

Mekanisme Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi KPK30 hari sejak diterima

Cepat Kadaluarsa

Tembusan:Atasan Langsung

Uang/Barang

Lembaga Sosial

Div. Kepatuhan dan Hukum

14 hari sejak diterima

21 hari sejak diterima ybs

Terima Kasih

Pedoman Pengendalian Gratifikasi