komisi penguji

REKONSTRUKSI PERTANAHAN PASCA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH DALAM

PERSPEKTIF HUKUM

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Di bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM)., Sp.A(K)

Untuk Dipertahankan Dihadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara

OLEH :

M A Z W A R NIM. 118101007/HK

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

REKONSTRUKSI PERTANAHAN PASCA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH DALAM

PERSPEKTIF HUKUM

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Di bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM)., Sp.A(K)

Untuk Dipertahankan Dihadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara

OLEH :

M A Z W A R NIM. 118101007/HK

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2014


LEMBAR PENGESAHAN

(Promosi Doktor)

Judul Disertasi : REKONSTRUKSI PERTANAHAN PASCA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Nama Mahasiswa : Mazwar Nomor Pokok : 118101007 Program Studi

:

Doktor (S3) Ilmu Hukum

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H, MS, CNPromotor

)

(Prof. Dr. Runtung, S.H., M.HumKopromotor

)

(Dr. Oloan Sitorus, S.H., MSKopromotor

)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H

D e k a n

)

(Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum)


KOMISI PENGUJI :

Penguji Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S

Penguji Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H

Penguji Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M. Hum


REKONSTRUKSI PERTANAHAN PASCA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ABSTRAK

Mazwar1 Muhammad Yamin2Runtung3

Oloan Sitorus

4

Peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah menimbulkan permasalahan kepemilikan hak atas tanah di Provinsi Aceh, karena peristiwa tersebut telah mengakibatkan meninggal/hilangnya masyarakat terutama pemilik tanah dan hilang, rusaknya fisik tanah serta dokumen pertanahan. Untuk mengembalikan administrasi pertanahan kepada kondisi semula, maka dilakukan rekonstruksi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah oleh tim ajudikasi RALAS.

Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana ketersediaan aturan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh; (2) Bagaimana peranBPN dalam melaksanakan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh; (3) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini adalah preskriptif dengan metode pendekatan hukum sosiologis (empiris) dan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa aturan hukum yang dipergunakan dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh adalah Keputusan Kepala BPN No. 114-II/2005 dan PERPU No. 2 Tahun 2007 (UU No. 48 Tahun 2007). Kedua aturan hukum tersebut belum memadai untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan rekonstruksi pertanahan. Belum memadai aturan hukum tersebut antara lain karena SK Kepala BPN No. 114-II/2005 tidak mengatur substansi penggantian sertipikat hilang. Substansi penggantian sertipikat hilang hanya ditemui dalam PERPU No. 2 Tahun 2007 (UU No. 48 Tahun 2007) namun PERPU tersebut baru diterbitkan pada saat rekonstruksi pertanahan telah berjalan lebih kurang tiga tahun dan tidak ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksananya. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami. Dampak dari permasalahan hukum tersebut mengakibatkan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh tidak berjalan maksimal.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai peranan lebih besar dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh, namun belum dilakukan secara maksimal. Peran BPN pada rekonstruksi pertanahan pasca tsunami tidak

1 Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4 Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.


hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis pendaftaran tanah, tetapi juga berperan dalam penyelamatan dokumen pertanahan, penetapan lokasi, mempasilitasi kesepakatan warga dan pelaksanaan pendaftaran tanah. Peran yang belum maksimal dilakukan oleh BPN dapat terlihat dalam pencapaian realisasi target kegiatan. Dari target yang telah direncanakan yaitu sebanyak 600.000 (enam ratus ribu bidang) bidang tanah, sampai berakhirnya kegiatan RALAS, BPN hanya mampu menyelesaikan sertipikat hak atas tanah sebanyak 231.316 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas) bidang tanah.

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh, namum partisipasi masyarakat tersebut masih kurang. Masyarakat dan lembaga adat diikutsertakan dalam berbagai kegiatan rekonstruksi pertanahan baik dalam kegiatan kesepakatan warga maupun dalam setiap tahapan kegiatan pendaftaran tanah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rekonstruksi pertanahan pasca tsunami di Provinsi Aceh, antara lain terlihat dari banyaknya masyarakat terutama pemilik tanah/ahli waris dan pihak yang berbatasan tidak hadir pada saat dilakukan penyuluhan, sosialiasi, penunjukan batas dan pengukuran; masyarakat tidak aktif atau kurang seksama dalam memperhatikan pengumuman data yuridis dan data fisik, serta terlambat menyampaikan keberatan/sanggahan kepada petugas Tim Ajudikasi.

Hasil penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut: (1) Disarankan kepada Pemerintah dan DPR agar dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang sedang dibahas untuk mencantumkan dalam bab khusus tentang penanganan masalah pertanahan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta pihak/instansi terkait dalam melakukan rekonstruksi pertanahan di lokasi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan bencana lainnya. (2) Disarankan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membenahi dan menyediakan sarana dan prasarana berupa gedung khusus tempat/ruang khususpada Kanwil BPN Provinsi dalam rangka penyelamatan dokumen/arsip Kantor Pertanahan, terutama buku tanah, surat ukur dan alas hak sebagai dasar penerbitan sertipikat sebagai antisipasi terhadap kerusakan/kehilangan dokumen pertanahan apabila terjadi bencana alam seperti tsunami di Provinsi Aceh. Back up data pada Kanwil BPN Provinsi tersebut dapat berbentuk “Bank Data Pertanahan (BDP)”. Melaksanakan pendaftaran tanah yang belum selesai dilakukan melalui kegiatan RALAS. Penyelesaian sisa kegiatan RALAS secara gratis, tidak hanya melalui kegiatan PRONA, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan lain seperti sertipikasi nelayan, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan lain sebagainya. (3) Disarankan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Instansi terkait, Pemerintah Daerah termasuk aparatur gampong dan Mukim agar dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan bukti hak dan surat-surat tanah sehingga seminimal mungkin dapat dihindari kerusakan dan kehilangan saat bencana alam terjadi.

Kata Kunci: Rekonstruksi Pertanahan, Tsunami, Provinsi Aceh.


POST-TSUNAMI LAND RECONSTRUCTION IN ACEH PROVINCE IN LEGAL PERSPECTIVE

ABSTRACT

Mazwar1 Muhammad Yamin2 RuntungOloan Sitorus

3

4

The earthquake and tsunami occured on December 26, 2004 has resulted in the problem of the ownership of right to land in Aceh Province because the event has caused many people died or lost, especially the land owner, and the physically destroyed lands and their documents. To restore the land administration, a land reconstruction was implemented through land registration activity conducted by RALAS adjudication team.

The problems raised in this study were: 1) how the existing legal regulation that becomes the basis in implementing the post-tsunami land reconstruction in Aceh Province was used, 2) what role was played by BPN (National Land Board) in implementing the post-tsunami land reconstruction in Aceh Province, 3) how did community participation play its role in supporting the implementation of post-tsunami land reconstruction in Aceh Province. This is a prescriptive study with sociological (empirical) legal approach. The data obtained were qualitatively analyzed.

The result of this study showed that the legal regulation used in the implementation of post-tsunami land reconstruction in Aceh Province was the Decree of the Head of National Land Board No. 114-II/2005 and Regulation in Place of Legislation (PERPU) No.2/2007 (Law No. 48/2007). The two legal regulations was not adequate to be the basis in the implementation of land reconstruction because the Decree of the Head of National Land Board No. 114-II/2005 does not regulate the substance of the replacement of lost certificate. The substance of the replacement of lost certificate is only found in the Regulation in Place of Legislation (PERPU) No.2/2007 but the PERPU was issued when the land reconstruction had lasted for about three years and it was not followed up with its regulation of implementation, while the Government Regulation No.24/1997 could not fully applied in the post-tsunami land reconstruction. The impact brought by the legal problem resulted in the less-maximally implemented post-tsunami land reconstruction in Aceh Province. The BPN had a bigger role in the post-tsunami land reconstruction in Aceh Province, the role was not maximally implemented. __________________________ 1Staff (Civil Servant) of National Land Board, Republic of Indonesia 2Professor, Faculty of Law, University of Sumatera Utara 3Professor, Faculty of Law, University of Sumatera Utara 4Lecturer, National Land College


The role of the BPN in the post-tsunami land reconstruction was only related to the technical implementation of land reegistration, but it also played a role in safeguarding the land documents, location determination, facilitating the agreement made by the community members and the implementation of land registration. The non-maximal role played by the National Land Board can be seen through the achievement realization of the target of the activity. Of the targetted 600,000 lots of land planned, up to the end of RALAS activity, the BPN could only accomplish providing the land right certificate for 231,316 (two hundred thirty one thousand three hundred sixteen) lots of land. The community had an important role in the post-tsunami land reconstruction in Aceh Province, but the community participation was still inadequate. The community members and Adat Institutions were involved in various land reconstruction activitieseither in the community agreement activity or in any stage of land registration activity. The less participation of community in the implementation of post-tsunami land reconstruction in Aceh Province was seen among other things through many commuity members especially the land owners/ their heirs and those who shared the land boundary did not attend when the extension, socialization, boundary determination, and measurement activities were done; the community members were not active or did not pay serious attention to the announcement of the juridical and physical data, and they were late to express their objection/complaint to the adjudication team members. The result of this study recommended that (1) the government and the local legislative members are suggested to state in a special chapter about the handlings of land problem as the legal basis in the Law on Land which was still under discussion and as the guidance for the Ministry of Agraria and Land Use and the other related parties/agencies involved in the implementation of land construction in the locations of natural disasters such as earthquake, tsunami and the other kinds of disasters, (2) The Ministry of Agraria and Land Use is suggested to improve and provide facility and infrastructure in the form of special building or place/room in the Regional Office of Provincial BPN to safe the documents/archieves of the Land Office specifically the land book, letter of measurement, and the basic right as the basis of certificate issuance as the anticipation of the damage/loss of land documents when natural disaster occured such as the tsunami occured in Aceh Province. To accomplish the remaining activities of RALAS was free of charge through not only the PRONA activity but also through fishermen certification, UKM (small and medium scale businesses) and so forth, (3) The Ministry of Agraria and Land Use, Related Agencies and Local Government including “gampong” and “mukim” (village level) apparatuses are suggested, in any social activitiy, to provide extension and understanding to the community members on the importance of safely keeping the the evidence of the right of land ownership such as land documents that the damage and loss of those documents can probably be avoided and minimized when the natural disaster occurs. Keywords: Land Reconstruction, Tsunami, Aceh Province.


KATA PENGANTAR

Bismillaahir rahmaanir rahim. Alhamdu lillaahi rabbil ’aalamiin. Puji syukur

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat

menyelesaikan disertasi ini. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar

Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat dan pesan keilmuaan kepada manusia.

Penulis menyadari bahwa selama mengikuti pendidikan pada Program Doktor

(S3) Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan tulisan disertasi ini,

menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, namun berkat rahmat dan petunjuk

Allah SWT serta bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak baik langsung maupun

tidak langsung baik secara moril maupun materil, semua hambatan dan tantangannya

dapat penulis hadapi dan akhirnya Alhamdulillah disertasi ini dapat penulis

pertanahankan dihadapan Rektor, Promotor, Kopromotor, dewan penguji dan Guru

Besar serta undangan yang hadir.

Besarnya arti bantuan dari berbagai pihak tersebut, dan dengan diawali ucapan

Alhamdu lillaahi rabbil ’aalamiin, dengan segala ketulusan hati pada kesempatan ini

penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc, (CTM), Sp.A (K), selaku

Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


2. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara dan selaku Kopromotor. Walaupun kesibukan dalam tugas-tugas

sebagai Dekan, beliau masih menyempatkan diri untuk membimbing dan

menstranfer ilmu pengetahuan kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan selaku penguji. Sebagai Ketua

Program, beliau telah banyak memberikan kesempatan dan kemudahan pelayanan

akademik, sedangkan selaku penguji beliau banyak memberikan arahan dan

masukan yang konstruktif dalam penulisan disertasi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., M.S., C.N., selaku Promotor. Dengan

penuh ketulusan, beliau banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis

terutama dibidang keagrarian. Ilmu keagrarian yang beliau berikan akan

membawa manfaat bagi penulis sebagai praktisi agraria dan dalam mengabdi pada

instansi tempat penulis bekerja.

5. Bapak Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S,. selaku Kopromotor. Walaupun

kesibukannya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Yokyakarta, beliau masih menyempatkan diri secara aktif membimbing penulis

dalam penulisan disertasi ini baik langsung maupun melalui telepon dan e-mail.

Beliau adalah Lae saya, sebagai seorang sahabat yang penuh ketulusan dan

kesetiaan, dorongan dan motivasi yang diberikan tidak henti-hentinya kepada

penulis baik dalam mengikuti pendidikan Program Doktor maupun dalam


6. menyelesaiakan disertasi ini. Penulis sangat terkesan dengan tekat beliau yang

selalu beliau sampaikan “Lae ku harus jadi Doktor”.

7. Bapak Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S., Sekretaris Program Doktor Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan selaku penguji. Sebagai

Sekretaris Program, beliau telah banyak memberikan kesempatan dan kemudahan

dalam pelayanan akademik sedangkan selaku penguji beliau banyak memberikan

arahan dan masukan yang konstruktif dalam penulisan disertasi ini.

8. Bapak Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H.,M.Hum., selaku penguji. Banyak pengetahuan

yang beliau tansferkan kepada penulis termasuk meminjamkan beberapa leteratur

kepada penulis terutama yang berkaitan dengan penulisan disertasi ini. Beliau

sangat aktif dalam setiap pengujian dan memberikan arahan dan masukan yang

konstruktif dalam penulisan disertasi ini.

9. Bapak dan Ibu Guru Besar serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara khususnya Program Doktor Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu

pengetahuan selama mengikuti pendidikan Program Doktor. Ilmu pengetahuan

yang diberikan sangat bermanfaat bagi penulis terutama dalam menyelesaikan

disertasi ini.

10. Para pegawai/staf pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara yang banyak membantu penulis dalam memberikan

pelayanan akademik, sehingga memotivasi, dan meperlancar administrasi selama

mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera

Utara.


11. Kepada teman-teman peserta Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas

Sumatera Utara angkatan 2011/2012 yang selalu berdiskusi dan meminjamkan

beberapa leteratur kepada penulis terutama yang berkaitan dengan penulisan

disertasi ini, semoga tetap terjalin silaturrahmi diantara kita semua.

12. Bapak/ibu dan rekan sejawat di tempat penulis bekerja, yang telah memberikan

semangat dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti pendidikan Program

Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara hingga penyelesaian disertasi

ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan melalui lubuh hati

yang paling dalam kepada Ibunda dan ayahnda tercinta; almarhumah Hj. Nur’aina

dan Almarhum Nyak Maneh, yang tak pernah berhenti menyayangi, membesarkan

dan mendidik penulis. Perjuangan dan doa-doa beliau telah mengantarkan penulis

untuk menikamati kehidupan seperti saat ini. Predikat Doktor dibidang ilmu hukum

ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis sebagai rasa hormat dan

terima kasih kepada kedua beliau diiringi doa yang tulus penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT, Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, limpahkanlah rahmat dan

hidayah-Mu kepada keduanya, jadikanlah kedua orang tuaku sebagai orang yang

Engkau ridhoi, berikanlah tempat yang baik disisi Mu, amin yarabbal alamin.

Begitu juga penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada

mertua penulis, H.T. Zainal Arifin dan Hj. Putri Kartini. Atas doa, bimbingan dan

dukungan yang beliau berikan, penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program

Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.


Teristimewa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada isteri tercinta

Hj. Cut Ida, S.Ag dan anak-anakku tersayang; Rahmi Rimanda, Mirda Arifa, Fauzan

Maulana dan Fuad Zikrillah. Dukungan dalam bentuk motivasi, kesabaran yang

selalu ditujukkan serta dorongan dalam bentuk doa selalu diberikan oleh istri tercinta

dan anak-anakku tersayang sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan

Program Doktor (S3) Ilmu Hukum ini dengan baik dan tepat waktu. Mereka adalah

sumber motivator yang ulung dan hebat dalam setiap perjuangan penulis. Predikat

Doktor yang penulis sandang ini semoga dapat memotivasi anak-anakku untuk

menempuh pendidikannya, amin yarabbal alamin.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak, abang dan adik-

adik penulis yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan pekuliahan Program Doktor Ilmu Hukum dan

penulisan disertasi ini. Terkhusus kepada adinda Asril, S.E., dan Nurul Aina, S.H.,

yang tanpa pamrih telah membantu penulis sejak awal perkulihaan hingga

penyelesaian disertasi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

memberikan saran dan pendapat ilmiah sebagai bahan masukan penulisan disertasi ini

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan di atas, disertai dengan

harapan yang tulus, semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi

amal ibadah, berguna bagi bangsa dan negara serta mendapatkan limpahan rahmat

dan hidayah dari Allah SWT, amin yarabbal alamin.


Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang

tidak dapat penulis sebutkan dalam pengantar ini yang sebenarnya memiliki andil

dalam proses penyelesaian studi dan penulisan disertasi ini, semoga Allah SWT

membalas amal baik Bapak/Ibu dan Saudara/i.

Medan, Desember 2014

Penulis,

MAZWAR



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK………………………………………………………………. i KATA PENGANTAR………………………………………………….. v DAFTAR ISI……………………………………………………………. xi DAFTAR TABEL.................................................................................... xiv DAFTAR GAMBAR………………………………………………….... xv DAFTAR ISTILAH................................................................................. xvi DAFTAR SINGKATAN……………………………………………….. xxi BAB I PENDAHULUAN…………………………………………… 1

A. Latar Belakang…………………………………………… 1

B. Perumusan Masalah……………………………………..... 14

C. Tujuan Penelitian…………………………………………. 14

D. Manfaat Penelitian……………………………………….. 15

E. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konsepsional...……….. 15 1. Kerangka

Teoretis……………………………………. 15 2. Kerangka

Konsepsional……………………………… 35 F. Metode

Penelitian………………………………………… 38 1. Sifat

Penelitian……………………………………….. 39 2. Jenis

Penelitian.............................................................. 39 3. Metode

Pendekatan.........…………………………….. 39 4. Lokasi

Penelitian........................................................... 40 5. Teknik

Pengumpulan Data............................................ 40 6. Alat

Pengumpulan Data................................................. 43


7. Analisis Data.........……………………………………. 44

G. Asumsi……………………………………………………. 46

H. Sistematika Penulisan…………………………………….. 47

BAB II KETERSEDIAAN ATURAN HUKUM YANG MENJADI

DASAR DALAM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PERTANAHAN PASCA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH ……………………………………….. 50 A. Deskripsi

Lokasi Penelitian……………………………… 50 1. Kota Banda

Aceh……………………………………. 51 2. Kabupaten

Aceh Besar……………………………… 53 B. Dampak

Bencana Tsunami di Provinsi Aceh……………. 54 1. Gambaran

dan Dampak Bencana…..………………... 54 2. Upaya

Penanggulangan Dampak Bencana………….. 61


C. Rekonstruksi Pertanahan…………………………………. 65 1. Maksud dan

Tujuan RALAS………………………… 67 2. Komponen

dan Lokasi Kegiatan RALAS…………… 71 3. Konsolidasi

Tanah…………………………………… 73 D. Ketersediaan

Aturan Hukum Rekonstruksi Pertanahan Pasca Tsunami di Provinsi Aceh………………………… 88 1. Pengaturan

Rekonstruksi Pertanahan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 114-II/2005…………………………………. 111 a. Manual

Kesepakatan Warga…………………… 114 b. Manual

Teknis Pendaftaran Tanah…………….. 125 2. Pengaturan

Rekonstruksi Pertanahan dalam UU No. 48 Tahun 2007……………………………… 134

BAB III PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MELAKSANAKAN REKONSTRUKSI PERTANAHAN PASCA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH………………… 157 A. Struktur

Lembaga Pertanahan………….……………....... 157 1. Dasar

Pembentukan Lembaga Pertanahan ………...... 157 2. Administrasi

Pertanahan……………………………. 167 B. Struktur

Lembaga Rekonstruksi Pertanahan…………….. 172 1. Dasar

Pembentukan RALAS dan Panitia Ajudikasi .. 172 2. Keterlibatan

Pihak-pihak Lain dalam Kegiatan RALAS……………………………………………… 178

C. Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam Melaksanakan Rekonstruksi Pertanahan Pasca Tsunami di Provinsi Aceh…………………………………………. 183


1. Melakukan Rekonstruksi Dokumen Pertanahan……. 188

2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Berbasis Masyarakat………………………………………….. 194 a. Tahap

Penetapan Lokasi……………………….. 198 b. Tahap

Kesepakatan Warga……………………... 199 c. Tahap

Kegiatan Pendaftaran Tanah……………. 203 3. Penyelesaian

Permasalahan dalam Rekonstruksi Pertanahan…………………………………………… 224 a. Hambatan-

hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan RALAS dan Solusi…………………… 224

b. Penyelesaian Pendaftaran Tanah Pasca Kegiatan RALAS…………………………………………. 232

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PERTANAHAN PASCA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH………………… 237


A. Ruang Lingkup Partisipasi………………………………. 237

B. Masyarakat dan Lembaga Adat Aceh……………………. 246

C. Budaya Adat Aceh dan Kearifan Lokal………………….. 257

D. Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Rekonstruksi Pertanahan………………………………… 269 1. Peran

Lembaga Adat Aceh dalam Rekonstruksi Pertanahan…………………………………………… 271

2. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat………………… 279

3. Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Partisipasi Masyarakat………………………………………….. 308

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..…………………………….. 316

A. Kesimpulan………………………………………………. 316

B. Saran……………………………………………………... 318

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………… 321

DAFTAR RIWAYAT HIDUP…………………………………………. 347



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1. Kerusakan Bidang Tanah Sebagai Akibat dari Bencana Tsunami …………………………………………………….. 51

Tabel II.2. Jumlah Pengungsi per Kabupaten/Kota…………………….. 57 Tabel II.3. Kebijakan Pemulihan Aspek Yuridis Bidang Tanah

Berdasarkan Variasi Permasalahan yang Dihadapi…………. 128 Tabel III.1. Tingkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat…………….. 217


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1. Jumlah Pengungsi per 21 Maret 2005………………….. 57 Gambar II.2. Tahapan Penanggulangan Dampak Bencana Alam

Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Nias, Sumatera Utara…………………………………… 62

Gambar III.1. Skema Proses Penyelamatan Dokumen Pertanahan……. 191 Gambar III.2. Diagram Alur Proses Pendaftaran Tanah Secara

Sistematis Berbasis Masyarakat……………………….... 195 Gambar IV.1. Tangga Partisipasi Menurut Arnstein…………………... 242 Gambar IV.2. Langkah-langkah Kegiatan Membangun Kesepakatan

Warga…………………………………………………… 284 Gambar IV.3. Identifikasi Bidang Tanah pada Peta Kerja Identifikasi

Bidang Tanah…………………………………………… 286 Gambar IV.4. Proses Pendaftaran Tanah Berbasis Masyarakat............. 297



DAFTAR ISTILAH

Aceh Lhee Sagoe : Aceh Tiga Sagi

Aceh Rayeuk :

Administrative agencies : Badan-badan administrasi

Aceh Besar

Al-hajaru al-asasiyyu : Batu pondasi

Antecedent conditions : Kondisi yang melatar belakanginya

Applied theory : Teori yang diterapkan

Arable land : Tanah sawah

Asl al-bina : Dasar bangunan

Beschikkingsgebied : Wilayah kekuasaan

Bijhouding : Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Blang : Persawahan

Cadastre : Pendaftaran tanah

Capistratum : Pendaftaran tanah

Catastro : Pendaftaran tanah

Community Driven

Adjudication : Ajudikasi berbasis masyarakat

Continuous recording : Rekaman yang berkesinambungan

Contradiktoire delimitatie: Suatu pengukuran lapangan yang disaksikan dan

ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan

langsung dengan tanah yang dimohonkan tersebut

Culture : Budaya hukum

Disfunctional conflict : Konflik disfungsional

Dispute : Sengketa

Economically viable : Kelayakan ekonomi

Economic capital : Kapital ekonomi


Emergency response : Tanggap darurat

Environmentally sound : Ramah lingkungan

Felt conflict : Konflik yang dirasakan

Field Research : Penelitian lapangan

Freies ermessen : Tindakan yang sewenang-wenang

Functional conflict : Konflik fungsional

Gampong : Kesatuan wilayah adat terkecil di Aceh yang berada

di bawah mukim

General land banking : Bank tanah umum

Glee : Gunung

Good community : Komunitas masyarakat yang baik

Grand theory : Teori dasar

Human capital : Kapabilitas penghidupan manusia

Improved food security : Meningkatnya sekuritas pangan

Imuem : Imam

Inbreng : Penyertaan dalam modal perusahaan

Inconsistent claim : Tuntutan yang tidak selaras

Increased well-being : Kesejahteraan yang meningkat

Individual implementing

body : Badan pelaksana individual

Inspraak : Keberatan

Institution : Pranata

Interdependence : Ketergantungan tugas

Jurong : Lorong

Kadaster : Pendaftaran tanah

Kadastrale : Pendaftaran tanah

Keuciek : Kepala desa

Kukaku seiri : Konsolidasi tanah

Land inventory : Inventarisasi bidang tanah


Land owner : Pemilik tanah

Land readjustment : Konsolidasi tanah

Land reduction : Sumbangan tanah

Land registration : Pendaftaran tanah

Landrente : Pajak bumi

Land sharing : Sumbangan tanah

Law in book : Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam

kitab-kitab hukum

Legal approval : Pengakuan hak

Legal certainty : Kepastian hukum

Legal culture : Budaya hukum

Livelihood outcomes : Hasil-hasil penghidupan

Livelihood strategy : Strategi penghidupan

Living law : Hukum yang hidup

Local public bodies : Badan-badan publik lokal

Lot contribution : Sumbangan tanah

Maintenance : Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Meugoe : Bersawah

Meunasah : Masjid/musholla

More income : Pendapatan yang meningkat

Mukim : Persekutuan atau federasi dari beberapa gampong

di Aceh

Natural disaster : Bencana alam

Netwoking system : Sistem jaringan

Normal condition : Keadaan normal

Ordinary condition : Keadaan biasa

Participatory planning : Rencana partisipasi

Perceived conflict : Konflik yang dipersepsikan

Personality differences : Perbedaan kepribadian


Persoonlijke recht : Hak perorangan atau hak pribadi

Peukan : Pasar

Peutua Beuna : Orang tua yang selalu berkata benar

Planning City Act : Undang-Undang Perencanaan Kota

Policies : Kebijakan

Processes : Proses

Project land banking : Bank tanah khusus

Public Administration : Administrasi Negara

Qawanin al-bilad

al-asasiyyah : Undang-undang dasar negara

Rechtsrelatie : Hubungan hukum

Rechtsstaat : Negara hukum

Rechtscadaster : Pendaftaran tanah

Recht zekerheit : Kepastian hukum

Reclaiming : Tuntutan kembali

Record : Rekaman

Reconstruction of Aceh

Land Administration

System : Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh

Redesign : Merancang kembali

Reduced vulnerability : Tereduksinya kerapuhan

Regeling : Peraturan

Reine rechtslehre : Ajaran hukum murni

Rescue team : Tim penyelamatan

Resources : Sumber daya

Right : Hak

Seuramo Mekkah : Serambi Mekkah

Social capital : Kapital sosial

Socially acceptable : Diterima secara sosial


Space : Data spasial

Special land banking : Bank tanah khusus

Structure : Struktur hukum

Substance : Substansi hukum

Sustainable livelihood

approach : Pendekatan penghidupan yang berkelanjutan

Tambo : Bedug

Total purchase scheme : Skema pembelian total

Trafficking : Perdagangan manusia

Tumpok : Kelompok perumahan penduduk

Ujong : Ujung, sebutan untuk sebuah tempat yang terletak

di ujung kampung atau untuk menyebut tanjung

Ureuëng Acèh : Suku Aceh

Vermogens recht : Hak kekayaan

Vulnerability context : Konteks kerapuhan

Wisdom : Kearifan

Work schedule : Jadwal kerja

World Bank : Bank Dunia

Zakelijke rechten : Hak-hak kebendaan

Zekerheid door het recht : Kepastian hukum



DAFTAR SINGKATAN

ADB : Asean Development Bank

APBK : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK

APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara

AS : Amerika Serikat

ASDP : Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

BAKORNAS PBP : Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

dan Penanganan Pengungsi

BAPEL : Badan Pelaksana

BAPPEDA : Badan Pembangunan dan Pendapatan Daerah

BAPPENAS : Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional

BPHN : Badan Pembinaan Hukum Nasional

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPN RI : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

BPS : Badan Pusat Statistik

BRR : Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

CDA : Community Driven Adjudication

CGI : Consultative Group on Indonesia

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

FMR : Financial Management Report

GH : Gardu Hubung

GIM : Graphical Index Mapping

GPS : Global Positioning System

GTZ : German Technical Cooperation


HAM : Hak Asasi Manusia

ICR : Implementation Completion Report

IKM : Industri Kecil dan Menengah

IKMN : Inventaris Kekayaan Milik Negara

ILAP : Indonesian Land Administration Project

IMTAQ : Iman dan Taqwa

IPA : Instalasi Pengolahan Air

IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

JICA : Japan International Cooperation Agency

JTM : Jaringan Tegangan Menengah

JTR : Jaringan Tegangan Rendah

JUKNIS : Petunjuk Teknis

KANWIL : Kantor Wilayah

KPA : Konsorsium Pembaruan Agraria

KPTK : Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan

KT : Konsolidasi Tanah

KUA : Kantor Urusan Agama

KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LAKA : Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh

LOC : Land Office Computerization

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MA : Madrasah Aliyah

MAA : Masyarakat Adat Aceh

MDTF : Multy Donor Trust Fund

MENKO KESRA : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

MI : Madrasah Ibtidaiyah

MoU : Memorandum of Understanding

MPU NAD : Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh


Darussalam

NAD : Nanggroe Aceh Darussalam

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

PA : Pengguna Anggaran

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

PEMDA : Pemerintah Daerah

PERGUB : Peraturan Gubernur

PERPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PKB : Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

PLN : Perusahaan Listrik Negara

PLTD : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

PM : Perdana Menteri

POKMASDARTIBNAH : Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan

PPAIW : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

PPAN : Program Pembaharuan Agraria Nasional

PPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPI : Pangkalan Pendaratan Ikan

PPK : Program Pengembangan Kecamatan

PRONA : Proyek Operasi Nasional Agraria

PT : Perguruan Tinggi

PUSKESMAS : Pusat Kesehatan Masyarakat

P2KP : Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan

P4T : Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

RA : Raudhatul Atfal

RALAS : Reconstruction of Aceh Land Administration System

RI : Republik Indonesia

RS : Rumah Sakit

RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah


RTR : Rencana Tata Ruang

R2WANS : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias-

Sumatera Utara

R3MAS : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh

dan Sumatera Utara

SATKORLAK PBP : Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan

Penanganan Pengungsi

SATLAKSUS : Satuan Pelaksana Khusus

SD : Sekolah Dasar

SDA : Sumber Daya Alam

SDM : Sumber Daya Manusia

SEKJEN PBB : Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

SIMTANAS : Sistem Informasi Pertanahan Nasional

SKPA : Satuan Kerja Pemerintah Aceh

SLB : Sekolah Luar Biasa

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMU : Sekolah Menengah Umum

SPPTBPF : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Penguasaan

Fisik

SR : Sambungan Rumah

STPDN : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri

STUP : Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan

SU : Surat Ukur

TUPA : Tim Penyelesaian Ajudikasi

TK : Taman Kanak-kanak

TPA : Tempat Pembuangan Akhir

TPI : Tempat Pelelangan Ikan

TUN : Tata Usaha Negara


UKM : Usaha Kecil dan Menengah

UKMP : Unit Kendali Manajemen Proyek

UN : United Nation

UPK : Unit Pelaksana Kegiatan

WB : World Bank


Documents

komisi penguji