B. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokratis di Inonesia

1. Kode Etik Jurnalistik dan Asas-AsasnyaKode etik jurnalistik berperan untuk membatasi tindakan pers agar

tidak anarki dan sewenang-wenang. Walaupun kode etik tersebut membatasi suatu tindakan pers, para pelanggarnya tidak dikenakan sanksi yang konkret. Kode etik ini pun juga tidak berlaku untuk semua kalangan masyarakat tetapi hanya untuk masyarakat yang mempunyai profesi tertentu seperti wartawan. Kode etik hanya diputuskan oleh pihak organisasi tertentu dan hanya untuk kalangan tertentu.

2. Asas-asas Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan IndonesiaDalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia terdapat 4 macam asas, yaitu :

a. ProfesionalitasDalam hal ini Pers wajib memenuhi aspek-aspek profesionalitas yaitu1. Tidak memutarbalikkan fakta, tidak memfitnah;2. Berimbang, adil, dan jujur3. Mengetahui perbedaan kehidupan pribadi dan kepentingan umum;4. Mengetahui teknis penulisan yang tidak melanggar asas praduga tak

bersalah serta tidak merugikan korban kesusilaan;5. Mengetahui kredibilitas narasumber6. Sopan dan terhormat dalam mencari berita;7. Tidak melakukan plagiat8. Meneliti semua kebenaran bahan berita terlebih dahulu;9. Tanggung jawab moral besar (mencabut sendiri berita yang salah

walaupun tanpa ada permintaan)

b. Asas NasionalismeMenurut asas ini, pers juga harus bersifat nasionalis yaitu tidak menutup mata apabila ada persoalan bangsa. Asas Nasionalisme tersebut adalah :1. Mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara2. Memerhatikan keselamatan keamanan bangsa3. Memerhatikan persatuan dan kesatuan negara

c. Asas DemokrasiAsas ini mengandung isi yaitu pers harus memberikan kesempatan yang adil/fair pada semua pihak. Isi dari asas tersebut adalah :1. Harus cover both side2. Harus jujur dan berimbang

d. ReligiusPers harus menghormati kaidah-kaidah keagamaan, dan pemberitaannya tidak boleh melecehkan agama. Asas religius adalah :1. Menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lainnya;2. Beriman dan bertakwa.

Peranan pers secara yuridis formal yang tercantum dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 yang diundangkan tanggal 23 september 1999 yaitu :1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya

supremasi hukum, dan hak-hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

3. Kode Etik PeriklananKode etik periklanan yaitu :1. Iklan adalah publikasi yang berupa reklame dengan menyewa sesuatu

ruangan dengan maksud memperkenalkan sesuatu melalui media pers.2. Iklan harus bersifat membangun dan bermanfaat serta bebas dari

amoral, asosial dan harus sopan santun.3. Iklan harus menghormati hak publik.4. Iklan dapat ditolak apabila :

a. Bersifat tidak jujur dan merugikan.b. Melanggar hukum.c. Dapat merusak pergaulan dan martabat seseorang.d. Dapat merusak kepentingan nasional dan bertentangan dengan

Pancasila.e. Bertentangan dengan profesi golongan lain.f. Iklan tersebut bersifat destruktif.

5. Diwajibkan meralat iklan apabila ada kesalahan.6. Mencabut iklan-iklan yang dipasang oleh pihak yang memberi alamat

palsu.7. Iklan dapat ditolak oleh penerbit apabila dianggap menyalahi

kebijaksanaan penerbitan pers.8. Iklan tidak boleh disiarkan tanpa persetujuan.9. Dalam pemasangan iklan harus melalui Biro iklan dan juga Biro iklan

tersebut harus mendapat pengakuan dari organisasi pers yang bersangkutan.

10.Pengawasan penataan periklanan ini dilakukan oleh dewan kehoramatan S.P.S. yang menentukan sanksi-sanksi yang diperlukan.

Demikian kode etik yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.