Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING SEKTOR KECANTIKAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: 32/M-DAG/PER/8/2008
(Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh
HANDINY EKA PERTIWI
NIM: 1111048000048
KONSENTRASI HUKUM BISNIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1437 H/ 2016 M
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan dengan ini menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang di ajukan untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) di
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Jika kemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi
yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta
29 Maret 2016
Handiny Eka Pertiwi
iv
ABSTRAK
HANDINY EKA PERTIWI. 1111048000048. “Kode Etik Multi Level Marketing
Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo
Alam Ayu)”. Konsentrasi Hukum Bisnis. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidatullah Jakarta. 1437 H / 2016 M. x + 69
halaman + halaman daftar pustaka + halaman lampiran.
Maraknya sistem pemasaran penjualan langsung di Indonesia menimbulkan
berbagai macam masalah baik dari perusahaan mapun dari para anggota
perusahaan itu sendiri. Terutama dari para anggota yang banyak melanggar kode
etik yang sudah di tetapkan pada perusahaan langsung yang menyalahkan aturan
yang seharusnya di tepati oleh para anggota maupun antar perusahaan itu sendiri.
Tujuan dari skripsi ini adalah ketika kode etik diciptakan dan dibuat untuk
mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, maka dari itu penerapan kode
etik di setiap perusahaan perlu dilakukan. Setiap perusahaan penjualan langsung
wajib memiliki kode etik yang harus sesuai dengan peraturan yang ada yaitu
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:32/M-DAG/PER/8/2008,
peraturan yang dibuat oleh perusahaan dibandingkan dengan Peraturan Menteri
Perdagangan RI apakah sudah sesuai atau belum.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang
artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhanya para anggota
menerapkan kode etik yang sudah ditetapkan, kurangnya informasi merupakan
hambatan yang menghadang serta kurangnya pengawasan dari PT Orindo Alam
Ayu kepada anggota yang melanggar sehingga sanksi yang diberikan mengenai
kode etik ini diabaikan begitu saja oleh para anggota menurut penulis sebaiknya
pada saat menerapkan kode etik para anggota di bisnis multi level marketing
diberikan training khusus mengenai peraturan kode etik yang harus dipatuhi sejak
pertama kali bergabung agar meminimalisir pelanggaran kode etik dan PT Orindo
Alam Ayu membuat badan pengawas khusus untuk memantau pelanggaran kode
etik yang terjadi.
Kata Kunci : Kode Etik, Penjualan Langsung, Multi Level Marketing
Pembimbing : Pembimbing: Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H
Sumber Rujukan dari 1983 sampai 2011
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Melihat lagi Maha
Mendengar, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan
kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah
membantu penulis secara baik materil maupun immateril, oleh karena itu penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H dan Drs. Abu Tamrin, S.H.,
M.Hum., Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
3. Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H., dosen pembimbing skripsi yang
telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan dan membantu dalam
memberikan nasihat, kritik dan saran untuk membimbing penulis dalam
penyusunan skripsi ini.
4. Ahmad Bahtiar, M.Hum., sebagai dosen penasihat akademik yang telah
memberikan nasihat dan arahan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas berbagi
ilmu pengetahuan dan pengalamanya kepada penulis, semoga ilmu yang
diberikan para dosen bermanfaat bagi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas cinta dan do’a kedua orang
tuaku tercinta Ayahanda Rudi Setiawan dan Ibunda Tuminah, yang telah
memberikan segala dukungan baik materil maupun immateril sehingga
penulis dapat menyelesaikan masa studi S1.
vii
7. Ucapan terima kasih juga kepada Ade Rizky Maulana yang senantiasa
menemani dan memberikan dukungan semangat kepada penulis hingga
skripsi ini selesai.
8. Ucapan terima kasih kepada sahabat penulis yang senantiasa menemani dan
memberikan dukungan penulis Paramita dan Febrina Puspita Romadhon
9. Sahabat V-Eich Aina , Wiwin, Riris , Febrina yang telah memberikan
dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1.
10. Sahabat dikampus sahabat “gengges” yang selalu mendukung dan memberi
semangat serta memberikan arahan dan berbagi pengalaman terimakasih
kepada Pratiwi Wulandari Meiliana , Muhammad Khadafi, Santi Frannita ,
Inggrit , Mazda Hamdi.
11. Seluruh sahabat dan downline di PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) Khususnya
Putri Indah, Kak Aster, Asti, kak Niken, Pipit, Firda, Kak Ella, Wiwid, Kak
Feby,Santi terimakasih atas dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Khususnya kawan-kawan Ilmu Hukum B dan Hukum Bisnis, Terima kasih
atas dukungan dan pengalaman dalam suka-duka yang telah diberikan selama
kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT
memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.
Amin.
Demikian ini penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-
besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang
berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua
pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
Jakarta, 1 April 2016
Penulis
Handiny Eka Pertiwi
viii
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .............................................................. ii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iii
ABSTRAK .......................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah ................................................ 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ........................................... 9
E. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu ........................................ 17
F. Metode Penelitian ..................................................................... 18
G. Bahan Hukum .......................................................................... 19
H. Pedoman Penelitian Skripsi ..................................................... 20
I. Sistematika Penulisan .............................................................. 20
BAB II SEJARAH HUKUM KEBERADAAN KETENTUAN
PENGATURAN KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING
KEMENTIAN PERDAGANGAN DI INDONESIA
A. Pengertian MLM ...................................................................... 22
B. Sejarah Perkembangan MLM .................................................. 24
C. Visi dan Misi Kode Etik Multi Level Marketing ..................... 30
ix
D. Tujuan dibuatnya Kode Etik MLM pada PT Orindo
Alam Ayu ................................................................................. 33
BAB III MEKANISME KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING
KHUSUSNYA PT ORINDO ALAM AYU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 32/M-
Dag/Per/8/2008
A. Mekanisme Cara Kerja Bisnis MLM pada PT Orindo
Alam Ayu .................................................................................. 34
B. Ciri-Ciri MLM pada PT Orindo Alam Ayu ............................. 40
C. Pengaturan Kode Etik Perusahaan MLM pada PT Orindo
Alam Ayu .................................................................................. 42
D. Fungsi Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Bagi
Industri MLM pada PT Orindo Alam Ayu .............................. 44
E. Struktur Organisasi PT Orindo Alam Ayu ............................... 46
F. Visi dan Misi PT Orindo Alam Ayu ........................................ 49
BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN KODE
ETIK MLM PADA PT ORINDO ALAM AYU DI INDONESIA
A. Penerapan Kode Etik MLM PT Orindo Alam Ayu Terhadap
Anggota ..................................................................................... 52
B. Kesesuaian Kode Etik MLM di PT Orindo Alam Ayu Terhadap
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
32/m-dag/per/8/2008 ................................................................. 56
x
C. Kendala Member di PT Orindo Alam Ayu dalam Menerapkan
Kode Etik ................................................................................. 60
D. Akibat Hukum dan Penyelesaian Masalah Terhadap Member
yang Melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu ................... 62
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 66
B. Saran ......................................................................................... 67
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 69
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi selama tahun
terakhir ini ditandai dengan bertambah luasnya bidang-bidang usaha yang
terbuka dan dapat dilakukan oleh banyak perusahaan dan melalui berbagai
macam pemasaran. Dari sudut ekonomis setiap perusahaan menginginkan
“untuk mencari laba sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.
Untuk itu dalam perusahaan harus ada pemusatan kekuatan ekonomis seketat-
ketatnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya.1
Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai sasaran pembangunan
menuju kearah negara industri dengan potensi pasar yang tidak kecil, didalam
praktek menunjukkan gejala adanya pola hubungan kerja antara produsen
dengan konsumen yang melibatkan mediatornya. Sekarang ini kedudukan
makelar dan komisioner sebagai mediator dalam hubungan perdagangan sudah
digeser oleh agen dan distributor. Dengan adanya perkembangan dalam dunia
perdagangan saat ini dikenal suatu sistem pemasaran yang sedang marak di
Indonesia yaitu sistem pemasaran berjenjang lebih dikenal dengan sebutan
Multi Level Marketing atau MLM yang penjualannya dilakukan oleh jaringan
distributornya.
1 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, cet. 12, (Jakarta:
Djambatan,1999), h.23.
2
Sistem ini tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya Amway Corporation
dan produknya Nutrilite perusahaan makanan kesehatan yang didirikan pada
tahun 1930 oleh Carl F. Rehnborg seorang pengusaha Amerika yang pernah
tinggal di Cina pada tahun 1917-1927. Berdasarkan pengalamannya ketika
tinggal di Cina menyebabkan Rehnborg memperoleh kesempatan yang sangat
besar untuk meneliti pengaruh dari diet yang tidak cukup. Setelah selama 7
tahun, akhirnya Rehnborg berhasil menghasilkan makanan suplemen. Dia
memberikan hasil temuannya tersebut kepada teman-temannya untuk dicoba.
Akhirnya dia menemukan prinsip dasar yaitu mengharuskan teman temannya
membayar untuk produk yang diberikan kepada mereka . Ketika teman-teman
meminta Rehnborg untuk menjual produk tersebut kepada teman-teman dia
Rehnborg berkata “kamu yang menjualnya kepada teman-teman kamu dan
saya akan memberikan komisi kepada kamu“.2 Perusahaan ini memberikan
komisi tambahan kepada distributor independennya yang berhasil merekrut,
melatih dan membantu distributor baru dalam menjual produk nutrillite
kepada konsumen.
Dari sejarah munculnya MLM ini dapat diketahui bahwa MLM muncul
dengan tujuan utama untuk menjual produk baru yang belum dikenal luas oleh
umum. Hubungan dari teman yang satu ke teman yang lain digunakan untuk
memperkenalkan produk baru tersebut. Seseorang akan mengenalkan atau
berusaha memberikan produk baru tersebut kepada teman yang dikenal setelah
merasakan kegunaannya.3 Salah satu ciri perusahaan MLM adalah bahwa
2 Benny Santoso, All About MLM, cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Andi,2003), h.23-24.
3 Ibid.,h.25.
3
produk-produknya tidak didistribusikan atau dijual ditoko-toko atau
supermarket. Produk-produknya dijual secara ekslusif oleh para distributor
secara mandiri tanpa campur tangan langsung perusahaan, produk yang dijual
harganya wajar dan berkualitas, apabila produknya berupa makanan,
minuman, kosmetik maupun food supplement, harus mendapat ijin dari badan
POM.4
Perusahaan MLM yang telah memiliki izin usaha pemasaran berjenjang.
Salah satu dari sekian banyak yang menggunakan perusahaan MLM adalah
Perusahaan Oriflame. Perusahaan Oriflame yang berkantor pusat di Swedia
telah menunjuk PT Orindo Alam Ayu yang berkantor pusat di Jakarta untuk
mewakili kepentingan Oriflame di Indonesia melalui distributor-
distributornya. PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) sudah mendapatkan izin dari
APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) suatu organisasi yang
merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan
penjualan langsung (Direct Selling/DS) dengan nama dan nomer yang tercatat
PT. ORINDO ALAM AYU 0011/06/93.5
Oriflame adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual barang-
barang kosmetik saat ini terdapat lebih dari 2.000.000 distributor di Indonesia.
Saat ini Oriflame Indonesia berkantor Pusat di Menara Standart Chartered2nd
Floor. Podium. Unit 1-4 di jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta Selatan dan
memiliki kantor cabang di Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Manado,
4 Kuswara, Mengenal MLM Syariah, cet.I,(Depok: Qultum Media, 2005), h.43-44 .
5 http://www.apli.or.id/profil/ diakses pada 20 April 2015 pkl 14.30
4
Bali, Balikpapan, Rawamangun, Daan Mogot, Makassar, Palembang,
Yogyakarta, dan Semarang.6
Perusahaan Oriflame sebagai MLM (Multi Level Marketing) memiliki
sistem yang sangat unik dimana perusahaan ini menggabungkan antara direct
selling dan multi level marketing yaitu bisa mendapat keuntungan dari menjual
produk dan juga dari menjalankan MLM nya atau membesarkan jaringan.
Sistem MLM Oriflame adalah sistem lingkaran, dimana dari pembagian
bonusnya adil dan melihat pada kerja keras si distributor menjual produk dan
membangun jaringan didalam grupnya. Tidak hanya menguntungkan satu
pihak saja yang diatas (upline) di oriflame jika upline tidak membangun
jaringan dan bekerja keras maka bisa jadi si bawahan (downline) yang
bonusnya lebih besar daripada si upline.
Perusahaan ini pun mempunyai kode etik untuk para konsultannya agar
dalam menjalankan bisnis sesuai dengan paraturan yang berlaku, jujur dan
tidak melakukan kecurangan dalam berbisnis. Setiap member ketika
bergabung mendapat panduan berupa stater-kid yang didalamnya ada
peraturan kode etik bagaimana menjalankan bisnis Oriflame.
Kegiatan bisnis di PT Orindo Alam Ayu terjadi karena keinginan untuk
saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing manusia, dan masing-
masing pihak tentunya memperoleh keuntungan dari proses tersebut. Tidak
dapat disangkal bahwa pada umumnya orang berpendapat bahwa bisnis adalah
untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam kaitan dengan ini tidak
mengherankan bahwa Milton Friedman mengatakan omong kosong kalau
6 http://id.oriflame.com/ diakses pada 20 April 2015 pkl 14.00
5
bisnis tidak mencari keuntungan. Ia mengatakan bahwa dalam kenyatannya
hanya keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi dasar orang
berbisnis. Menurut Friedman mencari keuntungan bukan hal yang jelek karena
semua orang memasuki bisnis selalu dengan satu motivasi dasar yaitu mencari
keuntungan. Artinya, kalau semua orang masuk dalam dunia bisnis dengan
satu motivasi dasar untuk mencari keuntungan, maka sah dan etis kalau
sayapun mencari keuntungan dalam bisnis.7 Untuk memaksimumkan
keuntungan tersebut, maka tidak dapat dihindari sikap dan perilaku yang
menghalalkan segala cara yang sering tidak dibenarkan oleh norma moral.
Kalau memaksimalkan keuntungan menjadi satu-satunya tujuan
perusahaan, dengan sendirinya akan timbul keadaan yang tidak etis. Jika
keuntungan menjadi satu-satunya tujuan, semuanya dikerahkan dan
dimanfaatkan demi tercapainya tujuan itu, termasuk juga para member di PT
Orindo Alam Ayu (Oriflame) yang melanggar kode etik contohnya berjualan
tidak sesuai dengan harga katalog, stokis barang karena ini berdampak pada
persaingan usaha yang tidak sehat antara member yang satu dengan yang lain.
Dengan itu dilanggar suatu prinsip etis yang paling mendasar kita selalu harus
menghormati martabat manusia.
Hal ini berdampak pada citra buruk perusahaan PT Orindo Alam Ayu yang
sudah membuat kode etik namun justru banyak sekali pelanggaran yang
dilakukan oleh anggotanya. Yang tidak hanya membuat perusahaan merugi
akan tetapi sanksi terberat akan jatuh pada member yang melanggar yaitu
apabila diketahui member tersebut melanggat maka nomer konsultan (nomer
7 A.Sonny Keraf, Etika Bisnis, (Jakarta: Kanisius, 1998), h.49.
6
member) akan di matikan (block) sehingga tidak bisa melakukan
order/penjualan dan tidak bisa menjalankan bisnisnya kembali seumur
hidupnya. Padahal kesalahan terbesar disini ada pada masyarakat itu sendiri
karena dari sebagian besar oknum yang menjadi anggota MLM yang ingin
meraup keuntungan lebih dan melakukan berbagai jalan salah satunya yang
sudah disebutkan diatas. Akan tetapi PT Orindo Alam Ayu dalam menanggapi
setiap kasus selalu tegas dalam memberikan sanksi apabila terbukti bersalah.
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya bisnis Multi
Level Marketing telah banyak membantu meningkatkan taraf perekonomian
masyarakat Indonesia namun juga menjadi momok yang menakutkan akibat
ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hal ini diakibatkan oleh
lemahnya suatu sistem hukum yang mengatur kode etik MLM di Indonesia
sehingga masyarakat jika kode etik tidak terlalu penting untuk ditaati. Oleh
karena banyak sekali oknum yang menyalah artikan dalam mempromosikan
MLM baik dalam segi berjualan produk maupun merekrut orang lain untuk
bergabung. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian
mengenai kode etik pada bisnis Multi Level Marketing khususnya pada
perusahaan PT Orindo Alam Ayu yang mana dikenal dengan Oriflame yang
pada dasarnya sudah mempunyai standar aturan kode etik tersendiri namun
ada bagian dari oknum member yang melanggar kode etik tersebut sehingga
penulis ingin memperbaiki agar para member di Oriflame dapat menjalankan
bisnisnya dengan baik dan sesuai dengan aturan baik dari kode etik di
Oriflame sendiri maupun ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan
7
Republik Indonesia nomor : 32/m-dag/per/8/2008 tentang penyelenggaraan
kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kode Etik Multi Level
Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-Dag/Per/8/2008 (Studi
Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)”
B. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini, maka permasalahan
penelitian ini akan dibatasi. Penelitian ini hanya membahas bagaimana
penerapan kode etik kostumer pada MLM di PT Orindo Alam Ayu
(Oriflame) dan bagaimana PT Orindo Alam Ayu meyikapinya.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
Penulis mengidentifikasi pokok pembahasan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana sejarah hukum keberadaaan ketentuan pengaturan kode
etik MLM terhadap kementrian perdagangan di Indonesia?
b. Bagaimana pelaksanaan kode etik MLM Oriflame sesuai dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/m-
dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan
dengan sistem penjualan langsung?
8
c. Apa akibat hukum dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap
kendala yang terjadi terhadap penyimpangan kode etik pada PT Orindo
Alam Ayu ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan batasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan
di atas, maka penelitian ini bertujuan:
a. Memastikan bahwa kode etik MLM Oriflame sudah sesuai dengan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha
perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
b. Mengetahui penerapan kode etik di PT Orindo Alam Ayu terhadap
member serta kendala dan solusinya
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan penjelasan tentang bagaimana
penerapan kode etik bagi para member MLM di PT Orindo alam ayu
ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha
perdagangan dengan sistem penjualan langsung agar tidak terjadi suatu
kerancuan dalam masyarakat terutama para member di PT Orindo
Alam Ayu mengenai bagaimana kode etik seharusnya di patuhi dan
bagaimana berbisnis dengan jujur.
9
b. Secara Praktis
Penelitian ini memberikan manfaat dan meningkatkan pengetahuan
khususnya bagi penulis dan pembaca mengenai bagaimana kode etik
dalam berbisnis khususnya pada Multi Level Marketing di PT Orindo
Alam Ayu, sebagai sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan
mengenai kode etik yang ditinjau Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang
penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan
langsung.
c. Secara Akademis
Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah.
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
MLM menitikberatkan pada kekuatan kontak pribadi dan persuasif
dalam penjualan, di mana si penjual berfungsi lebih dari sekedar sebagai
seorang juru tulis yang mencatat hasil penjualan, mungkin juga menjadi
seorang pengajar, konseler, pemandu, juru informasi, pembantu maupun
pembawa gagasan itu sendiri. Kemudian pada tahun 1940-an, penjualan
langsung mengambil corak baru dengan munculnya perusahaan Multi
10
Level Marketing Pertama-Nutrilite Systems dan Stanley Home Product.8
Perbedaannya adalah para penjual tidak hanya mendapatkan komisi atas
produk yang di jualnya, tetapi juga memperoleh bonus atau ekstra
penghasilan karena merekrut orang lain untuk turut berpartisipasi menjual
produk. Struktur komisi direkatkan pada lebih dari satu tingkat, oleh
karena itu istilah Multi Level Marketing pertama-tama dipakai untuk jenis
penjualan semacam ini, meskipun seperti yang telah di kemukakan,
pengembangan struktur Multi Level Marketing sudah berjalan sejak zaman
dulu dan seiring berjalanya zaman maka diperlukan Kode etik yang
mengatur perlindungan dalam bisnis MLM antara distributor (anggota)
dan perusahaan. Perlindungan mengenai kode etik bisnis Multi Level
Marketing di dasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut:9
1. Teori Utilitarisme merupakan salah satu teori mengenai kode etik,
dalam rangka pemikiran utilitarisme (utilitarianism) kriteria untuk
menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest
happiness of the greatest number, kebahagiaan terbesar dari jumlah
orang terbesar. Didalam bisnis Multi Level Marketing sangat
mengedepankan kesuksesan bersama dalam tim karena apabila satu
orang diatas menginginkan kesuksesan harus membantu yang dibawah
sukses juga. Beberapa utilitaris telah mengusulkan untuk membedakan
dua macam utilitarisme : utilitarisme perbuatan (act utilitarianism),
8 Neil Ashworth,”Marketing Multilevel - A Guide To Growing Your Multi Level
Marketing Business” artikel diakses pada 28 Agustus 2015 pkl 14.00
http://www.articlesnatch.com/blog/Marketing 9 Keens Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius,2009),h.66.
11
dan utilitarisme aturan (rule utilitarianism) yang dijelaskan di atas
adalah utilitarisme perbuatan , sedangkan utilitarisme aturan adalah
prinsip dasar yang tidak harus diterapkan atas perbuatan-perbuatan
yang kita lakukan, melainkan atas aturan-aturan moral yang kita terima
bersama dalam masyarakat sebagai pegangan bagi perilaku kita. Suatu
aturan moral bisa diterima sebagai sah dan benar, jika tahan uji
terhadap prinsip utilitaris dalam hal ini berkaitan dengan kode etik,
apabila suatu peraturan harus ditepati sebagai aturan moral harus
dianggap sah karena membawa manfaat paling besar bagi seluruh
masyarakat kesimpulanya adalah bahwa utilitarisme adalah aturan
membatasi diri pada justifikasi aturan-aturan moral.
2. Teori Deontologi merupakan suatu kewajiban manusia untuk bertindak
secara baik. Suatu tindakan dikatakan baik atau bermoral karena
tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang harus
dilaksanakan bukan pada tujuan atau akibat dari tindakan tersebut.10
Hal itu sangat berkaitan dengan kode etik dimana kode etik itu
menciptakan suatu peraturan karena kode etik dalam peraturan
perusahaan memuat hal yang penting mencakup hak dan kewajiban ,
penyelesaian perselisihan , jaminan , pembinaan sesuai dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. Deontologi dalam
Islam adalah Niat baik tidak dapat mengubah haram menjadi halal.
10
Keens Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius,2009),h.67.
12
Walaupun tujuan dan niat aslinya baik akan tetapi apabila caranya
tidak baik, maka tetap tidak baik.11
3. Teori Perbuatan Melawan Hukum dapat menjadi dasar dari
perlindungan atas konsumen atau perusahaan. Dalam hal ini seperti
mitra usaha (distributor), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365
KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah
mengandung unsur – unsur sebagai berikut seperti adanya suatu
perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari
pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal
antara perbuatan dengan kerugian. Hal ini sangat berkaitan dengan
kode etik dimana kode etik mengatur setiap tindakan atau perbuatan
bagi distributor atau perusahaan agar tindakan tersebut tidak
menimbulkan kerugian dan hubungan sebab akibat.
4. Asas Kepatutan dalam perjanjian ditentukan dalam Pasal 1339 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tidak hanya mengikat
pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam isi perjanjian, tetapi
juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan
atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.12
Hal
ini berarti bahwa suatu kode etik harus dilaksanakan dan wajib untuk
dipatuhi oleh semua pihak yang terkait, jika kepatutan dilaksanakan
secara berkelanjutan maka akan menjadi kebiasaan. Sehingga kode
11
https://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis, diunduh pada 5 april 2016 12
Naja,H.K, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia,2009),h.101
13
etik yang sudah dipatuhi dapat melindungi distributor (anggota) dan
perusahaan dari kerugian.
5. Asas Pacta Sun Servanda dalam perjanjian ditentukan dalam Pasal
1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yag
membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Kode etik yang baik adalah yang
ditetapkan secara sukarela oleh organisasi-organisasi profesi tersebut
(dan akan lebih baik apabila dibantu oleh ahli dan etika) adalah hasil
rumusan pemikiran yang disepakati bersama dilandasi oleh itikad baik
untuk menjadikan profesinya berkembang dan diterima oleh
masyarakat. Sesuai asas pacta sun servanda, kesepakatan seperti diatas
wajib untuk ditaati bahkan jika dianalogikan dengan perjanjian
keperdataan, kesepakatan itu mempunyai kekuatan mengikat seperti
layaknya undang-undang. Dalam kode etik itulah nantinya akan
ditentukan sanksi-sanksi apa yang dapat dijatuhkan organisasi kepada
para anggotanya yang melanggar.13
2. Kerangka Konseptual
Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014 yang terdiri dari
sembilan belas bab dan seratus dua puluh dua pasal ini mengatur
13
Heny Sekartati, “Aspek hukum perlindungan konsumen dalam transaksi multi level
marketing (Studi Kasus Pada Perusahaan MLM Elken),” (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Medan, 2007),h.87.
14
pengertian atau definisi dari Perdagangan dalam Pasal 1 angka (1) sebagai
berikut: “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan
transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas
wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa
untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.
Pasal 1 angka (11) menjelaskan tentang “ Distribusi adalah kegiatan
penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen”
jika kita membaca lebih lanjut undang-undang perdagangan lebih lanjut
dapat kita temui 4 pasal yang mengatur mengenai distribusi dalam
penjualan langsung dan tidak langsung yaitu :
Pasal 7 ayat 1 menjelaskan Distribusi barang yang diperdagangkan di
dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat
dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
Pasal 7 ayat 2 menjelaskan Distribusi Barang secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
rantai Distribusi yang bersifat umum yaitu distributor dan jaringannya;
agen dan jaringannya; waralaba.
Pasal 7 ayat 3 menjelaskan tentang Distribusi Barang secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara single
level atau multilevel.
Pasal Pasal 8 menjelaskan bahwa Barang dengan hak Distribusi
eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya
15
dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota
perusahaan penjualan langsung.
Pasal 9 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang
menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.
Pasal 10 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis
dalam rangka tertib usaha.
Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha
perdagangan dengan sistem penjualan langsung yang terdiri dari tiga belas
bab dan tiga puluh empat pasal ini mengatur pengertian atau definisi dari
penjualan langsung dalam rumusan Pasal 1 angka (1), dengan rumusan
sebagai berikut:14
“Penjualan langsung (Direct Selling) adalah metode dan/atau jasa
tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha
yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan
kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.”
Pasal 1 angka (4) menjelaskan tentang “Mitra usaha adalah anggota
mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha
atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi
perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada
14
http://ditjenpdn.kemendag.go.id/files/regulasi/2008/08/21/penyelenggaraan-kegiatan
usaha-perdagangan-dengan-sistem-penjualan-langsung-id-1407642822.pdf diunduh pada 20 April
2015 pkl 21.29
16
konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa
komisi dan/atau bonus atas penjualan.”
Pasal 1 angka (5) menjelaskan tentang “Komisi atas penjualan adalah
imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha yang
besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai
hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun
jaringannya.”
Pasal 1 angka (6) menjelaskan tentang “Bonus atas penjualan adalah
tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha,
karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang
ditetapkan perusahaan.”
Pasal 1 angka (7) menjelaskan tentang “Konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.”
Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bawha kegiatan usaha perdagangan
dengan sistem penjualan langsung diseenggarakan berdasarkan perjanjian
tertulis antara perusahaan dan mitra usaha dengan memperhatikan kode
etik dan peraturan perusahaan.
Pasal 4 ayat (2) menjelaskan kode etik dan peraturan dari perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan paling
sedikit adalah persyaratan menjadi mitra usaha; hak dan kewajiban para
pihak; program pembinaan, bantuan pelatihan, dan fasilitas yang diberikan
perusahaan, dan/atau jaringan peasaran kepada mitra usaha; jangka waktu
17
perjanjian; pemutusan dan perpanjangan perjanjian; jaminan pembelian
kembali; ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan
kualitas dan jenis yang diperjanjikan; ketentuan tentang pemberian komisi,
bonus, dan pernghargaan lainnya; dan penyelesaian perselisihan.
E. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu
Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan skripsi, maka penulis akan
mereview beberapa skripsi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis
ajukan, diantaranya :
1. Judul : “Perjanjian Kedistributoran antara PT Orindo Alam Ayu (
Oriflame ) dengan distributor Independennya dalam sistem pemasaran
berjenjang”
Penulis : Magdalena Devina, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Uraian : Skripsi ini meneliti tentang Apakah hal-hal yang diatur dalam
perjanjian kedistributoran Oriflame dengan distributor independennya .
bagaimana penerapan pasal 5 dan 6 no 73 tahun 2000 dalam perjanjian
kedistributoran antara oriflame dan distributor independennya , hubungan
hukum apa yang timbul antara oriflame dan distributor independennya dan
akibatnya bagi konsumen serta permaslahan apa yang mungkin timbul
dalam perjanjian kedistributoran antara oriflame dan distributor
independennya.
2. Judul : “Multilevel Marketing sebagai sistem Direct Selling ditinjau dari
sudut hukum perdata barat dan hukum islam”
Penulis : Hasraldi , Fakultas Hukum , Universitas Indonesia
18
Uraian : Skripsi ini meneliti tentang apa yang dimaksud sistem multilevel
marketing , bagaimana sistem hukum MLM ditinjau dari hukum perdata
barat dan hukum islam dan bagaimana yang sesuai dengan hukum islam
Dari uraian review studi terdahulu di atas, dan dari hasil pencarian
penulis terhadap judul skripsi yang relevan dengan Kode Etik pada bisnis
MLM, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang Kode Etik
dalam bisnis MLM PT Orindo Alam Ayu. Oleh karena itu penulis
menyimpulkan bahwa judul skripsi yang penulis ajukan belum pernah
diangkat dalam pembuatan skripsi atau penelitian sebelumnya.
F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum
normatif empiris. Pada dasarnya merupakan penggabungan antara
pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur
empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi
ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.15
1. Pendekatan Masalah
Pendekatan Penelitian Jenis pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Artinya
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis
15
http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ diunduh pada 20
April 2015 pkl 21.39
19
akan mewawancarai beberapa pihak terkait dan yang terjun langsung
di bisnis Multilevel Marketing Oriflame ini terutama para karyawan ,
dan anggota . Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan
data yang lebih banyak dan akurat sehingga peneliti dapat memahami
bagaimana penerapan kode etik di PT Orindo Alam Ayu (oriflame)
berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan
kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
G. Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer
Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data
langsung dan dijadikan rujukan pokok dalam penelitian. Adapun yang
tergolong sumber data primer yaitu: wawancara langsung dengan pemilik
stockist, karyawan, serta leader Oriflame dan beberapa konsultan oriflame.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer.16
Terdiri dari buku-buku teks, jurnal
hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan. Adapun yang
tergolong sumber data sekunder yaitu, dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang
penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan
16
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet.I,(Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), h.119
20
langsung, buku-buku tentang MLM, buku-buku yang berhubungan dengan
kode etik dalam berbisnis.
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang
akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk
mendapatkan penjelasan yang sistematis.Pengolahan bahan hukum bersifat
deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan
secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret.
Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian Penulis
menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) untuk menjawab isu
hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.
H. Pedoman Penulisan Skripsi
Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. 1. 2012.”
I. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran garis
besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang
Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,
Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Tinjauan (Review) Studi
Terdahulu, Metode Penelitian, Bahan Hukum, Sistematika Penulisan yang
21
berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
Bab II Sejarah Hukum Keberadaan Ketentuan Pengaturan Kode Etik Multi
Level Marketing Kementrian Perdagangan Di Indonesia, Pada bab ini akan
dijelaskan tentang Pengertian MLM, Sejarah perkembangan MLM, Visi dan
Misi Kode Etik MLM, dan Tujuan dibuatnya Kode Etik MLM pada PT
Orindo Alam Ayu
Bab III Mekanisme Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan
Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 32/M-
Dag/Per/8/2008, Pada bab ini mejelaskan tentang Mekanisme Cara Kerja
Bisnis MLM Pada PT Orindo Alam Ayu, Ciri-Ciri MLM PT Orindo Alam
Ayu, Pengaturan Kode Etik MLM di PT Orindo Alam Ayu, Fungsi Asosiasi
Pelnjualan Langsung (APLI) Bagi PT Orindo Alam Ayu, Visi dan Misi PT
Orindo Alam Ayu, Struktur Organisasi PT Orindo Alam Ayu
Bab IV Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Kode Eik MLM Pada PT
Orindo Alam Ayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor :
32/M-Dag/Per/8/2008, Pada bab ini dijelaskan mengenai Penerapan Kode Etik
MLM PT Orindo Alam Ayu Terhadap Anggota, Kesesuaian Kode Etik MLM
di PT Orindo Alam Ayu terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 32/m-dag/per/8/2008, Kendala Member di PT Orindo Alam
Ayu dalam Menerapkan Kode Etik, Akibat Hukum Terhadap Member yang
Melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota, Penyelesaian
Masalah Pelanggaran Penyimpangan Kode Etik Multi Level Marketing PT
Orindo Alam Ayu.
Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran
22
BAB II
SEJARAH HUKUM KEBERADAAN KETENTUAN PENGATURAN
KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING KEMENTRIAN
PERDAGANGAN di INDONESIA
A. Pengertian MLM
MLM (multilevel marketing) merupakan sistem pemasaran yang mulai
berkembang pada tahun 1941, MLM ditemukan oleh dua orang profesor dari
Universitas Chicago pada tahun 1940 an, yang dikenal dengan melakukan
penjualan secara bertingkat. Dengan modal awal yang relatif tidak besar,
seorang tenaga penjual bisa mendapat penghasilan melalui dua cara. Pertama
keuntungan diperoleh melalui setiap program makanan tambahan yang
berhasil di jual dan kedua dalam bentuk potongan harga dari setiap produk
yang berhasil dijual oleh distributor yang di rekrut dan dilatih oleh tenaga
penjual dari perusahaan. MLM sendiri mulai tumbuh di luar Amerika pada
tahun 1960 an dan dalam waktu yang singkat menjadi bagian penting dari
industri penjualan secara langsung.1
Konsep MLM adalah berusaha memperpendek jalur yang ada pada sistem
penjualan konvensional dengan cara mempersingkat jarak antara produsen dan
konsumen.2 Sistem ini bertujuan untuk menghilangkan ataupun
meminimalkan jalur distribusi yang panjang untuk memasarkan produk-
produk. MLM membawa mereka ke pasar tanpa melalui media periklanan
yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan juga sistem MLM
1 http://www.amway.co.id/direct sell.asp, ( Dalam Jatmiko, A.T. 2004)
2 Benny Santoso, All About MLM, cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), h.28.
23
menghindarkan persaingan dari produk-produk lain di toko-toko pengecer.
Hal ini dilakukan dengan pemikiran jika sistem ini berhasil maka dapat
menghemat biaya yang di keluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan
produk-produknya kepada masyarakat.
Multilevel marketing (pemasaran multitingkat) adalah metode pemasaran
barang dan/atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program
pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan
komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan/atau
jasa yang dilakukan sendiri dan anggota jaringan didalam kelompoknya. Dari
perkembangan sistem penjualan ini dapat ditarik definisi dari MLM.
Definisi direct selling menurut APLI (Asosiasi Penjualan Langsung
Indonesia) adalah “Metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu kepada
konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan
pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha dan bekerja berdasarkan
komisi penjualan, bonus penjualan dan iuran keanggotaan yang wajar.”3
Menurut Peter J. Clothier, Multi Level Marketing adalah suatu metode
penjualan barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang
dikembangkan oleh para distributor lepas.4 Ada juga pendapat dari David
Roller yang mengatakan Multi Level Marketing adalah sistem melalui mana
sebuah induk perusahaan mendistribusikan barang dan/atau jasanya lewat
suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.5
3 http://www.apli.or.id/direct-selling/, diunduh pada pada 30 Agustus 2015 pkl 21.00
4 Peter J Clothier, How to Make Big Money in Multi-Level Marketing, cet. 2, (New York:
New York Institute of Finance, 1989), h. 33. 5 David Roller, Menjadi Kaya Dengan Multi Level Marketing (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1995), h. 3.
24
Andrias Hareta dalam bukunya mendefinisikan MLM sebagai “Sistem
penjualan yang dapat dipilih oleh sebuah perusahaan atau pabrik (produsen)
untuk memasarkan atau mendistribusikan/menjual produknya kepada
pelanggan eceran dengan memberdayakan distributor independenya untuk
melaksanakan tugas pemasaran atau pendistribusian atau penjualan produk
melalui pengembangan armada pemasar/distributor/penjual langsung secara
independen tanpa campur tangan langsung perusahaan.”6
Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan
MLM sebagai penjualan berjenjang “ Suatu cara atau metode penjualan secara
berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan
oleh perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa
tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-
turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.”7
B. Sejarah Perkembangan MLM
Istilah Multi Level Marketing pertama kali ditemukan oleh dua orang
profesor pemasaran dari Universitas Chicago pada tahun 1940-an dengan
nama perusahaan Nutrilite. Produk pertamanya yang dijual Perusahaan
Nutrilite adalah vitamin dan makanan tambahan. Perusahaan Nutrilite ini
merupakan salah satu perusahaan pertama yang menawarkan konsep bisnis
Multi Level Marketing.
Menurut sejarahnya cikal bakal sistem MLM berasal dari sistem penjualan
langsung (direct selling) yang dipopulerkan oleh perusahaanperusahaan di
6 Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h.3-4. 7 Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pasal 1 butir 1.
25
Amerika Serikat pada abad ke-18. Perusahaan pada masa itu menerapkan
sistem penjualan langsung karena belum tersedia sarana seperti televisi, radio,
atau internet untuk mengiklankan sebuah produk. Perusahaan umumnya
mengirim tenaga penjual (sales) ke kota-kota untuk memasarkan produk
secara langsung kepada konsumen dari rumah ke rumah (knock on doors to
market and sell products). 8
Sistem penjualan langsung mulai dikembangkan oleh Henry Heinz di
perusahaan Heinz Company yang ia dirikan di Sharpsburg, Pennsylvania, AS
pada tahun 1869. Heinz membangun sebuah organisasi penjualan
beranggotakan 400 orang salesman untuk menjual secara langsung berbagai
produk sayuran seperti kecap, saus, dan acar kepada orang-orang yang tidak
membuatnya untuk kebutuhan sendiri.9
Sistem penjualan langsung selanjutnya lebih dipopulerkan lagi oleh David
McConnel di perusahaan The California Perfume Company yang ia dirikan
pada tahun 1886 di New York. McConnel sampai tahun 1906 berhasil
membangun armada bisnisnya mencapai 10.000 sales representatives untuk
memasarkan 117 jenis produk hingga ke mancanegara. Seiring dengan
perkembangan usaha dan semakin beragamnya produk yang dipasarkan, maka
pada tahun 1939 The California Perfume Company diganti namanya menjadi
Avon The Company For Women.10
Sistem penjualan langsung selanjutnya dikembangkan oleh Carl F
Rehnborg melalui perusahaan Nutrilite Products Company, Inc yang ia dirikan
8http://www.articlesnatch.com/Article/Marketing-Multilevel---A-Guide-To-GrowingYour
-Multi-Level-Marketing-Business/1615595, diakses tanggal 28 Agustus 2015 pkl 14.00 9 http://www.articlesnatch.com/ diakses pada tanggal 28 Agustus 2015 pkl 17.00
10 Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya Kaya Raya,( Jakarta, PT Gramedia Pustaka
Utama,2009) h. 12.
26
pada tahun 1934 di California. Nutrilite menerapkan sistem bonus sebesar 2%
dari total volume penjualan kepada setiap penjual (distributor) yang berhasil
merekrut, melatih dan membantu penjual baru untuk menjual vitamin dan
makanan kesehatan Nutrilite kepada konsumen. Ini merupakan pertama
kalinya vitamin dan makanan kesehatan Nutrilite dijual melalui sistem Multi
Level Marketing (MLM).11
Tahun 1950-an Nutrilite mengalami persoalan internal dalam manajemen
perusahaan sehingga Forrest Shaklee memutuskan untuk keluar dari
keanggotaan distributor. Shaklee kemudian mendirikan Shaklee Corporation
pada tahun 1956 dengan meniru pola bisnis (MLM) yang diterapkan Nutrilite.
Shaklee adalah seorang ilmuwan dan ahli riset yang menyebabkannya mampu
mengembangkan Shaklee dengan memproduksi berbagai jenis makanan
kesehatan (nutrisi). Shaklee memiliki sekitar 200 item produk yang berhasil
dipasarkan ke beberapa negara di luar AS seperti Kanada, Meksiko, Filiphina,
Malaysia, Singapura dan Jepang.12
Richard DeVos dan Jay Van Andel, dua orang mantan distributor Nutrilite
yang lain mendirikan Amway Corporation di Ada, Michigan, California pada
tahun 1959. Produk awal yang mereka jual adalah LOC (Liquid Organic
Cleaner), yaitu cairan pembersih serbaguna (biodegradable) yang aman bagi
lingkungan. Amway sebagaimana halnya Shaklee menerapkan sistem
11
Ibid, h.13. 12
Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 18.
27
penjualan langsung dengan komisi berjenjang yang mereka pelajari selama
menjadi distributor Nutrilite.13
Sistem MLM tersebut kemudian membesarkan nama Amway, bahkan
melebihi popularitas Shaklee di mancanegara. Amway sampai tahun 1980
telah dikenal di sebelas negara di luar AS, yaitu Kanada (1962), Australia
(1971), Ireland (1973), Inggris (1973), Hongkong (1974), Jerman (1975),
Malaysia (1976), Perancis (1977), Belanda (1978), Jepang (1979) dan
Switzerland (1980).32 Amway juga membeli perusahaan Nutrilite pada tahun
1972 dan membuatnya menjadi salah satu lini produk yang diandalkan hingga
kini. Kesuksesan Amway kemudian mendorong tumbuhnya berbagai jenis
perusahaan berbasis MLM di seluruh dunia.14
Perkembangan selanjutnya perusahaan Amway muncul dengan
menggunakan kosep yang sama yakni menerapkan konsep bisnis Multi Level
Marketing. Pada perkembangan selanjutnya perusahaan Nutrilite mengalami
masalah dari Pemerintahan Amerika. Hingga pada akhirnya perusahaan
Amway yang menggunakan konsep bisnis Multi Level Marketing mengambil
alih perusahaan Nutrilite.
Tahun 1953 perusahaan Amway mendapat pengakuan dari pemerintah
Amerika Serikat dan mengesahkan kelegalannya sebagai perusahaan Multi
Level Marketing. Pada saat konsep bisnis Multi Level Marketing mendapat
pengakuan yang legal dari Pemerintah Amerika Serikat. Seorang distributor
13
Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya Kaya Raya,( Jakarta, PT Gramedia Pustaka
Utama,2009) h.17. 14
Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 20.
28
yang telah cukup berhasil bernama Dr. Forrest Shaklee mendirikan perusahaan
Multi Level Marketing yang diberi nama Shaklee.
Perusahaan Dr. Forrest Shaklee ini bergerak pada bidang kesehatan. Pada
tahun 1970-an perusahaan Amway dan Shaklee melakukan ekspansi ke
Negara Inggris. 15
Sejak terjadinya ekspansi perusahaan Amway dan Shaklee
ke Negara Inggris perusahaan Multi Level Marketing bermunculan dan
beberapa perusahaan yang terkenal seperti Forever Living, Herbalife, dan
Neolife. Masing-masing perusahaan tersebut memiliki lebih dari 50.000
distributor. Hingga akhirnya bisnis Multi Level Marketing terus mengalami
perkembangan yang pesat. 16
Multi Level Marketing terdapat dua bentuk sistem jaringan yang
dijalankan oleh perusahaan Multi Level Marketing yakni sistem binary dan
sistem matahari.
Perhatikan gambar 1 di bawah ini:
Gambar 2.1 Bentuk Jaringan Binary
Sumber: Jurnal Informatika17
Bentuk sistem binary, Multi Level Marketing yang menggunakan
jaringan yang bentuknya tidak lebih dua kaki (kaki kiri dan kanan) dan tidak
lebih. Dengan kata lain, para pelaku Multi Level Marketing tersebut hanya
15
Bagoes Wuryando, Jurus Maut MLM Anti Gagal, (Jakarta: Media
Pressindo,2010),h.15-16. 16
Brian Tracy,MLM Sukses, (Jakarta: Delapratasa Publishing,2007),h.5. 17
Dewi Rosmala dan Gilang Kresna,” Implementasi Alogaritma Binary Tree Pada
Sistem Informasi Multi Level Marketing”, Jurnal Informatika diakses pada 12 Maret 2016 dari
http://repository.unej.ac.id/bitstream
29
dapat membangun jaringannya dengan dua kaki demikian seterusnya hingga
ke bawah. Sistem binary merupakan sebuah sistem yang dijalankan melalui
operasi teknologi komputer, sehingga para member dapat melihat seluruh
jaringannya melalui jaringan internet.18
Perhatikan gambar 2 di bawah berikut:
Gambar 2.2 Bentuk Jaringan Matahari
Sumber: Jurnal Informatika19
Bentuk sistem matahari yaitu Multi Level Marketing yang
menggunakan jaringan lebih dari dua kaki atau banyak kaki. Artinya para
pelaku Multi Level Marketing tersebut dapat membuka jaringan hingga
beberapa kaki di dalam jaringan tersebut
Keberadaan MLM sendiri di Indonesia diawali dengan berdirinya
Creative Network International (CNI) pada tahun 1986 di Bandung dengan
nama PT Nusantara Sun-Chlorella Tama (NSCT). Perusahaan ini didirikan
oleh keluarga Wirawan Chondro, Ginawan Chondro, S. Abrian Natan, dan
seorang sahabat mereka dari Malaysia Yanki Regan. PT NSCT pada
waktu itu mengadopsi sistem MLM untuk mendistribusikan produk
tunggal, yaitu makanan kesehatan Sun Chlorela buatan Jepang. Seiring
dengan perkembangan usaha dan semakin banyaknya produk yang
18
Bagoes Wuryando, Jurus Maut MLM Anti Gagal, (Jakarta: Media
Pressindo,2010),.h.17. 19
Ibid
30
dipasarkan, maka pada tahun 1992 PT NSCT diganti namanya menjadi PT
Centranusa Insancemerlang. CNI tergolong cukup berhasil dalam
mengembangkan bisnisnya hingga ke mancanegara, seperti Malaysia,
Singapura, India, dan negeri leluhur MLM Amerika Serikat. Kesuksesan
CNI kemudian mendorong tumbuhnya berbagai jenis perusahaan berbasis
MLM di tanah air.20
Bisnis MLM di Indonesia kian tumbuh dan berkembang setelah
adanya krisis moneter dan ekonomi. Pemain yang terjun di dunia MLM
memanfaatkan momentum dan situasi krisis untuk menawarkan solusi
bisnis bagi pemain asing maupun lokal seperti CNI, Amway, Avon,
Tupperware, Sophie Martin, Oriflame, Herbalife International, Prime &
First New, Greenlite, DXN, dll.21
C. Visi dan Misi Kode Etik Multi Level Marketing
Kode etik di terbitkan oleh Federasi Sedunia Asosiasi Penjualan Langsung
bagi para anggota Asosiasi Nasional Penjualan langsung yang tergabung
dalam WDFSA. Kode etik ini menyangkut hubungan antara perusahaan-
perusahaan penjualan langsung dan para penjual langsung di satu pihak dan
para konsumen di lain pihak, antara perusahaan penjualan langsung dan
anggota dan calon anggota independen serta mandiri dan juga diantara
perusahaan-perusahaan penjualan langsung sendiri. Kode etik ini bertujuan
memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang
berkepentingan, memajukan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia
20
Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1999), h. 30 21
Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya Kaya Raya,( Jakarta, PT Gramedia Pustaka
Utama,2009), h. 19
31
usaha bebas dan peningkatan citra umum dari kegiatan penjualan langsung.
Dalam perjanjian MLM pengaturan mengenai kode etik merupakan hal yang
paling penting disamping pengaturan mengenai peraturan peraturan bagi
distributor dalam kegiatan MLM.
Pengaturan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
KepMen Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung dapat dilihat bahwa
permasalahan kode etik dalam perjanjian MLM diatur untuk program
pemasaran barang dan atau jasa yang dijual distributor kepada konsumen. Arti
pentingnya kode etik ini dalam perjanjian MLM dapat mengakibatkan
pemutusan hubungan bagi anggota atau distributor MLM yang melanggar
ketentuan kode etik yang telah diatur dalam perjanjian MLM antara
perusahaan MLM dengan anggota atau distributor.22
Kode etik dalam kegiatan
MLM menyangkut mengenai aspek moral cara penyelenggaraan bisnis MLM.
Kode etik bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan ataupun
tindakan dari distributor yang menyimpang dari nilai sosial suatu MLM
dimana distributor tersebut menjadi anggotanya dan secara umum dapat
merusak citra dari penjualan berjenjang dalam masyarakat. Dalam Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan, KepMen Nomor: 32/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan
dengan Sistem Penjualan Langsung telah di atur tentang kode etik yang harus
22
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-Dag/Per/8/2008
diakses pada 14 november 2015 dari http://www.kemendag.go.id/
32
di terapkan oleh perusahaan MLM dalam hal ini terdapat dalam pasal 4 butir
1,2 dan 3 yaitu sebagai berikut :23
(1) Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung
diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan
mitra usaha dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan.
(2) Kode etik dan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memuat ketentuan paling sedikit sebagai berikut:
a. Persyaratan menjadi mitra usaha;
b. Hak dan kewajiban para pihak;
c. Program pembinaan, bantuan pelatihan, dan fasilitas yang diberikan
perusahaan, dan/atau jaringan pemasaran kepada mitra usaha;
d. Jangka waktu perjanjian;
e. Pemutusan dan perpanjangan perjanjian;
f. Jaminan pembelian kembali;
g. Ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas
dan jenis yang diperjanjikan;
h. Ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan penghargaan lainnya;
dan
i. Penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat
dalam Bahasa Indonesia dan berlaku Hukum Indonesia.
23
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-Dag/Per/8/2008
diakses pada 14 november 2015 dari http://www.kemendag.go.id/
33
D. Tujuan dibuatnya Kode Etik MLM pada PT Orindo Alam Ayu
Kode etik dalam PT Orindo Alam Ayu juga merupakan bagian yang
penting untuk perusahaan dan para konsultan. Konsultan PT Orindo Alam
Ayu (Oriflame) . Konsultan Oriflame harus mematuhi kode etik dan aturan
perilaku yang dimaksud serta segala perubahan atas kode etik dan aturan
perilaku yang telah dipublikasikan. Kode etik dan aturan perilaku disediakan
untuk melindungi konsultan, untuk menjamin bahwa semua sesama konsultan
oriflame mempertahankan standar tinggi yang sama. Sejalan dengan standar
etik oriflame, maka konsultan oriflame diharapkan untuk dan wajib mematuhi
segala dan semua persyaratan hukum negara tempat mereka menjalankan
bisnis Oriflame, sekalipun kewajiban tersebut tidak dinyatakan kembali dalam
kode etik atau aturan perilaku.24
24
Buku Panduan Bisnis Oriflame (Staterkid Oriflame),h. 68
34
BAB III
MEKANISME KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING PT ORINDO
ALAM AYU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN RI NOMOR: 32/M-Dag/Per/8/2008
A. Mekanisme Cara Kerja Bisnis MLM pada PT Orindo Alam Ayu
Perusahaan yang menggunakan konsep Multi Level Marketing pada
umumnya memberikan peluang bisnis kepada membernya secara bebas.
Atrinya member bertindak sebagai distributor independen, yakni tidak
memiliki keterikatan kontrak dengan perusahaan MLM. Member akan
memperoleh penghasilan yakni dengan cara memperkenalkan produk
perusahaan MLM kepada distributor baru. Mekanisme kerja Bisnis MLM
pada umumnya adalah menjual, mengajak dan mengajarkan, membangun
organisasi, serta membina dan memotivasi.1
Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan yang harus dirumuskan
dalam bentuk suatu strategi yang komprehensif dan terpadu, pemasaran juga
membantu produsen dalam mengenal pasar. Dengan pemasaran dapat
diketahui apa yang dibeli, dan siapa yang membeli dengan harapan produk
dapat terserap oleh pasar. Dengan kata lain, produk terjual habis sehingga
dapat meningkatkan volume penjualan. Apabila omzet penjualan mengalami
peningkatan yang lambat, maka harus dianalisis apakah ha1 tersebut
1Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, cet. II, (Jakarta: Elex Media
Komputindo), h.58
35
disebabkan oleh kurang efektifnya strategi pemasaran yang dilakukan atau
mungkin dipengaruhi oleh selera dan perilaku konsumen yang sudah berubah.2
Oriflame mengusung konsep Multi Level Marketing (MLM). Multi Level
Marketing (MLM) berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana konsultan
mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan
barang dan/atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam
kelompoknya. Berikut adalah sistem MLM yang diterapkan oleh perusahaan
Oriflame.
Berikut ini ilustrasi dari cara kerja dan mekanisme MLM sebagai berikut :
Untuk memulai bergabung X membayar uang pangkal dalam jumlah tertentu
senilai sebuah staterkid untuk didaftar sebagai seoarang distributor yang
mencakup pembayaran sejumlah literatur perusahaan yang terdiri dari buku
pedoman perusahaan, majalah atau selebaran berkala, informasi produk,
formulir pesanan, nasihat bisnis dan contoh contoh produk.3
Setelah menjadi distributor X diharapkan mengecerkan produk produk
perusahaan. Keuntungan dari harga eceran menjadi milik X dan X akan
mendapatkan jumlah yang cukup besar dengan cara ini sebagian besar
penjualan langsung merupakan penjualan dari pribadi ke pribadi. X
bertanggung jawab membayar produk pada saat memesan dan mengambil
produk tersebut dari sponsor, para sponsor menerima produk tersebut dari
sponsor mereka demikian selanjutnya.
2 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Konsep, Dasar dan Strategi 1999, cet-6,
(Jakarta: P. Raja Grafindo, 1999),h. 62 3 Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 60
36
Seseorang distributor dengan volume penjualan diatas suatu tingkat yang
telah ditentukan akan dapat memesan produk-produk langsung dari
perusahaan yang bersangkutan. Barang-barang itu kemudian akan diserap oleh
jaringan tersebut dan berakhir ditangan pelanggan. Dengan cara ini mereka
tidak diperlukan adanya persediaan barang. Jika volume penjualan meningkat
maka potongan harga yang diperoleh semakin besar. Potongan harga ini
diberikan pada keseluruhan pesanan. Jika X sudah mulai merasakan manfaat
bergabung dalam MLM maka ia dapat membangun jaringan penjualan untuk
memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar.
Konsultan independen Oriflame ini bukanlah karyawan dari Oriflame,
tetapi konsultan adalah member atau anggota dari Oriflame. Konsultan
bertugas melakukan penjualan produk Oriflame. Namun meskipun bukan
karyawan, konsultan ini terikat dengan peraturan yang dibuat oleh Oriflame.
Seperti yang tercantum dalam consultan manual Oriflame bagian tanggung
jawab seorang konsultan nomor empat, yaitu seorang konsultan tidak boleh
menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan kerja dalam bentuk apapun
dengan Oriflame.
Seorang konsultan tidak diperbolehkan untuk mewakili dirinya sendiri atas
nama Perusahaan Oriflame tanpa menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah
konsultan kecantikan mandiri atau konsultan mandiri Oriflame. Konsultan
adalah perpanjangan tangan dari Oriflame yang melakukan kegiatan
perekrutan sekaligus penjualan produk. Akan tetapi berdasarkan kode etik
konsultan dilarang untuk menjual produk secara retail dan/atau online, dimana
37
penjualan hanya dilakukan melalui katalog cetak dan/ atau katalog online.
Oleh karenanya diperlukan sebuah kegiatan komunikasi pemasaran untuk
menunjang kesuksesan kegiatan pemasaran. Ada beberapa cara pemasaraan
yang di terapkan pada perusahaan Oriflame yaitu:
1) Pemasaran langsung (direct marketing)
Menurut Etzel, Walker, dan Stanton, direct marketing menggunakan
iklan untuk menghubungkan antara pelanggan dengan penjual, dimana
penjual tidak perlu mengunjungi toko ritel untuk membeli produk. Sama
halnya dengan Oriflame yang merupakan perusahaan multi level
marketing yang pelangganan produknya harus melalui konsultannya
karena tidak dijual di toko.4
Pemasaran Oriflame dilakukan dengan katalog dengan menerapkan
sistem multi level marketing. Dimana multi level marketing ini merupakan
bagian dari direct selling. Penjualan menggunakan katalog ini dilakukan
dengan dengan bermacam-macam cara. Biasanya konsultan membagikan
katalog lengkap dengan nomer telepon konsultan. Sehingga jika calon
pelanggan ingin memesan, bisa langsung menghubungi nomor telepon
yang tertera.
Etzel, Walker, dan Stanton menyebutkan bahwa direct
marketingmencakup beberapa bentuk pemasaran, antara lain: direct mail,
catalog retailing, dan televised shopping. Direct mail ini dilakukan oleh
konsultan dengan cara mengirimkan katalog kepada pelanggannya dan
pelanggan memesan produk melalui telepon ataupun pesan (SMS).
4 Philip Kottler, Manajemen Pemasaran ,Jilid 2, (Jakarta: Salemba Jakarta, 1995), h.54.
38
Pemasaran dengan cara direct marketing ini bersifat lebih personal dan
sesuai dengan target konsumen yang hendak dituju dan hasilnya dapat
diukur dengan cepat. Hal ini karena antara konsultan dan pelanggan sudah
saling mengenal satu sama lain.5
2) Pemasaran Interaktif
Berupa kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan
pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung
meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan
produk dan jasa. Ada banyak program atau kegiatan online yang dapat
dilakukan untuk membangun suatu kegiatan pemasaran yang interaktif.
Hal ini karena program online yang memiliki kelebihan daripada yang
lain. selain waktunya yang fleksibel, tidak terikat waktu, online marketing
ini tidak membutuhkan tempat kerja khusus. Artinya pebisnis dapat
melakukan pekerjaannya dimana saja selama memiliki komputer yang
terhubung dengan internet.
3) Pemasaran Dari Mulut Ke Mulut
Pemasaran ini berupa komunikasi secara lisan, tertulis, dan elektronik
antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman
membeli atau menggunakan produk atau jasa. Komunikasi ini dapat
berlangsung dengan sebuah percakapan antara orang ke orang, chat room,
ataupun percakapan dengan menggunakan blog.6
5http://apli.or.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=
59, diunduh pada 19 Maret 2016 pkl 20.00 6 Fred R David, Manajemen strategis konsep-konsep.Terj.Kresno Saroso, cet-9, (Jakarta:
Indeks,2003), h.49.
39
Tidak hanya dengan bertatap muka langsung, pemasaran produk
Oriflame juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan blackberry
messenger. Dimana disitu konsultan dapat dengan aktif mempromosikan
Oriflame dan pelanggan dapat bertanya langsung kepada konsultan perihal
produk maupun bisnis Oriflame.
Penggunaan Blackberry atau smartphone termasuk kepada word of
mouth karena di dalamnya terdapat sebuah aplikasi mulai dari blackberry
messenger (BBM), whatsapp, kakao talk, line, dsb. Yang memungkinkan
konsultan dan pelanggan berinteraksi langsung dengan lebih personal.
Berita dari mulut ke mulut ini bisa sangat efektif untuk bisnis kecil karena
di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih pribadi.
4) Penjualan Personal
Penjualan personal (personal selling) lebih kepada komunikasi dengan
cara bertatap muka langsung dengan pelanggan. Baik untuk
memperkenalkan produk atau jasa maupun untuk menawarkan diri sebagai
mitra bisnis.7
Diharapkan dengan adanya komunikasi dengan cara bertatap muka
langsung ini dapat membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk
sehingga mereka kemudian akan bertanya dan tertarik terhadap penawaran
tersebut. Menurut Kottler & Keller, penjualan personal meliputi kegiatan
7 Philip Kottler, Manajemen Pemasaran ,Jilid 2, (Jakarta: Salemba Jakarta, 1995), h.31.
40
presentasi penjualan, rapat penjualan, program insentif, sampel dan
pameran dagang.8
B. Ciri-Ciri MLM pada PT Orindo Alam Ayu
Ciri-ciri perusahaan MLM PT Orindo Alam Ayu adalah sebagai berikut:
1) Uang pendaftaran untuk menjadi distributor tidak terlalu mahal. Uang
pendaftaran dimaksudkan sebagai pengganti biaya formulir dan
administrasi pembuatan kartu anggota serta pengganti ongkos cetak
brosur, leaflet dan sebagainya.
2) Ada pelatihan yang teratur, baik yang dilakukan oleh kelompok maupun di
bawah koordinasi perusahaan. Pelatihan sangat perlu untuk meningkatkan
keterampilan atau skill. Tanpa pelatihan, SDM tidak akan berkembang.
SDM yang memiliki kemampuan seadanya maka omzet akan sulit
meningkat. Perusahaan MLM selalu memberikan kesempatan kepada
distributornya (mitranya) untuk mengikuti pelatihan.
3) Perusahannya jelas, apakah merupakan perusahaan lokal atau cabang dari
perusahaan luar negeri. Selain itu alamatnya diketahui secara pasti, apakah
menempati gedung sendiri atua menyewa saja.
4) Manajemennya mempunyai reputasi baik dan tidak cacat hukum
dikalangan bisnism pimpinan perusahannya bukan orang tercela. Selain itu
sistem informasinya juga baik, terbuka dan transparan dalam batas-batas
tertentu.
8 Ibid, h. 32.
41
5) Mempunyai “Bussiness Plan”, yaitu rencana bisnis yang mengatur cara
kerja, perhitungan komisi dan persyaratan kenaikan posisinya jelas.
“Businesss Plan” nya realistis, transparan, tidak tertutup dan dapat
diketahui oleh semua distributor.
6) Ada produk yang dijual. Inilah kunci suatu MLM. Tanpa produk berarti
bukan MLM. Produk di sini dapat berupa barang dan jasa.
7) Produknya berkualitas. Keberhasilan suatu perusahaan MLM adalah
peningkatan omzet penjualan. Kalau produk tidak berkualitas, maka akan
sulit dipasarkan sehingga omzet menurun.
8) Harga produk wajar. Meskipun produk dipasarkan secara ekslusif, tetapi
harga harus tetap dalam batas kewajaran sesuai dengan kualitas.
9) Produknya mempunyai segmen pasar tertentu. Ada produk yang
mempunyai segmen pasar khusus dan ada yang umum. Misalnya ada
produk khusus untuk orang gemuk, orang botak dan sebagainya. Tetapi
yang paling ideal adalah produk yang menembus segala lapisan
masyarakat, misalnya untuk orang tua atau muda, laki-laki atau
perembpuan dan sebagainya. Produk yang memenuhi persyaratan seperti
itu sangat mudah dipasarkan.
10) Tidak ada kewaiban bagi para distributornya untuk membuat stok yang
banyak. Artinya pembelian produk dari perusahaan tidak dengan cara
pemaksaaan. Perusahaan MLM yang mengharuskan membuat stok yang
banyak perlu dipertanyakan, apalagi kalau harganya todak wajar. Stok
yang banyak dapat membuat kesulitan likuiditas. Sebelum terjual, modal
42
kerja tertahan pada stok. Kesulitan ini sering menyebabkan distributor
MLM rugi .padahal secara logika dalam MLM tidak ada kerugian
finansial, ang ada hanya kerugian karena luput mendapatkan peluang.9
C. Pengaturan Kode Etik Perusahaan MLM pada PT Orindo Alam Ayu
Dalam perusahaan MLM PT Orindo Alam Ayu terdapat apa yang
dinamakan kode etik, kode etik ini bergantung pada perusahaan bersangkutan.
Namun di indonesia terdapat sebuah wadah yang menaungi perusahaan-
perusahaan MLM yang disebut Aosiasi Penjualan Langsung (APLI). Dimana
APLI memiliki standar dari kode etik suatu perusahaan MLM. Kode etik
APLI bertujuan memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak
yang berkepentingan, memajukan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem
dunia usaha bebas, dan peningkatan citra umum dari kegiatan MLM APLI
mengembangkan kode etik ASOSIASI, sebagai standart kode etik MLM yang
terdiri dari:10
1. Kode etik dari perusahaan terhadap anggota (mitra usaha)
2. Kode etik dari perusahaan dan mitra usaha terhadap konsumen
3. Kode etik antar perusahaan anggota APLI
Kode etik APLI didasarkan pada:
1) Kode etik dari WFDSA (World Federation of Direct Selling
Association)
9Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, cet. II, (Jakarta: Elex Media
Komputindo), h.20-23 10
http://www.apli.or.id/kode-etik/ diunduh pada 27 februari pkl 19.00
43
2) Undang Undang Republik Indonesia no 8/1999, tentang perlindungan
konsumen
3) Surat keputusan menperindag no 73/mpp/kep/3/2000 tentang izin
usaha penjualan berjenjang
Dalam perjanjian MLM pengaturan mengenai kode etik merupakan hal
yang penting disamping pengaturan mengenai peraturan bagi kedistributoran
dalam kegiatan MLM. Dalam keputusan menteri perindustrian dan
perdagangan mengenai ketentuan penjualan usaha berjenjang, diatur bahwa
untuk dapat melakukan kegiatan usaha penjualan berjenjang perusahaan harus
mempunyai program pemasaran barang dan atau jasa yang jelas, transparan
dan sesuai dengan kode etik. Dari pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa
permasalahan kode etik dalam perjanjian MLM diatur untuk program
pemasaran barang dan atau jasa yang dijual distributor kepada konsumen.
Penting untuk memahami Kode Etik Oriflame dan Peraturan-peraturan
Tata Tertib di bawah ini, karena Kode Etik dan peraturan tersebut membentuk
suatu kesatuan dalam ketentuan-ketentuan Formulir Pendaftaran Consultan
(Consultan Application Form-COF). Seorang Consultan harus memenuhi
Kode Etik dan Peraturan-peraturan Tata Tertib dan segala perubahannya yang
sudah diterbitkan dalam News Letter atau dengan cara dikomunikasikan
kepada consultan.
Oriflame berhak memutuskan setiap waktu, dengan pemberlakuan seketika,
keanggotaan setiap Consultan yang memberikan informasi palsu dalam COF
atau yang melanggar Kode Etik atau Peraturan-peraturan. Consultan yang
44
diberhentikan keanggotaannya kehilangan seluruh hak dan hak khusus yang
menyertai keanggotaan tersebut, termasuk jaringan kerjanya.
Kode Etik dan peraturan dibuat untuk perlindungan anda sebagai
consultan dan memastikan bahwa seluruh Consultan menjunjung tinggi
standar Kode Etik dan Tata Tertib yang sama.
Arti penting kode etik ini dalam perjanjian MLM dapat mengakibatkan
pemutusan hubungan bagi anggota atau distributor MLM yang melanggar
ketentuan kode etik perusahaan yang telah diatur dalam perjanjian antara
perusahaan MLM dengan anggota atau distributor. Kode etik dalam kegiatan
MLM mencakup mengenai aspek moral cara penyelenggaraan bisnis MLM.
Kode etik bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan atau tindakan
dari distributor yang menyimpang dari nilai sosial suatu masyarakat yang
dapat memperburuk citra dari kegiatan penjualan berjenjang.
D. Fungsi Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Bagi Industri
MLM pada PT Orindo Alam Ayu
APLI, merupakan singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia,
adalah suatu organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat
berhimpun para perusahaan penjualan langsung (Direct Selling/ DS).
Termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan system berjenjang
(Multi Level Marketing/ MLM) di Indonesia. Dalam bahasa Inggris APLI di
45
terjemahkan menjadi IDSA, singkatan dari Indonesian Direct Selling
Association.
APLI telah terdaftar sebagai organisasi usaha. Asosiasi pada Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan NO.110/ASBUP-
I/XI/2001 dan telah menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(KADIN INDONESIA), dengan bagian dan satu-satunya asosiasi penjualan
langsung Indonesia yang telrah di akui oleh Federasi Penjualan Langsung
Internasional (World Federation of Direct Selling Assosiation/ WFDSA)/
Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) merupakan organisasi
independent, yang tidak berafiliasi dengan salah satu kegiatan politik praktis,
selain kegiatan proffesional dalam bidang mewujudkan penjualan langsung
(Direct Selling), termasuk penjualan dengan system berjenjang (MLM) yang
murni dan benar. Peranan APLI terhadap industri MLM bermula dari
mendorong munculnya institusi IUPB (Izin Usaha Penjualan Berjenjang),
untuk menyaring dan mencegah munculnya praktek-praktek penipuan
berkedok MLM. Namun, ketika institusi itu dirasakan punya banyak
kelemahan, APLI pun berniat baik menyiapkan gagasan-gagasan
penyempurnaannya.
Kini langkah APLI lebih strategis lagi, dengan menggulirkan wacana
pentingnya UU anti piramid, serta mengambil aksi konkrit dengan menyusun
draft RUU anti piramid cakupannya lebih luas dan lebih menyentuh ke akar
permasalahannya. APLI pun memikirkan kemugkian menhangkau sasaran
46
antara, yaitu mengusurkan peraturan dalam bentuk pengaturan perundangan
yang lebih rendah tingkatannya. Terpenting adalah tersedianya perangkat
hukum yang bisa segera digunakan oleh para aparat untuk mencegah atau
bertindak.11
E. Struktur Organisasi PT Orindo Alam Ayu
Masing-masing memegang peranan penting dan memberi kontribusi bagi
kesuksesan bersama dengan mengemban tanggung jawab khusus. Seluruh
aktivitas Oriflame di Indonesia dikoordinasi, dimonitori, dikontrol, dan
didukung sepenuhnya oleh Managing Director dalam menjalankan tugasnya
sehari-hari.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi
Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)
Tanggung jawab Sales Departement adalah untuk memastikan Oriflame
mencapai target penjualan, serta yang juga merupakan indikator utama bagi
performa Oriflame adalah jumlah konsultan aktif yang dimiliki.
11
http://www.apli.or.id/ diunduh pada 27 Februari 2016 pukul 20.00
47
Gambar 3.2 Sales Departement
Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)
Marketing Departement adalah salah satu bagian penting dalam perusahaan
yang berfungsi untuk memastikan bahwa:12
1. Oriflame memberikan penawaran yang terbaik hingga tertinggi dari margin.
2. Oriflame memiliki Brand Awareness tertinggi di negara ini.
3. Seluruh aktivitas Sales Support terencana dan disiapkan dengan baik.
Gambar 3.3 Marketing Departement
Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)
Operations Departement memegang peranan penting untuk memastikan
kelancaran aktivitas bisnis. Tim yang besar dan solid amat penting bagi
kesuksesan Oriflame. Tanggung jawab utama mereka adalah: 13
12
http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-cindythial-716-3-babiii.pdf
diunduh pada 23 Maret 2016 pkl 19.00
48
1) Memastikan agar rantai suplai lokal bekerja, dengan sumber daya paling
efisien.
2) Menjaga agar struktur Teknologi Informasi Lokal bekerja dengan sumber
daya paling efisien.
3) Memastikan standar pelayanan pelanggan yang diberikan memenuhi standar
internasional.
4) Memastikan tingkat akurasi tinggi “perkiraan” (forecasting accuracy),
maksudnya memiliki suplai produk yang diimpor memadai untuk penjualan di
Indonesia.
Gambar 3.4 Operations Department
Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)
Finance Departement memegang peranan vital demi pengembangan dan
pertumbuhan Oriflame dimasa datang. Karena tak satupun perusahaan yang dapat
bertahan tanpa kontrol finansial yang baik.
13
http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-cindythial-716-3-babiii.pdf
diunduh pada 23 Maret 2016 pkl 19.00
49
Gambar 3.5 Finance Departement
Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)14
F. Visi dan Misi PT Orindo Alam Ayu
Visi kami adalah menjadi Perusahaan Kosmetik dengan Sistem Penjual
Langsung. Misi kami adalah mewujudkan mimpi melalui Nilai-Nilai Oriflame
yaitu sebagai berikut:15
1. “Togetherness, Spirit and Passion” merupakan nilai fundamental utama
dari Oriflame. Dengan menjalankan nilai-nilai ini, Kami yakin dapat
berhasil dalam bisnis yang kompetitif serta menjadikan dunia menjadi
tempat yang lebih baik untuk ditinggali.
2. Togetherness - Orang-orang yang bekerja sama dan berbagi tujuan yang
sama mencapai hasil yang lebih besar. Mereka memotivasi satu sama lain
dan mengetahui bahwa bekerja sama lebih baik daripada sendirian.
14
http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-cindythial-716-3-babiii.pdf
diunduh pada 23 Maret 2016 pkl 19.00 15
Lihat buku panduan Oriflame
50
3. Spirit - Orang-orang dengan semangat “bisa” memiliki sikap sebagai
pemenang dan tidak pernah menyerah. Mereka berkomitmen untuk
melakukan apa yang diperlukan untuk berhasil.
4. Passion - Gairah, orang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia.
Mereka menyukai apa yang mereka lakukan, mereka mempercayainya.
Mereka tahu dalam hati bahwa mereka bisa membuat perbedaan.
Your Dreams - Our Inspiration merupakan janji Oriflame yang berakar
dari sejarah dan warisan. Selama 45-tahun, kami mendedikasikan diri untuk
menginspirasi Anda dan menawarkan kesempatan untuk mencapai impian
Anda melalui konsep unik bisnis kami. Your Dreams - Our Inspiration
merupakan wujud dari komitmen kami untuk klien dan konsultan Oriflame;
impian mereka memainkan peran besar dalam mengembangkan produk kami
dan menginspirasi terciptanya program-program yang membantu
pengembangan bisnis mereka sendiri.16
Dengan lebih dari 40 tahun pengalaman serta lebih dari 100 ilmuwan dan
fasilitas riset teknologi & pengembangan produk terdepan, Oriflame terus-
menerus mencari solusi yang lebih baik dan mengembangkan teknologi untuk
membuat produk yang lebih progresif, inovatif serta konsisten mengikuti tren
untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Kelahiran sebuah Produk Oriflame dimulai di Skin Research Institute, di
mana Kami senantiasa menggunakan ilmu dan teknologi terdepan untuk
menciptakan produk-produk yang unik. Kami pun mematenkan teknologi
16
Lihat Buku Panduan oriflame
51
yang Kami gunakan, sehingga menjadi selangkah lebih maju dibandingkan
pesaing Kami. Teknologi inilah yang kemudian diterapkan oleh para ilmuwan
di Pusat Pengembangan Produk di Dublin, Irlandia, untuk membuat formula
kosmetik yang sesuai dengan merek yang sudah ada di Oriflame ataupun
menciptakan merek baru, memproduksi di pabrik-pabrik Kami dan kemudian
menjualnya. Peran yang paling penting adalah menciptakan produk yang anda
cintai.17
17
http://id.oriflame.com/about diunduh pada 10 november 2015 okl 15:43
52
BAB IV
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN KODE ETIK MLM
PADA PT ORINDO ALAM AYU di INDONESIA
A. Penerapan Kode Etik MLM PT Orindo Alam Ayu Terhadap Anggota
Kode Etik atau berperilaku bagi para anggota di PT Orindo Alam Ayu
adalah rangkaian peraturan atau prinsip tertentu yang berisi mengenai aturan
pelaksanaan keanggotaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota
pada PT Orindo Alam Ayu.
Rangkaian peraturan tersebut bukanlah hukum tetapi peraturan ini
merupakan suatu wujud nyata untuk mengatur perilaku (kode etik) antara
anggota dengan perusahaan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh PT
Orindo Alam Ayu. Dengan demikian setiap orang sebenarnya dapat dengan
bebas untuk mengadakan kontrak atau perjanjian dalam dunia perdagangan,
selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan,
sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1320 ayat 4 KUHPer.
Kode etik yang terdapat di PT Orindo Alam Ayu terdiri dari 9 bagian,
yaitu:1
1. Kode Etik Oriflame
2. Aturan Perilaku
3. Keanggotaan
4. Mempertahankan Garis Sponsor
1 Lihat Buku Panduan Oriflame
53
5. Tanggung Jawab Seorang Konsultan
6. Aturan dan Kebijakan Lain
7. Hak dan Kewajiban Director dan Level yang Lebih Tinggi
8. Pemberhentian/ Pengakhiran Keanggotaan
9. Domisili
Kode etik yang dibuat bertujuan untuk melindungi konsultan, untuk
menjamin bahwa sesama konsultan oriflame harus mempertahankan standar
tinggi yang sama. Sejalan dengan standar etik oriflame, maka konsultan
oriflame diharapkan untuk wajib mematuhi semua persyaratan hukum di
tempat mereka menjalankan bisnis Oriflame agar terwujudnya teori
utilitarisme ”kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”.2 Merupakan tujuan
dari bisnis multi level marketing dimana kesuksesan bersama didalam satu
jaringan pada bisnis oriflame tanpa adanya hal-hal yang merugikan orang lain
selama menjalankan bisnis oriflame tersebut.
Pada saat penulis melakukan wawancara kepada 10 orang responden 6 dari
10 orang mengatakan belum sepenuhnya mengetahui tentang kode etik
padahal konsultan oriflame harus mematuhi kode etik dan aturan perilaku
yang dimaksud serta segala perubahan atas kode etik dan aturan perilaku yang
telah dipublikasikan untuk menjamin konsultan oriflame menjamin standard
dan mencegah tindakan penyimpangan. Hal tersebut menimbulkan perbuatan
melawan hukum seperti adanya perbuatan yang menimbulkan kesalahan dari
pihak pelaku adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal anara
2 Keens Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius,2009),h. 66.
54
perbuatan dengan kerugian dimana bagi para konsultan yang tidak
menerapkan kode etik dapat menimbulkan kerugian. Hal ini menimbulkan
ketidaksesuaian teori utilitarisme dan tidak terwujudnya tujuan asas kepatutan
karena tidak dipatuhinya kode etik tersebut.
Pada pembahasan mengenai penerapan kode etik anggota PT Orindo Alam
Ayu dilakukan penelitian berupa wawancara terhadap beberapa anggota atau
konsultan PT Orindo Alam Ayu. Beberapa responden dipilih secara random
sampling, random sampling merupakan suatu teknik sampling yang dipilih
secara acak, cara ini dapat diambil bila analisa penelitian cenderung bersifat
deskriptif atau bersifat umum. Setiap unsur populasi harus memiliki
kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Responden terdiri dari 10
responden konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama, dengan
berbagai macam tingkatan level mulai dari konsultan 3% hingga level
Manager up.
0
10
20
30
40
50
60
Manager UP Konsultan Member Baru
Hasil Wawancara
Gambar 4.1 Hasil Wawancara
Sumber: Data diolah
55
Berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan kode etik, seorang
konsultan oriflame bernama Asti Hermawati.3 Pada saat bergabung menjadi
konsultan hanya tertarik mengenai welcome product yang dijanjikan.
Responden kedua merupakan anggota level gold director bernama Niken
Juniar yang sudah lama menjalani bisnis MLM.4 berdasarkan hasil wawancara
mengenai penerapan kode etik dapat disimpulkan sudah mengetahui tentang
kode etik dan sudah menerapkan kode etik tersebut dalam kegiatan bisnis
MLM yang dia lakukan, kode etik yang sudah Niken Juniar terapkan yaitu
yang terdapat pada stater kit “saya mewakili produk oriflame dan peluang
bisnis oriflame (oriflame business opportunity) untuk pelanggan dan consultan
saya dengan cara yang jujur dan benar, Saya akan mengklaim keunggulan dan
manfaat produk oriflame sebatas yang disebutkan di dalam literatur oriflame
yang resmi.”
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara dengan 10 responden
yang dipilih secara acak adalah level konsultan rata-rata tidak mengetahui
tentang kode etik dikarenakan tidak dijelaskan oleh sponsor, sponsor hanya
fokus pada keuntungan jualan dan beberapa konsultan pun pada saat
bergabung hanya sekedar ikut-ikutan sehingga mengabaikan kode etik. 4
responden yang mengetahui tentang kode etik dan sudah menerapkan kode
etik tersebut karena faktor lamanya responden bergabung di Oriflame, mereka
berpendapat jika mengetahui tentang kode etik diawal mereka akan terhindar
dari penyimpangan dan tindakan yang merugikan berbagai pihak dan dapat
3 Wawancara Pribadi dengan Asti Hermawati. Depok, 12 Maret 2016.
4 Wawancara Pribadi dengan Niken Juniar. Jakarta, 13 Maret 2016.
56
membangun jaringan lebih baik lagi. Maka dari itu dalam pembahasan
selanjutnya di poin E mengenai kendala penerapan kode etik PT Orindo Alam
Ayu perlu ditekankan agar semua konsultan yaitu konsultan lama dan baru,
konsultan dengan level tinggi dan rendah wajib mengetahui dan melaksanakan
kode etik yang sudah dibuat oleh PT Orindo Alam Ayu.
B. Kesesuaian Kode Etik MLM di PT Orindo Alam Ayu terhadap
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/m-
dag/per/8/2008
Dasar hukum bisnis Multi Level Marketing diatur oleh Kementrian
Perindustrian dan Perdagangan. Berikut ini adalah Keputusan dan Peraturan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi mengatur dan menjadi
dasar hukum bisnis multi level marketing, antara lain:5
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
73/MPP/Kep/3/2000, Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan
Berjenjang
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-
DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin
Usaha Penjualan Langsung
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.
5 http://statushukum.com/hukum-bisnis-multi-level-marketing.html diunduh pada 11
Februari 2016
57
Pada hukum bisnis multi level marketing, jenisnya dipersamakan atau
disebut dengan istilah Penjualan langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut
diatas, disebutkan bahwa Penjualan Langsung (Direct Selling) adalah metode
penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang
dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus
berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.
Mitra usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan
yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian
dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang
dan/atau jasa kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan
imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan.
Hukum bisnis multi level marketing sangat penting untuk diketahui karena
bisnis ini telah berkembang menjadi alternatif usaha yang menjanjikan bonus
besar. Selanjutnya mari kita simak uraian singkat mengenai hukum bisnis
multi level marketing.
Hukum bisnis multi level marketing kerap menjadi pertanyaan banyak
masyarakat. Hal ini dikarenakan bisnis Multi Level Marketing telah
berkembang menjadi salah satu alternatif usaha bagi masyarakat yang
menjanjikan mimpi indah dengan bonus-bonus besar. Namun sepertinya tidak
semua orang mengetahui apa dasar hukum atau landasan hukum bisnis multi
level marketing.
Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung
diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra
58
usaha, dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan. Perjanjian
tertulis yang dibuat oleh perusahaan dan mitra usaha tersebut harus dibuat
dalam bahasa Indonesia dan berlaku hukum Indonesia. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung pada pasal 4. Dalam
perjanjian tertulis tersebut, sekurang-kurangnya memuat, beberapa hal sebagai
berikut:6
1) Persyaratan Menjadi Mitra Usaha
Pada PT Orindo Alam Ayu apabila seseorang ingin menjadi mitra
usaha atau anggota tertera pada kode etik harus memenuhi persyaratan
diantaranya seorang kandidat harus di sponsori oleh seorang konsultan
yang sudah terdaftar di oriflame sebelumnya, seorang pemohon harus
berumur minimal 18 tahun dan memiliki tanda pengenal resmi yaitu kartu
tanda penduduk pribadi dan tidak dapat diwakilkan, pasangan suami istri
harus mendaftar sebagai satu keanggotaan.
2) Hak dan kewajiban para pihak
Pada kode etik Oriflame terdapat kewajiban yang dijabarkan dengan
jelas agar para anggota melaksanakan diantaranya setiap anggota harus
selalu mendukung ata tertib (rules of conduct) yang tercantum dalam
manual kebijakan oriflame dan literature oriflame lainnya , para anggota
harus selalu menunjukkan sikap yang mencerminkan standar tertinggi dari
6 Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
DAG/PER/8/2008
59
integritas, kejuuran dan tanggung jawab, para anggota harus menghormati
undang-undang dan pertaturan dari Negara Indonesia. Hak yang diterima
oleh anggota adalah bonus yang sesuai dengan omset yang telah di capai ,
oriflame juga memberikan pelatihan atau training-training secara gratis
yang biasa diadakan di kantor cabang atau pun melalui online.
3) Jangka Waktu Perjanjian, Pemutusan dan Perpanjangan Perjanjian
Pada saat terdaftar menjadi seorang anggota, keanggotaan seorang
member akan berakhir secara otomatis apabila ia tidak melakukan order
terhitung 12 bulan sejak order terakhir, selama masa keanggotaannya
berlaku, konsultan dapat mengundurkan diri dari keanggotaannya setiap
waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada oriflame dan
apabila seorang konsultan yang telah mengundurkan diri dapat
memohonkan menjadi anggota kembali dengan syarat yang telah tertera
pada kode etik oriflame.
4) Ganti Rugi Atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Kualitas dan Jenis yang
di Perjanjikan
PT Orindo Alam Ayu sangat menjamin dalam hal ganti rugi atas
barang jika terjadi kerusakan atas produknya. Jaminan tersebut mencakup
atau kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan produk, namun tidak
mencakup kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh pemakaian
yang tidak hati-hati atau kelalaian atau penggunaan yang tidak tepat dari
sebuah produk.
60
5) Ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan penghargaan lainnya
Pada PT Orindo Alam Ayu dalam hal pemberian komisi sudah jelas
sistemnya dan sangat transparan. Bonus yang diberikan sangat adil yaitu
apabila ada dalam suatu grup mencapai omset penjualan besar di bulan
tersebut maka bonusnya akan semakin besar dibulan tersebut.
6) Penyelesaian perselisihan
Para pihak dengan tegas mengesampingkan pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hal terjadinya
pemutusan Perjanjian ini yang berakibat pada pemberhentian keanggotaan
seorang Consultant.
C. Kendala Member di PT Orindo Alam Ayu dalam Menerapkan Kode Etik
Dalam menerapkan kode etik berdasarkan wawancara dengan 10 konsultan
dapat disimpulkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti para
anggota beberapa kasus diantaranya adalah:
1) Kurangnya sosialisasi pada saat member baru bergabung mayoritas para
sponsor lebih fokus pada omset penjualan sehingga banyak para anggota
baru tidak mengetahui kode etik oriflame secara keseluruhan
2) Maraknya promosi online yang lebih menjanjikan dan lebih efisien
terhadap waktu membuat para member menjual produk oriflame melalui
media online . di Oriflame sah saja berjualan online namun pada
peraturannya dilarang untuk menjual pada toko online seperti di OLX,
Tokopedia dll. Namun yg terjadi adalah banyak sekali para member yang
masih saja melakukan hal itu.
61
3) Persaingan antara member sangat tinggi hingga membuat para member
gelap mata untuk mendaftarkan keanggotaan yang masih dibawah umur
yang belum mempunyai KTP namun didaftarkan dengan menggunakan ktp
orang tuanya.
4) Keinginan mendapatkan bonus berlipat membuat banyak anggota yang
berjualan dibawah harga katalog dan jelas ini membuat persaingan yang
tidak sehat juga melanggar kode etik.
5) Banyak member yang berpindah sponsor alias double member padahal
nomer membernya masih aktif di konsultan sponsor sehingga membuat
sponsor pertama merasa dirugikan.
Menurut penulis, pada dasarnya keinginan kuat untuk mendapatkan
keuntungan lebih besar menjadi masalah terbesar dari para anggota
mendapatkan keuntungan dalam berbisnis dan semua itu kembali kepada
anggota sendiri apakah ingin bisnisnya jangka panjang atau mendapatkan
keuntungan sementara namun merugikan orang lain sebagaimana diketahui
dalam islam teori deontologi adalah niat baik tidak dapat mengubah yang
haram menjadi halal. Walaupun tujuan, niat dan asilnya baik, akan tetapi
apabila caranya tidak baik, maka tetap tidak baik.7
Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan
melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk
membangun keadilan, kecurangan dalam berbisnis adalah pertanda hancurnya
bisnis kita dikemudian hari. Al-Qur’an memerintahkan kepada kaum muslimin
7 https://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis diunduh pada 5 April 2016
pkl 16.00
62
untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai
melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.8
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah
dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”.(Q.S. al-Isra’:35).
D. Akibat Hukum dan Penyelesaian Masalah Terhadap Member yang
Melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu
Menurut hasil wawancara tanya jawab terhadap beberapa anggota di PT
Orindo Alam Ayu berikut adalah penyimpangan yang terjadi di PT Orindo
Alam ayu dalam hal kode etik dan penyelesaiannya bagi member yang
melanggar kode etik dalam bisnis MLM oriflame
1) Penjualan
Pada penjualan online pelanggaran yang terjadi biasanya adalah
melakukan penjualan secara online, menyediakan form pemesanan produk
di web, meletakkan kata-kata yang bertuliskan pesan disini atau order
sekarang atau yang sejenis baik melalui email maupun kotak order atau
kotak komen. melakukan penjualan produk-produk oriflame dengan
memberikan harga diluar harga yang tercantum di katalog oriflame
maupun harga member yang tercantum di consultant price list oriflame
8 https://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis diunduh pada 10 April 2016
pkl 16.00
63
(katalog) bulan berjalan, pada penjualan offline yang dilarang adalah
membuka stand dimanapun juga (misalnya mal, rumah, bazaar, dll) yang
melakukan penjualan langsung produk-produk oriflame.
2) Promosi Bisnis
Pada saat melakukan perekrutan atau promosi bisnis pelanggaran
kode etik yang terjadi adalah menggunakan jasa iklan berbayar maupun
tidak berbayar di internet (untuk mempromosikan) yang tidak bisa diatur
peletakannya sesuai keinginan yang bersangkutan. Contoh: pasang iklan
yang kemudian tampil di situs porno, memasukkan hal-hal yang bombastis
dan tidak ada bukti sebagai bagian dari kata-kata iklan. Contoh: “3 bulan
masuk Oriflame anda akan berpenghasilan 100juta per bulan.” memasang
spanduk dengan logo/image/tulisan Oriflame (rumah, toko, counter bazaar,
dan lain-lain yang belum disebutkan) baik yang menyatakan menjual
produk, menerima pendaftaran atau hanya spanduk saja, memasang
display produk di toko/salon/tempat umum (dan tempat lain yang belum
disebutkan) untuk dijual.
3) Penggunaan Nama/Kata/Logo Oriflame
Penggunaan kata “Oriflame”, “Ori”, “Ori-flame” atau “Orif” — dan
atau apapun juga yang terbaca sebagai Oriflame / Ori sebagai bagian dari
nama DOMAIN di blog atau web pribadi. baik yang menggunakan
wordpress berbayar maupun wordpress gratisan, multiply, blogspot, web
berbasis html, facebook (page dan grup), twitter dan semua jenis social
media lainnya.
64
Contoh yang tidak boleh: www.AkuOriflame.com, www.Oriflame-ku.net ,
www.ori-flame-ku.net
Berkaitan dengan penyimpangan kode etik yang terjadi diatas dikenal asas
kepatutan yang dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,
yaitu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal dengan tegas dinyatakan
dalam isi perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-
undang.9 Hal ini berarti bahwa suatu kode etik yang dibuat artinya adalah wajib
dilaksanakan dan wajib untuk dipatuhi oleh semua pihak yang terkait, jika
kepatutan dilaksanakan secara berkelanjutan maka akan menjadi kebiasaan,
sehingga kode etik yang sudah dipatuhi dapat melindungi distributor (anggota)
dan perusahaan kerugian. Sehingga terjadinya penyimpangan kode etik kepada
para anggota di PT Orindo Alam Ayu ini membuat tidak terwujudnya asas
kepatutan.
Akibat hukum dari para anggota yang melanggar jelas tertara pada kode
etik PT Orindo Alam Ayu yaitu Para pihak dengan tegas mengesampingkan
pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam
hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini yang berakibat pada pemberhentian
keanggotaan seorang anggota.10
Menurut analisa penulis akibat hukum yang
diterapkan PT Orindo Alam Ayu sudah tegas karena ketika ada satu anggota
yang melanggar dan tidak diberikan sanksi yang tegas yaitu pemberhentian
9 Naja,H.K, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia,2009),h.101 10
Lihat Buku Panduan Oriflame
65
nomer keanggotaan maka yang terjadi akan semakin banyak para anggota yang
melanggar kode etik.
Menurut analisis penulis dalam hal ini anggota yang melanggar kode etik
dengan alasan ketidak tahuan tidak menjadikan alasan untuk di toleransi ketika
melakukan pelanggaran, pada dasarnya kode etik PT Orindo Alam Ayu telah
sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor:
32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan
dengan sistem penjualan langsung namun yang terjadi disini adalah kurangnya
pengawasan terhadap para anggota yang melanggar sehingga membuat para
konsultan acuh terhadap kode etik yang telah dibuat dan menganggap bahwa
peraturan kode etik tidak penting dan kurangnya sosialisasi pada anggota juga
membuat anggota belum mengetahui bagaimana pentingnya kode etik harus
diterapkan dan di patuhi.
66
BAB V
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Beradasarkan uraian-uraian pada Bab – Bab terdahulu, maka peneliti
menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Sejarah hukum keberadaan ketentuan pengaturan kode etik multilevel
marketing tumbuh sejak tahun 1960 di Amerika, pada masa 1960an atau
abad ke-18 banyak perusahaan yang menggunakan system multi level
marketing dikarenakan belum tersedia sarana seperti televisi, radio,
internet untuk mengiklankan sebuah produk. Keberadaan MLM di
Indonesia diawaki dengan berdirinya Creative Network International
(CNI) pada tahun 1960 di Bandung dengan nama PT Nusantara Sun-
Chlorella Tama (NSCT), semakin berkembang setelah adanya krisis
moneter seperti CNI, Amway, Avon, Tupperware, Sophie Martin,
Oriflame, Herbalife International, Prime & First New, Greenlite, DXN.
Dalam sistem multi level marketing perlu dibuat kode etik dan aturan
perilaku yang disediakan untuk melindungi konsultan, untuk menjamin
bahwa semua konsultan mempertahankan standar tinggi yang sama.
2. Dalam mekanisme kode etik Multi Level Marketing Khususnya PT Orindo
Alam Ayu berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:32/M-
Dag/Per/8/2008 terdapat mekanisme cara kerja bisnis MLM pada PT
Orindo Alam Ayu seperti menjual, mengajak, mengajarkan, membangun
organisasi, membina dan memotivasi. Kedua, pada pengaturan Kode Etik
67
Perusahaan MLM pada PT Orindo Alam Ayu mempunyai arti penting
dalam perjanjian MLM yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan
bagi anggota dan bertujuan mencegah terjadinya suatu tindakan dari
distributor yang menyimpang dari nilai social suatu masyarakat yang dapat
memperbutuk citra dari kegiatan penjualan berjenjang.
3. Dalam penerapan Kode Etik PT Orindo Alam Ayu pada dasarnya telah
sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:32/M-
Dag/Per/8/2008 yang terjadi disini adalah tidak adanya pengawasan yang
ketat dari PT Orindo Alam Ayu terhadap penyimpangan pelanggaran kode
etik tersebut dan tidak adanya pelatihan khusus untuk para member baru
mengenai kode etik agar para konsultan sejak awal bergabung sudah
mengetahui kode etik dan menjalankan bisnisnya dengan baik. Kedua
kendala yang dihadapi para member dalam menghadapi kode etik merujuk
kepada diri sendiri kembali apakah para anggota hanya ingin mendapatkan
keuntungan sebanyak-banyaknya atau apabila PT Orindo Alam Ayu
mengetahui maka akan diberikan sanksi berupa penghapusan nomor
keanggotaan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka peneliti
merumuskan beberapa saran kepada pihak – pihak terkait, sebagai berikut:
1. Seharusnya untuk menerapan kode etik MLM PT Orindo Alam Ayu terhadap
anggota harus banyak disosialisasikan tidak hanya pada saat merekrut tetapi
juga pada saat pelatihan, PT Orindo Alam Ayu seharusnya mewajibkan para
68
anggota yang baru bergabung untuk mengikuti training mengenai kode etik
agar para anggota lebih memahami pentingnya kode etik bagi para anggota
untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan yang tidak diinginkan.
2. Dalam menghadapi kendala pada saat menerapkan kode etik sebaiknya kode
etik PT Orindo Alam Ayu di sosialisasikan dan di informasikan pada
berbagai kesempatan agar akibat dari kendala bisa ditekan seminimal
mungkin demi tercapainya kesuksesan bagi anggota atau distributor dengan
semua pihak yang terkait.
3. Perlunya dibentuk badan pengawasan khusus untuk memantau para anggota
yang melakukan penyimpangan kode etik agar para anggota lain menjadi
patuh terhadap kode etik yang telah dibuat.
69
DAFTAR PUSTAKA
Kitab suci
Al – Qur’an dan Terjemahannya
Buku Bacaan
Amirudin dan Zainal.Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:
Universitas Indonesia, 2010.
Assuari, Sofjan. Manajemen Pemasaran Konsep Dasar dan Strategi. cet: 6.
Jakarta: P Raja Grafindo Persada, 1999.
Bertens, Keens. Pengantar Etika Bisnis. Jakarta: Kencana, 2009.
Clothier, Peter J. How to Make Big Money in Multi Level Marketing. New York:
New York Institute of Finance, 1989.
David, Fred R. Manajemen Strategi Konsep-Konsep. Penerjemah Kresno Sarodo.
Jakarta: Indeks, 2003.
Harefa, Andrias. Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet.3.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
H.K, Naja. Pengantar Hukum Bisnis Indonesia. Bandung: Jemmars, 1987.
Ibrahim, Jabbar. MLM Bikin Saya Kaya Raya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2009.
Keraf, A.Sonny. Etika Bisnis. Jakarta: Kanisius, 1993.
Kottler, Philip. Manajement Pemasaran Jilid 2 Edisi 8. Jakarta: Salemba,
1995.
Kuswara. Mengenal MLM Syariah, cet:1. Depok: Nusa Media, 2010.
Oriflame. "Kode Etik Anggota Oriflame". Buku Panduan Bisnis Oriflame
(Starterkid Oriflame).
Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, cet.12.
Jakarta: Kencana, 2011.
Roller, David. Menjadi Kaya dengan Multi Level Marketing, Jakarta: PT Gramedi
Pustaka, 1983.
70
Rumansyah. Manajemen Pemasaran Terpadu. Jakarta: Mandala Press, 2001.
Santoso, Benny. All About MLM, cet.11. Yogyakarta: Rinneka Cipta, 2000.
Sekertati, Heny. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Multi
Level Marketing (Studi Kasus Pada Perushaan MLM Elken)." Skripsi S1
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.
Tracy, Brian. MLM Sukses, Jakarta: Delapratasa Publishing, 2007.
Wuryando, Bagoes. Jurus Maut MLM Anti Gagal, Jakarta: PT Media Pressindo,
2010.
Yusuf. Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, cet.2. Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2000.
Peraturan – Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/m-
dag/per/8/2008” Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan
Sistem Penjualan Langsung.
Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014
Website
Apli. "Keanggotaan dan Izin Usaha Pemasaran Berjenjang". Situs diakses pada 20
April 2015 dari http://www.apli.or.id/profil/
Ashworth, Neil. "Marketing Multilevel - A Guide To Growing Your Multi Level
Marketing Business". Artikel diakses pada 28 Agustus 2015 dari
http://www.articlesnatch.com/blog/Marketing-Multilevel---A-Guide-
GrowingYour-Multi-Level-Marketing-Business/1615595
A.T,Dalam Jatmiko. "Penjualan Secara Langsung". Diakses pada 20 April 2015
dari http://www.amway.co.id/direct.sell.asp
Ditjenpdn."Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem
Penjualan Langsung". Situs diakses pada 20 April 2015 dari
http://ditjenpdn.kemendag.go.id/files/regulasi/2008/08/21/penyelenggara
an-kegiatan-usaha-perdagangan-dengan-sistem-penjualan-langsung-id-
1407642822.pdf
http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-cindythial-716-3-
babiii.pdf di unduh pada 23 Maret 2016
71
https://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis diunduh pada 5 April
2016 pkl 16.00
Idtesis. "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif". Situs diakses pada 20
April 2015 dari http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-
normatif/
Rosmala,Dewi dan Gilang. Kresna. "Implementasi Alogritma Binary Tree Pada
Sistem Informasi Multi Level Marketing". Jurnal diakses pada 12 Maret
2016 dari http://repository.unej.ac.id/bitstream
.
.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, peningkatan tertib usaha,
perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi di bidang perdagangan, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
7. tang
8. g Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
9. erintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957
10. erintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
11. an Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004
12. esia Nomor 9 Tahun 2005
13. onesia Nomor 10 Tahun 2005
14. ran Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007
15. lik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tenPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-UndanPerseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
Peraturan Pemtentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
Peraturan Pemtentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Keputustentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
Peraturan Presiden Republik Indontentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Republik Indtentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
Peratutentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Presiden Repubtentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang
2 www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
16. Republik Indonesia
17. gangan Republik Indonesia
MEMUTUSKAN:
enetapkan URAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
BAB I
KETEN MUM
alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
e penjualan barang
2. da baik berwujud maupun tidak berwujud,
3. aan atau prestasi
4. diri jaringan pemasaran atau
5. h imbalan yang diberikan oleh
6. njualan adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
Peraturan Menteri PerdaNomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
M : PERATPENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG.
TUAN U
Pasal 1
D1. Penjualan langsung (Direct Selling) adalah metod
dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. Barang adalah setiap benbaik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjuntuk dimanfaatkan oleh konsumen. Mitra usaha adalah anggota manpenjualan yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan. Komisi atas penjualan adalaperusahaan kepada mitra usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
Bonus atas peperusahaan kepada mitra usaha, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.
3 www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
7. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Program pemasaran (Marketing Plan) adalah program perusahaan dalam memasarkan barang dan/atau jasa yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh mitra usaha melalui jaringan pemasaran dengan bentuk pemasaran satu tingkat atau pemasaran multi tingkat.
9. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung.
10. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
11. Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut P-SIUPL adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL Sementara atau SIUPL Tetap.
12. Jaringan pemasaran terlarang adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa.
13. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut Direktur Binus dan PP adalah Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang bina usaha dan pendaftaran perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
14. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dalam negeri, Departemen Perdagangan.
15. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
BAB II PERSYARATAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG Pasal 2
Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
b. melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekruitmen mitra usaha melalui sistem jaringan;
c. memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan
4 www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang;
d. memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung;
e. memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar;
f. memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
g. memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
h. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya;
i. memiliki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam mata uang Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen;
j. menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual;
k. memberikan alat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang dan/atau jasa, program pemasaran, kode etik, dan/atau peraturan perusahaan;
l. memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula;
m. memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
n. membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau leaflet), dan alat bantu penjualan (starter kit) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan;
o. memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian;
p. memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
q. melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggungjawab;
r. memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan/atau jasa;
s. melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang akan
5 www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
dipasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan; dan
t. mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung pada setiap label produk.
Pasal 3
Program pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus
memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut:
a. memiliki alur distribusi barang dan/atau jasa yang jelas dari perusahaan sampai dengan kepada konsumen akhir; dan
b. jumlah komisi dan/atau bonus atas hasil penjualan yang diberikan kepada seluruh mitra usaha dan jaringan pemasaran di bawahnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah nilai penjualan barang dan/atau jasa perusahaan kepada mitra usaha.
Pasal 4
(1) Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung
diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra usaha dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan.
(2) Kode etik dan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan paling sedikit sebagai berikut:
a. persyaratan menjadi mitra usaha; b. hak dan kewajiban para pihak; c. program pembinaan, bantuan pelatihan, dan fasilitas yang
diberikan perusahaan, dan/atau jaringan pemasaran kepada mitra usaha;
d. jangka waktu perjanjian; e. pemutusan dan perpanjangan perjanjian; f. jaminan pembelian kembali; g. ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan
kualitas dan jenis yang diperjanjikan; h. ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan penghargaan
lainnya; dan i. penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berlaku Hukum Indonesia.
Pasal 5
Perusahaan secara langsung atau melalui mitra usaha harus memberikan
keterangan secara lisan atau tertulis dengan benar kepada calon mitra usaha dan/atau konsumen paling sedikit mengenai:
a. identitas perusahaan; b. mutu dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan; c. program pemasaran barang dan/atau jasa; dan
6 www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
d. kode etik dan peraturan perusahaan.
Pasal 6
(1) Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.
(2) Perdagangan dengan sistem penjualan langsung dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
Pasal 7 (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memiliki modal investasi paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memiliki modal investasi paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan menggunakan paling sedikit 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia sebagai Direksi dan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia sebagai Komisaris.
Pasal 8
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus:
a. menjamin ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan pasar; dan b. memiliki produk yang akan dipasarkan paling sedikit 2 (dua) jenis atau
tipe produk. BAB III
SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) Pasal 9
(1) Setiap perusahaan wajib memiliki SIUPL.
(2) SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(3) Perusahaan yang baru melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diberikan SIUPL Sementara dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
(4) SIUPL Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan menjadi SIUPL Tetap dengan masa berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, apabila perusahaan telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan program pemasaran, kode etik, dan peraturan perusahaan.
(5) Peningkatan SIUPL Sementara menjadi SIUPL Tetap diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir atau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum SIUPL Sementara habis
7 www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
masa berlakunya.
(6) Perusahaan yang telah mendapatkan SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
BAB IV
KEWENANGAN Pasal 10
(1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan usaha
perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
(2) Menteri melimpahkan wewenang penerbitan SIUPL kepada Dirjen PDN.
(3) Dirjen PDN melimpahkan wewenang penerbitan SIUPL kepada Direktur Binus dan PP.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11
(1) Dirjen PDN melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi
terhadap penyelenggaraan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan yang disampaikan oleh perusahaan dan hasil peninjauan ke lokasi perusahaan.
BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIUPL Pasal 12
(1) Permohonan untuk memperoleh SIUPL Sementara, SIUPL Tetap,
dan Pendaftaran ulang SIUPL Tetap diajukan kepada Direktur Binus dan PP dengan mengisi formulir P-SIUPL atau formulir Permohonan Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (P-PUSIUPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan di atas meterai cukup.
8 www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
(3) Pengurusan permohonan SIUPL Sementara, SIUPL Tetap, dan pendaftaran ulang SIUPL Tetap, dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan Surat Kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan.
(4) Pengurusan permohonan SIUPL Sementara, SIUPL Tetap, dan pendaftaran ulang SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan biaya administrasi.
Pasal 13
(1) Permohonan untuk memperoleh SIUPL Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan; b. fotokopi akta perubahan perusahaan yang terakhir mengenai
permodalan dan susunan Direksi atau Dewan Komisaris; c. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai
pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas; d. fotokopi surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi
teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. fotokopi kontrak kerjasama atau surat penunjukan, apabila perusahaan mendapatkan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain (produsen atau supplier);
f. fotokopi identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan;
g. pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
h. rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.
(2) Dalam hal penyampaian fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menunjukan dokumen asli untuk pemeriksaan keabsahan yang akan dikembalikan kepada pemohon, setelah dilakukannya pemeriksaan.
(3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak P-SIUPL Sementara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah benar dan lengkap, Direktur Binus dan PP meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai identitas perusahaan, barang dan/atau jasa yang dijual, program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.
(4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak P-SIUPL Sementara yang diterima: a. dinyatakan telah benar dan lengkap, dengan hasil presentasi
sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Sementara dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; atau
9 www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
b. dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur Binus
dan PP SIUPL membuat surat penolakan sesuai dengan berita acara peninjauan lapangan dan ketidaklengkapan persyaratan.
Pasal 14
(1) Permohonan untuk memperoleh SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta perubahan yang terakhir mengenai permodalan dan
susunan Direksi atau Dewan Komisaris (apabila ada); b. pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab
perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan c. program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan
perusahaan.
(2) Setelah permohonan SIUPL Tetap diterima, Direktur Binus dan PP atau pejabat yang ditunjuk melakukan peninjauan lokasi dan pengecekan kegiatan perusahaan pemohon SIUPL Tetap yang dibuktikan dengan berita acara.
(3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan SIUPL Tetap dan dokumen dinyatakan telah benar dan lengkap, apabila diperlukan Direktur Binus dan PP dapat meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai identitas perusahaan, barang dan/atau jasa yang dijual, program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.
(4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak P-SIUPL Tetap yang diterima: a. dinyatakan telah benar dan lengkap, tanpa hasil presentasi atau
dengan hasil presentasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; atau
b. dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur Binus dan PP membuat surat penolakan sesuai dengan berita acara peninjauan lapangan dan ketidaklengkapan persyaratan.
Pasal 15
(1) Permohonan pendaftaran ulang SIUPL Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. asli SIUPL Tetap; b. neraca perusahaan tahun terakhir; dan c. program pemasaran, kode etik, dan peraturan perusahaan.
(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Binus dan PP menerbitkan surat keterangan pendaftaran ulang SIUPL.
10www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 16
(1) Apabila terjadi perubahan data perusahaan yang mengakibatkan
perubahan data atau informasi pada SIUPL, perusahaan harus mengajukan permohonan perubahan SIUPL.
(2) Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Perubahan, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan masa berlaku sesuai dengan SIUPL yang diubah.
(3) Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan jenis atau tipe barang dan/atau jasa yang dipasarkan, perusahaan harus mengajukan permohonan penyempurnaan daftar lampiran produk pada SIUPL.
(4) Direktur Binus dan PP menerbitkan perubahan daftar lampiran produk pada SIUPL berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 17
(1) Dalam hal SIUPL hilang atau rusak, perusahaan harus mengajukan
permohonan penggantian SIUPL kepada Direktur Binus dan PP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan; b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (bagi SIUPL yang
hilang); c. SIUPL asli (bagi SIUPL yang rusak); dan d. pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab
perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Pengganti.
Pasal 18
SIUPL dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. jangka waktu SIUPL berakhir; atau b. perusahaan menghentikan kegiatan usahanya.
Pasal 19
(1) Kontrak kerjasama atau surat penunjukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e yang diputus secara sepihak oleh produsen atau supplier sebelum masa berlaku kontrak kerjasama atau surat penunjukan berakhir, produsen atau supplier tidak dapat menunjuk perusahaan yang baru sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak (clean break) atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan kontrak kerjasama
11www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
atau surat penunjukan.
(2) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUPL, apabila sudah terjadi kesepakatan oleh para pihak atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan kontrak kerjasama atau surat penunjukan dan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri ini.
BAB VII
PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN Pasal 20
(1) Perusahaan yang akan membuka kantor cabang, wajib melapor
secara tertulis kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada pejabat penerbit SIUPL dan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi tempat kedudukan kantor cabang perusahaan.
(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi SIUPL kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUPL;
b. fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang perusahaan; c. fotokopi KTP penanggungjawab kantor cabang perusahaan; d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat; e. program pemasaran perusahaan; dan f. brosur, leaflet, dan daftar harga barang dan/atau jasa yang dijual;
(3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan tertulis dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang perusahaan dan membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel pada halaman depan fotokopi SIUPL perusahaan kantor pusat.
(4) Fotokopi SIUPL kantor pusat yang telah ditandatangani dan dibubuhkan cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIUPL kantor cabang perusahaan.
BAB VIII
LARANGAN Pasal 21
Perusahaan yang telah memiliki SIUPL, dilarang melakukan kegiatan:
a. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
b. menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara
12www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;
c. menawarkan barang dan/atau jasa dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
d. menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan;
e. menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar;
f. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;
g. mengharuskan atau memaksakan kepada mitra usaha membeli barang dan/atau jasa untuk dijual atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar yang melebihi kemampuannya dalam menjual;
h. menjual atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tercantum dalam SIUPL di luar sistem penjualan langsung;
i. usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
j. membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah apapun;
k. usaha perdagangan di luar SIUPL yang diberikan; l. menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak
tercantum dalam SIUPL; dan/atau m. menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label
produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung.
BAB IX
PELAPORAN Pasal 22
(1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan usaha
perusahaan kepada Direktur Binus dan PP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Pasal 23
Apabila diperlukan, perusahaan wajib memberikan laporan, keterangan,
data, atau informasi lain berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada Direktur Binus dan PP atau pejabat yang ditunjuk.
13www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 24
(1) Perusahaan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dengan
sistem penjualan langsung wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Binus dan PP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakhiran kegiatan usahanya dengan melampirkan dokumen pendukung dan SIUPL asli.
(2) Berdasarkan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Binus dan PP mengeluarkan surat keterangan pengakhiran kegiatan usaha dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
Pasal 25
Perusahaan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur
Binus dan PP, apabila perusahaan melakukan perubahan Direksi, Komisaris, identitas perusahaan, program pemasaran, kode etik dan peraturan perusahaan, serta penambahan atau pengurangan jenis atau tipe dan/atau merek barang dan/atau jasa yang dipasarkan.
BAB X
SANKSI Pasal 26
(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, atau huruf t, Pasal 9 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), atau Pasal 25, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUPL.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
Pasal 27
(1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUPL dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2) Pemberhentian sementara SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIUPL dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
14www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
(3) Terhadap pemberhentian sementara SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali, apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan ketiga.
Pasal 28
(1) Apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan dan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUPL.
(2) Pencabutan SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIUPL dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
Pasal 29
Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, huruf h, huruf j, atau huruf s, Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku sebagai izin untuk
melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
Pasal 31
Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32
(1) SIUPL yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini,
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
(2) Penerbitan SIUPL berdasarkan ketentuan ini harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
(3) Pencantuman nama perusahaan pada setiap label produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
15www.bphn.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SIUPL, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2008
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd
MARI ELKA PANGESTU
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,
ttd
WIDODO
16www.bphn.go.id
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32/M-DAG/PER/8/2008 TANGGAL : 21 Agustus 2008
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I : Formulir Permohonan SIUPL Sementara, SIUPL Tetap, dan Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap
Lampiran II : Formulir Blanko SIUPL Sementara Lampiran III : Formulir Blanko SIUPL Tetap Lampiran IV : Formulir Laporan Tahunan Kegiatan Usaha Lampiran V : Formulir Surat Keterangan Pengakhiran Kegiatan Usaha Lampiran VI : Formulir Surat Peringatan Tertulis Lampiran VII : Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara SIUPL Lampiran VIII : Formulir Keputusan Pencabutan SIUPL
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd
MARI ELKA PANGESTU
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I. Kepala Biro Hukum,
ttd
WIDODO
17 www.bphn.go.id
Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
(KOP SURAT PERUSAHAAN)
.............,.............................. (Tanggal)
Kepada Yth.
Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri
Departemen Perdagangan R.I.
di - Jakarta
Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan (SIUPL Sementara/SIUPL Tetap/Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ..... /M-DAG/PER/…/2008.
I. Identitas Pengurus/Penanggungjawab
1. Nama : ……………………………………….……………… 2. Jabatan : ........................................................................... 3. Alamat : .……………………………………….…………….. 4. Tempat/Tanggal Lahir : ………………/……………………………………… 5. Nomor Telepon/Fax : ………………………………………………………. 6. Nomor KTP/Paspor : ………………/………………………………………. 7. Kewarganegaraan : ……………………………………………………….
II. Identitas Perusahaan
1. Nama Perusahaan : …………………………………………………….… 2. Alamat Perusahaan : ……………………………………………………..… 3. Nomor Telepon/Fax : ………………….…………………………………… 4. Propinsi : ……………………………………………….……… 5. Kabupaten/Kota : ........................................................................... /Kotamadya 6. Kecamatan : ……………………………………………..………... 7. Kelurahan/Desa : ……………………………………………………….. 8. Status : PMA/PMDN/Lain-lain**)
9. Kode Pos :
18www.bphn.go.id
Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
III. Legalitas Perusahaan
1. Akta Pendirian a. Nomor & Tanggal Akta : …............................................................................ b. Nomor & Tanggal : ...............................................................................
Pengesahan Dep. Hukum dan HAM
2. Akta Perubahan a. Nomor & Tanggal Akta : ................................................................................. b. Nomor & Tanggal : ............................................................................... Pengesahan Dep. Hukum dan HAM
IV. Modal dan Saham
1. Modal Dasar : ......................................................................................... 2. Modal Ditempatkan : ......................................................................................... 3. Modal Disetor : ......................................................................................... 4. Banyaknya Saham : 5. Nilai Nominal Saham : 6. Prosentase Kepemilikan Saham
a. Nasional : ...... % b. Asing : ....... %
7. Total Investasi terdiri dari : a. .......................................................................................................................... b. .......................................................................................................................... c. .......................................................................................................................... d. .......................................................................................................................... e. ..........................................................................................................................
V. Barang/Jasa ***)
1. Jenis atau Tipe dan Merek Barang dan/atau Jasa Dagangan : .............................. 2. Nama dan Asal Negara Produsen / Suplier : .............................. VI. Hubungan dengan Bank
1. Bank Dalam Negeri
Nama : ......................................................................................... Alamat : .........................................................................................
2. Bank Luar Negeri/Asing
Nama : ........................................................................................ Alamat : ........................................................................................
19www.bphn.go.id
Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
Demikian surat permohonan ini kami buat dengan isi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUPL yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nama dan Tanda Tangan Direktur Utama/Penanggungjawab Perusahaan
cap perusahaan dan meterai cukup ……………………………
Catatan : *) Pilih salah satu
** ) Coret yang tidak perlu ***) Apabila tidak muat, buat dalam lampiran
20www.bphn.go.id
Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) SEMENTARA
NOMOR :
MASA BERLAKU :
Nama Perusahaan : Alamat :
Telepon : Fax : Email :
Nama Penanggung Jawab : Jabatan : Alamat :
Telepon : Fax : Email :
Jenis Barang / Jasa Dagangan :
Masa berlaku SIUPL Sementara ini selama 1 (satu) tahun dan dapat diajukan permohonan meningkatkan menjadi SIUPL Tetap 30 (tiga puluh) hari kerja atau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya.
Jakarta, ..............................
PEJABAT PENERBIT SIUPL,
Pas Photo (4 x 6 cm )
21www.bphn.go.id
Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) TETAP
NOMOR :
Nama Perusahaan : Alamat :
Telepon : Fax : Email :
Nama Penanggung Jawab : Jabatan : Alamat :
Telepon : Fax : Email :
Jenis Barang / Jasa Dagangan :
− Masa berlaku SIUPL ini, selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung;
− SIUPL Tetap wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun; − Pemilik SIUPL Tetap wajib menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Usaha paling
lambat setiap tanggal 31 Maret.
Jakarta, ..............................
PEJABAT PENERBIT SIUPL
Pas Photo (4 x 6 cm )
22www.bphn.go.id
Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PERIODE :
1. Nama Perusahaan : 2. Alamat : 3. Nomor SIUPL :
Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Mitra Usaha/Distributor/Member
No. Nama Jenis, atau Tipe
Barang/Jasa yang Diperdagangkan
Merek Volume Penjualan
Nilai Penjualan
(Rp) Lokal Asing
Jumlah (orang)
Komisi/Bonus (Rp)
Keterangan/ Permasalahan
Tempat, Tanggal Nama dan Tanda Tangan
Direktur Utama/Penanggungjawab
(.......................................................) Lampiran: 1. Neraca Tahun Laporan Perusahaan yang menggambarkan: a. Modal Dasar, Modal Ditempatkan, Modal Disetor; b. Banyaknya Saham dan Nilai Nominal Saham; c. Prosentase Kepemilikan Saham antara Nasional dan Asing; d. Total Investasi dan Rincian Penggunaannya; 2. Daftar dan Alamat Kantor Cabang. 3. Daftar dan Alamat Stokis.
23 www.bphn.go.id
Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
24 www.bphn.go.id
Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
SURAT KETERANGAN PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA NOMOR :000000
Sesuai dengan surat dari PT……… Nomor ……….. tanggal………….., perihal..................., menerangkan bahwa PT……… telah menghentikan kegiatan usahanya dengan sistem penjualan langsung dan telah mengembalikan asli SIUPL Nomor. .............tanggal .............
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka seluruh tanggungjawab dan
kewajiban perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung dengan pihak-pihak terkait tetap menjadi tanggungjawab dan kewajiban oleh perusahaan yang bersangkutan.
Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk diketahui.
Jakarta,
DIREKTUR BINA USAHA DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN,
Tembusan: 1. Dirjen PDN (sebagai laporan); 2. Kepala Dinas Provinsi......; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota......
24www.bphn.go.id
Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Nomor : /PDN-2/…../……. Jakarta, Lampiran : Perihal : Peringatan ke….Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penjualan Langsung
Kepada Yth. ……………………………………….. ……………………………………….. di …………………………….
Sesuai dengan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor ……….…………. tanggal ……… atas nama PT. ………………….., dan setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi/melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ../M-DAG/PER/./2008, sebagai berikut:
1. ………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………
Berdasarkan hal-hal di atas, kami minta Saudara dalam
waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini harus memenuhi ketentuan kegiatan usaha penjualan langsung yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.
Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.
DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,
Tembusan : 1. Dirjen PDN (sebagai laporan) 2. Kepala Dinas Provinsi ………; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
25www.bphn.go.id
Lampiran VII Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
NOMOR : 00000000000000000000 TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG
DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,
Menimbang : a. bahwa sesuai hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha penjualan langsung sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor ……………… tanggal ……………… atas nama PT…………….. beralamat di ……………….., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga SIUPL yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor..../M-
DAG/PER/.../2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung;
Memperhatikan : 1. Surat Peringatan Tertulis Ke 3;
2. ………………….....................;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Memberhentikan sementara SIUPL Nomor ……… tanggal ……atas nama
PT. ………
KEDUA : Pemberhentian sementara SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini, dan perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
KETIGA : Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
DIREKTUR BINA USAHA DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN,
Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini disampaikan kepada: 1. Dirjen PDN; 2. Kepala Dinas Provinsi....; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota....
26www.bphn.go.id
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008
Tanggal : 21 Agustus 2008
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
NOMOR : 00000000000000000000 TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG
DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha penjualan langsung sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor ... tanggal … atas nama PT……… beralamat di …….., ternyata belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Nomor……tentang Pemberhentian Sementara Surat Izin Usaha Penjualan Langsung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor …...../M-
DAG/PER/… /….. tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung;
Memperhatikan : 1. Surat Peringatan Tertulis Ke 3 (tiga);
2. Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Nomor .... tentang Pemberhentian Sementara Surat Izin Usaha Pendaftaran Perusahaan;
3. ......................................................................................;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Mencabut SIUPL Nomor … tanggal …… atas nama ……, beralamat di .... KEDUA : Dengan dicabutnya SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung.
KETIGA : Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,
Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini disampaikan kepada: 1. Dirjen PDN; 2. Kepala Dinas Provinsi....; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....
27www.bphn.go.id
MANUAL KEBIJAKAN
Adalah penting bahwa Anda membaca Kode Etik (“Kode”) Oriflame
dan Aturan Perilaku (“Aturan”) di bawah ini, karena Kode dan Aturan
dimaksud merupakan bagian integral dari persyaratan Formulir
Aplikasi Consultant. Consultant Oriflame harus mematuhi Kode dan
Aturan dimaksud serta segala perubahan atas Kode dan Aturan
tersebut yang telah dipublikasikan dalam Newsletter atau yang
dikomunikasikan kepada Consultant Oriflame dimaksud. Oriflame
berhak untuk mengakhiri setiap saat, dan dengan segera berlaku,
keanggotaan dari seseorang Consultant Oriflame yang telah
memberikan informasi yang palsu pada Formulir Aplikasi Consultant
tersebut atau yang melanggar Kode atau Aturan dimaksud. Consultant
Oriflame yang diakhiri akan kehilangan semua hak dan hak istimewa
yang menyertai keanggotaan tersebut, termasuk jaringan mereka
sejak tanggal pengakhiran keanggotaan yang diberitahukan oleh
Oriflame. Kode dan Aturan tersebut tersedia untuk perlindungan Anda,
untuk menjamin bahwa semua sesama Consultant Oriflame
mempertahankan standar tinggi yang sama. Sejalan dengan standar-
standar etik Oriflame, maka Consultant Oriflame diharapkan untuk dan
wajib mematuhi segala dan semua persyaratan hukum negara
tersebut tempat mereka menjalankan bisnis Oriflame mereka,
sekalipun kewajiban tertentu tidak dinyatakan kembali dalam Kode
atau Aturan tersebut.
I. KODE ETIK ORIFLAME
Sebagai seorang Consultant Oriflame, maka saya sepakat untuk
melakukan bisnis Oriflame saya sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1.1. Saya akan menjunjung tinggi serta mematuhi dan mengikuti
seluruh Aturan yang ditetapkan dalam Manual Kebijakan Oriflame yang
resmi ini serta literatur Oriflame lainnya.
1.2. Pedoman saya untuk melaksanakan bisnis dengan orang lain
yang saya temui dalam kapasitas saya sebagai seorang Consultant
Oriflame adalah memperlakukan mereka seadil-adilnya sebagaimana
yang saya inginkan diri saya diperlakukan.
1.3. Saya akan mempresentasikan produk-produk Oriflame,
kesempatan untuk memperolah pendapatan dari Oriflame, pelatihan
yang berkaitan serta kesempatan dan manfaat lain yang ditawarkan
oleh Oriflame kepada pelanggan dan Consultant saya dengan cara
yang jujur dan benar. Baik secara lisan maupun tertulis, saya hanya
akan membuat klaim yang berkaitan dengan produk, pendapatan serta
kesempatan dimaksud yang disebutkan dalam literatur resmi Oriflame.
1.4. Saya akan berlaku sopan dan cepat dalam melayani dan
menerima pesanan dari pelanggan saya, dan juga dalam menangani
keluhan. Saya akan mengikuti dan mematuhi prosedur yang
ditetapkan dalam literatur resmi Oriflame untuk penggantian produk.
1.5. Saya akan menerima dan melanjutkan berbagai tanggung jawab
yang diuraikan tentang seorang Consultant Oriflame (dan tanggung
jawab seorang Sponsor dan Director (dan level yang lebih tinggi
diatasnya) bila saya melanjutkan ke berbagai level tanggung jawab
dimaksud) sebagaimana yang ditetapkan dalam literatur resmi
Oriflame.
1.6. Saya akan membimbing diri saya sedemikian rupa untuk hanya
merefleksikan standar tertinggi dari integritas, kejujuran dan tanggung
jawab.
1.7. Saya tidak boleh dalam keadaan apapun menggunakan jaringan
Oriflame untuk memasarkan produk-produk lain selain produk-produk
yang disetujui oleh Oriflame. Saya wajib menghormati metode
distribusi langsung kepada konsumen dan karena itu saya tidak boleh
menjual melalui outlet ritel manapun dengan cara apapun.
1.8. Saya akan menghormati hukum dan peraturan perundang-
undangan negara di mana saya melaksanakan bisnis Oriflame saya
dan negara tuan rumah saya jika saya membangun suatu grup
internasional.
II. ATURAN PERILAKU
1. DEFINISI
A. “Consultant Oriflame” wajib untuk keperluan dokumen ini
meliputi semua Consultant penjualan Oriflame dengan tidak
memandang jabatan dan level (termasuk Manager Grup, Director dan
level yang lebih tinggi diatasnya).
B. “Home Page Pribadi” wajib merujuk pada suatu website yang
ditunjuk, diterbitkan dan dilindungi oleh Oriflame untuk kepentingan
seorang Consultant Oriflame.
C. “Oriflame” dalam dokumen ini merujuk pada perseroan terbatas
yang mengelola Oriflame setempat dimana Anda mengajukan Formulir
Aplikasi Consultant, kecuali apabila dinyatakan lain.
D. “Garis Kesponsoran” wajib meliputi Consultant Oriflame,
Sponsornya, dan seterusnya, dengan garis tersebut berakhir pada
Oriflame.
E. “Grup Pribadi” merujuk pada semua Consultant Oriflame yang
disponsori secara langsung maupun tidak langsung oleh seorang
Consultant Oriflame, tetapi tidak mencakup secara langsung 21%
Consultant Oriflame atau downline mereka.
F. “Grup” merujuk pada keseluruhan downline, termasuk 21%
Consultant Oriflame dan downline mereka.
G. “Literatur Oriflame” berarti Success Plan – Leaders Edition
(yang mengandung Manual Kebijakan), Katalog Produk dan informasi
lain yang dicetak atau dipublikasikan pada website resmi Oriflame.
H. “Sponsor” berarti orang yang memperkenalkan seorang yang
baru kepada Consultant Oriflame.
Kata-kata yang dimulai dengan huruf besar tetapi tidak didefinisikan di
dalam Kode dan Aturan ini memiliki arti yang sama sebagaimana
dalam bagian-bagian sebelumnya dari Success Plan – Leaders Edition.
2. KEANGGOTAAN
2.1 Untuk menjadi seorang Consultant Oriflame, seorang calon
Consultant Oriflame wajib, sebagai aturan umum, disponsori oleh
seorang Consultant Oriflame yang sudah ada. Dalam keadaan tertentu,
Oriflame dapat menugaskan seorang calon ke suatu jaringan.
2.2. Seseorang hanya dapat memiliki satu keanggotaan Oriflame,
baik langsung maupun tidak langsung. Keanggotaan tidak langsung
adalah keanggotaan melalui, misalnya pemilikan saham dalam suatu
perusahaan yang terdaftar sebagai Consultant Oriflame.
2.3 Calon Consultant Oriflame diberikan waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kalender untuk memutuskan menjadi Consultant
Oriflame. Apabila calon Consultant Oriflame membatalkan
pendaftarannya, maka calon Consultant Oriflame wajib
mengembalikan setiap alat bantu penjualan (starter kit) dan seluruh
dokumen dan peralatan lainnya yang telah diberikan oleh Oriflame
dalam keadaan seperti semula.
2.4 Oriflame secara sepihak berhak untuk menolak suatu
permohonan pendaftaran atau permohonan pendaftaran kembali.
2.5 Seorang pemohon atau calon Consultant Oriflame harus telah
mencapai batas usia dewasa sesuai dengan ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya untuk
dapat menjadi Consultant Oriflame. Oriflame dapat atas
kebijaksanaannya sendiri menyetujui permohonan pendaftaran dari
pemohon atau calon Consultant Oriflame yang belum mencapai batas
usia dewasa, dengan ketentuan bahwa terdapat persetujuan tertulis
dan persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Oriflame dari
wali pemohon atau calon Consultant Oriflame yang sah.
2.6 Seorang pemohon harus berumur minimal 18 tahun dan memiliki
Kartu Tanda Penduduk.
2.7 Seorang pemohon harus mendaftar dengan menggunakan dan
melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan bukan pegawai atau keluarga
langsung (Ayah/Ibu, saudara kandung dan anak) dari pegawai
Oriflame untuk dapat menjadi seorang Consultant Oriflame.
2.8 Keanggotaan hanya dapat diberikan kepada orang atau kepada
suatu perseroan terbatas atau kemitraan di mana para pihak adalah
suami-isteri atau orang tua dan anak, dalam atau melalui pengalihan
proses bisnis yang disetujui oleh Oriflame. Suatu entitas badan hukum
harus memberikan nama orang yang diberi kewenangan khusus
tersebut untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kegiatan,
kewajiban dan tanggung jawab sebagai Consultant Oriflame berikut
dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian kewenangan
tersebut, yang secara jelas harus menyebutkan ruang lingkup, batasan
kewenangannya serta tanggung jawabnya. Para mitra saling
bertanggung jawab atas kegiatan dan kewajibannya sebagai
Consultant Oriflame dan Oriflame dapat mengklaim kembali semua
hak dari salah satu atau kedua-duanya, dalam hal tidak terjadi
pembayaran atas keanggotaan dan pelaksanaan atas kewajiban dan
tanggung jawab lainnya.
2.9 Seorang Consultant Oriflame tidak boleh mensyaratkan
Consultant Oriflame lainnya atau calon Consultant Oriflame untuk
menanggung secara tidak wajar biaya pelatihan yang tinggi dan biaya
lain untuk bahan promosi. Sesuatu biaya yang ditagihkan dari seorang
Consultant Oriflame wajib berkaitan langsung dengan nilai bahan,
produk atau jasa yang diberikan sebagai imbalannya.
2.10 Oriflame mengamati aturan perundang-undangan negara
setempat yang berlaku di mana ia beroperasi yang menyangkut jangka
waktu di mana seorang Consultant Oriflame dapat mengundurkan diri
dari keanggotaannya dan menerima kembali dari Oriflame, suatu dan
semua uang yang dibayarkan sebagai syarat untuk keanggotaan
tersebut serta suatu bahan dan produk starter (“Cooling-Off
Period”).
2.11 Consultant Oriflame dapat mengundurkan diri dari keanggotaan
mereka setiap saat setelah berakhirnya Colling-Off Period dengan
memberikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Oriflame dalam
jangka waktu [10 (sepuluh) hari] sebelum berakhirnya Colling-Off
Period. Dalam hal-hal Consultant Oriflame mengundurkan diri, maka
Oriflame tidak berkewajiban untuk mengadakan pengembalian yang
disebutkan dalam bagian 2.8 di atas.
2.12 Keanggotaan seorang Consultant Oriflame mulai berlaku pada
saat Oriflame menerima Keanggotaan seorang Consultant yang
berlaku untuk periode selama 12 Bulan sejak tanggal penerimaan
Keanggotaan oleh Oriflame.
2.13 Keanggotaan tersebut dapat diperpanjang setiap tahunnya atas
persetujuan dari Oriflame. Biaya perpanjangan dan pendaftaran ulang
atas keanggotaan akan dimasukkan ke dalam invoice pertama
Consultang Oriflame setelah keanggotaan lama diperbaharui dan
diperpanjang.
2.14 Dalam hal Consultant Oriflame adalah perorangan, apabila isteri
atau suami seorang Consultant Oriflame tersebut ingin menjadi
Consultant Oriflame, maka kedua-duanya harus disponsori secara
bersama-sama di bawah keanggotaan yang sama (dalam bentuk suatu
perseroan terbatas atau kemitraan) atau jika secara terpisah di bawah
isteri atau suami yang pertama menjadi Consultant Oriflame. Jika isteri
atau suami tersebut bergabung di bawah suatu keanggotaan yang
terpisah, maka suatu pemberian uang yang diterima oleh isteri atau
suami tersebut akan dipotong dari pemberian uang yang lebih tinggi
yang diterima oleh isteri atau suami yang pertama bergabung
tersebut, jika pemberian uang dimaksud merupakan hasil pengakhiran
keanggotaan dari isteri atau suami yang bergabung kemudian untuk
sesuatu sebab.
2.15 Mantan Consultant Oriflame (atau isteri atau suami mantan
Consultant Oriflame) dapat mengajukan permohonan untuk
keanggotaan yang baru dengan memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a) Paling sedikit 12 (dua belas) bulan telah berlalu sejak
keanggotaan sebelumnya telah diakhiri dengan pengunduran
diri (kecuali apabila disetujui lain dengan Oriflame).
b) Permohonan baru tersebut harus menetapkan bahwa
permohonan tersebut dibuat menurut Kode dan Aturan ini.
c) Seorang mantan Consultant Oriflame dapat segera
mengajukan permohonan untuk menjadi seorang Consultant
Oriflame kembali, tanpa menyebutkan bahwa ia adalah seorang
mantan Consultant Oriflame, jika ia paling sedikit tidak aktif
dalam 12 (dua belas) bulan setelah pengakhiran keanggotaan
tersebut, apabila pengakhiran tersebut disebabkan karena
kegagalan untuk memperpanjang keanggotaan tersebut.
2.16 Oriflame berhak untuk menangguhkan keanggotaan seorang
Consultant Oriflame selama hingga 12 (dua belas) bulan yang segera
berlaku, sambil menunggu investigasi terhadap pelanggaran Kode dan
Aturan.
2.17 Keanggotaan Consultant Oriflame akan berakhir secara otomatis
apabila ia tidak melakukan order BP1 terhitung 12 bulan sejak order BP
terakhir yang dilakukannya, selama masa keanggotaannya berlaku.
2.18 Oriflame juga berhak mencabut keanggotaan Consultant setiap
waktu seperti yang diatur pada Pemberhentian Keanggotaan dalam
Kode dan Aturan ini.
3. MEMPERTAHANKAN GARIS KESPONSORAN
3.1 Consultant Oriflame tidak diperbolehkan untuk melakukan
pendaftaran kembali di bawah garis kesponsoran yang lain. Jika
mereka melakukan demikian, maka mereka akan kehilangan
keseluruhan jaringan untuk Sponsor semula mereka. Mereka hanya
diperbolehkan untuk mengadakan pendaftaran ulang setelah
pengakhiran keanggotaan, sebagaimana diatur pada butir 2.13.
3.2 Pengalihan keanggotaan dari satu Sponsor ke Sponsor lainnya
hanya dimungkinkan dalam hal-hal khusus atas kebijaksanaan sepihak
Oriflame.
3.3 Pengalihan Grup Pribadi tidak diperbolehkan.
1 BP adalah Produk yang mempunyai nilai Business Point .
3.4 Consultant Oriflame yang ingin mengalihkan keanggotaannya
dapat diperbolehkan untuk melakukan pengalihan demikian, tetapi
hanya untuk keluarga terdekat mereka (atas persetujuan terlebih
dahulu dari Oriflame). Sebuah surat yang meminta pengalihan dan
persetujuan dimaksud harus dikirim ke Oriflame. Consultant Oriflame
yang telah mengalihkan keanggotaan mereka menurut aturan ini dapat
mengajukan permohonan lagi untuk keanggotaan dalam jangka waktu
paling sedikit enam bulan sejak Keanggotaan terakhir mereka
dialihkan.
3.5 Dalam hal meninggalnya seorang Consultant Oriflame, maka
Keanggotaan akan diakhiri dalam kurun waktu paling lama tiga bulan
setelah hari meninggalnya, dengan ketentuan bahwa tidak ada
permohonan untuk pengalihan Keanggotaan yang dilakukan oleh
keluarga terdekat. Dalam hal pengakhiran, maka semua pembayaran
yang tertunda kepada almarhum Consultant Oriflame akan dilakukan
kepada ahli waris yang diberi kewenangan dari Consultant Oriflame
tersebut. Oriflame berhak untuk meminta dokumen yang diperlukan
untuk membuktikan otorisasi ahli waris tersebut sebagai syarat untuk
pembayaran tersebut.
4. TANGGUNG JAWAB SEORANG CONSULTANT
4.1 Consultant Oriflame tidak boleh menggunakan jaringan Oriflame
untuk memasarkan produk-produk atau skema yang tidak secara
resmi disetujui oleh Oriflame.
4.2 Consultant tidak boleh dalam cara apapun merepresentasikan
secara salah (misrepresentation) mutu, kinerja atau ketersediaan
segala produk Oriflame. Mereka tidak dapat membuat klaim apapun
atas produk selain dari yang ada pada label produk atau dalam
Literatur resmi Oriflame. Consultant Oriflame harus mengganti
kerugian dan bertanggung jawab kepada Oriflame atas segala biaya
atau kerugian yang timbul dari pihak ketiga karena kesalahan
presentasi tersebut.
4.3 Consultant Oriflame tidak boleh mencuri seorang pemohon dari
Consultant Oriflame lainnya, atau mencampuri urusan dengan
mendapatkan Consultant Oriflame di garis kesponsoran tersebut
Consultant Oriflame lainnya.
4.4 Consultant Oriflame tidak memiliki hubungan pekerjaan dalam
bentuk apapun dengan Oriflame. Ketika mempresentasikan
Kesempatan Bisnis Oriflame kepada orang lain, Consultant Oriflame
harus dengan jelas menyatakan sifat independen bisnis ini serta
kenyataan bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Oriflame.
4.5 Consultant Oriflame tidak memiliki kewenangan untuk mengikat
atau mengambil tanggung jawab atas nama Oriflame. Mereka harus
mengganti kerugian kepada Oriflame sehubungan dengan adanya
biaya atau kerusakan yang timbul dari suatu ketidakpatuhan pada
Kode dan Aturan ini.
4.6 Oriflame tidak mengenakan persyaratan untuk pembelian
minimum, baik dalam jumlah maupun nilai, atas para Consultantnya.
Sama halnya, seorang Consultant Oriflame tidak boleh mendorong
atau memaksa orang-orang yang disponsorinya untuk memesan
melaluinya, memesan suatu jumlah minimum atau menyimpan stok
produk. Semua Consultant Oriflame dapat memesan suatu jumlah
secara langsung dari Oriflame, namun biaya penyimpanan dan kurir
dapat berlaku bergantung pada jumlahnya. Masing-masing Consultant
Oriflame berdasarkan penilaian masing-masing dapat menentukan
apakah ia harus menyimpan suatu stok atau tidak.
4.7 Seorang Consultant Oriflame tidak boleh menempatkan pesanan
atas nama Consultant Oriflame yang lain, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Consultant Oriflame tersebut.
4.8 Consultant Oriflame wajib mematuhi semua undang-undang,
peraturan dan kode praktik yang berlaku bagi pengoperasian
keanggotaan mereka, termasuk dengan peraturan perundang-
undangan di bidang pajak mengenai registrasi dan pengarsipan pajak.
Consultant Oriflame tidak boleh melibatkan diri dalam sesuatu
kegiatan yang dapat membawa mereka atau Oriflame ke dalam hal-hal
yang tidak terhormat.
4.9 Sejak permulaan kontrak dengan seorang konsumen, Consultant
Oriflame harus mengidentifikasi dirinya dan menjelaskan tentang
tujuan pendekatannya kepada seorang pelanggan atau tujuan dari
kesempatan tersebut. Consultant Oriflame wajib menjamin
transparansi yang penuh tentang identitas mereka sebagai Consultant
Oriflame dalam suatu komunikasi yang berkaitan, baik melalui email,
website, halaman media sosial, dan media lainnya. Nama yang jelas
dan informasi kontak serta informasi bahwa pengirim bukanlah
seorang wakil pejabat Oriflame harus diberikan. Kata “Independent”
wajib selalu ditambahkan sebelum “Consultant Oriflame” pada suatu
representasi identitas, seperti misalnya tanda tangan email, kartu
nama, informasi di dalam website, halaman media sosial dan media
lain sejenisnya.
4.10 Informasi yang diberikan oleh Consultant Oriflame kepada
konsumen wajib diberikan dengan cara yang jelas dan menyeluruh
dengan pandangan yang memadai tentang prinsip-prinsip itikad baik
dalam transaksi komersial dan prinsip-prinsip yang mengatur tentang
perlindungan terhadap mereka yang tidak dapat, sesuai dengan
perundangan nasional, untuk memberikan persetujuan mereka, seperti
misalnya anak yang belum mencapai usia dewasa.
4.11 Consultant Oriflame tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan
masing-masing konsumen dan wajib menghormati kurangnya
pengalaman komersial konsumen dan tidak boleh mengeksploitasi
usia, penyakit, kelemahan fisik dan mental, mudah percaya, kurang
pemahaman dan/atau kurangnya pengetahuan kebahasaan konsumen.
4.12 Consultant Oriflame memberikan informasi yang benar dan
lengkap mengenai kondisi dan jaminan atas barang Oriflame,
termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaannya. Harga barang harus dinyatakan dalam mata uang
Rupiah, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Oriflame.
4.13 Bila seorang pelanggan meminta jaminan kepuasan untuk
dihormati, maka Consultant wajib, jika dalam kurun waktu
pengembalian yang berlaku setempat, menawarkan kepada pelanggan
tersebut pilihan akan suatu penggantian dana secara penuh atas harga
pembelian atau kredit penuh untuk penukaran dengan produk yang
sama atau produk Oriflame yang lainnya.
4.14 Consultant Oriflame wajib menghentikan suatu demonstrasi atau
presentasi penjualan atas permintaan pelanggan dan mengambil
langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan atas
informasi pribadi yang diberikan oleh konsumen aktual atau calon
konsumen. Consultant Oriflame akan melakukan kontak pribadi,
melalui telepon atau media elektronik dengan cara yang wajar dan
selama jam-jam yang wajar untuk menghindari gangguan.
4.15 Dalam membangun grup pribadi, Consultant Oriflame harus
memastikan bahwa seluruh Consultant Oriflame baru akan mematuhi
semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi
Consultant Oriflame.
4.16 Dalam membangun Grup Pribadi mereka, maka Consultant
Oriflame wajib menjamin bahwa semua Consultant Oriflame yang baru
akan mematuhi persyaratan kredit, apabila pengajuan kredit tersebut
disetujui dan dapat digunakan.
4.17 Untuk menjadi seorang Sponsor, maka Consultant Oriflame
wajib menjamin bahwa ia melatih dan memotivasikan Consultant
Oriflame yang disponsorinya secara pribadi.
4.18 Seorang Consultant Oriflame tidak boleh terlibat dalam
wawancara yang memandang atau merujuk pada Oriflame dalam
suatu media, baik televisi, internet, radio, majalah, dan media sejenis
lainnya, maupun menggunakan suatu media periklanan (termasuk
periklanan viral melalui SMS, internet, dan media sejenis lainnya)
untuk kepentingan pemasaran bisnis Oriflame tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Oriflame.
4.19 Consultant Oriflame tidak boleh terlibat dalam dialog media
sosial yang salah menyajikan atau memberikan informasi yang tidak
tepat atau menyesatkan tentang Oriflame, produk atau jasanya atau
pada umumnya dapat mengakibatkan kerugian reputasi Oriflame,
sebagaimana diatur dalam Dialog Media Sosial– 10 Aturan Emas dalam
bagian Lampiran II di bawah ini
5. ATURAN DAN KEBIJAKAN LAIN
5.1 Tidak ada wilayah eksklusif atau waralaba yang tersedia
menurut kebijakan Oriflame. Tidak ada Consultant Oriflame yang
memiliki kewenangan untuk memberikan, menjual, memindahkan atau
mengalihkan wilayah atau waralaba dimaksud. Semua Consultant
Oriflame bebas untuk melaksanakan bisnisnya di wilayah manapun di
negara registrasi.
5.2 Consultant Oriflame harus menghormati bahwa Oriflame
beroperasi di pasar-pasar tertentu, dan tidak di semua negara di
seluruh dunia, dengan ketat mematuhi kewajiban-kewajibannya
tentang keselamatan produk, registrasi produk, impor dan aturan
lainnya yang dapat berlaku bagi perdagangan di negara-negara
tersebut. Oriflame tidak bertanggung jawab atas suatu kerusakan,
perselisihan atau klaim yang timbul dari dan/atau berkaitan dengan
perdagangan antar batas yang dilakukan oleh Consultant Oriflame ke
negara-negara di luar pasar tempat ia beroperasi. Dengan demikian,
maka Oriflame akan mengharuskan Consultant Oriflame tersebut
bertanggung jawab secara penuh atas klaim-klaim dimaksud.
5.3 Seorang Consultant Oriflame independen terhadap Oriflame.
Satu-satunya jabatan yang dapat digunakan pada kartu nama, bahan
cetakan lainnya atau komunikasi email adalah “ Independent
(Beauty) Consultant” atau “ Oriflame Independent (Beauty)
Consultant ” dan bila berkualifikasi “Independent Beauty
Manager” dan “Independent Beauty Director”.
5.4 Bahan promosi, Home Page Pribadi Consultant Oriflame dan
sesuatu aplikasi media sosial, misalnya pada Facebook, yang diberikan
oleh Oriflame dapat digunakan sebagaimana yang ditetapkan tanpa
persetujuan selanjutnya. Harus dipahami bahwa Consultant Oriflame
tidak dapat mendaftar atau melindungi suatu website atau homepage
dengan nama domain yang menggunakan kata “Oriflame”. Consultant
Oriflame dapat mengarahkan lalu lintas ke websites, blogs walls dan
media sejenisnya yang dimiliki oleh Oriflame. Oriflame berhak untuk
melakukan persetujuan sebelumnya atas bahan tersebut yang akan
dipublikasikan. Kebijakan untuk kehadiran online Consultant Oriflame
selanjutnya diuraikan dalam Kebijakan Website Consultant di bawah
ini.
5.5 Merek dagang, logo dan nama Oriflame merupakan properti
Oriflame Cosmetics S.A. dan tidak boleh digunakan oleh Consultant
Oriflame, baik pada bahan cetakan atau dipublikasikan di Internet,
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Oriflame. Jika
persetujuan dimaksud diperoleh, maka merek dagang dan logo harus
digunakan secara tepat sebagaimana yang dinyatakan dalam pedoman
Oriflame.
5.6 Tidak ada Consultant Oriflame yang dapat memproduksi atau
mengadakan dari suatu sumber selain Oriflame suatu barang di atas
mana merek dagang atau logo dicetak atau diperlihatkan, kecuali
kalau disetujui oleh Oriflame secara tertulis.
5.7 Semua bahan cetakan, video, foto, dan desain Oriflame
dilindungi oleh hak cipta dan tidak boleh direproduksi secara
keseluruhan atau sebagian oleh siapapun, baik dalam bentuk bahan
cetakan atau dipublikasikan di internet, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Oriflame. Bila bahan yang dilindungi dengan hak
cipta secara sah digunakan, maka hal tersebut adalah wajib bahwa
referensi pada hak cipta Oriflame dibuat dengan cara yang dapat
dilihat dan tidak meragukan.
5.8 Tidak ada Consultant Oriflame yang wajib menjual kepada,
menjual dalam, mendemonstrasikan, atau menayangkan produk-
produk Oriflame pada suatu outlet ritel manapun, web shop, panggung
lelang, seperti misalnya Ebay atau sejenisnya. Tidak ada literatur
Oriflame yang dapat dijual atau ditayangkan di outlet ritel dimaksud.
Tempat-tempat yang secara teknis bukan outlet ritel, seperti misalnya
salon kecantikan, dapat digunakan sebagai tempat untuk
menayangkan, tetapi tidak untuk menjual produk-produk tersebut.
5.9 Isi website Oriflame, termasuk namun tidak terbatas pada
naskah, grafik, foto, desain dan pemrograman juga dilindungi dengan
hak cipta dan tidak boleh digunakan untuk suatu penggunaan
komersial tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Oriflame.
5.10 Spamming (penyalahgunaan sistem pemberitaan elektronik
untuk secara membabi buta mengirim berita yang tidak terarah)
sangat ketat dilarang. Seorang Consultant Oriflame wajib membatasi
jumlah email promosi yang dikirim kepada konsumen akhir sehingga
seseorang penerima tidak menerima lebih dari satu berita per minggu.
Berita-berita ini tidak dapat dikirim atas nama Oriflame dan karena itu
tanggung jawab penuh atas isi berita tersebut berada pada pengirim.
5.11 Dalam keadaan apapun tak seorang pun yang dapat diberi
kewenangan untuk mengepak atau dengan cara lain setelah
pengepakan tersebut atau memberi label pada produk-produk
tersebut. Produk-produk Oriflame harus dijual hanya dalam
pengepakan aslinya saja.
5.12 Produk-produk Oriflame tersebut tidak menyebabkan kerusakan
atau kecederaan jika digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan
sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Oriflame dilengkapi dengan
asuransi tanggungan produk pada produk-produknya. Asuransi
tersebut menutupi kecederaan atau kerusakan di mana suatu produk
yang cacat terlibat, tetapi tidak menutupi aplikasi yang ceroboh atau
lalai atau penggunaan yang tidak tepat atas suatu produk.
5.13 Oriflame berhak untuk memotong, setiap saat, segala invoice
yang sudah jatuh tempo dari Performance Discount atau Bonus yang
harus dibayarkan oleh Oriflame kepada Consultant Oriflame tersebut.
5.14 Oriflame berhak untuk merubah harga dan jangkauannya tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu. Oriflame tidak akan memberikan
Performance Discount atau Bonus atau kompensasi lainnya untuk
suatu kerugian yang diderita oleh Consultant Oriflame karena
perubahan harga, perubahan jangkauan atau produk-produk di luar
stok.
5.15 Dalam hal terjadi pengakhiran hubungan seorang Consultant
dengan Oriflame, maka Oriflame sepakat untuk membeli kembali
produk dari Consultant tersebut. Semua persyaratan di bawah ini
harus dipenuhi oleh Consultant Oriflame kepada Oriflame untuk
memberikan pengembalian dana:
- pengembalian harus dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan sejak
tanggal pembelian;
- akan dikembalikan dana sebesar 90% dari harga bersih asli yang
dibayarkan setelah pemotongan suatu Performance Discount atau
Bonus kepada jaringan; dan
- barang-barang yang dikembalikan harus dalam keadaan dapat
segera dipasarkan oleh inventaris Oriflame termasuk bahan-bahan
yang diproduksi oleh Oriflame untuk promosi, bantuan penjualan atau
alat bantu.
Untuk tujuan klausula ini, maka inventaris Oriflame yang dapat
dipasarkan saat ini berarti suatu produk yang:
- belum digunakan, dibuka atau dirusak dengan cara apapun;
- belum melewati tanggal kadaluwarsa; dan
- masih dipasarkan oleh Oriflame dalam katalognya.
5.16 Jika seorang Consultant Oriflame dengan sesuatu cara apapun
terlibat, secara hukum atau lainnya, dalam suatu perselisihan atau
kegiatan yang dapat mencakup atau secara negatif mempengaruhi
Oriflame atau nama baiknya, maka Consultant Oriflame dimaksud
harus segera menginformasikan kepada Oriflame.
5.17 Oriflame berhak untuk memperluas atau merevisi Success Plan
Oriflame tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dimana kriteria
kualifikasi, atau Kode dan Aturan dapat diberlakukan dengan segera.
5.18 Setiap Consultant diwajibkan untuk memiliki dan
memberitahukan rekening bank milik Consultant Oriflame kepada
Orfilame guna memudahkan pentransferan Bonus. Oriflame tidak
melayani klaim Bonus Consultant apabila klaim tersebut telah melebihi
waktu 12 bulan sejak dikeluarkannya Bonus tersebut
6. HAK DAN KEWAJIBAN DIRECTOR DAN LEVEL YANG
LEBIH TINGGI
Selain aturan umum di atas yang berlaku bagi semua Consultant
Oriflame, aturan-aturan di bawah ini berlaku secara spesifik bagi
Director dan level yang lebih tinggi diatasnya. Pelanggaran atas suatu
aturan khusus ini akan mengakibatkan hilangnya status Director (dan
level yang lebih tinggi diatasnya) dan suatu hak istimewa yang
mendasari hak istimewa tersebut, termasuk remunerasi terkait, dan
bahkan dapat mengakibatkan berakhirnya keanggotaan.
6.1 Sebagai seorang Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya)
Anda harus melayani Consultant Grup Pribadi Anda selama suatu
Periode Katalog dengan:
a) Merekrut dan terus-menerus mengembangkan Grup Pribadi
Anda.
b) Membantu, membimbing dan memotivasi anggota Grup
Pribadi.
c) Melaksanakan rapat berkala untuk melatih, memotivasi,
menetapkan tujuan dan tindak lanjut.
d) Melatih downline Consultant Oriflame Anda untuk secara
terbaik melaksanakan bisnis Oriflame mereka.
e) Memelihara komunikasi sesering kali, menginformasikan
tentang tanggal, tempat rapat, berita produk, sesi pelatihan, dan
informasi terkait lainnya.
f) Berpartisipasi dalam semua seminar dan rapat yang
diorganisir oleh Oriflame.
g) Memberlakukan Kode dan Aturan dan memimpin dengan
memberi contoh.
h) Menghadiri rapat-rapat bisnis dengan Oriflame yang mana
Anda dipanggil untuk menghadirinya oleh Area Sales Manager
Anda.
6.2 Seorang Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya) tidak
dapat mewakili suatu perusahaan penjualan langsung lainnya
(dan/atau seorang anggota dari perusahaan tersebut)..
6.3 Jika isteri atau suami seorang Director (dan level yang lebih
tinggi diatasnya) merupakan seorang wakil dan/atau seorang anggota
suatu perusahaan penjualan langsung, maka isteri atau suami tersebut
tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam suatu rapat atau event
Oriflame, dan kegiatan isteri atau suami tersebut harus terpisah dari
Oriflame. Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya) harus
menginformasikan Oriflame jika isteri atau suami tersebut adalah wakil
dan/atau anggota perusahaan penjualan langsung lainnya.
6.4 Dalam hal seorang Director (dan level yang lebih tinggi
diatasnya) meninggal, maka Keanggotaan dapat, dalam hal-hal
tertentu dan atas kebijaksanaan tunggal Oriflame, diwarisi oleh
keluarga terdekat almarhum, dengan ketentuan bahwa keluarga
terdekat tersebut dapat membuatnya masuk akal bahwa ia akan dapat
memenuhi semua persyaratan seorang Director (dan level yang lebih
tinggi diatasnya) sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian 6.1 di
atas. Klaim tertulis untuk Keanggotaan harus dilakukan dalam kurun
waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal kematian tersebut. Dalam hal
tidak ada klaim dimaksud, maka Keanggotaan tersebut akan diakhiri.
6.5 Seorang Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya) harus
mengikuti aturan atau petunjuk tambahan yang disampaikan secara
tertulis oleh Oriflame dari waktu ke waktu.
7. PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN
Setiap keluhan berdasarkan pada pelanggaran Kode atau Aturan harus
disampaikan kepada organisasi penjualan Oriflame setempat dan/atau
Managing Director perusahaan Oriflame yang beroperasi di negara
yang dibicarakan. Bagian penanganan keluhan di masing-masing pasar
Oriflame dipimpin oleh Managing Director (Administrator Kode
Oriflame) perusahaan Oriflame setempat.
8. PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
8.1 Oriflame dapat mencabut/memberhentikan dengan segera
keanggotaan seorang Consultant Oriflame dengan pemberitahuan
tertulis, bila Consultant terbukti memberikan keterangan palsu pada
aplikasi Consultant Oriflame atau terlibat dalam kegiatan yang
melanggar hukum, atau melanggar Kode dan Aturan serta dan
tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Oriflame.
8.2 Oriflame dan Consultant Oriflame dengan tegas
mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia dalam hal terjadinya pemutusan keanggotaan yang
berakibat berakhirnya keanggotan seorang Consultant Oriflame.
9.Domisili
Oriflame dan Consultant Oriflame setuju untuk memilih Jakarta
sebagai domisili hukum dalam menyelesaikan segala tuntutan atau
persengketaan sehubungan dengan perjanjian ini
LAMPIRAN I – Kebijakan Website Consultant
1. Latar Belakang
Kebijakan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana Consultant
Oriflame dapat menentukan keberadaan mereka di Internet tanpa
mengganggu brand building atas merek Oriflame atau pelanggaran
terhadap hukum, peraturan dan perjanjian yang berkaitan dengan hak
cipta, merek, dan atas hak atas kekayaan intelektual lainnya yang
dimiliki oleh Oriflame.
2. Umum
Oriflame memberikan kesempatan kepada Consultantnya untuk
membuat Homepages Pribadi Consultant dan juga berbagai peralatan
lain yang disediakan secara terpusat untuk menjual dan
mempromosikan produk-produk Oriflame dan kesempatan usaha di
Internet. Aplikasi ini saat ini merupakan satu-satunya alat digital yang
sudah disetujui untuk digunakan, dimana Consultant dapat
menawarkan produk-produk untuk dijual dan juga menampilkan
gambar-gambar dan tipe logo yang mana Oriflame sebagai Pemilik
haknya.
Consultant juga diperbolehkan untuk melakukan hosting pada website
dimana mereka dapat berkomunikasi disekitar Oriflame, produk-
produknya dan kesempatan selama secara jelas dinyatakan bahwa
situs tersebut bukanlah situs resmi Oriflame. Setiap situs harus
diselenggarakan dengan transparan, dengan cara mencantumkan data
mengenai pemilik dan pengelola situs, serta rincian kontak yang
berkaitan. Consultant harus berkomunikasi dengan kata-katanya
sendiri dan hanya dapat mengutip teks Oriflame dengan merujuk
secara jelas kepada sumbernya.
Seorang Consultant tidak boleh membuat situs e-commerce dimana
produk Oriflame dijual atau dengan cara lainnya melakukan e-
commerce diluar aplikasi Oriflame yang sudah disetujui.
3. Nama Domain
Consultant tidak boleh mendaftarkan nama-nama domain yang
berisikan kata “oriflame”. Consultant tidak boleh mendaftarkan
halaman media sosial dengan nama dan gambar yang dapat
menyesatkan konsumen untuk meyakini bahwa halaman itu adalah
halaman milik grup Oriflame yang resmi:
- Nama dan grup media sosial (misalnya Facebook, Twitter,
VKontakte) harus secara jelas menyatakan bahwa nama grup itu
dioperasikan oleh perseorangan, misalnya “Tim Oriflame Anna”
dengan gambar Anna sendiri.
- Halaman media sosial, nama grup tidak boleh disebut misalnya
“Oriflame Casablanca” dengan gambar resmi Oriflame misalnya
logo Oriflame atau gambar Oriflame.
4. Disclaimer
Consultant yang menghosting website mereka sendiri dan
menyebutkan bahwa mereka adalah bagian Oriflame harus
memastikan telah secara jelas mempublikasikan informasi bahwa
mereka adalah a) Independent Sales Consultant for Oriflame, b)
Independent Oriflame Consultant, atau c) Independent Oriflame
Beauty Consultant (haruslah diverifikasi secara setempat bahwa
istilah-istilah itu sama dengan istilah yang ada pada Succsess Plan
Leaders Edition). Informasi ini harus dipublikasikan secara jelas pada
halaman awal dan juga menurut disclaimer yang dapat dilihat pada
seluruh halaman website itu. Informasi nama dan kontak harus
tersedia pada seluruh halaman website atau didalam informasi akun
untuk sebuah halaman media sosial.
Apabila seorang Consultant mempunyai website pribadi tanpa adanya
afiliasi Oriflame, maka tentu saja kebijakan ini akan batal.
5. Isi dan Rujukan untuk Oriflame
Isi situs pribadi Konsultasn Oriflame tidak boleh disalin dari situs
Oriflame yang resmi dan diumumkan dengan namanya sendiri. Apabila
seorang Consultant menghubungkan konten resmi Oriflame ke
situsnya sendiri dari domain yang dimiliki oleh Oriflame, maka hal ini
haruslah disebutkan secara jelas.
6. Gambar
Seorang Consultant tidak boleh mengambil bahan gambar, baik
gambar statis atau bergerak dari sebuah situs resmi Oriflame dan
mempublikasikannya pada situsnya sendiri. Seluruh materi gambar
dilindungi hak cipta dan Oriflame telah memperoleh hak eksklusif
untuk menggunakannya. Hak-hak ini tidak diberikan kepada
Consultant.
- Gambar bergerak, video, atau gambar lainnya: Boleh digunakan
melalui fungsi berbagi jika dan apabila tersedia. Fungsi berbagi
memberikan rujukan otomatis kepada situs sumber.
- Gambar model atau orang: Boleh digunakan melalui fungsi berbagi,
apabila tersedia. Fungsi berbagi memberikan rujukan otomatis
kepada situs sumber.
- Gambar produk-produk Oriflame: Boleh digunakan dengan atau
tanpa fungsi berbagi selama situs sumbernya disebutkan dalam
satu cara yang dapat dilihat dan tidak menimbulkan keraguan
(misalnya dengan mencantumkan sumber www.oriflame.com
2012).
Tuntutan apapun yang timbul dari pihak ketiga yang dapat ditujukan
ke Oriflame akan dialihkan kepada Consultant.
7. Logo Oriflame
Logo Oriflame boleh digunakan dalam format-format yang dapat
ditemukan pada website resmi Oriflame. Logo itu tidak boleh diubah
dan/atau dianimasikan dan hanya dapat digunakan sebagai header
atau footer halaman, dan juga dalam tanda tangan email dalam format
aslinya.
8. Berbagi Media Sosial
Oriflame mendorong keberadaan akan blogs, situs jaringan sosial dan
sejenisnya. Consultant didorong untuk membuat blog dan
meninggalkan komentar mengenai produk Oriflame dimana mereka
menganggapnya tepat, dengan tetap mematuhi Kode bagian 1.3 diatas
mengenai klaim produk. Sejauh mungkin kami merekomendasikan
bahwa Consultant menggunakan fungsi berbagi yang diberikan oleh
Oriflame untuk menjamin tampilan dan informasi sumber yang tepat.
9. Pemasaran Mesin Pencari
Consultant boleh menggunakan mesin pencari seperti Google Adwords,
apabila peraturan-peraturan dari Oriflame yang menyangkut
keberadaan pada media online sudah dipatuhi. Selain itu, Consultant
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Ad (iklan) harus secara jelas menyatakan bahwa ad (iklan) dibuat
oleh seorang Consultant Independen;
- Judul tidak boleh memberikan kesan bahwa heading itu adalah
heading resmi atau bagaimanapun sudah disahkan oleh Oriflame;
dan
- Dilarang menggunakan kata “Oriflame” sebagai kata kunci.
Harap dipertimbangkan bahwa masing-masing pembeli yang berasal
dari mesin pencari, misalnya Google Adwords akan bertanggung jawab
sendiri atas setiap pelanggaran terhadap pemilik Merek lain.
LAMPIRAN II – Dialog Media Sosial – 10 Aturan Emas.
1. Dengarkan terlebih dahulu, dan selalu – Mendengarkan
percakapan yang sedang berlangsung. Siapa kontributor yang paling
berpengaruh? Bagaimana pembicaraan berubah dari waktu ke waktu,
apabila berubah sama sekali? Setelah anda mengerti tentang
pembicaraan tersebut maka Anda dapat menambahkannya (jika
relevan).
2. Kontribusi – Pastikan bahwa Anda menambah nilai pada
percakapan itu. Contohnya, memberikan informasi/pandangan yang
bermanfaat mengenai produk-produk/jasa Oriflame. Pastikan bahwa
tambahan informasi yang muncul diberikan pada forum yang
berkaitan, apabila tidak nilainya akan berkurang, atau dalam keadaan
paling buruk dapat dianggap sebagai spam.
3. Tanggapan – Jika Anda sedang mendengarkan percakapan, Anda
akan dapat mengenali apabila ada rujukan mengenai Oriflame. Setelah
mengetahui percakapan itu, sekarang Anda mempunyai kesempatan
untuk berkontribusi. Apabila Anda telah mendengarkan dengan serius
dan ingin membagi sesuatu yang positif, keikutsertaan Anda akan
diterima.
4. Bersikap transparan – Katakan yang sebenarnya. Kejujuran
Anda, atau ketidak jujuran Anda, akan dicatat secara online dengan
cepat. Ungkapkanlah selalu nama Anda yang sebenarnya dan bahwa
Anda seorang Consultant Penjualan Independen Oriflame. Jelaskan
mengenai peran Anda.
5. Bersikap tenang dan berhati-hati, akurat dan nyata –
Ungkapkan identitas Anda. Jadilah diri Anda sendiri.
6. Hargailah orang lain – Ingatlah bahwa Oriflame adalah sebuah
perusahaan yang mendunia yang karyawan, Consultant penjualan dan
pelanggannya mencerminkan berbagai budaya, nilai, dan cara
pandang. Jadilah diri anda sendiri, jangan terlalu memberi hormat
(rasisme, jenis kelamin, kekerasan, bahasa yang bersifat memfitnah,
dan lain-lain). Hal ini mencakup tidak hanya pertimbangan yang nyata
tapi juga yang tepat mengenai privasi dan topik-topik yang mungkin
tidak dapat disetujui atau yang bersifat menghasut, seperti politik dan
agama.
7. Jangan mengungkapkan informasi kepemilikan atau
informasi rahasia – Oriflame senang kepada Anda untuk
membicarakan mengenai kegiatan Oriflame Anda dan melakukan
dialog kepada masyarakat dan pelanggan. Namun untuk
mempublikasikan informasi yang umum yang sudah tersedia pada
situs Oriflame, pastikan Anda menyebutkan sumbernya (misalnya:
“sumber: www.oriflame.com 2012”). Dilarang untuk mempublikasikan
bahan-bahan dan informasi yang mempunyai hak cipta yang sifatnya
rahasia atau belum tersedia untuk masyarakat seperti peluncuran
dimasa yang akan datang dan informasi mengenai kampanye.
8. Hindari argumentasi – Jika Anda menemukan pernyataan yang
salah yang dibuat mengenai Oriflame dalam saluran media sosial,
tentu saja Anda bisa tidak setuju. Namun, selalulah lakukan hal
tersebut dengan sikap yang sangat menghargai dan berdasarkan
fakta.
9. Akui dan perbaiki kesalahan – Apabila Anda membuat
kesalahan, bersikap jujurlah atas kesalahan Anda dan perbaikilah
dengan cepat.
10. Jangan lupa mengenai tanggung jawab utama Anda – Anda
harus memastikan bahwa blogging, micro-blogging, jaringan sosial,
dan media lainnya tidak mengganggu semua tujuan dan komitmen
Anda kepada para pelanggan.
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 16.30
Tanggal : 12 Maret 2016
Tempat : Rumah Konsultan
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : Asti Hermawati (Konsultan Baru)
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu?
Jawab: tidak, tetapi saya mengetahui tentang bisnins MLM oriflamme
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: belum, mungkin karena saya baru menjadi anggota jadi belum
menerapkan
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di
Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: saya belum tau karena saya masih baru, dan saya kurang informasi
tentang kode etik, saya bergabung di orfilame awalnya karena tertarik dengan
welcome productnya karena saya suka dengan make up.
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: saya belum tahu mba
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran penyimpangan
kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: kalao menurut saya sih disesuaikan saja dengan peraturan yang
berlaku mba.
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 13.00
Tanggal : 13 Maret 2016
Tempat : Kantor Oriflame Sudirman
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : Niken Juniar (Level Gold Director)
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam
Ayu?
Jawab: iya mba dini, saya udah tahu kode etik di oriflame buat para
konsultan, karena di stater kit pun udah ada
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: tentunya saya sangat menerapkan kode etik untuk jaringan saya
sebab berbisnis harus menggunakan attitude jika ingin bisnisnya langgeng.
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi
di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: iya saya mengetahui biasanya pelanggaran yang terjadi itu kayak
jualan dibawah harga katalog, jualan di toko toko online seperti tokopedia
olx, hmm kalo kendalanya sih sepertinya karena banyaknya member pasti
oriflame susah menghandle jika tidak ada yang melaporkan pasti mereka
yang melanggar santai saja kelihatannya. Jika dijaringan sayainsya allah
setiap training saya akan bahas tentang ini sama downline saya.
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: yang saya tahu oriflame sangat tegas terhadap pelanggaran kode
etik yang terjadi sanksi yang diberikan oriflamme tidak main-main yaitu
berupa pemblokiran nomer konsultan dan member tersebut artinya tidak
dapat menjadi member lagi deh.
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran
penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: kalao menurut saya sih disesuaikan saja dengan peraturan yang
berlaku mba.
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 14.00
Tanggal : 13 Maret 2016
Tempat : Kantor Oriflame Sudirman
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : Putri Indah Permatasari (Level Manager 18%)
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam
Ayu?
Jawab: tau tapi saya dan jaringan belum sepenuhnya mempelajari hanya
tau yang umum saja.
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: saya berusaha menerapkan untuk diri sendiri dan grup tentunya
sambil saya pelajari satu-persatu
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi
di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: yang saya tau biasanya ketika mendaftarkan member dibawah
umur, dan setiap member hanya bisa punya 1 keanggotaan saja, saya
pernah melihat juga mba waktu itu ada toko yang bertuliskan jualan
oriflame setau saya sih itu melanggar, kendala biasanya yang saya hadapi
adalah kurangnya controlling dari saya ke jaringan sehingga kadang saya
melihat member didalam grup masih ada yang melanggar kode etik
walaupun masih dalam tahap yang wajar
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: biasanya yang saya tau sih adanya pemblokiran nomer member.
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran
penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: jika saya melihat ada yang melanggar kode etik saya langsung
menegur downline saya atau jika saya menemukan pelanggaran kode etik
saya langsung lapor ke oriflamme agar ditindaklanjuti
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 20.00
Tanggal : 14 Maret 2016
Tempat : Rumah Konsultan
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : wiwi ana (Level 6%)
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam
Ayu?
Jawab: enggak ka heheh
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: belum ka aku kan masih baru
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi
di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: saya belum tau nanti saya akan tanya ke sponsor saya dulu ya mba.
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: gak tahu mba, emang akibat hukumnya parah ga sih mba?
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran
penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: mungkin diselesaikan dengan cara musywarah mba.
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 10.00
Tanggal : 14 Maret 2016
Tempat : Kantor Oriflame sudirman
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : Faizah (Konsultan 3%)
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam
Ayu?
Jawab: hmmmmm yang ngatur tentang perilaku kita ya mba
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: pengennya sih nerapin mba, tapi aku belum tahu semua peraturan
kode etiknya
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi
di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: saya pernah baca di buku panduan ada tulisan bahwa ada syarat
misalnya untuk bergabung harus minimal usia 18 tahun , keudian tidak
boleh ada dobel keanggotaan , saya juga belum begitu paham karena
masih baru mba.
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: saya tidak tau mba belum baca , denda mungkin yaa
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran
penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: perlu dikasih arahan mba biar ga ngelanggar lagi.
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 11.00
Tanggal : 14 Maret 2016
Tempat : dikantor oriflame sudirman
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : Santi Pratiwi ( 6%)
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam
Ayu?
Jawab: saya tahu pengertian kode etik tp saya belum tahu tentang aturan
kode etik oriflame.
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: beloman mba pas naek level insya allah
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi
di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: bingung mba heheheh paling kurang informasi aja
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: juju raja mba saya belum tahu mba, maaf ya mba
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran
penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: kasih arahan sm dikasih tau baik-baik aja kalo dia salah, gitu mba.
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 16.30
Tanggal : 14 Maret 2016
Tempat : Kantor Oriflame Sudirman
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : Nurfitri ( 6%)
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam
Ayu?
Jawab: belum tau mba, nanti kasih tau ya mba.
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: beloman mba dini, tp saya udah mau nerapin kalo mba dini kasih
tau
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi
di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: mungkin ada ada mba, saya ga tau informasinya
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: belum tau mba palingan sanksi gitu ya
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran
penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: mungkin secara mufakat mba.
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 14.00
Tanggal : 14 Maret 2016
Tempat : Kantor Oriflame Sudirman
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : Ella Anggraini (Senior Manager)
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam
Ayu?
Jawab: tentu tau dong mbak jelas karena saya sangat menjunjung tinggi
kode etik dalam bisnis ini
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: pastinya saya sudah menerapkan untuk semua jaringan saya agak
keras dengan kode etik
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi
di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: tau mba ada banyak pelanggaran kode etik contohnya ketika jualan
tidak boleh dibawah harga katalog yang sedang berlaku , tidak boleh
membuka toko , tidah boleh jualan di toko online , tidak boleh memasang
spanduk dirumah yang mengatakan menjual oriflame atau pun mengajak
jadi member , dan untuk mengajak member pun misalnya pasang iklan pun
ada kode etiknya misalnya tidak boleh taro iklan di situs porno
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: pastinya tau sebab oriflamme pun sangat tegas dan tidak main –
main dalam pelanggaran kode etik, oriflamme sangat tegas apabila ada
member yang melanggar nomer konsultannya akan langsung di non
aktifkan selamanya
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran
penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: agar tidak terjadi pelanggaran sebaiknya para upline rutin
memberikan training mengenai kode etik
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 10.00
Tanggal : 15 Maret 2016
Tempat : Dirumah Konsultan
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : Aster Umaidah
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam
Ayu?
Jawab: tau dong ada semuanya di buku panduat staterkid oriflame
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: saya dan jaringan selalu berusaha menerapkan kode etiknya
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi
di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: mungkin belum adanya pengawasan dr oriflamme yang lebih ketat
untuk para member yg melanggar soalnya saya liat masih banyak banget
yang jualan online situs situs penjualan tidak resmi kayak di olx, tokopedia
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: yang saya tahu intinya sih nomer konsultannya di blokir mba
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran
penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: ya harus di blokir memang karena yg melanggar kode etik udh
pasti merugikan perusahaan dan anggota member yang lainnya
Instrumen wawancara
Interview narasumber
Skripsi : Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)
Waktu : 16.30
Tanggal : 15 Maret 2016
Tempat : Rumah Konsultan
Interviewer : Handiny Eka Pertiwi
Interviewee : Nadia Elfrida
Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan
judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan
agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara
random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan
random dimulai dari level konsultan hingga manager up.
Pertanyaan :
1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam
Ayu?
Jawab: iya saya tau, kode etik itu aturan yang dibuat oleh oriflamme dan
harus di taati oleh semua membernya
2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan
bisnis MLM?
Jawab: Alhamdulillah sudah dan selalu berusaha supaya bisnisnya lancar
terus
3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi
di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam
melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut!
Jawab: yang biasa terjadi setau saya banyak konsultan yang berjualan
online sih karena banyak banget di facebook saya melihat di toko – toko
online juga saya liat .untuk kendala yang saya liat sepertinya oriflame ini
kurang tegas dalam memberikan sanksi dan oriflame seolah hanya
menangani kasus pelanggaran kode etik jika ada yang melaporkan , ketika
tidak ada yang melaporkan maka tidak ada sanksi berlaku.
4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar
dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota?
Jawab: yang saya tau pastinya sanksi tegas dari oriflame kalo ga salah
nomernya di berhentikan.
5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran
penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ?
Jawab: mengikuti aturan saja sudah bagus adanya sanksi yang tegas ini