BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi yang dari hari ke

hari semakin cepat sehubungan dengan era globalisasi dan derasnya arus informasi yang kita

peroleh.

Kemajuan tersebut menyebabkan timbulnya berbagai pemasalahan-permasalahan di

anataranya dalam pelayanan medik. Terjadinya perubahan tata nilai dalam masyarakat yaitu

masyarakat semakin kritis dan mengkritisi dengan memandang masalah yang ada termasuk

nilai pelayanan medik yang diperolehnya.

Saat ini masyarakat acap kali merasakan ketidak puasan terhadap pelayanan bahkan

tidak menutup kemungkinan mengajukan tuntutan di muka peradilan, apabila seorang

Fisioterapi dalam menjalankan terapi merugikan pasien/klein. Hal tersebut akan dijadikan

berita yang menarik yang dapat tersebar luas di masyarakat melalui media massa maupun

elektronik lainnya menjadi perhatian dan perlu diperhatikan. Untuk itu dibutuhkan suatu

pedoman yang menyeluruh dan integratif tentang sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh

seorang Fisioterapi. Pedoman ini sudah ada yaitu “ Kode Etik Fisioterapi “. Selanjutnya akan

di jelaskan pada pembahasan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang di maksud dengan fisioterapi

2. Apa tang di maksud kode etik?

3. Apa yang di maksud dengan kode etik profesi?

4. Apa saja kode etik fisioterapi Indonesia?

5. Apa saja sanksi-sanksi pelanggar kode etik fisioterapi?

1.3 TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengertian Fisioterapi,

2. Untuk mengetahui pengertian kode etik,

3. Untuk mengetahui pengertian kode etik profesi,

4. Untuk mengetahui kode etik fisioterapi Indonesia.

5. Untuk mengetahui sanksi-sanksi pelanggar kode etik fisioterapi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Fisioterapi

Fisioterapi secara etimologi terbagi atas dua unsur, yaitu : Fisio yang berarti alam dan

terapi yang berarti pengobatan. Menurut WCPT Fisioterapi adalah suatu ilmu atau kiat untuk

melakukan suatu pengobatan dengan memanfatkan khasiat alam seperti cahaya, air, listrik,

latihan-latihan dan manual.

Menurut Departemen Kesehatan Indonesia, fisioterapi adalah suatu pelayanan

kesehatan yang ditujukan untuk individu dan atau kelompok dalam upaya mengembangkan,

memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan

menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi. Fisioterapi dapat

melatih pasien dengan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam teknik dan

menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang

tidak dapat diatasi dengan latihan–latihan fisioterapi.

Menurut Joic I William Fisioterapi adalah suatu proses yang secara sistemik untuk mengatasi

gangguan fungsi muskuloskeletal dan psikosomatos.

Fisioterapi menurut WCPT 1995 dan 1999 dapat diuraikan dan dijabarkan sebagai berikut

:

1. Fisioterapi profesi yang mandiri

2. Sejajar dengan profesi kesehatan lainnya

3. Lingkup pelayanannya dari individu sampai masyarakat menyangkut promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif.

Fisioterapi menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 1363 pasal 12 dapat

dijabarkan sebagai berikut :

1. Fisioterapis dalam melaksanakan praktek berwewenang untuk melakukan :

a. Asesment Fisioterapi

Assesment termasuk pemeriksaan pada perorangan atau kelompok, nyata atau yang

berpotensi untuk terjadi kelemahan, keterbatasan fungsi, ketidakmampuan atau kondisi

kesehatan lainnya dengan cara pengambilan perjalanan penyakit (history Taking), skrening,

tes khusus pengukuran dan evaluasi dari hasil pemeriksaan melalui analisis dan sintesa dalam

sebuah proses pertimbangan klinis.

b. Diagnosa Fisioterapi

Diagnosa ditegakkan dari pemeriksaan dan evaluasi dan menyatakan hasil dari proses

pertimbangan/ pemikiran klinis, dapat berupa pernyatan keadaan disfungsi gerak, dapat

meliputi/mencakup kategori kelemahan, limitasi fungsi, kemampuan/ketidakmampuan dan

sindrom.

c. Intervensi fisioterapi

Perencanaan dimulai dengan pertimbangan kebutuhan intervensi dan biasanya menuntun

kepada pengembangan rencana intervensi, termasuk hasil sesuai dengan tujuan yang terukur

yang disetujui pasien/klien, famili atau pelayan kesehatan lainnya. Dapat menjadi pemikiran

perencanaan alternatif untuk dirujuk kepada pihak lain bila dipandang kasusnya tidak tepat

untuk fisioterapi.

Intervensi di implementasikan dan dimodifikasilkan untuk mencapai tujuan yang

disepakati dan dapat termasuk penanganan secara manual, peningkatan gerakan, peralatan

fisis, peralatan elektroterapeutik dan peralatan mekanis : pelatihan fungsional, penentuan

bantuan dan peralatan bantu, instruksi dan konseling, dokumentasi dan koordinasi,

komunikasi dan intervensi dapat juga ditujukan pada pencegahan ketidaknormalan

(kelemahan), keterbatasan fungsi, ketidakmampuan dan cidera, termasuk juga peningkatan

dan pemeliharaan kesehatan, kualitas hidup, kebugaran segala umur dan segala lapisan

masyarakat.

d. Evaluasi/re-evaluasi/re-assesment

Dilakukan setiap penerapan proses fisioterapi agar dapat memaksimalkan tujuan yang

akan dicapai.

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau

kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh

sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan

gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi

2.2 Pengertian Kode Etik

Kode Etik diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam

melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara

sebagai pedoman berperilaku.

2.3 Pengertian Kode Etik Profesi

Berten K. (1994) mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah

ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau bagaiman

“seharusnya” berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di

mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif

Howard Stephenson dalam bukunya yang artinya, kegiatan humas atau public

relations merupakan profesi secara praktis memiliki seni keterampilan atau pelayanan tertentu

yang berlandaskan latihan, kemampuan, dan pengetahuan serta diakui sesuai dengan standar

etikanya.

Kode etik profesi adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu

kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun

bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma

hukum.

Secara garis besar kode etik profesi mencakup butir-butir pokok sebagi berikut :

1. Kode perilaku,

2. Kode moral,

3. Menjunjung tinggi standar moral,

4. Memiliki kejujuran yang tinggi,

5. Mengatur etis nama yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh professional.

Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai

atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

2.4 Pengertian Kode Eik Fisioterapi Indonesia

Kode etik profesi fisioterapi disusun untuk memberikan standar umum kepada semua

anggota profesi fisioterapi. Kode etik profesi dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi

dan tututan keadaan. Bertujuan untuk memelihara martabat dan integritas profesi fisioterapi.

Keputusan IFI nomor : Kep/100/VIII/2001/IFI tentang Kode Etik Fisioterapi

Indonesia.

Demikian juga sikap dan perilaku profesional maka fisioterapi dalam memberikan pelayanan

hendaknya :

1. Menghargai hak dan martabat individu,

2. Tidak bersikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang

membutuhkan.

3. Memberikan pelayanan profesional yang jujur, berkompeten dan bertanggungjawab.

4. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup

profesi fisioterapi.

5. Menjaga rahasia pasien/klein yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan

pengadilan/hukum.

6. Selalu memelihara standar kompetnsi profesi fisioterapi dan selalu meningkatlan

pengatahuan/ketrampilan.

7. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk

meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.

Fisioterapi dalam segala aktifitas profesional dan pelayanan kepada individu dan

masyarakat harus selalu menjaga citra profesi berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan

oleh organisasi profesi fisioterapi, menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam setiap

perbuatan dan dalam keadaan apapun, mematuhi peraturan dan dalam keadaan apapun.

Mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi fisioterapi.

2.5 Kode Etik 1

Yaitu menghargai hak dan martabat setiap individu,

Menghargai hak dan martabat individu sebagai landasan dalam pelayanan profesional.

Hubungan yang terjadi anatara fisoterapi denga pasien/klein didasari sikap saling percaya dan

menghargai hak masing-masing.

a. Hak Pasien/Klein

1. Pasien/klein berhak atas pelayanan yang sebaik mungkin.

2. Pasien/klein berhak atas perlindungan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dan hanya

menerima pelayanan yang bermanfaat.

3. Pasien/klein berhak atas pelayanan fisioterapi yang menghargai privasi dan martabatnya.

4. Pasien/klein atau kuasa hukum berhak atas informasi yang cukup tentang assesment, pilihan

terapi/tindakan dan resiko yang dapat ditimbulkan.

5. Pasien/klein berhak atas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk yang terbaik dalam

pemeliharaan kesehatannya, sehingga bila di pandang perlu fisioterapis dapat merujuk kepada

pihak lain/profesi lain yang lebih berkompeten.

6. Pasien/klein berhak menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam hal:

a. Memilih pelayanan fisioterapi atau alternatif lain

b. Menghentikan dan menerima ketidakmampuannya walaupun mungkin tindakan fisioterapi

dapat meningkatkan keadaanya.

b. Hak-Hak Fisioterapi

1. Fisioterapi berhak atas kemandirian profesi dan otonomi

2. Fisioterapi berhak atas rasa bebas dari ancaman terhadap kehormatan, reputasi dan

kompetensi serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk membela diri

terhadap gugatan sesuai keadilan.

3. Fisioterapi berhak untuk bekerja sama dengan teman sejawat

4. Fisioterapi berhak menolak melakukan intervensi apabila dipandang bukan merupakan cara

yang terbaik bagi pasien/klein.

5. Fisioterapi berhak atas jasa yang layak dari pelayanan profesionalnya.

c. Hak-Hak Profesi Organisasi Ikatan Fisiterapi Indonesia (IFI)

1. Ikatan Fisioterapi Indonesia berhak atas loyalitas anggota dan memberikan perlindungan dari

pelecehan akibat pelayanan yang inkopeten, ilegal dan bertentangan dengan kode etik profesi

2. Ikatan Fisioterapi Indonesia berhak atas nama baik dan menolak pelecehan dari siapapun.

3. Ikatan Fisioterapi Indonesia berhak atas pengajaran fisioterapi yang berkualitas, kompeten

dan berpengalaman dibidangnya.

4. Ikatan Fisioterapi Indonesia berhak atas praktek fisioterapi yang profesisonal dan menolak

diajarkan secara semena-mena kepada individu atau kelompok lain.

2.6 KODE ETIK II

Yaitu Membantu siapa saja yang membutuhkan pelayanan profesionalnya tanpa

diskriminasi, terdiri atas

1. Fisioterapi mempunyai kewajiban moral untuk memberikan pelayanan kepada yang

membutuhkan tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku/ras, kondisi,

agama/kepercayaan, polotik dan status ekonomi. Dalam keadaan diluar karena alasan apapun

maka fisioterapis akan merujuk kepada tenaga/profesi lain yang memadai.

2. Fisioterapi harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dipilih bagi

individu dan masyarakat.

3. Fisioterapi dituntut untuk menghargai adat istiadat/kebiasaan dari pasien/klein dalam

memberi pelayanan.

4. Fisioterapi berkewajiban untuk berkarya mendukung kebijakan pelayanan kesehatan

2.7 KODE ETIK III

Yaitu Memberikan pelayanan profesional yang jujur, kompeten dan bertangungjawab.

a. Tanggung Jawab Fisioterapi

1. Fisioterapi mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan

memanfaatkan ketrampilan dan keahlian secara efektif untuk kepentingan individu dan

masyarakat.

2. Fisioterapi dimanapun dia berada hendaknya selalu meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dilingkungannya.

3. Fisioterapi harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur organisasi

dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan

kebutuhan individu, masyarakat, kolega, dan profesi lain.

4. Fisioterapi hendaknya selalu mencari, memberi dan menerima informasi agar dapat

meningkatkan pelayanan.

5. Fisioterapi harus menghindari praktek ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi.

6. Fisioterapi harus mencantumkan gelar secara benar untuk mengambarkan status profesinya.

7. Fisioterapi wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan profesi

kesehatan lainnya tentang fisioterapi dan profesi kesehatan lainnya tentang fisioterapi dan

pelayanan profesionalnya sehingga mereka menjadi tahu dan mau menggunkannya.

8. Fisioterapi dalam menentukan tarif pelayanan harus masuk akal dan tidak memanfaatkan

profesi untuk semata-mata mencari keuntungan.

9. Jasa profesisional yang diterima fisioterapi harus diadaptkan dengan cara yang jujur.

10. Fisioterapi dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektivitas dan efisiensi demi

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat.

b. Tanggung Jawab Organisasi Profesi

1. Ikatan Fisioterapi Indonesia menjamin pelayanan yang diberikan secara jujur, komplit dan

berdasarkan pada penelitian dan informasi yang aktual dalam rangka ikut meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat.

2. Ikatan Fisioterapi Indonesia membuat dan memantau pelakasanaan standar profesi dalam

praktek dalam praktek profesional.

3. Ikatan Fisioterapi Indonesia akan secara aktif mempromosikan profesi fisioterapi kepada

masyarakat secara jujur.

4. Ikatan Fisioterapi Indonesia akan mengatur sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan

bertanggungjawab.

5. Ikatan Fisioterapi Indonesia memberikan dukungan kepada anggotanya untuk mendapatkan

informasi pendidikan, program dan kebijakan organsasi.

6. Ikatan Fisioterapi Indonesia memperjuangakan agar anggotanya mendapatkan penghasilan

yang wajar.

7. Ikatan Fisioterapi Indonesia bertanggungjawab kepada anggotanya.

2.7 KODE ETIK IV

Yaitu mengakui batas dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanaan

dalam lingkup profesi fisioterapi.

1. Fisioterapi memberikan pelayanan dan tindakan sesuai dengan pengetahuam dan ketrampilan

yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Fisioterapi tidak akan melakukan aktifitas profesi yang dapat merugikan pasie/klein, kolega

atau masyarakat.

3. Fisioterapi hendaknya selalu mensejahterakan pelayanannya dengan standar pelayanan

praktek fisioterapi.

4. Fisioterapi dalam mengambil keputusan beradasarakan kepada pengetahuan dan kehati-

hatian.

5. Fisioterapi berkewajiban menyumbangkan gagasan, pengetahuan dan ketrampilan untuk

kemajuan profesi dan organisasi.

6. - Apabila fisioterapi memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang kurang memadai untuk

mengatasi tertentu harus : Meminta petunjuk dan saran kepada yang lebih berpengalaman

pada kondisi yang tepat dan Merujuk pasien/klein kepada profesi atau lembaga lain yang

tepat.

-Apabila fisioterapi menerima pasien/kelin yang dirujuk kepadanya untuk konsultasi maka

dia tidak melakukan intervensi atau mengkonsulkan kepada profesi atau profesi lain tanpa

persetujuan pasien/klein yang merujuk.

2.8 KODE ETIK V

Yaitu menjaga rahasia individu yang dapat dipercayakan kepadanya.

1. Informasi tentang pasien/klein dilarang untuk diberikan kepada orang atau pihak lain yang

tidak berkepentingan tanpa persetujuan pasien/ klein/ kuasa hukumnya.

2. Pencacatan informasi selama proyek penelitian hendaknya tidak mencantumkan identitas

pasien, kecuali ada pesetujuan dari yang bersangkutan.

3. Informasi dapat diberikan apabila mempunyai kekuatan hukum atau bila dperlukan untuk

keselamatan seseorang atau masyarakat.

4. Privasi pasien/klein harus tetap terjaga selama wawancara.

5. Komputer atau cacatan harus terlindung dari pihak yang tidak berkepentingan.

6. Fisioterapi yang mampu terhadap informasi rahasia kolega/ pasien/ klein hanya akan

membuka informasi bilamana sangat membutuhkan.

7. Informasi rahasia diberikan hendaknya tidak tercacat permanen tanpa persetujuan individu.

2.9 KODE ETIK VI

Yaitu selalu memelihara standar profesi dan meningkatakan pengetahuan dan

ketrampilan.

a. Tanggung Jawab Fisioterapi

1. Fisioterapi bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terkini.

2. Fisioterapi secara terus menerus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan profesi melalui

literatur dan pendidikan.

3. Fisioterapi beratanggungjawab menggunkan tehnik yang mereka kuasai oleh karena itu

hendaknya :

a. Mendelegasikan kepada fisioterapis yang kualifait.

b. Memberikan instruksi yang jelas kepada pasien/klein, keluarga, asisten dan pihak lain

apabila dipandang perlu.

4. Fisioterapi sebgai pemilik harus memastikan bahwa karyawan mampu untuk menerima

tanggungjawabnya.

5. Fisioterapi sebagai pemilik hendaknya memberikan kepada karyawan untuk berkembang

menjadi fisioterapi.Fisioterapi dalam melakukan penelitian harus mengikuti kebijakan yang

ditetapkan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia.

b. Tanggung Jawab Ikatan Fisioterapi Indonesia.

1. Ikatan Fisioetarapi Indonesia hendaknya menyelenggarakan pedidikan yang berkelanjutan

untuk meningkatakan pengetahuan dan ketrampilan profesional.

2. Ikatan Fisioetarapi Indonesia menjamin agar kode etik di jalankan oleh setiap profesi

2.10 KODE ETIK VII

Yaitu memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk

meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.

1. Fisioterapi mempunyai tugas dan kewajiban untuk bekerja sama dengan profesi lain dalam

perencanaan dan pengelolaan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi

kesehatan individu dan masyarakat.

2. Fisioterapi hendaknya menyesuaikan diri dengan profesionalisme dan melengkapi diri

dengan ketrampilan yang memadai untuk perencanaan dan pengelolaan dalm situasi tertentu

yang dihadapinya, sehingga sadar akan keberadaan pelayanannya dalam konteks sosial dan

ekonomi secara menyeluruh.

3. Fisioterapi mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan dan medukung penelitian untuk

perencanaan dan pengetahuan.

4. Fisioterapi memberikan dorongan dan dukungan kepada sejawat dalam menyusun

perencanaan pelayanan strategis pengembangan.

2.8 Sanksi-Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Fisioterapi

Sanksi – sanksi pelanggaran kode etik seorang fisioterapis, menurut KEPUTUSAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapis menteri

kesehatan republik Indonesia BAB VII mengenai SANKSI. Dalam Prakteknya akan

diberikan sanksi – sanksi tegas berupa :

Pasal 23

Ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi administratif

kepada fisioterapis yang melakukan pelanggaran tehadap ketentuan keputusan ini.

Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 23 diatas dilakukan

melalui:

a. peringatan lisan; atau

b. peringatan tertulis; dan

c. pencabutan Surat Izin Praktik Fisioterapi,

Ayat (3) Organisasi profesi dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap fisioterapis yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan keputusan ini.

Pasal 24

Ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) butir c terlebih dahulu mendengar

pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) tingkat Propinsi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

Ayat (2) Dalam hal MDTK tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 24

diatas belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Majelis Pembinaan dan Pengawasan

Etika Pelayanan Medis Propinsi.

Pasal 25

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan tembusan kepada organisasi profesi

setempat untuk setiap pencabutan SIPF.

Pasal 26

Pimpinan sarana kesehatan yang tidak melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 { yang berbunyi Pimpinan sarana pelayanan

kesehatan wajib melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan

kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada

organisasi profesi } dan/atau mempekerjakan fisioterapis tanpa izin dikenakan sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Terhadap tenaga fisioterapis yang sengaja :

a) Melakukan praktik fisioterapi tanpa mendapat pengakuan/adaptasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 { yang berbunyi :

Ayat (1) Fisioterapis lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi

persyaratan mendapatkan SIF.

Ayat (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 dilakukan pada sarana

pendidikan milik Pemerintah.

Ayat (3) Untuk melakukan adaptasi fisioterapis mengajukan permohonan kepada Kepala

Dinas Kesehatan Propinsi.

Ayat (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan : a.

Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; b.

Transkrip nilai ujian yang bersangkutan.

Ayat (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.

Ayat (6) Fisioterapis yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam :

Pasal 2, ayat (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan fisioterapi wajib menyampaikan

laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengenai peserta

didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan

fisioterapi. Ayat (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2

tercantum dalam formulir I terlampir,

Pasal 3, yang berbunyi ayat (1) Fisioterapi yang baru lulus mengajukan permohonan dan

mengirimkan kelangkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di mana

sekolah berada guna memperoleh SIF, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima

ijasah pendidikan fisioterapi. Ayat (2) Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi :

a. Fotokopi ijasah pendidikan fisioterapi;

b. Surat keterangan sehat dari dokter;

c. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Ayat (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 tercantum dalam

formulir II terlampir., dan Pasal 4 { yang berbunyi (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas

nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 dan menerbitkan SIF. Ayat (2) SIF sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)pasal 4diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan

dalam waktu selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima. Ayat (3) Bentuk

dan isi SIF sebagaimana tercantum dalam formulir III terlampir. }

b) Melakukan praktik fisioterapi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) {

yang berbunyi (2) Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memiliki SIPF ( yang berbunyi Fisioterapis dapat melaksanakan praktik

fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau berkelompok.}

c) Melakukan praktik yang melanggar ketentuan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) diatas;

d) Melakukan praktik fisioterapi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) diatas;

e) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) { yang berbunyi

(1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus membuat pembukuan registrasi mengenai SIF

yang telah diterbitkan. } dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Secara garis besar kode etik fisioterapi Indonesia, yaitu

1. Menghargai hak dan martabat individu,

2. Tidak bersikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang

membutuhkan.

3. Memberikan pelayanan profesional yang jujur, berkompeten dan bertanggungjawab.

4. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup

profesi fisioterapi.

5. Menjaga rahasia pasien/klein yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan

pengadilan/hukum.

6. Selalu memelihara standar kompetnsi profesi fisioterapi dan selalu meningkatlan

pengatahuan/ketrampilan.

7. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk

meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.

3.2 Saran

Dalam melaksanakan intervensi profesi fisioterapi, tenaga fisioterapi Indonesia diharapkan

dapat menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi fisioterapi yang telah ditetapkan.

Standar profesi fisioterapi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam

menjalankan profesi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang

berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Kepmenkes_376-MENKES-SK-III-

2007_STANDAR_PROFESI_FISIOTERAPIS.pdf

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapis menteri

kesehatan republik Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Fisioterapi

http://www.infofisioterapi.com/tag/kode-etik

http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi